materi Pancasila DRS.H.HARPANI MATNUH,M.H / NORLAILI HIDAYATI, S.Pd

1. PENDIDIKAN PANCASILA
( DRS.H.HARPANI MATNUH,M.H)
( NORLAILI HIDAYATI, S.Pd)

2. • Lambang Garuda Pancasila, disahkan
dalam sidang Dewan Mentri RI tanggal 10
Juli 1951 dalam bentuk Peraturan Mentri
No.66 Tahun 1951, Panitia Lambang
Negara RI:
• Ketua
: Mr.M.Yamin
• Anggota : Ki Hajar Dewantara
•
M.A.Pallaupessy
•
Muhammad Natsir
•
RMNg.Poerbotjaroko

3. Dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat
LAHIR: 21 APRIL 1879 DI KRATON SOLO
PENDIDIKAN: 1904 DIPLOMA KESEHATAN AMSTERDAM
1911 SARJANA KEDOKTERAN DI BERLIN
1919 – 1920 AMSTERDAM

4. Prof Mr Muhammad Yamin
LAHIR : 23 AGUSTUS 1903 DI SUMATRA BARAT
PENDIDIKAN: 1918 DIPLOMA GURU DI LANDBOUW
1927 KEDOKTERN HEWAN DI BOGOR
1932 SARJAN HUKUM JAKARTA

5. Prof Mr Dr Soepomo
LAHIR: 22 JANUARI 1903 DI SOLO
PENDIDIKAN: SARJANA HUKU UNIV.LEIDEN
BELANDA

6. Ir Soekarno
LAHIR: 6 JUNI 1901 DI SURABAYA
PENDIDKAN: SARJANA TEHNIK ARSITEKTUR BELANDA

7. Drs. Muhammad Hatta
Lahir:12 Agst. 1902 / SUMATRA
SARJANA EKONOMI / NEDERLANDSCH

8. LATAR BELAKANG
PENDIDIKAN PANCASILA
1. Tujuan Pendidikan Nasional
2. UU No.12 Tahun 2012 tentang Sisdiknas
Ps.35 (3) Kurikulum PT.wajib memuat
mata kuliah Pancasila

9. TUJUAN
PENDIDIKAN TINGGI
berkembangnya potensi Mahasiswa
agar menjadi manusia yang beriman
dan bertakwa kepada Tuhan
YME dan berakhlak mulia, sehat,
berilmu,cakap, kreatif, mandiri, terampil,
kompeten, dan berbudaya untuk
kepentingan bangsa;

10. Latar belakang
Pengalamaan sejarah perjalanan Pancasila:
1.Adanya usaha untuk menghilangkan atau
menggantikan Ideologi Pancasila dengan
ideologi lain.
2.Adanya multi tafsir terhadap Pancasila
Dasar Negara .
3.Penyimpangan pengamalan nilai-nilai
Pancasila.

12. Oleh karena itu diperlukan:
1. kajian konteks tual dan situasional
2. pendekatan ilmiah secara yuridis
konstitusional dan filosofis
Agar mahasiswa sebagai generasi muda
dapat memahani dan mengamalkan
Pancasila sebagai Dasar Negara, Ideologi
Bangsa, Falsafat dan Kepribadian hidup.

13. Tujuan
Terbentuknya mahasiswa sebagai warga
Negara yang;“bertanggung jawab,
profesional,
,berwawasan IPTEK, IMTAQ., berdaya
saing
Tinggi berdasarkan pada Pancasila, UUD
NKR
Tahun 1945 , NKRI, dan Bhennika Tunggal
Eka”

14. MATERI PANCASILA
1. Pancasila Dalam Perspektif Sejarah
Perjuangan Bangsa Indonesia
2. Proses Perumusan & Pengesahan
Pancasila Dasar NKRI
3. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat
4. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup
dan Ideologi

15. 5. Pancasila Dalam Konteks
Ketatanegaraan RI
6. Pancasila Sebagai Etika Politik
7. Pancasila Sebagai Paradigma
Pembangunan
8. Aktualisasi Pancasila sebagai
Paradigma Kehidupan Bangsa
Indonesia Di Lingkungan Kampus

16. PANCASILA
PENDEKATAN HISTORIS
Pancasila merupakan krestalisasi dari nilainilai luhur budaya bangsa Indonesia yang
telah tumbuh dan berkembang sejak zaman
Pra-Sejarah dalam Tri Praperkara yaitu:
- Dalam Kehidupan sosial budaya
- Dalam kehidupan kenegaraan
- Dalam kehidupan keagamaan

