Dokumen tersebut membahas berbagai aspek hukum mengenai paten, mulai dari definisi paten, syarat-syarat invensi yang dapat dipatenkan, hak dan kewajiban pemegang paten, serta pengecualian atas invensi yang tidak dapat dipatenkan.

1. ASPEK-ASPEK HUKUM
TENTANG PATEN
{Prayudi Setiadharma, S.H., M.I.P.

2. “...The patent system changed this; secured to the
inventor, for a limited time, the exclusive use of his
invention; and thereby added the fuel of interest to
the fire of genius, in the discovery and production of
new and useful things.”
Abraham Lincoln
THEY SAY...

3. “Certainly an inventor ought to be allowed
a right to the benefit of his invention for
some certain time. Nobody wishes more
than I do that ingenuity should receive
liberal encouragement. In the arts, and
especially in the mechanical arts, many
ingenious improvements are made in
consequence of the patent right giving
exclusive use of them for fourteen years. .
“
Thomas Jefferson
THEY SAY...

4. “Patents are the best and most effective means of
controlling competition. They occasionally give
absolute command of the market, enabling their
owner to name the price without regard to the cost
of production... Patents are the only legal form of
absolute monopoly.”
Edwin J. Prindle, America by Design
THEY SAY...

5. “In the field of industrial patents in
particular we shall have seriously to
examine whether the award of a
monopoly privilege is really the most
appropriate and effective form of reward
for the kind of risk bearing which
investment in scientific research involves.”
F.A. von Hayek, Individualism and Economic
Order
THEY SAY...

6. “... If we did not have a patent system, it
would be irresponsible, on the basis of our
present knowledge of its economic
consequences, to recommend instituting
one. But since we have had a patent
system for a long time, it would be
irresponsible, on the basis of our present
knowledge, to recommend abolishing it...
“
Fritz Machlup, An Economic Review of the
Patent System
THEY SAY...

7.  Paten  Patent  Patere (Latin) = “to lay open (for
public inspection)”
 Inggris  Letters Patent  keputusan raja
memberikan hak eksklusif tertentu
 1474  Republic of Venice  Italia
 1623  Inggris  Statute of Monopoly
PATEN

8.  Paris Convention for the Protection of Industrial
Property  Ratifikasi melalui Keppres no. 24/1979
 Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual
Property Laws (TRIPS) Agreement Establishing
the World Trade Organization (WTO)  UU no.
7/1994
HUKUM INTERNASIONAL

9.  UU no. 6/1989 tentang Paten
 UU no. 13/1997 tentang Perubahan atas UU no.
6/1989 tentang Paten
 UU no. 14/2001 tentang Paten
 Rencana Revisi UU Paten 2001?
 Benarkah karena terpaksa untuk memenuhi
tuntutan negara maju?
HUKUM NASIONAL

10.  Hak eksklusif;
 dari Negara kepada Inventor;
 Atas hasil invensi di bidang teknologi;
 Selama waktu tertentu;
 Untuk melaksanakan sendiri invensi; atau
 Memberikan persetujuan kepada pihak
lain untuk melaksanakan
(Pasal 1 Ayat 1 UU Paten 2001)
PATEN

11.  Berdasarkan konsep kepemilikan individu secara
eksklusif  bertujuan mendapat manfaat ekonomi 
terkuat di antara rejim2 HKI lainnya;
 Teritorial  tidak ada paten yang berlaku internasional;
 Jangka waktu terbatas;
 Berfungsi sebagai reward/incentive?
PATEN

12.  Atas dasar permohonan  First to File v. First to
Invent;
 Diajukan ke Direktorat Paten, Ditjen HKI, Depkum
HAM;
 Tahapan Penting: Pendaftaran  Pemeriksaan
Formalitas  Publikasi  Pemeriksaan Substantif
 Diberi/Ditolak
PATEN

13.  Istilah di UU Lama  “Penemuan”
 Istilah “Penemuan” dianggap terlalu luas
 Invensi  Invention
 Invention ≠Discovery
INVENSI

