SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 4
Baixar para ler offline
Lampiran 8.
Rincian Perumusan Substansi RDTR dan Peraturan Zonasi

No.
A.

Data
Analisis
Perumusan tujuan penataan BWP
 Tujuan pembangunan
 Analisis tujuan penataan ruang
kabupaten/kota
wilayah perencanaan
a) RPJPD
b) RPJM
 Analisis kemampuan tumbuh
c) RTRW kabupaten/kota
dan berkembangnya wilayah
perencanaan:
 Kependudukan
1. potensi wilayah dan
a) Jumlah dan penyebaran
permasalahannya;
b) Komposisi penduduk
2. hubungan dan
c) Pengembangan penduduk
ketergantungan bagian
d) Sosial budaya
wilayah dan bagian wilayah
sekitarnya; dan
3. pengaruh potensi dan
 Perekonomian
permasalahan terhadap
a) Produksi tiap sektor
hubungan ketergantungan
kegiatan ekonomi dan
antarsektor.
penyebarannya
b) Perkembangan tiap sektor
 Analisis kedudukan wilayah
kegiatan ekonomi
c) Pola aliran barang dan
perencanaan dalam
jasa dalam proses koleksi
keseimbangan perkembangan
dan distribusi.
dengan wilayah belakangnya:
1. kedudukan wilayah
perencanaan dalam sistem
 Sumber Daya Alam
kota-kota yang ada; dan
a) Keadaan tanah, geologi,
2. perkembangan sektor-sektor
air, dan iklim
kegiatan wilayah
b) Keadaan vegetasi dan
perencanaan dan
fauna
pengaruhnya terhadap
c) Sumber daya alam
sistem kota/wilayah.
potensial

Rencana
1. Fungsi dan peran wilayah
perencanaan
2. Tujuan penataan ruang
wilayah perencanaan.

 Analisis pengaruh kebijakan
sektoral dan regional:
1. perkembangan sektor-sektor
kegiatan di wilayah; dan
2. sektor-sektor kegiatan di
pusat-pusat wilayah,
khususnya wilayah
perencanaan.
B.

Rencana jaringan prasarana
 Perkembangan
kabupaten/kota dan wilayah
perencanaan:
a) Rencana struktur dalam
RTRW kabupaten/kota
yang telah ditetapkan
b) Tata guna lahan
kabupaten/kota dan
wilayah perencanaan
c) Sistem transportasi dan
sistem jaringan prasarana
lainnya
d) Kawasan-kawasan khusus

Rencana jaringan prasarana
merupakan pendetailan rencana
sistem prasarana RTRW
kabupaten/kota sampai pada
sistem jaringan lokal dan
lingkungan,dengan
mempertimbangkan analisis
sebagai berikut:
 Analisis kebijakan
pembangunan:
1. Kebijakan spasial
2. Kebijakan sektoral

 Sistem jaringan prasarana
yang melayani sistem pusat
kegiatan
 Pengembangan rencana
jaringan pergerakan:
1. Pola jaringan jalan
2. Fungsi jaringan jalan
3. Pola pergerakan
4. Trayek angkutan umum
5. Moda transportasi
6. Lahan parkir

L8-1
No.

Data
 Elemen struktur tata ruang
kabupaten/kota dan wilayah
perencanaan:
a) Kawasan perumahan
b) Distribusi fasilitas dan
utilitas
c) Obyek-obyek khusus
 Kondisi prasarana dan sarana
pergerakan:
a) Hirarki fungsi jaringan jalan
b) Konstruksi dan lebar jalan.
c) Terminal/sub terminal,
pelabuhan, dan stasiun
d) Jenis angkutan umum
e) Tingkat pertumbuhan
kendaraan
f) Lahan parkir
 Sistem pergerakan:
a) Pergerakan lokal dan
regional
b) Moda pergerakan
c) Tingkat kepadatan dan
lokasi-lokasi rawan
kemacetan (tingkat
pelayanan jalan)
 Kebijakan pergerakan:
a) Kebijaksanaan transportasi
b) Rencana tata ruang
makro/RTRW
kabupaten/kota
 Data kondisi sistem air minum
saat ini:
a) Sumber dan kapasitas
sumber air minum
b) Sistem pelayanan dan
jaringan distribusi
c) Tingkat pelayanan dan
tingkat kebocoran
d) Daerah pelayanan
 Survei kebutuhan air minum
nyata:
a) Tingkat kebutuhan
domestik
b) Tingkat kebutuhan
nondomestik
 Tingkat curah hujan dan
hidrologi:
a) Curah hujan maksimum
b) Curah hujan minimum
c) Potensi air permukaan
Rencana

Analisis
 Analisis kemampuan tumbuh
dan berkembangnya wilayah
perencanaan:
1. