SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 29
MATA KULIAH : Materi Pembelajaran PKN SD kelas
lanjut
DOSEN : Rarasaning S., S.E, M.Pd.
TUGAS : Analisis Standar Kompetensi
SK.1 Mengenal lembaga-lembaga dalam
susunan pemerintah desa dan pemerintah
kecamatan
KELOMPOK : 12
kelas 4 semester 1
ANGGOTA KELOMPOK : 1. Intan Nurul A. (118000090)
2. Ayu Rizqi Yusro (118000092)
3. Rischa Alvionita (118000105)
4. Sirajuddin Azhar (118000217)
Sistem
Pemerintahan
Desa
Kecamatan
Sistem pemerintahan desa
Sistem pemerintahan kecamatan
 Sistem
Sistem adalah seperangkat unsur yang secara teratur
saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas
 Pemerintahan
pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang
dilakukan oleh badan-badan legislative, eksekutif,
dan yudikatif di suatu Negara dalam rangka
mencapai tujuan penyelenggaraan Negara.
 Desa
Desa merupakan daerah yang memiliki kepadatan
penduduk rendah, bermata pencaharian dibidang
agraris, memiliki bangunan tempat tinggal yang
terpencar-pencar, penduduk yang memiliki hubungan
sosial yang sangat tinggi serta bersifat homogen.
 Sistem Pemerintahan Desa
Sistem pemerintahan desa adalah kesatuan wilayah
yang dihuni oleh sejumlah keluarga. Desa memiliki
batas-batas wilayah tertentu dan memiliki kekuasaan
hukum, serta dikepalai oleh seorang kepala desa.
Sistem pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa
dan badan permusyawarahan desa. Pemerintahan
adalah kepala desa dan perangkat desa.
PEMERINTAHAN DESA
Dipimpin oleh seorang kepala desa
Kepala desa dipilih oleh masyarakat desa (melalui pilkades)
Kepala desa tidak bertanggungjawab kepada Camat, namun hanya
dikoordinasikan saja oleh Camat. Urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan desa mencakup:
a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa
b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
yang diserahkan pengaturan kepada desa
c. Tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan
atau pemerintah kabupaten/kota
1. Nilai Kejujuran
Pejabat pemerintah desa maupun kecamatan harus memiliki
sikap kejujuran dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga
membentuk masyarakat yang baik pula.
2. Nilai Demokratis
Dalam pelaksanaan pemerintahan, nilai demokratis harus
diwujudkan. Misalnya dalam pemilihan kepala desa .
3. Nilai Tanggung Jawab
Pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus
bertanggungjawab tidak sewenang-wenang .
1. Norma Agama
Pemerintah dalam menjalankan tugasnya tidak hanya bertanggungjawab
pada masyarakat tetapi juga dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang
Maha Esa
2. Norma Susila
Tujuan norma kesusilaan, yaitu mewujudkan keharmonisan hubungan
antar manusia. Sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut,
sebagai pemerintah desa maupun kecamatan harus memelihara
ketentraman dan kedamaian di wilayahnya.
3. Norma Hukum
Tujuan norma hukum yaitu menciptakan ketertiban dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah
desa maupun kecamatan harus turut membina ketertiban di wilayahnya.
Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang
mengemban amanat masyarakat dan
menjalankannya dengan baik, dengan itu semua
masyarakat akan menganut dengan sistem
pemerintahan yangb dijalankan
1. Dengan adanya struktur desa dan pembagian tugasnya,
dapat memaksimalkan upaya pengembangan desa.
2. Pemerintah desa membina kehidupan masyarakat desa.
3. Pemerintah desa memiliki peran dalam memelihara
ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
4. Sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat
dalam pembangunan.
5. Pemilihan kepala desa secara umum melatih masyarakat
bersikap jujur, adil, serta demokratis.
1. Penyalahgunaan kekuasaan pejabat pemerintah desa, misalnya
korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Rendahnya SDM pejabat pemerintah desa mengakibatkan
kurang maksimalnya pengembangan desa, misalnya pamong tani
desa tidak memberikan penyuluhan tentang panca usaha tani
dapat mengakibatkan hasil pertanian yang kurang berkualitas.
3. Kebijakan pemerintah desa yang tidak didukung masyarakat
desa akan menyulitkan pemerintah desa dalam mencapai tujuan
4. Ketidakmampuan pejabat pemerintah desa dalam menyelesaikan
perselisihan antar warga desa dapat mengancam ketrentaman
desa
Kepala Desa
Tujuan dan tanggung jawab kepala desa sebagai berikut:
Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa
Membina kehidupan masyarakat desa
Membina perekonomian desa
Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
Mendamaikan perselisihan masyarakat desa
Perangkat Desa
Pengkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya. Perangkat desa terdiri atas :
Sekretaris desa
Sekretaris desa diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota atas nama bupati/walikota.
Unsur Kewilayahan
Unsur kewilayahan berkedudukan sebagai pembantu kepala desa dalam
melaksanakan tugas diwilayah dusun. Unsur kewilayahan dilaksanakan oleh kepala
dusun.
Pelaksanaan Teknis lapangan
Unsur pelaksanaan teknis lapangan dibentuk sesuai kondisi sosial budaya, kebutuhan dan
kemampuan desa. Misalnya : ulu-ulu atau pamong tani desa, mudin , jagabaya
Badan Permusyawaratan Desa
Badan permusyawaratan desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan
demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. BPD dapat dianggap
sebagai “parlemen”-nya desa.
Selain lembaga pemerintahan desa diatas, penyelengggaraan pemerintahan
desa juga didukung adanya beberapa lmbaga lain, diantaranya :
Lembaga Kemasyarakatan
Lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan peraturan desa. Salah satu
fungsi lembaga kemasyarakatan adalah sebagai penampung dan penyalur
aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
Rukun Warga
Rukun Warga (RW) adalah pembagian wilayah di Indonesia di bawah
dusun. Rukun warga tidak termasuk pembagian wilayah administrasi
pemerintahan. Sebuah RW terdiri atas sejumlah rukun tetangga (RT)
Rukun Tetangga
Rukun Tetangga (RT) adalah pembagian wilayah di Indonesia dibawah
rukun warga. Rukun tetangga bukanlah termasuk pembagian
administrasi pemerintahan. Sejumlah RT terdiri atas sejumlah rumah
(kepala keluarga)
Sumber pendapatan desa terdiri atas:
1. Pendapatan Asli Desa,
Antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa
(seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya
dan partisipasi, hasil gotong royong
2. Bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota
Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
3.Bantuan keuangan dari Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam
rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
4.hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
5. Pinjaman desa
Kecamatan
Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di
Indonesia di bawah kabupaten atau kota.
Sistem Pemerintahan Kecamatan
Sistem pemerintahan kecamatan adalah wilayah
bagian dari kabupaten/ kota yang membawahi
kelurahan/desa. Kecamatan dipimpin oleh seorang
camat, sebagai tugasnya camat memperoleh
pelimpahan sebagai wewenang bupati atau walikota
untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
PEMERINTAHAN KECAMATAN
Dipimpin oleh seorang camat
Dipilih oleh pemerintah daerah/kabupaten
Dalam pelaksanaan tugas camat memperoleh pelimpahan
sebagian wewenang bupati atau wali kota untuk
menangani sebagai urusan otonomi daerah
1.Dengan adanya struktur pemerintah kecamatan dan pembagian
tugasnya, dapat memaksimalkan upaya pengembangan di wilayah
kecamatan.
2. Membina ketentraman dan ketertiban wilayah.
3. Adanya pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan
4.Dapat mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
5. Tersedia pelayanan yang baik dari pemerintah kecamatan kepada
masyarakat
1. Pemerintah kecamatan tidak bersikap adil pada
masyarakat. Misalnya, membedakan antara masyarakat
kurang mampu dan masyarakat mampu.
2. Tidak meratanya pembinaan pemerintahan desa dan
kelurahan karena terlalu luas wilayah
3. Penyalahgunaan kekuasaan pejabat pemerintah
kecamatan, misalnya korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Camat
Merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah
kabupaten/kota
Tugas dan fungsi camat adalah melaksanakan kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau walkota atau
walikota madya sesuai karakteristik wilayah kebutuhan daerah
dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan lainnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan
Sekretaris Kecamatan
Mempunyai tugas melaksakan urusan umum, perlengkapan,
keuangan, kepegawaian, tata laksana, perencanaan progam, dan
pengawasan.
Seksi seksi
Memiliki kedudukan dibawah sekretaris kecamatan seksi
terebut meliputi : seksi pemerintahan, seksi ketentraman dan
ketertiban umum, dan seksi lainnya sesuai karakteristik
kecamatan
1. Kepolisian Sektor (Polsek)
Polsek dipimpin oleh Kapolsek (Kepala Kepolisian Sektor). Tugas
polsek memelihara keamanan di seluruh wilayah kecamatan.
2. Komando Rayon Militer (Koramil)
Koramil dipimpin oleh danramil (komandan rayon militer). Tugas
koramil adalah menyelenggarakan pembinaan teritorial yang meliputi
pembinaan geografis, demografis, dan kondisi sosial.
3.Kantor Urusan Agama (KUA)
KUA dipimpin oleh kepala urusan agama. Tugas KUA mengurus
masalah keagamaan penduduk wilayah kecamatan.
1.Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kantor cabang dinas pendidikan dan kebudayaan dipimpin oleh kepala
cabang dinas pendidikan dan kebudayaan. Tugasnya mengurus
penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan mengembangkan
kebudayaan di wilayah kecamatan.
2.Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
Puskesmas dipimpin oleh kepala puskesmas. Di puskesmas terdapat
beberapa orang dokter dan tenaga medis lainnya. Mereka bertugas
memberikan pelayanan kesehatan penduduk kecamatan.
3.Kantor Pos Pembantu
Kantor pos pembantu melayani pengiriman surat-surat dan uang. Selain
itu juga bertanggung jawab untuk melaksanakan pembayaran uang
pensiun para pensiunan yang tinggal di wilayah kecamatan.
Software Pendukung
Microsoft PowerPoint-Office
2007
Terima Kasih Kepada:
Rarasa ning S., S.E, M.Pd.Sahabat Angkatan 2011
 S E L E S A I 

