Laporan tentang narkotika
•
0 gostou•1,566 visualizações
Laporan Badan POM tentang Narkotika Katinona dan Metkatinona
![BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKA~~AN
REPUBlIK INDONESIA
Nomor HM.03.0 1. 1.23.01. 13.654 Jakarta, 31 Januari 2013
Perihal Laporan tentang berita Narkotika Katinona dan Metkatinona
Yth. Ibu Menteri Kesehatan RI
Jin. H.R. Rasuna Said, Blok X5 Kav 4-9
Jakarta 12950
Sehubungan dengan adanya berita sekitar penangkapan beberapa selebrit~s oleh penyidik
Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait dengan dugaan penyalahgunaan Narkotika dimana
disebutkan hasil uji urinenya positif mengandung narkotika jenis baru Katinona dan
Mctkatinona, dengan ini kami sampaikan laporan sebagai berikut:
1. Katinona merupakan AlkaJoid psikoaktif yang terdapat pada tanaman Khat (Catha
edulis Fosk ) (sumber The Merck Index 14) sedangkan Metkatinona merupakan
senyawa hasil oksidasi dan efedrine yang memiliki efek mirip Amfetamin (sumber
The Merck Index 14).
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Katinona
[(-)-(S)-2 aminopropio/enonj dan Metkatinona [2-(metilamino)-l-Jenilpropan-l -on],
berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tcntang Narkotika, tennasnk
dalam Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Nomor 35
dful Nomor 39, namun tidak termasuk turunan dan garam-garamnya.
3. Sebagai Narkotika Golongan T, Katinona dan Merkatinona dilarang, digunakan untuk
kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan dalam jumlah
terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan
untuk reagensia dia~ostik, serta reagensia laboratorium sete1ah mendapatkan
persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM.
4. Sarnpai dengan saat ini Badan POM belum pernah mengeluarkan Analisa Basil
Pengawasan Narkotika sebagai rekomendasi kepada Menteri Kesehatan dalam
penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) untuk pemasukan Katinona dan
Metkatinona. Dengan demikian, Katinona dan Metkatinona yang beredar di
Indonesia dapat dipastikan diperoleh secara ilegal / gelap. Oleh karcna itu,
penccgahan dan pemberantasan penyalahgunaan d2n peredaran ge1apnya ditangani
oleh BNN.
5. Badan POM akan senantiasa berkoordina.si dengan dan mcndukupg BNN dalam
upaya pemberantasan peredaran gelap Narkotika, utamanya dalam bidang pcngujran
laboratorium scrta untuk mcngawal agar produk-produk legal tidak disalahgunakan
dan dise1ewengkan ke jalur ilegal.
Demikian laporan kami, atas perhatian Ibu Menteri kami ucapkan terima kasih.](https://image.slidesharecdn.com/laporantentangberitanarkotika-130318004134-phpapp01/85/Laporan-tentang-narkotika-1-320.jpg?cb=1363567414)
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais de Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Mais de Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (20)
Último
Último (20)
Laporan tentang narkotika
- 1. BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKA~~AN REPUBlIK INDONESIA Nomor HM.03.0 1. 1.23.01. 13.654 Jakarta, 31 Januari 2013 Perihal Laporan tentang berita Narkotika Katinona dan Metkatinona Yth. Ibu Menteri Kesehatan RI Jin. H.R. Rasuna Said, Blok X5 Kav 4-9 Jakarta 12950 Sehubungan dengan adanya berita sekitar penangkapan beberapa selebrit~s oleh penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait dengan dugaan penyalahgunaan Narkotika dimana disebutkan hasil uji urinenya positif mengandung narkotika jenis baru Katinona dan Mctkatinona, dengan ini kami sampaikan laporan sebagai berikut: 1. Katinona merupakan AlkaJoid psikoaktif yang terdapat pada tanaman Khat (Catha edulis Fosk ) (sumber The Merck Index 14) sedangkan Metkatinona merupakan senyawa hasil oksidasi dan efedrine yang memiliki efek mirip Amfetamin (sumber The Merck Index 14). 2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Katinona [(-)-(S)-2 aminopropio/enonj dan Metkatinona [2-(metilamino)-l-Jenilpropan-l -on], berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tcntang Narkotika, tennasnk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Nomor 35 dful Nomor 39, namun tidak termasuk turunan dan garam-garamnya. 3. Sebagai Narkotika Golongan T, Katinona dan Merkatinona dilarang, digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia dia~ostik, serta reagensia laboratorium sete1ah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM. 4. Sarnpai dengan saat ini Badan POM belum pernah mengeluarkan Analisa Basil Pengawasan Narkotika sebagai rekomendasi kepada Menteri Kesehatan dalam penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) untuk pemasukan Katinona dan Metkatinona. Dengan demikian, Katinona dan Metkatinona yang beredar di Indonesia dapat dipastikan diperoleh secara ilegal / gelap. Oleh karcna itu, penccgahan dan pemberantasan penyalahgunaan d2n peredaran ge1apnya ditangani oleh BNN. 5. Badan POM akan senantiasa berkoordina.si dengan dan mcndukupg BNN dalam upaya pemberantasan peredaran gelap Narkotika, utamanya dalam bidang pcngujran laboratorium scrta untuk mcngawal agar produk-produk legal tidak disalahgunakan dan dise1ewengkan ke jalur ilegal. Demikian laporan kami, atas perhatian Ibu Menteri kami ucapkan terima kasih.