Demokrasi Terpimpin
•Transferir como PPT, PDF•
28 gostaram•45,027 visualizações
Demokrasi Terpimpin dijalankan oleh Soekarno dengan mengambil kekuasaan yang lebih besar dan mengeluarkan dekrit-dekrit. Hal ini menyebabkan penyimpangan terhadap UUD 1945 seperti pengangkatan anggota MPRS dan pembubaran DPR hasil pemilu. Politik luar negeri Indonesia juga condong ke Blok Timur dengan melakukan konfrontasi terhadap Malaysia dan keluar dari PBB. Sistem ekonomi terpimpin berbasis etatisme gagal karena
Recomendados
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (20)
Semelhante a Demokrasi Terpimpin
Semelhante a Demokrasi Terpimpin (20)
Último
Último (20)
Demokrasi Terpimpin
- 2. PENGERTIAN Ala UUD 1945 Pelaksanaan demokrasi yang dipimpin oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat menunjuk pada kelompok Ala Soekarno Pelaksanaan Demokrasi yang dipimpin oleh seseorang yang memiliki kualitas di dalamnya menunjuk pada pribadi
- 3. Penyimpangan-penyimpangan masa Demokrasi Terpimpin Karena Indonesia berada di bawah kekuasaan Presiden Soekarno yang memiliki kekuatan lebih besar dengan mengeluarkan Dekrit Presiden maka pelaksanaan Demokrasi Trepimpin lebih menggunakan cara Soekarno. Akibatnya terjadi berbagai penyimpangan: a. Terhadap UUD 1945 b. Politik Luar negeri Bebas aktif
- 4. Penyimpangan terhadap UUD ‘45 1 Dalam lembaga MPRS a. Anggota MPRS diangkat oleh presiden berdasarkan Pen Pres No. 2 tahun1959, dengan ketentuan: - setuju kembali ke UUD ’45 - setia pada perjuangan RI - setuju manifesto politik b. Ketua-ketua dalam lembaga ini merupakan anggota kabinet c. Tugas dan wewenang MPRS sebatas mengesahkan GBHN d. Sesuai dengan point 3, Pidato presiden yang berjudul “Penemuan kembali Revolusi Kita” di gunakan sebagai GBHN e. Selain itu sidang MPRS dilaksanakan di Bandung
- 5. 2. Membentuk DPAS a. Anggota DPAS diangkat oleh presiden dengan Pen Pres No. 3 tahun1959 b. DPAS diketuai oleh presiden c. Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah
- 6. 3. Membubarkan DPR hasil pemilu Presiden membubarkan DPR hasil pemilu karena DPR ini menolak RAPBN yang diajukan oleh presiden Selanjutnya presiden membentuk DPR Gotong Royong, dengan tugas: a. Melaksanakan manifesto politik b. Mewujudkan amanat penderitaan rakyat c. Melaksanakan Demokrasi Terpimpin
- 7. 4. Memasyarakatkan ajaran Nasakom Soekarno menyadari bahwa di dalam masyarakat terdapat berbagai kekuatan yang berbeda-beda, maka untuk menyatukan kekuatan tersebut ia mesosialisasika adanya ajaran Nasakom yang merangkum 3 kekuatan besar dalam masyarakat. Maka setiap lembaga pemerintahan harus berusurkan Nasakom Ajaran ini memunculkan gejolak dalam masyarakat dan semakin memberi peluang komunis masuk dalam lembaga negara.
