1. DIGITAL NE WS PA PER
ASEAN - JEPANG
SIMBIOSIS
MUTUALISMA
hal
Spirit Baru Jawa Timur
surabaya.tribunnews.com
surya.co.id
2
| SELASA, 17 DESEMBER 2013 | Terbit 2 halaman
edisi pagi
HUKUMAN ATAU REHABILITASI
SURYA Online - Masyaallah.
Pengguna Narkoba di Indonesia
ternyata mencapai empat juta
jiwa. Padahal baang haram
tersebut nyata-nyata diharamkan oleh agama manapun dan
hukum negara manapun karena
dampaknya menyentuh hampir
seluruh aspek kehidupan
masyarakat, baik segi ekonomis
hingga psikologis. Narkotika
sama jahatnya dengan korupsi.
Dari segi ekonomis, kerugian negara akibat kejahatan
narkoba mencapai sekitar Rp
48,2 triliun pada 2011 dan
diperkirakan meningkat hingga
Rp 57 triliun hingga akhir 2013.
Belum lagi ditambah dengan 40
orang meninggal dunia setiap
harinya dan itu belum termasuk korban yang putus sekolah
dan mengalami gangguan
kejiwaan akibat zat-zat dalam
barang haram tersebut.
Dampak ekonomis dan
psikologis serta dampak di
sektor lainnya akan semakin
diperparah dengan peredaran
narkoba hingga pedesaan
dan tidak memandang status
sosial penggunanya. Namun
kenyataannya, kejahatan
transnasional tersebut semakin
marak, jumlah pengedar serta
penyalah gunanya.
Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional Anang Iskandar,
bertambahnya penyalah guna
ini juga dipengaruhi oleh cara
penindakan terhadap penyalah
guna itu sendiri. Di Indonesia,
pada umumnya penyalah guna
ditangkap kemudian dimasukkan ke dalam penjara karena
dianggap melakukan tindak
pidana.
Mantan Kapolwiltabes
Surabaya itu berpendapat,
penanganan dengan memasukkan penyalah guna ke bilik
jeruji tidak membuat jumlah
penyalah guna menurun,
tetapi justru bertambah karena
penyalah guna seringkali disatukan dengan pengedar bahkan
bandar yang akan menunjukkan
cara-cara atau trik jitu untuk
menyelundupkan narkoba
untuk kebutuhannya.
“Sekarang masih dilakukan
kalau penyalah guna narkoba
ditangkap, sejatinya undangundang kita tidak begitu,”
katanya.
Menurut dia, Pasal 123 Ayat
3 Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika, pecandu narkotika wajib
untuk direhabilitasi. Pecandu
adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan
narkotika dalam keadaan
ketergantunan, baik secara
fisik maupun psikis.
Anang berpendapat, penyalah guna tidak sama dengan
pengedar apalagi bandar yang
harus dihukum seberat-beratnya, bahkan dihukum mati.
“Jangan dianggap sebagai
residivis, mereka perlu kita
sayangi karena tidak berdaya.
Dia sudah kehilangan masa
lalunya, kita rangkul agar
masa depannya tidak hancur,”
katanya.
Selain itu, kata Anang,
berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun
2010 tentang penempatan
penyalah guna dan pecandu
narkotika, mereka berhak
ditempatkan ke dalam lembaga
rehabilitasi medis dan sosial.
“Ini berarti menempatkan penyalah guna narkotika sebagai
korban kejahatan narkotika,”
ujar Anang.
join facebook.com/suryaonline
Dekriminalisasi dan Depenalisasi
Rehabilitasi merupakan
satu dari sekian langkah
dekriminalisasi, yakni penyalah
guna tidak diproses dengan
dikenakan pasal tindak pidana,
melainkan disembuhkan secara
medis dan sosial.
“Kalau sembuh mereka tidak
akan kecanduan lagi, ini akan
mereduksi jumlah penyalah
guna yang masih berjumlah
empat juta orang. Saya
yakin dengan merehabilitasi,
peredaran berkurang, yang
tadinya empat juta orang
akan turun menjadi tiga juga
sampai nol, tidak ada lagi
bisnis narkoba di negeri ini,”
tuturnya meyakinkan.
Dengan begitu, lanjut dia,
akan berkurang juga ketersediaan narkoba di Indonesia
karena menurutnya, dekriminalisasi merupakan strategi
integral dari hulu ke hilir yang
juga memiliki dampak ekonomis terhadap penanganan
masalah narkoba. “Justru
kalau dihukum, bandar dan
pengedar narkoba akan senang
karena demandnya tetap ada,
sementara kalau direhabilitasi akan nangis-nangis dia,”
katanya menegaskan.
