SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
NGGALIKA
BHINNEKATU
BBUUPPAATTII PPAAKKPPAAKK BBHHAARRAATT
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 4 TAHUN 2010
T E N T A N G
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA KEPADA
MAHASISWA/I LULUSAN SMA/MA/SMK KABUPATEN PAKPAK BHARAT YANG
MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI MULAI TAHUN 2009
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAKPAK BHARAT,
Menimbang : bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar dan pemberian
beasiswa bagi setiap mahasiswa yang masuk ke Perguruan Tinggi
Negeri maka dipandang perlu mengubah ketentuan pada Pasal 1 Poin 8
Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pemberian Bantuan Beasiswa Kepada Mahasiswa/I Lulusan
SMA/MA/SMK Kabupaten Pakpak Bharat Yang Masuk Perguruan Tinggi
Negeri Mulai Tahun 2009 dengan Peraturan Bupati.
Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten
Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;
10.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 22 Tahun 2006
tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;
11.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang
Standar Penilaian Pendidikan;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 56);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
Nomor 58);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2010
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat TA 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun
2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
Nomor 83);
15.Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat TA 2009 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun 2009 Nomor 1);
16.Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat TA 2010 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun 2009 Nomor 2).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN
BEASISWA KEPADA MAHASISWA/I LULUSAN SMA/MA/SMK
KABUPATEN PAKPAK BHARAT YANG MASUK PERGURUAN
TINGGI NEGERI MULAI TAHUN 2009
Pasal I
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pemberian Bantuan Beasiswa Kepada Mahasiswa/I Lulusan SMA/MA/SMK Kabupaten
Pakpak Bharat Yang Masuk Perguruan Tinggi Negeri Mulai Tahun 2009 (Berita Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Berita Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat Nomor 4) diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 1 poin 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat.
5. DIPPEKADE adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat.
6. Bantuan adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
kepada mahasiswa/i yang diterima di PTN.
7. Mahasiswa/i adalah lulusan SMA/MA/SMK yang melanjutkan studi ke PTN.
8. PTN adalah Perguruan Tinggi Negeri.
9. SPMB adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru yang terdiri dari :
- UMB (Ujian Masuk Bersama)
- SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri)
- UMPN (Ujian Masuk Politeknik Negeri)
10.Bebas Testing Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau dengan sebutan lain adalah
Bebas Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tanpa Testing.
11.Passing Grade adalah nilai minimal yang ditetapkan universitas yang bersangkutan
yang menunjukkan seorang mahasiswa dapat diterima di suatu jurusan Perguruan
Tinggi Negeri.
Pasal II
(1) Peraturan Bupati Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pemberian Bantuan Beasiswa Kepada Mahasiswa/I Lulusan SMA/MA/SMK Kabupaten
Pakpak Bharat Yang Masuk Perguruan Tinggi Negeri Mulai Tahun 2009 masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati.
(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
Ditetapkan di Salak
pada tanggal 12 Maret 2010
BUPATI PAKPAK BHARAT,
dto
MAKMUR BERASA
Diundangkan di Salak
pada tanggal 12 Maret 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,
dto
GANDI WARTHA MANIK
BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2010 NOMOR 4

More Related Content

What's hot

Permendagri nomor 38 tahun 2018
Permendagri nomor 38 tahun 2018 Permendagri nomor 38 tahun 2018
Permendagri nomor 38 tahun 2018 pandianganedu
 
Prosedur penyusunan RKP kacau !!!!
Prosedur penyusunan RKP kacau !!!!Prosedur penyusunan RKP kacau !!!!
Prosedur penyusunan RKP kacau !!!!SimbachS Danuarta
 
Info bimtek terbaru tahun 2019
Info bimtek terbaru tahun 2019Info bimtek terbaru tahun 2019
Info bimtek terbaru tahun 2019Info Jadwal Bimtek
 
Permen no.37 th_2014_lampiran pedoman penyusunan apbd tahun 2015
Permen no.37 th_2014_lampiran pedoman penyusunan apbd tahun 2015Permen no.37 th_2014_lampiran pedoman penyusunan apbd tahun 2015
Permen no.37 th_2014_lampiran pedoman penyusunan apbd tahun 2015Sutardjo ( Mang Ojo )
 
Permen no.37 th_2014_lampiran
Permen no.37 th_2014_lampiranPermen no.37 th_2014_lampiran
Permen no.37 th_2014_lampiranAbdul Hadi
 
Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)Marsusilanata Wawan
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TIMUR
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TIMURHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TIMUR
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TIMUREKPD
 
685220 esw0p1100uk0hukum0spm0buku002
685220 esw0p1100uk0hukum0spm0buku002685220 esw0p1100uk0hukum0spm0buku002
685220 esw0p1100uk0hukum0spm0buku002radengembull
 
