sistem hukum dan peradilan internasional

1. SISTEM HUKUM DAN
PERADILAN INTERNASIONAL

2. A. Sistem Hukum dan Peradilan Internasional
Makna Hukum Internasional
Hukum internasional dapat diartikan sebagai
sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas
prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang
mengatur tentang perilaku yang harus ditaati oleh
negara-negara, dan oleh karena itu harus ditaati dalam
hubungan antar mereka.

3. Dilihat dari persoalan yang dibahas, hukum
internasional (international law) dapat dibagi
menjadi dua :
 Hukum perdata internasional ialah keseluruhan
peraturan dan asas hukum tentang persoalanpersoalan perdata antarwarga negara yang
melintas batas wilayah negara.
 Hukum publik internasional (hukum antarnegara)
ialah hukum tentang persoalan-persoalan yang
melintas batas negara yang bukan bersifat perdata.
Misalnya pengiriman duta, batas wilayah suatu
negara, ekstradisi, dan sebagainya. Hukum publik
inilah yang sering dibahas sebagai hukum
internasional.

4. Dalam arti modern, hukum internasional dapat
dibagi menjadi dua, yaitu :
 Hukum tertulis adalah hukum internasional yang
berupa perjanjian antarnegara dalam bentuk
tertulis (international agreement in written form)
 Hukum tidak tertulis adalah hukum internasional
antarnegara dan subjek hukum lainnya dalam
bentuk tidak tertulis (international agreement not
in written form), misalnya pernyataan Presiden
Perancis George Pompidow kepada masyarakat
dunia untuk tidak mengulangi percobaan bom
nuklir.

5. Ruang lingkup dan substansi dari hukum
internasional adalah sebagai berikut :
 Prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang
berkenaan dengan negara atau negara-negara,
misalnya tentang kualifikasi suatu negara, hak dan
kewajiban negara.
 Prinsip-prinsip dan peraturan-peratutran hukum yang
berkenaan dengan persoalan-persoalan hubungan
antarnegara. Seperti perjanjian-perjanjian
internasional, hubungan diplomatik dan konsuler,
hubungan dalam bidang politik dan ekonomi.

6.  Prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang
berkenaan dengan organisasi internasional dan
fungsinya, misalnya tentang kualifikasi suatu
organisasi internasional, tentang piagam (charter),
kovenan (covenant), atau statuta (statute) suatu
organisasi internasional, peraturan yang berupa
prosedur atau mekanisme (rule of procedure) yang
berlaku di dalam suatu organisasi internasional,
keputusan atau resolusi yang dikeluarkan oleh suatu
organisasi internasional.

7.  Prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang
mengatur hubungan antar organisasi internasional
dengan organisasi internasional, prinsip-prinsip dan
peraturan-peraturan hukum yang mengatur persoalan
antarnegara dan organisasi internasional, seperti
perjanjian antara negara dan organisasi internasional.
 Prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang
berkenaan dengan individu dan subjek-subjek hukum
bukan negara (non state entities), sepanjang hak-hak
dan kewajiban mereka itu menyangkut masalah
masyarakat internasional.

8.  Prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang
mengatur hubungan antara organisasi internasional
dengan individu, antara organisasi internasional antar
subjek hukum bukan negara satu dengan lainnya.

9. ada beberapa pendapat tentang
hukum internasional
 Menurut Oppenheimer, hukum internasional adalah
hukum yang timbul dari kesepakatan masyarakat
internasional dan pelaksanaan dijamin oleh external
power (kekuatan dari luar). Hukum internasional
meliputi dua bagian, yaitu hukum publik
internasional dan hukum perdata internasional.
 Menurut Mochtar Kusuma Atmadja, hukum publik
internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan
asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau
persoalan yang melintas batas-batas negara
(hubungan internasional)

10.  Menurut J.G. Starke, hukum internasional adalah
sekumpulan hukum (body of law) yang sebagian besar
terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku
terhadap negaranya dan merasa dirinya terikat untuk
menaati dalam mengadakan hubungan satu sama lain.
 Menurut Charles Cheny Hyde, hukum internasional
adalah keseluruhan dari hukum aturan tingkah laku
yang mengikat negara dan ditaati olehnya dalam
mengadakan hubungan, meliputi pula pelaksanaan
fungsi organisasi internasional atau lembaga
internasional dan menyangkut individu dan kesatuan
bukan negara sepanjang merupakan persoalan hukum
internasional.

