Dokumen tersebut memberikan gambaran umum tentang Kabupaten Sidoarjo dan DPRD Kabupaten Sidoarjo periode 2009-2014 dalam 3 kalimat: 1) Kabupaten Sidoarjo terletak di Jawa Timur dengan luas wilayah 634,39 km2 dan penduduk 1,9 juta jiwa pada 2010. 2) DPRD Kabupaten Sidoarjo periode 2009-2014 terdiri atas 50 anggota dari berbagai partai yang dipilih melalui pemilu legislatif 2009. 3)

3. KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb
Dengan mengucap puji syukur atas kehadirat Allah SWT, buku Selayang Pandang
DPRD Kabupaten Sidoarjo Periode 2009-2014 telah berhasil disusun. Buku ini disusun untuk
memberikan gambaran ringkas tentang potensi wilayah Kabupaten Sidoarjo dan untuk
mengenal lebih dekat tentang lembaga perwakilan rakyat, serta tugas-tugas yang diemban
para wakil rakyat.
Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Periode 2009-2014 sebanyak 50 orang terdiri
atas para anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil
pemilihan umum legislatif tahun 2009. DPRD Kabupaten Sidoarjo juga merupakan unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah yang bersama-sama Pemerintah Daerah dalam
H.M. DAWUD BUDI membentuk Peraturan Daerah untuk kesejahteraan Rakyat.
SUTRISNO, SH.M.Hum DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari
Ketua DPRD Pemerintah Daerah, dan sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah adalah unsur
Pemerintah Daerah sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
Buku selayang pandang DPRD Kabupaten Sidoarjo Periode 2009-2014 juga
dilengkapi foto dan alamat, seluruh anggota. Hal ini dimaksudkan untuk mendekatkan para
wakil rakyat dalam melaksanakan tugas-tugasnya agar tidak tecabut dari akar rumput
konstituennya.
Mudah-mudahan buku selayang pandang DPRD Kabupaten Sidoarjo Periode 2009-
2014 ini bermanfaat bagi semua pihak.
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

4. GAMBARAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO
A. LETAK GEOGRAFIS
Kabupaten Sidoarjo terletak antara 11205” – 11209”BT dan 703” – 705”LS.
Secara administrasi wilayahnya berbatasan dengan :
Sebelah Utara : Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik
Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan
Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto
Sebelah Timur : Selat Madura
B. KETINGGIAN DARI PERMUKAAN AIR LAUT :
0 – 3 meter: Merupakan daerah pertambakan yang berair asin /payau berada di belahan timur seluas
15.539 Ha (22,99%)
0 – 10 meter: Meliputi daerah bagian tengah yang berair tawar seluas 25.889 Ha (40,81%) 0 – 25 meter
Terletak di daerah bagian barat seluas 18.524 Ha (29,20%)
C. LUAS WILAYAH
Kabupaten Sidoarjo merupakan Kabupaten dengan wilayah terkecil di Propinsi Jawa Timur, berdasarkan pemetaan
tahun 1939 luas wilayah 63.438,53 Ha atau 634,39 Km2 diapit oleh sungai Mas dan sungai Porong.
D. WILAYAH ADMINISTRASI
Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Sidoarjo terbagi atas 18 Kecamatan, 322 Desa dan 31 Kelurahan.
E. PENDUDUK
Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 sebesar 1.964.484 jiwa
dengan kepadatan penduduk rata-rata 2.522 jiwa/Km2, dan pertumbuhan penduduk pada tahun 2010 mencapai 8,3
% per tahun ( lebih tinggi rata-rata pertumbuhan penduduk di Jawa Timur), hal ini bukan karena tingginya angka
kelahiran, akan tetapi lebih dikarenakan arus Urbanisasi sebagai dampak dari pertumbuhan sektor Industri dan
Perumahan di Sidoarjo serta dampak Surabaya Metropolitan Area.

