Dokumen tersebut merupakan peraturan daerah tentang retribusi pelayanan pemakaman di Kabupaten Pakpak Bharat. Peraturan ini mengatur tentang penyediaan dan pengelolaan taman pemakaman umum, jenis layanan pemakaman, dan ketentuan retribusi atas layanan tersebut.

1. - 1 -
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAKPAK BHARAT,
Menimbang : a. bahwa ketersediaan makam merupakan kebutuhan masyarakat
Kabupaten Pakpak Bharat yang harus dipenuhi;
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten
Pakpak Bharat di bidang pemakaman, Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat menyediakan tempat pemakaman umum dan
pelayanan pemakaman;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf “a” dan huruf “b” perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Retribusi Pelayanan Pemakaman.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat Dan
Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

2. - 2 -
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan
Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3107);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan
Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
dan
BUPATI PAKPAK BHARAT
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TAMAN PEMAKAMAN UMUM
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republlik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.
6. Taman Pemakaman Umum selanjutnya disingkat TPU adalah taman pemakaman
yang dimiliki pemerintah daerah yang disediakan untuk masyarakat umum yang
berada dibawah pengawasan dan pengelolaan pemerintah daerah.
7. Pelayanan pemakaman adalah jasa pelayanan yang diberikan dalam
penyelenggaraan pemakaman berupa pemanfaatan tanah makam TPU dan jasa
pemakaman.
8. Tanah makam adalah tanah yang disediakan oleh pengelola TPU atas permohonan
orang untuk memakamkan dirinya, ahli waris atau orang yang menjadi
tanggungjawabnya.

3. - 3 -
9. Tanah makam cadangan adalah petak tanah makam yang disediakan atas
pemesanan seseorang untuk memakamkan dirinya, ahli waris atau orang yang
menjadi tanggungjawabnya.
10. Makam tumpang adalah sistem pemakaman yang dapat dipergunakan untuk 2 (dua)
jenazah atau lebih.
11. Pemohon adalah orang atau ahli waris atau penanggung jawab jenazah yang
mengajukan permohonan penyediaan tanah makam dan atau jasa pelayanan
pemakaman.
12. Penanggung jawab adalah orang atau lembaga/instansi/badan yang bertanggung
jawab atas pemakaman jenazah.
13. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau
diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Retribusi pelayanan pemakaman adalah pungutan daerah atas pemakaman dan
atau pemanfaatan fasilitas jasa layanan pemakaman pada taman pemakaman
umum.
15. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau badan.
16. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk
pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
18. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat
SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi sebagai dasar terhutang
menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau
denda.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya
disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan
atas Jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.
23. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Pemerintah Daerah bermaksud mengatur dan mengendalikan pemakaian tempat
pemakaman.
(2) Pengaturan pelayanan pemakaman jenazah bertujuan untuk menjaga kepentingan
dan kemanfaatan umum.
(3) Setiap pelayanan pemakaman jenazah harus dengan persetujuan Kepala Daerah
dan dipungut retribusi.

4. - 4 -
BAB III
TAMAN PEMAKAMAN UMUM
Pasal 3
(1) Pemerintah daerah menyediakan TPU yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
(2) Penentuan lokasi TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.
Pasal 4
(1) TPU terbagi dalam blok dan petak tanah makam.
(2) Pembagian blok dan petak tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikelompokkan menurut agama dan kepercayaan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian blok dan petak tanah makam
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IV
MAKAM KELUARGA
Pasal 5
(1) Makam keluarga adalah pemakaman milik keluarga atau wakaf, terletak pada areal
tertentu yang keberadaannya sudah ada sebelum ditetapkannya peraturan daerah
ini.
(2) Pemeliharaan makam keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
tanggung jawab keluarga, penataan lokasinya berada di bawah pengawasan
pemerintah daerah sesuai peraturan yang berlaku.
(3) Ahli waris dan atau yang bertanggung jawab terhadap makam keluarga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan melaporkan lokasi pemakaman
keluarganya kepada pemerintah daerah paling lambat 1 (satu) tahun sejak
ditetapkannya peraturan daerah ini.
(4) Setelah 1 (satu) tahun sesuai ayat (2) makam keluarga yang tidak dirawat/ dikelola
dengan baik didenda Rp. 20.000 per makam.
(5) Makam-makam yang tidak jelas ahli waris atau penanggung jawabnya, penataannya
oleh pemerintah daerah
BAB V
PELAYANAN PEMAKAMAN
Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan
Pasal 6
(1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pelayanan pemakaman di TPU yang dapat
dimanfaatkan masyarakat.
(2) Jenis pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah meliputi:
a. penyediaan tanah makam terdiri dari:
1. pengguna tanah makam;
2. perpanjangan penggunaan tanah makam;
3. tanah makam cadangan.
b. jasa pemakaman terdiri dari:
1. penggalian makam dan pemindahan jenazah;
2. pemasangan plakat makam dan pusara makam;
3. penggunaan kendaraan jenazah.
c. pelayanan kebersihan makam

