1. NEGARA PENGKADER KORUPTOR
Oleh : Rosim Nyerupa
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fisip
Universitas Lampung
Sembilan Desember 2013 kemarin dunia
memperingati hari anti korupsi. Di
indonesia pun tidak ketinggalan angin
segar dengan seruan para mahasiswa dan
elemen
masyarakat
yang
dalam
berbagai
tergabung
macam
ormas
menyerukan hari anti korupsi di berbagai
daerah seluruh penjuru nusantara.
Memperingati hari anti korupsi 09
desember 2013 kemarin, melihat para
mahasiswa banyak yang melakukan aksi
di lapangan menyerukan anti korupsi itulah yang melatar belakangi saya membuat artikel ini.
Kata korupsi sudah bukan lagi suatu hal yang mengasingkan bagi kita. Korupsi berasal dari
bahasa latin “corruptio atau corruptus” yang memiliki arti menyalahgunakan kepercayaan
publik. Korupsi pada umumnya dilakukan oleh kalangan pemerintah meliputi legislatif,
eksekutif dan yudikatif, pengusaha bahkan masyarakat tertentu yang mempunyai kepentingan
personal.
Berbicara mengenai bangsa indonesia menyimpan sejuta fenomena. Sebuah negara
berkepulauan, sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam, sebuah negara yang
berkembang memiliki banyak dimensi problematika bidang sosial, politik, hukum, ekonomi
maupun budaya. Mengulas balik kaca mata indonesia ditengah sudut pandang yang amnesia
akan tindak pidana korupsi yang merajarela. Dimanakah indonesia ? dimanakah para
integritas kaum bermuda bangsa yang mempunyai arah dan tujuan ini ? wahai indonesia!
Akan kah jati dirimu akan menghilang begitu saja ?
Persoalan korupsi diindonesia tidak bisa kita pungkiri bahwasannya korupsi sudah berakar
dan menyebar dimana mana, terutama pada sistem birokrasi pemerintahan baik ditingkat

2. pusat maupun daerah yang telah beranak pinak bagaikan pohon benalu. Kasus korupsi di
indonesia satu persatu telah terbongkar oleh KPK baik ditubuh lembaga legislatif, yudikatif
maupun eksekutif. Oleh karena itu tak aneh jika indonesia masuk kedalam peringkat 116
negara terkorup didunia (Transparency International). Tentu sangat memprihatinkan bagi kita
melihat realita yang ada. Jelas korupsi merupakan kejahatan yang begitu luar biasa, sebab
kasus korupsi adalah salah satu indikator utama yang menyebabkan pembangunan nasional
lambat sehingga kesejahteraan masyarakat indonesia terkatung katung. Bisa saja mengapa
masyarakat cenderung melakukan tindakan kriminal, misalkan pembegalan ataupun
perampokan (memberontak) karena masalah kesejahteraan yang tak kunjung capai.
Kondisi bangsa ini begitu memprihatinkan. Jumlah penduduk sekitar 250 juta jiwa dengan
angka kemiskinan mencapai 28,07 juta orang (11,37 persen), angkatan kerja 118,2 juta orang,
jumlah penduduk yang berkerja 110,8 juta orang, tingkat pengangguran terbuka mencapai
6,25 persen, (badan pusat statistik) dan hutang lur negeri indonesia pada akhir Juli 2013
tercatat sebesar USD 259,54 miliar atau setara Rp 2.983 triliun ( bank indonesia ).kian
banyak PR bagi para pemimpin bangsa dengan melihat kondisi yang ada seharusnya selalu
berusaha dalam upaya penanggulangan persoalan bangsa dan mencari solusi setiap polemik
seperti kasus di atas. Akan tetapi realita yang ada ditatanan birokrasi pemerintahan kita, yang
didepan public selalu berbicara seperti memikirkan kondisi bangsa ini namun justru di balik
layar memanfaatkan jabatan sebagai modal dan jembatan untuk memperkaya diri alias
korupsi.
Fenomena korupsi di Republik Indonesia bukan lagi dilakukan oleh segelintir orang saja
namun sudah seperti pohon benalu yag menjalar kemana mana, artinya bahwa korupsi di
indonesia sudah seperti sunat massal yang dilakukan oleh orang banyak. Mengapa saya
katakan demikian ? pasalnya korupsi yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan di bumi
pertiwi ini tidak hanya terjadi di tubuh badan legislatif saja ataupun di badan eksekutif namun
juga dilakukan oleh pimpinan lembaga badan yudikatif Akil Muchtar, ketua lembaga yang
mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan evaluasi tertinggi, sebuah keputusan
yang bersifat final dan mengikat ini.suatu badan yang berfungsi mengawasi pelaksanaan dan
mengadili terhadap penyelewengan Undang-undang. Lambaga yudikatif bersifat independent
atau bebas dari campur tangan pihak lain, namun apa yang ada ? cacat pun terjadi di lembaga
kepercayaan masyarakat ini. Pertanyaannya lalu masyarakat harus percaya ke mana jika tiga
lembaga ini sudah tersebar virus korupsi yang demikian berakar ?.

3. Salah satu yang menyebabkan runtuhnya orde baru saat itu adalah keterlibatan presiden
soeharto dan kroninya dalam kasus korupsi adalah cermin bahwa di tubuh badan eksekutif
terdeteksi adanya virus korupsi begitu juga beberapa menteri yang terlibat hingga sekarang.
Begitu juga dibadan legislatif tidak asing lagi jika banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat
ini yang melakukan tindakan korupsi seperti tidak ada dosa, angela sondakh misalnya
anggota DPR RI yang ditetapkan dalam kasus korupsi dan suap terkait pembebasan anggaran
proyek wisma atlet di palembang yang melibatkan sejumlah elite politik lainnya, begitu juga
dengan kasus aulia pohan besan presiden susilo bambang yudhoyono sendiri pun diperiksa
oleh pansus bank century pada tahun 2009 dan masih banyak kasus yang menyangkut
anggota legislatif lainnya. Selain terjadi di tubuh legislatif dan eksekutif ditatanan pemerintah
pusat, di pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten/kota pun berlaku demikian. Menurut
kementrian dalam negeri pada tahun 2012, lebih separuh kepala daerah terlibat kasus pidana
yang 80% diantaranya adalah kasus korupsi. Sepertinya harapan yang ingin benar benar
fokus memikirkan rakyat dinegeri ini tidak ada, banyak para elit politik yang berbicara sangat
meyakinkan didepan public namun kosong dibalik layar.
Kader politik yang menguasai hampir di semua ruang jabatan politik, telah mampu
membangun organisasi untuk saling mendukung dan melindungi dari jeratan korupsi. Bahkan
batas “demarkasi” antara politisi dengan non politisi misalkan pengusaha hampir tidak
ketahuan bagi bagi proyek yang anggaran keuangannya berasal dari uang rakyat yang
terhimpun dalam APBN/APBD. Semuanya menyatu dalam satu wadah seperti tarikan magnet
demi membuka jendela baru melalui politik transaksional.
Jika kita fikir, sungguh payah pelaku sistem demokrsi di negeri ini, benar benar mengalami
defisit integritas dan akuntabilitas. Tiga pilar utama yang biasa di sebut “Trias Politica”
meliputi legislatif, eksekutif dan yudikatif dinegeri ini telah tertular virus korupsi yang
sampai saat ini belum ada vaksin yang benar benar mampu membasminya. Maka tidak begitu
heran jika indonesia pantas disebut sebagai “Negara Pengkader Koruptor” karena memang
organ yang ada didalamnya adalah tunas tunas koruptor yang sengaja di pelihara untuk
menjaga satu sama lain.
Dalam menangani kasus tindak pidana korupsi di indonesia dalam hal ini sudah ada lembaga
independent yang menanganinya akan tetapi KPK akan lemah jika tidak ada keterlibatan
masyarakat dalam upaya penegakan kasus korupsi setidaknya di daerah masing masing.

4. Karena tidak mungkin terjangkau oleh KPK dengan begitu mudah mengingat negara
indonesia begitu luas jadi perlu adanya dukungan masyarakat yang peduli. Apalagi
mahasiswa yang mempunyai tugas, peran dan fungsi sebagai mana tercantum didalam salah
satu tridharma perguruan tinggi yakni pengabdian. Ikut serta berpartisifasi dalam
mengontrol dan menangani kasus korupsi adalah salah satu wujud pengabdian kepada
masyarakat. Tidak hanya aksi aksi yang tak kunjung ada tindak lanjut dari apa yang di
teriakkan. Mengingat peran dan fungsi mahasiswa adalah sebagai agent of change yaitu agen
perubahan mahasiswa sebagai perantara perubahan yang lebih baik lagi dari masyarakat.
Mahasiswa mendapat kesempatan lebih untuk mengengeluarkan pendapatnya kepada
pemerintah. Dengan adanya mahasiswa aspirasi masyarakat tentang kebijakan pemerintah
bisa di sampaikan dengan baik oleh mahasiswa. Kebijakan yang di keluarkan oleh
pemerintah tentang perubahan undang-undang atau yang lainnya dapat di protes oleh
mahasiswa dengan kreasi nya dalam menyuarakan pendapatnya. Kemudian mahasiswa juga
sebagai control social yaitu Mahasiswa sebagai penengah antara Pemerintah dan masyarakat,
disinilah peranan mahasiswa sebagai pengontrol. Mahasiswa menyampaikan aspirasi
masyarakat terhadap pemerintah dan juga mahasiswa menunjukkan sikap yang baik terhadap
masyarakat sebagai kontrol sosial. Sebagai pengontrol sosial mahasiswa juga memiliki tugas
mengontrol peraturan peraturan dan kebijakan kebijakan yang dibuat untukkepentingan
pribadi dan kelompok. Begitu juga mahasiswa sebagai iron stock yaitu mahasiswa
diharapkan menjadi manusia manusia tangguh yang memiliki kemampuan dan akhlak mulia
yang nantinya dapat menggantikan generasi generasi sebelumnya. Intinya mahasiswa
merupakan aset cadangan, harapan bangsa untuk masa depan. Jadi sudah jelas tidak ada
alasan lagi bagi para mahasiswa untuk selalu siap ketika bangsa ini menjerit memanggil hati
idealisme mahasiswa untuk menyelamatkan negara dari para tikus koruptor di negara ini.
Kapankah sebuah kata yang tidak tertalu panjang ini akan hilang dari negara indonesia ?
KORUPSI.
“Yang menumbuhkan kejahatan korupsi seringkali adalah ketidak pedulian kita sendiri”
(Bess Myerson)