17. Dalam masa Majapahit Pancasila merupakan lima
pelaksanaan Kesusilaan dengan nama Pancasila Krama
sebagaimana dikutip Darji. D. Dkk (1988)
•
•
•
•
•
Tidak boleh melakukan kekerasan
Tidak boleh mencuri
Tidak boleh dengki
Tidak boleh berbohong
Tidak mabuk minuman keras

18. Rancangan Dasar Negara oleh
M.Yamin
•
•
•
•
•
Perikebangsaan
Perikemanausiaan
Periketuhanan
Perikerakyatan
Kesejahteraan rakyat

19. Rancangan Dasar Negara oleh
Soepomo
1.Paham Kebangsaan
2.Ketuhanan
3.Kerakyatan
4.Kekeluargaan
5.Internasionalisme

20. • Dalam sidang BPUPKI tanggal 14 Juni
1945 Piagam Jakarta disepakati untuk
menjadi Dasar Negara dan pembukaan
dari Rancangan Undang-Undang Dasar
yang dipersiapkan untuk Negara
Indonesia merdeka.
• Panitia Sembilan, yang diketuai oleh Ir.
Soekarno, dan pelaksanaan sidang pada
tanggal 22 Juni 1945 berhasil dengan
rumusan Piagam Jakarta.

21. Pancasila sebagai nilai luhur sekaligus
dijadikan sebagai Nilai Dasar bagi bangsa
Indonesia yang terdiri dari lima sila, masingmasing sila saling jiwa menjiwai antara satu
dengan lainnya.

22. TIGA NEGARA BESAR NEGARA DI BUMI NUSANTARA
PIDATO M.YAMIN DALAM SIDANG BPUPKI
TAHUN 600 – 1400 ( NEGARA SRIWIJAYA)
NEGARA PERTAMA DENGAN DASAR KEDATUAN
SELARAS DENGAN KEPERCAYAN PURBAKALA
(KESAKTIAN MAGIE DAN AGAMA BUDDHA MAHAYANA
TAHUN 1293 – 1525 ( NEGARA MAJAPAHIT )
NEGARA KEDUA DENGAN DASAR KEPRABUAN
BERSABDAR PADA PADUAN AMAGA SYIWA DAN BUDDHA
( AGAMA TANTRAYANA)
TAHUN 1945 – SEKARANG
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

23. Apakah Nilai itu?

24. Nilai ( value )
value is an idea-a concept-about
what someone thinks is importent in
life (Nilai adalah idea atau konsep
tentang apa yang dipikirkan
seseorang atau dianggap penting
oleh seseorang). (Fraenkel, 1977:6)

25. Notonegoro, dalam Darji. Dkk (1978) mencakup:
1. Nilai materiil, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi
manusia yang diukur dengan kebendaan atau sesuatu
yang dapat diukur dengan uang.
2. Nilai vital, yaitu segala sesuatu potensi yang dimiliki
yang dapat dikembangkan sehingga dapat
mendatangkan kegunaan bagi kehidupan selanjutnya.

26. •
Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu
yang berguna bagi rohani manusia
yang terbagi atas:
–
–
–
–
Nilai Logika
Nilai Etika
Nilai Estitika
Nilai Religius

27. Berdasarkan penggolongan di atas
maka Pancasila merupakan krestalisasi
dari nilai-nilai rohani, dengan
menempatkan nilai Ketuhanan sebagai
nilai tertinggi yang tersusun secara
sistematis-hirarkis

28. •
•
•
•
•
Sila pertama menjiwai sila kedua, ketiga,
keempat dan kelima
Sila kedua dijiwai oleh sila kesatu, serta
menjiwai sila ketiga, keempat dan kelima
Sila ke tiga dijiwai oleh sila kesatu, dan kedua,
serta menjiwai sila keempat dan kelima
Sila keempat dijiwai oleh sila kesatu, kedua,
dan ketiga, serta menjiwai sila kelima
Sila kelima dijiwai sila pertama, kedua, ketiga
dan keempat.