- 8. 5. Mengangkat diri sebagai Presiden Seumur Hidup Tujuan pengangkatan ini adalah agar kekuasaannya tak tergoyahkan dalam upaya un tuk merealisasi ide dan gagasanya guna ”memperbaiki keadaan bangsanya” Pengangkatan ini berdasarkan Tap No III/MPRS/1963
- 9. 6. Memasyarakatkan ajaran Resopim Resopim Revolusi, Sosialisme, dan Pimpinan Nasional Yang ditujukan untuk memperkuat kedudukan Presiden Soekarno Ajaran ini menekankan bahwa semua unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus di capai dengan revolusi, dijiwai oleh sosialisme dan dikendalikan oleh satu pimpinan nasional yang disebut PanglimaPanglima Besar Revolusi (PBR)Besar Revolusi (PBR) tiada lain adalah Soekarno sendiri. Akibatnya lembaga-lembaga tinggi ditempatkan dibawah presiden (lihat dalam pembentukan MPRS, DPAS dan DPRGR)
- 10. 7. Pembatasan Partai-partai Jika masa Demokrasi Liberal ada kebebasan partai- pastai tetapi pada masa Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno membatasi keberadaan partai- partai politik. Dari 28 partai menjadi 11 partai. Semua partai –partai harus seide dengan Soekarno, yang menjadi pengganjal maka akan dibubarkan. Misalnya partai Masyumi dan PSI (Partai Islam Indonesia). Keduanya dinggap terlibat dalam pemberontakan PRRI dan Permesta. Dukungan kedua partai ini terhadap pemberontak wajar karena PRRI menetang keberadaan PKI dalam pemerintahan
- 11. Penyimpangan terhadap Politik Luar Negeri Bebas Aktif Sebagai bagian dari dunia Internasional, Indonesia telah mencanangkan program politik Luar Negeri yang bebas aktif. Bebas artinya tidak memihak blok manapun (Blok AS dan USSR) tetapi tidak netral Aktif artinya terlibat dalam upaya – upaya untuk menciptakan perdamaian dunia Namun ternyata dalam perkembangannya Indonesia dibawa oleh Soekarno ke politik yang condong ke Blok Timur, terutama ditandai dengan kedekatannya dengan negara RRC.
- 12. Latar belakang penyimpangan Menurut Soekarno, ketegangan dunia leboih disebabkan oleh adanya pertentangan antara Blok Nefo (New Emerging Forces) dengan Oldefo (Old Establish Forces) Nefo adalah Negara - negara yang baru saja merdeka dari penjajahan barat Oldefo adalah gabungan negara penjajah Nefo yang bermaksud melakukan kolonisasi model baru (New Colonialism) Berikut adalah bentuk-bentuk penyimpangannya:
- 13. 1. Melakukan konfrontasi dengan Malaysia Penyebab: Indonesia tidak setuju dengan pembentukan Federasi Malaysia yang dianggapnya merupakan proyek kolonialisme baru Inggris. Indonesia menuduh Inggris membantu Malaysia menumpas pemberontakan di Kalimantan Utara dan upaya pembentukan federasi ini dengan meminta persetujuan dari Inggris. Upaya damai sudah ditempuh melalui konferensi Maphilindo) tetapi Malaysia melanggar kesepakatan dengan secara sepihak memproklamasikan terbentuknya Federasi Malayu Federasi ini terdiri dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Serawak, Sabah dan Brunei. (Tetapi Brunei tidak menyetujuinya)
- 14. 2. Indonesia keluar dari PBB Alasannya: PBB mengangkat Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, pada hal Indonesia masih mempermasalahkan keberadaan Federasi Malaysia. Indonesia menuduh PBB sebagai “Sarang Nekolim (New Colonialism).
- 15. 3. Menjalankan Politik Mercusuar Politik ini dilaksanakan dengan: a. Mengadakan pesta olah raga yang menyaingi Olimpiade yaitu Ganefo b. Membangun proyek – proyek mercusuar antara lain dengan membangun Senayan, Monas c. Mengadakan konferensi negara-negara Nefo di bidang ekonomi (Conefo)
- 16. Sistem Ekonomi Terpimpin Dalam masa ini dijalankan sistem ETATISME (Pemerintah penentu kebijakan ekonomi negara) Dalam masa ini, presiden secara langsung terjun mengatur perekonomian Pemusatan perekonomian menyebabkan menurunnya kegiatan perekonomian. Iflasi merajalela dan bahkan di akhir tahun 1965 inflasi mencapai 650% Sistem ini mengalami kegagalan.
- 17. Sistem ekonimi terpimpin gagal karena: 1. Penyelesaian masalah perekonomian tidak rasional, cederung bersifat politis dipolitisir misal masyarakat harus menyerahkan “Dana Revolusi” untuk membantu perekonomian (Jaman Orde Baru juga terulang ketika Mbak Tutut menjabat sebagai mentri sosial) 2. Upaya menutupi defisit dengan mencetak uang kertas tanpa perhitungan. 3. Memberikan ijin impor secara khusus, tetapi ternyata yang diimpor justru barang-barang mewah dan tidak menyentuh kepentingan rakyat secara umum, terkait dengan Dana Revolusi. Pengusaha yang mendapat ijin khusus dimintai dana revolusi.