SlideShare a Scribd company logo
1 of 30
Yayasan Pertanian Mandiri (YAPARI)
                     Samarinda 17 Desember 2012




25/12/2012                                        1
RAWAN PANGAN NASIONAL
  Pada dua dekade terakhir sangat dirasakan
   bahwa situasi pangan nasional sangat rawan.
  Realitas kenaikan produksi pangan yang
   lamban tidak dapat mengimbangi dinamika
   peningkatan permintaan pangan.
  Kecepatan pertumbuhan penduduk yang
   masih tinggi, peningkatan pendapatan dan
   urbanisasi, menyebabkan permintaan
   konsumsi pangan pokoknya melebihi
   kemampuan produksi dalam negeri.
25/12/2012                                       2
Gambar 1: Indeks Kemandirian Pangan Indonesia 1980-2009
 120.00

 100.00

  80.00

  60.00

  40.00

  20.00

    0.00
             1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
               INDEK DAGING SAPI (%)                   INDEKS GULA (%)
               INDEKS KEDELAI (%)                      INDEKS SUSU SAPI (%)
               INDEKS KACANG TANAH (%)

25/12/2012                                                                                3
KEMANDIRIAN PANGAN NASIONAL MENURUN
  Impor komoditi pangan selama 2011 mencapai USD 15,5
   Milliar, dimana hampir semua jenis komoditi pangan di
   impor, termasuk singkong dan kacang tanah
  Harga komoditi pangan dalam negeri mencapai sekitar 2
   kali harga import, terutama untuk beras dan daging
   sapi, kedelai dan gula 1,5 kali harga import.
  Kerawanan pangan dan tingginya harga komoditi pangan
   mengindikasikan terjadinya krisis pengelolaan lahan dan
   air dalam dua dekade terakir ini.
  Lahan sawah yang ada saat ini diperkirakan hanya tinggal
   6,5 juta ha menurun dari 7,5 juta ha tahun 1990, dalam
   periode yang sama lahan perkebunan meningkaat dari 9,0
   juta ha menjadi sekitar 16,0 juta ha disaat ini.
25/12/2012                                                    4
TABEL 1. PERDAGANGAN TANAMAN PANGAN DAN
                          HORTIKULTURA 2011.

                                Nilai    Vulume     Nilai            Vulume
  Golongan Komoditi
                               Eksport Ekport      Import            Import
                              (US $ 1000) ( Ton) (US $ 1000)          (Ton)

  Komoditi Tanaman Pangan
  1. Beras                           1,272      1,752    1,513,164   2,750,476
  2. Jagung                         9,464      12,717   1,028,527    3,207,657
  3. Kedelai                        5,886       4,757   1,245,963    2,088,616
  4. Gandum dan Tepungnya          18,297     31,657    2,883,954    6,310,577
  5. Tanaman Pangan Lainnya       111,666    188,263      200,901      895,846
  Hortikultura
  1. Sayuran                     109,672                  613,619     959,093
  2. Buah-Buahan dan
                                  257,197                894,458       856,289
  Olahannya
  TOTAL NILAI                     513,454               8,380,584

25/12/2012                                                                       5
TABEL 2. PERDAGANGAN KOMODITI PERKEBUNAN DAN
                        PETERNAKAN 2011
                                                  Vulume           Nilai
Golongan Komoditi                Nilai Eksport                                Vulume
                                                  Ekport          Import
                                  (US $ 1000)                               Import (Ton)
                                                   ( Ton)       (US $ 1000)
Komoditi Perkebunan
1. Karet dan Olahannya               11,941,224     2,631,643      1,132,319      337,870
2. Minyak Kelapa Sawit               19,375,125   17,878,868
3. Minyak Makan                       1,238,586    1,050,291        169,899        92,577
4. Kopi dan Olahannya                 1,036,671       346,493        128,526
5. Kakao dan Olahannya                1,453,387       453,930        175,507
6. Gula dan Olahannya                    84,246       546,293     1,872,994     2,718,020
7. Komoditi Perkebunan lainnya        1,067,375      829,032         401,415
Komoditi Peternakan
1. Ternak Hidup                         65,066                      328,661
2. Daging dan olahannya                 86,214                      331,854
3. Susu dan Olahannya                   83,600                    1,148,957
Makanan Olahan dan Minuman
1. Makanan Olahan                      886,192                       641,310
2. Minuman                              96,632                       822,315
TOTAL NILAI                          37,414,316                    7,153,758
 25/12/2012                                                                           6
ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH DI JAWA
SANGAT MEMPERBURUK POSISI PANGAN NASIONAL
     Walaupun dicoba dihalangi oleh berbagai kesepakatan
      dan peraturan seperti UU No.41 Tahun 2009 Tentang
      Perlidungan Lahan Pangan Berkelanjutan, disisi lain UU
      No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk
      Kepentingan Umum, alih fungsi lahan sawah di Jawa
      tampaknya sulit untuk terbendung.
     Apalagi dengan adanya Rencana MP3EI yang menjadikan
      Jawa wilayah industri, perdagangan, dan jasa.
     Pada saat ini kontribusi Jawa kepada produksi padi dan
      pangan nasional adalah sekitar 60 %.


25/12/2012                                                     7
ALIH FUNGSI LAHAN TIDAK DIIMBANGI
PEMBUKAAN LAHAN SAWAH BARU
  Badan Pertanahan Nasional memberi izin prinsip
   konversi lahan sawah di Jawa dan Bali seluas 1,8 juta
   Ha dan diluar Jawa dan Bali seluas 1,7 juta Ha
  Tidak ada perencanaan untuk pembukaan lahan
   sawah baru kecuali di Merauke seluas 1,3 juta Ha
   untuk pangan dan enerji, itupun masih menghadapi
   banyak masalah. Dari data yang didapat ternyata
   sebagian besar areal diperuntukan bagi
   pengembangan Energi utamanya perkebunan besar
   Kelapa Sawit. Untuk Padi sangat kecil.

25/12/2012                                                 8
PERKEMBANGAN PRODUKSI PANGAN
DUNIA TIDAK MEMBANTU
  Laju pertumbuhan produksi pangan dunia pada saat
   ini sangat lambat, yaitu -1,7 %, dibandingkan dengan
   laju pertumbuhan penduduk dunia terutama dinegara
   berkembang.
  Khusus untuk beras prosentase yang ditawarkan di
   pasar dunia sangat kecil sekitar 7 % dari produksi
   dibandingkan dengan jagung 11 % , gandum 19 %, dan
   gula 28 % total produksi masing-masing komoditi.
  Semakin mencuat urgensi untuk menghasilkan bio-
   energi yang berpotensi mengkonversi lahan pangan
   untuk pengembangan komoditi energi terbarukan.

