AkuntabilitasPublik

UNIVERSITAS ESA UNGGUL
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
-AKUNTABILITAS PUBLIK-
RACHMA NADHILA SUDIYONO
2011-12-172
EKONOMI-AKUNTANSI

1
Sumber: http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2218522-beberapa-indikator-
keberhasilan-akuntabilitas/#ixzz26rv1YjZM
Akuntansi sektor publik , oleh : Dr. Mardiasmo,MBA,AK.
Akuntansi Sektor Publik suatu pengantar, oleh : Indra Bastian,SE. Akt, M.B.A.,Ph.D.
Pengertian akuntabilitas publik
Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan
kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang
memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.
Fenomena yang dapat di amati dalam perkembangan sektor publik adalah semakin
menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik, (seperti:
pemerintah pusat dan daerah , unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga-lembaga
Negara). Tuntutan akuntabilitas sektor publikterkait dengan perlunya di lakukan transparasi
dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.
Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu :
a. akuntabilitas vertikal (vertical accountability ) dan
b. akuntabilitas horizontal (horizontal accountability )
pertanggung jawaban vertikal (vertical accountability ) adalah pertanggung jawaban
atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggung jawaban unit-
unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada
pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR, pertanggung jawaban horizontal
(horizontal accountability) adalah pertanggung jawaban kepada masyarakat luas.
Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian
informasi dan disclosure atau aktifitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak
yang berkepentingan dengan laporan tersebut.Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus
bisa mengadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.
Akuntabilitas (accountability) merupakan konsep yang lebih luas dari stewardship,
stewardship mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa
di bebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan accountability mengacu kepada
pertanggung jawaban oleh seorang steward kepada pemberi tanggung jawab.

2
Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari pada
memberantas korupsi (turner and hulme,1997). Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan
utama dari reformasi sektor publik.Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya di buat
laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik.
Akuntabilitas publik yang harus di lakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas
beberapa dimensi. Ellwood (1993) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang
harus di penuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu :
1. akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum ( accountability for probity and legality )
2. akuntabilitas proses (processs accountability)
3. akuntabilitas program (program accountability)
4. akuntabilitas kebijakan (policy accountability)
Akuntabilitas kejujuran dan akuntansi hukum
Akuntabilitas kejujuran (accountability for probity) terkait dengan penghindaran penyalah
gunaan jabatan (abuse of power) sedangkan akuntabilitas hukum (legal accountability) terkait
dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain di syaratkan dalam
penggunaan sumber dana public.
Akuntabilitas proses
Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang di gunakan dalam melaksanakan
tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi
menejemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui
pemberian pelayanan public yang cepat, responsive,dan murah biaya. Pengawasan dan
pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan
memeriksa ada tidaknya mark up dan pungutan-pungutan lain di luar yang di tetapkan, serta
sumber-sumber infesisensi dan pemborosan yang menyebabkan mahalnya biaya pelayanan
public dan kelambanan dalam pelayanan.

3
Akuntabilitas program
Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang di tetapkan dapat di
capai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan akternatif program yang memberikan
hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
Akuntabilitas kebijakan
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan mempertangggung jawabkan pemerintah, baik pusat
maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang di ambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan
masyarakat luas.
Akuntansi sektor publik tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh kecendrungan
menguatnya tuntutan akuntabilitas sektor publik tsb.Akuntansi sektor publik di tuntut dapat
menjadi alat perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik secara efektif dan
efisien.Serta memfasilitasi terciptanya akuntabilitas publik.
inefisiensi yang di alami oleh BUMN dan BUMD tersebut antara lain di sebabkan adanya
intervensi politik, sentralisasi, rent seeking behavior dan menejemen yang buruk.
Privatisasi
Perusahaan publik juga tidak luput dari tudingan sebagai sarang korupsi, kolusi,
nepotisme, inefesiensi, dan sumber pemborosan Negara. Rendahnya kinerja perusahaan
publik di perkuat dengan bukti ambruknya sektor bisnis pemerintah di banyak Negara
sehingga menimbulkan pertanyaan publik mengenai kemampuan pemerintah dalam
menjalankan perusahaan publik secara ekonomis dan efisien (nicholls,1991) . inefisiensi yang
di alami oleh BUMN dan BUMD tersebut antara lain di sebabkan adanya intervensi politik,
sentralisasi, rent seeking dan menejemen yang buruk.