Undangan Harmonisasi Peraturan KPU
Undangan Harmonisasi Peraturan KPUUndangan Harmonisasi Peraturan KPU
Undangan Harmonisasi Peraturan KPUPrabariniKartika
 
Pandangan umum fraksi pan tt lpj apbd 2011
Pandangan umum fraksi pan tt lpj apbd 2011Pandangan umum fraksi pan tt lpj apbd 2011
Pandangan umum fraksi pan tt lpj apbd 2011apotek agam farma
 
Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerap...
Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerap...Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerap...
Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerap...Penataan Ruang
 
0105.0329 c5.6 tp_t1_2015
0105.0329 c5.6 tp_t1_20150105.0329 c5.6 tp_t1_2015
0105.0329 c5.6 tp_t1_2015Joko Mls
 
PKPU Nomor 2 Tahun 2020
PKPU Nomor 2 Tahun 2020PKPU Nomor 2 Tahun 2020
PKPU Nomor 2 Tahun 2020Rano Rahman
 
PENDAPAT AKHIR FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
PENDAPAT AKHIR FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDPENDAPAT AKHIR FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
PENDAPAT AKHIR FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDAde Suerani
 

What's hot (18)

Permendagri nomor 38 tahun 2018
Permendagri nomor 38 tahun 2018 Permendagri nomor 38 tahun 2018
Permendagri nomor 38 tahun 2018
 
Prosedur penyusunan RKP kacau !!!!
Prosedur penyusunan RKP kacau !!!!Prosedur penyusunan RKP kacau !!!!
Prosedur penyusunan RKP kacau !!!!
 
Info bimtek terbaru tahun 2019
Info bimtek terbaru tahun 2019Info bimtek terbaru tahun 2019
Info bimtek terbaru tahun 2019
 
Perpres Nomor 76 Tahun 2020
Perpres Nomor 76 Tahun 2020Perpres Nomor 76 Tahun 2020
Perpres Nomor 76 Tahun 2020
 
Permen no.37 th_2014_lampiran pedoman penyusunan apbd tahun 2015
Permen no.37 th_2014_lampiran pedoman penyusunan apbd tahun 2015Permen no.37 th_2014_lampiran pedoman penyusunan apbd tahun 2015
Permen no.37 th_2014_lampiran pedoman penyusunan apbd tahun 2015
 
Permen no.37 th_2014_lampiran
Permen no.37 th_2014_lampiranPermen no.37 th_2014_lampiran
Permen no.37 th_2014_lampiran
 
Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
 
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TIMUR
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TIMURHASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TIMUR
HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI JAWA TIMUR
 
685220 esw0p1100uk0hukum0spm0buku002
685220 esw0p1100uk0hukum0spm0buku002685220 esw0p1100uk0hukum0spm0buku002
685220 esw0p1100uk0hukum0spm0buku002
 
Nomor 20 tahun 2010
Nomor 20 tahun 2010Nomor 20 tahun 2010
Nomor 20 tahun 2010
 
Bos kabupaten 2011
Bos kabupaten 2011Bos kabupaten 2011
Bos kabupaten 2011
 
Undangan Harmonisasi Peraturan KPU
Undangan Harmonisasi Peraturan KPUUndangan Harmonisasi Peraturan KPU
Undangan Harmonisasi Peraturan KPU
 
Pandangan umum fraksi pan tt lpj apbd 2011
Pandangan umum fraksi pan tt lpj apbd 2011Pandangan umum fraksi pan tt lpj apbd 2011
Pandangan umum fraksi pan tt lpj apbd 2011
 
Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerap...
Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerap...Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerap...
Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerap...
 
Badan layanan umum
Badan layanan umumBadan layanan umum
Badan layanan umum
 
0105.0329 c5.6 tp_t1_2015
0105.0329 c5.6 tp_t1_20150105.0329 c5.6 tp_t1_2015
0105.0329 c5.6 tp_t1_2015
 
PKPU Nomor 2 Tahun 2020
PKPU Nomor 2 Tahun 2020PKPU Nomor 2 Tahun 2020
PKPU Nomor 2 Tahun 2020
 
PENDAPAT AKHIR FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
PENDAPAT AKHIR FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDPENDAPAT AKHIR FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
PENDAPAT AKHIR FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
 

Viewers also liked (20)

Aula do dia 20 04-13 - karem jureidini dias
Aula do dia 20 04-13 - karem jureidini diasAula do dia 20 04-13 - karem jureidini dias
Aula do dia 20 04-13 - karem jureidini dias
 
Friendlyscoupon
FriendlyscouponFriendlyscoupon
Friendlyscoupon
 
門市與產品管理 顧客訂金單-詹翔霖教授-化妝保養品
門市與產品管理 顧客訂金單-詹翔霖教授-化妝保養品門市與產品管理 顧客訂金單-詹翔霖教授-化妝保養品
門市與產品管理 顧客訂金單-詹翔霖教授-化妝保養品
 
Limapere
LimapereLimapere
Limapere
 
Esteban alexis
Esteban alexisEsteban alexis
Esteban alexis
 
Aut nov12 13
Aut nov12 13Aut nov12 13
Aut nov12 13
 
Copia de anderson 1
Copia de anderson 1Copia de anderson 1
Copia de anderson 1
 
Profile MITRA USAHA
Profile MITRA USAHAProfile MITRA USAHA
Profile MITRA USAHA
 
em certificate-3
em certificate-3em certificate-3
em certificate-3
 
Презентация IRM businessDoc Королевой С.М.
Презентация IRM businessDoc Королевой С.М.Презентация IRM businessDoc Королевой С.М.
Презентация IRM businessDoc Королевой С.М.
 