11.  Menurut Grotius (hugo de Groot), hukum
internasional adalah sekumpulan hukum (body of law)
yang terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya
ditaati dalam hubungan antarbangsa. Hubungan
tersebut didasarkan kemauan bebas dan persetujuan
semua negara anggota demi kepentingan bersama.

12. Asas Hukum Internasional
a. Asas-Asas PBB yang Termuat dalam Pasal 2 Piagam PBB,
yaitu
 Setiap anggota mempunyai persamaan kedaulatan.
 Setiap anggota harus memenuhi kewajiban yang tercantum dalam





Piagam PBB.
Setiap anggota akan menyelesaikan persengketaan internasional
dengan jalan damai.
Setiap anggota mencegah tindakan ancaman atau kekerasan
terhadap negara lain dalam menjalin hubungan internasional.
Setiap anggota akan berperan aktif dalam membantu program PBB
sesuai dengan ketentuan Piagam PBB.
PBB menjamin negara yang bukan anggota PBB bertindak selaras
dengan asas-asas PBB.
PBB tidak dibenarkan ikut campur urusan dalam negeri
anggotanya.

13. Asas Berlakunya Hukum
• Asas Persamaan Derajat
• Asas Teritorial
• Asas Kebangsaan
• Asas Kepentingan Umum
• Asas Keterbukaan
Internasional

14. c. Asas Hukum Publik Internasional
 Asas equality, yaitu asas persamaan derajat diantara negara





yang mengadakan hubungan.
Asas courtesy, yaitu asas saling menghormati antarnegara
yang mengadakan hubungan.
Asas reciprocity, yaitu asas hubungan timbal balik dan
saling menguntungkan antarnegara yang mengadakan
hubungan.
Pacta sun servanda, yaitu asas keharusan adanya kejujuran
antarpihak dalam menaati perjanjian yang disepakati.
Asas ex aequo et Bono, yaitu asas untuk menetapkan
keputusan oleh Pengadilan Internasional atas dasar keadilan
dan kebaikan.

15. Subjek-subjek hukum internasional,
antara lain adalah :
 Negara yang berdaulat penuh,
 Organisasi Internasional (antarnegara atau





antarpemerintah ),
Palang Merah Internasional,
Vatikan atau Tahta Suci,
Pemberontak dan pihak yang bersengketa
(belligerent),
Orang perorang (Individu)
Perusahaan transnasional atau perusahaan
multinasional.

16. Sumber Hukum Internasional
 Sumber Hukum Materiil, yaitu segala sesuatu yang
menjiwai terbentuknya hukum atau faktor yang
menentukan isi ketentuan hukum, sehingga menjadi
dasar kekuatan mengikat dan berlakunya hukum
internasional.
 b. Sumber Hukum Formal yaitu tempat dari mana
hukum itu diambil atau faktor yang menjadikan
sesuatu menjadi ketentuan hukum yang berlaku
umum.

17. Sumber hukum formal dapat dibedakan
menjadi dua macam antara lain :
 1). Hukum tertulis , antara lain :
 2). Hukum tidak tertulis,

18. 1). Hukum tertulis , antara lain :





Peraturan perundang-undangan;
Persetujuan atau perikatan-perikatan yang berbentuk tertulis
antara dua pihak atau lebih, putusan-putusan, lembagalembaga, organisasi-organisasi, atau badan-badan swasta,
misalnya keputusan yayasan, keputuan sebuah perseroan
terbatas yang semuanya berlaku internal dan ditaati sebagai
hukum oleh pihak-pihak yang terkait di dalamnya;
Traktat atau perjanjian-perjanjian internasional dalam segala
bentuk dan macamnya;
Keputusan atau resolusi dari organisasi-organisasi atau
lembaga-lembaga internasional;
Putusan badan-badan penyelesaian sengketa seperti putusan
badan peradilan dan putusan badan arbitrase atau yang lazim
disebut yurisprudensi.

