SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 16
Baixar para ler offline
SKEP /40/ III / 2010



                      PETUNJUK DAN TATA CARA
PELAPORAN KEJADIAN, KEJADIAN SERIUS DAN KECELAKAAN DI BANDAR UDARA
                           BAGIAN 139 - 04
   (ADVISORY CIRCULAR PART 139 – 04, INCIDENT, SERIOUS INCIDENT, AND
                         ACCIDENT REPORT)
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA



            PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

                               NOMOR : SKEP /40/ III / 2010

                                         TENTANG

                        PETUNJUK DAN TATA CARA
  PELAPORAN KEJADIAN, KEJADIAN SERIUS DAN KECELAKAAN DI BANDAR UDARA
                              BAGIAN 139 - 04
(ADVISORY CIRCULAR PART 139 – 04, INCIDENT, SERIOUS INCIDENT, AND ACCIDENT
                                  REPORT)

                       DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

                      DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Menimbang    :   a.    bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun
                       2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS)
                       Bagian 139 tentang Bandar Udara (CASR 139 Aerodrome) telah diatur
                       ketentuan tentang pelaporan kejadian (incident), kejadian serius
                       (serious incident) dan kecelakaan (accident)   kepada Direktorat
                       Jenderal Perhubungan Udara;

                 b.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
                       a, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan pelaporan kejadian (incident),
                       kejadian serius (serious incident) dan kecelakaan (accident) di Bandar
                       Udara dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;

Mengingat     : 1.     Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
                       (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1,
                       Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

                 2.    Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan
                       Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
                       Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
                       Nomor 4075);

                 3.    Peraturan Pemerintah      Nomor 70 tahun 2001 tentang
                       Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001
                       Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
                       4146);

                                                                                            1
4.    Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang
                         Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana
                         telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
                         KM 20 Tahun 2008;

                   5.    Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 tentang
                         Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation
                         Safety Regulation Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome);

                   6.    Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2009 tentang
                         Sistem Manajemen Keselamatan Penerbangan;

                                    MEMUTUSKAN :

Menetapkan     :        PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
                        TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELAPORAN KEJADIAN,
                        KEJADIAN SERIUS DAN KECELAKAAN DI BANDAR UDARA BAGIAN
                        139.049 (ADVISORY CIRCULAR PART 139.049 – INCIDENT, SERIOUS
                        INCIDENT, AND ACCIDENT REPORT)

                                           BAB I
                                     KETENTUAN UMUM
                                          Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu
   yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun
   penumpang, bongkar muat barang dan tempat perpindahan intra dan antarmoda
   transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan,
   serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

2. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,
   atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan
   utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.

3. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang
   bertindak sebagai penyelenggara bandar udara yang memberikan jasa pelayanan
   kebandarudaraan untuk bandar udara yangbelum diusahakan secara komersial.

4. Kejadian (Incident) adalah suatu peristiwa selain kecelakaan (accident) yang berhubungan
   dengan pengoperasian pesawat udara yang mempengaruhi atau dapat mempengaruhi
   keselamatan operasi pesawat udara.

                                                                                         2
5. Kejadian serius (serious incident) adalah suatu kondisi pengoperasian pesawat udara
   hampir terjadinya kecelakaan.

6. Kecelakaan (Accident) adalah peristiwa pengoperasian pesawat udara yang mengakibatkan
   kerusakan berat pada peralatan atau fasilitas yang digunakan dan/atau korban jiwa atau
   luka serius.

7. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya
   angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang
   digunakan untuk penerbangan.

8. Fasilitas dan peralatan bandar udara adalah semua fasilitas dan peralatan baik di dalam
   maupun di luar batas-batas bandar udara yang dibangun atau dipasang (diinstalasi) dan
   dipelihara untuk tujuan melayani kedatangan, keberangkatan dan permukaan pergerak
   pesawat udara termasuk peralatan pelayanan darat pesawat udara (Ground Support
   Equipment/GSE)

9. Kendaraan adalah semua alat angkut termasuk gerobak, kereta barang baik yang
   dilengkapi maupun yang tidak dilengkapi mesin.

10. Direktur Jenderal adalah adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

11. Direktur adalah Direktur Bandar Udara.

                                        BAB II
                                  PETUGAS PELAPORAN

                                             Pasal 2

(1)   Badan Usaha Bandar Udara dan Unit Penyelenggara Bandar Udara harus mencatat dan
      melaporkan setiap adanya kejadian (incident), kejadian serius (serious incident) dan
      kecelakaan (accident) di bandar udara.

(2)   Badan Usaha Bandar Udara dan Unit Penyelenggara Bandar Udara harus menunjuk 1
      (satu) atau lebih petugas yang memiliki kompetensi di bidangnya untuk melaksanakan
      pencatatan dan pelaporan setiap adanya kejadian (incident), kejadian serius (serious
      incident) dan kecelakaan (accident) di bandar Udara berdasarkan Surat Keputusan
      Kepala Penyelenggara Bandar Udara.




                                                                                        3
Pasal 3

Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas:
a. mengumpulkan data kejadian (incident), kejadian serius (serious incident) dan kecelakaan
   (accident) di bandar udara;
b. mendokumentasikan data kejadian (incident), kejadian serius (serious incident) dan
   kecelakaan (accident) di bandar udara;
c. melaporkan kejadian (incident), kejadian serius (serious incident) dan kecelakaan (accident)
   di bandar udara.

                                        BAB III
                                TATA CARA PELAPORAN
      KEJADIAN (INCIDENT), KEJADIAN SERIUS (SERIOUS INCIDENT) DAN KECELAKAAN
                             (ACCIDENT) DI BANDAR UDARA

                                              Pasal 4

(1)    Pelaporan kejadian (incident), kejadian serius (serious incident) dan kecelakaan (accident)
       di bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus dilaporkan kepada:
        a. Direktur Jenderal;
        b. Direktur;
        c. Aeronautical Information Service (AIS) Unit.

(2)     Pelaporan     kejadian (incident), kejadian serius (serious incident) dan kecelakaan
        (accident) di bandar udara yang menyebabkan perubahan operasional bandar udara
        dipublikasikan oleh Aeronautical Information Service (AIS) Unit dalam Aeronautical
        Infromation Publication (AIP).

(3)     Badan usaha bandar udara dan unit penyelenggara bandar udara harus mengklarifikasi
        kebenaran data dalam AIP yang dipublikasikan oleh AIS Unit sebagaimana dimaksud
        pada ayat (2).

                                              Pasal 5

Kejadian (incident), kejadian serius (serious incident) dan kecelakaan (accident) di bandar
udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah kejadian (incident), kejadian serius
(serious incident) dan kecelakaan (accident) yang terjadi di daerah pergerakan (movement
area) dan daerah pelayanan PKP-PK bandar udara, yang meliputi:
a. kejadian (incident), kejadian serius (serious incident) dan kecelakaan (accident)
   personel/petugas dan/atau penumpang di bandar udara;


                                                                                                4
b. kejadian (incident), kejadian serius (serious incident) dan kecelakaan (accident) pesawat
   udara di bandar udara;
c. kejadian (incident), kejadian serius (serious incident) dan kecelakaan (accident)
   fasilitas/peralatan dan kendaraan di bandar udara; dan
d. kejadian (incident), kejadian serius (serious incident) dan kecelakaan (accident) antara
   pesawat udara dengan fasilitas/peralatan dan kendaraan di bandar udara.

                                            Pasal 6

(1)   Badan usaha bandar udara dan unit penyelenggara bandar udara harus melakukan
      penyelidikan (investigasi) untuk memastikan penyebab kejadian (incident), kejadian serius
      (serious incident) dan kecelakaan (accident) di bandar udara terkait dengan operasional
      bandar udara.

(2)   Badan usaha bandar udara dan unit penyelenggara bandar udara harus menganalisa
      penyebab terjadinya kejadian (incident), kejadian serius (serious incident) dan kecelakaan
      (accident) yang diakibatkan oleh operasional bandar udara sebagai tindakan perbaikan
      (corrective action) untuk menghindari kejadian serupa.