5. PETA KABUPATEN SIDOARJO
WILAYAH ADMINISTRASI
SURABAYA
S
E
GRESIK L
A
T
M
A
D
U
R
A
MOJOKERTO
KECAMATAN : 18 PASURUAN
KELURAHAN : 31
DESA : 322

6. KELEMBAGAAN PEMKAB. SIDOARJO
PERATURAN DAERAH NO 21 TAHUN 2008
• SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN
• 3 ASISTEN
• 15 DINAS
• 11 LEMBAGA TEKNIS DAERAH
• 10 BAGIAN
• 18 KECAMATAN
• 31 KELURAHAN
• 322 DESA
• CABANG – CABANG DINAS
• UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS ( UPTD )

7. DINAS – DINAS
1. DINAS PENDIDIKAN
2. DINAS KESEHATAN
3. DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
4. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5. DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUD. DAN PARIWISATA
6. DINAS PU CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
7. DINAS PU BINA MARGA
8. DINAS PU PENGAIRAN
9. DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
10. DINAS PERHUBUNGAN
11. DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
12. DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUST, PERDAG, DAN ESDM
13. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
14. DINAS PASAR
15. DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

8. LEMBAGA TEKNIS DAERAH
BADAN :
1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
3. BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
4. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA
BERENCANA
5. BADAN LINGKUNGAN HIDUP
6. BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
7. BADAN KETAHANAN PANGAN
8. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
LEMBAGA LAIN :
1. INSPEKTORAT
2. KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
3. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ( Perda 22 Th. 2008 )
4. RSUD ( Badan Layanan Umum )

9. BADAN USAHA MILIK DAERAH
1. PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
“ DELTA TIRTA “
2. PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA
“ DELTA GRAFIKA “
3. PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
“ DELTA ARTHA “

10. KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP APBD
NO TAHUN PAD APBD
1. 2006 178.069.773.944,90 980.884.196.807,96
2. 2007 178.206.361.792,17 1.022.040.877.348,17
3. 2008 202.179.688.060,75 1.331.304.509.106,10
4. 2009 252.593.468.512,00 1.353.229.971.175,00
5. 2010 288.731.706.905,00 1.445.669.543.676,35
6. 2011 389.474.320.496,00 1.518.612.272.620,00
7. 2012 561.533.343.660,00 1.980.968.891.984,00
JENIS PENDAPATAN ASLI DAERAH :
1. PAJAK DAERAH : Hotel, losmen, rumah makan, hiburan, reklame, PPJ, galian c, parkir
2. RETRIBUSI DAERAH : pelayanan kesehatan, kebersihan, kependudukan, ketenagakerjaan, parkir, pasar,
uji kendaraan, uji alat pemadam, IMB, ijin gangguan, ijin trayek, ijin usaha, jasa usaha, pemakaian
kekayaan daerah, terminal, tempat parkir khusus, RPH, sedot wc, GOR, penjualan prod hsl usaha
daerah.
3. HASIL PERUSAHAAN DAERAH
SUMBER DATA : BPKKD SIDOARJO
4. DAN LAIN – LAIN

11. DISKRIPSI
DPRD KABUPATEN SIDOARJO
PERIODE 2009 - 2014
Susunan dan Kedudukan DPRD Kabupaten Sidoarjo
• DPRD terdiri atas anggota Partai Politik Peserta Pemilu
yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum.
• DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah bersama-
sama Pemerintah Daerah.
• DPRD sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi
berdasarkan Pancasila.
• DPRD sebagai unsur Lembaga Pemerintah Daerah
memiliki tanggung jawab yang sama dengan
Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan
Daerah untuk Kesejahteraan rakyat.

12. ALAT KELENGKAPAN
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, DPRD Kabupaten Sidoarjo juga membentuk alat kelengkapan yang
terdiri:
A. PIMPINAN
Pimpinan DPRD ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.424/101/011/2009 tanggal 30
September 2009 tentang Peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari :
– Ketua : H. M. DAWUD BUDI SUTRISNO, SH, M.Hum (F. DEMOKRAT)
– Wakil ketua : H. ABDUL KOLIK, SE ( F. PKB)
– Wakil Ketua : H. KHULAIM JUNAIDI, SP ( F. PAN – PKS)
– Wakil Ketua : IMAM SUPI’I (F. PDIP)
Tugas Pokok :
• Memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
• Menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
• Melakukan koordiansi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
• Menjadi juru bicara DPRD;
• Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;
• Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga / instansi lainnya;
• Mengadakan konsultasi dengan kepala daerah dan pimpinan lembaga / instansi vertikal lainnya sesuai dengan keputusan
DPRD;

13. • Mewakili DPRD di Pengadilan;
• Melaksankan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rahabilitasi anggota
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
• Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus
diadakan untuk itu.
B. KOMISI – KOMISI
Komisi-komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetapdan dibentuk oleh
DPRD pada awal masa jabatan anggota DPRD. Anggota tiap-tiap komisi terdiri dari anggota
masing-masing fraksi . Jumlah anggota komisi diupayakan sama.

