Dokumen tersebut merupakan modul pendidikan kewarganegaraan tentang Rule of Law dan Hak Asasi Manusia. Ia membahas pengertian Rule of Law, prinsip-prinsipnya, dan negara hukum. Juga membahas pengakuan hak asasi manusia, perkembangannya, dan penjabaran dalam UUD 1945.

1. Chapter Pendidikan Kewarganegaraan
MODUL 6 : RULE OF LAW DAN HAK ASASI MANUSIA
D
I
S
U
S
U
N
Oleh :
Hany Fitri Damayanti (4111111001)
Lenra Malau (4113111046)
Silva Purnama Dewi Sagala (4113111074)
MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
TA.2013

2. RULE OF LAW
1. Pengertian Rule Of Law dan Negara Hukum
Berdasarkan bentuk sebenarnya Rule Of Law adalah kekuasaan publik yang diatur secara
legal. Oleh karena itu setiap organisasi atau persekutuan hidup dalam masyarakat termasuk
negara mendasarkan pada Rule Of Law.
Berdasarkan pengertian tersebut maka setiap negara yang legal senantiasa menegakkan
Rule Of Law. Dalam hubungan ini pengertian Rule Of Law berdasarkan substansi dan isinya
sangat berkaitan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam suatu negara.
Konsekwensinya setiap negara akan mengatakan mendasarkan pada Rule Of Law pada
kehidupan kenegaraannya, walaupun negara bersangkutan adalah negara otoriter.
Hitchner yang dikutip Kaelan & Zubaidi ( 2007: 95) menyatakan munculnya keinginan
untuk melakukan pembatasan yuridis terhadap kekuasaan, pada dasarnya disebabkan politik
kekuasaan yang cenderung korup. Hal ini dikhawatirkan akan menjauhkan fungsinya dan
peran negara bagi kehidupan individu dan masyarakat. Atas dasar pengertian ini maka
terdapat keinginan yang sangat besar untuk melakukan pembatasan terhadap kekuasaan
secara noormatif yuridis untuk menghindari kekuasaan politik. Dalam hubungan inilah maka
kedudukan konstitusi menjadi sangat penting bagi masyarakat. Konstitusi dalam hubungan
ini dijadikan sebagai perwujudan hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan
pejabat – pejabat pemerintah sekalipun sesuai dengan prinsip goverment by law, not by man
( pemerintahan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan manusia atau penguasa).
Carl J. Friedrich dalam bukunya Constitusional Goverment and Democracy , Theory and
Practice in Europe and America memperkenalkan istilah negara hukum dengan istilah
rechstaat atau constitusional state.
Friederich J. Stahl yang membahas rechstaat menyatakan terdapat empat unsur pokok
berdirinya satu rechstaat, yaitu (1) hak – hak manusia ; (2) pemisahan atau pembagian
kekuasaan untuk menjamin hak – hak azasi; (3) pemerintahan berdasarkan peraturan –
peraturan ; (4) peradilan administrasi dalam perselisihan ( Muhtaj , 2005 : 23 dalam Kaelan
& Zubaidi , 2007 :95).
Secara yuridis formal negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana yang
tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinia IV , yang secara ekspilisit menjelaskan
bahwa “ .... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang –

3. Undang Dasar Negara Indonesia “. Kalimat ini mengisyaratkan bahwa negara indonEsia
haruslah memiliki Undang – Undang Dasar sebagai dasar penyelenggaraan Negara.
Dengan memperhatikan penjelasan alinia IV pembukaan UUD 1945 dapat dikatakan
bahwa negara Indonesia adalah negara hukum atau rechstaat dan bukan negara kekuasaan.
Didalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan
konstitusi. Prinsip tersebut ditungkan dalam batang tubuh UUD 1945 , yang menganut prinsip
pemisahan dan pembatasan kekuasaan, prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak,
menjamin persamaaan setiap warga negara dalam hukum serta menjamin keadilan bagi setiap
orang. Selain itu negara Indonesia secara konstitusional berupaya mencegah penyalahgunaan
wewenang oleh pihak penguasa.
Sebagaimana halnya paham negara hukum, bagi negara Republik Indonesia hukumlah
yang menjadi komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara kekuasaan diatur dalam
aturan perundang – undangan. Dengan kata lain sesungguhnya pemimpin itu adalah hukum
itu sendiri. Dari kenyataan itu Negara Indonesia pada hakikatnya menganut prinsip Rule Of
Law.
Dalam negara hukum harus ada jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan
ditegakkan menurut prinsip – prinsip demokrasi. Karena prinsip supremasi hukum dan
kedaulatan hukum itu sendiri pada hakikatnya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh karena itu
prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip – prinsip
demokrasi atau kedaulatan rakyat atau democratische rechstaat.
Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan , ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi
berdasarkan kekuasaan belaka atau machstaat.
2. Prinsip – Prinsip Rule Of Law
Dalam negara yang menganut sistem Rule Of Law harus memiliki prinsip – prinsip
yang jelas, terutama dalam hubungannya dengan Rule Of Law itu sendiri.Menurut Albert Van
Dicey dalam “ introduction to the law of the constituion, secara sederhana Rule Of Law
daapat diartikan sebagai keteraturan hukum. Diceey menyatakan ada tiga unsur yang
fundamental dalam Rule Of Law, yaitu : (1) supremasi aturan – aturan hukum, tdak adanya
kekuasaan sewenang – wenang, dalam arti seseorang hanya boleh dihukum, jikalau memang
melanggar hukum; (2) kedudukan yang sama di muka hukum. Hal ini berlaku bagi
masyarakat biasa maupun pejabat negara; (3) terjaminnya hak – hak asasi manusia oleh
Undang – undang serta keputusan – keputusan pengadilan ( Kaelan & Zubaidi, 2007 : 97).