                                            Pasal 7

Penyelidikan kejadian (incident), kejadian serius (serious incident) dan kecelakaan (accident) di
bandar udara yang dilakukan oleh badan usaha bandar udara dan unit penyelenggara bandar
udara bersifat internal dan tidak mengganggu proses penyelidikan yang dilakukan oleh institusi
yang berwenang.

                                            Pasal 8

Direktur harus menganalisa laporan kejadian (incident), kejadian serius (serious incident) dan
kecelakaan (accident) di bandar udara sebagai acuan pengembangan kebijakan bidang
regulasi, prosedur, teknologi dan sumber daya manusia sebagai upaya pencegahan kejadian
serupa.

                                            Pasal 9

Jenis pelaporan kejadian (incident), kejadian serius (serious incident) dan kecelakaan (accident)
di bandar udara oleh badan usaha bandar udara dan unit penyelenggara bandar udara,
meliputi:
a. informasi awal;
b. laporan awal;
c. laporan lanjutan.


                                                                                               5
Pasal 10

Informasi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan informasi lisan yang
harus segera disampaikan oleh badan usaha bandar udara dan unit penyelenggara bandar
udara pada saat terjadinya kejadian (incident), kejadian serius (serious incident) dan
kecelakaan (accident) di bandar udara.

                                          Pasal 11

(1)   Laporan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan laporan tertulis
      setelah terjadinya kejadian (incident), kejadian serius (serious incident) dan kecelakaan
      (accident) di bandar udara oleh badan usaha bandar udara dan unit penyelenggara
      bandar udara yang memuat informasi:

      a.    kejadian (incident), kejadian serius (serious incident) dan            kecelakaan
            (accident)personel/petugas dan/atau penumpang di bandar udara;
      b.    kejadian (incident), kejadian serius (serious        incident)   dan   kecelakaan
            (accident)pesawat udara di bandar udara;
      c.    kejadian (incident), kejadian serius (serious incident)          dan   kecelakaan
            (accident)fasilitas/peralatan dan kendaraan di bandar udara;
      d.    kejadian (incident), kejadian serius (serious incident) dan kecelakaan
            (accident)antara pesawat udara dengan fasilitas/peralatan dan kendaraan di bandar
            udara.

(2)   Format Laporan awal kejadian (incident), kejadian serius (serious incident) dan
      kecelakaan (accident) di bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
      pada Lampiran I peraturan ini.

                                          Pasal 12

Laporan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan laporan rinci Badan
Usaha Bandar Udara dan Unit Penyelenggara Bandar Udara yang memuat informasi tindakan
penanggulangan sesuai dengan prosedur penanggulangan keadaan darurat (airport emergency
plan) bandar udara.

                                          Pasal 13

(1)   Laporan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib disampaikan selambat-
      lambatnya 1 (satu) hari setelah terjadinya peristiwa.

(2)   Laporan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib disampaikan selambat-
      lambatnya 3 (tiga) hari setelah terjadinya kejadian (incident), kejadian serius (serious
      incident) dan kecelakaan (accident) di bandar udara.

                                                                                             6
Pasal 14

Contoh surat laporan kejadian (incident), kejadian serius (serious incident) dan kecelakaan
(accident) bandar udara tercantum pada Lampiran II peraturan ini.

                                            BAB IV
                                           PENUTUP

                                            Pasal 15

Direktur mengawasi pelaksanaan peraturan ini.

                                            Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


                                     Ditetapkan di     : Jakarta
                                     Pada Tanggal      : 19 Maret 2010
                                     ________________________________________
                                     DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA




                                                        HERRY BAKTI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Perhubungan;
2. Wakil Menteri Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
7. Para Kepala Kantor Administrator Bandar Udara;
8. Para Kepala Bandar Udara;
9. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);
10. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero).

Salinan sesuai dengan aslinya

    KEPALA BAGIAN HUKUM
      SETDITJEN HUBUD




       RUDI RICHARDO
        Pembina / (IV/a)
  NIP. 19670118 199403 1 001

                                                                                         7
Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
                                 Nomor    :
                                 Tanggal :


A. CONTOH FORMAT LAPORAN AWAL


 Jenis Peristiwa :

       Kecelakaan (accident).
       Kejadian serius (serious incident)
       Kejadian (incident).

 a.
      DATA UMUM:

      1. Tanggal Kejadian                     :
      2. Nama Bandar Udara                    :
      3. Lokasi Kejadian                      :   (tempat dimana lokasi incident dan/ atau
                                                  accident terjadi di bandar udara)
      4. Waktu Kejadian                       :   (local time)       (UTC)
      5. Informasi cuaca                      :   (weather report e.g wind, temp.,visibility)

 b.
      PESAWAT UDARA:
      (dapat lebih dari satu data apabila melibatkan pesawat udara lain)

      1. Nama Perusahaan Angkutan             :
         Udara
      2. Jenis Pesawat Udara                  :
      3. Nomor Registrasi Pesawat Udara       :
      4. Nomor Penerbangan                    :
      5. Nama Kapten Penerbang (PIC)          :
      6. Kerusakan pada pesawat               :
      7. Jumlah Penumpang                     :
      8. Jumlah korban                        :   (jika ada dilengkapi dengan data jumlah
                                                  korban meninggal dan/atau terluka)
 c.
      FASILITAS/PERALATAN DAN KENDARAAN
      (dapat lebih dari satu data apabila melibatkan fasilitas/peralatan dan kendaraan lain)

      1. Nama pengelola fasilitas/peralatan   :
         dan kendaraan
      2. Jenis fasilitas/peralatan/           :
         kendaraan
      3. Kerusakan pada                       :
         fasilitas/peralatan/ kendaraan
      4. Nama operator                        :
      5. Nomor Lisensi                        :   (jika memiliki lisensi)

                                                                                           8
6. Jumlah korban                      :   (jika ada dilengkapi dengan data korban
                                               meninggal dan/atau terluka)

d.
     LAIN-LAIN:
     (diisi dengan data lain sebagai penyebab kecelakaan, kejadian serius dan kejadian
     contoh: personel/petugas dan/atau penumpang, binatang liar dll)

     1. ...                                :

     2. ....                               :

     3. ....                               :

e.   DESKRIPSI:

     1. Kronologi Kejadian:




        (detail kronologi dapat ditambahkan pada halaman lain)
     2. Dampak Kejadian terhadap operasional bandar udara:




         (detail dampak kejadian dapat ditambahkan pada halaman lain)


                                                         Tanggal..........
                                                       Petugas Pelaporan
                                                       (Reporting Officer)

                                                                 TTD

                                                   ( ............Nama............... )
                                                                  NIP




                                                                                         9
B. CONTOH FORMAT LAPORAN AWAL

Jenis Peristiwa :
     Kecelakaan, kejadian serius dan kejadian personel/petugas dan/atau penumpang.
     Kecelakaan, kejadian serius dan kejadian pesawat udara.
     Kecelakaan, kejadian serius dan kejadian fasilitas/peralatan dan kendaraan.
     Kecelakaan, kejadian serius dan kejadian pesawat udara fasilitas/peralatan dan
     kendaraan
     ....Lain-lain

a.   DATA UMUM:

     1. Tanggal Kejadian                     :
     2. Nama Bandar Udara                    :
     3. Lokasi Kejadian                      :   (tempat dimana lokasi incident dan/ atau
                                                 accident terjadi di bandar udara)
     4. Waktu Kejadian                       :   (local time)       (UTC)
     5. Informasi cuaca                      :   (weather report e.g wind, temp.,visibility)

b.   PERSONEL/PETUGAS DAN/ATAU PENUMPANG:

     1. Nama Korban:                         :
        • Nama personel/petugas;
        • Nama penumpang.
     2.                                      :
     3. Jumlah korban                        :

c.   PESAWAT UDARA:
     (dapat lebih dari satu data apabila melibatkan pesawat udara lain)

