Pemerintahan Daendels di Indonesia (1808-1811) ditandai dengan upaya memperkuat pertahanan dan ekonomi, tetapi menimbulkan banyak penderitaan bagi rakyat akibat kerja rodi, pajak yang tinggi, dan penyitaan tanah. Daendels akhirnya dipanggil pulang karena tuduhan korupsi, dan penggantinya menyerahkan kekuasaan Belanda di Indonesia kepada Inggris.

1. Clarissa Valerie XI IPA 1 / 9
Priska Katarina XI IPA 1 / 25
Santoso Sampurna XI IPA 1 / 27

2. Pemerintahan Daendels di Indonesia (15Januari 1808 -
Mei 1811 )
Latar Belakang Pemerintahan Daendels :
Kebangkrutan dan efek kehancuran VOC yang melemahkan
kekuatan dari Belanda
Tujuan Keberadaan (tugas utama ) Daendels :
1.Mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris
2.Memperbaiki kondisi tanah jajahan Indonesia

3. 1. EKONOMI dan FISKAL :
• Gaji pegawai pemerintah tetap dan tak diijinkan berdagang
apapun
• Memberlakukan Prianger Stelsel ( Rakyat Priangan dan
sekitarnya wajib menanam kopi )
• Melarang penyewaan desa kecuali untuk produksi gula,
garam dan sarang burung
• Menjual dan menyewakan paksa tanah rakyat pada swasta
• Memberlakukan contingenten (penyerahan pajak wajib )
• Memberlakukan verplichte leverantie (penjualan dengan
harga yang ditentukan )
• Mengeluarkan dan mencetak uang kertas
• Membentuk Dewan Pengawas Keuangan (Algemene
Rekenkaer).

4. 2. HUKUM :
a) Membentuk 3 macam peradilan, antara lain :
Peradilan Orang Eropa, Peradilan Orang Pribumi dan
Peradilan Orang Timur Tengah
b) Pemberantasan Korupsi besar-besaran tanpa pandang bulu
meski dirinya menjual tanah pada swasta
3. MILITER dan PERTAHANAN :
a. Membuat Jalan dari Anyer-Panarukan (±1000km ) dengan
pemberlakuan kerja rodi
b. Membangun pangkalan angkatan laut di Ujung Pandang
dan Surabaya
c. Membangun benteng-benteng pertahanan
d. Meningkatkan kesejahteraan prajurit.
e. Menambah jumlah angkatan perang dari 3000 orang menjadi
20.000 orang (dari orang pribumi)
f. Membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang
g. Pembangunan fasilitas umum untuk tentara

5. 4. PEMERINTAHAN :
a. Membagi pulau jawa menjadi 9 provinsi dan 31
kabupaten
b. Para bupati di jadikan pegawai pemerintah Belanda, di
beri pangkat dan kekuasaan sesuai dengan ketentuan
Belanda
c. Membentuk sekretariat negara (Algemene Secretarie).
d. Dewan Hindia Belanda sebagai dewan legeslatif diganti
dengan Dewan Penasehat.
e. Pusat pemerintahan dipindah ke pedalaman
5. SOSIAL :
a. Kerja Rodi jalan Anyer-Panarukan
b. Perbudakan oleh pihak Belanda maupun swasta
c. Penghapusan upacara adat daerah setempat
d. Pembuatan jaringan pos distrik dengan menggunakan
kuda pos

6. Kendala Kebijakan Daendels :
 Dana untuk pemberlakuan sangat minimum
 Kondisi alam yang menyulitkan pembangunan fasilitas
umum
 Ada pemberontakan dan penentangan pihak dalam dan
luar
 Produk-produk pertanian yang mudah membusuk
 Kurangnya akses untuk berkomunikasi
 Sifat para anggota yang suka korupsi
Akibat Kebijakan Daendels :
I. Munculnya dendam dan kebencian mendalam bagi
penguasa dan rakyat daerah
II. Muncul Tanah-tanah partikelir ( Milik Swasta )
III. Penderitaan Rakyat yang berkepanjangan
IV. Pertentangan dari pihak dalam ( penguasa daerah ) dan
pihak luar (Negara lain, khususnya Belanda )

7. Akhir Pemerintahan Daendels:
1. Daendels dipanggil pulang karena penganut paham Liberalis
tetapi bertindak diktaktor (kepada baik orang Eropa, Timur
Tengah dan Pribumi)
2. Daendels diberhentikan oleh Louis Napoleon karena tuduhan
korupsi dan di gantikan Jan Willem Jannssen
3. J.W. Jannssen gagal mempertahankan Indonesia dari Inggris
dan terpaksa menandatangani Kapitulasi Tuntang yang berisi:
• pemerintah belanda menyerahkan indonesia kepada inggris di
kalkuta (inda)
• semua tentara belanda menjadi tawanan perang inggris
• orang belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan
inggris
• hutang belanda bukan tanggungan inggris