SourcePoint
SourcePointSourcePoint
SourcePoint
 
Aqidah salaf dan khalaf ust hasrizal
Aqidah salaf dan khalaf ust hasrizalAqidah salaf dan khalaf ust hasrizal
Aqidah salaf dan khalaf ust hasrizal
 
UCU degree
UCU degreeUCU degree
UCU degree
 
Tipo Carioca - outubro 2013
Tipo Carioca - outubro 2013Tipo Carioca - outubro 2013
Tipo Carioca - outubro 2013
 
Elborracho
ElborrachoElborracho
Elborracho
 
20121107 icms comunicação
20121107 icms comunicação20121107 icms comunicação
20121107 icms comunicação
 
Tipo Carioca Dezembro 2012
Tipo Carioca Dezembro 2012Tipo Carioca Dezembro 2012
Tipo Carioca Dezembro 2012
 
Bao cao thuc tap tuan 4
Bao cao thuc tap tuan 4Bao cao thuc tap tuan 4
Bao cao thuc tap tuan 4
 
Зачем бизнесу мобильное приложение?
Зачем бизнесу мобильное приложение?Зачем бизнесу мобильное приложение?
Зачем бизнесу мобильное приложение?
 
BTech Degree
BTech DegreeBTech Degree
BTech Degree
 

Similar to BeasiswaPTN

Perbup no.-15-ttg.-pemberian-bantuan-kepada-siswa-dan-guru-kls-unggulan-sekol...
Perbup no.-15-ttg.-pemberian-bantuan-kepada-siswa-dan-guru-kls-unggulan-sekol...Perbup no.-15-ttg.-pemberian-bantuan-kepada-siswa-dan-guru-kls-unggulan-sekol...
Perbup no.-15-ttg.-pemberian-bantuan-kepada-siswa-dan-guru-kls-unggulan-sekol...ppbkab
 
Juknis Kaldik Provinsi Jawa Tengah TP. 2019/2020
Juknis Kaldik Provinsi Jawa Tengah TP. 2019/2020Juknis Kaldik Provinsi Jawa Tengah TP. 2019/2020
Juknis Kaldik Provinsi Jawa Tengah TP. 2019/2020Abdullah Banjary
 
Peraturan bupati-no.-2a-biaya-transportasi-dan-akomodasi-tenaga-guru-kab.-ppb
Peraturan bupati-no.-2a-biaya-transportasi-dan-akomodasi-tenaga-guru-kab.-ppbPeraturan bupati-no.-2a-biaya-transportasi-dan-akomodasi-tenaga-guru-kab.-ppb
Peraturan bupati-no.-2a-biaya-transportasi-dan-akomodasi-tenaga-guru-kab.-ppbppbkab
 
04. juknis ppdb sma & smk 2019 revisi kedua
04. juknis ppdb sma & smk 2019 revisi kedua04. juknis ppdb sma & smk 2019 revisi kedua
04. juknis ppdb sma & smk 2019 revisi keduamediasmansawira
 
No. 2a Tentang biaya transportasi dan akomodasi tenaga guru kab. ppb
No. 2a Tentang biaya transportasi dan akomodasi tenaga guru kab. ppbNo. 2a Tentang biaya transportasi dan akomodasi tenaga guru kab. ppb
No. 2a Tentang biaya transportasi dan akomodasi tenaga guru kab. ppbkabupaten_pakpakbharat
 
juknis ppdb 2019 2020 (final)
juknis ppdb 2019 2020 (final)juknis ppdb 2019 2020 (final)
juknis ppdb 2019 2020 (final)Amphie Yuurisman
 
Peraturan Menteri No 8 Tahun 2013
Peraturan Menteri No 8 Tahun 2013Peraturan Menteri No 8 Tahun 2013
Peraturan Menteri No 8 Tahun 2013jeeroloo
 
Pergub Jabar No. 31 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA, S...
Pergub Jabar No. 31 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA, S...Pergub Jabar No. 31 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA, S...
Pergub Jabar No. 31 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA, S...Amin Herwansyah
 
Panduan ktsp sma provinsi jawa tengah
Panduan ktsp sma provinsi jawa tengahPanduan ktsp sma provinsi jawa tengah
Panduan ktsp sma provinsi jawa tengahTriyonoAtmaja1
 