     1. Nama Perusahaan Angkutan             :
        Udara
     2. Jenis Pesawat Udara                  :
     3. Nomor Registrasi Pesawat Udara       :
     4. Nomor Penerbangan                    :
     5. Nama Kapten Penerbang (PIC)          :
     6. Kerusakan pada pesawat               :
     7. Jumlah Penumpang                     :
     8. Jumlah korban                        :   (jika adadilengkapi dengan data korban
                                                 meninggal dan/atau terluka)

d.   FASILITAS/PERALATAN DAN KENDARAAN
     (dapat lebih dari satu data apabila melibatkan fasilitas/peralatan dan kendaraan lain)

     1. Nama pengelola fasilitas/peralatan   :
        dan kendaraan
     2. Jenis fasilitas/peralatan/           :
        kendaraan
     3. Kerusakan pada                       :
        fasilitas/peralatan/ kendaraan

                                                                                         10
4. Nama operator                      :
     5. Nomor Lisensi                      :   (jika memiliki lisensi)
     6. Jumlah korban                      :   (jika ada dilengkapi dengan data korban
                                               meninggal dan/atau terluka)
e.   LAIN-LAIN:
     (diisi dengan data lain sebagai penyebab kecelakaan, kejadian serius dan kejadian)
     1. ...                                :
     2. ....                               :

f.   DESKRIPSI:

     1. Kronologi Kejadian:




        (detail kronologi dapat ditambahkan pada halaman lain)
     2. Dampak Kejadian terhadap operasional bandar udara:




        (detail dampak kejadian dapat ditambahkan pada halaman lain)


                                                         Tanggal..........
                                                       Petugas Pelaporan
                                                       (Reporting Officer)

                                                                 TTD

                                                   ( ............Nama............... )
                                                                  NIP




                                                                                         11
C. CONTOH FORMAT LAPORAN AWAL KEJADIAN (INCIDENT), KEJADIAN SERIUS
   (SERIOUS INCIDENT) DAN KECELAKAAN (ACCIDENT) FASILITAS/PERALATAN DAN
   KENDARAAN DI BANDAR UDARA


Kepada Yth:
     Direktur Jenderal Perhubungan Udara
     Direktur Bandar Udara
     Aeronautical Information Service (AIS)
a. DATA UMUM:
   1. Tanggal Kejadian                      :
   2. Nama Bandar Udara                     :
   3. Lokasi Kejadian                       :   (tempat dimana lokasi incident dan/ atau
                                                accident terjadi di bandar udara)
     4. Waktu Kejadian                      :   (local time)       (UTC)
     5. Jenis Kejadian                      :   (incident/accident)

     6. Informasi cuaca (weather report     :
        e.g wind, temp.,visibility)

b.   DATA FASILITAS/PERALATAN/ KENDARAAN:
     1. Nama pengelola fasilitas/peralatan :
        dan kendaraan
     2. Jenis fasilitas/peralatan/         :
        kendaraan
     3. Kerusakan pada                     :
        fasilitas/peralatan/ kendaraan
     4. Nama operator                      :
     5. Nomor Lisensi                      : (jika memiliki lisensi)
     6. Jumlah korban                      : (jika ada korban)

c.   DESKRIPSI:
     1. Kronologi Kejadian:
     2. Dampak Kejadian terhadap operasional bandar udara:
                                                       Tanggal..........
                                                    Petugas Pelaporan
                                                     (Reporting Officer)

                                                                  TTD

                                                    ( ............Nama............... )
                                                                   NIP




                                                                                          12
D. CONTOH FORMAT LAPORAN AWAL KEJADIAN (INCIDENT), KEJADIAN SERIUS
   (SERIOUS INCIDENT) DAN KECELAKAAN (ACCIDENT) PESAWAT UDARA DENGAN
   FASILITAS/PERALATAN DAN KENDARAAN DI BANDAR UDARA

Kepada Yth:
     Direktur Jenderal Perhubungan Udara
     Direktur Bandar Udara
     Aeronautical Information Service (AIS)
a. DATA UMUM:
   1. Tanggal Kejadian                      :
   2. Nama Bandar Udara                     :
   3. Lokasi Kejadian                       :
                                                (tempat dimana lokasi incident dan/ atau
                                                accident terjadi di bandar udara)

     4. Waktu Kejadian                      :
                                                (local time)      (UTC)

     5. Jenis Kejadian                      :
                                                (incident/accident)

     6. Informasi cuaca (weather report
        e.g wind, temp.,visibility)

b.   DATA PESAWAT UDARA:
     1. Jenis Pesawat Udara                 :

     2. Nomor Registrasi Pesawat Udara      :

     3. Nomor Penerbangan                   :

     4. Nama Perusahaan Angkutan            :
        Udara

     5. Nama Kapten Penerbang (PIC)         :

     6. Kerusakan pada pesawat              :

     7. Jumlah Penumpang                   :
     8. Jumlah Korban                      : (jika ada korban)
c.   DATA FASILITAS/PERALATAN/ KENDARAAN:
     1. Nama pengelola fasilitas/peralatan :
        dan kendaraan
     2. Jenis fasilitas/peralatan/         :
        kendaraan
     3. Kerusakan pada                     :
        fasilitas/peralatan/ kendaraan
     4. Nama operator fasilitas/peralatan  :
        dan kendaraan
     5. Nomor lisensi                      : (jika memiliki lisensi)

                                                                                     13
d.    DESKRIPSI:
       1. Kronologi Kejadian
       2. Dampak kejadian terhadap operasional bandar udara
                                                         Tanggal..........
                                                       Petugas Pelaporan
                                                       (Reporting Officer)
                                                                                       TTD
                                                                        ( ............Nama............... )
                                                                                       NIP


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                          DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA



                                                                                 HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

      KEPALA BAGIAN HUKUM
        SETDITJEN HUBUD




        RUDI RICHARDO
         Pembina / (IV/a)
   NIP. 19670118 199403 1 001




                                                                                                                            14
Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
                                              Nomor     :
                                              Tanggal :

                                                         KOP SURAT

                                               CONTOH SURAT LAPORAN

Nomor            :                                                             Jakarta,......
Klasifikasi      :
Lampiran         :
Perihal          :   Laporan              kejadian                             Kepada
                     (incident)/ kejadian serius
                     (serious     incident)       /                 Yth.       1. Direktur Jenderal perhubungan Udara
                     kecelakaan       (accident)*                              2. Direktur Bandar Udara
                     bandar udara...........                                   3. Aeronautical Information Services
                                                                                  Unit

                                                                               di

                                                                               JAKARTA

1. Mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: .......(diisi dengan nomor
   SKEP)....tentang...............,dengan hormat terlampir disampaikan laporan awal kejadian
   (incident)/kejadian serius (serious incident)/kecelakaan (accident)* .. ....(diisi dengan jenis
   kejadian (incident), kejadian serius (serious incident) dan kecelakaan (accident)).....di bandar
   udara... (diisi nama bandar udara)....

2. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

                                                                               Petugas Pelaporan Bandar Udara
                                                                            ...........(diisi nama bandar udara).........


                                                                                     ( .............Nama.......... )
                                                                                                    NIP.
Tembusan :
Kepala Bandar Udara/Kepala Cabang Bandar Udara.