25/12/2012                                                9
KENAIKAN HARGA PANGAN DUNIA
  Impor pangan untuk mengimbangi kekurangan
   produksi akan makin mahal dan sulit dilakukan
   dimasa yang akan datang karena Indonesia adalah
   negara dengan penduduk nomor 4 dunia, semua
   negara besar surplus pangan pokoknya.
  Pertanda tentang gawatnya ketersediaan pangan dunia
   adalah langkah negara kaya untuk menguasai lahan di
   negara miskin untuk memproduksi pangan.
  Gejala itu disebut “Land Grabbing” yang oleh FAO
   disebut sebagai penjajahan bentuk baru.


25/12/2012                                           10
DIPERLUKAN TEROBOSAN
  Walaupun peningkatan pengelolaan dan kualitas dari
   sistem produksi yang sekarang masih menjanjikan, sulit
   untuk mengharapkan bahwa target-target yang
   dikumandangkan akan dapat tercapai (Swasembada lima
   komoditi pangan utama, beras, jagung, kedelai, gula, dan
   daging sapi).
  Ketepatan angka produksi pangan yang disajikan kurang
   meyakinkan, diperkirakan angka produksi “Over Estimate”
   sebesar 25 %.
  Diperlukan keberanian melakukan terobosan untuk
   mengatasi kerawanan pangan yang sudah gawat.
  Keberanian untuk meninggalkan “zone kenyamanan”
   berupa perubahan “Mind Set” bahwa pembangunan
   hendaklah didasarkan pada, data yang tepat, dan potensi
   sumberdaya domestik dan nasional.
25/12/2012                                                    11
DIPERLUKAN UPAYA NASIONAL
  Penanggulangan rawan pangan nasional yang sudah
   sangat gawat hanya dapat dicapai apabila didukung
   oleh semua wilayah dan semua pihak.
  Wilayah di luar Jawa yang tidak terkena alih fungsi
   lahan sawah separah di Jawa tidak dapat
   mengandalkan penerimaan ekspor untuk mengimpor
   pangan karena mahal dan terbatasnya suplai di pasar
   dunia, dan Indonesia adalah Negara Besar.
  Wilayah Sumatera dan Kalimantan menunjukan
   konversi lahan pangan untuk Kelapa Sawit cukup
   tinggi dan mengkawatirkan, perlu di-imbangi dengan
   alokasi lahan untuk pengembangan pangan nasional.

25/12/2012                                               12
PERAN KALIMANTAN TIMUR
  Kalimantan Timur yang kaya sumberdaya alam dapat
   saja mengandalkan ekspor kayu, minyak, mineral dan
   hasil tambang untuk membeli dan mengimpor
   pangan, ternyata memilih untuk sepenuhnya
   mendukung upaya nasional mengatasi rawan pangan.
  Dalam konteks itulah : “Kalimantan Timur Terdepan
   Menghadapi dan Mengatasi Rawan Pangan Nasional”
   dengan upaya pengembangan lahan pangan baru.



25/12/2012                                              13
“RICE /FOOD ESTATE”
TEROBOSAN KALIMANTAN TIMUR
  Kalimantan Timur telah mengundang 14 investor
   untuk membangun “rice/food estate”, diantaranya 3
   BUMN yaitu PT Sang Hyang Seri, PT Pertani dan PT
   Pusri Holding.
  Untuk itu 10 Kabupaten menyediakan areal seluas
   234.734 Ha untuk pengembangan “rice/food estate”.
  Walaupun demikian merealisasikannya menghadapi
   masaalah yang cukup berat dan memakan waktu, akan
   tetapi upaya harus dimulai dari sekarang.
  Untuk ini diperlukan adanya terobosan dalam
   mempertimbangkan alokasi lahan potensial yang ada.
25/12/2012                                          14
MASALAH YANG DIHADAPI PENGEMBANGAN
“RICE/FOOD ESTATE”
  Besarnya biaya pembukaan dan biaya pembangunan irigasi
   untuk mematangkan lahan sawah , kelangkaan tenaga
   kerja, Hak Pakai Lahan yang tidak “laku” di bank, dan
   kelangkaan infrastruktur penunjang merupakan kendala-
   kandala utama yang dihadapi.
  Diperlukan waktu melakukan SIDCOM
   (Survey, Investigation, Design, Construction, Operation, a
   nd Maintenance) yang cukup lama, 10 sampai 15 tahun
   sebelum investasi pembukaan sawah baru dapat
   menghasilkan, dengan terobosan SIDCOM untuk dapat
   diperpendek menjadi 5 – 10 tahun.
  Apabila “Food Estate” dikelola Swasta/BUMN maka
   investasi prasarana haruslah oleh investor ini, seperti
   pengalaman dalam Pengembangan pola PIR.
25/12/2012                                                      15
MENYIKAPI KENDALA DAN MASALAH
PENGEMBANGAN “RICE/FOOD ESTATE”
  Diperlukan keberanian untuk menerobos “mind set”
   bahwa membangun “rice/food estate” adalah
   membangun sawah di areal yang luas secara
   Monokultur, menjadi pembangunan pertanian
   terintegrasi Aneka usaha pertanian dan Agribisines.
  Biaya sebesar Rp.40 juta per Ha yang sempat disebut
   oleh seorang investor adalah relatif kecil karena
   memanfaatkan kedekatan dengan sungai dan hanya
   membangun sistem saluran irigasi terbuka. Biaya
   membangun irigasi dan mematangkan lahan sawah
   jauh lebih tinggi sekitar Rp. 110 juta/ha.

25/12/2012                                               16
LANJUTAN MENYIKAPI KENDALA
  Dari sejarah, pembangunan irigasi oleh Belanda
   sebenarnya hanya memanfaatkan persawahan
   penduduk yang sudah ada.
  Demikian pula pembangunan irigasi periode 1968-
   1998 memerlukan bantuan Bank Dunia dan Bank
   Pembangnan Asia hingga sekitar 15 tahap, yang hanya
   mampu meningkatkan areal irigasi sekitar 1,0 juta ha.
  Pembangunan “Rice Estate” pasang surut oleh
   Pertamina pada tahun 1980an di Sumatera Selatan
   gagal, antara lain karena budidaya padi sawah adalah
   intensif tenaga kerja, dan pendekatan monokultur.
25/12/2012                                                 17
LANJUTAN MENYIKAPI KENDALA
  Mendatangkan tenaga kerja melalui program transmigrasi
   masih tetap dalam “mind set” bahwa “rice/food estate”
   adalah areal sawah yang luas, sementara itu belum jelas
   status yang akan dimiliki transmigran yang didatangkan.
  Keberanian yang diperlukan adalah membangun areal luas
   untuk pertanian pangan terpadu dengan sistem
   Agribisinesnya dilahan basah dan lahan kering.
  Penduduk lokal haruslah dilibatkan secara aktif dalam
   kegiatan ini, bukan hanya sebagai buruh, sehingga mereka
   mendapat manfaatnya (sesuai dengan pasal 33 UUD 1945),
   dan menghindari konflik sosial yang mungkin timbul
   seperti belakangan ini.

