SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
Download to read offline
BUPATI PAKPAK BHARAT
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR I7 TAHUN 2O1O
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN TRAKTOR MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Menimbang
Mengingat
'. a.
b,
c.
: 1.
BUPATI PAKPAK BHARAT,
bahwa masih banyak ditemukan lahan pertanian milik
masyarakat yang tidak produktif sehingga diperlukan upaya
pemerintah untuk memfasilitasi pengolahan lahan tidur tersebut ;
bahwa untuk mengoptimalkan lahan tidur sebagaimana dimaksud
pada huruf "d", maka pemerintah memfasilitasi dengan
menyediakan traktor;
bahwa untuk menggunakan traktor tersebut diperlukan pedoman
penggunaan traktor yang dibuat dalam suatu Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor I Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan
Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a272);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20A4 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repulik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Repulik lndonesia Nomor a389);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437);
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang No 12 Tahun 2008 tentang perubahan ke dua
atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2OO4 Tentang
Pemerintahan Daerah Lembaga Negara Republik lndonesia
Tahun 2008 Nomor Sg,Tentang Lembaga Negara Republik
lndonesia Nomor 4844 ) ;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang APBD
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 ( Lembaran Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 83);
2.
4.
5.
6.
7. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2A1O tentang Penjabaran
APBD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun zUA ( Berita Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 2 ).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN
TRAKTOR ITIIILIK PEIITERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat;
3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selaniutnya disingkat DPRD adalah Legislatif
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
6. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pakpak Bharat sebagai
unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Kabupaten Pakpak Bharat;
7. Penyuluh Pertanian Lapangan yang selanjutnya disebut PPL adalah Pegawai
Pertanian yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan penyuluh di wilayah kerja
penyuluhan pertanian/desa;
8. Petani adalah perorangan beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha
bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan
tumbuhan, didalam dan disekitar hutan yang meliputi usaha hulu, usaha tani,
agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang;
9. Traktor adalah alat berat yang diperuntukkan sebagai pengolah lahan Pertanian, milik
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
10. Manager Traktor adalah petugas yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati
berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan;
lt.Operator Traktor adalah petugas yang mengoperasikan traktor yang ditetapkan
berdasarkan kontrak kerja.
12. Mekanik Traktor adalah petugas yang melakukan perawatan terhadap traktor, yang
ditetapkan berdasarkan kontrak kerja.
13. Siap tanam adalah hamparan tanah pertanian yang telah dilakukan tahapan
pengelolaan bajak l, bajak ll dan bajak lll.
BAB II
OBJEK DAN SUBJEK
Pasal 2
(1) Objek adalah lahan pertanian milik masyarakat.
(2) Subjek adalah orang pribadi, kelompok, atau badan yang melakukan usaha tani.
BAB III
PROSEDUR PENGGUNAAN TRAKTOR
Pasal3
(1) Setiap orang,kelompok atau badan menyampaikan permohonan menggunakan
traktor kepada manager yang memuat luas lahan yang diolah dan diketahui oleh
Kepala Desa di daerah masing-masing dan permohonan ditembuskan kepada Kepala
Dinas Pertanian dan Perkebunan.
(2) Atas dasar permohonan yang masuk maka petugas dari Dinas Pertanian dan
Perkebunan melakukan survei kelokasi pemohon.
(3) Atas dasar hasil survei petugas dari Dinas Pertanian dan Perkebunan kemudian
pemilik lahan menyampaikan permohonan perorangan atau kelompok kepada Dinas
Pertanian dan Perkebunan melalui Manager traktor.
(4) Setelah permohonan perorangan atau kelompok masuk kepada Manager, kemudian
dibuat Berita Acara pengolahan lahan yang ditanda tangani oleh pemilik
lahan,operator traktor dan diketahui Kepala Desa.
(5) Manager Traktor menugaskan operator traktor bekerja ke lokasi yang ditraktor.
BAB IV
PETUGAS PENGOPERASIAN TRAKTOR
Pasal 4
Pengoperasian traktor di lapangan dilakukan Operator traktor dan Mekanik dibawah
pengawasan Manager traktor.
Pasal 5
Manager traktor mempunyaitugas,wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Bertanggung jawab dalam merencanakan kegiatan dan tugas-tugas operasional
traktor Dinas Pertanian dan Perkebunan.
2. Mengendalikan pelaksanaan operasional traktor Dinas.
3. Bertanggung jawab penuh dalam mengawasi kinerja operator dan mekanik traktor