5. - 5 -
Bagian Kedua
Penyediaan Tanah Makam
Paragraf 1
Tanah Makam yang Langsung Dipergunakan
Pasal 7
(1) Setiap ahli waris atau penanggung jawab jenazah yang memanfaatkan tanah makam
yang langsung dipergunakan untuk pemakaman wajib mengajukan permohonan.
(2) Permohonan diajukan secara tertulis kepada pengelola TPU dengan melampirkan
fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ahli waris/penanggung jawab jenazah dan
surat keterangan kematian.
(3) Permohonan pemanfaatan tanah makam yang langsung dipergunakan untuk
pemakaman yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diberikan izin pemanfaatan tanah makam.
Pasal 8
(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku selama 5 tahun sepanjang
memenuhi peraturan yang berlaku.
(2) Pengelola TPU menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada ahli waris atau
penanggung jawab jenazah untuk melakukan perpanjangan izin pemanfaatan tanah
makam.
(3) Perpanjangan izin pemanfaatan tanah makam diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku izin pemanfaatan tanah makam.
(4) Apabila pemegang izin pemanfaatan tanah makam tidak melakukan perpanjangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah berwenang
memanfaatkan tanah makam sebagaimana tersebut dalam izin pemanfaatan tanah
makam.
Pasal 9
(1) Tanah makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dapat dimanfaatkan
untuk pemakaman tumpang.
(2) Pemanfaatan tanah makam untuk pemakaman tumpang hanya dapat dilakukan
apabila tanah makam telah dimanfaatkan untuk pemakaman jenazah setelah jangka
waktu 5 (lima) tahun.
Pasal 10
Pemakaman tumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan tanpa
memperoleh izin dari ahli waris atau penanggung jawab jenazah yang telah
dimakamkan.
Paragraf 2
Tanah Makam Cadangan
Pasal 11
(1) Setiap orang yang memanfaatkan tanah makam cadangan wajib mengajukan
permohonan.
(2) Permohonan diajukan secara tertulis kepada pengelola TPU dengan melampirkan
fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon.
(3) Permohonan pemanfaatan tanah makam cadangan yang telah memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan izin tanah makam
cadangan.

6. - 6 -
Pasal 12
(1) Izin tanah makam cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3)
berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
(2) Perpanjangan izin tanah makam cadangan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir.
(3) Apabila pemegang izin tanah makam cadangan tidak mengajukan permohonan
perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka hak pemesanan atas
tanah makam menjadi gugur.
Bagian Ketiga
Pelayanan Jasa Pemakaman
Pasal 13
(1) Setiap orang yang memanfaatkan jasa pelayanan pemakaman wajib mengajukan
permohonan.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada
pengelola TPU dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
pemohon.
Bagian Keempat
Tata Cara Penguburan, Penggalian dan Pemindahan Jenazah
Pasal 14
(1) Penggalian dan atau pemindahan jenazah dapat dilakukan atas permintaan ahli
waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah setelah mendapatkan
persetujuan pengelola TPU.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggalian dan/atau pemindahan jenazah
diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 15
Setiap penguburan jenazah yang bukan marga tanah maka ahli waris atau penanggung
jawab jenazah diwajibkan memberikan penghormatan secara adat Pakpak berupa 1
(satu) lembar oles mandar kepada sipajek kuta dimana TPU berada.
BAB VI
KETENTUAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
Pasal 16
Dengan nama retribusi pelayanan pemakaman dipungut retribusi atas pelayanan
pemakaman yang dikelola oleh pemerintah daerah.
Pasal 17
Obyek retribusi pelayanan pemakaman pada TPU meliputi:
a. penyediaan tanah makam:
1. penggunaan tanah makam;
2. perpanjangan penggunaan tanah makam;
3. tanah makam cadangan.