Dalam UU Nomor 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika, salah
satu tujuannya yang tercantum dalam pasal (4) adalah
menjamin pengaturan upaya
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna
dan pecandu narkotika.
Namun fakta di lapangan,
para penyalah guna dan pecandu narkotika dijatuhi hukuman
penjara dan mendekam di
Lembaga Permasyarkatan
(Lapas). Padalah dalam UU
Nomor 35 Tahun 2009 mengatur
bahwa penyalah guna tidak
akan dihukum penjara apabila
yang bersangkutan melaporkan
diri kepada institusi penerima
wajib lapor, itu yang disebut
dengan depenalisasi.
Namun Anang berpendapat
depenalisasi masih belum
bergairah di kalangan masyarakat karena paradigma yang
tertanam, yakni penyalah guna
kemungkinan besar dihukum
pidana dan dipenjara. “Wajib
lapor kan masih kurang bergairah karena masyarakat masih
takut dan ngumpet karena
secara empiris para penyalah
guna narkoba untuk diri sendiri
kan ditangkap dan dimasukkan
penjara,” katanya.
Untuk itu, paradigma
masyarakat harus diubah bahwa
apabila penyalah guna narkoba
menyerahkan diri, maka tidak
akan dipenjara, dengan begitu
masyarkat akan banyak yang
melapor. “Kita ingin putar arah
kalau penyalah guna jangan digrebek dan ditangkap, melainkan
direhabilitasi. Kalau ditangkap
terus yang gagah hanya penegak
hukum,” tandasnya.
Apakah pemikiran cemerlang
Kepala Badan Narkotika
Nasional Anang Iskandar ini
mendapat dukungan dari
institusinya? Ini yang harus
disepahamkan dahulu, karena
penegak hukum dilapangan
masih bangga mengejar
pengguna yang menganggapnya
sebagai prestasi walaupun
sebenarnya menyalahi undangundang dan salah kaprah. Yang
lebih mentereng lagi karena
lebih gampang menangkap
pengguna dari pada pengedar.
(joe/antara)
follow @portalsurya

2. 2
SELASA, 17 DESEMBER 2013 | surya.co.id | surabaya.tribunnews.com
KTT ASEAN-Jepang 2013
SIMBIOSE MUTUALISME
SURYA Online - Tahun 2013
menandai usainya kerjasama
antara Jepang dan organisasi
negara-negara di kawasan Asia
Tenggara (ASEAN) memasuki
usianya yang ke-40 yang
ditandai dengan pelaksanaan
KTT Istimewa di Tokyo, Sabtu
(14/12/2013).
“Empat puluh tahun hubungan antara ASEAN dan Jepang
telah menunjukkan pada kita
mengenai sebuah hubungan.
Mari kita dorong dan lanjutkan
hubungan tersebut di masa depan dengan sentuhan mendalam di hati kita,” kata Perdana
Menteri Jepang Shinzo Abe saat
melangsungkan Jamuan Makan
Malam menyambut kehadiran
para pemimpin negara ASEAN
seperti dikutip dari laman
resmi Perdana Menteri Jepang,
Sabtu (13/12/2013).
Abe mengatakan, Jepang
dan ASEAN merupakan mitra
kerjasama yang berbagi visi
dan identitas dan mitra untuk
berbagi dimasa depan. “Kita
bersama-sama menginginkan
adanya perdamaian dan
stabilitas, kesejahteraan dan
kehidupan yang lebih baik dan
kerjasama yang didasari dari
hati ke hati,” katanya.
Seperti dikutip dari laman
Kementerian Luar Negeri
Jepang dan ASEAN-Jepang
Centre, perjalanan kerjasama
antara Jepang dengan ASEAN
merupakan perjalanan yang
cukup panjang dengan tahaptahapan yang terus meningkat
dari masa ke masa.
Kontak pertama antara
Jepang dengan ASEAN setelah
organisasi kawasan itu terbentuk pada 1967 adalah pada
1973 ketika PM Jepang Takeo
Fukuda membuka forum dialog
informal dengan ASEAN yang
kemudian menjadi forum resmi
pada 1977 yang kemudian
dikenal dengan Forum ASEANJepang.
Pada 1973 disepakati adanya
hubungan kemitraan antara
Jepang dengan ASEAN dalam
bidang karet sintetis. Sebelum
pada 1977 secara resmi
ada forum ASEAN Jepang,
dalam KTT ASEAN di Bali 1976,
dibicarakan dan dimatangkan
kesiapan kerjasama yang saling
menguntungkan antara ASEAN
dengan Jepang yang kemudian
diputuskan secara formal
pada KTT ASEAN 1977 di Kuala
Lumpur.