dan wajib melaporkan seluruh kegiatan operasional traktor kepada Kepala Dinas.
Pasal 6
Operator traktor mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Mengoperasikan traktor mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu.
2. Menghindari kerusakan-kerusakan traktor sekecil mungkin saat pengoperasian di
Lapangan.
3. Kerusakan traktor akibat kelalaian di lapangan ditanggung oleh operator traktor.
4. Apabila traktor tidak beroperasi di lapangan,maka operator traktor tetap diharuskan
hadir setiap hari kerja di kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan kabupaten Pakpak
Bharat.
5. Melakukan Pengolahan lahan dengan 3 (tiga ) tahapan yaitu, Bajak l, Bajak ll ,Bajak
. ilt.
Pasal 7
Mekanik traktor mempunyaitugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Melaksanakan kontrol dan sevice sebelum dan sesudah pengoperasian traktor.
2. Melaksanakan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan traktor.
3. Menjaga peralatan mekanik dan peralatan traktor.
Pasal 8
Dalam pengoperasian traktor, Manager maupun operator traktor tidak diperkenankan
melakukan kutipan liar dengan dalih apapun dari pemilik lahan yang hendak ditraktor.
Pasal I
Operator traktor yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan diatas akan dikenakan
sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akan dipertimbangkan perpanjangan
kontrak sebagai operator traktor pada Dinas Pertanian dan Perkebunan.
Pasal 10
Penempatan traktor dipoolkan di kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Pakpak Bharat.
Pasal 11
Mekanisme Penggunaan traktor alur Permohonan penggunaan, bentuk permohonan dan
Berita acara adalah sebagaimana tercantum pada lampiran l,ll,dan lll Peraturan Bupati
ini.
BAB V
BIAYA OPERASIONAL
Pasal 12
Biaya Operasional traktor untuk mengolah lahan pertanian dibebankan kepada APBD
pada Pos Belanja Pemeliharaan Rutin / Operasional Pos Dinas Pertanian dan
Perkebunan Kabupaten Pakpak Bharat.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2AAT
tentang pedoman penggunaan traktor milik pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggaldiundangkan.
Agar setiap orang yang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
Ditetapkan di Salak
pada tanggal r ju, 2010
BUPATI PAKPAK BHARAT,
Diundangkan di Salak
pada tanggal I jurur 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,
GANDI WARTHA MANIK
BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2O{O
NOMOR AO
W
MAKMUR BERASA
PERATLTRAN BUPATI PAKPAK BHARAT
i 11- Tahun 2010
: t J,rU ?oto
: Pedoman Penggunaan Traktor Milik
Pernerintah Kabupaten Pakpak Bharat
PROSEDUR PENGGUNAAN TRAKTOR
ffiffiw
Lampiran I
Nomor
Tanggal
Tentang
ffi
ffiffi
KETERANGAN:
1. Petani / Pemohon mengajukan surat permohonan pengolahan lahan dengan traktor ke Dinas
Pertanian dan Perkebunan yang ditujukan kepada Manager traktor, yang diketahui oleh Kepala
Desa setempat.
2. Manager traktor menugaskan petugas survei untuk survei ke lapangan, untuk meninjau lahan
yang akan diolah/ ditraktor.
3. Berdasarkan hasil survei dari petugas, kemudian Manager menugaskan Operator traktor untuk
mengolah lahan
BT'PATI PAKPAK BHARAT,
MAKMUR BERASA
",'r"" Ir''t Lampiran I I PERATURAN BUPATI PAKPAK BIIARAT
Nomor : tA lhun . 2010
Tanggal : r'1uui ?orb
Tentarrg : PedomanPenggrmaarrTraktorMilik
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
PERMOIIONAT.{ PPMAI(AIAN TBAIffOR PERTAMAN
Sa1ak,.r...............
Kepada Yth,
Kadis Pertanian dan Perkebunan
Cq Manager Traktor
Kabupaten Pakpak Bharat
Di
Salak
Dengan hormat,
Dengan ini saya mohon kepada Bapak, kiranya berkenan dibantu untuk membuka ladang /lahan
oleh traktor pertanian seluas Rante/Ha yang akan saya tanam dengan tanaman
Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, saya uraikan biodata sebagai berikut :
Nama Perorangan/ Kelompok :
Umur :
Tempat Tinggal :
Ladang/lahan yang dikerjakan oleh TRAKTOR PERTANIAN :
Seluas
Lokasi
Kuta/ Dusun
Desa
Kecamatan
Jalan traklor ke lokasi
Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas bantuan dan perhatian Bapak diucapkan
terimakasih.
Diketahui, Pemohon,
Kepala Desa.
( ................................. ) ( ................"..........)
BUPATI PAKPAK BHARAT,
MAKMUR BERASA
LampiTan III PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
Nomor : a {ahun 2010
Tanggal : r1u^ -?.oto
Tentang : Pedoman Penggunaan Traktor Milik
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
BERITA ACARA
Pada hari ini ... ...tanggal.........bulan ..tahun..........., saya yang bertanda tangan
dibawah ini :
Nama Perorangan /Kelompok
Umur
Pekerjaan
Tempat Tinggal
Bahwa benar ladang saya seluas ......Rante/F{a sudah dikerjakan oleh Operator Traktor
Pertanian dengan Bajak....................pada hari ................tanggal............bulan............tahun 2010.
Demikian Berita Acara ini saya perbuat dengan sebenarnya.
.... tanggal
Operator Traktor Yang Menyatakan
Petani
( ..................................) ( . . . ..... . .. .. .. .. .... .... .. . . ... )
Diketahui:
Kepala Desa
I
2
BT'PATI PAKPAK BHARAT,
MMAKMURBERASA
J