7. - 7 -
b. penggunaan jasa pemakaman:
1. penggalian makam dan pemindahan jenazah;
2. pemasangan plakat makam dan pusara makam;
3. penggunaan kendaraan jenazah.
c. pelayanan kebersihan makam.
Pasal 18
Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, adalah :
a. pemakaman jenazah secara massal;
b. pemakaman jenazah oleh pihak rumah sakit terhadap jenazah yang tidak diketahui
identitasnya;
c. pemakaman jenazah yang tidak diketahui identitasnya, diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.
Pasal 19
Subyek retribusi pelayanan pemakaman adalah orang pribadi, ahli waris, atau
penanggung jawab yang memperoleh pelayanan pemakaman yang disediakan
pemerintah daerah.
Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 20
Retribusi pelayanan pemakaman termasuk golongan retribusi jasa umum.
Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 21
Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaman pada TPU diukur berdasarkan jenis
pelayanan pemakaman.
Bagian Keempat
Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi
Pasal 22
Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi pelayanan pemakaman
didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya
penyediaan jasa yang dibutuhkan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan serta
komponen biaya retribusi.
Bagian Kelima
Struktur dan BesarnyaTarif Retribusi
Pasal 23
(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan.
(2) Tarif pelayanan pemakaman:
a. Penyediaan tanah makam
1. pemakaman dewasa sebesar Rp. 100.000,- / 5 tahun.
2. pemakaman anak – anak umur 0 tahun sampai dengan 15 tahun sebesar
Rp. 80.000,- / 5 tahun.

8. - 8 -
3. retribusi perpanjangan izin penggunaan tanah pemakaman untuk
pemakaman orang dewasa 5 (lima) tahun kedepan dari pemakaman baru
dikenakan biaya sebesar 50% atau Rp. 50.000,-
4. retribusi perpanjangan izin penggunaan tanah pemakaman untuk
pemakaman anak - anak 5 (lima) tahun kedepan dari pemakaman baru
dikenakan biaya sebesar 50% atau Rp. 40.000,-
5. tanah makam cadangan/pemesanan tanah makam sebesar Rp 25.000,- per
tahun.
b. Penggunaan jasa pemakaman:
1. penggalian dan penutupan makam untuk makam baru dan makam yang
sudah ada sebesar Rp. 120.000.
2. pemasangan plakat dan pusara makam sebesar Rp 150.000.
3. pemakaian kendaraan jenazah:
a. kurang dari atau sampai dengan 10 km sebesar Rp 50.000.
b. lebih dari 10 km sebesar Rp 50.000 + Rp 5.000 per km. .
c. Pelayanan kebersihan makam dan lingkungan TPU sebesar Rp 20.000 per
makam per tahun.
Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan
Pasal 24
Retribusi pelayanan pemakaman yang terutang dipungut di wilayah daerah.
Bagian Ketujuh
Syarat Pendaftaran
Pasal 25
(1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan
lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi serta tata cara pengisian dan
penyampaian SPdORD diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedelapan
Penetapan Tarif Retribusi
Pasal 26
(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan retribusi
terhutang dengan menerbikan SKRD.
(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang
semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang
terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesembilan
Tata Cara Pemungutan
Pasal 27
(1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

9. - 9 -
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi, diatur
dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesepuluh
Tata Cara Pembayaran
Pasal 28
(1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
(2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak
diterbitkannya SKRD dan STRD.
(3) Pengelola TPU menyetorkan retribusi pemakaman ke kas daerah.
Pasal 29
(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan tanda bukti
pembayaran berupa SSRD.
(2) Setiap pembayaran dicatat di buku penerimaan.
Bagian Kesebelas
Tata Cara Penagihan
Pasal 30
(1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat teguran.
(2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) awal tindakan pelaksanaan
penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo
pembayaran.
(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus
melunasi retribusi yang terutang.
(4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau
pejabat yang ditunjuk.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan penagihan
retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keduabelas
Keberatan
Pasal 31
(1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau
pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-
alasan yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu
keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.
Pasal 32
(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat
keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan
menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

10. - 10 -
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan
kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi
keputusan oleh Bupati.
(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,
menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati
tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.
Pasal 33
(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan
sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
Bagian Ketigabelas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pasal 34
(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan
pengembalian kepada Bupati.
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan
Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran
retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan.
(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak atau utang
retribusi tersebut.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
SKRDLB.
(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua)
bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempatbelas
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
Pasal 35
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan/atau
kepentingan yang bersifat sosial/keagamaan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