14. KOMISI A
Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan, meliputi : Hukum dan perundang-undangan, Pemerintahan dan
Aparatur Pemerintah, Keamanan, Ketertiban dan Kedisiplinan, Sosial Politik dan Organisasi Kemasyarakatan,
Informasi dan Komunikasi, Pertahanan dan Perizinan, Pengendalian asset Daerah Catatan Sipil dan
Kependudukan, dan Perjanjian Internasional.
Pimpinan dan Anggota Komisi A
• Koordinator : Imam Supi’I ( F - PDIP)
• Ketua : Mundzir Dwi Ilmiawan ( F – PDIP)
• Wakil Ketua : Warih Andono, SH (F – GKNU)
• Sekretaris : H. Adhy Samsetyo, SH (F-PAN-PKS)
• Anggota : 1. H. Kusman ( F-PAN-PKS)
2. Achmad Amir Aslichin ( F-PKB)
3. Susanto ( F –PKB)
4. Suhariyono, SH,MM ( F-PD)
5. M. Habibulloh, SH (F-GKNU)
6. Edi Susanto (F-GHN)
7. Iswahyudi, SE (F-PDIP)
8. Dra. Hj.Nunik Ariyani, M.Si (F- PD)

15. KOMISI B
Komisi B Bidang Perekonomian Keuangan meliputi : Keuangan, Pendapatan Daerah, Perbankan,
Perpajakan dan Retribusi, Perusahaan Daerah dan Patungan, Investasi dan Pengembangan Dunia,
Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan, Pengadaan Pangan dan
Logistik, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Umum, dan Penanaman Modal.
Pimpinan dan Anggota Komisi B
• Koordinator : H.M.Dawud Budi S. SH.M.Hum ( F - PD)
• Ketua : Moch. Agil Effendi, SE ( F – PD)
• Wakil Ketua : H. Isa Hasanuddin, SHi (F – PKB)
• Sekretaris : Aditya Nindyatman,ST (F-PAN-PKS)
• Anggota : 1. H. Nyubiatno, BA (F-PD)
2. Hj Nunuk Lelarosanawati, SH(F-PD)
3. H. Sulamul H. Nurmawan(F-PKB)
4. H. Sungkono (F-PAN PKS)
5. Tarkit Erdianto (F-PDIP)
6. M. Sugianto, SH (F-PDIP)
7. Drs. Heru, SH (F-GHN)
8. Siti Astutik (F-GKNU)

16. KOMISI C
Komisi C Bidang Pembangunan meliputi : Perencanaan dan Tata Ruang, Penelitian dan Pengembangan,
Pembangunan, Pekerjaan Umum, Pertamanan dan Kebersihan, Lingkungan Hidup Pemukiman dan
Prasarana Wilayah, Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, Perhubungan dan Transportasi, Pertambangan
dan Energi.
Pimpinan dan Anggota Komisi C :
• Koordinator : H. Abdul Kolik, SE ( F - PKB)
• Ketua : H. Nur Syaifuddin,SH ( F – PKB)
• Wakil Ketua : I Wayan Dendra, SH.MH (F – GHN)
• Sekretaris : Taufik Hidayat TY. S.Ked (F-PDIP)
• Anggota : 1. Juanasari, ( F-PD)
2. H. Sulkan Wariono ( F-PD)
3. H. Choirut Tafta Zani (F-PD)
4. Hj. Anik Maslachah, Msi (F-PKB)
5. H. Fahrur Rozi (F-PKB)
6. Emir Firdaus, ST.MM (F-PAN PKS)
7. H.M. Zainul Lutfi (F-PAN PKS)
8. H.M. Yasluck Hasan,SE.MM (F-PAN PKS)
9. Drs.Ec. Unggul Prabawa,MM (F-GKNU)
10. Dra. Enny Suryani,SH (F-GKNU)