4
Tekanan terhadap BUMN dan BUMD :
a. regulation and political pressure.
b. social pressure
c. rent seeking behavior
d. economic and efficiency
-regulation and political pressure : BUMN / BUMD di tuntut untuk memberikan bagian laba
perusahaan kepada pemerintah.Tuntutan tersebut di
perkuat misalnya dengan adanya perda yang mewajibkan
BUMD untuk menyetorkan bagianlaba perusahaan
kepada pemerintah daerah untuk menambah pendapatan
asli daerah.
-social pressure :BUMN / BUMD akan menghadapi tekanan yang semakin
besar dari masyarakat(konsumen) untuk menghasilkan
produk yang murah dan berkualitas tinggi. Untuk itu,
mekanisme penetapan harga dan subsidi sangat penting.
- rent seeking behavior : BUMN / BUMD akan berhadapan dengan orang-orang
(oknum) yang mencoba melakukan rent seeking, korupsi,
kolusi, dan nepotisme.
-economic and efficiency : BUMN / BUMD di sisi lain di tuntut untuk ekonomis
dan efisien agar menjadi entitas bisnis yang professional.
Focus yang harus diperhatikan manajemen BUMN dan
BUMD.
Di sisi internal BUMN dan BUMD harus melakukan strategi efisiensi agar bisa mejadi entitas
bisnis yang tangguh dan professional sehingga memiliki daya saing. Harus di lakukan upaya-
upaya efisiensi biaya, misalnya dengan strategic cost management, di lakukan restrukturisasi
organisasi, privatisasi, dan rightsizing (downsizing) serta rekrutmen sumber daya manusia
(SDM) yang berkualitas dan memiliki integritas yang tinggi.
Privatisasi merupakan salah satu upaya mereformasi perusahaan publik untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan-perusahaan publik.

5
Otonomi daerah
Misi utama UU no.22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, dan UU no.25 tahun 1999
tentang penimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah desentralisasi.
Perkembangan akuntansi sektor publik , khususnya di Indonesia semakin pesat seiring
dengan adanya era baru dalam pelaksaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Salah satu
ketetapan MPR yaitu Tap MPR nomor XV/MPR/1998 tentang “penyelenggaraan otonomi
daerah : pengaturan, pembagian dan pemannfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan
serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan republik
indonesia”
Korelasi antara indeks desentralisasi terhadap kualitas pemerintahan
No. KOMPONEN KOEFISIEN KORELASI PEARSON
1 PARTISIPASI PUBLIK
KEBEBASAN POLITIK 0,599**
STABILITAS POLITIK 0,604**
2 ORIENTASI PEMERINTAH
EFISIENSI PERADILAN (JUDICIAL EFFICIENCY) 0,544**
EFISIENSI BIROKRASI 0,540**
KETIADAAN KORUPSI (ABSENCE OF CORRUPTION) 0,532**
3 PEMBANGUNAN SOSIAL
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (HDI) 0,369*
KEADILAN DISTRIBUSI PENDAPATAN (INVERS DARI KOEFISIEN INI) 0,373*
MANAJEMEN EKONOMI
INDEPENDENSI BANK SENTRAL 0,327*
DISIPLIN MANAJEMEN UTANG (INVERS DARI RASIO UTANG TERHADAP GDP) 0,263
KETERBUKAAN EKONOMI 0,523**
GOVERNANCE QUALITY INDEX 0,617**
*signifikan pada α = 5% (tes dua arah)
**signifikan pada α = 1% (tes dua arah)
Sumber : huther and shah (1998)
Hasil penelitian huther and shah (1998) di 80 negara menunjukan bahwa desentralisasi
memilliki korelasi positif dengan kualitas pemerintahan.
Dari tabel tersebut terlihat bahwa kualitas pemerintahan, yang merupakan variable
gabungan dari partisipasi masyarakat, orientasi pemerintah, pembangunan social, dan