No. 14 ttg rpjmd
No. 14 ttg rpjmdNo. 14 ttg rpjmd
No. 14 ttg rpjmdppbkab
 
RANCANGAN AWAL RPJMD PROVINSI JAMBI 2016-2021
RANCANGAN AWAL RPJMD PROVINSI JAMBI 2016-2021RANCANGAN AWAL RPJMD PROVINSI JAMBI 2016-2021
RANCANGAN AWAL RPJMD PROVINSI JAMBI 2016-2021S. Pandu Hartadita
 
Permendiknas no-15-tahun-2010-tentang-standar-pelayanan-minimal-pendidikan-dasar
Permendiknas no-15-tahun-2010-tentang-standar-pelayanan-minimal-pendidikan-dasarPermendiknas no-15-tahun-2010-tentang-standar-pelayanan-minimal-pendidikan-dasar
Permendiknas no-15-tahun-2010-tentang-standar-pelayanan-minimal-pendidikan-dasarYanti Sriyulianti
 
Perbup no.-8-ttg.-pemberian-tambahan-penghasilan-bagi-pejabat-dan-pns-di-ling...
Perbup no.-8-ttg.-pemberian-tambahan-penghasilan-bagi-pejabat-dan-pns-di-ling...Perbup no.-8-ttg.-pemberian-tambahan-penghasilan-bagi-pejabat-dan-pns-di-ling...
Perbup no.-8-ttg.-pemberian-tambahan-penghasilan-bagi-pejabat-dan-pns-di-ling...ppbkab
 
Rancangan Awal RPJMD Jambi 2016 2021
Rancangan Awal RPJMD Jambi 2016 2021Rancangan Awal RPJMD Jambi 2016 2021
Rancangan Awal RPJMD Jambi 2016 2021Mohd. Yunus
 
No. 4 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan hibah
No. 4 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan hibahNo. 4 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan hibah
No. 4 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan hibahkabupaten_pakpakbharat
 
0139.0329 c5.6 tp_t1_2015
0139.0329 c5.6 tp_t1_20150139.0329 c5.6 tp_t1_2015
0139.0329 c5.6 tp_t1_2015Joko Mls
 

Similar to BeasiswaPTN (20)

Perbup no.-15-ttg.-pemberian-bantuan-kepada-siswa-dan-guru-kls-unggulan-sekol...
Perbup no.-15-ttg.-pemberian-bantuan-kepada-siswa-dan-guru-kls-unggulan-sekol...Perbup no.-15-ttg.-pemberian-bantuan-kepada-siswa-dan-guru-kls-unggulan-sekol...
Perbup no.-15-ttg.-pemberian-bantuan-kepada-siswa-dan-guru-kls-unggulan-sekol...
 
Sk pengesahan renstra 2016 2021
Sk pengesahan renstra 2016 2021Sk pengesahan renstra 2016 2021
Sk pengesahan renstra 2016 2021
 
Juknis Kaldik Provinsi Jawa Tengah TP. 2019/2020
Juknis Kaldik Provinsi Jawa Tengah TP. 2019/2020Juknis Kaldik Provinsi Jawa Tengah TP. 2019/2020
Juknis Kaldik Provinsi Jawa Tengah TP. 2019/2020
 
Peraturan bupati-no.-2a-biaya-transportasi-dan-akomodasi-tenaga-guru-kab.-ppb
Peraturan bupati-no.-2a-biaya-transportasi-dan-akomodasi-tenaga-guru-kab.-ppbPeraturan bupati-no.-2a-biaya-transportasi-dan-akomodasi-tenaga-guru-kab.-ppb
Peraturan bupati-no.-2a-biaya-transportasi-dan-akomodasi-tenaga-guru-kab.-ppb
 
04. juknis ppdb sma & smk 2019 revisi kedua
04. juknis ppdb sma & smk 2019 revisi kedua04. juknis ppdb sma & smk 2019 revisi kedua
04. juknis ppdb sma & smk 2019 revisi kedua
 
No. 2a Tentang biaya transportasi dan akomodasi tenaga guru kab. ppb
No. 2a Tentang biaya transportasi dan akomodasi tenaga guru kab. ppbNo. 2a Tentang biaya transportasi dan akomodasi tenaga guru kab. ppb
No. 2a Tentang biaya transportasi dan akomodasi tenaga guru kab. ppb
 
Perbup rkpd 2013
Perbup rkpd 2013Perbup rkpd 2013
Perbup rkpd 2013
 
Juknis bos-2018
Juknis bos-2018Juknis bos-2018
Juknis bos-2018
 
juknis ppdb 2019 2020 (final)
juknis ppdb 2019 2020 (final)juknis ppdb 2019 2020 (final)
juknis ppdb 2019 2020 (final)
 
Peraturan Menteri No 8 Tahun 2013
Peraturan Menteri No 8 Tahun 2013Peraturan Menteri No 8 Tahun 2013
Peraturan Menteri No 8 Tahun 2013
 
Pergub Jabar No. 31 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA, S...
Pergub Jabar No. 31 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA, S...Pergub Jabar No. 31 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA, S...
Pergub Jabar No. 31 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA, S...
 
