SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 16
Baixar para ler offline
1 
PERBANDINGAN 
PERMENPAN – PERMENDAGRI MENGENAI ANALISIS JABATAN1 
Antun Nastri Sidik 
Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara 
Deputi Kajian Administrasi Negara 
Lembaga Administrasi Negara 
Jl. Veteran 10, Jakarta 10110, Indonesia, E-mail nastri_sidik@yahoo.com 
Pendahuluan 
Penataan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu program yang ingin diwujudkan dalam Reformasi Birokrasi. Program ini bertujuan meningkatkan evektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh K/L dan Pemda. 
Salah satu permasalahan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan adalah masih terdapatnya tumpang tindih, tidak harmonis bahkan saling bertentangan. Hal ini terjadi tidak hanya terkait dengan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berbeda bahkan ada peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang sama juga menghadapi permasalahan tersebut. Perbedaan penafsiran atau disharmoni peraturan perundang-undangan akan mengakibatkan munculnya permasalahan di dalam implementasinya. Ada 6 (enam) faktor yang menyebabkan disharmoni sebagai berikut2 
a. Pembentukan dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan sering dalam kurun waktu yang berbeda; 
b. Pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan berganti-ganti baik karena dibatasi oleh masa jabatan, alih tugas atau penggantian; 
c. Pendekatan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lebih kuat dibanding pendekatan sistem; 
1 Disampaikan oleh Penulis dalam FGD Kajian Sinkronisasi Peraturan Menteri PAN dan RB dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Tanggal 2 Juni 2014, di Kementerian PAN dan RB. 
2 AA. Oka Mahendra, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, http://www.djpp.depkumham.go.id/htn- dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html diakses tanggal 7 Desember 2012.
d. Lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan peraturan perundang- undangan yang melibatkan berbagai instansi dan disiplin hukum; 
e. Akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan masih terbatas; 
f. Belum mantapnya cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. 
Disharmoni peraturan perundang-undangan mengakibatkan : terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya; timbulnya ketidakpastian hukum; peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien, dan disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur. Oleh karena itu kegiatan penataan peraturan perundang-undangan ini merupakan suatu komponen penting dari reformasi birokrasi.3 
Berkenan dengan hal tersebut perlu dilakukan identifikasi dan inventariasi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan khusus peraturan perundangan kebijakan termasuk pada level peraturanan Menteri, temasuk peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & RB dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. 
Pemilihan kedua kementerian terebut berdasarkan pada peran dan tanggung jawab yang besar terhadap penyelenggara aparatur pemerintahan dalam menyiapkan berbagai instrument kebijakan peraturan perundang-undangan pemerintahan baik pusat maupun daerah. 
Adanya subtansi yang sama yang ditetapkan oleh kedua Kementerian yang berbeda mengakibatkan kebingunan pada instansi pemerintah khususnya pada pemerintahan daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan identifikasi dan inventrisasi terhadap peraturan perundangan pada level kementeriaan agar dapat dilakukan harmonisasi ataupun sinkronisi terhadap peraturan perundang-undangan yang memiliki subtansi yang sama. 
3 ibid
3 
Perbandingan Pedoman Analisis Jabatan 
Mengenai analisis jabatan, Kementerian PAN dan RB mengeluarkan Permenpan dan RB No. 33 Tahun 2011 Tentang Pedoman Analisis Jabatan. Sedangkan Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri No 35 Tahun 2012 Tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah. Permasalahan yang kemudian muncul adalah, antara kedua peraturan menteri tersebut tersebut terdapat perbedaan. Perbedaan paling krusial antara permenpan dan permendagri adalah mengenai format informasi jabatan yang dihasilkan dari kegiatan Analisis Jabatan. 
Pada Permenpan dan RB No. 33 Tahun 2011 Tentang Pedoman Analisis Jabatan, format informasi jabatan dari hasil analisis jabatan meliputi uraian sebagai berikut : 
1. Identitas Jabatan 
a. Nama jabatan 
b. Unit kerja 
2. Kedudukan jabatan dalam struktur organisasi 
3. Ikhtisar jabatan (fungsi tujuan pokok jabatan) 
4. Rincian tugas 
a. Tugas pokok 
1) Uraian 
2) Kewenangan 
3) Indikator prestasi 
b. Tugas tambahan 
c. Tugas lain 
d. Tugas berkala 
5. Hubungan kerja 
a. Dengan Jabatan lebih tinggi 
b. Dengan jabatan setara 
c. Dengan jabatan lebih rendah 
6. Tanggung jawab jabatan 
a. Penerimaan pengawasan 
b. Pemberian pengawasan 
c. Administrasi 
d. Alat/mesin/bahan
e. Rahasia 
7. Lingkungan kerja 
a. Akibat jika terjadi kecelakaan 
b. Gangguan kesehatan yang mungkin timbul 
c. Kegiatan pejabat 
d. Tempat kerja 
e. Kondisi lingkungan 
f. Alat keselamatan kerja 
8. Persyaratan jabatan 
a. Pendidikan minimal 
b. Pelatihan minimal 
c. Pengalaman minimal 
d. Persyaratan fisik 
e. Persyaratan jenis kelamin 
f. Persyaratan usia 
g. Persyaratan kompetensi 
Sedangkan pada Permendagri No 35 Tahun 2012 Tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, format informasi jabatan dari hasil analisis jabatan meliputi uraian sebagai berikut : 
1. Identitas pemangku jabatan 
a. Kode jabatan 
b. Nama jabatan 
c. Unit kerja 
2. Ringkasan tugas jabatan 
3. Rincian tugas jabatan 
4. Wewenang 
5. Tanggung jawab 
6. Hasil kerja 
7. Bahan kerja 
8. Perangkat kerja 
9. Hubungan jabatan 
10. Keadaan tempat kerja
5 
11. Upaya fisik 
12. Kemungkinan resiko bahaya 
13. Syarat jabatan 
a. Pangkat 
b. Pengetahuan 
c. Keterampilan 
d. Pendidikan formal 
e. Diklat/kursus 
f. Pengalaman kerja 
g. Bakat kerja 
h. Temperamen kerja 
i. Minat kerja 
j. Kondisi fisik 
Secara lebih lengkap, perbandingan antara Permenpan dan RB dengan Permendagri dalam hal pengaturan mengenai pelaksanaan Analisis Jabatan, dapat dilihat dalam tabel berikut. 
Tabel Perbandingan Permenpan – Permendagri Mengenai Analisis Jabatan 
NO 
JUDUL 
PERMENPAN NO 33 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN 
PERMENDAGRI NO 35 TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH 
A. 
KONSIDERAN 
1. 
Menimbang : 
a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, dan pengawasan yang berbasis kompetensi dan kinerja diperlukan analisis jabatan; 
b. bahwa keputusan menteri pendayagunaan aparatur negera Nomor: 
a. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian, serta program pendidikan dan pelatihan yang berbasis pada kinerja dibutuhkan analisis jabatan pada setiap satuan organisasi untuk mewujudkan pegawai negeri sipil yang berdayaguna dan
NO 
JUDUL 
PERMENPAN NO 33 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN 
PERMENDAGRI NO 35 TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH 
KEP/61/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan saat ini 
c. bahwa berdasarkare huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan pedoman analisis jabatan dengan peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi 
berhasil guna; 
b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. 
2. 
Mengingat : 
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
7 
NO 
JUDUL 
PERMENPAN NO 33 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN 
PERMENDAGRI NO 35 TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah 
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
NO 
JUDUL 
PERMENPAN NO 33 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN 
PERMENDAGRI NO 35 TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194); 
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P/2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009- 2014; 
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi; 
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135). 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
9 
NO 
JUDUL 
PERMENPAN NO 33 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN 
PERMENDAGRI NO 35 TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH 
Nomor 317); 
B 
PENGERTIAN ISTILAH 
BAB II KONSEP DASAR 
Bagian A. Pengertian 
1. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi, tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas. 
2. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara. 
3. Uraian Jabatan adalah uraian tentang informasi dan karakteristik jabatan, seperti nama jabatan, kode jabatan, letak jabatan,ikhtisar jabatan, uraian tugas, hasil kerja, bahan kerja, peralatan kerja, tanggung jawab jabatan, wewenang jabatan, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, dan syarat jabatan. Uraian jabatan diartikan pula sebagai gambaran tentang hal-hal yang berkaitan dengan jabatan yang meliputi rincian tugas, hasil kerja, bahan kerja, peralatan kerja, 
BAB I KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara. 
2. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan. 
3. Ringkasan Tugas Jabatan merupakan ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan yang ada dan disusun dalam 1 (satu) kalimat. Ringkasan tugas Jabatan dirumuskan dari tugas yang paling inti atau paling esensi dalam jabatan yang bersangkutan. 
4. Rincian Tugas Jabatan adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan Pemangku Jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi pelaksanaan tugas tertentu. Setiap jabatan berisi sekelompok tugas yang berisi antara 5 (lima) sampai 12 (dua belas) tugas dan setiap tugas diuraikan dengan jelas dalam rincian
NO 
JUDUL 
PERMENPAN NO 33 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN 
PERMENDAGRI NO 35 TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH 
tanggung jawab, wewenang, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, upaya fisik, dan kemungkinan resiko bahaya, dan persyaratan jabatan. 
