Fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa transaksi jual beli emas secara tidak tunai (angsuran atau tangguh) diizinkan asalkan emas tersebut telah dibentuk menjadi barang dan bukan lagi fungsinya sebagai alat tukar. Keputusan ini didasarkan pada pendapat ulama kontemporer yang mengikuti pendapat Ibnu Taimiyah bahwa status emas berubah menjadi barang setelah dibentuk, sehingga diperboleh

1. FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010
Tentang
JUAL-BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)setelah,
Menimbang : a. bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat
saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak
tunai, baik secara angsuran (taqsith) maupun secara tangguh
(ta’jil);
b. bahwa transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran tidak
tunai tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan
umat Islam antara pendapat yang membolehkan dengan
pendapat yang tidak membolehkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan
dalam huruf a dan b di atas, DSN-MUI memandang perlu
menetapkan fatwa tentang transaksi jual beli emas secara tidak
tunai untuk dijadikan pedoman.
Mengingat : 1. Firman Allah s.w.t., QS. al-Baqarah [2]: 275:
… …
"…Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba…."
2. Hadis Nabi s.a.w.; antara lain:
a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dan al-Baihaqi dari Abu
Sa'id al-Khudri:
) ­ :
(
Rasulullah s.a.w. bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu
hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua
belah pihak)" (HR. Ibnu Majah dan al-Baihaqi, dan dinilai
shahih oleh Ibnu Hibban).
b. Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i,

2. 76 Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai 2
dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari ‘Ubadah bin
Shamit, Nabi s.a.w. bersabda:
.
“(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak,
gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma
dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat
harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya
berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara
tunai.”
c. Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud,
Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi
s.a.w. bersabda:
... ¯
“(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali
(dilakukan) secara tunai.”
d. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa’id al-Khudri, Nabi
s.a.w. bersabda:
¯ ¯
.
“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama
(nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas
sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak
kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan
sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual
emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang
tunai.”
e. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara’ bin ‘Azib dan Zaid
bin Arqam:
¯
“Rasulullah s.a.w. melarang menjual perak dengan emas
secara piutang (tidak tunai).”
f. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-
Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

3. 76 Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai 3
.
“Perdamaian (musyawarah mufakat) boleh dilakukan di
antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang
haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal
atau menghalalkan yang haram.”
3. Kaidah Ushul dan Kaidah Fikih; antara lain:
a. Kaidah Ushul:
.
“Hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak
adanya ’illat.” (’Ali Ahmad al-Nadawiy, Mawsu’ah al-
Qawa’id wa al-Dhawabith al-Fiqhiyah al-Hakimah li-al-
Mu’amalat al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islamiy, Riyadh: Dar
’Alam al-Ma’rifah, 1999; J. 1, h. 395).
b. Kaidah Fikih:
.
“Adat (kebiasaan masyarakat) dijadikan dasar penetapan
hukum.” (Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman al-Suyuthiy, al-
Asybah wa al-Nazha’ir fi Qawa’id wa Furu’ al-Syafi’iyah,
al-Qahirah: Dar al-Salam, 2004, cet. ke-2, h. 221).
c. Kaidah Fikih:
...
“Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku
bersama adat tersebut dan batal (tidak berlaku)
bersamanya ketika adat itu batal, seperti mata uang dalam
muamalat…”. (Al-Qarafi, Anwar al-Buruq fi Anwa’ al-
Furuq, j. 2, h. 228)
d. Kaidah Fikih
: :
.
“(Dikutip) dari kitab al-Dzakhirah sebuah kaidah: Setiap
hukum yang didasarkan pada suatu ‘urf (tradisi) atau adat
(kebiasaan masyarakat) menjadi batal (tidak berlaku)
ketika adat tersebut hilang. Oleh karena itu, jika adat
berubah, maka hukum pun berubah.” (Al-Taj wa al-Iklil li-
Mukhtashar Khalil, j. 7, h. 68)

