1. http://wac.450f.edgecastcdn.net
Aspek
Legal
dalam
Pelayanan
Gawat
Darurat
Robertus
Arian
D.
Kepala
Instalasi
Gawat
Darurat
RS
Panti
Rapih
http://robertusarian.com
|
@robertus_arian
2. Ilustrasi
Seorang
anak
muda
dibawa
ambulans
PMI
ke
RS
Panti
Rapih
pada
jam
0215
dinihari
karena
kecelakaan
lalu
lintas.
Dokter
IGD
yang
memeriksa
mendiagnosisnya
sebagai
cedera
kepala
berat
yang
memerlukan
intubasi
dan
tindakan
operasi
segera.
Belum
ada
keluarga
yang
bisa
dihubungi
sampai
hampir
enam
jam
berikutnya.
Bahasan
• Good
Samaritan
Law
• Karakteris-k
pelayanan
gawat
darurat
• Undang-‐undang
kesehatan
• Undang-‐undang
rumah
sakit
• Informed-‐Consent
• Diskusi
4. Overcrowding
Uncertainty
Jumlah
Staf
IGD,
Hari
Biasa
Tuntutan
http://www.reportingonhealth.org/
Mobilitas
Perubahan
Klinis
Cepat
Kematian
Periode
Pelayanan
Singkat
5. Hubungan
Pasien
–
Pemberi
Layanan
Kondisi
Biasa:
• kesepakatan
kedua
belah
pihak:
bebas
menentukan
pemberi
layanan
kesehatan
(voluntarisme).
• Pada
kunjungan
selanjutnya:
kewajiban
timbul
berdasarkan
hubungan
yang
telah
terjadi
(pre-‐existing
relationship).
Kondisi
Gawat
Darurat:
• Tidak
ada
Voluntarisme.
• Tidak
berlaku:
pre-‐
existing
relationship.
• Bila
menolong:
harus
TUNTAS
• Bila
menolong
tidak
tuntas:
penolong
BISA
digugat
(Loss
of
chance).
6. Undang-‐undang
Kesehatan
UU
no.
36
tahun
2009
• Tidak
secara
spesifik
merinci
tentang
kegawatdaruratan.
• “…
hak
se-ap
orang
untuk
memperoleh
derajat
kesehatan
yang
op-mal”
(Pasal
5)
• “Pemerintah
bertanggung
jawab
atas
ketersediaan
segala
bentuk
upaya
kesehatan
yang
bermutu,
aman,
efisien,
dan
terjangkau”
(Pasal
19)
http://legalmarketingmaven.com/
7. Undang-‐Undang
Rumah
Sakit
http://annettewoodford.files.wordpress.com/
UU
no.
44
tahun
2009
• Pasal
1:
Definisi
gawat
darurat
untuk
penyelamatan
jiwa
dan
pencegahan
kecacatan.
• Pasal
10:
Kewajiban
punya
ruang
IGD.
• Pasal
29:
Rumah
sakit
wajib
memberikan
pelayanan
gawat
darurat:
sesuai
kemampuan,
sebagai
fungsi
sosial,
dst.
8. Informed-‐Consent
Permenkes
no.
290
tahun
2008
hKp://www.parentprojectmd.org
• “Semua
tindakan
kedokteran
yang
akan
dilakukan
terhadap
pasien
harus
mendapat
persetujuan.”
(Pasal
2).
• “Dalam
keadaan
gawat
darurat,
untuk
menyelamatkan
jiwa
pasien
dan/atau
mencegah
kecacatan
tidak
diperlukan
persetujuan
tindakan
kedokteran.”
(Pasal
4).
• Tidak
menghapuskan
tanggung
gugat
hukum
bila
ada
kelalaian
yang
terjadi
pada
tindakan
tersebut
(Pasal
6).
9. http://blog.adw.org/
Diskusi
Kasus
1
Seorang
perawat
selesai
dinas
yang
sedang
berjalan
ke
ruang
ganti
menyaksikan
seorang
laki-‐
laki
tiba-‐tiba
ambruk
di
sebuah
lorong.
Tidak
ada
orang
lain
yang
ada
di
sekitar
tempat
kejadian.
Bagaimana
sebaiknya
perawat
ini
bersikap?
10. http://abcnews.go.com
Diskusi
Kasus
2
Seorang
gadis
17
tahun
dibawa
ke
IGD
RS
Panti
Rapih
oleh
seorang
laki-‐laki
dewasa,
karena
pingsan
tiba-‐tiba.
Perabaan
nadi
dan
perekaman
EKG
menunjukkan
kebutuhan
defibrilasi.
Pengantar
menolak
ketika
dimintai
persetujuan
dengan
alasan
keduanya
tidak
ada
hubungan
apa-‐apa.
Apa
saja
konsekuensi
yang
timbul
bila
dokter
melakukan
defibrilasi?
12. Koleksi
Pribadi
SEKIAN
DAN
TERIMA
KASIH
Robertus
Arian
Datusanantyo
|
http://robertusarian.com
arian9677@gmail.com
|
@robertus_arian
Arian
menggunakan
Microsoft
®
Power
Point
®
for
Mac
2011
Version
14.3.8
yang
berjalan
di
atas
Mac
OS
X
10.9
Maverick.
Seluruh
program
yang
dipakai
berlisensi
resmi
dan
sumber
gambar
dicantumkan
pada
setiap
gambar.