19. 2). Hukum tidak tertulis, misalnya
 Hukum kebiasaan;
 Pendapat para ahli atau lazim disebut doktrin.

20. Menurut Starke, sumber hukum formal dari
hukum internasional ada lima, antara lain :
1. kebiasaan ( custom),
2. traktat (treaties),
3. keputusan pengadilan internasional
(decision or yudicial or arbitral tribunals),
4. karya yuridis ( yuridis work),
5. keputusan organisasi internasional (decision
or determinations of organs of international
institutions).

21. Menurut Van Appeldoorn, sumber hukum
formil internasional ada tiga :
 Undang-Undang
 Kebiasaan(Custom)
 Traktat(Treaty)

22. 5. Lembaga Peradilan Internasional
a. Mahkamah Pengadilan Internasional (MPI)
b. Lembaga Peradilan di luar MI
1). Tribunal-Tribunal Administratif Internasional,
seperti ILO (Tribunal Administratif Organisasi Buruh
Sedunia) dan Tribunal Administratif PBB tahun 1949
yang didirikan tahun 1927 dalam kerangka SDN;
2). Mahkamah Peradilan Masyarakat Ekonomi Eropa
yang didirikan pada tanggal 18 April 1951;

23. 3). Mahkamah Eropa mengenai Hak Asasi Manusia yang
didirikan pada tanggal 4 November 1950;
4). Tribunal Administratif Bank Dunia yang didirikan
pada tanggal 4 Juli 1980;
5). Mahkamah Pidana Internasional (International
Criminal Court)
6). Mahkamah Kriminal Internasional untuk Bekas
Yugoslavia (The International Criminal Tribunal for The
Former Yugoslavia/ICTY)
7). Mahkamah Kriminal untuk Rwanda (International
Criminal Tribunal for Rwanda/ICTR)

24. B. Penyebab Timbulnya Sengketa
Internasional
Penyebab Timbulnya Sengketa
a. Penyebab Timbulnya Sengketa Ditinjau Dari
Kawasannya
1). Masalah Regional.
2). Masalah Internasional.

25. b. Penyebab Masalah Internasional
Ditinjau Dari Bidangnya:







Politis, misalnya masalah pertikaian antar fraksi di Kamphuchea yang mengganggu stabilitas di kawasan ASEAN,
masalah pengungsi Vietnam di Indonesia, masalah terorisme, konflik Arab dengan Israel tentang kemerdekaan
Palestina, masuknya Amerika Serikat di Irak, adanya perlombaan senjata nuklir.
Ekonomi, misalnya: masalah pembatasan quota, masalah proteksi, masalah persaingan bebas, krisis moneter di
berbagai negara, kesenjangan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang.
Sosial budaya, misalnya: pengiriman TKI ilegal, masalah pelanggaran HAM di berbagai kawasan dunia, masalah
perbedaan keyakinan agama, masalah pornografi dan pornoaksi, masalah narkoba, pertambahan penduduk yang
besar dan dapat menimbulkan kemiskinan, keterbelakangan, pengangguran, meningkatnya kriminal, dsb.
Masalah Hak territorial. Sengketa mengenai kedaulatan atas beberapa pulau kecil antara Perancis dan Inggris
diputuskan pada tahun 1953 untuk keuntungan Inggris. Timbulnya perselisihan antara Kamboja dan Muang Thai
mengenai sebuah Kuil.. Penyelidikan dan keputusan MPI menetapkan, bahwa kuil itu ada di wilayah Kamboja (1962).
Masalah Hukum laut. Misalnya masalah daerah perikanan laut antara Inggris dan Norwegia diputuskan oleh MPI pada
tahun 1951 dengan memenangkan Norwegia. Atas permintaan Denmark, Nederland dan Jerman Barat, MPI pada
tahun 1969 menetapkan asas dan peraturan untuk pengolahan continental shelf di Laut Utara bagi negara-negara
tersebut.
Penafsiran perjanjian. Contohnya perkara pemberian asylum antara Columbia dan Peru, jasa-jasa penafsiran diberikan
oleh MPI (1950). Pada tahun 1970 ditetapkan, bahwa tidak ada dasar hukum bagi Belgia untuk melindungi
kepentingan pemegang saham warga Belgia di dalam perusahaan Kanada.
Daerah mandat. Pada tahun 1966 MPI menentukan, bahwa Ethiopia dan Liberia tidak mempunyai dasar hukum untuk
mengklaim Namibia (Afrika Selatan bagian Barat) dari negara Afrika Selatan. Sengketa mengenai Namibia itu
berkepanjangan. Akhirnya pada tahun 1971, MPI mengemukakan pendapatnya, bahwa kehadiran negara Afrika
Selatan di Namibia adalah tidak sah, dan oleh karena itu wajib meninggalkan negeri itu.