25/12/2012                                                    18
LANJUTAN MENYIKAPI KENDALA
  Untuk jangka pendek dan menengah perlu pemberdayaan
   dan pengembangan tanaman pangan di lahan sawah yang
   sudah ada sekarang dengan meningkatkan produktivitas
   dan intensitas panen serta mengembangkan pola
   diversivikasi sistem budidaya dan Agribisines sehingga
   mampu menigkatkan produksi dan pendapatan petani.
  BUMN/Swasta bisa berperan dalam penyediaan sarana
   produksi benih, pupuk, pasca panen, pengolahan, dan
   pemasaran hasil serta pemberdayaan petani dengan
   kemitraan, seperti yang telah dilakukan oleh PT BJR.
  Perlu dirumuskan Perbaikan GP3K BUMN dengan
   perbaikan kemitraan dengan petani lokal, termasuk
   mengolah dan memasarkan hasil.

25/12/2012                                                  19
PEMBANGUNAN “FOOD ESTATE” LAHAN
KERING
  Apabila dirancang dengan cermat membangun
   pertanian terintegrasi dengan “food estate” lahan
   kering bisa lebih menguntungkan dari “rice/food
   estate” bebasis sawah
  Diperlukan penelitian untuk menetapkan tanaman
   pangan termasuk padi, palawija, sayuran, dan ternak
   yang akan diusahakan dalam pertanian terintegrasi
   dengan “food estate” lahan kering
  Waktu menghasilkan relatif singkat, dan lahan
   tersedia untuk ini.

25/12/2012                                               20
PENGEMBANGAN “FOOD ESTATE”
LAHAN KERING, LANJUTAN
  Diperlukan kajian untuk merumuskan pola usahatani
   dan kemitraan antara investor dan penduduk setempat
   yang saling menguntungkan.
  Diperlukan kajian biaya dan keterlaksanaan
   (feasibility) investasi dan untuk mendapatkan dana
   dari bank.
  Kaltim dapat menjadi model pengembangan “food
   estate” lahan kering.



25/12/2012                                             21
POTENSI GERAKAN PENINGKATAN
PRODUKSI PADI MELALUI KORPORASI
  Gerakan P3K yang diprakarsai oleh Menteri BUMN
   yang disempurnakan dapat dikembangkan di lahan
   kering berpotensi di Kalimantan Timur seluas
   1.040.443 ha.
  Penyempurnaan GP3K : merumuskan pola
   usahatani, Agribisines dan kemiteraan petani-
   swasta/BUMN di ikuti sosialisasi intensif kepada
   petani peserta.
  GP3K yang disempurnakan meliputi padi
   gogo, jagung, kedelai, sayuran, dan ternak.

25/12/2012                                            22
PENYEMPURNAAN POLA KEMITERAAN
GP3K
  Petani peserta adalah petani setempat yang sudah
   aktif berproduksi.
  Kemiteraan meliputi kewajiban swasta/BUMN
   menyalurkan pupuk, insecticida, benih langsung
   kepada petani yang merupakan hutang petani yang
   dibayar setelah panen.
  Disamping itu swasta/BUMN juga berperan dalam
   mengolah dan memasarkan hasil.
  Penetapan pembagian laba disepakati bersama dan
   dikawal pemerintah daerah.
25/12/2012                                            23
TUMPANGSARI SAWIT/KARET DENGAN
TANAMAN PANGAN
  Gerakan tumpangsari tanaman perkebunan dengan
   tanaman pangan mempunyai potensi untuk
   menanggulangi masalah rawan pangan nasional.
  Tumpangsari dilakukan pada areal peremajaan
   perkebunan atau pada areal perkebnunan baru.
  Pola ini dapat diterapkan pada pengembangan
   perkebunan kelapa sawit dan karet.
  Apabila dilakukan oleh perusahaan besar dengan
   kewajipan mengalokasikan 20 % areal plasma, maka
   pada petani plasma pola pertanian terintegrasi dapat
   diterapkan.
25/12/2012                                                24
GERAKAN TUMPANGSARI, LANJUTAN
  Dari total area perkebunan sawit dan karet sekitar 15 juta
   Ha. Seluruh Indonesia, sekitar 750.000 Ha (5%) harus
   diremajakan setiap tahun artinya setiap tahun terdapat
   sekitar 750.000 Ha areal peremajaan yang dapat ditanami
   tumpangsari dengan tanaman pangan.
  Potensi ini harus dimanfaatkan, dan untuk perkebunan
   rakyat upaya peremajaan ini dilakukan paling tidak dengan
   pola kridit bersubsidi untuk pengembangan pangan dan
   energi.
  Terobosan yang mungkin juga adalah membiayai
   peremajaan perkebunan rakyat dari dana pajak eksport
   (Semacan dana CESS, seperi yang berhasil di Malaysia) .

25/12/2012                                                      25
GERAKAN TUMPANGSARI, LANJUTAN
  Diperlukan kajian mengenai jarak tanaman
   perkebunan dan komposisi tanaman
   pangan, sayuran, dan ternak untuk memperoleh laba
   optimal.
  Gerakan tumpangsari dapat memanfaatkan
   tenagakerja dari penduduk setempat dan tidak
   terkendala oleh status hak atas tanah.




25/12/2012                                             26
GERAKAN TUMPANGSARI,LANJUTAN
  Pola tumpangsari tanaman perkebunan dengan
   tanaman pangan sudah diterapkan dengan berhasil di
   beberapa negara, antara lain di Thailand dan Sri
   Langka.
  Masih diperlukan ketetapan pemerintah Pusat dan
   Daerah untuk landasan hukum pelaksanaannya
  Untuk perkebunan rakyat diperlukan dukungan
   kredit.



25/12/2012                                              27
CATATAN PENUTUP
  Untuk jangka pendek diperlukan peningkatan
   produktivitas, efektivitas, dan intensitas panen lahan
   pangan yang sudah ada sehingga mampu memberikan
   lonjakan pendapatan petani.
  Diperlukan keberanian poltik untuk mengkonservasi lahan
   pangan yang sudah dikembangkan.
  “Food Estate Lahan Kering”, mungkin dapat diawali dengan
   GP3K yang disempurnakan dan Gerakan Tumpang Sari
   Perkebunan dengan Tanaman Pangan, potensial bagi
   Kaltim.
  “Food Estate” lahan basah memerlukan Investasi yang
   cukup besar dan waktu yang relatif lama (5 – 10 tahun)
   serta kendala ketersediaan lahan, akan tetapi upaya perlu
   dilanjutkan.


25/12/2012                                                 28
CATATAN PENUTUP LANJUTAN
  Perlu terobosan alokasi lahan (konservasi lahan)
     untuk kemandirian pangan nasional.
    Diperlukan Kajian Inventarisasi secara terinci Potensi
     Lahan basah dan lahan kering yang ada.
    Diperlukan juga inventarisasi dan pemetaan
     kepemilikan lahan potensial ini.
    Perlu dirumuskan dengan rinci Program
     Pengembangan Pertanian Terintegrasi termasuk pola
     kemitraan dan pemberdayaan penduduk lokal.
    YAPARI tetap bersedia untuk bersama Pemerintah
     Daerah untuk melaksanakan kajian yang diperlukan.
25/12/2012                                                    29
DEMIKIANLAH, TERIMA KASIH
ATAS PERHATIANNYA DAN
SEMOGA BERMANFAAT


25/12/2012                  30

More Related Content

Similar to YAPARI MENGAWAL PANGAN NASIONAL

Pengelolaan berkelanjutan lahan_sawah_-_copy
Pengelolaan berkelanjutan lahan_sawah_-_copyPengelolaan berkelanjutan lahan_sawah_-_copy
Pengelolaan berkelanjutan lahan_sawah_-_copyKamilia Nur Asyaro Aida
 
Konsep korporasi kelapa genjah satu juta batang
Konsep korporasi kelapa genjah satu juta batangKonsep korporasi kelapa genjah satu juta batang
Konsep korporasi kelapa genjah satu juta batangppktanhungar
 
Raskin dan Ketahanan Pangan
Raskin dan Ketahanan PanganRaskin dan Ketahanan Pangan
Raskin dan Ketahanan PanganAmin Sudarsono
 
Pangan dan problematikanya umi hanik
Pangan dan problematikanya umi hanikPangan dan problematikanya umi hanik
Pangan dan problematikanya umi hanikUmi Hanik
 
Intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi
Intensifikasi, ekstensifikasi  dan diversifikasiIntensifikasi, ekstensifikasi  dan diversifikasi
Intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasiHafshah Zuhairoh
 
Presentasi Dewan Kedelai Nasional (Dekenas) Kadin
Presentasi Dewan Kedelai Nasional (Dekenas)  KadinPresentasi Dewan Kedelai Nasional (Dekenas)  Kadin
Presentasi Dewan Kedelai Nasional (Dekenas) KadinBio Perforasi
 
Bahan Simposium K A D I N ( Maxdeyul New)
Bahan  Simposium  K A D I N ( Maxdeyul New)Bahan  Simposium  K A D I N ( Maxdeyul New)
Bahan Simposium K A D I N ( Maxdeyul New)Bio Perforasi
 
Power poin makalah pak hendri
Power poin makalah pak hendriPower poin makalah pak hendri
Power poin makalah pak hendriHendra Harmi
 
DATA POTENSI DKP KAB. DOMPU (1).pptx
DATA POTENSI DKP KAB. DOMPU (1).pptxDATA POTENSI DKP KAB. DOMPU (1).pptx
DATA POTENSI DKP KAB. DOMPU (1).pptxBudiYudaPrawira
 
peran SDM_sdmp.pptx
peran SDM_sdmp.pptxperan SDM_sdmp.pptx
peran SDM_sdmp.pptxHamyanaYana
 
KEBIJAKAN PERDAGANGAN DALAM MENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN
KEBIJAKAN PERDAGANGAN DALAM MENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGANKEBIJAKAN PERDAGANGAN DALAM MENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN
KEBIJAKAN PERDAGANGAN DALAM MENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGANFaharuddin Fahar
 
Tugas reklamasi fauziyah nustyani
Tugas reklamasi fauziyah nustyaniTugas reklamasi fauziyah nustyani
Tugas reklamasi fauziyah nustyaniFAUZIYAH NUSTYANI
 
Sawit bagian-a
Sawit bagian-aSawit bagian-a
Sawit bagian-adinooaku
 
R7_PERIKANAN_RAJUNGAN.pptx
R7_PERIKANAN_RAJUNGAN.pptxR7_PERIKANAN_RAJUNGAN.pptx
R7_PERIKANAN_RAJUNGAN.pptxAtanPratamaPutra
 
WORLD FOOD DAY 'Pembagian & Pemerataan Pangan'
WORLD FOOD DAY 'Pembagian & Pemerataan Pangan'WORLD FOOD DAY 'Pembagian & Pemerataan Pangan'
WORLD FOOD DAY 'Pembagian & Pemerataan Pangan'Jesica Grace
 
Asia Tenggara Dalam Transformasi : contoh pertanian padi Malaysia
Asia Tenggara Dalam Transformasi : contoh pertanian padi MalaysiaAsia Tenggara Dalam Transformasi : contoh pertanian padi Malaysia
Asia Tenggara Dalam Transformasi : contoh pertanian padi MalaysiaSharifah Nor Hadaniah
 

Similar to YAPARI MENGAWAL PANGAN NASIONAL (20)

Pengelolaan berkelanjutan lahan_sawah_-_copy
Pengelolaan berkelanjutan lahan_sawah_-_copyPengelolaan berkelanjutan lahan_sawah_-_copy
Pengelolaan berkelanjutan lahan_sawah_-_copy
 
Konsep korporasi kelapa genjah satu juta batang
Konsep korporasi kelapa genjah satu juta batangKonsep korporasi kelapa genjah satu juta batang
Konsep korporasi kelapa genjah satu juta batang
 
Bab ii-1
Bab ii-1Bab ii-1
Bab ii-1
 
Raskin dan Ketahanan Pangan
Raskin dan Ketahanan PanganRaskin dan Ketahanan Pangan
Raskin dan Ketahanan Pangan
 
Pangan dan problematikanya umi hanik
Pangan dan problematikanya umi hanikPangan dan problematikanya umi hanik
Pangan dan problematikanya umi hanik
 
Intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi
Intensifikasi, ekstensifikasi  dan diversifikasiIntensifikasi, ekstensifikasi  dan diversifikasi
Intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi
 
Presentasi Dewan Kedelai Nasional (Dekenas) Kadin
Presentasi Dewan Kedelai Nasional (Dekenas)  KadinPresentasi Dewan Kedelai Nasional (Dekenas)  Kadin
Presentasi Dewan Kedelai Nasional (Dekenas) Kadin
 
Bahan Simposium K A D I N ( Maxdeyul New)
Bahan  Simposium  K A D I N ( Maxdeyul New)Bahan  Simposium  K A D I N ( Maxdeyul New)
Bahan Simposium K A D I N ( Maxdeyul New)
 
Pabrik Gula Mini
Pabrik Gula MiniPabrik Gula Mini
Pabrik Gula Mini
 
Power poin makalah pak hendri
Power poin makalah pak hendriPower poin makalah pak hendri
Power poin makalah pak hendri
 