More Related Content

Similar to Perbup no.-12-ttg.-pedoman-penggunaan-traktor-milik-pemerintah-kab.-ppb

Kabupaten pakpakbharat 20-2006
Kabupaten pakpakbharat 20-2006Kabupaten pakpakbharat 20-2006
Kabupaten pakpakbharat 20-2006Medan Comonity
 
Peraturan kepala-bpn-ri-nomor-2-tahun-2011
Peraturan kepala-bpn-ri-nomor-2-tahun-2011Peraturan kepala-bpn-ri-nomor-2-tahun-2011
Peraturan kepala-bpn-ri-nomor-2-tahun-2011Ismed Nur
 
Kab pakpak barat 20_2006
Kab pakpak barat 20_2006Kab pakpak barat 20_2006
Kab pakpak barat 20_2006Medan Comonity
 
Kab pakpak barat 20_2006 ujud
Kab pakpak barat 20_2006 ujudKab pakpak barat 20_2006 ujud
Kab pakpak barat 20_2006 ujudMedan Comonity
 
Peraturan bupati-no.-47-ttg-izin-usaha-pengambilan-dan-pengolahan-mineral-buk...
Peraturan bupati-no.-47-ttg-izin-usaha-pengambilan-dan-pengolahan-mineral-buk...Peraturan bupati-no.-47-ttg-izin-usaha-pengambilan-dan-pengolahan-mineral-buk...
Peraturan bupati-no.-47-ttg-izin-usaha-pengambilan-dan-pengolahan-mineral-buk...ppbkab
 
Peraturan bupati-no.-11-ttg-retribusi-pemakaian-kantor-perwakilan-pemerintah-...
Peraturan bupati-no.-11-ttg-retribusi-pemakaian-kantor-perwakilan-pemerintah-...Peraturan bupati-no.-11-ttg-retribusi-pemakaian-kantor-perwakilan-pemerintah-...
Peraturan bupati-no.-11-ttg-retribusi-pemakaian-kantor-perwakilan-pemerintah-...ppbkab
 
Permen pu13 2012 aset irigasiPermen PU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pe...
Permen pu13 2012 aset irigasiPermen PU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pe...Permen pu13 2012 aset irigasiPermen PU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pe...
Permen pu13 2012 aset irigasiPermen PU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pe...Penataan Ruang
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN ...
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN ... PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN ...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN ...iniPurwokerto
 
Kabupaten pakpakbharat 9-2006
Kabupaten pakpakbharat 9-2006Kabupaten pakpakbharat 9-2006
Kabupaten pakpakbharat 9-2006Medan Comonity
 
Perbup no.-10-ttg.-tenaga-harian-lepas-petugas-kebersihan-cleaning-service-su...
Perbup no.-10-ttg.-tenaga-harian-lepas-petugas-kebersihan-cleaning-service-su...Perbup no.-10-ttg.-tenaga-harian-lepas-petugas-kebersihan-cleaning-service-su...
Perbup no.-10-ttg.-tenaga-harian-lepas-petugas-kebersihan-cleaning-service-su...ppbkab
 
Presentasi BPN tentang Penyelesaian Penguasaan Hak Masyarakat di Kawasan Hutan
Presentasi BPN tentang Penyelesaian Penguasaan Hak Masyarakat di Kawasan HutanPresentasi BPN tentang Penyelesaian Penguasaan Hak Masyarakat di Kawasan Hutan
Presentasi BPN tentang Penyelesaian Penguasaan Hak Masyarakat di Kawasan HutanGedhe Foundation
 
Pp 35 tahun 2002 ttg dana reboisasi
Pp 35 tahun 2002  ttg dana reboisasiPp 35 tahun 2002  ttg dana reboisasi
Pp 35 tahun 2002 ttg dana reboisasiwalhiaceh
 
Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta no.2053 Tahun 2016
Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta  no.2053 Tahun 2016Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta  no.2053 Tahun 2016
Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta no.2053 Tahun 2016Dedi Alfaridi
 
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016hadiarnowo
 
Undang undang-nomor-3-tahun-2003
Undang undang-nomor-3-tahun-2003Undang undang-nomor-3-tahun-2003
Undang undang-nomor-3-tahun-2003Hema Tama
 
[SLIDE REV 23] RAPERMEN PTP_01042021.pdf
[SLIDE REV 23] RAPERMEN PTP_01042021.pdf[SLIDE REV 23] RAPERMEN PTP_01042021.pdf
[SLIDE REV 23] RAPERMEN PTP_01042021.pdfrefqiahmad
 
Perda nomor-5-tahun-2011-tentang-pelayanan-pemakaman
Perda nomor-5-tahun-2011-tentang-pelayanan-pemakamanPerda nomor-5-tahun-2011-tentang-pelayanan-pemakaman
Perda nomor-5-tahun-2011-tentang-pelayanan-pemakamanMedan Comonity
 
Pp24 2010 penggunaan kawasan hutanPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tent...
Pp24 2010 penggunaan kawasan hutanPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tent...Pp24 2010 penggunaan kawasan hutanPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tent...
Pp24 2010 penggunaan kawasan hutanPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tent...Penataan Ruang
 
Pp 2 tahun 2008 ttg tarif
Pp 2 tahun 2008 ttg tarifPp 2 tahun 2008 ttg tarif
Pp 2 tahun 2008 ttg tarifwalhiaceh
 
Kepmen pu no 390 2007 (status di)
Kepmen pu no 390 2007 (status di)Kepmen pu no 390 2007 (status di)
Kepmen pu no 390 2007 (status di)Ical Reza
 

Similar to Perbup no.-12-ttg.-pedoman-penggunaan-traktor-milik-pemerintah-kab.-ppb (20)

Kabupaten pakpakbharat 20-2006
Kabupaten pakpakbharat 20-2006Kabupaten pakpakbharat 20-2006
Kabupaten pakpakbharat 20-2006
 
Peraturan kepala-bpn-ri-nomor-2-tahun-2011
Peraturan kepala-bpn-ri-nomor-2-tahun-2011Peraturan kepala-bpn-ri-nomor-2-tahun-2011
Peraturan kepala-bpn-ri-nomor-2-tahun-2011
 
Kab pakpak barat 20_2006
Kab pakpak barat 20_2006Kab pakpak barat 20_2006
Kab pakpak barat 20_2006
 
Kab pakpak barat 20_2006 ujud
Kab pakpak barat 20_2006 ujudKab pakpak barat 20_2006 ujud
Kab pakpak barat 20_2006 ujud
 
Peraturan bupati-no.-47-ttg-izin-usaha-pengambilan-dan-pengolahan-mineral-buk...
Peraturan bupati-no.-47-ttg-izin-usaha-pengambilan-dan-pengolahan-mineral-buk...Peraturan bupati-no.-47-ttg-izin-usaha-pengambilan-dan-pengolahan-mineral-buk...
Peraturan bupati-no.-47-ttg-izin-usaha-pengambilan-dan-pengolahan-mineral-buk...
 