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan & penanganan korupsi dana ...
Peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan & penanganan korupsi dana ...Peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan & penanganan korupsi dana ...
Peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan & penanganan korupsi dana ...Andy Susanto
 
Penjelasan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2021 tentang badan Usaha milik desa
Penjelasan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2021 tentang badan Usaha milik desaPenjelasan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2021 tentang badan Usaha milik desa
Penjelasan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2021 tentang badan Usaha milik desaTV Desa
 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaFormasi Org
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaUmi Arifah
 
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorDraft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorArdi Susanto
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaPemdes Seboro Sadang
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaArdi Susanto
 
Hierarki peraturan perundang undangan
Hierarki peraturan perundang undanganHierarki peraturan perundang undangan
Hierarki peraturan perundang undanganNailuredha Hermanto
 
03 Contoh LPJ BUMDes.docx
03 Contoh LPJ BUMDes.docx03 Contoh LPJ BUMDes.docx
03 Contoh LPJ BUMDes.docxAhmadRidho37
 
Soal p kn otonomi daerah kelas x
Soal p kn otonomi daerah kelas xSoal p kn otonomi daerah kelas x
Soal p kn otonomi daerah kelas xapotek agam farma
 
Evaluasi orientasi P3K.docx
Evaluasi orientasi P3K.docxEvaluasi orientasi P3K.docx
Evaluasi orientasi P3K.docxmalbertscool
 
SOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah DesaSOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah DesaFormasi Org
 
Contoh soal ujian perangkat desa
Contoh soal ujian perangkat desaContoh soal ujian perangkat desa
Contoh soal ujian perangkat desaAsrulloh Bunda
 

Mais procurados (20)

#Managemen pemdes andyka fatra
#Managemen pemdes andyka fatra#Managemen pemdes andyka fatra
#Managemen pemdes andyka fatra
 
Peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan & penanganan korupsi dana ...
Peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan & penanganan korupsi dana ...Peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan & penanganan korupsi dana ...
Peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan & penanganan korupsi dana ...
 
sadar hukum
sadar hukumsadar hukum
sadar hukum
 
Ki kd ppkn sma
Ki kd ppkn smaKi kd ppkn sma
Ki kd ppkn sma
 
Penjelasan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2021 tentang badan Usaha milik desa
Penjelasan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2021 tentang badan Usaha milik desaPenjelasan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2021 tentang badan Usaha milik desa
Penjelasan Peraturan Pemerintah no 11 tahun 2021 tentang badan Usaha milik desa
 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa
 
Kebhinekaan
Kebhinekaan Kebhinekaan
Kebhinekaan
 
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorDraft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desa
 
Kewenangan desa (pelatihan 2018)
Kewenangan desa (pelatihan 2018)Kewenangan desa (pelatihan 2018)
Kewenangan desa (pelatihan 2018)
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa
 
Hierarki peraturan perundang undangan
Hierarki peraturan perundang undanganHierarki peraturan perundang undangan
Hierarki peraturan perundang undangan
 
03 Contoh LPJ BUMDes.docx
03 Contoh LPJ BUMDes.docx03 Contoh LPJ BUMDes.docx
03 Contoh LPJ BUMDes.docx
 
Soal p kn otonomi daerah kelas x
Soal p kn otonomi daerah kelas xSoal p kn otonomi daerah kelas x
Soal p kn otonomi daerah kelas x
 
Evaluasi orientasi P3K.docx
Evaluasi orientasi P3K.docxEvaluasi orientasi P3K.docx
Evaluasi orientasi P3K.docx
 
SOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah DesaSOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah Desa
 
Contoh rpp kelas 4
Contoh rpp kelas 4Contoh rpp kelas 4
Contoh rpp kelas 4
 
Modul Aset Desa
Modul Aset DesaModul Aset Desa
Modul Aset Desa
 
Contoh soal ujian perangkat desa
Contoh soal ujian perangkat desaContoh soal ujian perangkat desa
Contoh soal ujian perangkat desa
 

