Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
BeasiswaPTN
1. NGGALIKA
BHINNEKATU
BBUUPPAATTII PPAAKKPPAAKK BBHHAARRAATT
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 4 TAHUN 2010
T E N T A N G
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA KEPADA
MAHASISWA/I LULUSAN SMA/MA/SMK KABUPATEN PAKPAK BHARAT YANG
MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI MULAI TAHUN 2009
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAKPAK BHARAT,
Menimbang : bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar dan pemberian
beasiswa bagi setiap mahasiswa yang masuk ke Perguruan Tinggi
Negeri maka dipandang perlu mengubah ketentuan pada Pasal 1 Poin 8
Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pemberian Bantuan Beasiswa Kepada Mahasiswa/I Lulusan
SMA/MA/SMK Kabupaten Pakpak Bharat Yang Masuk Perguruan Tinggi
Negeri Mulai Tahun 2009 dengan Peraturan Bupati.
Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten
Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
2. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;
10.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 22 Tahun 2006
tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;
11.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang
Standar Penilaian Pendidikan;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 56);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
Nomor 58);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2010
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat TA 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun
2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
Nomor 83);
15.Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat TA 2009 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun 2009 Nomor 1);
16.Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat TA 2010 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun 2009 Nomor 2).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN
BEASISWA KEPADA MAHASISWA/I LULUSAN SMA/MA/SMK
KABUPATEN PAKPAK BHARAT YANG MASUK PERGURUAN
TINGGI NEGERI MULAI TAHUN 2009
Pasal I
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pemberian Bantuan Beasiswa Kepada Mahasiswa/I Lulusan SMA/MA/SMK Kabupaten
Pakpak Bharat Yang Masuk Perguruan Tinggi Negeri Mulai Tahun 2009 (Berita Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Berita Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat Nomor 4) diubah sebagai berikut :
3. 1. Ketentuan Pasal 1 poin 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat.
5. DIPPEKADE adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat.
6. Bantuan adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
kepada mahasiswa/i yang diterima di PTN.
7. Mahasiswa/i adalah lulusan SMA/MA/SMK yang melanjutkan studi ke PTN.
8. PTN adalah Perguruan Tinggi Negeri.
9. SPMB adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru yang terdiri dari :
- UMB (Ujian Masuk Bersama)
- SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri)
- UMPN (Ujian Masuk Politeknik Negeri)
10.Bebas Testing Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau dengan sebutan lain adalah
Bebas Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tanpa Testing.
11.Passing Grade adalah nilai minimal yang ditetapkan universitas yang bersangkutan
yang menunjukkan seorang mahasiswa dapat diterima di suatu jurusan Perguruan
Tinggi Negeri.
Pasal II
(1) Peraturan Bupati Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pemberian Bantuan Beasiswa Kepada Mahasiswa/I Lulusan SMA/MA/SMK Kabupaten
Pakpak Bharat Yang Masuk Perguruan Tinggi Negeri Mulai Tahun 2009 masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati.
(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
Ditetapkan di Salak
pada tanggal 12 Maret 2010
BUPATI PAKPAK BHARAT,
dto
MAKMUR BERASA
Diundangkan di Salak
pada tanggal 12 Maret 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,
dto
GANDI WARTHA MANIK
BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2010 NOMOR 4