14.  Ide inventor yang dituangkan  bandingkan
dengan “Ciptaan” di HC;
 Suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di
bidang teknologi;
 Berupa produk atau proses; atau
 Penyempurnaan dan pengembangan produk atau
proses
(Pasal 1 Angka 2 UU Paten 2001)
INVENSI

15.  Kreasi estetika;
 Skema;
 Aturan dan mode untuk melakukan kegiatan:
(1) yang melibatkan kegiatan mental;
(2) permainan;
(3) bisnis.
 Aturan dan metode mengenai program
komputer;
 Presentasi mengenai suatu informasi
(Penjelasan Umum UU Paten 2001)
BUKAN INVENSI!

16.  Baru (novelty);
 Mengandung langkah inventif (inventive steps);
 Dapat diterapkan dalam industri (industrial
applicability)
(Pasal 2 UU Paten 2001)
SYARAT INVENSI

17.  Basis  pengungkapan sebelumnya
(state of the art/prior art/prior disclosure)
 Titik tolak  tanggal penerimaan (filing
date)/tanggal prioritas (priority date)
 Invensi = baru ≠teknologi yang
diungkapkan sebelumnya
 Tidak sekedar beda, harus dibandingkan
antar fungsi ciri teknis (technical features)
(Pasal 3 Ayat 1 UU Paten 2001)
KEBARUAN

18.  Teknologi yang telah diumumkan;
 Di Indonesia atau luar Indonesia;
 Tertulis, uraian lisan, melalui peragaan, atau cara
apapun;
 Memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan
invensi tersebut;
 Tetap harus ada bukti tertulis
PRIOR ART - LITERATUR
NON-PATEN

19. Paling lama 6 (enam) Bulan:
 Pameran resmi atau diakui sebagai resmi
 Berskala internasional di Indonesia atau
luar negeri; atau
 Berskala nasional di Indonesia
 Resmi = diselenggarakan oleh pemerintah
 Diakui sebagai resmi = diakui atau
memperoleh persetujuan pemerintah
(Pasal 4 Ayat (1) huruf a UU Paten 2001)
GRACE PERIOD KEBARUAN

20. Paling lama 6 (enam) Bulan:
 Telah digunakan oleh inventornya di
Indonesia;
 Dalam rangka percobaan dengan
tujuan penelitian dan pengembangan
(Pasal 4 Ayat (1) huruf b UU Paten 2001)
GRACE PERIOD KEBARUAN

21. Paling lama 12 (dua-belas) Bulan:
 Telah diumumkan oleh pihak lain
secara tanpa hak;
 Secara melanggar kewajiban untuk
menjaga kerahasiaan
(Pasal 4 Ayat (2) UU Paten 2001)
GRACE PERIOD KEBARUAN

22.  Mengandung langkah inventif
 US  Doktrin “Flash of genius” 
Doktrin “Non-obviousness”
 Problem-solution approach  ident. Prior
art terdekat  menentukan technical
problems  menentukan obviousness
 Could-would approach  “...would, not
simply could...”
LANGKAH INVENTIF

23.  Merupakan hal yang tidak dapat diduga
sebelumnya;
 Oleh orang yang mempunyai keahlian teknik
tertentu (person skilled in the art);
 Memperhatikan keahlian (state of the art) pada saat
pengajuan permohonan/permohonan pertama kali
(Pasal 1 Ayat (2) dan (3) UU Paten 2001)
LANGKAH INVENTIF

24.  Dapat dilaksanakan dalam industri sesuai uraian
permohonan
 Produk  dapat dibuat secara berulang-
ulang/massal dengan kualitas yang sama;
 Proses  dapat dilaksanakan dalam praktik
(Pasal 5 UU Paten 2001)
DAPAT DITERAPKAN DALAM
INDUSTRI

25.  Konsep Eropa  industrial applicability
 Serupa dengan konsep AS 
Usefulness/Utility  General Utility,
Specific Utility, Moral/Beneficial Utility
 Industri harus diartikan secara luas, tidak
terbatas pengertiannya hanya industri
modern/pabrik saja
 Berhubungan dengan sufficiency of
disclosure
DAPAT DITERAPKAN DALAM
INDUSTRI