DATA POTENSI DKP KAB. DOMPU (1).pptx
DATA POTENSI DKP KAB. DOMPU (1).pptxDATA POTENSI DKP KAB. DOMPU (1).pptx
DATA POTENSI DKP KAB. DOMPU (1).pptx
 
peran SDM_sdmp.pptx
peran SDM_sdmp.pptxperan SDM_sdmp.pptx
peran SDM_sdmp.pptx
 
KEBIJAKAN PERDAGANGAN DALAM MENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN
KEBIJAKAN PERDAGANGAN DALAM MENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGANKEBIJAKAN PERDAGANGAN DALAM MENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN
KEBIJAKAN PERDAGANGAN DALAM MENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN
 
0107 kedelai
0107 kedelai0107 kedelai
0107 kedelai
 
Tugas reklamasi fauziyah nustyani
Tugas reklamasi fauziyah nustyaniTugas reklamasi fauziyah nustyani
Tugas reklamasi fauziyah nustyani
 
Ppt_kedelai.pptx
Ppt_kedelai.pptxPpt_kedelai.pptx
Ppt_kedelai.pptx
 
Sawit bagian-a
Sawit bagian-aSawit bagian-a
Sawit bagian-a
 
R7_PERIKANAN_RAJUNGAN.pptx
R7_PERIKANAN_RAJUNGAN.pptxR7_PERIKANAN_RAJUNGAN.pptx
R7_PERIKANAN_RAJUNGAN.pptx
 
WORLD FOOD DAY 'Pembagian & Pemerataan Pangan'
WORLD FOOD DAY 'Pembagian & Pemerataan Pangan'WORLD FOOD DAY 'Pembagian & Pemerataan Pangan'
WORLD FOOD DAY 'Pembagian & Pemerataan Pangan'
 
Asia Tenggara Dalam Transformasi : contoh pertanian padi Malaysia
Asia Tenggara Dalam Transformasi : contoh pertanian padi MalaysiaAsia Tenggara Dalam Transformasi : contoh pertanian padi Malaysia
Asia Tenggara Dalam Transformasi : contoh pertanian padi Malaysia
 

More from Kamen Ride

Teppa ta 2013 pp 70
Teppa ta 2013 pp 70Teppa ta 2013 pp 70
Teppa ta 2013 pp 70Kamen Ride
 
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN GUBERNUR KALIMANTA...
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  AKHIR MASA JABATAN  GUBERNUR KALIMANTA...LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  AKHIR MASA JABATAN  GUBERNUR KALIMANTA...
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN GUBERNUR KALIMANTA...Kamen Ride
 
Evaluasi Penyerapan Anggaran Dinas Kominfo Kaltim Juni 2013
Evaluasi Penyerapan Anggaran Dinas Kominfo Kaltim Juni 2013Evaluasi Penyerapan Anggaran Dinas Kominfo Kaltim Juni 2013
Evaluasi Penyerapan Anggaran Dinas Kominfo Kaltim Juni 2013Kamen Ride
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan TimurRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan TimurKamen Ride
 
teppa kominfo kaltim 2013 mei 2013 pp 70
teppa kominfo kaltim 2013 mei 2013 pp 70teppa kominfo kaltim 2013 mei 2013 pp 70
teppa kominfo kaltim 2013 mei 2013 pp 70Kamen Ride
 
Public exposure Sensus Pertanian 2013
Public exposure Sensus Pertanian 2013Public exposure Sensus Pertanian 2013
Public exposure Sensus Pertanian 2013Kamen Ride
 
Statistik daerah provinsi kalimantan timur 2012
Statistik daerah provinsi kalimantan timur 2012Statistik daerah provinsi kalimantan timur 2012
Statistik daerah provinsi kalimantan timur 2012Kamen Ride
 
EVALUASI KINERJA TAHUN KE-4 (2012) RPJMD KALTIM 2009-2013 OLEH BAPPEDA PROV K...
EVALUASI KINERJA TAHUN KE-4 (2012) RPJMD KALTIM 2009-2013 OLEH BAPPEDA PROV K...EVALUASI KINERJA TAHUN KE-4 (2012) RPJMD KALTIM 2009-2013 OLEH BAPPEDA PROV K...
EVALUASI KINERJA TAHUN KE-4 (2012) RPJMD KALTIM 2009-2013 OLEH BAPPEDA PROV K...Kamen Ride
 
Korbinwas dan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilyah provinsi kalimantan...
Korbinwas dan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilyah provinsi kalimantan...Korbinwas dan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilyah provinsi kalimantan...
Korbinwas dan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilyah provinsi kalimantan...Kamen Ride
 
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan TimurEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan TimurKamen Ride
 
Evaluasi kemiskinan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2012
Evaluasi kemiskinan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2012Evaluasi kemiskinan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2012
Evaluasi kemiskinan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2012Kamen Ride
 
Rapat Kerja Gubernur, Bupati, dan Walikota Se-Kalimantan Timur
Rapat Kerja Gubernur, Bupati, dan Walikota Se-Kalimantan TimurRapat Kerja Gubernur, Bupati, dan Walikota Se-Kalimantan Timur
Rapat Kerja Gubernur, Bupati, dan Walikota Se-Kalimantan TimurKamen Ride
 

More from Kamen Ride (12)

Teppa ta 2013 pp 70
Teppa ta 2013 pp 70Teppa ta 2013 pp 70
Teppa ta 2013 pp 70
 
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN GUBERNUR KALIMANTA...
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  AKHIR MASA JABATAN  GUBERNUR KALIMANTA...LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  AKHIR MASA JABATAN  GUBERNUR KALIMANTA...
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN GUBERNUR KALIMANTA...
 
Evaluasi Penyerapan Anggaran Dinas Kominfo Kaltim Juni 2013
Evaluasi Penyerapan Anggaran Dinas Kominfo Kaltim Juni 2013Evaluasi Penyerapan Anggaran Dinas Kominfo Kaltim Juni 2013
Evaluasi Penyerapan Anggaran Dinas Kominfo Kaltim Juni 2013
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan TimurRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
 
teppa kominfo kaltim 2013 mei 2013 pp 70
teppa kominfo kaltim 2013 mei 2013 pp 70teppa kominfo kaltim 2013 mei 2013 pp 70
teppa kominfo kaltim 2013 mei 2013 pp 70
 
Public exposure Sensus Pertanian 2013
Public exposure Sensus Pertanian 2013Public exposure Sensus Pertanian 2013
Public exposure Sensus Pertanian 2013
 
Statistik daerah provinsi kalimantan timur 2012
Statistik daerah provinsi kalimantan timur 2012Statistik daerah provinsi kalimantan timur 2012
Statistik daerah provinsi kalimantan timur 2012
 
EVALUASI KINERJA TAHUN KE-4 (2012) RPJMD KALTIM 2009-2013 OLEH BAPPEDA PROV K...
EVALUASI KINERJA TAHUN KE-4 (2012) RPJMD KALTIM 2009-2013 OLEH BAPPEDA PROV K...EVALUASI KINERJA TAHUN KE-4 (2012) RPJMD KALTIM 2009-2013 OLEH BAPPEDA PROV K...
EVALUASI KINERJA TAHUN KE-4 (2012) RPJMD KALTIM 2009-2013 OLEH BAPPEDA PROV K...
 