Peraturan bupati-no.-11-ttg-retribusi-pemakaian-kantor-perwakilan-pemerintah-...
Peraturan bupati-no.-11-ttg-retribusi-pemakaian-kantor-perwakilan-pemerintah-...Peraturan bupati-no.-11-ttg-retribusi-pemakaian-kantor-perwakilan-pemerintah-...
Peraturan bupati-no.-11-ttg-retribusi-pemakaian-kantor-perwakilan-pemerintah-...
 
Permen pu13 2012 aset irigasiPermen PU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pe...
Permen pu13 2012 aset irigasiPermen PU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pe...Permen pu13 2012 aset irigasiPermen PU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pe...
Permen pu13 2012 aset irigasiPermen PU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pe...
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN ...
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN ... PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN ...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN ...
 
Kabupaten pakpakbharat 9-2006
Kabupaten pakpakbharat 9-2006Kabupaten pakpakbharat 9-2006
Kabupaten pakpakbharat 9-2006
 
Perbup no.-10-ttg.-tenaga-harian-lepas-petugas-kebersihan-cleaning-service-su...
Perbup no.-10-ttg.-tenaga-harian-lepas-petugas-kebersihan-cleaning-service-su...Perbup no.-10-ttg.-tenaga-harian-lepas-petugas-kebersihan-cleaning-service-su...
Perbup no.-10-ttg.-tenaga-harian-lepas-petugas-kebersihan-cleaning-service-su...
 
Presentasi BPN tentang Penyelesaian Penguasaan Hak Masyarakat di Kawasan Hutan
Presentasi BPN tentang Penyelesaian Penguasaan Hak Masyarakat di Kawasan HutanPresentasi BPN tentang Penyelesaian Penguasaan Hak Masyarakat di Kawasan Hutan
Presentasi BPN tentang Penyelesaian Penguasaan Hak Masyarakat di Kawasan Hutan
 
Pp 35 tahun 2002 ttg dana reboisasi
Pp 35 tahun 2002  ttg dana reboisasiPp 35 tahun 2002  ttg dana reboisasi
Pp 35 tahun 2002 ttg dana reboisasi
 
Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta no.2053 Tahun 2016
Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta  no.2053 Tahun 2016Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta  no.2053 Tahun 2016
Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta no.2053 Tahun 2016
 
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016
 
Undang undang-nomor-3-tahun-2003
Undang undang-nomor-3-tahun-2003Undang undang-nomor-3-tahun-2003
Undang undang-nomor-3-tahun-2003
 
[SLIDE REV 23] RAPERMEN PTP_01042021.pdf
[SLIDE REV 23] RAPERMEN PTP_01042021.pdf[SLIDE REV 23] RAPERMEN PTP_01042021.pdf
[SLIDE REV 23] RAPERMEN PTP_01042021.pdf
 
Perda nomor-5-tahun-2011-tentang-pelayanan-pemakaman
Perda nomor-5-tahun-2011-tentang-pelayanan-pemakamanPerda nomor-5-tahun-2011-tentang-pelayanan-pemakaman
Perda nomor-5-tahun-2011-tentang-pelayanan-pemakaman
 
Pp24 2010 penggunaan kawasan hutanPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tent...
Pp24 2010 penggunaan kawasan hutanPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tent...Pp24 2010 penggunaan kawasan hutanPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tent...
Pp24 2010 penggunaan kawasan hutanPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tent...
 
Pp 2 tahun 2008 ttg tarif
Pp 2 tahun 2008 ttg tarifPp 2 tahun 2008 ttg tarif
Pp 2 tahun 2008 ttg tarif
 
Kepmen pu no 390 2007 (status di)
Kepmen pu no 390 2007 (status di)Kepmen pu no 390 2007 (status di)
Kepmen pu no 390 2007 (status di)
 

More from ppbkab

Informasi lppd tahun 2013
Informasi lppd tahun 2013Informasi lppd tahun 2013
Informasi lppd tahun 2013ppbkab
 
Bio data dprd kabupaten pakpak bharat masa jabatan 2009
Bio data dprd kabupaten pakpak bharat masa jabatan 2009Bio data dprd kabupaten pakpak bharat masa jabatan 2009
Bio data dprd kabupaten pakpak bharat masa jabatan 2009ppbkab
 
Per bup no.11-ttg-pedoman-teknis-perkuatan-permodalan-usaha-melalui-knpb
Per bup no.11-ttg-pedoman-teknis-perkuatan-permodalan-usaha-melalui-knpbPer bup no.11-ttg-pedoman-teknis-perkuatan-permodalan-usaha-melalui-knpb
Per bup no.11-ttg-pedoman-teknis-perkuatan-permodalan-usaha-melalui-knpbppbkab
 
No. 1a-ttg-pengganti-transortasi-dan-akomodasi-tenaga-guru-pegawai-komite-sek...
No. 1a-ttg-pengganti-transortasi-dan-akomodasi-tenaga-guru-pegawai-komite-sek...No. 1a-ttg-pengganti-transortasi-dan-akomodasi-tenaga-guru-pegawai-komite-sek...
No. 1a-ttg-pengganti-transortasi-dan-akomodasi-tenaga-guru-pegawai-komite-sek...ppbkab
 