Semelhante a Ppt Memahami sistem pemerintah desa dan pemerintahan kecamatan

Materi SOTK dan Tupoksi Aparat Desa.pdf
Materi SOTK dan Tupoksi Aparat Desa.pdfMateri SOTK dan Tupoksi Aparat Desa.pdf
Materi SOTK dan Tupoksi Aparat Desa.pdfArisMali
 
Pkn bab 2 otonomi daerah Kelas 9
Pkn bab 2 otonomi daerah Kelas 9Pkn bab 2 otonomi daerah Kelas 9
Pkn bab 2 otonomi daerah Kelas 9Anastasya Mustika
 
Isu isu kritis-pembahasan_tentang_desa
Isu isu kritis-pembahasan_tentang_desaIsu isu kritis-pembahasan_tentang_desa
Isu isu kritis-pembahasan_tentang_desadyzas
 
Rangkuman pkn 4 created by Sukiman
Rangkuman pkn 4 created by SukimanRangkuman pkn 4 created by Sukiman
Rangkuman pkn 4 created by SukimanSukiman Sukiman
 
Manajemen pemerintahan desa dalam rangka otonomi daerah
Manajemen pemerintahan desa dalam rangka otonomi daerahManajemen pemerintahan desa dalam rangka otonomi daerah
Manajemen pemerintahan desa dalam rangka otonomi daerahOperator Warnet Vast Raha
 
Manajemen pemerintahan desa dalam rangka otonomi daerah
Manajemen pemerintahan desa dalam rangka otonomi daerahManajemen pemerintahan desa dalam rangka otonomi daerah
Manajemen pemerintahan desa dalam rangka otonomi daerahOperator Warnet Vast Raha
 
PEMBINAAN_APARATUR_PEMDE_2018[1] (1).ppt
PEMBINAAN_APARATUR_PEMDE_2018[1] (1).pptPEMBINAAN_APARATUR_PEMDE_2018[1] (1).ppt
PEMBINAAN_APARATUR_PEMDE_2018[1] (1).pptBungasriannisa12Bung
 
Badan permusyawaratan desa (bpd) dalam mendukung tata
Badan  permusyawaratan  desa (bpd)  dalam  mendukung  tataBadan  permusyawaratan  desa (bpd)  dalam  mendukung  tata
Badan permusyawaratan desa (bpd) dalam mendukung tataOperator Warnet Vast Raha
 
Badan permusyawaratan desa (bpd) dalam mendukung tata
Badan  permusyawaratan  desa (bpd)  dalam  mendukung  tataBadan  permusyawaratan  desa (bpd)  dalam  mendukung  tata
Badan permusyawaratan desa (bpd) dalam mendukung tataOperator Warnet Vast Raha
 
Fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa
Fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desaFungsi badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa
Fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desaOperator Warnet Vast Raha
 
Fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa
Fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desaFungsi badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa
Fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desaOperator Warnet Vast Raha
 

Semelhante a Ppt Memahami sistem pemerintah desa dan pemerintahan kecamatan (20)

Materi SOTK dan Tupoksi Aparat Desa.pdf
Materi SOTK dan Tupoksi Aparat Desa.pdfMateri SOTK dan Tupoksi Aparat Desa.pdf
Materi SOTK dan Tupoksi Aparat Desa.pdf
 
Makalah sistem pemerintah desa
Makalah sistem pemerintah desaMakalah sistem pemerintah desa
Makalah sistem pemerintah desa
 
Makalah sistem pemerintah desa
Makalah sistem pemerintah desaMakalah sistem pemerintah desa
Makalah sistem pemerintah desa
 
Pkn bab 2 otonomi daerah Kelas 9
Pkn bab 2 otonomi daerah Kelas 9Pkn bab 2 otonomi daerah Kelas 9
Pkn bab 2 otonomi daerah Kelas 9
 
Isu isu kritis-pembahasan_tentang_desa
Isu isu kritis-pembahasan_tentang_desaIsu isu kritis-pembahasan_tentang_desa
Isu isu kritis-pembahasan_tentang_desa
 
Kelompok 6
Kelompok 6Kelompok 6
Kelompok 6
 
Jurnal lan mp-desanew (suryanto)
Jurnal lan mp-desanew (suryanto)Jurnal lan mp-desanew (suryanto)
Jurnal lan mp-desanew (suryanto)
 
Bahan ajar pkn 4
Bahan ajar pkn 4Bahan ajar pkn 4
Bahan ajar pkn 4
 
Rangkuman pkn 4 created by Sukiman
Rangkuman pkn 4 created by SukimanRangkuman pkn 4 created by Sukiman
Rangkuman pkn 4 created by Sukiman
 
Manajemen pemerintahan desa dalam rangka otonomi daerah
Manajemen pemerintahan desa dalam rangka otonomi daerahManajemen pemerintahan desa dalam rangka otonomi daerah
Manajemen pemerintahan desa dalam rangka otonomi daerah
 