26.  Produk/alat baru;
 Punya kegunaan praktis;
 Karena bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau
komponennya
 Bersifat kasat mata atau berwujud
 Bukan metode/proses
(Pasal 6 UU Paten 2001)
PATEN SEDERHANA

27.  Public-Order  UU, agama, tibum, kesusilaan
 Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan
dan/atau pengobatan terhadap manusia
dan/atau hewan  Swiss Style;
 Teori/metode ilmu pengetahuan dan
matematika;
 Semua mahluk hidup kecuali jasad renik  Sui
Generis: PVT (UU no.29/2000);
 Proses biologis esensial untuk memproduksi
tanaman atau hewan, kecuali proses non-
biologis/proses mikrobiologis
(Pasal 7 UU Paten 2001)
INVENSI YANG
DIKECUALIKAN

28.  Dihitung sejak tanggal penerimaan (filing date)
 20 tahun untuk paten biasa
 10 tahun untuk paten sederhana
 Tidak dapat diperpanjang
(Pasal 8 dan 9 UU Paten 2001)
MASA PERLINDUNGAN

29.  Inventor; atau
 Yang menerima lebih lanjut hak inventor
yang bersangkutan
(Pasal 10 Ayat 1 UU Paten)
 Konsep “inventor” ≠ konsep “pemilik”
(owner)  inventor = hak ekonomi +
moral owner = hak ekonomi semata
 Inventor tetap dianggap sebagai pemilik
sampai mengalihkan haknya kepada
orang lain
SUBYEK PATEN

30.  Kecuali terbukti lain,
 seseorang/beberapa orang;
 yang pertama kali dinyatakan sebagai inventor
dalam permohonan
(Pasal 11 UU Paten)
INVENTOR

31.  Invensi dihasilkan secara bersama-sama
 hak dimiliki secara bersama-sama (Pasal
10 Ayat 2 UU Paten)
 Misjoinder  Tidak ikut menghasilkan
invensi namun ikut dianggap sebagai
inventor;
 Nonjoinder  Ikut menghasilkan invensi
namun tidak dicantumkan sebagai
inventor
JOINT-INVENTORSHIP

32.  Invensi yang dihasilkan dalam hubungan kerja
dimiliki oleh pemberi kerja;
 Termasuk karyawan yang menggunakan fasilitas
perusahaan meskipun tidak termasuk dlm job-
description;
 Inventor tetap berhak atas imbalan layak 
ketidak-sesuaian diputus oleh Pengadilan Niaga
 Tidak menghapuskan Hak Moral
(Pasal 12 UU Paten)
 Lihat Doktrin Hired to Invent/Shops Rights (USA)
INVENSI HASIL HUBUNGAN
KERJA

33.  Pihak yang melaksanakan invensi saat
invensi tsb dimohonkan paten tetap
berhak melaksanakan invensi tsb sebagai
pemakai terdahulu;
 Harus dengan itikad baik, tidak
menggunakan pengetahuan yg didapat
dari dokumen pengajuan paten invensi
tersebut;
 Diberikan atas permohonan tertulis
disertai bukti
(Pasal 13, 14, 15 UU Paten)
HAK PEMAKAI TERDAHULU

34.  Melaksanakan paten yang dimiliki; dan
 Melarang pihak lain tanpa persetujuannya:
membuat,menggunakan,menjual,mengimpor,
menyewakan, menyerahkan,menyediakan untuk dijual
atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi
paten;
 Dalam hal paten proses mencakup melarang
menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk
membuat barang;
 Pada paten proses larangan impor hanya produk yang
semata-mata dihasilkan dari penggunaan paten-proses
yang dimilikinya
(Pasal 16 Ayat 1 dan 2 UU Paten)
 TIDAK MENTOLERIR INDEPENDENT CREATION ATAU REVERSE
ENGINEERING
LINGKUP HAK EKSKLUSIF
PEMEGANG PATEN