4. Syarat jabatan adalah syarat yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh seseorang untuk menduduki suatu jabatan. Syarat jabatan merupakan tuntutan kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan keahlian atau keterampilan kerja yang diidentifikasi dari pemilikan pengetahuan kerja, pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, dan kemampuan dari aspek psikologis dan kekuatan fisik. Syarat jabatan diartikan pula sebagai kualifikasi yang harus dipenuhi untuk menduduki suatu jabatan, seperti pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, pengetahuan kerja, keterampilan kerja, serta syarat psikologi. 
5. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan 
tugas, gambaran tentang apa yang dikerjakan, mengapa harus dikerjakan, dan bagaimana cara mengerjakannya. 
5. Pangkat menunjukkan tingkat kedudukan seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian. 
6. Syarat jabatan adalah syarat yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh seseorang untuk menduduki suatu jabatan dan merupakan tuntutan kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan keahlian atau keterampilan kerja yang diidentifikasi dari pemilikan pengetahuan kerja, pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, dan kemampuan dari aspek psikologis dan kekuatan fisik. 
7. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan dan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja. 
8. Uraian Jabatan adalah
11 
NO 
JUDUL 
PERMENPAN NO 33 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN 
PERMENDAGRI NO 35 TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH 
menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja. 
6. Formasi jabatan adalah jumlah dan susunan jabatan dalam suatu unit kerja menurut jenis dan peringkat yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja yang bersangkutan secara efektif dan efisien. Formasi jabatan disebut juga sebagai jumlah dan susunan jabatan karier yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. 
uraian tentang informasi dan karakteristik jabatan, seperti nama jabatan, kode jabatan, unit kerja, ringkasan tugas jabatan, hasil kerja, bahan kerja, perangkat/ alat kerja, tanggung jawab, wewenang, rincian tugas, nama jabatan dibawahnya, korelasi jabatan, keadaan tempat kerja, prestasi kerja, upaya fisik, resiko bahaya, dan syarat jabatan. 
9. Evaluasi jabatan (job evaluation) adalah sebuah analisa untuk membuat estimasi nilai (pembobotan) dari sebuah pekerjaan; tugas-tugas dikonversikan ke nilai (poin). 
C 
MAKSUD DAN TUJUAN 
Maksud 
BAB I PENDAHULUAN 
Bagian B. 
Maksud disusunnya pedoman analisis jabatan adalah untuk menyediakan pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis jabatan untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, serta pengawasan dan akuntabilitas. 
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN 
Pasal 2 
(1) Analisis Jabatan digunakan sebagai panduan bagi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dalam rangka penataan kelembagaan, kepegawaian, perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan. 
(2) Analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan
NO 
JUDUL 
PERMENPAN NO 33 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN 
PERMENDAGRI NO 35 TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH 
informasi jabatan. 
(3) Informasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui proses, metode dan teknik pengumpulan dan pengolahan data jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. 
Tujuan 
Tujuannya adalah : 
1. Untuk membantu dan memudahkan instansi pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan analisis jabatan dengan format-format data serta langkah yang akan dilakukan termasuk dalam perumusan hasil analisis jabatan untuk penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, serta pengawasan dan akuntabilitas; 
2. Untuk membantu instansi pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan penataan kepegawaian yang sekaligus memberikan umpan balik bagi penyempurnaan organisasi, tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas 
Pasal 3 
Tujuan analisis jabatan untuk penyusunan kebijakan program: 
a. Pembinaan dan penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan; 
b. Perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan; dan 
c. Evaluasi kebijakan program pembinaan dan penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan. 
D. 
RUANG LINGKUP ISI PERATURAN 
BAB I PENDAHULUAN 
A. Latarbelakang 
B. Maksud dan Tujuan 
BAB I KETENTUAN UMUM 
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN 
BAB III TIM ANALISIS JABATAN
13 
NO 
JUDUL 
PERMENPAN NO 33 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN 
PERMENDAGRI NO 35 TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH 
C. Ruang Lingkup 
BAB II KONSEP DASAR 
A. Pengertian 
B. Aspek yang Dianalisis 
C. Data dan Sumber Data 
1. Data yang diperlukan 
2. Sumber data 
D. Materi Analisis Jabatan 
E. Hasil Analisis Jabatan 
1. Rumusan Jabatan untuk setiap unit kerja (struktural dan fungsional) 
2. Uraian Jabatan (struktural dan fungsional) 
3. Peta Jabatan 
BAB III TAHAPAN PELAKSANAAN 
A. Persiapan 
1. Pembentukan Tim Analisis 
2. Pemberitahuan kepada pimpinan unit 
B. Pelaksanaan Lapangan 
1. Pengumpulan data (teknik) 
2. Pengolahan data 
3. Verifikasi data 
4. Penyempurnaan hasil olahan 
C. Penetapan Hasil 
1. Presentasi hasil 
2. Pengesahan hasil 
BAB IV FORMAT HASIL 
A. Rumusan Nomenklatur Jabatan 
B. Peta Jabatan 
C. Uraian Jabatan 
1. Nama jabatan 
2. Ringkasan tugas (ikhtisar) 
3. Hasil kerja 
Pengorganisasian Tim di tingkat : 
A. Kementerian Dalam Negeri 
B. Provinsi 
C. Kabupaten/Kota 
BAB IV PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN 
A. Persiapan 
B. Pengumpulan Data Jabatan 
C. Pengolahan data jabatan 
D. Verifikasi Jabatan 
E. Penyempurnaan 
F. Penetapan hasil analisis jabatan 
BAB V HASIL ANALISIS JABATAN 
A. Uraian Jabatan 
1. Identitas Jabatan 
2. Ringkasan Tugas Jabatan 
3. Wewenang 
4. Tanggung jawab 
5. Hasil Kerja 
6. Bahan kerja 
7. Perangkat kerja 
8. Hubungan jabatan 
9. Keadaan tempat kerja 
10. Upaya fisik 
11. Syarat jabatan 
B. Peta Jabatan 
C. Hasil analisis jabatan digunakan untuk pembinaan dan penataan 
1. Kelembagaan 
a. Penyusunan organisasi dan unit- unitnya 
b. Pengembangan organisasi 
c. Perampingan organisasi 
d. Penggabungan unit- unit organisasi 
2. Kepegawaian
NO 
JUDUL 
PERMENPAN NO 33 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN 
PERMENDAGRI NO 35 TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH 
4. Bahan kerja 
5. Peralatan kerja 
6. Rincian tugas 
7. Keadaan tempat kerja 
8. Upaya fisik 
9. Resiko bahaya 
10. Syarat jabatan 
D. Rekomendasi 
BAB V PENUTUP 
a. Perencanaan kebutuhan pegawai 
b. Rekrutmen, seleksi dan penempatan 
c. Pengembangan karir 
d. Mutasi 
e. kesejahteraan 
3. Ketatalaksanaan 
a. Tata kerja 
b. Standarisasi 
c. Sistem kerja 
4. Perencanaan kebutuhan diklat 
BAB VI PEMAPARAN HASIL ANALISIS JABATAN 
BAB VIII PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN 
BAB VIII EVALUASI JABATAN 
BAB IX LAPORAN HASIL ANALISIS JABATAN 
BAB X PENDANAAN 
BAB XI KETENTUAN PENEUTUP 
E. 
HASIL ANALISIS JABATAN 
BAB IV FORMAT HASIL 
A. Rumusan Nomenklatur Jabatan 
B. Peta Jabatan 
C. Uraian Jabatan 
1. Nama jabatan 
2. Ringkasan tugas (ikhtisar) 
3. Hasil kerja 
4. Bahan kerja 
5. Peralatan kerja 
6. Rincian tugas 
7. Keadaan tempat kerja 
8. Upaya fisik 
9. Resiko bahaya 
10. Syarat jabatan 
D. Rekomendasi 
BAB V HASIL ANALISIS JABATAN 
A. Uraian Jabatan 
1. Identitas Jabatan 
2. Ringkasan Tugas Jabatan 
3. Rincian tugas jabatan 
4. Hasil Kerja 
5. Bahan kerja 
6. Perangkat kerja 
7. Pelaksanaan kerja 
a. Wewenang 
b. Tanggung jawab 
8. Hubungan jabatan 
9. Keadaan tempat kerja 
10. Upaya fisik 
11. Kemungkinan resiko bahaya 
12. Syarat jabatan
15 
NO 
JUDUL 
PERMENPAN NO 33 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN 
PERMENDAGRI NO 35 TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH 
B. Peta Jabatan 
F. 
FORM ANALISIS JABATAN 
9. Identitas Jabatan 
c. Nama jabatan 
d. Unit kerja 
10. Kedudukan jabatan dalam struktur organisasi 
11. Ikhtisar jabatan (fungsi tujuan pokok jabatan) 
12. Rincian tugas 
e. Tugas pokok 
1) Uraian 
2) Kewenangan 
3) Indikator prestasi 
f. Tugas tambahan 
g. Tugas lain 
h. Tugas berkala 
13. Hubungan kerja 
d. Dengan Jabatan lebih tinggi 
e. Dengan jabatan setara 
f. Dengan jabatan lebih rendah 
14. Tanggung jawab jabatan 
f. Penerimaan pengawasan 
g. Pemberian pengawasan 
h. Administrasi 
i. Alat/mesin/bahan 
j. rahasia 
15. Lingkungan kerja 
g. Akibat jika terjadi kecelakaan 
h. Gangguan kesehatan yang mungkin timbul 
i. Kegiatan pejabat 
j. Tempat kerja 
k. Kondisi lingkungan 
l. Alat keselamatan kerja 
16. Persyaratan jabatan 
h. Pendidikan minimal 
14. Identitas pemangku jabatan 
d. Kode jabatan 
e. Nama jabatan 
f. Unit kerja 
15. Ringkasan tugas jabatan 
16. Rincian tugas jabatan 
17. Wewenang 
18. Tanggung jawab 
19. Hasil kerja 
20. Bahan kerja 
21. Perangkat kerja 
22. Hubungan jabatan 
23. Keadaan tempat kerja 
24. Upaya fisik 
25. Keungkinan resiko bahaya 
26. Syarat jabatan 
k. Pangkat 
l. Pengetahuan 
m. Keterampilan 
n. Pendidikan formal 
o. Diklat/kursus 
p. Pengalaman kerja 
q. Bakat kerja 
r. Temperamen kerja 
s. Minat kerja 
t. Kondisi fisik
NO 
JUDUL 
PERMENPAN NO 33 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN 
PERMENDAGRI NO 35 TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH 
i. Pelatihan minimal 
j. Pengalaman minimal 
k. Persyaratan fisik 
l. Persyaratan jenis kelamin 
m. Persyaratan usia 
n. Persyaratan kompetensi 
Penutup 
Apabila ditinjau secara akademik, perbedaan substansi informasi jabatan tersebut sebenarnya bukan merupakan permasalahan, karena semakin lengkap informasi yang diperoleh umumnya dianggap semakin baik hasil yang dicapai. Bahkan apabila ditinjau dari analisis jabatan yang biasa dilakukan pada perusahaan swasta, informasi yang diuraikan sudah termasuk cukup banyak dan lengkap. Namun apabila ditinjau dari sisi peraturan, maka adanya perbedaan substansi yang diminta oleh kedua instansi tersebut dapat menjadi masalah tersendiri. Hal ini dikarenakan hasil dari analisis jabatan akan menjadi dokumen organisasi yang pada tahap selanjutnya akan menjadi dokumen yang dipersyaratkan bagi setiap kementerian/lembaga ketika mengajukan permintaan tambahan pegawai atau melakukan rekrutmen pegawai dalam jabatan tertentu.

