Dokumen tersebut membahas tentang konsep masyarakat madani. Ia menjelaskan pengertian masyarakat madani, asal usul konsep tersebut, ciri-ciri masyarakat madani, contoh masyarakat madani dalam sejarah seperti masyarakat Saba' dan Madinah, serta proses pembentukan masyarakat madani.

1. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Masyarakat madani(civil society) sudah sejak awal tahun 1990an menjadi perbincangan
dikalangan para ilmuan di Indonesia. Masyarkat madani merupakan elemen penting dalam
demokrasi, meskipun praktek demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan
semestinya, pembangunan masyarakat madani menjadi perhatian tidak saja di kalangan
cendekiawan tetapi pemerintah dan masyarakat (terdidik) yang lebih luas, yang semakin menyadari
pentingnya masyarakat madani dalam rangka mewujudkan system politik dan ekonomi serta budaya
yang lebih demokratis yang sedang dilandasi reformasi itu sehingga dapat diarahkan kepada konsep
masyarakat madani sebagai acuan baru. Dilihat dari aspek ekonomi, penciptaan dan pengembangan
masyarakat madani berarti menciptakan dan mengembangkan system prekonomian yang
memberikan kesempatan yang sama kepada para pelaku ekonomi.
Masyarakat madani, konsep ini merupakan penerjemahan istilah dari konsep civil
society yang pertama kali digulirkan oleh Dato Seri Anwar Ibrahim dalam ceramahnya pada
simposium Nasional dalam rangka forum ilmiah pada acara festival istiqlal, 26 September 1995 di
Jakarta. Konsep yang diajukan oleh Anwar Ibrahim ini hendak menunjukkan bahwa masyarakat yang
ideal adalah kelompok masyarakat yang memiliki peradaban maju.
Menurut Quraish Shibab, masyarakat Muslim awal disebut umat terbaik karena sifat-sifat
yang menghiasi diri mereka, yaitu tidak bosan-bosan menyeru kepada hal-hal yang dianggap baik
oleh masyarakat selama sejalan dengan nilai-nilai Allah (al-ma’ruf) dan mencegah kemunkaran.
Selanjutnya Shihab menjelaskan, kaum Muslim awal menjadi “khairu ummah” karena mereka
menjalankan amar ma’ruf sejalan dengan tuntunan Allah dan rasul-Nya. (Quraish Shihab, 2000,
vol.2: 185).
Perujukan terhadap masyarakat Madinah sebagai tipikal masyarakat ideal bukan pada
peniruan struktur masyarakatnya, tapi pada sifat-sifat yang menghiasi masyarakat ideal ini. Seperti,
pelaksanaan amar ma’ruf nahi munkar yang sejalan dengan petunjuk Ilahi, maupun persatuan yang
kesatuan yang ditunjuk oleh ayat sebelumnya (lihat, QS. Ali Imran [3]: 105).
Kita juga harus meneladani sikap kaum Muslim awal yang tidak mendikotomikan antara
kehidupan dunia dan akhirat. Mereka tidak meninggalkan dunia untuk akhiratnya dan tidak
meninggalkan akhirat untuk dunianya. Mereka bersikap seimbang (tawassuth) dalam mengejar
kebahagiaan dunia dan akhirat. Jika sikap yang melekat pada masyarakat Madinah mampu
diteladani umat Islam saat ini, maka kebangkitan Islam hanya menunggu waktu saja.
1.2 Rumusan Masalah

2. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Konsep Masyarakat Madani
Konsep “masyarakat madani” merupakan penerjemahan atau pengislaman konsep “civil
society”. Orang yang pertama kali mengungkapkan istilah ini adalah Anwar Ibrahim dan
dikembangkan di Indonesia oleh Nurcholish Madjid. Pemaknaan civil society sebagai masyarakat
madani merujuk pada konsep dan bentuk masyarakat Madinah yang dibangun Nabi
Muhammad. Masyarakat Madinah dianggap sebagai legitimasi historis ketidakbersalahan
pembentukan civil society dalam masyarakat muslim modern.