17. KOMISI D
Komisi D Bidang Sosial, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat, meliputi : Keagamaan, Pendidikan dan
Kebudayaan, Olahraga, Pemuda, Remaja dan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera,
Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Ilmu Pengetahuan dan teknologi.
Pimpinan dan Anggota Komisi D :
• Koordinator : H. Khulaim Junaidi, SP ( F – PAN PKS)
• Ketua : Machmud, SE ( F – PAN PKS)
• Wakil Ketua : Sutiyowati, S.Sos (F – GHN)
• Sekretaris : H. Shodiqun Said (F-PKB)
• Anggota : 1. Aris Firmansyah (F-PD)
2. Drs. H. Mashuri, BS (F-PD)
3. H. Usman, M.Kes (F-PKB)
4. A. Habibul Muiz, Lc (F-PAN PKS)
5. Dra. Hj. Nur Hasanah (F-PAN PKS)
6. dr. H. Wijono ( F-PDIP)
7. H. Didik Budi Santoso, ST (F-GHN)
8. Drs.Ec. Hadi Subiyanto (F-GKNU)

18. C. BADAN MUSYAWARAH
Badan Musyarawah sebagai alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan berbentuk oleh DPRD
pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
Badan Musyawarah mempunyai tugas :
• Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau
sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka
waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat
paripurna untuk mengubahnya;
• Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang
menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
• Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk
memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
• Menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
• Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
• Merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
• Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah

19. D. BADAN ANGGARAN
Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk
oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD.
Badan Anggaran mempunyai tugas :
• Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala
daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah
paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;
• Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait
untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum
APBD serta orioritas dan plafon anggaran sementara.
• Memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan
rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan
daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
• Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan
rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
berdasarkan hasil evaluasi gubernur bersama tim anggaran pemerintah daerah;
• Melakukan pembahasan besama tim anggaran pemerintah daerah terhadap
rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran
sementara yang disampaikan oleh kepala daerah; dan
• Memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja
DPRD.

20. E. BADAN LEGISLASI DAERAH
Badan Legislasi Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk
oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotan DPRD
Badan Legislasi Daerah mempunyai tugas :
• Menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas
rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan
DPRD;
• Koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah
daerah;
• Menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang
telah ditetapkan;
• Melakukan pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan
peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi, dan/atau gabungan komisi sebelum
rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
• Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh
anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, diluar prioritas rancangan peraturan daerah
yang terdaftar dalam program legislasi daerah;
• Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan
rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
• Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang
ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
• Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD, baik yang sudah maupun
yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa
keanggotaan berikutnya.

21. F. BADAN KEHORMATAN
Badan Kehormatan DPRD merupakan alat kelengkapan DPRD yang
bersifat tetap dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD
Badan Kehormatan mempunyai tugas :
• Memantau dan mengevaluasi , disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral,
kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga
martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
• Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap
peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;
• Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan
DPRD, anggota DPRD, anggota DPRD dan/atau masyarakat; dan
• Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi
dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada rapat paripurna
DPR

22. G. PANITIA KHUSUS
Panitia Khusus merupakan alat kelengkapan DPRD
yang bersifat tidak tetap dan dibentuk dalam rapat
paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar
pertimbangan Badan Musyawarah.

23. FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD
FUNGSI DPRD :
DPRD mempunyai tiga fungsi yaitu :
• Fungsi legislasi, diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah
bersama kepala daerah.
• Fungsi anggaran, diwujudkan dalam membahas dan menyetujui RAPBD
bersama kepala daerah.
• Fungsi pengawasan, diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan
peraturan daerah dan APBD.

24. TUGAS DAN WEWENANG DPRD
DPRD mempunyai tugas dan wewenang :
• Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah;
• Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai
APBD yang diajukan oleh kepala daerah;
• Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD;
• Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil
kepala daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur, untuk mendapatkan
pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
• Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala
daerah;
• Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap
rencana perjanjian internasional di daerah;
• Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan
oleh pemerintah daerah;
• Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah;
• Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau
dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
• Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
• Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.

25. HAK DAN KEWAJIBAN DPRD
HAK DPRD :
Hak DPRD dibagi menjadi 3 yaitu :
• Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada
bupati mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan
strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan
bernegara.
• Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap
kebijakan bupati yang penting dan strategis serta berdampak luas pada
kehidupan masyarakat, daerah, dan Negara yang diduga bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan.
• Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan
pendapat terhadap kebijakan bupati atau mengenai kejadian luar biasa
yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya
atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interplasi dan hak angket.