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Peraturan presiden no_106_tahun_2007[1]
Peraturan presiden no_106_tahun_2007[1]Peraturan presiden no_106_tahun_2007[1]
Peraturan presiden no_106_tahun_2007[1]DONALD VERNANDO RARUNG
 
Paparan deputi wasdal bkn pp 94 2021 disiplin
Paparan deputi wasdal bkn pp 94 2021 disiplin Paparan deputi wasdal bkn pp 94 2021 disiplin
Paparan deputi wasdal bkn pp 94 2021 disiplin KutsiyatinMSi
 
Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2010
Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2010Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2010
Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2010Billy Buhaiba
 
Lakip 2012 pa muara labuh
Lakip 2012 pa muara labuhLakip 2012 pa muara labuh
Lakip 2012 pa muara labuhpamuaralabuh
 
Revitalisasi proses desentralisasi
Revitalisasi proses desentralisasiRevitalisasi proses desentralisasi
Revitalisasi proses desentralisasiEfry Ghani
 
Permenpan2008 021
Permenpan2008 021Permenpan2008 021
Permenpan2008 021superbyanz
 
Perka bkn nomor 1 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan peratur
Perka bkn nomor 1 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan peraturPerka bkn nomor 1 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan peratur
Perka bkn nomor 1 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan peraturMuhaiat
 
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...Yudhi Aldriand
 
Perka bkn-nomor-35-tahun-2011-pedoman-penyusunan-pola-karier-pegawai-negeri-s...
Perka bkn-nomor-35-tahun-2011-pedoman-penyusunan-pola-karier-pegawai-negeri-s...Perka bkn-nomor-35-tahun-2011-pedoman-penyusunan-pola-karier-pegawai-negeri-s...
Perka bkn-nomor-35-tahun-2011-pedoman-penyusunan-pola-karier-pegawai-negeri-s...Gus Priyono Koes
 
Arah pengembangan sistem administrasi negara kesatuan republik indonesia
Arah pengembangan sistem administrasi negara kesatuan republik indonesiaArah pengembangan sistem administrasi negara kesatuan republik indonesia
Arah pengembangan sistem administrasi negara kesatuan republik indonesiaSiti Sahati
 
Tata Kelolah Pemerintahan (Studi Kasus : Kabupaten Solok )
Tata Kelolah Pemerintahan (Studi Kasus : Kabupaten Solok ) Tata Kelolah Pemerintahan (Studi Kasus : Kabupaten Solok )
Tata Kelolah Pemerintahan (Studi Kasus : Kabupaten Solok ) Indra Yu
 