26. c. Beberapa Bentuk Perselisihan Antarnegara
1). Pertikaian bersenjata
2). Retorsi
Retorsi adalah pembalasan yang dilakukan oleh
suatu negara terhadap tindakan yang tidak pantas dari
negara lain. Retorsi itu berupa perbuatan sah yang tidak
bersahabat dalam batas wewenang dari negara yang
terkena perbuatan tidak pantas itu. Perbuatan retorsi
dapat berupa penarikan kembali pajak atau tarif.

27. 3). Reprisal
Reprisal adalah pembalasan yang dilakukan oleh suatu
negara terhadap tindakan yang melanggar hukum dari
negara lawan dalam suatu sengketa. Reprisal berbeda
dengan retorsi karena perbuatan retorsi pada hakikatnya
merupakan perbuatan yang tidak melanggar hukum
sedang perbuatan reprisal pada hakikatnya merupakan
perbuatan yang melanggar hukum.

28. 4). Blokade masa Damai
Blokade adalah suatu pengepungan
wilayah, misalnya suatu kota atau pelabuhan, untuk
memutuskan hubungan wilayah itu dengan pihak luar.
Ada dua macam blokade, yakni blokade di masa perang
dan blokade di masa damai.

29. d. Beberapa Masalah Regional dan Internasional yang
Ditangani PBB
1). Indonesia
Negara Republik Indonesia ketika menghadapi agresi
militer Belanda yang bertujuan menguasai Indonesia
kembali, melalui peran PBB akhirnya berhasil
dilaksanakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag,
yang akhirnya disepakati kerajaan Belanda untuk
menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia pada
tanggal 27 Desember 1949.

30. 2). Kashmir
Ketika India dipecah menjadi 2 negara yaitu India
dan Pakistan, Maharaja Jammu dari KasPerselisihan
pertama timbul pada tahun 1948, sejak itu PBB berusaha
menyelesaikan, diantaranya dengan membentuk
sekelompok Tim Peninjau Militer, namun perdamaian
belum terciptakan. Bahkan akhirnya pecah perang
terbuka antara India dan Pakistan pada tahun
1965.Kashmir memilih bergabung dengan India.

