Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan desa dan kecamatan. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa desa dipimpin oleh kepala desa dan dibantu perangkat desa. Sedangkan kecamatan dipimpin camat yang mewakili bupati untuk mengkoordinasikan pemerintahan desa. Keduanya memiliki peran penting dalam memelihara ketertiban dan mengembangkan masyarakat.
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
Ppt Memahami sistem pemerintah desa dan pemerintahan kecamatan
1. MATA KULIAH : Materi Pembelajaran PKN SD kelas
lanjut
DOSEN : Rarasaning S., S.E, M.Pd.
TUGAS : Analisis Standar Kompetensi
SK.1 Mengenal lembaga-lembaga dalam
susunan pemerintah desa dan pemerintah
kecamatan
KELOMPOK : 12
kelas 4 semester 1
ANGGOTA KELOMPOK : 1. Intan Nurul A. (118000090)
2. Ayu Rizqi Yusro (118000092)
3. Rischa Alvionita (118000105)
4. Sirajuddin Azhar (118000217)
3. Sistem
Sistem adalah seperangkat unsur yang secara teratur
saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas
Pemerintahan
pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang
dilakukan oleh badan-badan legislative, eksekutif,
dan yudikatif di suatu Negara dalam rangka
mencapai tujuan penyelenggaraan Negara.
4.
5. Desa
Desa merupakan daerah yang memiliki kepadatan
penduduk rendah, bermata pencaharian dibidang
agraris, memiliki bangunan tempat tinggal yang
terpencar-pencar, penduduk yang memiliki hubungan
sosial yang sangat tinggi serta bersifat homogen.
6. Sistem Pemerintahan Desa
Sistem pemerintahan desa adalah kesatuan wilayah
yang dihuni oleh sejumlah keluarga. Desa memiliki
batas-batas wilayah tertentu dan memiliki kekuasaan
hukum, serta dikepalai oleh seorang kepala desa.
Sistem pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa
dan badan permusyawarahan desa. Pemerintahan
adalah kepala desa dan perangkat desa.
7. PEMERINTAHAN DESA
Dipimpin oleh seorang kepala desa
Kepala desa dipilih oleh masyarakat desa (melalui pilkades)
Kepala desa tidak bertanggungjawab kepada Camat, namun hanya
dikoordinasikan saja oleh Camat. Urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan desa mencakup:
a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa
b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
yang diserahkan pengaturan kepada desa
c. Tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan
atau pemerintah kabupaten/kota
8. 1. Nilai Kejujuran
Pejabat pemerintah desa maupun kecamatan harus memiliki
sikap kejujuran dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga
membentuk masyarakat yang baik pula.
2. Nilai Demokratis
Dalam pelaksanaan pemerintahan, nilai demokratis harus
diwujudkan. Misalnya dalam pemilihan kepala desa .
3. Nilai Tanggung Jawab
Pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus
bertanggungjawab tidak sewenang-wenang .
9. 1. Norma Agama
Pemerintah dalam menjalankan tugasnya tidak hanya bertanggungjawab
pada masyarakat tetapi juga dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang
Maha Esa
2. Norma Susila
Tujuan norma kesusilaan, yaitu mewujudkan keharmonisan hubungan
antar manusia. Sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut,
sebagai pemerintah desa maupun kecamatan harus memelihara
ketentraman dan kedamaian di wilayahnya.
3. Norma Hukum
Tujuan norma hukum yaitu menciptakan ketertiban dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah
desa maupun kecamatan harus turut membina ketertiban di wilayahnya.
10. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang
mengemban amanat masyarakat dan
menjalankannya dengan baik, dengan itu semua
masyarakat akan menganut dengan sistem
pemerintahan yangb dijalankan
11. 1. Dengan adanya struktur desa dan pembagian tugasnya,
dapat memaksimalkan upaya pengembangan desa.
2. Pemerintah desa membina kehidupan masyarakat desa.
3. Pemerintah desa memiliki peran dalam memelihara
ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
4. Sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat
dalam pembangunan.
5. Pemilihan kepala desa secara umum melatih masyarakat
bersikap jujur, adil, serta demokratis.
12. 1. Penyalahgunaan kekuasaan pejabat pemerintah desa, misalnya
korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Rendahnya SDM pejabat pemerintah desa mengakibatkan
kurang maksimalnya pengembangan desa, misalnya pamong tani
desa tidak memberikan penyuluhan tentang panca usaha tani
dapat mengakibatkan hasil pertanian yang kurang berkualitas.
3. Kebijakan pemerintah desa yang tidak didukung masyarakat
desa akan menyulitkan pemerintah desa dalam mencapai tujuan
4. Ketidakmampuan pejabat pemerintah desa dalam menyelesaikan
perselisihan antar warga desa dapat mengancam ketrentaman
desa
13. Kepala Desa
Tujuan dan tanggung jawab kepala desa sebagai berikut:
Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa
Membina kehidupan masyarakat desa
Membina perekonomian desa
Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
Mendamaikan perselisihan masyarakat desa
14. Perangkat Desa
Pengkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya. Perangkat desa terdiri atas :
Sekretaris desa
Sekretaris desa diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota atas nama bupati/walikota.
Unsur Kewilayahan
Unsur kewilayahan berkedudukan sebagai pembantu kepala desa dalam
melaksanakan tugas diwilayah dusun. Unsur kewilayahan dilaksanakan oleh kepala
dusun.