Pada 1998 setelah keanggotaan ASEAN bertambah dari
lima negara diikuti kemudian
oleh Brunei Darussalam pada
1984, Vietnam pada 1995 dan
Laos serta Myanmar pada 1997
maka pada 1998 dilangsungkan
pertemuan formal ASEAN +
Three (Jepang, China dan
Korea Selatan) sebagai mitra
dialog.
PM Abe dan ASEAN
Saat dilantik sebagai Perdana
Menteri Jepang pada awal
2013, Shinzo Abe merumuskan
sejumlah kebijakan termasuk
di dalamnya kebijakan luar negeri yang mendekatkan peran
Jepang dengan negara-negara
anggota ASEAN. Dibuktikan
dengan 10 bulan pertama masa
jabatannya telah mengunjungi
10 negara anggota ASEAN.
Saat menghadiri KTT
ASEAN-Jepang ke-16 di Brunei
Darussalam, Abe mengatakan,
sangat senang bisa kembali
menghadiri pertemuan
tersebut dimana ia terakhir
menghadirinya pada 2006 saat
menjabat Perdana Menteri.
Dalam edisi khusus The
Japan Times menyambut
peringatan 40 tahun hubungan
Jepang-ASEAN, Shinzo Abe
memberikan pandangan yang
join facebook.com/suryaonline
positif atas kerjasama kedua
pihak dan membawa peluang
kerjasama yang saling menguntungkan, baik bagi Jepang
maupun negara-negara anggota
ASEAN di berbagai bidang.
“Jepang sangat senang dan
selalu melanjutkan menjadi
mitra bagi ASEAN. Jepang
tumbuh karena ASEAN tumbuh.
Bersama-sama kita berbagi visi
dan identitas dan kita berharap
40 tahun mendatang kita dapat
tumbuh lebih baik lagi,” ujar
Abe.
Jepang dengan kondisi
perekonomian global dan juga
rivalitas ekonomi dengan China
menilai Asia Tenggara sebagai
kawasan strategis untuk
mendorong kerjasama perdagangan, investasi dan kemitraan bisnis, untuk menahan
laju perdagangan China yang
selama ini menjadi ancaman
Negeri Matahari Terbit.
Data dari ASEAN-Jepang
Center yang berbasis pada
data International Monetary
Fund World Economic Outlook Database menjelaskan,
pertumbuhan GDP di kawasan
ASEAN terus meningkat dengan
tajam. Pada 1990 mencatat
angka 357,7 miliar dolar AS
menjadi 1,87 triliun dolar AS
pada 2010 dan diprediksi akan
meningkat hingga 4,63 triliun
pada 2030.
Volume perdagangan kawasan Asia Tenggara juga tercatat
meningkat drastis dari nilai
ekspor kawasan 71,73 miliar
dolar AS pada 1980 menjadi
144,4 miliar dolar AS pada
1990, kemudian 426,5 miliar
dolar AS pada 2000 kemudian
menjadi 1,497 triliun dolar AS
pada 2010.
Nilai impor juga meningkat
dari 65,6 miliar dolar AS pada
1980 menjadi 163,3 miliar
dolar AS pada 1990, 369,0
miliar dolar AS pada 2000 dan
kemudian 955,7 miliar dolar AS
pada 2010.
Sikap Indonesia
Indonesia sendiri menilai
kerjasama di kawasan dengan
tujuan yang baik dan saling
menguntungkan dapat mem-
bantu stabilitas dan keamanan
kawasan yang pada akhirnya
akan menguntungkan masingmasing negara di kawasan
tersebut.
Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono saat bertemu
dengan PM Shinzo Abe sehari
sebelum pelaksanaan peringatan 40 tahun hubungan kerjasama ASEAN-Jepang mengatakan,
kerjasama antara Indonesia
dan Jepang dapat menjadi
salah satu pilar stabilitas dan
keamanan kawasan.
“Indonesia menyarankan
agar dibangun kerja sama erat
antara Jepang dan Indonesia,
Jepang dan ASEAN dan Jepang
dengan negara lain agar
memberikan kontribusi pada
perdamaian seperti yang kita
inginkan,” kata Presiden.
Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono mengatakan bisa
memahami keinginan Jepang
untuk lebih aktif di kawasan
namun peningkatan peran itu
harus dibarengi dengan kebijakan dan sikap yang transparan dalam membina hubungan
dan memperkuat keamanan
serta stabilitas kawasan.
“Indonesia juga memberikan
perhatian pada pemikiran
kebijakan keamanan dan luar
negeri Jepang baru-baru ini.
Ketika datang ke Jakarta,
Perdana Menteri Abe menyampaikan tentang rencana
Jepang dan pemerintahan saya
mempelajari Japan’s National
Security Strategy yang baru
saja diluncurkan bulan ini,”
katanya. (antara)
follow @portalsurya