Manajemen pemerintahan desa dalam rangka otonomi daerah
Manajemen pemerintahan desa dalam rangka otonomi daerahManajemen pemerintahan desa dalam rangka otonomi daerah
Manajemen pemerintahan desa dalam rangka otonomi daerah
 
Kelompok 6
Kelompok 6Kelompok 6
Kelompok 6
 
PEMBINAAN_APARATUR_PEMDE_2018[1] (1).ppt
PEMBINAAN_APARATUR_PEMDE_2018[1] (1).pptPEMBINAAN_APARATUR_PEMDE_2018[1] (1).ppt
PEMBINAAN_APARATUR_PEMDE_2018[1] (1).ppt
 
Badan permusyawaratan desa (bpd) dalam mendukung tata
Badan  permusyawaratan  desa (bpd)  dalam  mendukung  tataBadan  permusyawaratan  desa (bpd)  dalam  mendukung  tata
Badan permusyawaratan desa (bpd) dalam mendukung tata
 
Bpd klaten
Bpd klatenBpd klaten
Bpd klaten
 
Badan permusyawaratan desa (bpd) dalam mendukung tata
Badan  permusyawaratan  desa (bpd)  dalam  mendukung  tataBadan  permusyawaratan  desa (bpd)  dalam  mendukung  tata
Badan permusyawaratan desa (bpd) dalam mendukung tata
 
Fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa
Fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desaFungsi badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa
Fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa
 
Fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa
Fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desaFungsi badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa
Fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa
 
Bpd klaten
Bpd klatenBpd klaten
Bpd klaten
 
Bpd klaten
Bpd klatenBpd klaten
Bpd klaten
 

Mais de Cha-cha Taulanys

ppt Dasar dasar akting dan teknik penyutradaraan
ppt Dasar dasar akting dan teknik penyutradaraanppt Dasar dasar akting dan teknik penyutradaraan
ppt Dasar dasar akting dan teknik penyutradaraanCha-cha Taulanys
 
Ppt menghargai nilai-nilai juang dalam proses perumusan pancasila sebagai da...
Ppt menghargai nilai-nilai juang dalam proses  perumusan pancasila sebagai da...Ppt menghargai nilai-nilai juang dalam proses  perumusan pancasila sebagai da...
Ppt menghargai nilai-nilai juang dalam proses perumusan pancasila sebagai da...Cha-cha Taulanys
 
Ppt peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara di Asia Tenggara.
Ppt peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara di Asia Tenggara.Ppt peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara di Asia Tenggara.
Ppt peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara di Asia Tenggara.Cha-cha Taulanys
 
Ppt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah
Ppt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerahPpt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah
Ppt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerahCha-cha Taulanys
 
Ppt Sikap terhadap Globalisasi di Lingkungannya
Ppt Sikap terhadap Globalisasi di LingkungannyaPpt Sikap terhadap Globalisasi di Lingkungannya
Ppt Sikap terhadap Globalisasi di LingkungannyaCha-cha Taulanys
 
Ppt sistem pemerintahan tingkat pusat
Ppt sistem pemerintahan tingkat pusatPpt sistem pemerintahan tingkat pusat
Ppt sistem pemerintahan tingkat pusatCha-cha Taulanys
 
Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)Cha-cha Taulanys
 
Ppt Kebebasan Berorganisasi
Ppt Kebebasan BerorganisasiPpt Kebebasan Berorganisasi
Ppt Kebebasan BerorganisasiCha-cha Taulanys
 
Ppt Peranan Politik Luar Negeri Indonesia dalam Era Globalisasi
Ppt Peranan Politik Luar Negeri Indonesia dalam Era GlobalisasiPpt Peranan Politik Luar Negeri Indonesia dalam Era Globalisasi
Ppt Peranan Politik Luar Negeri Indonesia dalam Era GlobalisasiCha-cha Taulanys
 
ppt Pembelajaran terpadu model integreted
ppt Pembelajaran terpadu model integretedppt Pembelajaran terpadu model integreted
ppt Pembelajaran terpadu model integretedCha-cha Taulanys
 
Ppt pembelajaran terpadu model threaded
Ppt pembelajaran terpadu model threadedPpt pembelajaran terpadu model threaded
Ppt pembelajaran terpadu model threadedCha-cha Taulanys
 
ppt Pemilihan materi depdiknas
ppt Pemilihan materi depdiknasppt Pemilihan materi depdiknas
ppt Pemilihan materi depdiknasCha-cha Taulanys
 
Ppt pembelajaran terpadu model networked
Ppt pembelajaran terpadu model networkedPpt pembelajaran terpadu model networked
Ppt pembelajaran terpadu model networkedCha-cha Taulanys
 
ppt pembelajaran terpadu model Immersed
ppt pembelajaran terpadu model Immersedppt pembelajaran terpadu model Immersed
ppt pembelajaran terpadu model ImmersedCha-cha Taulanys
 