Panduan ktsp sma provinsi jawa tengah
Panduan ktsp sma provinsi jawa tengahPanduan ktsp sma provinsi jawa tengah
Panduan ktsp sma provinsi jawa tengah
 
No. 14 ttg rpjmd
No. 14 ttg rpjmdNo. 14 ttg rpjmd
No. 14 ttg rpjmd
 
RANCANGAN AWAL RPJMD PROVINSI JAMBI 2016-2021
RANCANGAN AWAL RPJMD PROVINSI JAMBI 2016-2021RANCANGAN AWAL RPJMD PROVINSI JAMBI 2016-2021
RANCANGAN AWAL RPJMD PROVINSI JAMBI 2016-2021
 
Permendiknas no-15-tahun-2010-tentang-standar-pelayanan-minimal-pendidikan-dasar
Permendiknas no-15-tahun-2010-tentang-standar-pelayanan-minimal-pendidikan-dasarPermendiknas no-15-tahun-2010-tentang-standar-pelayanan-minimal-pendidikan-dasar
Permendiknas no-15-tahun-2010-tentang-standar-pelayanan-minimal-pendidikan-dasar
 
Sk penetapan renja 2019
Sk penetapan renja 2019Sk penetapan renja 2019
Sk penetapan renja 2019
 
Perbup no.-8-ttg.-pemberian-tambahan-penghasilan-bagi-pejabat-dan-pns-di-ling...
Perbup no.-8-ttg.-pemberian-tambahan-penghasilan-bagi-pejabat-dan-pns-di-ling...Perbup no.-8-ttg.-pemberian-tambahan-penghasilan-bagi-pejabat-dan-pns-di-ling...
Perbup no.-8-ttg.-pemberian-tambahan-penghasilan-bagi-pejabat-dan-pns-di-ling...
 
Rancangan Awal RPJMD Jambi 2016 2021
Rancangan Awal RPJMD Jambi 2016 2021Rancangan Awal RPJMD Jambi 2016 2021
Rancangan Awal RPJMD Jambi 2016 2021
 
No. 4 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan hibah
No. 4 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan hibahNo. 4 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan hibah
No. 4 Tentang pedoman umum penyaluran bantuan hibah
 
0139.0329 c5.6 tp_t1_2015
0139.0329 c5.6 tp_t1_20150139.0329 c5.6 tp_t1_2015
0139.0329 c5.6 tp_t1_2015
 

More from ppbkab

Informasi lppd tahun 2013
Informasi lppd tahun 2013Informasi lppd tahun 2013
Informasi lppd tahun 2013ppbkab
 
Bio data dprd kabupaten pakpak bharat masa jabatan 2009
Bio data dprd kabupaten pakpak bharat masa jabatan 2009Bio data dprd kabupaten pakpak bharat masa jabatan 2009
Bio data dprd kabupaten pakpak bharat masa jabatan 2009ppbkab
 
Per bup no.11-ttg-pedoman-teknis-perkuatan-permodalan-usaha-melalui-knpb
Per bup no.11-ttg-pedoman-teknis-perkuatan-permodalan-usaha-melalui-knpbPer bup no.11-ttg-pedoman-teknis-perkuatan-permodalan-usaha-melalui-knpb
Per bup no.11-ttg-pedoman-teknis-perkuatan-permodalan-usaha-melalui-knpbppbkab
 
No. 1a-ttg-pengganti-transortasi-dan-akomodasi-tenaga-guru-pegawai-komite-sek...
No. 1a-ttg-pengganti-transortasi-dan-akomodasi-tenaga-guru-pegawai-komite-sek...No. 1a-ttg-pengganti-transortasi-dan-akomodasi-tenaga-guru-pegawai-komite-sek...
No. 1a-ttg-pengganti-transortasi-dan-akomodasi-tenaga-guru-pegawai-komite-sek...ppbkab
 
Perbup nomor-7a-tahun-2011-tentang-penyelenggaraan-sistem-pengendalian-intern...
Perbup nomor-7a-tahun-2011-tentang-penyelenggaraan-sistem-pengendalian-intern...Perbup nomor-7a-tahun-2011-tentang-penyelenggaraan-sistem-pengendalian-intern...
Perbup nomor-7a-tahun-2011-tentang-penyelenggaraan-sistem-pengendalian-intern...ppbkab
 
Perbup no.-9-thn-2011-petunjuk-teknis-penerbitan-kib
Perbup no.-9-thn-2011-petunjuk-teknis-penerbitan-kibPerbup no.-9-thn-2011-petunjuk-teknis-penerbitan-kib
Perbup no.-9-thn-2011-petunjuk-teknis-penerbitan-kibppbkab
 
