Potret Kegagalan Mandat Pengurusan Hutan
•Transferir como PPTX, PDF•
1 gostou•1,367 visualizações
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (14)
Semelhante a Potret Kegagalan Mandat Pengurusan Hutan
Semelhante a Potret Kegagalan Mandat Pengurusan Hutan (6)
Mais de Raflis Ssi
Mais de Raflis Ssi (20)
Potret Kegagalan Mandat Pengurusan Hutan
- 1. Potret Kegagalan Mandat Pengurusan Hutan Oleh: Raflis Koordinator SIAP II Riau http://raflis.wordpress.com/ Sebagai Bahan Pengantar dalam Training Jurnalisme Investigatif Kehutanan yang dilaksanakan oleh SIAP II di Hotel Rindu Sempadan Kabupaten Siak Provinsi Riau, 11-13 Januari 2013
- 2. Penguasaan Hutan (UU 41/1999) Menguasai Negara Mengakui hak masyarakat hukum adat 1 2 3 Kemakmuran Rakyat Memanfaatkan Hutan Rakyat Wewenang Untuk Mengurus Mengurus Pemerintah hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan menetapkan status wilayah mengatur dan mengurus tertentu sebagai kawasan hutan segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan
- 3. Pengurusan Hutan (UU 41/1999) Perencanaan Pengelolaan Pemerintah Litbang, Diklat, Penyuluhan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan Pengawasan menetapkan status wilayah mengatur dan mengurus tertentu sebagai kawasan hutan segala sesuatu yang berkaitan Pengukuhan dengan hutan Hutan Negara Hutan Hak Rakyat Pengukuhan Fungsi Pokok Hutan Konservasi Lindung Produksi Bukan Hutan/ APL Pelepasan/ Tukar menukar Hutan Tetap Terbatas Tetap Konversi
- 4. Perencanaan (UU 41/1999) Kepastian Hukum Neraca Sumberdaya Hutan inventarisasi Sistim Informasi Kehutanan penetapan Hubungan pemetaan Hukum penataan batas pengukuhan penunjukan TGHK Memperhatikan rencana tata ruang penatagunaan Penetapan Fungsi dan Penggunaan Unit Pengelolaan pembentukan wilayah pengelolaan Mempertahankan 30% Kawasan Hutan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan penyusunan rencana
- 5. Pengelolaan (UU 41 1999) ekosistem tipe tata hutan dan pembagian kawasan hutan dalam fungsi penyusunan rencana blok-blok pengelolaan hutan rencana pemanfaatan Untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara Disesuaikan berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. pemanfaatan hutan dan Hutan Negara Pembatasan Izin penggunaan kawasan hutan Izin Pemanfaatan Hutan Selain Hutan Adat rehabilitasi dan Izin Penggunaan diluar reklamasi hutan kehutanan Hutan Adat perlindungan hutan dan Hutan Hak konservasi alam Tidak dibutuhkan izin dari pemerintah
- 6. Pengawasan (UU 41/1999) mencermati Tujuan: untuk sebesar- pelaksanaan besar kemakmuran rakyat Maksud menelusuri pengurusan hutan yang berkeadilan dan Berkelanjutan menilai umpan balik perbaikan penyempurnaan Pemerintah pemantauan, meminta keterangan, dan melakukan pemeriksaan Pemerintah Pihak Ketiga Daerah pengelolaan hutan yang berdampak nasional dan internasional Masyarakat
- 7. Status Hutan (UU 41/1999) Belum ada yang ditunjuk maupun ditetapkan hutan negara yang diserahkan Berapa Luas Hutan hutan adat pengelolaannya kepada masyarakat Adat?? hukum adat (rechtsgemeenschap) Hutan Hutan negara yang dikelola oleh Berapa Luas Hutan hutan desa desa dan dimanfaatkan untuk Negara kesejahteraan desa Desa?? hutan Hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk Berapa Luas Hutan kemasyarakatan memberdayakan masyarakat Kemasyarakatan? Hutan Negara Hutan yang dapat diluar Hutan Adat, Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan ? diberikan izin Pemanfaatan Hutan Hutan Hutan hak yang berada pada tanah Berapa Luas Hutan hutan rakyat yang dibebani hak milik Hak Hak ??