SPM kesehatan
SPM kesehatanSPM kesehatan
SPM kesehatanSantiwimu
 
POKOK BAHASAN RPPD
POKOK BAHASAN RPPDPOKOK BAHASAN RPPD
POKOK BAHASAN RPPDSantiwimu
 

Mais procurados (15)

Peraturan presiden no_106_tahun_2007[1]
Peraturan presiden no_106_tahun_2007[1]Peraturan presiden no_106_tahun_2007[1]
Peraturan presiden no_106_tahun_2007[1]
 
Kma no. 8 2016
Kma no. 8 2016Kma no. 8 2016
Kma no. 8 2016
 
Paparan deputi wasdal bkn pp 94 2021 disiplin
Paparan deputi wasdal bkn pp 94 2021 disiplin Paparan deputi wasdal bkn pp 94 2021 disiplin
Paparan deputi wasdal bkn pp 94 2021 disiplin
 
Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2010
Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2010Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2010
Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2010
 
Lakip 2012 pa muara labuh
Lakip 2012 pa muara labuhLakip 2012 pa muara labuh
Lakip 2012 pa muara labuh
 
Revitalisasi proses desentralisasi
Revitalisasi proses desentralisasiRevitalisasi proses desentralisasi
Revitalisasi proses desentralisasi
 
Permenpan2008 021
Permenpan2008 021Permenpan2008 021
Permenpan2008 021
 
Kebijakan SDMA Latsar
Kebijakan SDMA LatsarKebijakan SDMA Latsar
Kebijakan SDMA Latsar
 
Perka bkn nomor 1 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan peratur
Perka bkn nomor 1 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan peraturPerka bkn nomor 1 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan peratur
Perka bkn nomor 1 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan peratur
 
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...
 
Perka bkn-nomor-35-tahun-2011-pedoman-penyusunan-pola-karier-pegawai-negeri-s...
Perka bkn-nomor-35-tahun-2011-pedoman-penyusunan-pola-karier-pegawai-negeri-s...Perka bkn-nomor-35-tahun-2011-pedoman-penyusunan-pola-karier-pegawai-negeri-s...
Perka bkn-nomor-35-tahun-2011-pedoman-penyusunan-pola-karier-pegawai-negeri-s...
 
Arah pengembangan sistem administrasi negara kesatuan republik indonesia
Arah pengembangan sistem administrasi negara kesatuan republik indonesiaArah pengembangan sistem administrasi negara kesatuan republik indonesia
Arah pengembangan sistem administrasi negara kesatuan republik indonesia
 
Tata Kelolah Pemerintahan (Studi Kasus : Kabupaten Solok )
Tata Kelolah Pemerintahan (Studi Kasus : Kabupaten Solok ) Tata Kelolah Pemerintahan (Studi Kasus : Kabupaten Solok )
Tata Kelolah Pemerintahan (Studi Kasus : Kabupaten Solok )
 
SPM kesehatan
SPM kesehatanSPM kesehatan
SPM kesehatan
 
POKOK BAHASAN RPPD
POKOK BAHASAN RPPDPOKOK BAHASAN RPPD
POKOK BAHASAN RPPD
 

Semelhante a Perbandingan (antun nasri sidik 2014)

Permenpan2013 045 angka kredit analis
Permenpan2013 045 angka kredit analisPermenpan2013 045 angka kredit analis
Permenpan2013 045 angka kredit analisWinarto Winartoap
 
permenpan 45 tahun 2013 tentang jabatan fungsional analis kebijakan dan angka...
permenpan 45 tahun 2013 tentang jabatan fungsional analis kebijakan dan angka...permenpan 45 tahun 2013 tentang jabatan fungsional analis kebijakan dan angka...
permenpan 45 tahun 2013 tentang jabatan fungsional analis kebijakan dan angka...Ridho Fitrah Hyzkia
 
Permenpan no.45 tahun 2013 jfak
Permenpan no.45 tahun 2013 jfakPermenpan no.45 tahun 2013 jfak
Permenpan no.45 tahun 2013 jfaktaufikoke
 
Peraturan bupati nomor 98 tentang evaluasi jabatan
Peraturan bupati nomor 98 tentang evaluasi jabatanPeraturan bupati nomor 98 tentang evaluasi jabatan
Peraturan bupati nomor 98 tentang evaluasi jabatanzudan nur rohman
 
PERMENPAN NO 41 TAHUN 2018. jabatan pelaksana (1).pdf
PERMENPAN NO 41 TAHUN 2018. jabatan pelaksana (1).pdfPERMENPAN NO 41 TAHUN 2018. jabatan pelaksana (1).pdf
PERMENPAN NO 41 TAHUN 2018. jabatan pelaksana (1).pdfSimpegBKDDIY
 
SOP Pelajaran tambahan.docx
SOP Pelajaran tambahan.docxSOP Pelajaran tambahan.docx
SOP Pelajaran tambahan.docxSriSupraba
 
Permenpan no 30 tahun 2018
Permenpan no 30 tahun 2018 Permenpan no 30 tahun 2018
Permenpan no 30 tahun 2018 Hairi Mtp
 
Perka bkn-nomor-12-tahun-2011-pedoman-pelaksanaan-analisis-jabatan
Perka bkn-nomor-12-tahun-2011-pedoman-pelaksanaan-analisis-jabatanPerka bkn-nomor-12-tahun-2011-pedoman-pelaksanaan-analisis-jabatan
Perka bkn-nomor-12-tahun-2011-pedoman-pelaksanaan-analisis-jabatanAgus Suman
 
Perka bkn-nomor-12-tahun-2011-pedoman-pelaksanaan-analisis-jabatan
Perka bkn-nomor-12-tahun-2011-pedoman-pelaksanaan-analisis-jabatanPerka bkn-nomor-12-tahun-2011-pedoman-pelaksanaan-analisis-jabatan
Perka bkn-nomor-12-tahun-2011-pedoman-pelaksanaan-analisis-jabatanendicpah
 
Implementasi PP No. 6 tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pe...
Implementasi PP No. 6 tahun 2008 Tentang Pedoman  Evaluasi Penyelenggaraan Pe...Implementasi PP No. 6 tahun 2008 Tentang Pedoman  Evaluasi Penyelenggaraan Pe...
Implementasi PP No. 6 tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pe...Heru Fernandez
 
perbersama kepala lan dan bkn tentang ketentuan pelaksanaan permenpan 45 2013
perbersama kepala lan dan bkn tentang ketentuan pelaksanaan permenpan 45 2013perbersama kepala lan dan bkn tentang ketentuan pelaksanaan permenpan 45 2013
perbersama kepala lan dan bkn tentang ketentuan pelaksanaan permenpan 45 2013Ridho Fitrah Hyzkia
 
8. permenpan nomor 40 tahun 2012
8. permenpan nomor  40 tahun 20128. permenpan nomor  40 tahun 2012
8. permenpan nomor 40 tahun 2012KutsiyatinMSi
 
Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011
Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011
Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011Bayu Wahyudi
 
Permenpan2012 035 sop
Permenpan2012 035 sopPermenpan2012 035 sop
Permenpan2012 035 sopcipto1919
 
Permenpan nomor 35 tahun 2012
Permenpan nomor 35 tahun 2012Permenpan nomor 35 tahun 2012
Permenpan nomor 35 tahun 2012KutsiyatinMSi
 
Permendagri no. 35 tahun 2012 tentang analisis jabatan
Permendagri no. 35 tahun 2012 tentang analisis jabatanPermendagri no. 35 tahun 2012 tentang analisis jabatan
Permendagri no. 35 tahun 2012 tentang analisis jabatanTresna Juhanda
 

Semelhante a Perbandingan (antun nasri sidik 2014) (20)

Permenpan2013 045 angka kredit analis
Permenpan2013 045 angka kredit analisPermenpan2013 045 angka kredit analis
Permenpan2013 045 angka kredit analis
 
permenpan 45 tahun 2013 tentang jabatan fungsional analis kebijakan dan angka...
permenpan 45 tahun 2013 tentang jabatan fungsional analis kebijakan dan angka...permenpan 45 tahun 2013 tentang jabatan fungsional analis kebijakan dan angka...
permenpan 45 tahun 2013 tentang jabatan fungsional analis kebijakan dan angka...
 