*coret yang tidak perlu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                   DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,



                                                                                     HERRY BAKTI
Salinan sesuai dengan aslinya

     KEPALA BAGIAN HUKUM
       SETDITJEN HUBUD



        RUDI RICHARDO
         Pembina / (IV/a)
   NIP. 19670118 199403 1 001

                                                                                                                                  15

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Program peningkatan keselamatan perkeretaapian hermanto dwiatmoko
Program peningkatan keselamatan perkeretaapian   hermanto dwiatmokoProgram peningkatan keselamatan perkeretaapian   hermanto dwiatmoko
Program peningkatan keselamatan perkeretaapian hermanto dwiatmokoIndonesia Infrastructure Initiative
 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan KerjaUndang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan KerjaPT Safety Sign Indonesia
 
Hukum Lingkungan
Hukum LingkunganHukum Lingkungan
Hukum LingkunganSatria
 
Surat perjanjian kontrak kerja
Surat perjanjian kontrak kerjaSurat perjanjian kontrak kerja
Surat perjanjian kontrak kerjaVika Yurista
 
Sistem dan Mekanisme Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pelaksa...
Sistem dan Mekanisme Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pelaksa...Sistem dan Mekanisme Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pelaksa...
Sistem dan Mekanisme Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pelaksa...Reski Aprilia
 
UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan JalanUU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan JalanPenataan Ruang
 
Identifikasi k3-pada-bengkel-dan-lab-sipil-dan-perencanaan
Identifikasi k3-pada-bengkel-dan-lab-sipil-dan-perencanaanIdentifikasi k3-pada-bengkel-dan-lab-sipil-dan-perencanaan
Identifikasi k3-pada-bengkel-dan-lab-sipil-dan-perencanaanAgus Witono
 
Salam Perkenalan Pemberitahuan dan Penawaran Charter/Sewa Kapal
Salam Perkenalan Pemberitahuan dan Penawaran Charter/Sewa KapalSalam Perkenalan Pemberitahuan dan Penawaran Charter/Sewa Kapal
Salam Perkenalan Pemberitahuan dan Penawaran Charter/Sewa KapalSantos Siahaan
 
Contoh Perjanjian Penyediaan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi Terbaru (Beli P...
Contoh Perjanjian Penyediaan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi Terbaru (Beli P...Contoh Perjanjian Penyediaan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi Terbaru (Beli P...
Contoh Perjanjian Penyediaan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi Terbaru (Beli P...GLC
 
01 MAPA MERENCANAKAN AKTIVITAS DAN PROSES ASESMEN (LENNY).pptx
01 MAPA MERENCANAKAN AKTIVITAS DAN PROSES ASESMEN (LENNY).pptx01 MAPA MERENCANAKAN AKTIVITAS DAN PROSES ASESMEN (LENNY).pptx
01 MAPA MERENCANAKAN AKTIVITAS DAN PROSES ASESMEN (LENNY).pptxbayu45191
 
Presentasi cv dan firma
Presentasi cv dan firmaPresentasi cv dan firma
Presentasi cv dan firmakusyopanjaitan
 
Makalah Etika Profesi Advokat
Makalah Etika Profesi AdvokatMakalah Etika Profesi Advokat
Makalah Etika Profesi AdvokatZainal Abidin
 
Air & Space Law - Konvensi Chicago
Air & Space Law - Konvensi ChicagoAir & Space Law - Konvensi Chicago
Air & Space Law - Konvensi ChicagoMariske Myeke Tampi
 
Job Desc HSE Staff
Job Desc HSE StaffJob Desc HSE Staff
Job Desc HSE Staffibadil haqqi
 
Proposal Seminar Nasional K3 by HSE Indonesia (participant)
Proposal Seminar Nasional K3 by HSE Indonesia (participant)Proposal Seminar Nasional K3 by HSE Indonesia (participant)
Proposal Seminar Nasional K3 by HSE Indonesia (participant)Dini Septiana
 

Mais procurados (20)

Program peningkatan keselamatan perkeretaapian hermanto dwiatmoko
Program peningkatan keselamatan perkeretaapian   hermanto dwiatmokoProgram peningkatan keselamatan perkeretaapian   hermanto dwiatmoko
Program peningkatan keselamatan perkeretaapian hermanto dwiatmoko
 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan KerjaUndang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
 
Hukum Lingkungan
Hukum LingkunganHukum Lingkungan
Hukum Lingkungan
 
Contoh Perjanjian Kerja Kontrak Bilingual (2 Bahasa)
Contoh Perjanjian Kerja Kontrak Bilingual (2 Bahasa)Contoh Perjanjian Kerja Kontrak Bilingual (2 Bahasa)
Contoh Perjanjian Kerja Kontrak Bilingual (2 Bahasa)
 
Surat perjanjian kontrak kerja
Surat perjanjian kontrak kerjaSurat perjanjian kontrak kerja
Surat perjanjian kontrak kerja
 
Sistem dan Mekanisme Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pelaksa...
Sistem dan Mekanisme Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pelaksa...Sistem dan Mekanisme Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pelaksa...
Sistem dan Mekanisme Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pelaksa...
 
UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan JalanUU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 
Identifikasi k3-pada-bengkel-dan-lab-sipil-dan-perencanaan
Identifikasi k3-pada-bengkel-dan-lab-sipil-dan-perencanaanIdentifikasi k3-pada-bengkel-dan-lab-sipil-dan-perencanaan
Identifikasi k3-pada-bengkel-dan-lab-sipil-dan-perencanaan
 
p2k3 training
p2k3 trainingp2k3 training
p2k3 training
 
Salam Perkenalan Pemberitahuan dan Penawaran Charter/Sewa Kapal
Salam Perkenalan Pemberitahuan dan Penawaran Charter/Sewa KapalSalam Perkenalan Pemberitahuan dan Penawaran Charter/Sewa Kapal
Salam Perkenalan Pemberitahuan dan Penawaran Charter/Sewa Kapal
 
Contoh Perjanjian Penyediaan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi Terbaru (Beli P...
Contoh Perjanjian Penyediaan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi Terbaru (Beli P...Contoh Perjanjian Penyediaan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi Terbaru (Beli P...
Contoh Perjanjian Penyediaan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi Terbaru (Beli P...
 
Human Factor on The Airside
Human Factor on The AirsideHuman Factor on The Airside
Human Factor on The Airside
 
01 MAPA MERENCANAKAN AKTIVITAS DAN PROSES ASESMEN (LENNY).pptx
01 MAPA MERENCANAKAN AKTIVITAS DAN PROSES ASESMEN (LENNY).pptx01 MAPA MERENCANAKAN AKTIVITAS DAN PROSES ASESMEN (LENNY).pptx
01 MAPA MERENCANAKAN AKTIVITAS DAN PROSES ASESMEN (LENNY).pptx
 
Standar Keselamatan Berkendara
Standar Keselamatan BerkendaraStandar Keselamatan Berkendara
Standar Keselamatan Berkendara
 
Forum SDM PKWT Kontrak
Forum SDM PKWT KontrakForum SDM PKWT Kontrak
Forum SDM PKWT Kontrak
 
Presentasi cv dan firma
Presentasi cv dan firmaPresentasi cv dan firma
Presentasi cv dan firma
 
Makalah Etika Profesi Advokat
Makalah Etika Profesi AdvokatMakalah Etika Profesi Advokat
Makalah Etika Profesi Advokat
 
Air & Space Law - Konvensi Chicago
Air & Space Law - Konvensi ChicagoAir & Space Law - Konvensi Chicago
Air & Space Law - Konvensi Chicago
 
Job Desc HSE Staff
Job Desc HSE StaffJob Desc HSE Staff
Job Desc HSE Staff
 
Proposal Seminar Nasional K3 by HSE Indonesia (participant)
Proposal Seminar Nasional K3 by HSE Indonesia (participant)Proposal Seminar Nasional K3 by HSE Indonesia (participant)
Proposal Seminar Nasional K3 by HSE Indonesia (participant)
 

Destaque

Contoh construction safety plan
Contoh construction safety planContoh construction safety plan
Contoh construction safety planEddhy Violent
 
Contoh Format laporan polmas
Contoh Format laporan polmasContoh Format laporan polmas
Contoh Format laporan polmasSei Enim
 
STANDART OPERATING PROCEDURE TEAM MITRA PENGAMAN INTERNAL
STANDART OPERATING PROCEDURE TEAM MITRA PENGAMAN INTERNALSTANDART OPERATING PROCEDURE TEAM MITRA PENGAMAN INTERNAL
STANDART OPERATING PROCEDURE TEAM MITRA PENGAMAN INTERNALKARYA DHARMA JAYA
 