Peraturan bupati-no.-54-ttg.-pedoman-umum-pemberian-hibah-yg-bersumber-dari-apbd
Peraturan bupati-no.-54-ttg.-pedoman-umum-pemberian-hibah-yg-bersumber-dari-apbdPeraturan bupati-no.-54-ttg.-pedoman-umum-pemberian-hibah-yg-bersumber-dari-apbd
Peraturan bupati-no.-54-ttg.-pedoman-umum-pemberian-hibah-yg-bersumber-dari-apbdppbkab
 
Peraturan bupati-no.-49-ttg-standar-operasional-prosedur-sop-pelayanan-perizi...
Peraturan bupati-no.-49-ttg-standar-operasional-prosedur-sop-pelayanan-perizi...Peraturan bupati-no.-49-ttg-standar-operasional-prosedur-sop-pelayanan-perizi...
Peraturan bupati-no.-49-ttg-standar-operasional-prosedur-sop-pelayanan-perizi...ppbkab
 
Peraturan bupati-no.-47-ttg-izin-usaha-pengambilan-dan-pengolahan-mineral-buk...
Peraturan bupati-no.-47-ttg-izin-usaha-pengambilan-dan-pengolahan-mineral-buk...Peraturan bupati-no.-47-ttg-izin-usaha-pengambilan-dan-pengolahan-mineral-buk...
Peraturan bupati-no.-47-ttg-izin-usaha-pengambilan-dan-pengolahan-mineral-buk...ppbkab
 
Peraturan bupati-no.-44-ttg-izin-penyelenggaraan-reklame
Peraturan bupati-no.-44-ttg-izin-penyelenggaraan-reklamePeraturan bupati-no.-44-ttg-izin-penyelenggaraan-reklame
Peraturan bupati-no.-44-ttg-izin-penyelenggaraan-reklameppbkab
 
Peraturan bupati-no.-39-ttg-izin-usaha-restoran
Peraturan bupati-no.-39-ttg-izin-usaha-restoranPeraturan bupati-no.-39-ttg-izin-usaha-restoran
Peraturan bupati-no.-39-ttg-izin-usaha-restoranppbkab
 
Peraturan bupati-no.-38-ttg-izin-usaha-industri
Peraturan bupati-no.-38-ttg-izin-usaha-industriPeraturan bupati-no.-38-ttg-izin-usaha-industri
Peraturan bupati-no.-38-ttg-izin-usaha-industrippbkab
 
Peraturan bupati-no.-37-ttg-izin-usaha-ketenagalistrikan
Peraturan bupati-no.-37-ttg-izin-usaha-ketenagalistrikanPeraturan bupati-no.-37-ttg-izin-usaha-ketenagalistrikan
Peraturan bupati-no.-37-ttg-izin-usaha-ketenagalistrikanppbkab
 
Peraturan bupati-no.-36-ttg.-izin-pemakaian-kekayaan-daerah
Peraturan bupati-no.-36-ttg.-izin-pemakaian-kekayaan-daerahPeraturan bupati-no.-36-ttg.-izin-pemakaian-kekayaan-daerah
Peraturan bupati-no.-36-ttg.-izin-pemakaian-kekayaan-daerahppbkab
 
Peraturan bupati-no.-33-ttg-pemberian-izin-usaha-jasa-konstruksi
Peraturan bupati-no.-33-ttg-pemberian-izin-usaha-jasa-konstruksiPeraturan bupati-no.-33-ttg-pemberian-izin-usaha-jasa-konstruksi
Peraturan bupati-no.-33-ttg-pemberian-izin-usaha-jasa-konstruksippbkab
 
Peraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaan
Peraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaanPeraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaan
Peraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaanppbkab
 
Peraturan bupati-no.-31-ttg-surat-izin-usaha-perdagangan
Peraturan bupati-no.-31-ttg-surat-izin-usaha-perdaganganPeraturan bupati-no.-31-ttg-surat-izin-usaha-perdagangan
Peraturan bupati-no.-31-ttg-surat-izin-usaha-perdaganganppbkab
 
Peraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasi
Peraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasiPeraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasi
Peraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasippbkab
 
Peraturan bupati-no.-29-ttg-izin-mendirikan-bangunan
Peraturan bupati-no.-29-ttg-izin-mendirikan-bangunanPeraturan bupati-no.-29-ttg-izin-mendirikan-bangunan
Peraturan bupati-no.-29-ttg-izin-mendirikan-bangunanppbkab
 
Peraturan bupati-no.-27-ttg-izin-gangguan-ho
Peraturan bupati-no.-27-ttg-izin-gangguan-hoPeraturan bupati-no.-27-ttg-izin-gangguan-ho
Peraturan bupati-no.-27-ttg-izin-gangguan-hoppbkab
 