Permenpan no.45 tahun 2013 jfak
Permenpan no.45 tahun 2013 jfakPermenpan no.45 tahun 2013 jfak
Permenpan no.45 tahun 2013 jfak
 
Peraturan bupati nomor 98 tentang evaluasi jabatan
Peraturan bupati nomor 98 tentang evaluasi jabatanPeraturan bupati nomor 98 tentang evaluasi jabatan
Peraturan bupati nomor 98 tentang evaluasi jabatan
 
PERMENPAN NO 41 TAHUN 2018. jabatan pelaksana (1).pdf
PERMENPAN NO 41 TAHUN 2018. jabatan pelaksana (1).pdfPERMENPAN NO 41 TAHUN 2018. jabatan pelaksana (1).pdf
PERMENPAN NO 41 TAHUN 2018. jabatan pelaksana (1).pdf
 
SOP Pelajaran tambahan.docx
SOP Pelajaran tambahan.docxSOP Pelajaran tambahan.docx
SOP Pelajaran tambahan.docx
 
Permenpan no 30 tahun 2018
Permenpan no 30 tahun 2018 Permenpan no 30 tahun 2018
Permenpan no 30 tahun 2018
 
Perka bkn-nomor-12-tahun-2011-pedoman-pelaksanaan-analisis-jabatan
Perka bkn-nomor-12-tahun-2011-pedoman-pelaksanaan-analisis-jabatanPerka bkn-nomor-12-tahun-2011-pedoman-pelaksanaan-analisis-jabatan
Perka bkn-nomor-12-tahun-2011-pedoman-pelaksanaan-analisis-jabatan
 
Perka bkn-nomor-12-tahun-2011-pedoman-pelaksanaan-analisis-jabatan
Perka bkn-nomor-12-tahun-2011-pedoman-pelaksanaan-analisis-jabatanPerka bkn-nomor-12-tahun-2011-pedoman-pelaksanaan-analisis-jabatan
Perka bkn-nomor-12-tahun-2011-pedoman-pelaksanaan-analisis-jabatan
 
Implementasi PP No. 6 tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pe...
Implementasi PP No. 6 tahun 2008 Tentang Pedoman  Evaluasi Penyelenggaraan Pe...Implementasi PP No. 6 tahun 2008 Tentang Pedoman  Evaluasi Penyelenggaraan Pe...
Implementasi PP No. 6 tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pe...
 
perbersama kepala lan dan bkn tentang ketentuan pelaksanaan permenpan 45 2013
perbersama kepala lan dan bkn tentang ketentuan pelaksanaan permenpan 45 2013perbersama kepala lan dan bkn tentang ketentuan pelaksanaan permenpan 45 2013
perbersama kepala lan dan bkn tentang ketentuan pelaksanaan permenpan 45 2013
 
8. permenpan nomor 40 tahun 2012
8. permenpan nomor  40 tahun 20128. permenpan nomor  40 tahun 2012
8. permenpan nomor 40 tahun 2012
 
Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011
Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011
Tupoksi BKD Kab. Trenggalek - Perbup Trenggalek No. 108 Tahun 2011
 
Permenpan2012 035 sop
Permenpan2012 035 sopPermenpan2012 035 sop
Permenpan2012 035 sop
 
Permenpan nomor 35 tahun 2012
Permenpan nomor 35 tahun 2012Permenpan nomor 35 tahun 2012
Permenpan nomor 35 tahun 2012
 
Rancanga yuyun matriks
Rancanga yuyun matriksRancanga yuyun matriks
Rancanga yuyun matriks
 
E-Aparatur
E-AparaturE-Aparatur
E-Aparatur
 
Permenpan2008 220
Permenpan2008 220Permenpan2008 220
Permenpan2008 220
 
Permendagri no. 35 tahun 2012 tentang analisis jabatan
Permendagri no. 35 tahun 2012 tentang analisis jabatanPermendagri no. 35 tahun 2012 tentang analisis jabatan
Permendagri no. 35 tahun 2012 tentang analisis jabatan
 
Akronim kemenag
Akronim kemenagAkronim kemenag
Akronim kemenag
 

Mais de Researcher Syndicate68

Samiaji pengukuran dan evaluasi kinerja manajemen pns di daerah studi kasus ...
Samiaji pengukuran dan evaluasi kinerja manajemen pns di daerah  studi kasus ...Samiaji pengukuran dan evaluasi kinerja manajemen pns di daerah  studi kasus ...
Samiaji pengukuran dan evaluasi kinerja manajemen pns di daerah studi kasus ...Researcher Syndicate68
 
Menata ulang kabinet 2014 2019 ichwan- 2014_
Menata ulang kabinet 2014 2019  ichwan- 2014_Menata ulang kabinet 2014 2019  ichwan- 2014_
Menata ulang kabinet 2014 2019 ichwan- 2014_Researcher Syndicate68
 
Organizational culture change in the decentralization practice boyolali budi...
Organizational culture change in the decentralization practice boyolali  budi...Organizational culture change in the decentralization practice boyolali  budi...
Organizational culture change in the decentralization practice boyolali budi...Researcher Syndicate68
 
Penataan opd berdasar pp 41 2007 di kabupaten muara enim dan kabupaten kaiman...
Penataan opd berdasar pp 41 2007 di kabupaten muara enim dan kabupaten kaiman...Penataan opd berdasar pp 41 2007 di kabupaten muara enim dan kabupaten kaiman...
Penataan opd berdasar pp 41 2007 di kabupaten muara enim dan kabupaten kaiman...Researcher Syndicate68
 
Pnpm tackle inequality problem in indonesian development budiarjo
Pnpm tackle inequality problem in indonesian development  budiarjo Pnpm tackle inequality problem in indonesian development  budiarjo
Pnpm tackle inequality problem in indonesian development budiarjo Researcher Syndicate68
 
Wisber inovasi pengembangan kapasitas sdm
Wisber inovasi pengembangan kapasitas sdmWisber inovasi pengembangan kapasitas sdm
Wisber inovasi pengembangan kapasitas sdmResearcher Syndicate68
 
Pelayanan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah dinamika dan probl...
Pelayanan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah  dinamika dan probl...Pelayanan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah  dinamika dan probl...
Pelayanan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah dinamika dan probl...Researcher Syndicate68
 
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...Researcher Syndicate68
 
Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal perwujudan kinerja pemerint...
Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal  perwujudan kinerja pemerint...Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal  perwujudan kinerja pemerint...
Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal perwujudan kinerja pemerint...Researcher Syndicate68
 
Identifikasi instrumen pelaksanaan akuntabilitas nasional (pusat han 2011)
Identifikasi instrumen pelaksanaan akuntabilitas nasional (pusat han 2011)Identifikasi instrumen pelaksanaan akuntabilitas nasional (pusat han 2011)
Identifikasi instrumen pelaksanaan akuntabilitas nasional (pusat han 2011)Researcher Syndicate68
 
Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)
Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)
Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)Researcher Syndicate68
 
Artikel stia lan jkt-menyoal desentralisasi fiskal (suryanto)
Artikel stia lan jkt-menyoal desentralisasi fiskal (suryanto)Artikel stia lan jkt-menyoal desentralisasi fiskal (suryanto)
Artikel stia lan jkt-menyoal desentralisasi fiskal (suryanto)Researcher Syndicate68
 

Mais de Researcher Syndicate68 (20)

Paparan akd saumlaki (agustinus)
Paparan akd saumlaki (agustinus)Paparan akd saumlaki (agustinus)
Paparan akd saumlaki (agustinus)
 
Samiaji corporate social responsibility
Samiaji corporate social responsibilitySamiaji corporate social responsibility
Samiaji corporate social responsibility
 
Samiaji pengukuran dan evaluasi kinerja manajemen pns di daerah studi kasus ...
Samiaji pengukuran dan evaluasi kinerja manajemen pns di daerah  studi kasus ...Samiaji pengukuran dan evaluasi kinerja manajemen pns di daerah  studi kasus ...
Samiaji pengukuran dan evaluasi kinerja manajemen pns di daerah studi kasus ...
 