4. Sehubungan dengan masalah Rule Of Law dan negara hukum, Symposium Fakultas
Hukum Indonesia pada tanggal 8 Mei 1066 tentang Indonesia sebagai negara hukum, telah
berkesimpulan sebagai berikut :
1. Negara Republik Indonesia adalah suatu negara hukum yang berlandaskan
Pancasila.Pancasila sebagai dasar negara, yang mencerminkan jiwa bangsa
Indonesia, harus menjiwai semua peraturan hukum dan pelaksanaannya.Dalam
negara Indonesia, asas kekeluargaan merupakan titik tolak dari kehidupan
kemasyarakatan.
2. Ciri – ciri bagi negara hukum adalah :
- Pengakuan dan perlindungan hak – hak asasi, yang mengandung persamaan
dalam bidang politik, hukum sosial, ekonomi, kultural dan pendidikan.
- Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh sesuatu
kekuasaan / kekeuatan lain apapun.
- Legalitas dalam arti hukum dan semua bentuknya.
3. Memuat beberapa penyimpangan – penyimpangan di masa yang lampau di dalam
bidang ketatanegaraan, hukum pidana, dan pelangaran – pelanggaran hak – hak
asasi.
4. Usul – usul untuk mengembalikan kewibawaan negara Republik Indonesia
sebagai negara hukum, antaranya yang kini belum seluruhnya terlaksana:
diadakannya jaminan yang cukup terhadap pengakuan hak – hak asasi manusia,
dalam penciptaan dan penegakn hukum.
Dalam konstitusi Indonesia ciri negara hukum tertuang dalam UUD
1945.Pembukaan UUD 1945 yang antara lain berbunyi : “ ... maka disusunlah
Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang –Undang Dasar
Negara Indonesia”. Demikian juga dalam batang tubuh UUD 1945, yaitu pada
pasal 4 ayat (1) yang berbunyi : “ Presiden Republik Indonesia memegang
kekuasaan pemerintahan menurut Undang – Undang Dasar. Dan dalam pasal 9 :”
... memegang teguh Undang – Undang Dasar dan menjalankan segala undang –
undang dan peraturannya dengan selurus – lurusnya.”
Ketentuan diatas dipertegas dalam pasal 27 yang berbunyi :” segala warga
negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak
ada kecualinya”. Sedangkan penjelasan Undang Undang Dasar 1945 menegaskan
secara jelas bahwa : negara Indonesia berdasarkan atas hukum ( rechstaat ), tidak
berdasarkan atas kekuasaan belaka ( machstaat), dan selanjutnya dinyatakan