- 8. Fungsi Hutan (UU 41/ 1999) Baru ditetapkan 21 Hutan Tetap Taman Nasional kelompok hutan dari 207 Cagar Alam Kelompok Hutan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Sisanya baru ditujuk Taman Buru berdasarkan TGHK 1986 Taman Wisata Alam Penegakan hukum belum bisa dilaksanakan ????? Hutan Lindung Hutan Lindung Apakah Izin yang Hutan Produksi Terbatas dikeluarkan Illegal ???? Hutan Produksi Hutan Produksi Tetap Hutan Produksi Konversi Non Hutan Area Pemanfaatan Lain
- 9. Status dan Fungsi Kawasan Hutan Status Fungsi Status dan Fungsi hutan adat Hutan Adat dengan fungsi Hutan Konservasi Konservasi hutan desa Hutan Adat dengan hutan Hutan Lindung fungsi Lindung kemasyarakatan Hutan Negara diluar Hutan Adat, Hutan Adat dengan Hutan Desa dan Hutan Produksi Hutan fungsi Lindung Kemasyarakatan hutan rakyat Seharusnya melalui Proses Pengukuhan Kawasan Hutan
- 10. Praktek Korupsi dalam Pengukuhan Kawasan Hutan
- 11. Tidak Pidana Kehutanan • Apabila aktifitas yang dilakukan tanpa izin yang syah. • Bagaimana Jika izin yang syah tersebut Jika melanggar Ketentuan Perundangan? • Melakukan penebangan pada kawasan yang dilindungi. • Bagaimana Menentukan bahwa penebangan dilakukan pada kawasan yang dilindungi?
- 12. Kawasan Hutan yang dapat diberikan izin Hutan Konservasi Kawasan Lindung Hutan Lindung Jasa Lingkungan Kawasan Bergambut Hutan Produksi Terbatas IUPHHK-HA Kawasan Budidaya Hutan Produksi Tetap IUPHHK-HT Tukar Menukar Kawasan Hutan Hutan Produksi Konversi ? Bagaimana dengan HD, HTR Pelepasan Kawasan Hutan dan HKM Bukan Hutan Area Pemanfaatan Lain Perkebunan Pertambangan
- 13. Fakta Pengelolaan Hutan Produksi IUPHHK-HA Tidak Sesuai SKOR Hutan Produksi dengan 124-175 Terbatas IUPHHK-HT Ketentuan dan Berdampak Perkebunan Hidrologi Ada SK Mentri Perubahan Fungsi Kawasan Hutan IUPHHK-HA Tidak Sesuai Hutan Produksi IUPHHK-HT dengan Tetap Ketentuan Perkebunan tetapi Tidak Berdampak SKOR Ada SK Mentri Perubahan secara < 124 Fungsi Kawasan Hutan Hidrologi IUPHHK-HA Hutan Produksi IUPHHK-HT Sesuai dengan Konversi Ketentuan Perkebunan
- 14. Penyimpangan Perizinan (IUPHHK-HT) Permohonan Persyaratan Admin&Teknis (Proptek) Mentri Kehutanan Kelengkapan Administrasi Persyaratan Adminsitrasi Terhadap RTRWP Dirjen BPK Rekomendasi Gubernur Terhadap RTRWK Konfirmasi Areal Rekomendasi Bupati Terhadap TGHK 2 Baplan Analisis Fungsi Kawasan Dishut/BKPH 1 Dokumen Amdal Komisi Amdal Pembayaran IUPHH Penyusunan Amdal Izin Lingkungan Baplan Peta Areal Kerja 3 Mentri Kehutanan Sekjen SK IUPHHK-HT UU 26 / 2007 dan PP 26/2008 Aspek Hukum UU 27/ 2007 Tindak Pidana Tata Ruang 4
- 15. Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Kepmen 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 TGHK TGHK Update Inkonsisten terhadap TGHK •Terdapat Perbedaan Peta TGHK (lampiran Kepmen 173 tahun 1986 (Kiri) dengan TGHK Update (Kanan) yang digunakan sebagai bahan paduserasi RTRWP dan TGHK •Sampai saat ini status kawasan hutan provinsi riau masih menggunakan TGHK