6
menejemen ekonomi (makro) berhubungan positif dengan derajat desentralisai. Semakin
tinggi derajat desentralisasi yang ada di suatu Negara semakin baik pula partisipasi
masyarakatnya, orientasi pemerintah, pembangunan social, dan menejemen ekonomi (mikro)
Implikasi otonomi daerah terhadap akuntansi sektor publik adalah bahwa dalam rangka
pelaksanaan otonomi daerah,pemerintah daerah di tuntut untuk mampu memberikan
informasi keuangan kepada publik, DPRD, dan pihak-pihak yang menjadi stakeholder
pemerintah daerah.
Indikator dari akuntabilitas publik
Sekolah dapat melibatkan stakeholders untuk menyusun dan memperbaharui sistem
yang dianggap tidak dapat menjamin terwujudnya akuntabilitas di sekolah. Komite sekolah,
orang tua siswa, kelompok profesi, dan pemerintah dapat dilibatkan untuk melaksanakannya.
Dengan begitu stakeholders sejak awal tahu dan merasa memiliki akan sistem yang ada.
Untuk mengukur berhasil tidaknya akuntabilitas dalam manajemen berbasis sekolah, dapat
dilihat pada beberapa hal, sebagaimana dinyatakan oleh Slamet (2005:7):
Beberapa indikator keberhasilan akuntabilitas adalah:
1.Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap sekolah.
2.Tumbuhnya kesadaran publik tentang hak untuk menilai terhadap
penyelenggaraanpendidikan di sekolah, dan
3.Meningkatnya kesesuaian kegiatan-kegiatan sekolah dengan nilai dan norma yang
berkembang di masyarakat.
Ketiga indikator di atas dapat dipakai oleh sekolah untuk mengukur apakah
akuntabilitas manajemen sekolah telah mencapai hasil sebagaiamana yang dikehendaki.
Tidak saja publik merasa puas, tetapi sekolah akan mengalami peningkatan dalam banyak
hal.
Berdasarkan uraian di atas penulis tiba pada simpulan bahwa, pertama, akuntabilitas
merupakan syarat mutlak bagi penerapan MBS; kedua, akuntabilitas semakin memiliki
relevansi dalam dunia pendidikan ketika sekolah diberikan kewenangan untuk mengelola

7
dirinya sendiri, berdasarkan karakteristik, dan kebolehannya; ketiga, nilai dan kultur, serta
matinya perasaan terdesak menjadi faktor penghadang di depan hambatan dalam
mewujudkan akuntabilitas sekolah; keempat, upaya-upaya untuk mewujudkan dan
meningkatkan akuntabilitas di sekolah sangat bergantung kepada kemauan dan kemampuan
serta visi perubahan warga sekolah mewujudkan akuntabilitas; kelima, akuntabilitas memiliki
efek pada pencitraan publik terhadap sekolah.
Wujud dari akuntabilitas publik
Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan
administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.Otonomi Daerah dengan
azas desentralisasi yang dianutnya bertujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan publik
kepada masyarakat.Dalam tugasnya sebagai penyedia pelayanan penyelenggara pelayanan
publik harus memperhatikan azas pelayanan, seperti transparansi, akuntabilitas, kondisional,
partisipatif, tidak diskriminatif dan keseimbangan hak dan kewajiban.Namun pada
kenyataannya penyelenggara pelayanan publik seringkali mengabaikan azas-azas
tersebut.Banyak masyarakat yang harus kecewa atas pelayanan publik yang dilakukan oleh
penyelenggara pelayanan publik, dalam hal ini adalah pemerintah daerah.Penyelenggara
pelayanan publik di daerah telah memberi kesempatan masyarakat untuk memberi saran
lewat kotak pos, atau telepon interaktif sekedar hanya untuk dikatakan bahwa mereka
aspiratif.Sebagian besar penyelenggara pelayanan tidak memanfaatkan komplain yang
disampaikan untuk dikelola sebagai masukan penting guna perbaikan organisasi.
Mengelola komplain bagi penyelenggara pelayanan publik di daerah adalah sangat
penting di era otonomi daerah , karena salah satu prinsip otonomi daerah adalah otonomi
yang bertanggungjawab, dimana wujud pertanggungjawaban tersebut dilakukan dalam
bentuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.
Otonomi itu sendiri bertujuan mencapai efektivitas dan efesiensi dalam pelayanan
kepada masyarakat, karena prinsip pelayanan publik yang paling efesien seharusnya
diselenggarakan oleh otoritas yang memiliki kontrol geografis paling minimal (Cheema dan
Rondinelli dalam Ambar, 2009 : 358). Kebijakan otonomi daerah ditempuh dalam rangka