Makna Civil Society “Masyarakat sipil” adalah terjemahan dari civil society. Konsep civil
society lahir dan berkembang dari sejarah perKumulan masyarakat. Cicero adalah orang Barat
yang pertama kali menggunakan kata “societies civilis” dalam filsafat politiknya. Konsep civil
society pertama kali dipahami sebagai negara (state). Secara historis, istilah civil society berakar
dari pemikir Montesque, JJ. Rousseau, John Locke, dan Hubbes. Ketiga orang ini mulai menata
suatu bangunan masyarakat sipil yang mampu mencairkan otoritarian kekuasaan monarchi-
absolut dan ortodoksi gereja (Larry Diamond, 2003: 278).
Antara Masyarakat Madani dan Civil Society sebagaimana yang telah dikemukakan di
atas, masyarakat madani adalah istilah yang dilahirkan untuk menerjemahkan konsep di luar
menjadi “Islami”. Menilik dari subtansi civil society lalu membandingkannya dengan tatanan
masyarakat Madinah yang dijadikan pembenaran atas pembentukan civil society di masyarakat
Muslim modern akan ditemukan persamaan sekaligus perbedaan di antara keduanya.
Perbedaan lain antara civil society dan masyarakat madani adalah civil society
merupakan buah modernitas, sedangkan modernitas adalah buah dari gerakan Renaisans;
gerakan masyarakat sekuler yang meminggirkan Tuhan. Sehingga civil society mempunyai moral-
transendental yang rapuh karena meninggalkan Tuhan.
Konsep masyarakat madani dalam islam merujuk tumbuh dan berkembangnya
masyarakat etis (ethical society)(QS 3:110), yakni masyarakat yang punya kesadarn etis sehingga
mempunyai tanggung jawab yang tinggi terhadap berlakunya nilai-nilai peradaban yang
bersumber dari ajaran-ajaran agama. Dalam perspektif islam,civil society atau masyarakat
madani mengacu pada penciptaan Pradaban, kata al-din(agama)terkait dengan kata al-
tamaddun (peradaban). Kedua kata itu menyatu dalam pengertia al-madinah yang artinya itu
secara harfiyah adalah Kota. Dengan demikian masyarakat madani mengandung 3 unsur pokok
1)agama, (2)peradaban (3)dan perkotaan. Disini agama merupakan sumber,peradaban adalah
prosesnya, dan masyarakat kota adalah hasilnya.

3. 2.2 Pengertian Masyarakat Madani
Civic society diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan sebutan masyarakat sipil
atau masyarakat madani. Kata madani berasal dari kata Madinah, yaitu sebuah kota tempat
hijrah Nabi Muhammad SAW. Madinah berasal dari kata “madaniyah” yang berarti peradaban.
Oleh karena itu masyarakat madani berarti masyarakat yang beradap.
Masyarakat madani adalah sebuah tatanan masyarakat sipil (civil society) yang mandiri
dan demokratis, masyarakat madani lahir dari proses penyemaian demokrasi, hubungan
keduanya ibarat ikan dengan air, disini ini membahas tentang masyarakat madani yang
umumnya dikenal dengan istilah masyarakat sipil (civil society), pengertiannya, ciri-cirinya,
sejaraha pemikiran, karakter dan wacana masyarakat sipil di Barat dan di Indonesia serta unsur-
unsur di dalamnya
Di bawah ini adalah beberapa definisi masyarakat madani :
1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat madani adalah masyarakat
yang menjunjung tinggi norma, nilai-nilai, dan hukum yang ditopang oleh penguasaan
teknologi yang beradab, iman dan ilmu.
2. Menurut Syamsudin Haris, masyarakat madani adalah suatu lingkup interaksi sosial
yang berada di luar pengaaruh negara dan model yang tersusun dari lingkungan
masyarakat paling akrab seperti keluarga, asosiasi sukarela, gerakan kemasyarakatan
dan berbagai bentuk lingkungan komunikasi antar warga masyarakat.
3. Menurut Nurcholis Madjid, masyarakat madani adalah masyarakat yang merujuk
pada masyarakat Islam yang pernah dibangun Nabi Muhammad SAW di
Madinah, sebagai masyarakat kota atau masyarakat berperadaban dengan ciri antara
lain : egaliteran(kesederajatan), menghargai prestasi, keterbukaan, toleransi dan
musyawarah.