Perbandingan (antun nasri sidik 2014)
Perbandingan (antun nasri sidik 2014)Perbandingan (antun nasri sidik 2014)
Perbandingan (antun nasri sidik 2014)
 
Kti tentang elakip
Kti tentang elakipKti tentang elakip
Kti tentang elakip
 
Menata ulang kabinet 2014 2019 ichwan- 2014_
Menata ulang kabinet 2014 2019  ichwan- 2014_Menata ulang kabinet 2014 2019  ichwan- 2014_
Menata ulang kabinet 2014 2019 ichwan- 2014_
 
Organizational culture change in the decentralization practice boyolali budi...
Organizational culture change in the decentralization practice boyolali  budi...Organizational culture change in the decentralization practice boyolali  budi...
Organizational culture change in the decentralization practice boyolali budi...
 
Penataan opd berdasar pp 41 2007 di kabupaten muara enim dan kabupaten kaiman...
Penataan opd berdasar pp 41 2007 di kabupaten muara enim dan kabupaten kaiman...Penataan opd berdasar pp 41 2007 di kabupaten muara enim dan kabupaten kaiman...
Penataan opd berdasar pp 41 2007 di kabupaten muara enim dan kabupaten kaiman...
 
Pnpm tackle inequality problem in indonesian development budiarjo
Pnpm tackle inequality problem in indonesian development  budiarjo Pnpm tackle inequality problem in indonesian development  budiarjo
Pnpm tackle inequality problem in indonesian development budiarjo
 
Wisber inovasi pengembangan kapasitas sdm
Wisber inovasi pengembangan kapasitas sdmWisber inovasi pengembangan kapasitas sdm
Wisber inovasi pengembangan kapasitas sdm
 
Paper+responsible+innovation evi
Paper+responsible+innovation eviPaper+responsible+innovation evi
Paper+responsible+innovation evi
 
Pelayanan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah dinamika dan probl...
Pelayanan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah  dinamika dan probl...Pelayanan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah  dinamika dan probl...
Pelayanan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah dinamika dan probl...
 
Jurnal lan mp-desanew (suryanto)
Jurnal lan mp-desanew (suryanto)Jurnal lan mp-desanew (suryanto)
Jurnal lan mp-desanew (suryanto)
 
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
 
Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal perwujudan kinerja pemerint...
Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal  perwujudan kinerja pemerint...Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal  perwujudan kinerja pemerint...
Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal perwujudan kinerja pemerint...
 
Identifikasi instrumen pelaksanaan akuntabilitas nasional (pusat han 2011)
Identifikasi instrumen pelaksanaan akuntabilitas nasional (pusat han 2011)Identifikasi instrumen pelaksanaan akuntabilitas nasional (pusat han 2011)
Identifikasi instrumen pelaksanaan akuntabilitas nasional (pusat han 2011)
 
Global warming artikel suryanto
Global warming artikel suryantoGlobal warming artikel suryanto
Global warming artikel suryanto
 
Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)
Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)
Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)
 
Efektivitas kelembagaan ptsp (marsono )
Efektivitas  kelembagaan  ptsp (marsono )Efektivitas  kelembagaan  ptsp (marsono )
Efektivitas kelembagaan ptsp (marsono )
 
Artikel stia lan jkt-menyoal desentralisasi fiskal (suryanto)
Artikel stia lan jkt-menyoal desentralisasi fiskal (suryanto)Artikel stia lan jkt-menyoal desentralisasi fiskal (suryanto)
Artikel stia lan jkt-menyoal desentralisasi fiskal (suryanto)
 

Perbandingan (antun nasri sidik 2014)