Korbinwas dan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilyah provinsi kalimantan...
Korbinwas dan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilyah provinsi kalimantan...Korbinwas dan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilyah provinsi kalimantan...
Korbinwas dan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilyah provinsi kalimantan...
 
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan TimurEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
 
Evaluasi kemiskinan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2012
Evaluasi kemiskinan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2012Evaluasi kemiskinan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2012
Evaluasi kemiskinan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2012
 
Rapat Kerja Gubernur, Bupati, dan Walikota Se-Kalimantan Timur
Rapat Kerja Gubernur, Bupati, dan Walikota Se-Kalimantan TimurRapat Kerja Gubernur, Bupati, dan Walikota Se-Kalimantan Timur
Rapat Kerja Gubernur, Bupati, dan Walikota Se-Kalimantan Timur
 

YAPARI MENGAWAL PANGAN NASIONAL

  • 1. Yayasan Pertanian Mandiri (YAPARI) Samarinda 17 Desember 2012 25/12/2012 1
  • 2. RAWAN PANGAN NASIONAL  Pada dua dekade terakhir sangat dirasakan bahwa situasi pangan nasional sangat rawan.  Realitas kenaikan produksi pangan yang lamban tidak dapat mengimbangi dinamika peningkatan permintaan pangan.  Kecepatan pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, peningkatan pendapatan dan urbanisasi, menyebabkan permintaan konsumsi pangan pokoknya melebihi kemampuan produksi dalam negeri. 25/12/2012 2
  • 3. Gambar 1: Indeks Kemandirian Pangan Indonesia 1980-2009 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 INDEK DAGING SAPI (%) INDEKS GULA (%) INDEKS KEDELAI (%) INDEKS SUSU SAPI (%) INDEKS KACANG TANAH (%) 25/12/2012 3
  • 4. KEMANDIRIAN PANGAN NASIONAL MENURUN  Impor komoditi pangan selama 2011 mencapai USD 15,5 Milliar, dimana hampir semua jenis komoditi pangan di impor, termasuk singkong dan kacang tanah  Harga komoditi pangan dalam negeri mencapai sekitar 2 kali harga import, terutama untuk beras dan daging sapi, kedelai dan gula 1,5 kali harga import.  Kerawanan pangan dan tingginya harga komoditi pangan mengindikasikan terjadinya krisis pengelolaan lahan dan air dalam dua dekade terakir ini.  Lahan sawah yang ada saat ini diperkirakan hanya tinggal 6,5 juta ha menurun dari 7,5 juta ha tahun 1990, dalam periode yang sama lahan perkebunan meningkaat dari 9,0 juta ha menjadi sekitar 16,0 juta ha disaat ini. 25/12/2012 4
  • 5. TABEL 1. PERDAGANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 2011. Nilai Vulume Nilai Vulume Golongan Komoditi Eksport Ekport Import Import (US $ 1000) ( Ton) (US $ 1000) (Ton) Komoditi Tanaman Pangan 1. Beras 1,272 1,752 1,513,164 2,750,476 2. Jagung 9,464 12,717 1,028,527 3,207,657 3. Kedelai 5,886 4,757 1,245,963 2,088,616 4. Gandum dan Tepungnya 18,297 31,657 2,883,954 6,310,577 5. Tanaman Pangan Lainnya 111,666 188,263 200,901 895,846 Hortikultura 1. Sayuran 109,672 613,619 959,093 2. Buah-Buahan dan 257,197 894,458 856,289 Olahannya TOTAL NILAI 513,454 8,380,584 25/12/2012 5
  • 6. TABEL 2. PERDAGANGAN KOMODITI PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN 2011 Vulume Nilai Golongan Komoditi Nilai Eksport Vulume Ekport Import (US $ 1000) Import (Ton) ( Ton) (US $ 1000) Komoditi Perkebunan 1. Karet dan Olahannya 11,941,224 2,631,643 1,132,319 337,870 2. Minyak Kelapa Sawit 19,375,125 17,878,868 3. Minyak Makan 1,238,586 1,050,291 169,899 92,577 4. Kopi dan Olahannya 1,036,671 346,493 128,526 5. Kakao dan Olahannya 1,453,387 453,930 175,507 6. Gula dan Olahannya 84,246 546,293 1,872,994 2,718,020 7. Komoditi Perkebunan lainnya 1,067,375 829,032 401,415 Komoditi Peternakan 1. Ternak Hidup 65,066 328,661 2. Daging dan olahannya 86,214 331,854 3. Susu dan Olahannya 83,600 1,148,957 Makanan Olahan dan Minuman 1. Makanan Olahan 886,192 641,310 2. Minuman 96,632 822,315 TOTAL NILAI 37,414,316 7,153,758 25/12/2012 6
  • 7. ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH DI JAWA SANGAT MEMPERBURUK POSISI PANGAN NASIONAL  Walaupun dicoba dihalangi oleh berbagai kesepakatan dan peraturan seperti UU No.41 Tahun 2009 Tentang Perlidungan Lahan Pangan Berkelanjutan, disisi lain UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, alih fungsi lahan sawah di Jawa tampaknya sulit untuk terbendung.  Apalagi dengan adanya Rencana MP3EI yang menjadikan Jawa wilayah industri, perdagangan, dan jasa.  Pada saat ini kontribusi Jawa kepada produksi padi dan pangan nasional adalah sekitar 60 %. 25/12/2012 7
  • 8. ALIH FUNGSI LAHAN TIDAK DIIMBANGI PEMBUKAAN LAHAN SAWAH BARU  Badan Pertanahan Nasional memberi izin prinsip konversi lahan sawah di Jawa dan Bali seluas 1,8 juta Ha dan diluar Jawa dan Bali seluas 1,7 juta Ha  Tidak ada perencanaan untuk pembukaan lahan sawah baru kecuali di Merauke seluas 1,3 juta Ha untuk pangan dan enerji, itupun masih menghadapi banyak masalah. Dari data yang didapat ternyata sebagian besar areal diperuntukan bagi pengembangan Energi utamanya perkebunan besar Kelapa Sawit. Untuk Padi sangat kecil. 25/12/2012 8
  • 9. PERKEMBANGAN PRODUKSI PANGAN DUNIA TIDAK MEMBANTU  Laju pertumbuhan produksi pangan dunia pada saat ini sangat lambat, yaitu -1,7 %, dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk dunia terutama dinegara berkembang.  Khusus untuk beras prosentase yang ditawarkan di pasar dunia sangat kecil sekitar 7 % dari produksi dibandingkan dengan jagung 11 % , gandum 19 %, dan gula 28 % total produksi masing-masing komoditi.  Semakin mencuat urgensi untuk menghasilkan bio- energi yang berpotensi mengkonversi lahan pangan untuk pengembangan komoditi energi terbarukan. 25/12/2012 9