More from ppbkab (20)

Informasi lppd tahun 2013
Informasi lppd tahun 2013Informasi lppd tahun 2013
Informasi lppd tahun 2013
 
Bio data dprd kabupaten pakpak bharat masa jabatan 2009
Bio data dprd kabupaten pakpak bharat masa jabatan 2009Bio data dprd kabupaten pakpak bharat masa jabatan 2009
Bio data dprd kabupaten pakpak bharat masa jabatan 2009
 
Per bup no.11-ttg-pedoman-teknis-perkuatan-permodalan-usaha-melalui-knpb
Per bup no.11-ttg-pedoman-teknis-perkuatan-permodalan-usaha-melalui-knpbPer bup no.11-ttg-pedoman-teknis-perkuatan-permodalan-usaha-melalui-knpb
Per bup no.11-ttg-pedoman-teknis-perkuatan-permodalan-usaha-melalui-knpb
 
No. 1a-ttg-pengganti-transortasi-dan-akomodasi-tenaga-guru-pegawai-komite-sek...
No. 1a-ttg-pengganti-transortasi-dan-akomodasi-tenaga-guru-pegawai-komite-sek...No. 1a-ttg-pengganti-transortasi-dan-akomodasi-tenaga-guru-pegawai-komite-sek...
No. 1a-ttg-pengganti-transortasi-dan-akomodasi-tenaga-guru-pegawai-komite-sek...
 
Perbup nomor-7a-tahun-2011-tentang-penyelenggaraan-sistem-pengendalian-intern...
Perbup nomor-7a-tahun-2011-tentang-penyelenggaraan-sistem-pengendalian-intern...Perbup nomor-7a-tahun-2011-tentang-penyelenggaraan-sistem-pengendalian-intern...
Perbup nomor-7a-tahun-2011-tentang-penyelenggaraan-sistem-pengendalian-intern...
 
Perbup no.-9-thn-2011-petunjuk-teknis-penerbitan-kib
Perbup no.-9-thn-2011-petunjuk-teknis-penerbitan-kibPerbup no.-9-thn-2011-petunjuk-teknis-penerbitan-kib
Perbup no.-9-thn-2011-petunjuk-teknis-penerbitan-kib
 
Peraturan bupati-no.-54-ttg.-pedoman-umum-pemberian-hibah-yg-bersumber-dari-apbd
Peraturan bupati-no.-54-ttg.-pedoman-umum-pemberian-hibah-yg-bersumber-dari-apbdPeraturan bupati-no.-54-ttg.-pedoman-umum-pemberian-hibah-yg-bersumber-dari-apbd
Peraturan bupati-no.-54-ttg.-pedoman-umum-pemberian-hibah-yg-bersumber-dari-apbd
 
Peraturan bupati-no.-49-ttg-standar-operasional-prosedur-sop-pelayanan-perizi...
Peraturan bupati-no.-49-ttg-standar-operasional-prosedur-sop-pelayanan-perizi...Peraturan bupati-no.-49-ttg-standar-operasional-prosedur-sop-pelayanan-perizi...
Peraturan bupati-no.-49-ttg-standar-operasional-prosedur-sop-pelayanan-perizi...
 
Peraturan bupati-no.-47-ttg-izin-usaha-pengambilan-dan-pengolahan-mineral-buk...
Peraturan bupati-no.-47-ttg-izin-usaha-pengambilan-dan-pengolahan-mineral-buk...Peraturan bupati-no.-47-ttg-izin-usaha-pengambilan-dan-pengolahan-mineral-buk...
Peraturan bupati-no.-47-ttg-izin-usaha-pengambilan-dan-pengolahan-mineral-buk...
 
Peraturan bupati-no.-44-ttg-izin-penyelenggaraan-reklame
Peraturan bupati-no.-44-ttg-izin-penyelenggaraan-reklamePeraturan bupati-no.-44-ttg-izin-penyelenggaraan-reklame
Peraturan bupati-no.-44-ttg-izin-penyelenggaraan-reklame
 
Peraturan bupati-no.-39-ttg-izin-usaha-restoran
Peraturan bupati-no.-39-ttg-izin-usaha-restoranPeraturan bupati-no.-39-ttg-izin-usaha-restoran
Peraturan bupati-no.-39-ttg-izin-usaha-restoran
 
Peraturan bupati-no.-38-ttg-izin-usaha-industri
Peraturan bupati-no.-38-ttg-izin-usaha-industriPeraturan bupati-no.-38-ttg-izin-usaha-industri
Peraturan bupati-no.-38-ttg-izin-usaha-industri
 
Peraturan bupati-no.-37-ttg-izin-usaha-ketenagalistrikan
Peraturan bupati-no.-37-ttg-izin-usaha-ketenagalistrikanPeraturan bupati-no.-37-ttg-izin-usaha-ketenagalistrikan
Peraturan bupati-no.-37-ttg-izin-usaha-ketenagalistrikan
 