5. bahwa pemerintahan berdasar atas sistem konstitusional ( hukum dasar ), tidak
bersifat absolutisme ( kekuasaan yang tidak terbatas).
Pemerintahan Indonesia adalah suatu pemerintahan yang berdasarkan atas
sistem perwakilan yang sesuai dengan apa yang ditentukan oleh International
Commision of Jurist, bahwa pemerintahan yang kekuasaannya berasal dari tangan
rakyat dimana kekuasaannya berasal dari tangan rakyat, dimana kekuasaan
dilakukan melalui perwakilan yang dipilih secara bebas dan bertanggung jawab
padanya.
International Commision of Jurist (ICJ ) merumuskan syarat – syarat
pemeerintahan yang demokratis dibawah Rule of Law yang dinamis yaitu : ( 1)
perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak – hak individual, harus
pula menentukan teknis – prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak –
hak yang dijamin. ( 2) pengadilan yang bebas dan tidak memihak; (3) pemilihan
umum yang bebas; (4) kebebasan menyatakan pendapat; (5) kebebasan berserikat/
berorganisasi dan beroposisi;(6) pendidikan kewarganegaraan.
HAK ASASI MANUSIA
1. Pengakuan Hak Asasi Manusia
Pernyataan pengakuan hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam “ Universal
Declaration of Human Rights “ 10 Desember 1948 tidaklah lahir secara tiba – tiba.Dengan
merujuk Asshiddiqie ( 2006) ; Hardjowirogo (1977) dan Budiarjo (1981) , Kaelan &
Zubaidi ( 2007 : 99-100) memaparkan bahwa awal perkembangan hak asasi manusia dimulai
tatkala ditandatanganinya Magna Charta (1215) oleh raja John Lackland. Kemudian juga
dengan penandatanganan Petition of Rights pada tahun 1628 oleh Raja Charles I. Dalam
hubungan ini raja berhadapan dengan utusan rakyat ( House of Common ). Maka dikatakan
bahwa perkembangan hak asasi manusia berhubungan dengan perkembangan demokrasi.
Setelah itu perjuangan yang lebih nyata pada penandatanganan Bill of Rights , oleh Raja
Willem II pada tahun 1989, sebagai hasil dari pergolakan politik yang dahsyat yang disebut
the Glorious Revolution.
Perkembangan selanjutnya perjuangan manusia dipengaruhi oleh pemikiran filsuf
Inggris, John Locke yang berpendapat bahwa manusia tidaklah secara absolut menyerahkan
hak – hak individunya terhadap penguasa. Hak yang diberikan kepada penguasa adalah

6. berkaitan tentang perjanjian antar negara, adapun hak – hak lainnya tetap berada pada masing
– masing individu puncak perkembangan hak – hak asasi manusia tersebut ketika “ Human
Rights “ untuk pertama kalinya dirumuskan secara resmi dalam Declaration of Independece “
Amerika Serikat tahun 1776. Deklarasi tersebut menjadi dasar pokok konstitusi negara
Amerika Serikat tahun 1787, yang mulai sejak 4 Maret 1789.
Perjuangan hak asasi manusia tersebut sebenarnya telah diawali di Perancis sejak
Rosseau, dan perjuangan itu memuncak dalam revolusi Perancis, yang berhasil menetapkan
hak – hak manusia dalam “ declaration des Droits L’ Homme et du Citoyen “ yang ditetapkan
oleh Assemble Nationale, pada 26 Agustus 1789. Semboyan revolusi perancis yang terkenal
adalah : (1) Liberte ( kemerdekaan ) , (2) egalite ( kesamarataan ), (3) frateernite ( kerukunan
atau persaudaraan ). Maka menurut Perancis hak – hak asasi manusia adalah hak – hak yang
dimiliki menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dengan hakikatnya.
Franklin D. Roosevalt memformulasikan empat macam hak – hak manusia yang
dikenal dengan the four freedom yaitu : (1) freedom of speech, yaitu kebebasan berbicara dan
mengemukakan pendapat, (2) freedom of religion yaitu kebebasan beragama, (3) freedom for
fear yaitu kebebasan dari rasa ketakutan ,(4) freedom front want yaitu kebebasan dari
kemelaratn ( Budiarjo , 1981:121. Hal inilah yang kemudian menjadi inspirasi declaration of
human rights 1984 PBB.
Doktrin tentang hak – hak manusia sekarang ini sudah diterima secara universal
sebagai a moral , political, legal framework and as a quideline dalam membangun dunia
yang lebih damai dan bebas dari ketakutan dan penindasan serta perlakuan yang tidak adil.
Selama kurang lebih dari 18 tahun , PBB berhasil juga melahirkan Convenant on Economic,
Social and Cultural ( perjanjian tentang ekonomi, sosial, dan budaya ) dan Convenant on
Civil and Political Rights ( perjanjian tentang hak – hak sipil dan politik )
2. Penjabaran Tentang Hak Asasi Manusia Dalam UUD 1945
Dengan ditetapkannya UUD 1945 menjadi UUD negara Republik Indonesia pada tanggal
18 Agustus 1945 secara resmi Indonesia telah merumuskan hak – hak asasi manusia. Maka
dari itu dapat dikatakan bahwa Indonesia telah lebih dahulu merumuskan dari pada Deklarasi
universal hak – hak asasi manusia PBB. Deklarasi bangsa Indonesia yang terkandung dalam
pembukaan UUD 1945 menjadi sumber normatif tentang penegakan hak asasi manusia yang
penjabarannya dituangkan dalam pasal – pasal UUD 1945. Pernyataan “ kemerdekaan adalah
hak segala bangsan”, dalam pembukaan UUD 1945 alinia 1 adalah pengakuan secara yuridis
hak – hak asasi manusia tentang kemerdekaan sebagimana terkandung dalam deklarasi PBB