Ppt analisis karakteristik awal peserta didik
Ppt analisis karakteristik awal peserta didikPpt analisis karakteristik awal peserta didik
Ppt analisis karakteristik awal peserta didikCha-cha Taulanys
 

Mais de Cha-cha Taulanys (20)

Ppt hakikat teater
Ppt hakikat teaterPpt hakikat teater
Ppt hakikat teater
 
ppt pementasan drama
ppt pementasan dramappt pementasan drama
ppt pementasan drama
 
ppt Dasar dasar akting dan teknik penyutradaraan
ppt Dasar dasar akting dan teknik penyutradaraanppt Dasar dasar akting dan teknik penyutradaraan
ppt Dasar dasar akting dan teknik penyutradaraan
 
Ppt unsur unsur drama
Ppt unsur unsur dramaPpt unsur unsur drama
Ppt unsur unsur drama
 
ppt silabus KTSP
ppt silabus KTSPppt silabus KTSP
ppt silabus KTSP
 
Ppt menghargai nilai-nilai juang dalam proses perumusan pancasila sebagai da...
Ppt menghargai nilai-nilai juang dalam proses  perumusan pancasila sebagai da...Ppt menghargai nilai-nilai juang dalam proses  perumusan pancasila sebagai da...
Ppt menghargai nilai-nilai juang dalam proses perumusan pancasila sebagai da...
 
Ppt peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara di Asia Tenggara.
Ppt peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara di Asia Tenggara.Ppt peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara di Asia Tenggara.
Ppt peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara di Asia Tenggara.
 
Ppt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah
Ppt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerahPpt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah
Ppt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah
 
Ppt Sikap terhadap Globalisasi di Lingkungannya
Ppt Sikap terhadap Globalisasi di LingkungannyaPpt Sikap terhadap Globalisasi di Lingkungannya
Ppt Sikap terhadap Globalisasi di Lingkungannya
 
Ppt sistem pemerintahan tingkat pusat
Ppt sistem pemerintahan tingkat pusatPpt sistem pemerintahan tingkat pusat
Ppt sistem pemerintahan tingkat pusat
 
Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
 
Ppt Kebebasan Berorganisasi
Ppt Kebebasan BerorganisasiPpt Kebebasan Berorganisasi
Ppt Kebebasan Berorganisasi
 
Ppt Keputusan Bersama
Ppt Keputusan BersamaPpt Keputusan Bersama
Ppt Keputusan Bersama
 
Ppt Peranan Politik Luar Negeri Indonesia dalam Era Globalisasi
Ppt Peranan Politik Luar Negeri Indonesia dalam Era GlobalisasiPpt Peranan Politik Luar Negeri Indonesia dalam Era Globalisasi
Ppt Peranan Politik Luar Negeri Indonesia dalam Era Globalisasi
 
ppt Pembelajaran terpadu model integreted
ppt Pembelajaran terpadu model integretedppt Pembelajaran terpadu model integreted
ppt Pembelajaran terpadu model integreted
 
Ppt pembelajaran terpadu model threaded
Ppt pembelajaran terpadu model threadedPpt pembelajaran terpadu model threaded
Ppt pembelajaran terpadu model threaded
 
ppt Pemilihan materi depdiknas
ppt Pemilihan materi depdiknasppt Pemilihan materi depdiknas
ppt Pemilihan materi depdiknas
 
Ppt pembelajaran terpadu model networked
Ppt pembelajaran terpadu model networkedPpt pembelajaran terpadu model networked
Ppt pembelajaran terpadu model networked
 
ppt pembelajaran terpadu model Immersed
ppt pembelajaran terpadu model Immersedppt pembelajaran terpadu model Immersed
ppt pembelajaran terpadu model Immersed
 
Ppt analisis karakteristik awal peserta didik
Ppt analisis karakteristik awal peserta didikPpt analisis karakteristik awal peserta didik
Ppt analisis karakteristik awal peserta didik
 

Último

Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
HiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaHiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaafarmasipejatentimur
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxsukmakarim1998
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfirwanabidin08
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfDimanWr1
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDNurainiNuraini25
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfMODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfNurulHikmah50658
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxRizkyPratiwi19
 
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdf
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdfDiskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdf
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdfHendroGunawan8
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxSlasiWidasmara1
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMAKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMIGustiBagusGending
 
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptx
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptxMateri IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptx
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptxmuhammadkausar1201
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxIgitNuryana13
 
Dasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolik
Dasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolikDasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolik
Dasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolikThomasAntonWibowo
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSovyOktavianti
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfbibizaenab
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...Kanaidi ken
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxdpp11tya
 

Último (20)

Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
HiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaHiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Hiperlipidemiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfMODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
 