Kirkat tpa sampah
Kirkat tpa sampahKirkat tpa sampah
Kirkat tpa sampahasartwer
 
Contoh teks sma
Contoh teks smaContoh teks sma
Contoh teks smarismiati
 
Laporan bisnis
Laporan bisnisLaporan bisnis
Laporan bisnisRifky Ocen
 
Surat Penawaran Komputer
Surat Penawaran KomputerSurat Penawaran Komputer
Surat Penawaran KomputerIndrayadi Hatta
 
Laporan Aplikasi Kasir Sederhana (KOPERASI ABC)
Laporan Aplikasi Kasir Sederhana (KOPERASI ABC)Laporan Aplikasi Kasir Sederhana (KOPERASI ABC)
Laporan Aplikasi Kasir Sederhana (KOPERASI ABC)ntalim
 
Contoh form perawatan kendaraan. docx
Contoh form perawatan kendaraan. docxContoh form perawatan kendaraan. docx
Contoh form perawatan kendaraan. docxPriyo Hadi
 
Teknik management pemeliharaan
Teknik management pemeliharaan Teknik management pemeliharaan
Teknik management pemeliharaan Khairul Fadli
 
Tindakan penyidikan pidana keimigrasian
Tindakan penyidikan pidana keimigrasianTindakan penyidikan pidana keimigrasian
Tindakan penyidikan pidana keimigrasianKhamdan Muhammad
 
Pedoman Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) (Patient Safety Incident R...
Pedoman Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) (Patient Safety Incident R...Pedoman Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) (Patient Safety Incident R...
Pedoman Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) (Patient Safety Incident R...Tyo SBS
 

Destaque (15)

Laporan polisi iii
Laporan polisi iiiLaporan polisi iii
Laporan polisi iii
 
Contoh construction safety plan
Contoh construction safety planContoh construction safety plan
Contoh construction safety plan
 
Laporan polisi 2015
Laporan polisi 2015Laporan polisi 2015
Laporan polisi 2015
 
Contoh Format laporan polmas
Contoh Format laporan polmasContoh Format laporan polmas
Contoh Format laporan polmas
 
STANDART OPERATING PROCEDURE TEAM MITRA PENGAMAN INTERNAL
STANDART OPERATING PROCEDURE TEAM MITRA PENGAMAN INTERNALSTANDART OPERATING PROCEDURE TEAM MITRA PENGAMAN INTERNAL
STANDART OPERATING PROCEDURE TEAM MITRA PENGAMAN INTERNAL
 
Kirkat tpa sampah
Kirkat tpa sampahKirkat tpa sampah
Kirkat tpa sampah
 
Contoh teks sma
Contoh teks smaContoh teks sma
Contoh teks sma
 
Laporan bisnis
Laporan bisnisLaporan bisnis
Laporan bisnis
 
Surat Penawaran Komputer
Surat Penawaran KomputerSurat Penawaran Komputer
Surat Penawaran Komputer
 
Laporan Aplikasi Kasir Sederhana (KOPERASI ABC)
Laporan Aplikasi Kasir Sederhana (KOPERASI ABC)Laporan Aplikasi Kasir Sederhana (KOPERASI ABC)
Laporan Aplikasi Kasir Sederhana (KOPERASI ABC)
 
Contoh form perawatan kendaraan. docx
Contoh form perawatan kendaraan. docxContoh form perawatan kendaraan. docx
Contoh form perawatan kendaraan. docx
 
Teknik management pemeliharaan
Teknik management pemeliharaan Teknik management pemeliharaan
Teknik management pemeliharaan
 
Tindakan penyidikan pidana keimigrasian
Tindakan penyidikan pidana keimigrasianTindakan penyidikan pidana keimigrasian
Tindakan penyidikan pidana keimigrasian
 
Perka Polri No.14 Thn.2012 ttg Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
Perka Polri No.14 Thn.2012 ttg Manajemen Penyidikan Tindak PidanaPerka Polri No.14 Thn.2012 ttg Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
Perka Polri No.14 Thn.2012 ttg Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
 
Pedoman Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) (Patient Safety Incident R...
Pedoman Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) (Patient Safety Incident R...Pedoman Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) (Patient Safety Incident R...
Pedoman Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) (Patient Safety Incident R...
 

Semelhante a PELAPORAN_KEJADIAN_BANDAR_UDARA

Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77 Tahun 2011
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77 Tahun 2011Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77 Tahun 2011
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77 Tahun 2011Anton Kurniawan
 
Peraturan menteri perhubungan No PM 77 tahun 2011
Peraturan menteri perhubungan No PM 77 tahun 2011Peraturan menteri perhubungan No PM 77 tahun 2011
Peraturan menteri perhubungan No PM 77 tahun 2011tnt-akpar
 
CASR 139 (KM 24 th 2009).pdf
CASR 139 (KM 24 th 2009).pdfCASR 139 (KM 24 th 2009).pdf
CASR 139 (KM 24 th 2009).pdfsubakir kardan
 
CASR 139 (KM 24 th 2009).pdf
CASR 139 (KM 24 th 2009).pdfCASR 139 (KM 24 th 2009).pdf
CASR 139 (KM 24 th 2009).pdfsubakir kardan
 
Lapangan-Terbang-LapTer.pdf
Lapangan-Terbang-LapTer.pdfLapangan-Terbang-LapTer.pdf
Lapangan-Terbang-LapTer.pdfZamzamNurFauzi
 
Transportation Law - A New Policy of Air Transportation Based on Law Number 1...
Transportation Law - A New Policy of Air Transportation Based on Law Number 1...Transportation Law - A New Policy of Air Transportation Based on Law Number 1...
Transportation Law - A New Policy of Air Transportation Based on Law Number 1...Mariske Myeke Tampi
 
Pm 108 tahun_2016
Pm 108 tahun_2016Pm 108 tahun_2016
Pm 108 tahun_2016me_idung
 
Permenhub 51/2014 tentang tarif pesawat kelas ekonomi
Permenhub 51/2014 tentang tarif pesawat kelas ekonomiPermenhub 51/2014 tentang tarif pesawat kelas ekonomi
Permenhub 51/2014 tentang tarif pesawat kelas ekonomiFerry Koto
 
Pmk 44 tahun 2014 tentang pelabuhan sehat
Pmk 44 tahun 2014 tentang pelabuhan sehatPmk 44 tahun 2014 tentang pelabuhan sehat
Pmk 44 tahun 2014 tentang pelabuhan sehatEndang Sri Lestari
 
PP RI No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
PP RI No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran UdaraPP RI No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
PP RI No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran UdaraMuhamad Imam Khairy
 
AEP modul 6 LOKASI PENTING.pptx
AEP modul 6 LOKASI PENTING.pptxAEP modul 6 LOKASI PENTING.pptx
AEP modul 6 LOKASI PENTING.pptxAntonAbdullah1
 
Peraturan Menteri Perhubungan Pm.6 tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Go...
Peraturan Menteri Perhubungan Pm.6 tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Go...Peraturan Menteri Perhubungan Pm.6 tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Go...
Peraturan Menteri Perhubungan Pm.6 tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Go...Bayu Ardiansyah
 
Pertemuan 5 - Annex 12 (Chapter 3 sd 5) - Copy.pptx
Pertemuan 5 - Annex 12 (Chapter 3 sd 5) - Copy.pptxPertemuan 5 - Annex 12 (Chapter 3 sd 5) - Copy.pptx
Pertemuan 5 - Annex 12 (Chapter 3 sd 5) - Copy.pptxalwazir1
 

Semelhante a PELAPORAN_KEJADIAN_BANDAR_UDARA (20)

Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77 Tahun 2011
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77 Tahun 2011Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77 Tahun 2011
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77 Tahun 2011
 