4. Menurut Ernest Gellner, Civil Society (CS) atau Masyarakat Madani (MM)merujuk
pada mayarakat yang terdiri atas berbagai institusi non pemerintah yang otonom dan
cukup kuat untuk dapat mengimbangi Negara.
5. Menurut Cohen dan Arato, CS atau MM adalah suatu wilayah interaksi sosial diantara
wilayah ekonomi, politik dan Negara yang didalamnya mencakup semua kelompok-
kelompok sosial yang bekerjasama membangun ikatan-ikatan sosial diluar lembaga
resmi, menggalang solidaritas kemanusiaan, dan mengejar kebaikan bersama (public
good).
6. Menurut Muhammad AS Hikam, CS atau MM adalah wilayah-wilayah kehidupan
sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain kesukarelaan (voluntary),

4. keswasembadaan (self-generating), keswadayaan (self-supporing),dan kemandirian
yang tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma dan
nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya.
7. Menurut M. Ryaas Rasyid, CS atau MM adalah suatu gagasan masyarakat yang
mandiri yang dikonsepsikan sebagai jaringan-jaringan yang produktif dari kelompok-
kelompok sosial yang mandiri, perkumpulan-perkumpulan, serta lembaga-lembaga
yang saling berhadapan dengan negara.
8. Menurut kelompok kami, Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab,
menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu
pengetahuan, dan teknologi.
Allah SWT memberikan gambaran dari masyarakat madani dengan firman-Nya
dalam Q.S. Saba’ ayat 15:
“Sesungguhnya bagi kaum Saba’ ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat
kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada
mereka dikatakan): “Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan
bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu)
adalah Tuhan yang Maha Pengampun”.
2.2.1 Masyarakat Madani Dalam Sejarah
Ada dua masyarakat madani dalam sejarah yang terdokumentasi sebagai
masyarakat madani, yaitu:
1) Masyarakat Saba’, yaitu masyarakat di masa Nabi Sulaiman.
2) Masyarakat Madinah setelah terjadi traktat, perjanjjian Madinah antara Rasullullah
SAW beserta umat Islam dengan penduduk Madinah yang beragama Yahudi dan
beragama Watsani dari kaum Aus dan Khazraj. Perjanjian Madinah berisi
kesepakatan ketiga unsur masyarakat untuk saling menolong, menciptakan
kedamaian dalam kehidupan sosial, menjadikan Al-Qur’an sebagai konstitusi,
menjadikan Rasullullah SAW sebagai pemimpin dengan ketaatan penuh terhadap
keputusan-keputusannya, dan memberikan kebebasan bagi penduduknya untuk
memeluk agama serta beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.
2.3 Ciri-Ciri Masyarakat Madani
2.3.1 Ciri-ciri utama masyarakat madani adalah sebagai berikut:
1. Lahir secara mandiri, dibentuk oleh masyarakat sendiri tanpa campur tangan negara.
2. Keanggotaan bersifat sukarela, atas kesadaran masing-masing anggota.
3. Mencukupi kebutuhannya sendiri (swadaya), tidak bergantung bantuan pemerintah.
4. Bebas dan mandiri dari kekuasaan negar sehingga berani mengontrol kebijakan negara.
5. Tunduk pada hukum yang berlaku atau norma yag disepakati bersama.

5. 2.3.2 Beberapa karakteristik masyarakat madani yaitu:
1. Free Public Sphere(ruang publk yang bebas), Ruang publik yang diartikan sebagai
wilayah dimana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap
kegiatan publik, warga negara berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam
menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul serta mempublikasikan pendapat,
berserikat, berkumpul serta mempublikasikan informasi kepada publik.
2. Musyawarah dan Demokratisasi, karena masyarakat madani merupakan masyarakat
demokrasi yang terbangun dengan meneggakan.
3. Penegakan hukum dan keadilan pada siapapun dan kapanpun walaupun terhadap
keluarga sendiri (keadilan sosial)
4. Toleransi dan pluarisme, yakni sikap kewajiban pribadi dan sosial yang bersedia melihat
diri sendiri tidak selalu benar, memandang yang lain dengan penghargan, betapapun
perbedaan yang ada.
5. Penghargaan, yakni adanya penghargaan kepada orang yang berprestasi, bukan
kesukaan, keturunan, ras, dan sebagainya.