26. HAK ANGGOTA DPRD
• Anggota DPRD Mempunyai Hak :
• Mengajukan rancangan peraturan daerah;
• Mengajukan pertanyaan;
• Menyampaikan usul dan pendapat;
• Memilih dan dipilih;
• Membela diri;
• Imunitas;
• Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
• Protokoler;dan
• Keuangan dan administratif.

27. KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD
Anggota DPRD mempunyai kewajiban :
• Memegang teguh dan mengamalkan pancasila;
• Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
mentaati segala peraturan perundang-undangan ;
• Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
• Mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
• Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
• Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
• Menaati tata tertib dan kode etik;
• Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah;
• Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
• Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
• Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah
pemilihannya.

28. SUSUNAN FRAKSI – FRAKSI
1. FRAKSI DEMOKRAT
• Ketua : Juanasari, ST
• Wakil Ketua : Suhariyono, SH.MH
• Sekretaris : H. Choirut Tafta Zani
• Anggota : H. M. Dawud Budi Sutrisno, SH.M.Hum
: H. Nyubiatno, BA
: Drs. H. Mashuri, BS
: Moch. Agil Effendi, SE
: Hj. Nunuk Lelarosanawati, SH
: H. Sulkan Wariono
: Aris Firmansyah
: Dra. Hj. Nunik Ariyani, M.Si

29. 2. FRAKSI PKB
• Ketua : Achmad Amir Aslichin
• Wakil Ketua: H. Nur Achmad Syaifuddin, SH
• Sekretaris : H. Shodiqun Said
• Anggota : H. Abdul Kolik, SE
: Hj. Anik Maslachah, S.Pd. M.Si
: H. Sulamul H. Nurmawan
: Susanto
: H. Usman, M.Kes
: Isa Hasanudin, S.Hi
: H. Fakhrur Rozi

30. 3. FRAKSI PAN-PKS
• Ketua : Emir Firdaus, ST. MM
• Wakil Ketua: H.Adhi Samsetyo Dj. L., SH
• Sekretaris : Ahmad Habibul Muiz, Lc
• Anggota : Machmud, SE
: H. M. Yasluck Hasan, SE. MM
: H. Khulaim Junaidi, SP
: Dra. Hj. Nur Hasanah
: H. Sungkono
: H. M. Zainul Lutfi
: Aditya Nindyatman, ST
: H. Kusman

31. 4. FRAKSI GKKNU
• Ketua : Drs. Ec. Unggul Prabawa, MM
• Wakil Ketua: Warih Andono, SH
• Sekretaris : Dra. Enny Suryani, SH
• Anggota : Drs. Ec. Hadi Subiyanto
: M. Habibulloh, SH
: Siti Astutik

32. 5. FRAKSI PDI-PERJUANGAN
• Ketua : Taufik Hidayat Tri Yudono, S.Ked
• Wakil Ketua: Tarkit Erdianto
• Sekretaris : Mundzir Dwi Ilmiawan
• Anggota : Imam Supi’i
: M. Sugianto, SH
: dr. H. Wijono, SH
: Iswahyudi, SE

33. 6. FRAKSI GERAKAN HATI NURANI
• Ketua : I Wayan Dendra, SH
• Wakil Ketua: H. Didik Budi Santoso, ST
• Sekretaris : Edi Susanto
• Anggota : Sutiyowati, S. Sos
: Drs. Heru, SH

34. RENCANA STRATEGIS
DPRD KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2009 – 2014

35. A. Latar Belakang
• Sebagai satu komponen dari kerangka otonomi daerah dan sekaligus bagian integral dari perencanaan
nasional maupun regional, maka perencanan daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan harus dapat
menyelaraskan isu-isu pembangunan daerah dengan isu-isu pembangunan regional sebagaimana yang
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah/RPJM Propinsi Jawa Timur.
• Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD tahun 2011-tahun 2015 merupakan
penjabaran dari visi, misi, maupun program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sedangkan dalam
penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD Kabupaten
Sidoarjo pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2006 - tahun 2025.
• Visi, misi dan program dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih (H. Saiful Illah, SH, M.Hum. dan H. MG.
Hadi Sutjipto, SH, MM.) dengan tegas beliau menyatakan keinginannya untuk mewujudkan masyarakat
Sidoarjo yang lebih sejahtera, mandiri dan berkeadilan, sedangkan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah/RPJMD tahun 2011 - tahun 2015 adalah merupakan penjabaran dari visi, misi
maupun program - program dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
• Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD untuk menyusun Rencana Strategis/Renstra SKPD
mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri/Permendagri Nomor : 54 Tahun 2010 yaitu Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sedangkan pedoman untuk
Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 5
Tahun 2006.
• Sesuai Instruksi Bupati Sidoarjo Nomor : 1 Tahun 2001 pada tanggal 05 September 2001, setiap Satuan
Kerja Perangkat Daerah/SKPD wajib menyusun Rencana Strategis/Renstra maupun Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sidoarjo merupakan SKPD pendukung terciptanya dan tercapainya visi, misi serta program -
program dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam periode tahun 2011 - tahun 2015.