Pp no 40 tahun 2012
Pp no 40 tahun 2012Pp no 40 tahun 2012
Pp no 40 tahun 2012
 
Pm 77
Pm 77Pm 77
Pm 77
 
Peraturan menteri perhubungan No PM 77 tahun 2011
Peraturan menteri perhubungan No PM 77 tahun 2011Peraturan menteri perhubungan No PM 77 tahun 2011
Peraturan menteri perhubungan No PM 77 tahun 2011
 
Pm 77
Pm 77Pm 77
Pm 77
 
FOO
FOOFOO
FOO
 
CASR 139 (KM 24 th 2009).pdf
CASR 139 (KM 24 th 2009).pdfCASR 139 (KM 24 th 2009).pdf
CASR 139 (KM 24 th 2009).pdf
 
CASR 139 (KM 24 th 2009).pdf
CASR 139 (KM 24 th 2009).pdfCASR 139 (KM 24 th 2009).pdf
CASR 139 (KM 24 th 2009).pdf
 
Lapangan-Terbang-LapTer.pdf
Lapangan-Terbang-LapTer.pdfLapangan-Terbang-LapTer.pdf
Lapangan-Terbang-LapTer.pdf
 
Transportation Law - A New Policy of Air Transportation Based on Law Number 1...
Transportation Law - A New Policy of Air Transportation Based on Law Number 1...Transportation Law - A New Policy of Air Transportation Based on Law Number 1...
Transportation Law - A New Policy of Air Transportation Based on Law Number 1...
 
Pm 108 tahun_2016
Pm 108 tahun_2016Pm 108 tahun_2016
Pm 108 tahun_2016
 
Permenhub 51/2014 tentang tarif pesawat kelas ekonomi
Permenhub 51/2014 tentang tarif pesawat kelas ekonomiPermenhub 51/2014 tentang tarif pesawat kelas ekonomi
Permenhub 51/2014 tentang tarif pesawat kelas ekonomi
 
2007 1-00353-sp-bab 2
2007 1-00353-sp-bab 22007 1-00353-sp-bab 2
2007 1-00353-sp-bab 2
 
Pmk 44 tahun 2014 tentang pelabuhan sehat
Pmk 44 tahun 2014 tentang pelabuhan sehatPmk 44 tahun 2014 tentang pelabuhan sehat
Pmk 44 tahun 2014 tentang pelabuhan sehat
 
PP RI No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
PP RI No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran UdaraPP RI No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
PP RI No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
 
Sd
SdSd
Sd
 
Pm 38 tahun_2017
Pm 38 tahun_2017Pm 38 tahun_2017
Pm 38 tahun_2017
 
AEP modul 6 LOKASI PENTING.pptx
AEP modul 6 LOKASI PENTING.pptxAEP modul 6 LOKASI PENTING.pptx
AEP modul 6 LOKASI PENTING.pptx
 
Peraturan Menteri Perhubungan Pm.6 tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Go...
Peraturan Menteri Perhubungan Pm.6 tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Go...Peraturan Menteri Perhubungan Pm.6 tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Go...
Peraturan Menteri Perhubungan Pm.6 tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Go...
 
Pertemuan 5 - Annex 12 (Chapter 3 sd 5) - Copy.pptx
Pertemuan 5 - Annex 12 (Chapter 3 sd 5) - Copy.pptxPertemuan 5 - Annex 12 (Chapter 3 sd 5) - Copy.pptx
Pertemuan 5 - Annex 12 (Chapter 3 sd 5) - Copy.pptx
 

Mais de Institude Technology Bandung (8)

Aleksander gegov
Aleksander gegovAleksander gegov
Aleksander gegov
 
04 fuzzy ruledecompositions
04 fuzzy ruledecompositions04 fuzzy ruledecompositions
04 fuzzy ruledecompositions
 
Steven chris zhou
Steven chris zhouSteven chris zhou
Steven chris zhou
 
Logika fuzzy
Logika fuzzyLogika fuzzy
Logika fuzzy
 
Modul algoritma dan pemograman
Modul algoritma dan pemogramanModul algoritma dan pemograman
Modul algoritma dan pemograman
 
Kc slide-02
Kc slide-02Kc slide-02
Kc slide-02
 
04.08121302
04.0812130204.08121302
04.08121302
 
Its master-16003-presentation-1224025
Its master-16003-presentation-1224025Its master-16003-presentation-1224025
Its master-16003-presentation-1224025
 