Pelaksanaan Teknis lapangan
Unsur pelaksanaan teknis lapangan dibentuk sesuai kondisi sosial budaya, kebutuhan dan
kemampuan desa. Misalnya : ulu-ulu atau pamong tani desa, mudin , jagabaya
15. Badan Permusyawaratan Desa
Badan permusyawaratan desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan
demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. BPD dapat dianggap
sebagai “parlemen”-nya desa.
Selain lembaga pemerintahan desa diatas, penyelengggaraan pemerintahan
desa juga didukung adanya beberapa lmbaga lain, diantaranya :
Lembaga Kemasyarakatan
Lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan peraturan desa. Salah satu
fungsi lembaga kemasyarakatan adalah sebagai penampung dan penyalur
aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
16. Rukun Warga
Rukun Warga (RW) adalah pembagian wilayah di Indonesia di bawah
dusun. Rukun warga tidak termasuk pembagian wilayah administrasi
pemerintahan. Sebuah RW terdiri atas sejumlah rukun tetangga (RT)
Rukun Tetangga
Rukun Tetangga (RT) adalah pembagian wilayah di Indonesia dibawah
rukun warga. Rukun tetangga bukanlah termasuk pembagian
administrasi pemerintahan. Sejumlah RT terdiri atas sejumlah rumah
(kepala keluarga)
17.
18. Sumber pendapatan desa terdiri atas:
1. Pendapatan Asli Desa,
Antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa
(seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya
dan partisipasi, hasil gotong royong
2. Bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota
Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
3.Bantuan keuangan dari Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam
rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
4.hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
5. Pinjaman desa
19.
20. Kecamatan
Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di
Indonesia di bawah kabupaten atau kota.
Sistem Pemerintahan Kecamatan
Sistem pemerintahan kecamatan adalah wilayah
bagian dari kabupaten/ kota yang membawahi
kelurahan/desa. Kecamatan dipimpin oleh seorang
camat, sebagai tugasnya camat memperoleh
pelimpahan sebagai wewenang bupati atau walikota
untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
21. PEMERINTAHAN KECAMATAN
Dipimpin oleh seorang camat
Dipilih oleh pemerintah daerah/kabupaten
Dalam pelaksanaan tugas camat memperoleh pelimpahan
sebagian wewenang bupati atau wali kota untuk
menangani sebagai urusan otonomi daerah
22. 1.Dengan adanya struktur pemerintah kecamatan dan pembagian
tugasnya, dapat memaksimalkan upaya pengembangan di wilayah
kecamatan.
2. Membina ketentraman dan ketertiban wilayah.
3. Adanya pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan
4.Dapat mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
5. Tersedia pelayanan yang baik dari pemerintah kecamatan kepada
masyarakat
23. 1. Pemerintah kecamatan tidak bersikap adil pada
masyarakat. Misalnya, membedakan antara masyarakat
kurang mampu dan masyarakat mampu.
2. Tidak meratanya pembinaan pemerintahan desa dan
kelurahan karena terlalu luas wilayah
3. Penyalahgunaan kekuasaan pejabat pemerintah
kecamatan, misalnya korupsi, kolusi, dan nepotisme.
24. Camat
Merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah
kabupaten/kota
Tugas dan fungsi camat adalah melaksanakan kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau walkota atau
walikota madya sesuai karakteristik wilayah kebutuhan daerah
dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan lainnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan
25. Sekretaris Kecamatan
Mempunyai tugas melaksakan urusan umum, perlengkapan,
keuangan, kepegawaian, tata laksana, perencanaan progam, dan
pengawasan.
Seksi seksi
Memiliki kedudukan dibawah sekretaris kecamatan seksi
terebut meliputi : seksi pemerintahan, seksi ketentraman dan
ketertiban umum, dan seksi lainnya sesuai karakteristik
kecamatan
26.
27. 1. Kepolisian Sektor (Polsek)
Polsek dipimpin oleh Kapolsek (Kepala Kepolisian Sektor). Tugas
polsek memelihara keamanan di seluruh wilayah kecamatan.
2. Komando Rayon Militer (Koramil)
Koramil dipimpin oleh danramil (komandan rayon militer). Tugas
koramil adalah menyelenggarakan pembinaan teritorial yang meliputi
pembinaan geografis, demografis, dan kondisi sosial.
3.Kantor Urusan Agama (KUA)
KUA dipimpin oleh kepala urusan agama. Tugas KUA mengurus
masalah keagamaan penduduk wilayah kecamatan.
28. 1.Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kantor cabang dinas pendidikan dan kebudayaan dipimpin oleh kepala
cabang dinas pendidikan dan kebudayaan. Tugasnya mengurus
penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan mengembangkan
kebudayaan di wilayah kecamatan.
2.Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
Puskesmas dipimpin oleh kepala puskesmas. Di puskesmas terdapat
beberapa orang dokter dan tenaga medis lainnya. Mereka bertugas
memberikan pelayanan kesehatan penduduk kecamatan.
3.Kantor Pos Pembantu
Kantor pos pembantu melayani pengiriman surat-surat dan uang. Selain
itu juga bertanggung jawab untuk melaksanakan pembayaran uang
pensiun para pensiunan yang tinggal di wilayah kecamatan.