36. B. Visi
Atas dasar subtansi filosofi diatas maupun mendasarkan pada kondisi social
politik daerah baik potensi maupun permasalahan serta tantangan kedepan,
maka Visi DPRD Kabupaten Sidoarjo adalah “menjadikan DPRD Kabupaten
Sidoarjo yang berkemampuan, aspiratif, transparan dan akuntable”
C. Misi
Secara kongkrit dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, Misi DPRD Kabupaten
Sidoarjo sebagai berikut :
• Meningkatkan kemampuan anggota sesuai dengan tujuan dan perkembangan
masyarakat.
• Mengembangkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar alat-alat
kelengkapan DPRD agar sinergis dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat.
• Melakukan kajian, penelaahan, pembahasan dan penyusunan perda yang
didasarkan atas peraturan perundangan yang berlaku dan kondisi serta tuntutan
masyarakat Sidoarjo.
• Melaksanakan penyusunan APBD yang patut, wajar dan rasional serta
melaksanakan pengawasan kebijakan agar sesuai dengan harapan masyarakat.
• Melaksanakan pertanggungjawaban publik secara moral dan politik atas tugas
dan kewajiban yang telah diusulkan secara berkala dan transparan.

37. KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2010
NO TANGGAL TENTANG
1 06 Januari 2010 Persetujuan Terhadap Permohonan Pemberian Nama Jalan Akses Bandara
Juanda (Non Tol) kabupaten Sidoarjo
2 06 Januari 2010 Perubahan Atas Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo N0. 31 Tahun
2009 Tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2010
3 16 Februari 2010 Jadwal dan Acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sidoarjo Membahas Tentang Perubahan Peraturan Tata Tertib
DPRD Kabupaten Sidoarjo
4 08 Maret 2010 Perubahan Kedua Atas Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo
Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Rencana Kerja DPRD Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2010
5 10 April 2010 Penentuan Jadwal dan Acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo
Membahas Tentang LKPJ Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2009
6 03 Juli 2010 Penentuan Jadwal dan Acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo
Membahas 3(tiga) Buah Raperda Kabupaten Sidoarjo Serta Kode Etik DPRD
Kabupaten Sidoarjo dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten

38. NO TANGGAL TENTANG
7 06 Agustus 2010 Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Bupati Sidoarjo Tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2010 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
8 7 September 2010 Perubahan atas Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo nomor 38
Tahun 2010 Tentang Jadwal dan Acara Rapat Paripurna DPRD Membahas
Rancangan Perubahan KUA PPAS Tahun 2010
9 26 Oktober 2010 Persetujuan terhadap Hasil Evaluasi Gubernur Jatim tentang Raperda
Kabupaten Sidoarjo tentang Perubahan APBD TA 2010 serta Raperbup
tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2010
10 30 November 2010 Rencana Kerja DPRD Kabupaten Sidoarjo tahun 2011 dan Rekomendasi
Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sidoarjo
11 30 Desember 2010 Persetujuan atas Penyesuaian dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur
Jatim terhadap 5(lima) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Sidoarjo

39. KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2010
NO TANGGAL TENTANG
1 11 Januari 2010 Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor 23 tahun
2009 Tentang Penetapan Nama-Nama Pimpinan dan Anggota Pada Komisi-
Komisi DPRD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009
2 29 Januari 2010 Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
3 23 Februari 2010 Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sidoarjo Membahas
Perubahan Peraturan DPRD Kabupaten Sidoarjo Tentang Tata Tertib DPRD
Kabupaten Sidoarjo
4 02 Maret 2010 Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor 29 Tahun 2010
Tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sidoarjo Membahas
Penanganan Dampak Luapan Lumpur Porong Kabupaten Sidoarjo
5 12 April 2010 Pembentukan Badan Legislasi DPRD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010
6 05 Mei 2010 Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati
Sidoarjo Tahun Anggaran 2009
7 15 Juni 2010 Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sidoarjo Membahas 3(tiga)
Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo

40. NO TANGGAL TENTANG
8 04 Juli 2010 Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sidoarjo Membahas
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo
9 12 Agustus 2010 Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa
Jabatan Bupati Sidoarjo Tahun 2005-2010
10 07 September 2010 Keputusan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor 28 Tahun 2010 Tentang
Rekomendasi Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan Tahun Anggaran 2009
11 09 Oktober 2010 Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2010
12 23 Desember 2010 Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo
tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011

41. KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2011
NO TANGGAL TENTANG
1 13 Januari 2011 Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Persetujuan terhadap Penyelesaian dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi
Gubernur Jatim tentang Raperda Kabupaten Sidoarjo tentang APBD Tahun
Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Bupati Sidoarjo Tentang Penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2011
2 25 Februari 2011 Perubahan Kelima atas Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo
nomor 53 Tahun 2010 Tentang Penentuan Jadwal dan Acara Rapat Paripurna
DPRD Membahas 5(lima) Buah Raperda dan 3(tiga) buah Raperda Kabuapten
Sidoarjo
3 02 April 2011 Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor 06 Tahun 2011
Tentang Penentuan Jadwal dan Acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten
Sidoarjo Membahas RPJMD Tahun 2010-2015
4 03 Mei 2011 Penentuan Jadwal dan Acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo
Membahas 2(dua) buah Raperda dan 3(tiga) buah Raperda Kabupaten
Sidoarjo
5 27 Juni 2011 Persetujuan atas Penyelesaian dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur
Jatim terhadap 5(lima) buah Raperda Kabupaten Sidoarjo

42. NO TANGGAL TENTANG
6 08 Juli 2011 Perubahan Kedua atas Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo
Nomor 63 Tahun 2010 Tentang Renja DPRD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011
7 28 September 2011 Perubahan Keempat atas Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo
Nomor 63 Tahun 2010 Tentang Renja DPRD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011
8 03 Oktober 2011 Persetujuan Terhadap Penyesuaian dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi
Raperda Kabupaten Sidoarjo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Tahun Anggaran 2010 dan Raperda Tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010
9 12 Oktober 2011 Persetujuan Atas Penghapusan Aset Bangunan / Gedung Pasar Wadungasri,
Pasar Tulangan dan Puskesmas Tulangan
10 25 Desember 2011 Perubahan Kedua Atas Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo
Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penentuan Jadwal dan Acara Rapat Paripurna
DPRD Kabupaten Sidoarjo Tentang RAPBD Tahun Anggaran 2012

43. KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2011
NO TANGGAL TENTANG
1 28 Februari 2011 Persetujuan Terhadap 8(delapan) Buah Raperda Kabupaten Sidoarjo
2 28 Februari 2011 Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sidoarjo Membahas
Penanganan Dampak Luapan Lumpur Porong Kabupaten Sidoarjo
3 21 April 2011 Penetapan Program Legislasi Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011
4 21 Mei 2011 Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati
Sidoarjo Tahun 2010
5 06 Juni 2011 Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Pada Perusahaan
Daerah Air Minum “Delta Tirta” Sidoarjo
6 25 Juli 2011 Persetujuan Terhadap 4(empat) Buah Raperda Kabupaten Sidoarjo
7 02 Agustus 2011 Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tentang Investasi Pemerintah Daerah
8 13 September 2011 Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2010

44. NO TANGGAL TENTANG
9 14 Oktober 2011 Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011
10 01 November 2011 Persetujuan Terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun
Anggaran 2012 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) Tahun Anggaran 2012
11 29 Desember 2011 Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2012

45. SUSUNAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SIDOARJO
PERIODE 2009 – 2014
PIMPINAN
H. M. Dawud Budi Sutrisno, SH.,M.Hum
Ketua
H. Abdul Kolik. SE H. Khulaim Junaidi,SP Imam Supi’i
Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua

46. KOMISI A
Mundzir Dwi Ilmiawan
Ketua H. Adhi Samsetyo Dj. L., SH
Warih Andono, SH
Sekretaris
Wakil Ketua
Ahmad Amir Aslichin Susanto Iswahyudi, SE
M. Habibulloh, SH
Edi Susanto H. Kusman Suhariyono, SH.,M Dra. Nunik Ariyani, M.Si