4. 76 Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai 4
e. Kaidah Fikih:
.
“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”
Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama, antara lain:
a. Syaikh ‘Ali Jumu’ah, mufti al-Diyar al-Mishriyah, al-
Kalim al-Thayyib Fatawa ‘Ashriyah, al-Qahirah: Dar al-
Salam, 2006, h. 136:
– –
­
":
.( )"
.
:
.
Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau
disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini di
mana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media
pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi
barang (sil’ah) sebagaimana barang lainnya yang
diperjualbelikan dengan pembayaran tunah dan tangguh.
Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirham
yang dalam (pertukarannya) disyaratkan tunai dan
diserahterimakan sebagaimana dikemukakan dalam hadis
riwayat Abu Sa’id al-Khudri bahwa Rasulullah saw
bersabda: “Janganlah kalian menjual emas dengan emas
kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual
emas yang gha’ib (tidak diserahkan saat itu) dengan emas
yang tunai.” (HR. al-Bukhari). Hadis ini mengandung ‘illat
bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan

5. 76 Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai 5
transaksi di masyarakat. Ketika saat ini kondisi itu telah
tiada, maka tiada pula hukum tersebut, karena hukum
berputar (berlaku) bersama dengan ‘illatnya, baik ada
maupun tiada.
Atas dasar itu, maka tidak ada larangan syara’ untuk
menjualbelikan emas yang telah dibuat atau disiapkan
untuk dibuat dengan angsuran.
b. Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaily dalam al-Mu’amalat al-
Maliyah al-Mu’ashirah, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2006, h.
133):
. ­
“Demikian juga, membeli perhiasan dari pengrajin dengan
pembayaran angsuran tidak boleh, karena tidak dilakukan
penyerahan harga (uang), dan tidak sah juga dengan cara
berutang dari pengrajin.”
c. Pendapat Syekh Abdullah bin Sulaiman al-Mani’ dalam
Buhuts fi al-Iqtishd al-Islamiy, (Bayrut: al-Maktab al-
Islami, 1996), h. 322:
.
Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa status emas dan
perak lebih dominan fungsinya sebagai tsaman (alat tukar,
uang) dan bahwa nashsh sudah jelas menganggap keduanya
sebagai harta ribawi, yang dalam mempertukarkannya
wajib adanya kesamaan dan saling serah terima di majelis
akad sepanjang jenisnya sama, dan saling serah terima di
majelis akad dalam hal jual beli sebagiannya (emas,
misalnya) dengan sebagian yang lain (perak), kecuali emas
atau perak yang sudah dibentuk (menjadi perhiasan) yang
menyebabkannya telah keluar dari arti (fungsi) sebagai
tsaman (harga, uang); maka ketika itu, boleh ada kelebihan
dalam mempertukarkan antara yang sejenis (misalnya emas
dengan emas yang sudah menjadi perhiasan) tetapi tidak
boleh ada penangguhan, sebagaimana telah dijelaskan pada
keterangan sebelumnya.
d. Dr. Khalid Mushlih dalam Hukmu Bai’ al-Dzahab bi al-

6. 76 Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai 6
Nuqud bi al-Taqsith:
:
:
¯
):
.(1587) (
:
:
"
"
":
"...
.(247/2)
Secara global, terdapat dua pendapat ulama tentang jual
beli emas dengan uang kertas secara angsuran:
Pendapat pertama: haram; ini adalah pendapat mayoritas
ulama, dengan argumen (istidlal) berbeda-beda. Argumen
paling menonjol dalam pendapat ini adalah bahwa uang
kertas dan emas merupakan tsaman (harga, uang);
sedangkan tsaman tidak boleh diperjualbelikan kecuali
secara tunai. Hal ini berdasarkan hadis ‘Ubadah bin al-
Shamit bahwa Nabi s.a.w. bersabda, ‘Jika jenis (harta
ribawi) ini berbeda, maka jualbelikanlah sesuai