11. - 11 -
Bagian Kelimabelas
Kedaluwarsa Penagihan
Pasal 36
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui
waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib
retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh
jika :
a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak
langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai
utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.
Pasal 37
(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi kabupaten yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah
kedaluwarsa, diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 38
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya
retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan
STRD.
BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 39
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lebih lengkap dan jelas;

12. - 12 -
b. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana retribusi;
c. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di
bidang retribusi;
d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut;
e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang retribusi;
f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi;
i. menghentikan penyidikan; dan/atau
j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di
bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui
penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 40
(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda
paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
a. tidak diperbolehkan lagi memakamkan jenazah diluar tanah wakaf dan TPU;
b. setiap pemakaman jenazah wajib mematuhi bentuk dan pola standar bangunan
makam;
c. pemakaman jenazah di luar tanah wakaf dan TPU akan dikenakan sanksi
pembongkaran dan/atau pemindahan kelokasi TPU sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 dan ditambah dengan biaya pembongkaran dan pemindahan jenazah
sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
Pasal 42
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan
Peraturan Bupati.

13. - 13 -
Pasal 43
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
Ditetapkan di Salak
pada tanggal 5 Desember 2011
BUPATI PAKPAK BHARAT,
dto
REMIGO YOLANDO BERUTU
Diundangkan di Salak
Pada tanggal 5 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,
dto
HOLLER SINAMO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2011 NOMOR 5

14. - 14 -
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN
I. UMUM
Dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap tanah untuk
pemakaman, maka perlu dilakukan upaya untuk pemenuhannya oleh pemerintah
daerah. Salah satu upaya untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, pemerintah daerah
membangun taman pemakaman umum dan menyelenggarakan jasa pelayanan
pemakaman.
Dalam menyusun kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
berupaya semaksimal mungkin agar dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan
berhasil guna baik dari segi ekonomi maupun sosial kemasyarakatan, sehingga
diharapkan mampu memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi
pelaksanaan kebijakan di bidang pemakaman.
Pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
berkaitan dengan penyediaan tanah makam tersebut membutuhkan peran serta
masyarakat guna mendukung biaya operasional pelayanan melalui pembayaran
retribusi pelayanan yang diperolehnya. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, penyelenggaraan
pelayanan pemakaman umum dan penyelenggaraan jasa pemakaman dapat
dikategorikan sebagai salah satu jenis pelayanan yang menjadi obyek retribusi jasa
umum.
Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup jelas.
Pasal 2 Cukup jelas.
Pasal 3 Cukup jelas
Pasal 4 ayat (1)
 yang dimaksud dengan Petak Makam adalah liang kubur yang
digunakan untuk memakamkan jenazah;
 yang dimaksud dengan Blok Makam adalah kumpulan dari beberapa
petak makam yang dibatasi oleh jalan setapak dilingkungan makam.

15. - 15 -
ayat (2) Cukup jelas.
ayat (3) Cukup jelas
Pasal 5 Cukup Jelas
Pasal 6 Cukup jelas.
Pasal 7 Cukup jelas.
Pasal 8 Cukup jelas.
Pasal 9 ayat (1)
Pemakaman pada makam tumpang tidak dibuat bersusun sehingga
jenazah lama dan jenazah baru bersebelahan
ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 10 Cukup jelas
Pasal 11 Cukup jelas
Pasal 12 Cukup jelas
Pasal 13 Cukup jelas
Pasal 14 Cukup jelas
Pasal 15 Cukup jelas
Pasal 16 Cukup jelas
Pasal 17 Cukup jelas
Pasal 18 Cukup jelas
Pasal 19 Cukup jelas
Pasal 20 Cukup jelas
Pasal 21 Cukup jelas
Pasal 22 Cukup jelas
Pasal 23 Cukup jelas
Pasal 24 Cukup jelas
Pasal 25 Cukup jelas
Pasal 26 Cukup jelas
Pasal 27 Cukup jelas
Pasal 28 Cukup jelas
Pasal 29 Cukup jelas
Pasal 30 Cukup jelas
Pasal 31 Cukup jelas
Pasal 32 Cukup jelas
Pasal 33 Cukup jelas
Pasal 34 Cukup jelas
Pasal 35 Cukup jelas
Pasal 36 Cukup jelas
Pasal 37 Cukup jelas
Pasal 38 Cukup jelas

16. - 16 -
Pasal 39 Cukup jelas
Pasal 40 Cukup jelas
Pasal 41 Cukup jelas
Pasal 42 Cukup jelas
Pasal 43 Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 100