47. KOMISI B
Moch. Agil Effendi, SE
Ketua
H. Isa Hasanudin, S.Hi Aditya Nindyatman, ST
Wakil Ketua Sekretaris
Hj. Nunuk Lelarosanawati, SH Drs. Heru, SH H. Sungkono H. Nyubiatno, BA
H. Sullamul H. Nurmawan, S.Th.I Siti Astutik Tarkit Erdianto M. Sugianto, SH

48. KOMISI C
H. Nur Achmad Syaifuddin, SH
I Wayan Dendra, SH Taufik Hidayat Tri Yudono, S.Ked
Ketua
Wakil Ketua Sekretaris
H. Choirut Tafta Zani Juanasari, ST Drs. Ec. Unggul Prabawa, MM Dra. Enny Suryani H. M. Yasluck Hasan, SE.MM
H. M. Zainul Lutfi Hj. Anik Maslachah, S.Pd.M.Si H. Sulkan Wariono H. Fakhrur Rozy Emir Firdaus, ST.MM

49. KOMISI D
Machmud, SE
Sutiyowati, S. Sos Ketua H. Shodiqun Said
Wakil Ketua Sekretaris
Ahmad Habibul Muiz, Lc Aris Firmansyah Drs. H. Mashuri, BS Drs. Ec. Hadi Subiyanto
Dra. Hj. Nur Hasanah dr. H. Wijono H. Didik Budi Santoso, ST H. Usman, M.Kes

50. FOTO KEGIATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD KABUPATEN SIDOARJO
Ketua DPRD Membaca Teks Proklamasi Anggota DPRD Menghadiri
Pada Upacara 17 Agustus 2011 Upacara 17 Agustus 2011 di Alun-Alun Sidoarjo
Pimpinan DPRD beserta Bupati Menghadiri Pimpinan dan Wakil Bupati Menandatangi
Rapat Paripurna Pengesahan Raperda RPJMD 2010-2015

51. FOTO KEGIATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD KABUPATEN SIDOARJO
Sidak Komisi B Terkait Pengelolaan Hearing Komisi A dengan Warga
Pajak bumi dan Bangunan Terkait Pembangunan pasar wedoro Kec. Waru
Ketua Pansus Lumpur Lapindo Menemui Para Unjuk Rasa Kenaikan UMK 2012
Unjuk rasa Korban Lumpur

52. FOTO KEGIATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD KABUPATEN SIDOARJO
Acara Halal Bihalal Anggota DPRD Istri Pimpinan dan Anggota DPRD Foto
Bersama Usai Acara Hari Kartini
Kunker Banmus DPRD Sidoarjo Ketua DPRD Beserta Bupati Saat Pembukaan
ke DPRD Kota Kupang UKM di Alun-Alun Sidoarjo

53. FOTO KEGIATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
n
DPRD KABUPATEN SIDOARJO
Kunjungan Kerja Pimpinan DPRD di Kota Jinan Pimpinan Dan Rombongan DPRD Sidoarjo
Saat Mengunjungi Pabrik Coca-Cola di Kota Jinan
Bintek Anggota DPRD Sidoarjo di Jakarta Pimpinan, Bupati dan Wabup Usai Acara Nikah
Massal di Pendopo Kab. Sidoarjo

54. FOTO KEGIATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD KABUPATEN SIDOARJO
Ketua DPRD dan Pimpinan Pansus Lumpur Ketua DPRD Memberikan Cindera Mata Kepada
dengan Menteri PU Bapak Joko Kirmanto di Ruang Kerja Pimpinan Yout Palace Kota Jinan
Ketua DPRD Memandu Sumpah Janji Ketua DPRD bersama Komisi A dan Komisi C Sidak
PAW Anggota DPRD dari Fraksi PDI-P Terkait Masalah Pembebasan Lahan Tol SUMO

55. FOTO KEGIATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD KABUPATEN SIDOARJO
Hearing Banleg dengan Dinas Pasar dan Perwakilan HPP Foto Bersama Kerja Komisi D bersama Mitra
Bahas rencana Pembentukan PD Pasar Kerja Usai Kunjungan Kerja
di Pemko Pematang Siantar
Anggota DPRD menghadiri peresmian Wakil Ketua DPRD menghadiri
bangunan baru RSUD Sidoarjo Acara Pembukaan TMMD di Desa Tlocor
Kec. Jabon