6. 2.4 Proses Menuju Masyarakt Madani
Sebagaimana dikatakan Ryaa Ryasyid, sebuah masyarakat madani (civil
society) haruslah mandiri, tidak begitu terntung pada peran pemerintah atau negara.
Barangkali, diantara organisasi sosial dan politik yang patut dicatat dan meiliki kemandirian
cukup tinggi adalah organisasi yang termasuk dalam kelompok lembaga swadaya masyarakat
(LSM) atau Non-Governmental Organization (NGO) yang di Indoneisajumlahnya mencapai
ratusan.
Sesungguhnya kehadiran Masyarakat Madani sebagai sebuah kenyataan, sebenarnya
telah menandai meledaknya semacam “revolusi intelektual” , yaitu meningkatnya kesadaran
warga negara dalam menjalankan hak dan kewajiban secara independen. Dan sebenarnya
model masyarakat dengan otononi yang relatif kuat itulah yang dapat mejamin berkembangnya
demokrasi, walaupun Masyarakat Madani tersebut bukanlah suatu syarat mutlak untuk
membangun demokrasi. Dengan kata lain, “ Masyarakat Madani Ada Tanpa Negara,Negara
Anarkis Tanpa Masyarakat Madani, Otoriter atau Totaliter…”
2.4.1 Masyarakat Madani di Indonesia : Paradigma dan Praktik
Indonesia memiliki tradisi kuat civil society (masyarakat madani) bahkan jauh
sebelum negara bangsa berdiri, masyarakat sipil telah berkembang pesat yang diwakili oleh
kiprah beragam organisasi sosial keagamaan dan pergerakan nasional dalam dalam
perjuangan merebut kemerdekaan, selain berperan sebagai organisasi perjuangan
penegakan HAM dan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial, organisasi berbasis islam,
seperti Serikat Islam (SI), Nadlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, telah menunjukan
kiprahnya sebagai komponen civil society yang penting dalam sejarah perkembangan
masyarakat sipil di Indonesia.Terdapat beberapa strategi yang ditawarkan kalangan ahli
tentang bagaimana seharusnya bangunan masyarakat madani bisa terwujud di Indonesia :
Pertama, pandangan integrasi nasional dan politik. Pandangan ini menyatakan
bahwa sistem demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam kenyataan hidup sehari-hari
dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran dalam hidup berbangsa dan bernegara.
Kedua, pandangan reformasi sistem politk demokrasi, yakni pandangan yang
menekankan bahwa untuk membangun demokrasi tidak usah terlalu bergantung pada
pembangunan ekonomi, dalam tataran ini, pembangunan institusi politik yang demokratis
lebih diutamakan oleh negara dibanding pembangunan ekonomi.
Ketiga, paradigma membangun masyarakat madani sebagai basis utama
pembangunan demokrasi, pandangan ini merupakan paradigma alternatif di antara dua
pandangan yang pertama yang dianggap gagal dalam pengembangan demokrasi, berbeda
dengan dua pandangan pertama, pandangan ini lebih menekankan proses pendidikan dan
penyadaran politik warga negara, khususnya kalangan kelas menengah.
Bersandar pada tiga paradigma diatas, pengembangan demokrasi dan masyarakat
madani selayaknya tidak hanya bergantung pada salah satu pandangan tersebut, sebaliknya
untuk mewujudkan masyarakat madani yang seimbang dengan kekuatan negara dibutuhkan

7. gabungan strategi dan paradigma, setidaknya tiga paradigma ini dapat dijadikan acuan
dalam pengembangan demokrasi di masa transisi sekarang melalui cara :
1. Memperluas golongan menengah melalui pemberian kesempatan bagi kelas
menengah untuk berkembang menjadi kelompok masyarakat madani yang mandiri
secara politik dan ekonomi, dengan pandangan ini, negara harus menempatkan diri
sebagai regulator dan fasilitator bagi pengembangan ekonomi nasional, tantangan
pasar bebas dan demokrasi global mengharuskan negara mengurangi perannya
sebagai aktor dominan dalam proses pengembangan masyarakat madani yang
tangguh.