Perbup nomor-7a-tahun-2011-tentang-penyelenggaraan-sistem-pengendalian-intern...
Perbup nomor-7a-tahun-2011-tentang-penyelenggaraan-sistem-pengendalian-intern...Perbup nomor-7a-tahun-2011-tentang-penyelenggaraan-sistem-pengendalian-intern...
Perbup nomor-7a-tahun-2011-tentang-penyelenggaraan-sistem-pengendalian-intern...ppbkab
 
Perbup no.-9-thn-2011-petunjuk-teknis-penerbitan-kib
Perbup no.-9-thn-2011-petunjuk-teknis-penerbitan-kibPerbup no.-9-thn-2011-petunjuk-teknis-penerbitan-kib
Perbup no.-9-thn-2011-petunjuk-teknis-penerbitan-kibppbkab
 
Peraturan bupati-no.-54-ttg.-pedoman-umum-pemberian-hibah-yg-bersumber-dari-apbd
Peraturan bupati-no.-54-ttg.-pedoman-umum-pemberian-hibah-yg-bersumber-dari-apbdPeraturan bupati-no.-54-ttg.-pedoman-umum-pemberian-hibah-yg-bersumber-dari-apbd
Peraturan bupati-no.-54-ttg.-pedoman-umum-pemberian-hibah-yg-bersumber-dari-apbdppbkab
 
Peraturan bupati-no.-49-ttg-standar-operasional-prosedur-sop-pelayanan-perizi...
Peraturan bupati-no.-49-ttg-standar-operasional-prosedur-sop-pelayanan-perizi...Peraturan bupati-no.-49-ttg-standar-operasional-prosedur-sop-pelayanan-perizi...
Peraturan bupati-no.-49-ttg-standar-operasional-prosedur-sop-pelayanan-perizi...ppbkab
 
Peraturan bupati-no.-44-ttg-izin-penyelenggaraan-reklame
Peraturan bupati-no.-44-ttg-izin-penyelenggaraan-reklamePeraturan bupati-no.-44-ttg-izin-penyelenggaraan-reklame
Peraturan bupati-no.-44-ttg-izin-penyelenggaraan-reklameppbkab
 
Peraturan bupati-no.-39-ttg-izin-usaha-restoran
Peraturan bupati-no.-39-ttg-izin-usaha-restoranPeraturan bupati-no.-39-ttg-izin-usaha-restoran
Peraturan bupati-no.-39-ttg-izin-usaha-restoranppbkab
 
Peraturan bupati-no.-38-ttg-izin-usaha-industri
Peraturan bupati-no.-38-ttg-izin-usaha-industriPeraturan bupati-no.-38-ttg-izin-usaha-industri
Peraturan bupati-no.-38-ttg-izin-usaha-industrippbkab
 
Peraturan bupati-no.-37-ttg-izin-usaha-ketenagalistrikan
Peraturan bupati-no.-37-ttg-izin-usaha-ketenagalistrikanPeraturan bupati-no.-37-ttg-izin-usaha-ketenagalistrikan
Peraturan bupati-no.-37-ttg-izin-usaha-ketenagalistrikanppbkab
 
Peraturan bupati-no.-33-ttg-pemberian-izin-usaha-jasa-konstruksi
Peraturan bupati-no.-33-ttg-pemberian-izin-usaha-jasa-konstruksiPeraturan bupati-no.-33-ttg-pemberian-izin-usaha-jasa-konstruksi
Peraturan bupati-no.-33-ttg-pemberian-izin-usaha-jasa-konstruksippbkab
 
Peraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaan
Peraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaanPeraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaan
Peraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaanppbkab
 
Peraturan bupati-no.-31-ttg-surat-izin-usaha-perdagangan
Peraturan bupati-no.-31-ttg-surat-izin-usaha-perdaganganPeraturan bupati-no.-31-ttg-surat-izin-usaha-perdagangan
Peraturan bupati-no.-31-ttg-surat-izin-usaha-perdaganganppbkab
 
Peraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasi
Peraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasiPeraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasi
Peraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasippbkab
 
Peraturan bupati-no.-29-ttg-izin-mendirikan-bangunan
Peraturan bupati-no.-29-ttg-izin-mendirikan-bangunanPeraturan bupati-no.-29-ttg-izin-mendirikan-bangunan
Peraturan bupati-no.-29-ttg-izin-mendirikan-bangunanppbkab
 
Peraturan bupati-no.-27-ttg-izin-gangguan-ho
Peraturan bupati-no.-27-ttg-izin-gangguan-hoPeraturan bupati-no.-27-ttg-izin-gangguan-ho
Peraturan bupati-no.-27-ttg-izin-gangguan-hoppbkab
 
Peraturan bupati-no.-17-ttg-penjabaran-perubahan-a nggaran-pendapatan-dan-bel...
Peraturan bupati-no.-17-ttg-penjabaran-perubahan-a nggaran-pendapatan-dan-bel...Peraturan bupati-no.-17-ttg-penjabaran-perubahan-a nggaran-pendapatan-dan-bel...
Peraturan bupati-no.-17-ttg-penjabaran-perubahan-a nggaran-pendapatan-dan-bel...ppbkab
 
Peraturan bupati-no.-15-ttg-tata-cara-memperoleh-izin-belajar-dan-tugas-belaj...
Peraturan bupati-no.-15-ttg-tata-cara-memperoleh-izin-belajar-dan-tugas-belaj...Peraturan bupati-no.-15-ttg-tata-cara-memperoleh-izin-belajar-dan-tugas-belaj...
Peraturan bupati-no.-15-ttg-tata-cara-memperoleh-izin-belajar-dan-tugas-belaj...ppbkab
 