35.  Pelaksanaan paten untuk kepentingan pendidikan,
penelitian, percobaan;
 Tanpa merugikan kepentingan yang wajar dari
pemegang paten  tidak mengarah ke eksploitasi
komersial
(Pasal 16 Ayat 3 UU Paten)
FAIR USE

36.  Paten dapat dialihkan baik sebagian atau seluruhnya
karena:
- Pewarisan;
- Hibah;
- Wasiat;
- Perjanjian Tertulis; atau
- Sebab lain yang dibenarkan UU
 Pengalihan wajib dicatat dan diumumkan  Belum
ada Keppres yang mengatur
 Tidak menghapuskan Hak Moral
(Pasal 66 UU Paten)
PENGALIHAN PATEN

37.  Hanya memberikan hak kepada pihak lain
untuk menikmati manfaat ekonomi, tidak
mengalihkan hak itu sendiri;
 Tidak boleh memuat ketentuan yg dapat
merugikan kepentingan perekonomian
Indonesia langsung/tak langsung;
 Harus dicatatkan dan diumumkan;
 Belum ada PP Lisensi Paten
(Pasal 69-73 UU Paten)
LISENSI

38.  Diberikan atas dasar permohonan;
 Hanya setelah lewat 36 bulan dari tanggal
pemberian paten;
 Hanya dengan alasan paten tidak
dilaksanakan atau dilaksanakan tidak
sepenuhnya di Indonesia
(Pasal 74-87 UU Paten)
 Tidak berlaku untuk Paten Sederhana (Pasal
107 UU Paten)
LISENSI WAJIB

39.  Pasal 99-103 UU Paten  PP no. 27 tahun 2004
 Memiliki arti penting bagi pertahanan keamanan
negara  senjata, amunisi, bahan peledak militer,
senjata kimia/biologis/nuklir, peralatan militer
 Kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan
masyarakat  obat2an untuk penyakit mewabah,
prod.kimia untuk pertanian, obat2 untuk hewan 
Keppres 83/2004 untuk obat2an retroviral
 Ditetapkan dengan Keputusan Presiden  bersifat
final
 Pemegang paten mendapatkan imbalan wajar 
dapat digugat ke P.Niaga
PELAKSANAAN PATEN OLEH
PEMERINTAH

40.  Sengketa Alas Hak Subyek Paten 
Gugatan ke Pengadilan Niaga (Pasal 117 UU
Paten);
 Sengketa Pelanggaran Paten
(Infringement)  Gugatan Ganti Rugi 
Pengadilan Niaga (Pasal 118 UU Paten)
 Penetapan Sementara Pengadilan (Pasal 124
UU Paten)
 Pidana (Pasal 130-132 UU Paten)  Delik
Aduan (Pasal 133 UU Paten)  32 Kasus dari
tahun 1994-2006
 Arbitrase dan ADR (Pasal 123 UU Paten)
PENYELESAIAN SENGKETA

41.  Batal demi hukum  pemegang paten lalai
membayar biaya pemeliharaan 3 tahun berturut-
turut (Pasal 88-89 UU Paten);
 Batal atas permohonan pemegang paten 
sebagian atau seluruhnya  diajukan kepada
Ditjen HKI (Pasal 90 UU Paten);
 Batal berdasarkan gugatan  diajukan ke
Pengadilan Niaga (Pasal 91-94 UU Paten)  7
kasus di Pengadilan Niaga JakPus periode 2002-
2005
 Membatalkan segala Akibat Hukum yang
berkaitan dengan Paten (pasal 95 UU Paten)
PEMBATALAN PATEN

42.  Paten dan Pengetahuan Tradisional 
Misappropriation  Lemahnya sistem
pemeriksaan kebaruan vs Ketiadaan
database PT sebagai Prior Art
 Paten untuk Metode Bisnis  Kasus
Garuda v. Bagus Tanuwidjaya
 Masih rendahnya permohonan paten
lokal  tingkat teknologi masyarakat
yang masih rendah v kurang kesadaran
pentingnya paten
BEBERAPA ISU PENTING

43. Sekian dan Terima-kasih!
{
Copyright © 2007
Prayudi Setiadharma, S.H., M.I.P.
psetiadharma@gmail.com