29. Pembukaan UUD 1945
Sistematika UUD 1945 terdiri dari
pembukaan (4 alinea) dan Badan tubuh
UUD 1945 berisi 16 bab, 37 pasal,
ditambah 4 pasal aturan peralihan dan 2
ayat aturan tambahan, dan Penjelasan

30. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA
TAHUN 1945
PEMBUKAAN
(Preambule)
Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan
oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena
tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah
kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan
rakyat
Indonesia ke depan pintu
gerbang
kemerdekaan
Negara
Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan
oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka
rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah
Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,
maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu
susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan
berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan
beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/Perwakilan,
serta dengan

31. •
•
Alenia pertama merupakan pernyataan
bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan
bernegara merupakan hak setiap
bangsa dan merupakan pernyataan
bangsa Indonesia yang anti penjajah
Alinea kedua merupakan pernyataan
perjuangan bangsa Indonesia untuk
merdeka, dengan demikian tidaklah
benar bahwa kemerdekaan Indonesia
merupakan hadiah dari Jepang

32. Alinea ketiga merupakan pernyataan
kemerdekaan sebagai hasil perjuangan
yang mendapatkan rahmat Allah Tuhan
Yang Maha Esa. Disini tercermin
pengakuan bangsa Indonesia akan
kodrat manusia, bahwa manusia
berusaha Tuhan yang menentukan. Dan
perjuangan bangsa Indonesia merdeka
bukanlah perjuangan semata, tetapi
perjuangan yang mendapat ridha dari
Tuhan Ynag Maha Esa.

33. Alenia keempat merupakan pernyataan
bangsa tentang kondisi Pemerintah
Negara Indonesia yang merdeka, yang:
• Menetapkan tujuan Negara
• Akan adanya UUD Negara RI
• Adanya Dasar Negara yang kemudian
dikenal dengan Pancasila

34. Apa itu amandemen?

35. -
Pernyataan Soeharto mundur sebagai Presiden
pada tanggal 21 Mei 1998 merupakan tonggak
lahirnya gerakan reformasi untuk menata
kembali system ketata negaraan, sebagaimana
isi tuntutan reformasi yaitu:
Amandemen UUD 1945
Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI
Penegakkan hukum, HAM, dan Pemberantasan
KKN
Otonomi Daerah
Kebebasan Pers
Mewujudkan kehidupan demokrasi

36. -
Beberapa perubahan mendasar hasil
amandemen UUD 1945 adalah dalam
rangka terciptanya sistem pemerintahan
yang checks and balances antar lembaga
negara antara lembaga legislatif, eksekutif
dan yudikatif serta terciptanya.
Kedudukan dan Wewenang MPR
Tugas dan wewenang Presiden
Dihapusnya DPA
Keberadaan pemerintah daerah
Penambahan lembaga negara DPD, MK
dan KY
Penambahan HAM

37. Lembaga Negara dalam UUD 1945
Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR)
•
•
•
Mengubah dan menetapkan UUD
MPR melantik Presiden dan Wakil
Presiden
MPR dapat memberhentikan Presiden
dan Wakil Presiden dalam masa
jabatannya menurut UUD

38. Presiden
•
•
•
•
•
•
•
Memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL,
dan AU
Dengan persetujuan DPR menyatakan perang,
perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain
Presiden menyatakan Negara dalam keadaan
bahaya
Presiden mengangkan duta dan konsul
Presiden memberi grasi, rehabilitasi dengan
memperhatikan MA
Presiden member amnesti, dan abolisi dengan
memperhatikan pertimbangan DPR
Presiden memberikan gelar, tanda jasa dan
lain-lain tanda kehormatan

39. Syarat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
menurut UU No 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden adalah sebagai berikut :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Percaya satu-satunya kepada Tuhan YME
Warga negara Indonesia sejak kelahirannya yang tidak
pernah menjadi warga negara di negara lain
Belum mengkhianati bangsa, dan tidak terlibat dalam
korupsi atau pidana lainnya
Secara fisik dan mental mampu melaksanakan tugas
Penduduk tetap di wilayah Negara Republik Indonesia
Telah melaporkan kekayaannya ke Komisi
Pemberantasan Korupsi
Tidak memiliki utang baik secara pribadi maupun
kelompok dapat membuat negara memiliki kerugian
Tidak dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan
Tidak pernah terlibat dalam perbuatan tercela

40. •
•
•
•
•
•
•
•
Terdaftar sebagai pemilih
Terdaftar sebagai Wajib Pajak dan sudah membayar
pajak untuk setidaknya selama lima tahun terakhir
Tidak pernah bertugas di kantor sebagai Presiden/Wakil
Presiden selama lebih dari dua periode sebelumnya
Setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan visi dari
Deklarasi Kemerdekaan Indonesia
Minimal 35 tahun
Minimal pendidikan SMA
Tidak pernah menjadi anggota Partai Komunis
Indonesia atau organisasi massa partai itu
Memiliki visi, misi, dan program untuk melaksanakan
bertugas sebagai Presiden/Wakil Presiden

41. Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia
pada awalnya ditujukan untuk memilih
anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
Setelah amandemen keempat UUD 1945
pada 2002, pemilihan presiden dan wakil
presiden (pilpres), yang semula dilakukan
oleh MPR, disepakati untuk dilakukan
langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun
dimasukkan ke dalam rezim pemilu.