8
mengembalikan harkat dan martabat masyarakat di daerah, memberikan peluang pendidikan
politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di daerah, peningkatan efisiensi
pelayanan publik di daerah, peningkatan percepatan pembangunan daerah dan pada akhirnya
diharapkan pula penciptaan cara berpemerintahan yang baik (good governance). Dalam
penjelasan dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi seluas-luasnya adalah
daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang
menjadi urusan pemerintah.Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk
memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat
yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
*Contoh perusahaan yang baik yaitu perusahaan yang memiliki COMPLAIN
MANAGEMENT SEBAGAI WUJUD AKUNTABILITAS DALAM PELAYANAN
PUBLIK DI ERA OTONOMI DAERAH.untuk memberikan pelayanan terbaik kepada
masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat berhak untuk
mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah karena masyarakat telah memberikan
dananya dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi dan berbagai pungutan lainnya. Menurut
Lewis (2005: 9) ruang lingkup pelayanan publik dapat dilihat dari pernyataan “ Public
Service refers to agencies and activities tending toward the public side of the continuum. In
actuality there is no clear division between public and private. Public service includes quasy
governmental agencies and the many non profit organization devoted to community services
and to the public interest”. Pelayanan publik mengacu pada agen dan serangkaian aktivitas
yang diarahkan pada sisi publik.Sesungguhnya tidaklah jelas pembagian antara publik
(umum) dan private.

9
Asumsi akuntansi sektor publik
Manusia merupakan makhluk hidup yang tidak bisa berpisah dari lingkungannya, manusia
juga memiliki banyak kebutuhan , seperti kebutuhan ekonomi (pangan,sandang,papan),
kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, dan kebutuhan social.
Kondisi masyarakat yang semakin kritis dalam era reformasi ini sekarang menuntut
pemerintah dan organisasi sektor public lainnnya untuk mengelola pelayanan public secara
lebih transparan serta partisipatif agar pelayanan menjadi lebih efektif dan akuntabel.
Kebutuhan masyarakat ini menjadi asumsi dasar bagi proses perencanaan yang
merupakan pintu utama dari serangkaian proses dalam siklus akuntansi sektor publik ,
berdasarkan kebutuhan masyakat ini, perencanaan di susun oleh organisasi publik.
Kebutuhan manusia dapat di identifikasikan melalui berbagai teknik.Penggalian data
mengenai kebutuhan manusia dapat di lakukan melalui wawancara langsung dengan
masyarakat, survey, serta penelitian mendalam. Sebagai contoh, anggota DPR/D, yang
melaksanakan “turba” (turun kebawah) atau “jaring asmara” (penjaringan aspirasi
masyarakat) di masa reses, akan melakukan penelitian atas “need assessment” ketika
merumuskan kebutuhan masyarakat dampingannya sebagai bahan penyusunan perencanaan
organisasi.
Akuntabilitas Kinerja
Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kata kunci bagi terwujudnya good governance
dalam pengelolaan organisasi publik. Jadi, tidak salah jika siklus akuntansi sektor publik di
akhiri dengan proses pertanggungjawaban publik. Proses inilah yang menentukan penilaian
keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya. Akuntabilitas kinerja telah
menjadi salah satu item yang tercantum dalam dasar hukum atau aturan
organisasi.Karenanya, organisasi di wajibkan secara hukum untuk memenuhi akuntabilitas
organisasinya dengan kinerja yang di perolehnya. Kinerja organisasi dapat di raih dengan
mengefisienkan hasil dari proses organisasi, yakni perencanaan, penganggaran, realisasi
anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan,audit, serta pertanggungjawaban
publik.

10
Kesimpulan
Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi
pada domain publik.Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dalam kompleks
di bandingkan dengan sektor swasta.Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat di
pahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk
menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak
publik.
Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut di sebabkan karena adanya
perbedaan lingkungan yang mempengaruhi, perbedaan sifat dan karakteristik sektor publik
dengan sektor swasta dapat di lihat dengan beberapa hal , yaitu : tujuan organisasi, sumber
pembiayaan, pola pertanggung jawabang, struktur kelembagaan , karakteristik anggaran,
stakeholder yang di pengaruhi, sistem akuntansi.
Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan
turbulence. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi
faktor ekonomi, politik, kultur, dan demografi.
Sektor publik sering di nilai negative oleh beberapa pihak,misalnya sebagai sarang
infesiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Tuntutan
baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan kualitas dan profesionalisme serta
value for money dalam menjalankan aktifitasnya. Value for money merupakan konsep
pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen : ekonomi,
efisiensi, dan efektivitas. Selain itu tuntutan yang lain adalah perlunya akuntabilitas publik
dan privatisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik publik untuk menciptakan good publik
dan corporate governance.

AkuntabilitasPublik

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (20)

Destaque

Destaque (20)

Semelhante a AkuntabilitasPublik

Semelhante a AkuntabilitasPublik (20)

Último

Último (20)

AkuntabilitasPublik