PELAPORAN_KEJADIAN_BANDAR_UDARA

  • 1. SKEP /40/ III / 2010 PETUNJUK DAN TATA CARA PELAPORAN KEJADIAN, KEJADIAN SERIUS DAN KECELAKAAN DI BANDAR UDARA BAGIAN 139 - 04 (ADVISORY CIRCULAR PART 139 – 04, INCIDENT, SERIOUS INCIDENT, AND ACCIDENT REPORT)
  • 2. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : SKEP /40/ III / 2010 TENTANG PETUNJUK DAN TATA CARA PELAPORAN KEJADIAN, KEJADIAN SERIUS DAN KECELAKAAN DI BANDAR UDARA BAGIAN 139 - 04 (ADVISORY CIRCULAR PART 139 – 04, INCIDENT, SERIOUS INCIDENT, AND ACCIDENT REPORT) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 139 tentang Bandar Udara (CASR 139 Aerodrome) telah diatur ketentuan tentang pelaporan kejadian (incident), kejadian serius (serious incident) dan kecelakaan (accident) kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan pelaporan kejadian (incident), kejadian serius (serious incident) dan kecelakaan (accident) di Bandar Udara dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146); 1
  • 3. 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome); 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Penerbangan; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELAPORAN KEJADIAN, KEJADIAN SERIUS DAN KECELAKAAN DI BANDAR UDARA BAGIAN 139.049 (ADVISORY CIRCULAR PART 139.049 – INCIDENT, SERIOUS INCIDENT, AND ACCIDENT REPORT) BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. 2. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum. 3. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yangbelum diusahakan secara komersial. 4. Kejadian (Incident) adalah suatu peristiwa selain kecelakaan (accident) yang berhubungan dengan pengoperasian pesawat udara yang mempengaruhi atau dapat mempengaruhi keselamatan operasi pesawat udara. 2
  • 4. 5. Kejadian serius (serious incident) adalah suatu kondisi pengoperasian pesawat udara hampir terjadinya kecelakaan. 6. Kecelakaan (Accident) adalah peristiwa pengoperasian pesawat udara yang mengakibatkan kerusakan berat pada peralatan atau fasilitas yang digunakan dan/atau korban jiwa atau luka serius. 7. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. 8. Fasilitas dan peralatan bandar udara adalah semua fasilitas dan peralatan baik di dalam maupun di luar batas-batas bandar udara yang dibangun atau dipasang (diinstalasi) dan dipelihara untuk tujuan melayani kedatangan, keberangkatan dan permukaan pergerak pesawat udara termasuk peralatan pelayanan darat pesawat udara (Ground Support Equipment/GSE) 9. Kendaraan adalah semua alat angkut termasuk gerobak, kereta barang baik yang dilengkapi maupun yang tidak dilengkapi mesin. 10. Direktur Jenderal adalah adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara. 11. Direktur adalah Direktur Bandar Udara. BAB II PETUGAS PELAPORAN Pasal 2 (1) Badan Usaha Bandar Udara dan Unit Penyelenggara Bandar Udara harus mencatat dan melaporkan setiap adanya kejadian (incident), kejadian serius (serious incident) dan kecelakaan (accident) di bandar udara. (2) Badan Usaha Bandar Udara dan Unit Penyelenggara Bandar Udara harus menunjuk 1 (satu) atau lebih petugas yang memiliki kompetensi di bidangnya untuk melaksanakan pencatatan dan pelaporan setiap adanya kejadian (incident), kejadian serius (serious incident) dan kecelakaan (accident) di bandar Udara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Penyelenggara Bandar Udara. 3
  • 5. Pasal 3 Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas: a. mengumpulkan data kejadian (incident), kejadian serius (serious incident) dan kecelakaan (accident) di bandar udara; b. mendokumentasikan data kejadian (incident), kejadian serius (serious incident) dan kecelakaan (accident) di bandar udara; c. melaporkan kejadian (incident), kejadian serius (serious incident) dan kecelakaan (accident) di bandar udara. BAB III TATA CARA PELAPORAN KEJADIAN (INCIDENT), KEJADIAN SERIUS (SERIOUS INCIDENT) DAN KECELAKAAN (ACCIDENT) DI BANDAR UDARA Pasal 4 (1) Pelaporan kejadian (incident), kejadian serius (serious incident) dan kecelakaan (accident) di bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus dilaporkan kepada: a. Direktur Jenderal; b. Direktur; c. Aeronautical Information Service (AIS) Unit. (2) Pelaporan kejadian (incident), kejadian serius (serious incident) dan kecelakaan (accident) di bandar udara yang menyebabkan perubahan operasional bandar udara dipublikasikan oleh Aeronautical Information Service (AIS) Unit dalam Aeronautical Infromation Publication (AIP). (3) Badan usaha bandar udara dan unit penyelenggara bandar udara harus mengklarifikasi kebenaran data dalam AIP yang dipublikasikan oleh AIS Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 5 Kejadian (incident), kejadian serius (serious incident) dan kecelakaan (accident) di bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah kejadian (incident), kejadian serius (serious incident) dan kecelakaan (accident) yang terjadi di daerah pergerakan (movement area) dan daerah pelayanan PKP-PK bandar udara, yang meliputi: a. kejadian (incident), kejadian serius (serious incident) dan kecelakaan (accident) personel/petugas dan/atau penumpang di bandar udara; 4
  • 6. b. kejadian (incident), kejadian serius (serious incident) dan kecelakaan (accident) pesawat udara di bandar udara; c. kejadian (incident), kejadian serius (serious incident) dan kecelakaan (accident) fasilitas/peralatan dan kendaraan di bandar udara; dan d. kejadian (incident), kejadian serius (serious incident) dan kecelakaan (accident) antara pesawat udara dengan fasilitas/peralatan dan kendaraan di bandar udara. Pasal 6 (1) Badan usaha bandar udara dan unit penyelenggara bandar udara harus melakukan penyelidikan (investigasi) untuk memastikan penyebab kejadian (incident), kejadian serius (serious incident) dan kecelakaan (accident) di bandar udara terkait dengan operasional bandar udara. (2) Badan usaha bandar udara dan unit penyelenggara bandar udara harus menganalisa penyebab terjadinya kejadian (incident), kejadian serius (serious incident) dan kecelakaan (accident) yang diakibatkan oleh operasional bandar udara sebagai tindakan perbaikan (corrective action) untuk menghindari kejadian serupa. Pasal 7 Penyelidikan kejadian (incident), kejadian serius (serious incident) dan kecelakaan (accident) di bandar udara yang dilakukan oleh badan usaha bandar udara dan unit penyelenggara bandar udara bersifat internal dan tidak mengganggu proses penyelidikan yang dilakukan oleh institusi yang berwenang. Pasal 8 Direktur harus menganalisa laporan kejadian (incident), kejadian serius (serious incident) dan kecelakaan (accident) di bandar udara sebagai acuan pengembangan kebijakan bidang regulasi, prosedur, teknologi dan sumber daya manusia sebagai upaya pencegahan kejadian serupa. Pasal 9 Jenis pelaporan kejadian (incident), kejadian serius (serious incident) dan kecelakaan (accident) di bandar udara oleh badan usaha bandar udara dan unit penyelenggara bandar udara, meliputi: a. informasi awal; b. laporan awal; c. laporan lanjutan. 5
  • 7. Pasal 10 Informasi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan informasi lisan yang harus segera disampaikan oleh badan usaha bandar udara dan unit penyelenggara bandar udara pada saat terjadinya kejadian (incident), kejadian serius (serious incident) dan kecelakaan (accident) di bandar udara. Pasal 11 (1) Laporan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan laporan tertulis setelah terjadinya kejadian (incident), kejadian serius (serious incident) dan kecelakaan (accident) di bandar udara oleh badan usaha bandar udara dan unit penyelenggara bandar udara yang memuat informasi: a. kejadian (incident), kejadian serius (serious incident) dan kecelakaan (accident)personel/petugas dan/atau penumpang di bandar udara; b. kejadian (incident), kejadian serius (serious incident) dan kecelakaan (accident)pesawat udara di bandar udara; c. kejadian (incident), kejadian serius (serious incident) dan kecelakaan (accident)fasilitas/peralatan dan kendaraan di bandar udara; d. kejadian (incident), kejadian serius (serious incident) dan kecelakaan (accident)antara pesawat udara dengan fasilitas/peralatan dan kendaraan di bandar udara. (2) Format Laporan awal kejadian (incident), kejadian serius (serious incident) dan kecelakaan (accident) di bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran I peraturan ini. Pasal 12 Laporan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan laporan rinci Badan Usaha Bandar Udara dan Unit Penyelenggara Bandar Udara yang memuat informasi tindakan penanggulangan sesuai dengan prosedur penanggulangan keadaan darurat (airport emergency plan) bandar udara. Pasal 13 (1) Laporan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib disampaikan selambat- lambatnya 1 (satu) hari setelah terjadinya peristiwa. (2) Laporan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib disampaikan selambat- lambatnya 3 (tiga) hari setelah terjadinya kejadian (incident), kejadian serius (serious incident) dan kecelakaan (accident) di bandar udara. 6