7. 76 Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai 7
kehendakmu apabila dilakukan secara tunai.’
Pendapat kedua: boleh (jual beli emas dengan angsuran).
Pendapat ini didukung oleh sejumlah fuqaha masa kini; di
antara yang paling menonjol adalah Syeikh Abdurahman
As-Sa’di. Meskipun mereka berbeda dalam memberikan
argumen (istidlal) bagi pandangan tersebut, hanya saja
argumen yang menjadi landasan utama mereka adalah
pendapat yang dikemukakan oleh Syeikh al-Islam Ibnu
Taymiyah dan Ibnul Qayyim mengenai kebolehan jual beli
perhiasan (terbuat emas) dengan emas, dengan pembayaran
tangguh. Mengenai hal ini Ibnu Taymiyyah menyatakan
dalam kitab al-Ikhtiyarat (lihat ‘Ala’ al-Din Abu al-Hasan
al-Ba’liy al-Dimasyqiy, al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah min
Fatawa Syaikh Ibn Taimuyah, al-Qahirah, Dar al-
Istiqamah, 2005, h. 146):
“Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak
dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya
(tamatsul), dan kelebihannya dijadikan sebagai kompensasi
atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan
pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh,
selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga
(uang).”
Ibnul Qayyim menjelaskan lebih lanjut: “Perhiasan (dari
emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan
(menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya
menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis
harga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat atas
perhiasan (yang terbuat dari emas atau perak) tersebut, dan
tidak berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jual beli)
antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak
berlaku riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga
(uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis
yang sama. Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi
perhiasan) ini, perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar
dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan
bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena
itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan
emas dengan jenis yang sama...” (I’lam al-Muwaqqi’in;
2/247). http://www.almosleh.com/almosleh/article_1459.shtml
e. Syaikh ‘Abd al-Hamid Syauqiy al-Jibaliy dalam Bai’ al-
Dzahab bi al-Taqsith:
:
:
.
:

8. 76 Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai 8
.
»:
.«
.
:
.
.
.
.
.
Mengenai hukum jual beli emas secara angsuran, ulama
berbeda pendapat sebagai berikut:
a. Dilarang; dan ini pendapat mayoritas fuqaha, dari
mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali;
b. Boleh; dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim
dan ulama kontemporer yang sependapat.
Ulama yang melarang mengemukakan dalil dengan
keumuman hadis-hadis tentang riba, yang antara lain
menegaskan: “Janganlah engkau menjual emas dengan
emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai.”
Mereka menyatakan, emas dan perak adalah tsaman (harga,
alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan
secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu
menyebabkan riba.

9. 76 Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai 9
Sementara itu, ulama yang mengatakan boleh
mengemukakan dalil sebagai berikut:
a. Bahwa emas dan perak adalah barang (sil'ah) yang
dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan
lagi tsaman (harga, alat pembayaran, uang).
b. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual
beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas
secara anggsuran, maka rusaklah kemaslahatan
manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.
c. Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan
berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan
merupakan tsaman (harga, alat pembayaran, uang).
Oleh karenanya tidak terjadi riba riba (dalam
pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan
harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam
pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan
barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.
d. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini
ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang,
masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak
terkira.
Berdasarkan hal-hal di atas, maka pendapat yang rajih
dalam pandangan saya dan pendapat yang saya fatwakan
adalah boleh jual beli emas dengan angsuran, karena emas
adalah barang, bukan harga (uang), untuk memudahkan
urusan manusia dan menghilangkan kesulitan mereka.
http://www.hadielislam.com/readlib/fatawa/fatwa.php?id=694
2. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Kamis,
tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H/03 Juni 2010 M; antara lain
sebagai berikut:
a Hadis-hadis Nabi yang mengatur pertukaran (jual beli)
emas dengan emas, perak dengan perak, serta emas dengan
perak atau sebaliknya, mensyaratkan, antara lain, agar
pertukaran itu dilakukan secara tunai; dan jika dilakukan
secara tidak tunai, maka ulama sepakat bahwa pertukaran
tersebut dinyatakan sebagai transaksi riba; sehingga emas
dan perak dalam pandangan ulama dikenal sebagai amwal
ribawiyah (barang ribawi).
b. Jumhur ulama berpendapat bahwa ketentuan atau hukum
dalam transaksi sebagaimana dikemukakan dalam point 1
di atas merupakan ahkam mu`allalah (hukum yang
memiliki ‘illat); dan ‘illat-nya adalah tsamaniyah,
maksudnya bahwa emas dan perak pada masa wurud hadis
merupakan tsaman (harga, alat pembayaran atau
pertukaran, uang).
c. Uang – yang dalam literatur fiqh disebut dengan tsaman