More from ppbkab (20)

Informasi lppd tahun 2013
Informasi lppd tahun 2013Informasi lppd tahun 2013
Informasi lppd tahun 2013
 
Bio data dprd kabupaten pakpak bharat masa jabatan 2009
Bio data dprd kabupaten pakpak bharat masa jabatan 2009Bio data dprd kabupaten pakpak bharat masa jabatan 2009
Bio data dprd kabupaten pakpak bharat masa jabatan 2009
 
Per bup no.11-ttg-pedoman-teknis-perkuatan-permodalan-usaha-melalui-knpb
Per bup no.11-ttg-pedoman-teknis-perkuatan-permodalan-usaha-melalui-knpbPer bup no.11-ttg-pedoman-teknis-perkuatan-permodalan-usaha-melalui-knpb
Per bup no.11-ttg-pedoman-teknis-perkuatan-permodalan-usaha-melalui-knpb
 
No. 1a-ttg-pengganti-transortasi-dan-akomodasi-tenaga-guru-pegawai-komite-sek...
No. 1a-ttg-pengganti-transortasi-dan-akomodasi-tenaga-guru-pegawai-komite-sek...No. 1a-ttg-pengganti-transortasi-dan-akomodasi-tenaga-guru-pegawai-komite-sek...
No. 1a-ttg-pengganti-transortasi-dan-akomodasi-tenaga-guru-pegawai-komite-sek...
 
Perbup nomor-7a-tahun-2011-tentang-penyelenggaraan-sistem-pengendalian-intern...
Perbup nomor-7a-tahun-2011-tentang-penyelenggaraan-sistem-pengendalian-intern...Perbup nomor-7a-tahun-2011-tentang-penyelenggaraan-sistem-pengendalian-intern...
Perbup nomor-7a-tahun-2011-tentang-penyelenggaraan-sistem-pengendalian-intern...
 
Perbup no.-9-thn-2011-petunjuk-teknis-penerbitan-kib
Perbup no.-9-thn-2011-petunjuk-teknis-penerbitan-kibPerbup no.-9-thn-2011-petunjuk-teknis-penerbitan-kib
Perbup no.-9-thn-2011-petunjuk-teknis-penerbitan-kib
 
Peraturan bupati-no.-54-ttg.-pedoman-umum-pemberian-hibah-yg-bersumber-dari-apbd
Peraturan bupati-no.-54-ttg.-pedoman-umum-pemberian-hibah-yg-bersumber-dari-apbdPeraturan bupati-no.-54-ttg.-pedoman-umum-pemberian-hibah-yg-bersumber-dari-apbd
Peraturan bupati-no.-54-ttg.-pedoman-umum-pemberian-hibah-yg-bersumber-dari-apbd
 
Peraturan bupati-no.-49-ttg-standar-operasional-prosedur-sop-pelayanan-perizi...
Peraturan bupati-no.-49-ttg-standar-operasional-prosedur-sop-pelayanan-perizi...Peraturan bupati-no.-49-ttg-standar-operasional-prosedur-sop-pelayanan-perizi...
Peraturan bupati-no.-49-ttg-standar-operasional-prosedur-sop-pelayanan-perizi...
 
Peraturan bupati-no.-44-ttg-izin-penyelenggaraan-reklame
Peraturan bupati-no.-44-ttg-izin-penyelenggaraan-reklamePeraturan bupati-no.-44-ttg-izin-penyelenggaraan-reklame
Peraturan bupati-no.-44-ttg-izin-penyelenggaraan-reklame
 
Peraturan bupati-no.-39-ttg-izin-usaha-restoran
Peraturan bupati-no.-39-ttg-izin-usaha-restoranPeraturan bupati-no.-39-ttg-izin-usaha-restoran
Peraturan bupati-no.-39-ttg-izin-usaha-restoran
 
Peraturan bupati-no.-38-ttg-izin-usaha-industri
Peraturan bupati-no.-38-ttg-izin-usaha-industriPeraturan bupati-no.-38-ttg-izin-usaha-industri
Peraturan bupati-no.-38-ttg-izin-usaha-industri
 
Peraturan bupati-no.-37-ttg-izin-usaha-ketenagalistrikan
Peraturan bupati-no.-37-ttg-izin-usaha-ketenagalistrikanPeraturan bupati-no.-37-ttg-izin-usaha-ketenagalistrikan
Peraturan bupati-no.-37-ttg-izin-usaha-ketenagalistrikan
 
Peraturan bupati-no.-33-ttg-pemberian-izin-usaha-jasa-konstruksi
Peraturan bupati-no.-33-ttg-pemberian-izin-usaha-jasa-konstruksiPeraturan bupati-no.-33-ttg-pemberian-izin-usaha-jasa-konstruksi
Peraturan bupati-no.-33-ttg-pemberian-izin-usaha-jasa-konstruksi
 
Peraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaan
Peraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaanPeraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaan
Peraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaan
 
Peraturan bupati-no.-31-ttg-surat-izin-usaha-perdagangan
Peraturan bupati-no.-31-ttg-surat-izin-usaha-perdaganganPeraturan bupati-no.-31-ttg-surat-izin-usaha-perdagangan
Peraturan bupati-no.-31-ttg-surat-izin-usaha-perdagangan
 
Peraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasi
Peraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasiPeraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasi
Peraturan bupati-no.-30-ttg-izin-lokasi
 
Peraturan bupati-no.-29-ttg-izin-mendirikan-bangunan
Peraturan bupati-no.-29-ttg-izin-mendirikan-bangunanPeraturan bupati-no.-29-ttg-izin-mendirikan-bangunan
Peraturan bupati-no.-29-ttg-izin-mendirikan-bangunan
 
Peraturan bupati-no.-27-ttg-izin-gangguan-ho
Peraturan bupati-no.-27-ttg-izin-gangguan-hoPeraturan bupati-no.-27-ttg-izin-gangguan-ho
Peraturan bupati-no.-27-ttg-izin-gangguan-ho
 
Peraturan bupati-no.-17-ttg-penjabaran-perubahan-a nggaran-pendapatan-dan-bel...
Peraturan bupati-no.-17-ttg-penjabaran-perubahan-a nggaran-pendapatan-dan-bel...Peraturan bupati-no.-17-ttg-penjabaran-perubahan-a nggaran-pendapatan-dan-bel...
Peraturan bupati-no.-17-ttg-penjabaran-perubahan-a nggaran-pendapatan-dan-bel...
 