31. 3). Korea
Pada akhir Perang Dunia II, semenanjung Korea pecah menjadi dua negara. Hal
ini disebabkan pengaruh negara-negara yang menang perang (sekutu), dimana
pada waktu itu sebagian utara Korea diterima Uni Soviet dari Jepang, dan sebelah
selatan diterima Amerika Serikat dari Jepang dengan tujuan membentuk negara
Korea yang bersatu dan berdaulat. Tetapi dalam kenyataan Uni Soviet dan
Amerika Serikat saling menanamkan ideologi masing-masing, sehingga sampai
sekarang masih ada dua Korea, yaitu Republik Demokratik Korea (Korea Utara),
yang berhaluan Komunis dengan dukungan Uni Soviet, RCC, dan sebagainya, dan
Republik Korea (Korea Selatan) dengan dukungan Amerika Serikat. Pada tanggal
25 Juni 1950 tentara Korea Utara menyerbu Korea Selatan, Dewan Keamanan PBB
memutuskan untuk mengirim bala bantuan militer ke Korea Selatan guna
mengusir Korea Utara yang dianggap agresor. Enam belas negara yang terlibat
dalam pembentukan Pasukan PBB itu, dipimpin oleh Panglima Perang Dunia II,
yaitu Jendral Douglas Mc Arthur. Pasukan PBB ini berhasil mengusir tentara
Korea Utara, dan tanggal 27 Juli 1953 disepakati persetujuan penghentian tembakmenembak dengan pengawasan komisi PBB. Hingga sekarang penyatuan kedua
Korea ini belum berhasil, meskipun bila diamati kedua rakyat negara itu ingin
menyatu, tetapi pemerintahan dan militer kedua negara kadang-kadang masih
terjadi ketegangan, meskipun tidak sampai mengarah pada perang terbuka kedua
negara.

32. Selain itu PBB juga berhasil melakukan upaya
perdamaian dalam berbagai kasus lain seperti di
Timur Tengah- Israel, Yaman, Irak – Iran, Kongo,
Siprus, Dominika, Kamboja, Afganistan, IrakKuwait,Pulau Sipadan Ligitan antara Indonesia
dan Malaysia, dll

33. 2. Cara Penyelesaian Sengketa Oleh
Mahkamah Internasional
1) Rujuk adalah penyelesaian sengketa melalui usaha
penyelesaian pendapat antara pihak-pihak yang
bersengketa secara bersahabat. Rujuk dapat dilakukan
oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan mengadakan
negosiasi, jasa baik atau mediasi, konsiliasi dan panitia
penyelidikan.
2). Penyelesaian Sengketa di bawah Pengawasan
Perserikatan Bangsa-Bangsa.
3). Arbitrase
Arbitrase adalah suatu sarana penyelesesaian
sengketa secara damai.

34. 4). Cara penyelesaian damai melalui peradilan
a). Cara yang didasarkan atas persetujuan sukarela:
b). Cara penyelesaian sengketa dengan paksaan
hukum, dapat ditempuh

35.  Alat pemaksa dalam penyelesaian sengketa
internasional antara lain adalah: Dewan Keamanan
PBB yang dibantu oleh tiga panitia, yaitu:



Panitia Staf Militer;
Panitia Perlucutan Senjata, Disarmament Commision
(dengan Sidang Umum);
Pasukan PBB, diantaranya di Korea, agar jangan timbul clash
antara korea Utara dan Korea Selatan; Pulau Suprus untuk
mengakhiri perkelahian-perkelahian antara penduduk
keturunan Turki dan ke turunan Yunani; Peninjau Militer
untuk menjaga jangan sampai sengketa antara India dan
Pakistan mengenai Khasmir meletus menjadi perang.

36. Pasukan pasukan PBB, antara lain
adalah :
 UNEF (United Nation Emergency Force), yaitu pasukan





perdamaian PBB untuk Timur Tengah, Korea Selatan, dan Korea
Utara.
UNFICYP (United Nation Peace Reeping Forcein Cypruss) yaitu
pasukan PBB untuk Siprus.
UNMOGIP (United Nation Military Observer Group for India
and Pakistan) yaitu pasukan perdamaian PBB untuk India
dengan Pakistan.
UNSTO (United Nation Thruce Supervision Organization in
Palestine) yaitu pasukan perdamaian PBB untuk Palestina.
UNOC (United Nation Operation for Congo) yaitu pasukan
perdamaian PBB untuk Kongo.
ICCS (International Comission for Control and Supervision)
yaitu pasukan PBB untuk perdamaian di Vietnam Selatan.