10. 76 Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai 10
atau nuqud (jamak dari naqd)-- didefinisikan oleh para
ulama, antara lain, sebagai berikut:
)
(178 :­ 1996 :
“Naqd (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi
media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun
bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun media
tersebut.” (Abdullah bin Sulaiman al-Mani’, Buhuts fi
al-Iqtishad al-Islami, Mekah: al-Maktab al-Islami,
1996, h. 178)
¯ :
)­
:
(23 :­ 1999
“Naqd adalah sesuatu yang dijadikan harga (tsaman) oleh
masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak
maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga
keuangan pemegang otoritas.” (Muhammad Rawas Qal’ah
Ji, al-Mu’amalat al-Maliyah al-Mu’ashirah fi Dhau’ al-
Fiqh wa al-Syari’ah, Beirut: Dar al-Nafa’is, 1999, h. 23)
d. Dari definisi tentang uang di atas dapat dipahami bahwa
sesuatu, baik emas, perak maupun lainnya termasuk kertas,
dipandang atau berstatus sebagai uang hanyalah jika
masyarakat menerimanya sebagai uang (alat atau media
pertukaran) dan – berdasarkan pendapat Muhammad Rawas
Qal’ah Ji – diterbitkan atau ditetapkan oleh lembaga
keuangan pemegang otoritas. Dengan kata lain, dasar status
sesuatu dinyatakan sebagai uang adalah adat (kebiasaan
atau perlakuan masyarakat).
e. Saat ini, masyarakat dunia tidak lagi memperlakukan emas
atau perak sebagai uang, tetapi memperlakukannya sebagai
barang (sil’ah). Demikian juga, Ibnu Taymiyah dan Ibnu
al-Qayyim menegaskan bahwa jika emas atau perak tidak
lagi difungsikan sebagai uang, misalnya telah dijadikan
perhiasan, maka emas atau perak tersebut berstatus sama
dengan barang (sil’ah).
f. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memper-
hatikan qaidah ushul al-fiqh dan qaidah fiqh sebagaimana
dikemukakan pada bagian mengingat angka 3, maka saat
ini syarat-syarat atau ketentuan hukum dalam pertukaran

11. 76 Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai 11
emas dan perak yang ditetapkan oleh hadis Nabi
sebagaimana disebutkan pada huruf a tidak berlaku lagi
dalam pertukaran emas dengan uang yang berlaku saat ini.
3. Surat dari Bank Mega Syariah No. 001/BMS/DPS/I/10 tanggal
5 Januari 2010 perihal Permohonan Fatwa Murabahah Emas.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : FATWA JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI
Pertama : Hukum
Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli
biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah,
ja’iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi
(uang).
Kedua Batasan dan Ketentuan
1. Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama
jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanja-
ngan waktu setelah jatuh tempo.
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai
boleh dijadikan jaminan (rahn).
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana
dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan
atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan
perpindahan kepemilikan.
Ketiga : Ketentuan Penutup
Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana
mestinya.
Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 20 Jumadil Akhir1431 H
03 Juni 2010 M
DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua, Sekretaris,
DR. K.H. M.A. SAHAL MAHFUDH DRS. HM. ICHWAN SAM