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdf
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdfDiskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdf
Diskusi PPT Sistem Pakar Sesi Ke-4 Simple Naïve Bayesian Classifier .pdf
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMMAKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
AKSI NYATA BERBAGI PRAKTIK BAIK MELALUI PMM
 
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptx
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptxMateri IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptx
Materi IPAS Kelas 1 SD Bab 3. Hidup Sehat.pptx
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
 
Dasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolik
Dasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolikDasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolik
Dasar-Dasar Sakramen dalam gereja katolik
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
 

Ppt Memahami sistem pemerintah desa dan pemerintahan kecamatan

  • 1. MATA KULIAH : Materi Pembelajaran PKN SD kelas lanjut DOSEN : Rarasaning S., S.E, M.Pd. TUGAS : Analisis Standar Kompetensi SK.1 Mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan KELOMPOK : 12 kelas 4 semester 1 ANGGOTA KELOMPOK : 1. Intan Nurul A. (118000090) 2. Ayu Rizqi Yusro (118000092) 3. Rischa Alvionita (118000105) 4. Sirajuddin Azhar (118000217)
  • 3.  Sistem Sistem adalah seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas  Pemerintahan pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislative, eksekutif, dan yudikatif di suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan Negara.
  • 4.
  • 5.  Desa Desa merupakan daerah yang memiliki kepadatan penduduk rendah, bermata pencaharian dibidang agraris, memiliki bangunan tempat tinggal yang terpencar-pencar, penduduk yang memiliki hubungan sosial yang sangat tinggi serta bersifat homogen.
  • 6.  Sistem Pemerintahan Desa Sistem pemerintahan desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga. Desa memiliki batas-batas wilayah tertentu dan memiliki kekuasaan hukum, serta dikepalai oleh seorang kepala desa. Sistem pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawarahan desa. Pemerintahan adalah kepala desa dan perangkat desa.
  • 7. PEMERINTAHAN DESA Dipimpin oleh seorang kepala desa Kepala desa dipilih oleh masyarakat desa (melalui pilkades) Kepala desa tidak bertanggungjawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup: a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturan kepada desa c. Tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan atau pemerintah kabupaten/kota
  • 8. 1. Nilai Kejujuran Pejabat pemerintah desa maupun kecamatan harus memiliki sikap kejujuran dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga membentuk masyarakat yang baik pula. 2. Nilai Demokratis Dalam pelaksanaan pemerintahan, nilai demokratis harus diwujudkan. Misalnya dalam pemilihan kepala desa . 3. Nilai Tanggung Jawab Pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus bertanggungjawab tidak sewenang-wenang .
  • 9. 1. Norma Agama Pemerintah dalam menjalankan tugasnya tidak hanya bertanggungjawab pada masyarakat tetapi juga dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. Norma Susila Tujuan norma kesusilaan, yaitu mewujudkan keharmonisan hubungan antar manusia. Sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut, sebagai pemerintah desa maupun kecamatan harus memelihara ketentraman dan kedamaian di wilayahnya. 3. Norma Hukum Tujuan norma hukum yaitu menciptakan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah desa maupun kecamatan harus turut membina ketertiban di wilayahnya.
  • 10. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mengemban amanat masyarakat dan menjalankannya dengan baik, dengan itu semua masyarakat akan menganut dengan sistem pemerintahan yangb dijalankan
  • 11. 1. Dengan adanya struktur desa dan pembagian tugasnya, dapat memaksimalkan upaya pengembangan desa. 2. Pemerintah desa membina kehidupan masyarakat desa. 3. Pemerintah desa memiliki peran dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. 4. Sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan. 5. Pemilihan kepala desa secara umum melatih masyarakat bersikap jujur, adil, serta demokratis.
  • 12. 1. Penyalahgunaan kekuasaan pejabat pemerintah desa, misalnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Rendahnya SDM pejabat pemerintah desa mengakibatkan kurang maksimalnya pengembangan desa, misalnya pamong tani desa tidak memberikan penyuluhan tentang panca usaha tani dapat mengakibatkan hasil pertanian yang kurang berkualitas. 3. Kebijakan pemerintah desa yang tidak didukung masyarakat desa akan menyulitkan pemerintah desa dalam mencapai tujuan 4. Ketidakmampuan pejabat pemerintah desa dalam menyelesaikan perselisihan antar warga desa dapat mengancam ketrentaman desa
  • 13. Kepala Desa Tujuan dan tanggung jawab kepala desa sebagai berikut: Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa Membina kehidupan masyarakat desa Membina perekonomian desa Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa Mendamaikan perselisihan masyarakat desa