- 16. PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Perizinan Apabila Tidak Sesuai dengan RTRW dikeluarkan dan/atau diperoleh Batal Demi Izin dengan tidak melalui prosedur benar Hukum Pemanfaatan Pasal 37 ayat 3 diperoleh melalui prosedur yang Ruang Dapat benar tetapi kemudian terbukti Dibatalkan tidak sesuai dengan RTRW Pasal 37 ayat 4 akibat perubahan RTRWN penggantian /ganti kerugian yg layak Pasal 37 ayat 5
- 17. SISTEM PERENCANAAN MULTI TINGKAT DAN INTERAKSINYA Rencana Tata Ruang Program Pembangunan Nasional Nasional (PROPENAS) Rencana Tata Ruang PROPEDA Wilayah Propinsi Propinsi Rencana Tata Ruang Rencana penggunaan PROPEDA Wilayah Kab/Kota lahan kab/kota Kab/Kota Rencana Sektor Kehutanan Penggunaan lahan Rencana Rencana Sektor Pertambangan masyarakat / Rencana investasi multi tindak tahun/tahunan Rencana Sektor Pertanian Rencana-Rencana Sektor Lain
- 18. Potret Buram Pengurusan Hutan Riau Bagaimana Dengan Mandat Demokrasi Land Grabbing Ekonomi dalam UUD 45 ???? (Perampasan Lahan) Konflik Tenurial Tidak adanya Kepastian Hukum Rekomendasi Izin Lingkungan Izin yang melanggar Pelanggaran Administrasi Ketentuan KORUP Politik Penguasaan Ruang SI Rencana Tata Ruang tak kunjung selesai Pemutihan Pelanggaran Izin ???? Kejahatan Peta ????? Kebakaran Hutan Bencana Ekologis Gagal Melindungi Hutan Banjir
- 19. Contoh Pelanggaran Terdapat 2.295.300 ha perizinan yang perlu ditertibkan/ dicabut izin pemanfaatan ruangnya karena tidak sesuai dengan Kriteria lahan yang ditetapkan dalam PP no 26 tahun 2008 • Perizinan yang perlu ditertibkan diantaranya: – Terdapat seluas 1.570.700 ha Izin Hutan Tanaman Industri berada pada kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya – Terdapat seluas 724.600 ha Izin Perkebunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya
- 20. Skenario Hijau 2050 (Draft RTRWP) Dalam mendelineasi Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya Pada penyusunan Rencana tata Ruang Provinsi dijumpai Persoalan: 1. Sudah ada izin yang diberikan baik itu oleh Mentri, Gubernur maupun Bupati pada kawasan yang seharusnya dilindungi menurut aturan perundangan 2. Tidak semua kriteria kawasan lindung yang terdapat dalam peraturan perundangan dipakai dalam mendelineasi kawasan lindung dengan alasan ketidak lengkapan data. Win win solution: Pada Tahun 2050 baru tercapai kondisi ideal tata ruang riau, dengan moratorium perizinan
- 21. MENCOBA X GRATIFIKASI ATAU Hukum MEMBANTU dan TINDAK Kewenangan KORUPSI BENTURAN KEPENTINGAN SUAP DALAM PENGADAAN KORUPSI MENYUAP PERBUATAN CURANG PEMERASAN PENGGELAPAN DALAM JABATAN
- 22. PENCUCIAN UANG Upaya untuk menyembunyikan/menyamarkan harta kekayaan dari hasil tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah
- 23. PENCUCIAN UANG ? Sah Ilegal
- 24. PENCUCIAN UANG ?