2. Mereformasi sistem politik demokratis melalui pemberdayaan lembaga-lembaga
demokrasi yang ada berjalan sesuai prinsip-prinsip demokrasi, sikap pemerintah
untuk tidak mencampuri atau mempengaruhi putusan hukum yang dilakukan oleh
lembaga yudikatif merupakan salah satu komponen penting dari pembangunan
kemandirian lembaga demokrasi.
3. Penyelenggaraan pendidikan politik (pendidikan demokrasi) bagi warga negara
secara keseluruhan. Pendidikan politik yang dimaksud adalah pendidikan demokrasi
yang dilakukan secara terus-menerus melalui keterlibatan semua unsur masyarakat
melalu prinsip pendidikan demokratis, yakni pendidikan dari, oleh dan untuk warga
negara.
2.4.2 Gerakan Sosial untuk Memperkuat Masyarakat Madani (Civil Society)
Keberadaan masyarakat madani tidak terlepas dari peran gerakan sosial, gerakan
sosial dapat dipadankan dengan perubahan sosial atau masyarakat sipil yang didasari oleh
pembagian tiga ranah, yaitu negara (state), perusahaan atau pasar, dan masyarakat sipil.
Berdasarkan pembagian ini, maka terdapat gerakan politik yang berada diranah negara dan
gerakan ekonomi. Pembagian ini telah dibahas juga oleh Sidney Tarrow yang melihat
political parties berkaitan dengan gerakan politik, yakni sebagai upaya perebutan dan
penguasaan jabatan politik oleh partai politik melalui pemilu., gerakan ekonomi berkaitan
dengan lobby dimana terdapat upaya melakukan perubahan kebijakan publik tanpa harus
menduduki jabatan politik tersebut.
Berdasarkan pemetaan diatas, secara empiris ketigaya dapat saling bersinergi, pada
ranah negara dapat menjadi beberapa gerakan politik yang dilakukan oleh parpol dalam
pemilu yang mengusung masalah yang juga didukung oleh gerakan sosial. Sebagai contoh
gerakan sosial oleh masyarakat sipil seperti mereka yang pro atau anti Rancangan Undang-
undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) mempunyai kaitan dengan kelompok atau
parpol di ranah politik maupun kelompok bisnis pada sisi yang lain.
2.4.3 Organisasi Non Pemerintah dalam Ranah Masyarakat Madani (Civil Society)
Istilah Organisasi Non Pemerintah adalah terjemahan NGO (Non-Governmental
Organization). Yang telah lama dikenal dalam pergaulan internasional, istilah ini merujuk
pada organisasi non negera yang mempunyai kaitan dengan organisasi non pemerintah,
istilah ini perlahan-lahan menyebar dan dipakai oleh komunitas internasional.

8. Dalam arti umum, pengertian organisasi non pemerintah mencakup semua
organisasi masyarakat yang berada diluar struktur dan jalur formal pemerintah, dan tidak
dibentuk oleh atau merupakan bagian dari birokrasi pemerintah, karena cakupan
pengertiannya yang luas, penggunaan istilah organisasi non pemerintah sering
membingungkan dan juga bisa mengaburkan pengertian organisasi atau kelompok
masyarakat yang semata-mata bergerak dalam rangka pembangunan sosial-ekonomi
masyarakat tingkat bawah, istilah organisasi non pemerintah bagi mereka yang tidak setuju
memakai istilah ini berpotensi memunculkan pengertian tidak menguntungkan. Pemerintah
khususnya menolak menggunakan istilah itu dengan alasan makna organisasi non
pemerintah terkesan “ memperhadapkan “ serta seolah-olah “ oposan pemerintah,
pengertian organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya yang bersifat non pemerintah, di
dalamnya bisa termasuk serikat kerja, kaum buruh, himpunan para petani atau nelayan,
rumah tangga, rukun warga, yayasan sosial, lembaga keagamaan, klub olahraga,
perkumpulan mahasiswa, organisasi profesi, partai politik, atau pun asosiasi bisnis swasta.

9. BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Untuk mewujudkan masyarakat madani dan agar terciptanyakesejahteraan umat maka
kita sebagai generasi penerus supaya dapat membuat suatu perubahan yang signifikan. Selain itu,
kita juga harus dapat menyesuaikan diri dengan apa yang sedang terjadi di masyarakat sekarang
ini. Agar di dalam kehidupan bermasyarakat kita tidak ketinggalan berita. Adapun beberapa
kesimpulan yang dapat kami ambil dari pembahasan materi yang ada di bab II ialah bahwa di
dalam mewujudkan masyarakat madani dan kesejahteraan umat haruslah berpacu pada Al-
Qur’an dan As-Sunnah yang diamanatkan oleh Rasullullah kepada kita sebagai umat akhir zaman.
Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan masyarakat madani itu dan
bagaimana cara menciptakan suasana pada masyarakat madani tersebut, serta ciri-ciri apa saja
yang terdapat pada masyarakat madani sebelum kita yakni pada zaman Rasullullah.
Selain memahami apa itu masyarakat madani kita juga harus melihat pada potensi
manusia yang ada di masyarakat, khususnya di Indonesia. Potensi yang ada di dalam diri manusia
sangat mendukung kita untuk mewujudkan masyarakat madani. Karena semakin besar potensi
yang dimiliki oleh seseorang dalam membangun agama Islam maka akan semakin baik pula
hasilnya. Begitu pula sebaliknya, apabila seseorang memiliki potensi yang kurang di dalam
membangun agamanya maka hasilnya pun tidak akan memuaskan. Oleh karena itu, marilah kita
berlomba-lomba dalam meningkatkan potensi diri melalui latihan-latihan spiritual dan praktek-
praktek di masyarakat.
Maka diharapkan kepada kita semua baik yang tua maupun yang muda agar dapat
mewujudkan masyarakat madani di negeri kita yang tercinta ini yaitu Indonesia. Yakni melalui
peningkatan kualiatas sumber daya manusia, potensi, perbaikan sistem ekonomi, serta
menerapkan budaya zakat, infak, dan sedekah. Insya Allah dengan menjalankan syariat Islam
dengan baik dan teratur kita dapat memperbaiki kehidupan bangsa ini secara perlahan.
Demikianlah makalah rangkuman materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini
semoga di dalam penyusunan ini dapat dimengerti kata-katanya sehingga tidak menimbulkan
kesalahpahaman di masa yang akan datang.
3.2 Saran
Demikianlah pembahasan tentang masyarakat madani yang dapat kami kami sampaikan
pada kesempatan kali ini semoga dapat dimengerti kata-katanya sehingga tidak menimbulkan
kesalahpahaman di masa yang akan datang, kami meminta maaf jika terdapat kesalahan dan
kekurangan di dalamnya, semoga para pembaca, pendengar dan guru pembimbing dapat
memberikan kritik dan sarannya yang bersifat membangun, demi kesempurnaan penyusunan
makalah berikutnya. Wassalamu’alaiku wr.wrb.

10. DAFTAR PUSTAKA
Suito, Deny. 2006. Membangun Masyarakat Madani. Centre For Moderate Muslim Indonesia:
Jakarta.
Mansur, Hamdan. 2004. Materi Instrusional Pendidikan Agama Islam. Depag RI: Jakarta.
http://vexillum-nsr.blogspot.com/2012/02/masyarakat-madani.html
http://www.crayonpedia.org/mw/Ciri-Ciri_Masyarakat_Madani
https://www.google.co.id/search?q=materi+menuju+masyarakat+++madani&rlz=1C1GGGE_enID48
1ID481&aq=f&sugexp=chrome,mod=16&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://budaya-masyarakat-madani.blogspot.com/
https://www.google.co.id/#hl=id&sclient=psy-
ab&q=pengertian+masyarakat+madani&oq=pengertian+masyarakat+madani&gs_l=hp.3...516129.51
9719.1.520049.16.15.0.0.0.6.620.2700.3-
6j0j1.7.0...0.0...1c.1.bta6pTAcc6M&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.&fp=d5f326b1a48d468
8&biw=1366&bih=595
http://halil-materipkn.blogspot.com/2009/12/bab-2-budaya-demokrasi-menuju_9646.html
https://www.google.co.id/#hl=id&output=search&sclient=psy-
ab&q=menuju+masyarakat+madani&oq=menuju+masyarakat+madani&gs_l=hp.3...9350.15910.0.16
190.26.18.0.0.0.0.1510.2880.7-1j1.2.0...0.0...1c.1.a_-
hubHuD2Y&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.&fp=d5f326b1a48d4688&biw=1366&bih=595