  • 10. KENAIKAN HARGA PANGAN DUNIA  Impor pangan untuk mengimbangi kekurangan produksi akan makin mahal dan sulit dilakukan dimasa yang akan datang karena Indonesia adalah negara dengan penduduk nomor 4 dunia, semua negara besar surplus pangan pokoknya.  Pertanda tentang gawatnya ketersediaan pangan dunia adalah langkah negara kaya untuk menguasai lahan di negara miskin untuk memproduksi pangan.  Gejala itu disebut “Land Grabbing” yang oleh FAO disebut sebagai penjajahan bentuk baru. 25/12/2012 10
  • 11. DIPERLUKAN TEROBOSAN  Walaupun peningkatan pengelolaan dan kualitas dari sistem produksi yang sekarang masih menjanjikan, sulit untuk mengharapkan bahwa target-target yang dikumandangkan akan dapat tercapai (Swasembada lima komoditi pangan utama, beras, jagung, kedelai, gula, dan daging sapi).  Ketepatan angka produksi pangan yang disajikan kurang meyakinkan, diperkirakan angka produksi “Over Estimate” sebesar 25 %.  Diperlukan keberanian melakukan terobosan untuk mengatasi kerawanan pangan yang sudah gawat.  Keberanian untuk meninggalkan “zone kenyamanan” berupa perubahan “Mind Set” bahwa pembangunan hendaklah didasarkan pada, data yang tepat, dan potensi sumberdaya domestik dan nasional. 25/12/2012 11
  • 12. DIPERLUKAN UPAYA NASIONAL  Penanggulangan rawan pangan nasional yang sudah sangat gawat hanya dapat dicapai apabila didukung oleh semua wilayah dan semua pihak.  Wilayah di luar Jawa yang tidak terkena alih fungsi lahan sawah separah di Jawa tidak dapat mengandalkan penerimaan ekspor untuk mengimpor pangan karena mahal dan terbatasnya suplai di pasar dunia, dan Indonesia adalah Negara Besar.  Wilayah Sumatera dan Kalimantan menunjukan konversi lahan pangan untuk Kelapa Sawit cukup tinggi dan mengkawatirkan, perlu di-imbangi dengan alokasi lahan untuk pengembangan pangan nasional. 25/12/2012 12
  • 13. PERAN KALIMANTAN TIMUR  Kalimantan Timur yang kaya sumberdaya alam dapat saja mengandalkan ekspor kayu, minyak, mineral dan hasil tambang untuk membeli dan mengimpor pangan, ternyata memilih untuk sepenuhnya mendukung upaya nasional mengatasi rawan pangan.  Dalam konteks itulah : “Kalimantan Timur Terdepan Menghadapi dan Mengatasi Rawan Pangan Nasional” dengan upaya pengembangan lahan pangan baru. 25/12/2012 13
  • 14. “RICE /FOOD ESTATE” TEROBOSAN KALIMANTAN TIMUR  Kalimantan Timur telah mengundang 14 investor untuk membangun “rice/food estate”, diantaranya 3 BUMN yaitu PT Sang Hyang Seri, PT Pertani dan PT Pusri Holding.  Untuk itu 10 Kabupaten menyediakan areal seluas 234.734 Ha untuk pengembangan “rice/food estate”.  Walaupun demikian merealisasikannya menghadapi masaalah yang cukup berat dan memakan waktu, akan tetapi upaya harus dimulai dari sekarang.  Untuk ini diperlukan adanya terobosan dalam mempertimbangkan alokasi lahan potensial yang ada. 25/12/2012 14
  • 15. MASALAH YANG DIHADAPI PENGEMBANGAN “RICE/FOOD ESTATE”  Besarnya biaya pembukaan dan biaya pembangunan irigasi untuk mematangkan lahan sawah , kelangkaan tenaga kerja, Hak Pakai Lahan yang tidak “laku” di bank, dan kelangkaan infrastruktur penunjang merupakan kendala- kandala utama yang dihadapi.  Diperlukan waktu melakukan SIDCOM (Survey, Investigation, Design, Construction, Operation, a nd Maintenance) yang cukup lama, 10 sampai 15 tahun sebelum investasi pembukaan sawah baru dapat menghasilkan, dengan terobosan SIDCOM untuk dapat diperpendek menjadi 5 – 10 tahun.  Apabila “Food Estate” dikelola Swasta/BUMN maka investasi prasarana haruslah oleh investor ini, seperti pengalaman dalam Pengembangan pola PIR. 25/12/2012 15
  • 16. MENYIKAPI KENDALA DAN MASALAH PENGEMBANGAN “RICE/FOOD ESTATE”  Diperlukan keberanian untuk menerobos “mind set” bahwa membangun “rice/food estate” adalah membangun sawah di areal yang luas secara Monokultur, menjadi pembangunan pertanian terintegrasi Aneka usaha pertanian dan Agribisines.  Biaya sebesar Rp.40 juta per Ha yang sempat disebut oleh seorang investor adalah relatif kecil karena memanfaatkan kedekatan dengan sungai dan hanya membangun sistem saluran irigasi terbuka. Biaya membangun irigasi dan mematangkan lahan sawah jauh lebih tinggi sekitar Rp. 110 juta/ha. 25/12/2012 16
  • 17. LANJUTAN MENYIKAPI KENDALA  Dari sejarah, pembangunan irigasi oleh Belanda sebenarnya hanya memanfaatkan persawahan penduduk yang sudah ada.  Demikian pula pembangunan irigasi periode 1968- 1998 memerlukan bantuan Bank Dunia dan Bank Pembangnan Asia hingga sekitar 15 tahap, yang hanya mampu meningkatkan areal irigasi sekitar 1,0 juta ha.  Pembangunan “Rice Estate” pasang surut oleh Pertamina pada tahun 1980an di Sumatera Selatan gagal, antara lain karena budidaya padi sawah adalah intensif tenaga kerja, dan pendekatan monokultur. 25/12/2012 17
  • 18. LANJUTAN MENYIKAPI KENDALA  Mendatangkan tenaga kerja melalui program transmigrasi masih tetap dalam “mind set” bahwa “rice/food estate” adalah areal sawah yang luas, sementara itu belum jelas status yang akan dimiliki transmigran yang didatangkan.  Keberanian yang diperlukan adalah membangun areal luas untuk pertanian pangan terpadu dengan sistem Agribisinesnya dilahan basah dan lahan kering.  Penduduk lokal haruslah dilibatkan secara aktif dalam kegiatan ini, bukan hanya sebagai buruh, sehingga mereka mendapat manfaatnya (sesuai dengan pasal 33 UUD 1945), dan menghindari konflik sosial yang mungkin timbul seperti belakangan ini. 25/12/2012 18