- 25. Rantai Korupsi Kehutanan Enforcement Riset dan Sertifikasi REDD+ dan Perubahan Iklim
- 26. Pembuatan Aturan Regulasi dan Pembuatan Rencana Tata Ruang dan Kepastian Hukum aturan Kawasan Hutan Rantai Pembuatan Aturan 1. Tidak ada aturan pelaksana • Pembatasan Izin pada Suatu Wilayah (Pasal …UU 41/1999) • Penertiban izin yang melanggar ketentuan (Pasal …UU 26/2007) 2. Aturan yang saling melemahkan • Perbedaan antara RTRWN, RTRWP, RTRWK dan TGHK 3. Aturan Pelaksana tidak sesuai dengan undang undang • Pengukuhan kawasan hutan, 4. Pemutihan atas pelanggaran aturan sebelumnya • Tata Cara Perubahan Peruntukan dan fungsi kawasan hutan (PP 60 2012) • Kriteria kawasan yang boleh diberikan izin HTI
- 27. Contoh (PP 60 2012)
- 28. Pemberian Izin Pemberian Izin Konsesi Rantai Perizinan Memberikan izin pada kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan, baik itu aturan Kehutanan, Tata Ruang maupun Lingkungan Hidup • Penerbitan 79 Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Alam/ Tanaman di luar peruntukannya menurut Tata Guna Hutan Kesepakatan Provinsi Riau, dengan total luas kawasan yang dilanggar mencapai 3,7 juta ha. (KPK 2010) • Mantan Bupati pelalawan, Siak dan mantan kepala dinas kehutanan provinsi riau divonis bersalah dalam memberikan perizinan tidak sesuai ketentuan • Gubernur dan Mentri Kehutanan masih sebagai saksi
- 29. Rantai Suplai Kayu Transaksi Illegal yang terjadi pada saat penebangan, pengangkutan, pengolahan dan Penjualan hasil hutan • Pemberian Izin Tebang, (RKT) • Transportasi (Dokumen SKSHH) • Pengolahan (mencampur kayu legal dan illegal) • Penjualan (Dokumen Eksport)
- 30. Rantai Penegakan Hukum Aturan yang ada tidak ditegakkan Rantai Penegakan Hukum Hukum yang gagal di tegakkan sebagai akibat dari interfensi kepentingan dari pihak pihak tertentu • Pembiaran atas pelanggaran: Tahura SSQ 2, dan SM Balai Raja • SP 3 Kasus Illegal Logging Riau • Setiap Tahun Terjadi Kebakaran Hutan, hanya 2 perusahaan yang sudah divonis bersalah. • Hukum hanya ditegakkan pada pelaksana lapangan, namun aktor intelektual tidak tersentuh. • Penegakan hukum yang salah: Contoh: Kuntu dan Suluk Bongkal • Pembiaran atas izin izin yang dikeluarkan yang tidak sesuai dengan ketentuan
- 31. Rantai Riset dan Sertifikasi Melegalkan Kebijakan yang salah Rantai Riset dan Sertifikasi Digunakan untuk melegalkan kebijakan yang salah melalui riset/ kajian sesuai pesanan aktor tertentu dan merancang sistem sertifikasi yang melegalkan pelanggaran perizinan • Pembuatan dokumen amdal tanpa verifikasi ilmiah. • Kajian ilmiah yang dilakukan untuk membenarkan pelanggaran (Tim Kajian Pulau Padang; Tim Kajian Teluk Meranti) • Sertifikasi SVLK dan PHPL. (walaupun izin tersebut melanggar aturan, namun tetap bisa mendapatkan sertifikat karena tidak diatur dalam mekanisme penilaian sertifikasi)
- 32. REDD+ dan Perubahan Iklim Melegalkan Kebijakan yang salah Rantai REDD+ dan Perubahan Iklim Upaya Perbaikan Tata Kelola Kehutanan yang dilakukan dalam Rangka REDD+ dan Perubahan Iklim digunakan untuk Melegalkan pelanggaran kebijakan dimasa lalu • Merancang STRANAS/SRAP yang menguntungkan aktor tertentu. • Merancang sistem distribusi manfaat yang sengaja dibuat lemah untuk menyamarkan aliran dana • Mengembangkan rencana penggunaan lahan yang tidak menghormati hak hak masyarakat: (Moratorium, One Map Inisiatif) • Mengalokasikan dana kepada pihak pihak yang disukai • Manipulasi data tingkat emisi rujukan nasional/provinsi • Membuat parameter audit yang tidak jelas dan membingungkan
- 33. Perbedaan Fungsi Kawasan Lindung dan Budidaya (Kabupaten Bengkalis)