  • 1. 1 PERBANDINGAN PERMENPAN – PERMENDAGRI MENGENAI ANALISIS JABATAN1 Antun Nastri Sidik Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara Deputi Kajian Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara Jl. Veteran 10, Jakarta 10110, Indonesia, E-mail nastri_sidik@yahoo.com Pendahuluan Penataan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu program yang ingin diwujudkan dalam Reformasi Birokrasi. Program ini bertujuan meningkatkan evektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh K/L dan Pemda. Salah satu permasalahan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan adalah masih terdapatnya tumpang tindih, tidak harmonis bahkan saling bertentangan. Hal ini terjadi tidak hanya terkait dengan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berbeda bahkan ada peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang sama juga menghadapi permasalahan tersebut. Perbedaan penafsiran atau disharmoni peraturan perundang-undangan akan mengakibatkan munculnya permasalahan di dalam implementasinya. Ada 6 (enam) faktor yang menyebabkan disharmoni sebagai berikut2 a. Pembentukan dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan sering dalam kurun waktu yang berbeda; b. Pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan berganti-ganti baik karena dibatasi oleh masa jabatan, alih tugas atau penggantian; c. Pendekatan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lebih kuat dibanding pendekatan sistem; 1 Disampaikan oleh Penulis dalam FGD Kajian Sinkronisasi Peraturan Menteri PAN dan RB dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Tanggal 2 Juni 2014, di Kementerian PAN dan RB. 2 AA. Oka Mahendra, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, http://www.djpp.depkumham.go.id/htn- dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html diakses tanggal 7 Desember 2012.
  • 2. d. Lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan peraturan perundang- undangan yang melibatkan berbagai instansi dan disiplin hukum; e. Akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan masih terbatas; f. Belum mantapnya cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Disharmoni peraturan perundang-undangan mengakibatkan : terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya; timbulnya ketidakpastian hukum; peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien, dan disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur. Oleh karena itu kegiatan penataan peraturan perundang-undangan ini merupakan suatu komponen penting dari reformasi birokrasi.3 Berkenan dengan hal tersebut perlu dilakukan identifikasi dan inventariasi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan khusus peraturan perundangan kebijakan termasuk pada level peraturanan Menteri, temasuk peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & RB dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pemilihan kedua kementerian terebut berdasarkan pada peran dan tanggung jawab yang besar terhadap penyelenggara aparatur pemerintahan dalam menyiapkan berbagai instrument kebijakan peraturan perundang-undangan pemerintahan baik pusat maupun daerah. Adanya subtansi yang sama yang ditetapkan oleh kedua Kementerian yang berbeda mengakibatkan kebingunan pada instansi pemerintah khususnya pada pemerintahan daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan identifikasi dan inventrisasi terhadap peraturan perundangan pada level kementeriaan agar dapat dilakukan harmonisasi ataupun sinkronisi terhadap peraturan perundang-undangan yang memiliki subtansi yang sama. 3 ibid
  • 3. 3 Perbandingan Pedoman Analisis Jabatan Mengenai analisis jabatan, Kementerian PAN dan RB mengeluarkan Permenpan dan RB No. 33 Tahun 2011 Tentang Pedoman Analisis Jabatan. Sedangkan Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri No 35 Tahun 2012 Tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah. Permasalahan yang kemudian muncul adalah, antara kedua peraturan menteri tersebut tersebut terdapat perbedaan. Perbedaan paling krusial antara permenpan dan permendagri adalah mengenai format informasi jabatan yang dihasilkan dari kegiatan Analisis Jabatan. Pada Permenpan dan RB No. 33 Tahun 2011 Tentang Pedoman Analisis Jabatan, format informasi jabatan dari hasil analisis jabatan meliputi uraian sebagai berikut : 1. Identitas Jabatan a. Nama jabatan b. Unit kerja 2. Kedudukan jabatan dalam struktur organisasi 3. Ikhtisar jabatan (fungsi tujuan pokok jabatan) 4. Rincian tugas a. Tugas pokok 1) Uraian 2) Kewenangan 3) Indikator prestasi b. Tugas tambahan c. Tugas lain d. Tugas berkala 5. Hubungan kerja a. Dengan Jabatan lebih tinggi b. Dengan jabatan setara c. Dengan jabatan lebih rendah 6. Tanggung jawab jabatan a. Penerimaan pengawasan b. Pemberian pengawasan c. Administrasi d. Alat/mesin/bahan
  • 4. e. Rahasia 7. Lingkungan kerja a. Akibat jika terjadi kecelakaan b. Gangguan kesehatan yang mungkin timbul c. Kegiatan pejabat d. Tempat kerja e. Kondisi lingkungan f. Alat keselamatan kerja 8. Persyaratan jabatan a. Pendidikan minimal b. Pelatihan minimal c. Pengalaman minimal d. Persyaratan fisik e. Persyaratan jenis kelamin f. Persyaratan usia g. Persyaratan kompetensi Sedangkan pada Permendagri No 35 Tahun 2012 Tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, format informasi jabatan dari hasil analisis jabatan meliputi uraian sebagai berikut : 1. Identitas pemangku jabatan a. Kode jabatan b. Nama jabatan c. Unit kerja 2. Ringkasan tugas jabatan 3. Rincian tugas jabatan 4. Wewenang 5. Tanggung jawab 6. Hasil kerja 7. Bahan kerja 8. Perangkat kerja 9. Hubungan jabatan 10. Keadaan tempat kerja
  • 5. 5 11. Upaya fisik 12. Kemungkinan resiko bahaya 13. Syarat jabatan a. Pangkat b. Pengetahuan c. Keterampilan d. Pendidikan formal e. Diklat/kursus f. Pengalaman kerja g. Bakat kerja h. Temperamen kerja i. Minat kerja j. Kondisi fisik Secara lebih lengkap, perbandingan antara Permenpan dan RB dengan Permendagri dalam hal pengaturan mengenai pelaksanaan Analisis Jabatan, dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabel Perbandingan Permenpan – Permendagri Mengenai Analisis Jabatan NO JUDUL PERMENPAN NO 33 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN PERMENDAGRI NO 35 TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH A. KONSIDERAN 1. Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, dan pengawasan yang berbasis kompetensi dan kinerja diperlukan analisis jabatan; b. bahwa keputusan menteri pendayagunaan aparatur negera Nomor: a. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian, serta program pendidikan dan pelatihan yang berbasis pada kinerja dibutuhkan analisis jabatan pada setiap satuan organisasi untuk mewujudkan pegawai negeri sipil yang berdayaguna dan
  • 6. NO JUDUL PERMENPAN NO 33 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN PERMENDAGRI NO 35 TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH KEP/61/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan saat ini c. bahwa berdasarkare huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan pedoman analisis jabatan dengan peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi berhasil guna; b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. 2. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  • 7. 7 NO JUDUL PERMENPAN NO 33 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN PERMENDAGRI NO 35 TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  • 8. NO JUDUL PERMENPAN NO 33 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN PERMENDAGRI NO 35 TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194); 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P/2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009- 2014; 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135). 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
  • 9. 9 NO JUDUL PERMENPAN NO 33 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN PERMENDAGRI NO 35 TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH Nomor 317); B PENGERTIAN ISTILAH BAB II KONSEP DASAR Bagian A. Pengertian 1. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi, tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas. 2. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara. 3. Uraian Jabatan adalah uraian tentang informasi dan karakteristik jabatan, seperti nama jabatan, kode jabatan, letak jabatan,ikhtisar jabatan, uraian tugas, hasil kerja, bahan kerja, peralatan kerja, tanggung jawab jabatan, wewenang jabatan, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, dan syarat jabatan. Uraian jabatan diartikan pula sebagai gambaran tentang hal-hal yang berkaitan dengan jabatan yang meliputi rincian tugas, hasil kerja, bahan kerja, peralatan kerja, BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara. 2. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan. 3. Ringkasan Tugas Jabatan merupakan ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan yang ada dan disusun dalam 1 (satu) kalimat. Ringkasan tugas Jabatan dirumuskan dari tugas yang paling inti atau paling esensi dalam jabatan yang bersangkutan. 4. Rincian Tugas Jabatan adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan Pemangku Jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi pelaksanaan tugas tertentu. Setiap jabatan berisi sekelompok tugas yang berisi antara 5 (lima) sampai 12 (dua belas) tugas dan setiap tugas diuraikan dengan jelas dalam rincian