  • 19. LANJUTAN MENYIKAPI KENDALA  Untuk jangka pendek dan menengah perlu pemberdayaan dan pengembangan tanaman pangan di lahan sawah yang sudah ada sekarang dengan meningkatkan produktivitas dan intensitas panen serta mengembangkan pola diversivikasi sistem budidaya dan Agribisines sehingga mampu menigkatkan produksi dan pendapatan petani.  BUMN/Swasta bisa berperan dalam penyediaan sarana produksi benih, pupuk, pasca panen, pengolahan, dan pemasaran hasil serta pemberdayaan petani dengan kemitraan, seperti yang telah dilakukan oleh PT BJR.  Perlu dirumuskan Perbaikan GP3K BUMN dengan perbaikan kemitraan dengan petani lokal, termasuk mengolah dan memasarkan hasil. 25/12/2012 19
  • 20. PEMBANGUNAN “FOOD ESTATE” LAHAN KERING  Apabila dirancang dengan cermat membangun pertanian terintegrasi dengan “food estate” lahan kering bisa lebih menguntungkan dari “rice/food estate” bebasis sawah  Diperlukan penelitian untuk menetapkan tanaman pangan termasuk padi, palawija, sayuran, dan ternak yang akan diusahakan dalam pertanian terintegrasi dengan “food estate” lahan kering  Waktu menghasilkan relatif singkat, dan lahan tersedia untuk ini. 25/12/2012 20
  • 21. PENGEMBANGAN “FOOD ESTATE” LAHAN KERING, LANJUTAN  Diperlukan kajian untuk merumuskan pola usahatani dan kemitraan antara investor dan penduduk setempat yang saling menguntungkan.  Diperlukan kajian biaya dan keterlaksanaan (feasibility) investasi dan untuk mendapatkan dana dari bank.  Kaltim dapat menjadi model pengembangan “food estate” lahan kering. 25/12/2012 21
  • 22. POTENSI GERAKAN PENINGKATAN PRODUKSI PADI MELALUI KORPORASI  Gerakan P3K yang diprakarsai oleh Menteri BUMN yang disempurnakan dapat dikembangkan di lahan kering berpotensi di Kalimantan Timur seluas 1.040.443 ha.  Penyempurnaan GP3K : merumuskan pola usahatani, Agribisines dan kemiteraan petani- swasta/BUMN di ikuti sosialisasi intensif kepada petani peserta.  GP3K yang disempurnakan meliputi padi gogo, jagung, kedelai, sayuran, dan ternak. 25/12/2012 22
  • 23. PENYEMPURNAAN POLA KEMITERAAN GP3K  Petani peserta adalah petani setempat yang sudah aktif berproduksi.  Kemiteraan meliputi kewajiban swasta/BUMN menyalurkan pupuk, insecticida, benih langsung kepada petani yang merupakan hutang petani yang dibayar setelah panen.  Disamping itu swasta/BUMN juga berperan dalam mengolah dan memasarkan hasil.  Penetapan pembagian laba disepakati bersama dan dikawal pemerintah daerah. 25/12/2012 23
  • 24. TUMPANGSARI SAWIT/KARET DENGAN TANAMAN PANGAN  Gerakan tumpangsari tanaman perkebunan dengan tanaman pangan mempunyai potensi untuk menanggulangi masalah rawan pangan nasional.  Tumpangsari dilakukan pada areal peremajaan perkebunan atau pada areal perkebnunan baru.  Pola ini dapat diterapkan pada pengembangan perkebunan kelapa sawit dan karet.  Apabila dilakukan oleh perusahaan besar dengan kewajipan mengalokasikan 20 % areal plasma, maka pada petani plasma pola pertanian terintegrasi dapat diterapkan. 25/12/2012 24
  • 25. GERAKAN TUMPANGSARI, LANJUTAN  Dari total area perkebunan sawit dan karet sekitar 15 juta Ha. Seluruh Indonesia, sekitar 750.000 Ha (5%) harus diremajakan setiap tahun artinya setiap tahun terdapat sekitar 750.000 Ha areal peremajaan yang dapat ditanami tumpangsari dengan tanaman pangan.  Potensi ini harus dimanfaatkan, dan untuk perkebunan rakyat upaya peremajaan ini dilakukan paling tidak dengan pola kridit bersubsidi untuk pengembangan pangan dan energi.  Terobosan yang mungkin juga adalah membiayai peremajaan perkebunan rakyat dari dana pajak eksport (Semacan dana CESS, seperi yang berhasil di Malaysia) . 25/12/2012 25
  • 26. GERAKAN TUMPANGSARI, LANJUTAN  Diperlukan kajian mengenai jarak tanaman perkebunan dan komposisi tanaman pangan, sayuran, dan ternak untuk memperoleh laba optimal.  Gerakan tumpangsari dapat memanfaatkan tenagakerja dari penduduk setempat dan tidak terkendala oleh status hak atas tanah. 25/12/2012 26
  • 27. GERAKAN TUMPANGSARI,LANJUTAN  Pola tumpangsari tanaman perkebunan dengan tanaman pangan sudah diterapkan dengan berhasil di beberapa negara, antara lain di Thailand dan Sri Langka.  Masih diperlukan ketetapan pemerintah Pusat dan Daerah untuk landasan hukum pelaksanaannya  Untuk perkebunan rakyat diperlukan dukungan kredit. 25/12/2012 27
  • 28. CATATAN PENUTUP  Untuk jangka pendek diperlukan peningkatan produktivitas, efektivitas, dan intensitas panen lahan pangan yang sudah ada sehingga mampu memberikan lonjakan pendapatan petani.  Diperlukan keberanian poltik untuk mengkonservasi lahan pangan yang sudah dikembangkan.  “Food Estate Lahan Kering”, mungkin dapat diawali dengan GP3K yang disempurnakan dan Gerakan Tumpang Sari Perkebunan dengan Tanaman Pangan, potensial bagi Kaltim.  “Food Estate” lahan basah memerlukan Investasi yang cukup besar dan waktu yang relatif lama (5 – 10 tahun) serta kendala ketersediaan lahan, akan tetapi upaya perlu dilanjutkan. 25/12/2012 28
  • 29. CATATAN PENUTUP LANJUTAN  Perlu terobosan alokasi lahan (konservasi lahan) untuk kemandirian pangan nasional.  Diperlukan Kajian Inventarisasi secara terinci Potensi Lahan basah dan lahan kering yang ada.  Diperlukan juga inventarisasi dan pemetaan kepemilikan lahan potensial ini.  Perlu dirumuskan dengan rinci Program Pengembangan Pertanian Terintegrasi termasuk pola kemitraan dan pemberdayaan penduduk lokal.  YAPARI tetap bersedia untuk bersama Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kajian yang diperlukan. 25/12/2012 29
  • 30. DEMIKIANLAH, TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA DAN SEMOGA BERMANFAAT 25/12/2012 30

Editor's Notes

  1. Add notes