  • 8. Pasal 14 Contoh surat laporan kejadian (incident), kejadian serius (serious incident) dan kecelakaan (accident) bandar udara tercantum pada Lampiran II peraturan ini. BAB IV PENUTUP Pasal 15 Direktur mengawasi pelaksanaan peraturan ini. Pasal 16 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 19 Maret 2010 ________________________________________ DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA HERRY BAKTI SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada: 1. Menteri Perhubungan; 2. Wakil Menteri Perhubungan; 3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan; 4. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan; 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; 6. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; 7. Para Kepala Kantor Administrator Bandar Udara; 8. Para Kepala Bandar Udara; 9. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero); 10. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero). Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDITJEN HUBUD RUDI RICHARDO Pembina / (IV/a) NIP. 19670118 199403 1 001 7
  • 9. Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : Tanggal : A. CONTOH FORMAT LAPORAN AWAL Jenis Peristiwa : Kecelakaan (accident). Kejadian serius (serious incident) Kejadian (incident). a. DATA UMUM: 1. Tanggal Kejadian : 2. Nama Bandar Udara : 3. Lokasi Kejadian : (tempat dimana lokasi incident dan/ atau accident terjadi di bandar udara) 4. Waktu Kejadian : (local time) (UTC) 5. Informasi cuaca : (weather report e.g wind, temp.,visibility) b. PESAWAT UDARA: (dapat lebih dari satu data apabila melibatkan pesawat udara lain) 1. Nama Perusahaan Angkutan : Udara 2. Jenis Pesawat Udara : 3. Nomor Registrasi Pesawat Udara : 4. Nomor Penerbangan : 5. Nama Kapten Penerbang (PIC) : 6. Kerusakan pada pesawat : 7. Jumlah Penumpang : 8. Jumlah korban : (jika ada dilengkapi dengan data jumlah korban meninggal dan/atau terluka) c. FASILITAS/PERALATAN DAN KENDARAAN (dapat lebih dari satu data apabila melibatkan fasilitas/peralatan dan kendaraan lain) 1. Nama pengelola fasilitas/peralatan : dan kendaraan 2. Jenis fasilitas/peralatan/ : kendaraan 3. Kerusakan pada : fasilitas/peralatan/ kendaraan 4. Nama operator : 5. Nomor Lisensi : (jika memiliki lisensi) 8
  • 10. 6. Jumlah korban : (jika ada dilengkapi dengan data korban meninggal dan/atau terluka) d. LAIN-LAIN: (diisi dengan data lain sebagai penyebab kecelakaan, kejadian serius dan kejadian contoh: personel/petugas dan/atau penumpang, binatang liar dll) 1. ... : 2. .... : 3. .... : e. DESKRIPSI: 1. Kronologi Kejadian: (detail kronologi dapat ditambahkan pada halaman lain) 2. Dampak Kejadian terhadap operasional bandar udara: (detail dampak kejadian dapat ditambahkan pada halaman lain) Tanggal.......... Petugas Pelaporan (Reporting Officer) TTD ( ............Nama............... ) NIP 9
  • 11. B. CONTOH FORMAT LAPORAN AWAL Jenis Peristiwa : Kecelakaan, kejadian serius dan kejadian personel/petugas dan/atau penumpang. Kecelakaan, kejadian serius dan kejadian pesawat udara. Kecelakaan, kejadian serius dan kejadian fasilitas/peralatan dan kendaraan. Kecelakaan, kejadian serius dan kejadian pesawat udara fasilitas/peralatan dan kendaraan ....Lain-lain a. DATA UMUM: 1. Tanggal Kejadian : 2. Nama Bandar Udara : 3. Lokasi Kejadian : (tempat dimana lokasi incident dan/ atau accident terjadi di bandar udara) 4. Waktu Kejadian : (local time) (UTC) 5. Informasi cuaca : (weather report e.g wind, temp.,visibility) b. PERSONEL/PETUGAS DAN/ATAU PENUMPANG: 1. Nama Korban: : • Nama personel/petugas; • Nama penumpang. 2. : 3. Jumlah korban : c. PESAWAT UDARA: (dapat lebih dari satu data apabila melibatkan pesawat udara lain) 1. Nama Perusahaan Angkutan : Udara 2. Jenis Pesawat Udara : 3. Nomor Registrasi Pesawat Udara : 4. Nomor Penerbangan : 5. Nama Kapten Penerbang (PIC) : 6. Kerusakan pada pesawat : 7. Jumlah Penumpang : 8. Jumlah korban : (jika adadilengkapi dengan data korban meninggal dan/atau terluka) d. FASILITAS/PERALATAN DAN KENDARAAN (dapat lebih dari satu data apabila melibatkan fasilitas/peralatan dan kendaraan lain) 1. Nama pengelola fasilitas/peralatan : dan kendaraan 2. Jenis fasilitas/peralatan/ : kendaraan 3. Kerusakan pada : fasilitas/peralatan/ kendaraan 10
  • 12. 4. Nama operator : 5. Nomor Lisensi : (jika memiliki lisensi) 6. Jumlah korban : (jika ada dilengkapi dengan data korban meninggal dan/atau terluka) e. LAIN-LAIN: (diisi dengan data lain sebagai penyebab kecelakaan, kejadian serius dan kejadian) 1. ... : 2. .... : f. DESKRIPSI: 1. Kronologi Kejadian: (detail kronologi dapat ditambahkan pada halaman lain) 2. Dampak Kejadian terhadap operasional bandar udara: (detail dampak kejadian dapat ditambahkan pada halaman lain) Tanggal.......... Petugas Pelaporan (Reporting Officer) TTD ( ............Nama............... ) NIP 11
  • 13. C. CONTOH FORMAT LAPORAN AWAL KEJADIAN (INCIDENT), KEJADIAN SERIUS (SERIOUS INCIDENT) DAN KECELAKAAN (ACCIDENT) FASILITAS/PERALATAN DAN KENDARAAN DI BANDAR UDARA Kepada Yth: Direktur Jenderal Perhubungan Udara Direktur Bandar Udara Aeronautical Information Service (AIS) a. DATA UMUM: 1. Tanggal Kejadian : 2. Nama Bandar Udara : 3. Lokasi Kejadian : (tempat dimana lokasi incident dan/ atau accident terjadi di bandar udara) 4. Waktu Kejadian : (local time) (UTC) 5. Jenis Kejadian : (incident/accident) 6. Informasi cuaca (weather report : e.g wind, temp.,visibility) b. DATA FASILITAS/PERALATAN/ KENDARAAN: 1. Nama pengelola fasilitas/peralatan : dan kendaraan 2. Jenis fasilitas/peralatan/ : kendaraan 3. Kerusakan pada : fasilitas/peralatan/ kendaraan 4. Nama operator : 5. Nomor Lisensi : (jika memiliki lisensi) 6. Jumlah korban : (jika ada korban) c. DESKRIPSI: 1. Kronologi Kejadian: 2. Dampak Kejadian terhadap operasional bandar udara: Tanggal.......... Petugas Pelaporan (Reporting Officer) TTD ( ............Nama............... ) NIP 12
  • 14. D. CONTOH FORMAT LAPORAN AWAL KEJADIAN (INCIDENT), KEJADIAN SERIUS (SERIOUS INCIDENT) DAN KECELAKAAN (ACCIDENT) PESAWAT UDARA DENGAN FASILITAS/PERALATAN DAN KENDARAAN DI BANDAR UDARA Kepada Yth: Direktur Jenderal Perhubungan Udara Direktur Bandar Udara Aeronautical Information Service (AIS) a. DATA UMUM: 1. Tanggal Kejadian : 2. Nama Bandar Udara : 3. Lokasi Kejadian : (tempat dimana lokasi incident dan/ atau accident terjadi di bandar udara) 4. Waktu Kejadian : (local time) (UTC) 5. Jenis Kejadian : (incident/accident) 6. Informasi cuaca (weather report e.g wind, temp.,visibility) b. DATA PESAWAT UDARA: 1. Jenis Pesawat Udara : 2. Nomor Registrasi Pesawat Udara : 3. Nomor Penerbangan : 4. Nama Perusahaan Angkutan : Udara 5. Nama Kapten Penerbang (PIC) : 6. Kerusakan pada pesawat : 7. Jumlah Penumpang : 8. Jumlah Korban : (jika ada korban) c. DATA FASILITAS/PERALATAN/ KENDARAAN: 1. Nama pengelola fasilitas/peralatan : dan kendaraan 2. Jenis fasilitas/peralatan/ : kendaraan 3. Kerusakan pada : fasilitas/peralatan/ kendaraan 4. Nama operator fasilitas/peralatan : dan kendaraan 5. Nomor lisensi : (jika memiliki lisensi) 13
  • 15. d. DESKRIPSI: 1. Kronologi Kejadian 2. Dampak kejadian terhadap operasional bandar udara Tanggal.......... Petugas Pelaporan (Reporting Officer) TTD ( ............Nama............... ) NIP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA HERRY BAKTI Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDITJEN HUBUD RUDI RICHARDO Pembina / (IV/a) NIP. 19670118 199403 1 001 14
  • 16. Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : Tanggal : KOP SURAT CONTOH SURAT LAPORAN Nomor : Jakarta,...... Klasifikasi : Lampiran : Perihal : Laporan kejadian Kepada (incident)/ kejadian serius (serious incident) / Yth. 1. Direktur Jenderal perhubungan Udara kecelakaan (accident)* 2. Direktur Bandar Udara bandar udara........... 3. Aeronautical Information Services Unit di JAKARTA 1. Mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: .......(diisi dengan nomor SKEP)....tentang...............,dengan hormat terlampir disampaikan laporan awal kejadian (incident)/kejadian serius (serious incident)/kecelakaan (accident)* .. ....(diisi dengan jenis kejadian (incident), kejadian serius (serious incident) dan kecelakaan (accident)).....di bandar udara... (diisi nama bandar udara).... 2. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Petugas Pelaporan Bandar Udara ...........(diisi nama bandar udara)......... ( .............Nama.......... ) NIP. Tembusan : Kepala Bandar Udara/Kepala Cabang Bandar Udara. *coret yang tidak perlu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, HERRY BAKTI Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDITJEN HUBUD RUDI RICHARDO Pembina / (IV/a) NIP. 19670118 199403 1 001 15