Peraturan bupati-no.-15-ttg-tata-cara-memperoleh-izin-belajar-dan-tugas-belaj...
Peraturan bupati-no.-15-ttg-tata-cara-memperoleh-izin-belajar-dan-tugas-belaj...Peraturan bupati-no.-15-ttg-tata-cara-memperoleh-izin-belajar-dan-tugas-belaj...
Peraturan bupati-no.-15-ttg-tata-cara-memperoleh-izin-belajar-dan-tugas-belaj...
 

Recently uploaded

LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxPENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxRyanWinter25
 
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024ssuser8905b3
 
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptOPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptRyanWinter25
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 

Recently uploaded (14)

LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxPENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
 
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
NILAI TUKAR NELAYAN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024
 
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptOPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 

Perbup no.-12-ttg.-pedoman-penggunaan-traktor-milik-pemerintah-kab.-ppb

  • 1. BUPATI PAKPAK BHARAT PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR I7 TAHUN 2O1O TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN TRAKTOR MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT Menimbang Mengingat '. a. b, c. : 1. BUPATI PAKPAK BHARAT, bahwa masih banyak ditemukan lahan pertanian milik masyarakat yang tidak produktif sehingga diperlukan upaya pemerintah untuk memfasilitasi pengolahan lahan tidur tersebut ; bahwa untuk mengoptimalkan lahan tidur sebagaimana dimaksud pada huruf "d", maka pemerintah memfasilitasi dengan menyediakan traktor; bahwa untuk menggunakan traktor tersebut diperlukan pedoman penggunaan traktor yang dibuat dalam suatu Peraturan Bupati. Undang-Undang Nomor I Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a272); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20A4 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repulik lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Repulik lndonesia Nomor a389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No 12 Tahun 2008 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2OO4 Tentang Pemerintahan Daerah Lembaga Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor Sg,Tentang Lembaga Negara Republik lndonesia Nomor 4844 ) ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438); Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang APBD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 ( Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 83); 2. 4. 5. 6.
  • 2. 7. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2A1O tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun zUA ( Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 2 ). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN TRAKTOR ITIIILIK PEIITERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat; 2. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat; 3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat; 4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selaniutnya disingkat DPRD adalah Legislatif Daerah Kabupaten Pakpak Bharat; 6. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pakpak Bharat sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Kabupaten Pakpak Bharat; 7. Penyuluh Pertanian Lapangan yang selanjutnya disebut PPL adalah Pegawai Pertanian yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan penyuluh di wilayah kerja penyuluhan pertanian/desa; 8. Petani adalah perorangan beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, didalam dan disekitar hutan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang; 9. Traktor adalah alat berat yang diperuntukkan sebagai pengolah lahan Pertanian, milik Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. 10. Manager Traktor adalah petugas yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan; lt.Operator Traktor adalah petugas yang mengoperasikan traktor yang ditetapkan berdasarkan kontrak kerja. 12. Mekanik Traktor adalah petugas yang melakukan perawatan terhadap traktor, yang ditetapkan berdasarkan kontrak kerja. 13. Siap tanam adalah hamparan tanah pertanian yang telah dilakukan tahapan pengelolaan bajak l, bajak ll dan bajak lll. BAB II OBJEK DAN SUBJEK Pasal 2 (1) Objek adalah lahan pertanian milik masyarakat. (2) Subjek adalah orang pribadi, kelompok, atau badan yang melakukan usaha tani. BAB III PROSEDUR PENGGUNAAN TRAKTOR Pasal3 (1) Setiap orang,kelompok atau badan menyampaikan permohonan menggunakan traktor kepada manager yang memuat luas lahan yang diolah dan diketahui oleh