37. 1. Mekanisme Kerja Mahkamah Internasional
a. Wewenang Mahkamah
1). Wewenang Ratione Personeae (siapa yang
berhak mengajukan perkara ke Mahkamah)
Pasal 34 ayat (1) Statuta menyatakan, bahwa hanya
negara yang boleh menjadi pihak dalam perkaraperkara di muka Mahkamah. Berarti individu atau
organisasi-organisasi internasional tidak dapat menjadi
pihak dari suatu sengketa di muka Mahkamah tersebut.

38. 2). Wewenang Ratione Materiae ( jenis sengketa
yang dapat diajukan)
Pasal 36 ayat (1) Statuta dengan jelas menyatakan bahwa
wewenang Mahkamah meliputi semua perkara yang
diajukan pihak-pihak yang bersengketa kepadanya,
terutama yang terdapat dalam Piagam PBB atau dalam
perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi yang
berlaku.

39. b. Sumber-sumber hukum yang dipergunakan
Mahkamah membuat keputusan-keputusan menurut
Hukum Internasional. Dalam menentukan keputusankeputusan itu mahkamah mempergunakan sumber seperti
tersebut dalam pasal 38 Piagam MPI, yaitu:
 konvensi internasional,
 kebiasaan Internasional,
 prinsip-prinsip umum hukum,
 keputusan peradilan internasional
 ajaran pakar hukum dari berbagai negara (doktrin).

40. 2. Keputusan Mahkamah
Mahkamah berkedudukan di Den Haag, Belanda, di Istana
Perdamaian. Tetapi Mahkamah dapat bersidang di tempat
lain bila dianggap perlu. Masa sidang adalah sepanjang tahun
kecuali waktu libur Mahkamah. Sidang lengkap pada
prinsipnya dihadiri 15 anggota, sedang kuorum cukup 9
anggota untuk mengadili setiap perkara. Biasanya
Mahkamah bersidang dengan 11 anggota, tidak termasuk
hakim-hakim ad-hoc. Mahkamah memilih ketua dan wakil
ketua untuk masa jabatan 3 tahun dan dapat dipilih kembali.
Mahkamah juga mengangkat paniteranya dan pegawai
pegawai lain yang dianggap perlu. Sedangkan bahasa resmi
menurut pasal 39 Statuta adalah bahasa Inggris dan Prancis

41. Keputusan Mahkamah terdiri dari tiga bagian, yaitu:
a. Pertama, berisi komposisi Mahkamah, informasi mengenai
pihak pihak yang bersengketa, serta wakil wakilnya, analisa
tentang fakta fakta, dan argumentasi hukum pihak-pihak yang
bersengketa.
b. Kedua, berisi penjelasan mengenai motivasi Mahkamah.
Pemberian motivasi keputusan Mahkamah merupakan suatu
keharusan karena penyelesaian yuridiksional ini sering merupakan
salah satu unsur dari penyelesaian yang lebih luas dari sengketa,
dan karena itu perlu dijaga sensibilitas pihak-pihak yang
bersengketa.
c. Bagian ketiga, berisi dispositif yang merupakan keputusan
Mahkamah yang mengikat negara negara yang bersengketa. Juga
disebutkan jumlah suara yang diperoleh melalui keputusan
tersebut.

42. 4. Dampak negara yang tidak mematuhi keputusan MAI
Keputusan MAI wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang
bersengketa. Tetapi jika ada negara yang tidak mematuhi
keputusan tersebut, maka ada beberapa sangsi yang diterapkan
untuk memaksa negara tersebut mematuhinya. Sangsi-sangsi
tersebut antara lain adalah:
 Diberlakukan travel warning (peringatan bahaya berkunjung ke
negara tertentu) terhadap warga negaranya.
 Pengalihan investasi atau penanaman modal asing
 Pemutusan hubungan diplomatik
 Pengurangan bantuan ekonomi
 Pengurangan tingkat kerjasama
 Embargo ekonomi
 Kesepakatan organisasi regional atau internasional

43. SEKIAN
TERIMAKASIH