7. pasal 1. Dasar filosofis hak asasi manusia dalam UUD 1945 tersebut bukan kemerdekaan
manusia secara individualis, melainkan menempatkan manusia sebagai individu dan
sekaligus sebagai mahluk sosial yaitu sebagai suatu bangsa.
Pernyataan pada alinia III Pembukaan UUD 1945, adalah “ Atas berkat rahmat Allah
Yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan bebas, maka
rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.” Pernyataan ini mengandung arti
bahwa manusia Indonesia adalah mahluk Tuhan yang mengakui dan menjunjung tinggi hak –
hak asasi manusia untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing – masing.
Karena itu Negara Indonesia dengan tegas menjamin kemerdeekaan tiap – tiap penduduk
untuk memeluk kepercayaan itu (UUD 1945 pasal 29 ayat 2). Hal ini sesuai dengan
deklarasi Hak- hak asasi manusia PBB pasal 18.
Dalam kaitannya untuk melindungi hak – hak asasi manusia pembukaan UUD 1945
dalam alinia IV menyatakan bahwa negara Indonesia sebagai suatu perekutuan hidup
bersama, bertujuan untuk melindungi warganya.
Dalam perjalanan sejarah kenegaraan Indonesia pelaksanaan perlindungan terhadap hak –
hak manusia di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan diantaranya
KOMNASHAM.Secara konstitusional jaminan hak – hak manusia sebagaimana terkandung
dalam UUD 1945, menjadi semakin efektif dengan ditetapkannya Undang – Undang
Republik Indonesia No. 39 tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia. Dalam konsiderans dan
ketentuan umum pasal 1 undang – undang ini dijelaskan , bahwa hak asasi manusia adalah
seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dann keberadaan manusia sebagai mahluk
Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugrahnya yang wajib dihormati , dijunjung tinggi
dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia.
UU no. 39 tahun 1999 tersebut terdiri dari 105 pasal yang meliputi berbagai macam
hukum tentang hak asasi, perlndungan hak asasi, pembatasan terhadap kewenangan
pemerintah serta KOMNASHAM yang merupakan lembaga pelaksanaan atas perlindungan
hak – hak asasi manusia.
Menyadari semakin besarnya tuntutan tentang perlindungan hak asasi manusia dalam
rangka menegakkan masyarakat dalam rangka menegakkan masyarakat yang demokratis ,
maka UUD 1945 hasil amandemen 2002, telah memberikan jaminan eksplisit tentang hak –
hak mnusia yang tertuang dalam BAB X A, pasal 28 A, sampai 28J.
Jikalau dibandingkan dengan UUD 1945 sebelum dilakukan amandemen , ketentuan
yang mengatur tentang jaminan hak – hak manusia dalam UUD 1945 hasil amandemen 2002

8. dikembangkan dengan menambah pasalnya daan lebih rinci. Rincian tersebut antara lain
misalnya tentang hak – hak sosial dijamin dalam pasal 28 B ayat (1)(2), pasal 28 C ayat (2),
pasal 28 H ayat (30), hak ekonomi diatur dalam pasal 28 D ayat (2), hak politik diatu dalam
pasal 28 D ayat (3), pasal 28 E ayat (3), hak budaya pada pasal pasal 28 I ayat (3), hak
perlindungan hukum yang sama pada pasal 28 G ayat (1), hak memeluk, memiliki,
menyimpan, mengolah, menyampaikan informasi dan komunikasi melalui saluran yang ada.

9. KESIMPULAN
Berdasarkan bentuk sebenarnya Rule Of Law adalah kekuasaan publik yang diatur secara
legal. Berdasarkan pengertian tersebut maka setiap negara yang legal senantiasa menegakkan
Rule Of Law. Dalam hubungan ini pengertian Rule Of Law berdasarkan substansi dan isinya
sangat berkaitan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam suatu negara.
Secara yuridis formal negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana yang
tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinia IV. Dengan memperhatikan penjelasan alinia
IV pembukaan UUD 1945 dapat dikatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum
atau rechstaat dan bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum harus ada jaminan bahwa
hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip – prinsip demokrasi. Karena
prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada hakikatnya berasal dari
kedaulatan rakyat.
Dalam negara yang menganut sistem Rule Of Law harus memiliki prinsip – prinsip yang
jelas, terutama dalam hubungannya dengan Rule Of Law itu sendiri.
Franklin D. Roosevalt memformulasikan empat macam hak – hak manusia yang dikenal
dengan the four freedom yaitu : (1) freedom of speech, yaitu kebebasan berbicara dan
mengemukakan pendapat, (2) freedom of religion yaitu kebebasan beragama, (3) freedom for
fear yaitu kebebasan dari rasa ketakutan ,(4) freedom front want yaitu kebebasan dari
kemelaratn ( Budiarjo , 1981:121. Hal inilah yang kemudian menjadi inspirasi declaration of
human rights 1984 PBB