  • 10. NO JUDUL PERMENPAN NO 33 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN PERMENDAGRI NO 35 TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH tanggung jawab, wewenang, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, upaya fisik, dan kemungkinan resiko bahaya, dan persyaratan jabatan. 4. Syarat jabatan adalah syarat yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh seseorang untuk menduduki suatu jabatan. Syarat jabatan merupakan tuntutan kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan keahlian atau keterampilan kerja yang diidentifikasi dari pemilikan pengetahuan kerja, pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, dan kemampuan dari aspek psikologis dan kekuatan fisik. Syarat jabatan diartikan pula sebagai kualifikasi yang harus dipenuhi untuk menduduki suatu jabatan, seperti pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, pengetahuan kerja, keterampilan kerja, serta syarat psikologi. 5. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan tugas, gambaran tentang apa yang dikerjakan, mengapa harus dikerjakan, dan bagaimana cara mengerjakannya. 5. Pangkat menunjukkan tingkat kedudukan seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian. 6. Syarat jabatan adalah syarat yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh seseorang untuk menduduki suatu jabatan dan merupakan tuntutan kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan keahlian atau keterampilan kerja yang diidentifikasi dari pemilikan pengetahuan kerja, pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, dan kemampuan dari aspek psikologis dan kekuatan fisik. 7. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan dan menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja. 8. Uraian Jabatan adalah
  • 11. 11 NO JUDUL PERMENPAN NO 33 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN PERMENDAGRI NO 35 TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja. 6. Formasi jabatan adalah jumlah dan susunan jabatan dalam suatu unit kerja menurut jenis dan peringkat yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja yang bersangkutan secara efektif dan efisien. Formasi jabatan disebut juga sebagai jumlah dan susunan jabatan karier yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. uraian tentang informasi dan karakteristik jabatan, seperti nama jabatan, kode jabatan, unit kerja, ringkasan tugas jabatan, hasil kerja, bahan kerja, perangkat/ alat kerja, tanggung jawab, wewenang, rincian tugas, nama jabatan dibawahnya, korelasi jabatan, keadaan tempat kerja, prestasi kerja, upaya fisik, resiko bahaya, dan syarat jabatan. 9. Evaluasi jabatan (job evaluation) adalah sebuah analisa untuk membuat estimasi nilai (pembobotan) dari sebuah pekerjaan; tugas-tugas dikonversikan ke nilai (poin). C MAKSUD DAN TUJUAN Maksud BAB I PENDAHULUAN Bagian B. Maksud disusunnya pedoman analisis jabatan adalah untuk menyediakan pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis jabatan untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, serta pengawasan dan akuntabilitas. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Analisis Jabatan digunakan sebagai panduan bagi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dalam rangka penataan kelembagaan, kepegawaian, perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan. (2) Analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan
  • 12. NO JUDUL PERMENPAN NO 33 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN PERMENDAGRI NO 35 TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH informasi jabatan. (3) Informasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui proses, metode dan teknik pengumpulan dan pengolahan data jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Tujuan Tujuannya adalah : 1. Untuk membantu dan memudahkan instansi pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan analisis jabatan dengan format-format data serta langkah yang akan dilakukan termasuk dalam perumusan hasil analisis jabatan untuk penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, serta pengawasan dan akuntabilitas; 2. Untuk membantu instansi pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan penataan kepegawaian yang sekaligus memberikan umpan balik bagi penyempurnaan organisasi, tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas Pasal 3 Tujuan analisis jabatan untuk penyusunan kebijakan program: a. Pembinaan dan penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan; b. Perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan; dan c. Evaluasi kebijakan program pembinaan dan penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan. D. RUANG LINGKUP ISI PERATURAN BAB I PENDAHULUAN A. Latarbelakang B. Maksud dan Tujuan BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III TIM ANALISIS JABATAN
  • 13. 13 NO JUDUL PERMENPAN NO 33 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN PERMENDAGRI NO 35 TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH C. Ruang Lingkup BAB II KONSEP DASAR A. Pengertian B. Aspek yang Dianalisis C. Data dan Sumber Data 1. Data yang diperlukan 2. Sumber data D. Materi Analisis Jabatan E. Hasil Analisis Jabatan 1. Rumusan Jabatan untuk setiap unit kerja (struktural dan fungsional) 2. Uraian Jabatan (struktural dan fungsional) 3. Peta Jabatan BAB III TAHAPAN PELAKSANAAN A. Persiapan 1. Pembentukan Tim Analisis 2. Pemberitahuan kepada pimpinan unit B. Pelaksanaan Lapangan 1. Pengumpulan data (teknik) 2. Pengolahan data 3. Verifikasi data 4. Penyempurnaan hasil olahan C. Penetapan Hasil 1. Presentasi hasil 2. Pengesahan hasil BAB IV FORMAT HASIL A. Rumusan Nomenklatur Jabatan B. Peta Jabatan C. Uraian Jabatan 1. Nama jabatan 2. Ringkasan tugas (ikhtisar) 3. Hasil kerja Pengorganisasian Tim di tingkat : A. Kementerian Dalam Negeri B. Provinsi C. Kabupaten/Kota BAB IV PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN A. Persiapan B. Pengumpulan Data Jabatan C. Pengolahan data jabatan D. Verifikasi Jabatan E. Penyempurnaan F. Penetapan hasil analisis jabatan BAB V HASIL ANALISIS JABATAN A. Uraian Jabatan 1. Identitas Jabatan 2. Ringkasan Tugas Jabatan 3. Wewenang 4. Tanggung jawab 5. Hasil Kerja 6. Bahan kerja 7. Perangkat kerja 8. Hubungan jabatan 9. Keadaan tempat kerja 10. Upaya fisik 11. Syarat jabatan B. Peta Jabatan C. Hasil analisis jabatan digunakan untuk pembinaan dan penataan 1. Kelembagaan a. Penyusunan organisasi dan unit- unitnya b. Pengembangan organisasi c. Perampingan organisasi d. Penggabungan unit- unit organisasi 2. Kepegawaian
  • 14. NO JUDUL PERMENPAN NO 33 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN PERMENDAGRI NO 35 TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH 4. Bahan kerja 5. Peralatan kerja 6. Rincian tugas 7. Keadaan tempat kerja 8. Upaya fisik 9. Resiko bahaya 10. Syarat jabatan D. Rekomendasi BAB V PENUTUP a. Perencanaan kebutuhan pegawai b. Rekrutmen, seleksi dan penempatan c. Pengembangan karir d. Mutasi e. kesejahteraan 3. Ketatalaksanaan a. Tata kerja b. Standarisasi c. Sistem kerja 4. Perencanaan kebutuhan diklat BAB VI PEMAPARAN HASIL ANALISIS JABATAN BAB VIII PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN BAB VIII EVALUASI JABATAN BAB IX LAPORAN HASIL ANALISIS JABATAN BAB X PENDANAAN BAB XI KETENTUAN PENEUTUP E. HASIL ANALISIS JABATAN BAB IV FORMAT HASIL A. Rumusan Nomenklatur Jabatan B. Peta Jabatan C. Uraian Jabatan 1. Nama jabatan 2. Ringkasan tugas (ikhtisar) 3. Hasil kerja 4. Bahan kerja 5. Peralatan kerja 6. Rincian tugas 7. Keadaan tempat kerja 8. Upaya fisik 9. Resiko bahaya 10. Syarat jabatan D. Rekomendasi BAB V HASIL ANALISIS JABATAN A. Uraian Jabatan 1. Identitas Jabatan 2. Ringkasan Tugas Jabatan 3. Rincian tugas jabatan 4. Hasil Kerja 5. Bahan kerja 6. Perangkat kerja 7. Pelaksanaan kerja a. Wewenang b. Tanggung jawab 8. Hubungan jabatan 9. Keadaan tempat kerja 10. Upaya fisik 11. Kemungkinan resiko bahaya 12. Syarat jabatan
  • 15. 15 NO JUDUL PERMENPAN NO 33 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN PERMENDAGRI NO 35 TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH B. Peta Jabatan F. FORM ANALISIS JABATAN 9. Identitas Jabatan c. Nama jabatan d. Unit kerja 10. Kedudukan jabatan dalam struktur organisasi 11. Ikhtisar jabatan (fungsi tujuan pokok jabatan) 12. Rincian tugas e. Tugas pokok 1) Uraian 2) Kewenangan 3) Indikator prestasi f. Tugas tambahan g. Tugas lain h. Tugas berkala 13. Hubungan kerja d. Dengan Jabatan lebih tinggi e. Dengan jabatan setara f. Dengan jabatan lebih rendah 14. Tanggung jawab jabatan f. Penerimaan pengawasan g. Pemberian pengawasan h. Administrasi i. Alat/mesin/bahan j. rahasia 15. Lingkungan kerja g. Akibat jika terjadi kecelakaan h. Gangguan kesehatan yang mungkin timbul i. Kegiatan pejabat j. Tempat kerja k. Kondisi lingkungan l. Alat keselamatan kerja 16. Persyaratan jabatan h. Pendidikan minimal 14. Identitas pemangku jabatan d. Kode jabatan e. Nama jabatan f. Unit kerja 15. Ringkasan tugas jabatan 16. Rincian tugas jabatan 17. Wewenang 18. Tanggung jawab 19. Hasil kerja 20. Bahan kerja 21. Perangkat kerja 22. Hubungan jabatan 23. Keadaan tempat kerja 24. Upaya fisik 25. Keungkinan resiko bahaya 26. Syarat jabatan k. Pangkat l. Pengetahuan m. Keterampilan n. Pendidikan formal o. Diklat/kursus p. Pengalaman kerja q. Bakat kerja r. Temperamen kerja s. Minat kerja t. Kondisi fisik
  • 16. NO JUDUL PERMENPAN NO 33 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN PERMENDAGRI NO 35 TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH i. Pelatihan minimal j. Pengalaman minimal k. Persyaratan fisik l. Persyaratan jenis kelamin m. Persyaratan usia n. Persyaratan kompetensi Penutup Apabila ditinjau secara akademik, perbedaan substansi informasi jabatan tersebut sebenarnya bukan merupakan permasalahan, karena semakin lengkap informasi yang diperoleh umumnya dianggap semakin baik hasil yang dicapai. Bahkan apabila ditinjau dari analisis jabatan yang biasa dilakukan pada perusahaan swasta, informasi yang diuraikan sudah termasuk cukup banyak dan lengkap. Namun apabila ditinjau dari sisi peraturan, maka adanya perbedaan substansi yang diminta oleh kedua instansi tersebut dapat menjadi masalah tersendiri. Hal ini dikarenakan hasil dari analisis jabatan akan menjadi dokumen organisasi yang pada tahap selanjutnya akan menjadi dokumen yang dipersyaratkan bagi setiap kementerian/lembaga ketika mengajukan permintaan tambahan pegawai atau melakukan rekrutmen pegawai dalam jabatan tertentu.