42. Pilpres sebagai bagian dari pemilu
diadakan pertama kali pada Pemilu 2004.
Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala daerah (pilkada)
juga dimasukkan sebagai bagian dari
rezim pemilu. Di tengah masyarakat,
istilah "pemilu" lebih sering merujuk
kepada pemilu legislatif dan pemilu
presiden dan wakil presiden yang
diadakan setiap 5 tahun sekali.

43. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
•
•
•
Kekuasaan membentuk UU
Fungsi legislasi, fungsi anggaran dan
fungsi pengawasan
Setiap anggota mempunyai hak
mengajukan pertanyaan, menyampaikan
usul dan pendapat

44. DEWAN PERWAKILAN DAERAH
Kewenangan DPD
20
KEWENANGAN DPD
I.
RUU yang berkaitan
dengan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Otonomi daerah
Hubungan pusat dan daerah
Pembentukan dan
pemekaran serta
penggabungan daerah
Pengelolaan sumber daya
alam dan sumber daya
ekonomi lainnya
Perimbangan keuangan
pusat dan daerah
RAPBN
Pajak
Pendidikan
Agama
II. Pemilihan anggota BPK
dapat
mengajukan
●
●
●
dapat
ikut
memberi
melakukan
membahas pertimbangan
pengawasan
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

45. MAHKAMAH AGUNG

46. •
Wewenang
•
berwenang mengadili pada tingkat kasasi,
menguji peraturan perundang-undangan di
bawah undang-undang terhadap undangundang, dan mempunyai wewenang lainnya
yang diberikan oleh undang-undang [Pasal
24A (1)***];
mengajukan tiga orang anggota hakim
konstitusi [Pasal 24C (3)***];
memberikan pertimbangan dalam hal
Presiden memberi grasi dan rehabilitasi
[Pasal 14 (1)*].
•
•

47. MAHKAMAH KONSTITUSI

48. • HAKIM ADALAH ORANG YANG DIBERI
KEWENANGAN YUDISIAL ATAU
KEWENANGAN UNTUK MENGADILI
• KONSTITUSI ARTINYA HUKUM DASAR
• YAITU MK DIBERI KEWENANGAN UNTUK
MENGUJI UU BERDASARKAN
• YUDISIAL REVEYU ATAU PENIJAUAN KEMBALI
• PUTUSAN MK MERUPAKAN PUTUSAN YANG PERTAMA
DAN TERAKHIR.

49. • Hakim konstitusi
• harus memiliki integritas dan
kepribadian yang
• tidak tercela, adil, negarawan yang
menguasai konstitusi dan
ketatanegaraan, serta tidak merangkap
sebagai pejabat negara
• [Pasal 24C (5)***]

50. KEWENANGAN MK
1.MENGUJI UU
2.MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN
LEMBAGA NEGARA.
3.MEMUTUS PEMBUBARAN PARPOL
4.MEMUTUS PERSELISIHAN HASILPEMILU.
5.PENGADILI PRESIDEN ATAS
PERMINTAAN DPR

51. KOMISI YUDISIAL

52. •
Wewenang
•
mengusulkan pengangkatan hakim
agung [Pasal 24B (1)***];
mempunyai wewenang lain dalam
rangka menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat,
serta perilaku hakim [Pasal 24B (1)***].
•

53. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Partisipasi
Rule of Law
Transparansi
Accountability
Responsiveness
Responsible
Orientasi pd konsensus
Kesetaraan ( equity ), berkeadilan
Efektivitas dan Efisiensi

54. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Asas Kepastian Hukum
Asas Tertib penyelenggaraan negara
Asas Kepentingan Umum
Asas Keterbukaan
Asas proporsionalitas
Asas Profesionalitas
Asas Akuntabilitas

55. SEKIAN
TERIMA KASIH