  • 14. Perangkat Desa Pengkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa terdiri atas : Sekretaris desa Sekretaris desa diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota atas nama bupati/walikota. Unsur Kewilayahan Unsur kewilayahan berkedudukan sebagai pembantu kepala desa dalam melaksanakan tugas diwilayah dusun. Unsur kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun. Pelaksanaan Teknis lapangan Unsur pelaksanaan teknis lapangan dibentuk sesuai kondisi sosial budaya, kebutuhan dan kemampuan desa. Misalnya : ulu-ulu atau pamong tani desa, mudin , jagabaya
  • 15. Badan Permusyawaratan Desa Badan permusyawaratan desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. BPD dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa. Selain lembaga pemerintahan desa diatas, penyelengggaraan pemerintahan desa juga didukung adanya beberapa lmbaga lain, diantaranya : Lembaga Kemasyarakatan Lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan peraturan desa. Salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan adalah sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
  • 16. Rukun Warga Rukun Warga (RW) adalah pembagian wilayah di Indonesia di bawah dusun. Rukun warga tidak termasuk pembagian wilayah administrasi pemerintahan. Sebuah RW terdiri atas sejumlah rukun tetangga (RT) Rukun Tetangga Rukun Tetangga (RT) adalah pembagian wilayah di Indonesia dibawah rukun warga. Rukun tetangga bukanlah termasuk pembagian administrasi pemerintahan. Sejumlah RT terdiri atas sejumlah rumah (kepala keluarga)
  • 17.
  • 18. Sumber pendapatan desa terdiri atas: 1. Pendapatan Asli Desa, Antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong 2. Bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 3.Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; 4.hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. 5. Pinjaman desa
  • 19.
  • 20. Kecamatan Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Sistem Pemerintahan Kecamatan Sistem pemerintahan kecamatan adalah wilayah bagian dari kabupaten/ kota yang membawahi kelurahan/desa. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat, sebagai tugasnya camat memperoleh pelimpahan sebagai wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
  • 21. PEMERINTAHAN KECAMATAN Dipimpin oleh seorang camat Dipilih oleh pemerintah daerah/kabupaten Dalam pelaksanaan tugas camat memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau wali kota untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah
  • 22. 1.Dengan adanya struktur pemerintah kecamatan dan pembagian tugasnya, dapat memaksimalkan upaya pengembangan di wilayah kecamatan. 2. Membina ketentraman dan ketertiban wilayah. 3. Adanya pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan 4.Dapat mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat 5. Tersedia pelayanan yang baik dari pemerintah kecamatan kepada masyarakat
  • 23. 1. Pemerintah kecamatan tidak bersikap adil pada masyarakat. Misalnya, membedakan antara masyarakat kurang mampu dan masyarakat mampu. 2. Tidak meratanya pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan karena terlalu luas wilayah 3. Penyalahgunaan kekuasaan pejabat pemerintah kecamatan, misalnya korupsi, kolusi, dan nepotisme.
  • 24. Camat Merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota Tugas dan fungsi camat adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau walkota atau walikota madya sesuai karakteristik wilayah kebutuhan daerah dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan
  • 25. Sekretaris Kecamatan Mempunyai tugas melaksakan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, tata laksana, perencanaan progam, dan pengawasan. Seksi seksi Memiliki kedudukan dibawah sekretaris kecamatan seksi terebut meliputi : seksi pemerintahan, seksi ketentraman dan ketertiban umum, dan seksi lainnya sesuai karakteristik kecamatan
  • 26.
  • 27. 1. Kepolisian Sektor (Polsek) Polsek dipimpin oleh Kapolsek (Kepala Kepolisian Sektor). Tugas polsek memelihara keamanan di seluruh wilayah kecamatan. 2. Komando Rayon Militer (Koramil) Koramil dipimpin oleh danramil (komandan rayon militer). Tugas koramil adalah menyelenggarakan pembinaan teritorial yang meliputi pembinaan geografis, demografis, dan kondisi sosial. 3.Kantor Urusan Agama (KUA) KUA dipimpin oleh kepala urusan agama. Tugas KUA mengurus masalah keagamaan penduduk wilayah kecamatan.
  • 28. 1.Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kantor cabang dinas pendidikan dan kebudayaan dipimpin oleh kepala cabang dinas pendidikan dan kebudayaan. Tugasnya mengurus penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan mengembangkan kebudayaan di wilayah kecamatan. 2.Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Puskesmas dipimpin oleh kepala puskesmas. Di puskesmas terdapat beberapa orang dokter dan tenaga medis lainnya. Mereka bertugas memberikan pelayanan kesehatan penduduk kecamatan. 3.Kantor Pos Pembantu Kantor pos pembantu melayani pengiriman surat-surat dan uang. Selain itu juga bertanggung jawab untuk melaksanakan pembayaran uang pensiun para pensiunan yang tinggal di wilayah kecamatan.
  • 29. Software Pendukung Microsoft PowerPoint-Office 2007 Terima Kasih Kepada: Rarasa ning S., S.E, M.Pd.Sahabat Angkatan 2011  S E L E S A I 