Peraturan bupati-no.-36-ttg.-izin-pemakaian-kekayaan-daerah
Peraturan bupati-no.-36-ttg.-izin-pemakaian-kekayaan-daerahPeraturan bupati-no.-36-ttg.-izin-pemakaian-kekayaan-daerah
Peraturan bupati-no.-36-ttg.-izin-pemakaian-kekayaan-daerah
 
Peraturan bupati-no.-33-ttg-pemberian-izin-usaha-jasa-konstruksi
Peraturan bupati-no.-33-ttg-pemberian-izin-usaha-jasa-konstruksiPeraturan bupati-no.-33-ttg-pemberian-izin-usaha-jasa-konstruksi
Peraturan bupati-no.-33-ttg-pemberian-izin-usaha-jasa-konstruksi
 
Peraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaan
Peraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaanPeraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaan
Peraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaan
 
Peraturan bupati-no.-31-ttg-surat-izin-usaha-perdagangan
Peraturan bupati-no.-31-ttg-surat-izin-usaha-perdaganganPeraturan bupati-no.-31-ttg-surat-izin-usaha-perdagangan
Peraturan bupati-no.-31-ttg-surat-izin-usaha-perdagangan
 
Peraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasi
Peraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasiPeraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasi
Peraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasi
 
Peraturan bupati-no.-29-ttg-izin-mendirikan-bangunan
Peraturan bupati-no.-29-ttg-izin-mendirikan-bangunanPeraturan bupati-no.-29-ttg-izin-mendirikan-bangunan
Peraturan bupati-no.-29-ttg-izin-mendirikan-bangunan
 
Peraturan bupati-no.-27-ttg-izin-gangguan-ho
Peraturan bupati-no.-27-ttg-izin-gangguan-hoPeraturan bupati-no.-27-ttg-izin-gangguan-ho
Peraturan bupati-no.-27-ttg-izin-gangguan-ho
 

Recently uploaded

OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptOPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptRyanWinter25
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024ssuser8905b3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxPENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxRyanWinter25
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (14)

OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptOPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxPENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 

BeasiswaPTN

  • 1. NGGALIKA BHINNEKATU BBUUPPAATTII PPAAKKPPAAKK BBHHAARRAATT PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 4 TAHUN 2010 T E N T A N G PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA/I LULUSAN SMA/MA/SMK KABUPATEN PAKPAK BHARAT YANG MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI MULAI TAHUN 2009 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAKPAK BHARAT, Menimbang : bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar dan pemberian beasiswa bagi setiap mahasiswa yang masuk ke Perguruan Tinggi Negeri maka dipandang perlu mengubah ketentuan pada Pasal 1 Poin 8 Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Kepada Mahasiswa/I Lulusan SMA/MA/SMK Kabupaten Pakpak Bharat Yang Masuk Perguruan Tinggi Negeri Mulai Tahun 2009 dengan Peraturan Bupati. Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  • 2. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 10.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 11.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan; 12.Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 56); 13.Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 58); 14.Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat TA 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 83); 15.Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat TA 2009 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009 Nomor 1); 16.Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat TA 2010 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009 Nomor 2). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA/I LULUSAN SMA/MA/SMK KABUPATEN PAKPAK BHARAT YANG MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI MULAI TAHUN 2009 Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Kepada Mahasiswa/I Lulusan SMA/MA/SMK Kabupaten Pakpak Bharat Yang Masuk Perguruan Tinggi Negeri Mulai Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 4) diubah sebagai berikut :
  • 3. 1. Ketentuan Pasal 1 poin 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat. 4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat. 5. DIPPEKADE adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. 6. Bantuan adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat kepada mahasiswa/i yang diterima di PTN. 7. Mahasiswa/i adalah lulusan SMA/MA/SMK yang melanjutkan studi ke PTN. 8. PTN adalah Perguruan Tinggi Negeri. 9. SPMB adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru yang terdiri dari : - UMB (Ujian Masuk Bersama) - SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) - UMPN (Ujian Masuk Politeknik Negeri) 10.Bebas Testing Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau dengan sebutan lain adalah Bebas Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tanpa Testing. 11.Passing Grade adalah nilai minimal yang ditetapkan universitas yang bersangkutan yang menunjukkan seorang mahasiswa dapat diterima di suatu jurusan Perguruan Tinggi Negeri. Pasal II (1) Peraturan Bupati Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Kepada Mahasiswa/I Lulusan SMA/MA/SMK Kabupaten Pakpak Bharat Yang Masuk Perguruan Tinggi Negeri Mulai Tahun 2009 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati. (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Ditetapkan di Salak pada tanggal 12 Maret 2010 BUPATI PAKPAK BHARAT, dto MAKMUR BERASA Diundangkan di Salak pada tanggal 12 Maret 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, dto GANDI WARTHA MANIK BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2010 NOMOR 4