  • 3. Kepala Desa di daerah masing-masing dan permohonan ditembuskan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan. (2) Atas dasar permohonan yang masuk maka petugas dari Dinas Pertanian dan Perkebunan melakukan survei kelokasi pemohon. (3) Atas dasar hasil survei petugas dari Dinas Pertanian dan Perkebunan kemudian pemilik lahan menyampaikan permohonan perorangan atau kelompok kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan melalui Manager traktor. (4) Setelah permohonan perorangan atau kelompok masuk kepada Manager, kemudian dibuat Berita Acara pengolahan lahan yang ditanda tangani oleh pemilik lahan,operator traktor dan diketahui Kepala Desa. (5) Manager Traktor menugaskan operator traktor bekerja ke lokasi yang ditraktor. BAB IV PETUGAS PENGOPERASIAN TRAKTOR Pasal 4 Pengoperasian traktor di lapangan dilakukan Operator traktor dan Mekanik dibawah pengawasan Manager traktor. Pasal 5 Manager traktor mempunyaitugas,wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut : 1. Bertanggung jawab dalam merencanakan kegiatan dan tugas-tugas operasional traktor Dinas Pertanian dan Perkebunan. 2. Mengendalikan pelaksanaan operasional traktor Dinas. 3. Bertanggung jawab penuh dalam mengawasi kinerja operator dan mekanik traktor dan wajib melaporkan seluruh kegiatan operasional traktor kepada Kepala Dinas. Pasal 6 Operator traktor mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 1. Mengoperasikan traktor mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu. 2. Menghindari kerusakan-kerusakan traktor sekecil mungkin saat pengoperasian di Lapangan. 3. Kerusakan traktor akibat kelalaian di lapangan ditanggung oleh operator traktor. 4. Apabila traktor tidak beroperasi di lapangan,maka operator traktor tetap diharuskan hadir setiap hari kerja di kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan kabupaten Pakpak Bharat. 5. Melakukan Pengolahan lahan dengan 3 (tiga ) tahapan yaitu, Bajak l, Bajak ll ,Bajak . ilt. Pasal 7 Mekanik traktor mempunyaitugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 1. Melaksanakan kontrol dan sevice sebelum dan sesudah pengoperasian traktor. 2. Melaksanakan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan traktor. 3. Menjaga peralatan mekanik dan peralatan traktor. Pasal 8 Dalam pengoperasian traktor, Manager maupun operator traktor tidak diperkenankan melakukan kutipan liar dengan dalih apapun dari pemilik lahan yang hendak ditraktor. Pasal I Operator traktor yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan diatas akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akan dipertimbangkan perpanjangan kontrak sebagai operator traktor pada Dinas Pertanian dan Perkebunan.
  • 4. Pasal 10 Penempatan traktor dipoolkan di kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Pakpak Bharat. Pasal 11 Mekanisme Penggunaan traktor alur Permohonan penggunaan, bentuk permohonan dan Berita acara adalah sebagaimana tercantum pada lampiran l,ll,dan lll Peraturan Bupati ini. BAB V BIAYA OPERASIONAL Pasal 12 Biaya Operasional traktor untuk mengolah lahan pertanian dibebankan kepada APBD pada Pos Belanja Pemeliharaan Rutin / Operasional Pos Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Pakpak Bharat. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2AAT tentang pedoman penggunaan traktor milik pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggaldiundangkan. Agar setiap orang yang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Ditetapkan di Salak pada tanggal r ju, 2010 BUPATI PAKPAK BHARAT, Diundangkan di Salak pada tanggal I jurur 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, GANDI WARTHA MANIK BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2O{O NOMOR AO W MAKMUR BERASA
  • 5. PERATLTRAN BUPATI PAKPAK BHARAT i 11- Tahun 2010 : t J,rU ?oto : Pedoman Penggunaan Traktor Milik Pernerintah Kabupaten Pakpak Bharat PROSEDUR PENGGUNAAN TRAKTOR ffiffiw Lampiran I Nomor Tanggal Tentang ffi ffiffi KETERANGAN: 1. Petani / Pemohon mengajukan surat permohonan pengolahan lahan dengan traktor ke Dinas Pertanian dan Perkebunan yang ditujukan kepada Manager traktor, yang diketahui oleh Kepala Desa setempat. 2. Manager traktor menugaskan petugas survei untuk survei ke lapangan, untuk meninjau lahan yang akan diolah/ ditraktor. 3. Berdasarkan hasil survei dari petugas, kemudian Manager menugaskan Operator traktor untuk mengolah lahan BT'PATI PAKPAK BHARAT, MAKMUR BERASA
  • 6. ",'r"" Ir''t Lampiran I I PERATURAN BUPATI PAKPAK BIIARAT Nomor : tA lhun . 2010 Tanggal : r'1uui ?orb Tentarrg : PedomanPenggrmaarrTraktorMilik Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat PERMOIIONAT.{ PPMAI(AIAN TBAIffOR PERTAMAN Sa1ak,.r............... Kepada Yth, Kadis Pertanian dan Perkebunan Cq Manager Traktor Kabupaten Pakpak Bharat Di Salak Dengan hormat, Dengan ini saya mohon kepada Bapak, kiranya berkenan dibantu untuk membuka ladang /lahan oleh traktor pertanian seluas Rante/Ha yang akan saya tanam dengan tanaman Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, saya uraikan biodata sebagai berikut : Nama Perorangan/ Kelompok : Umur : Tempat Tinggal : Ladang/lahan yang dikerjakan oleh TRAKTOR PERTANIAN : Seluas Lokasi Kuta/ Dusun Desa Kecamatan Jalan traklor ke lokasi Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas bantuan dan perhatian Bapak diucapkan terimakasih. Diketahui, Pemohon, Kepala Desa. ( ................................. ) ( ................"..........) BUPATI PAKPAK BHARAT, MAKMUR BERASA
  • 7. LampiTan III PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT Nomor : a {ahun 2010 Tanggal : r1u^ -?.oto Tentang : Pedoman Penggunaan Traktor Milik Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat BERITA ACARA Pada hari ini ... ...tanggal.........bulan ..tahun..........., saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Perorangan /Kelompok Umur Pekerjaan Tempat Tinggal Bahwa benar ladang saya seluas ......Rante/F{a sudah dikerjakan oleh Operator Traktor Pertanian dengan Bajak....................pada hari ................tanggal............bulan............tahun 2010. Demikian Berita Acara ini saya perbuat dengan sebenarnya. .... tanggal Operator Traktor Yang Menyatakan Petani ( ..................................) ( . . . ..... . .. .. .. .. .... .... .. . . ... ) Diketahui: Kepala Desa I 2 BT'PATI PAKPAK BHARAT, MMAKMURBERASA J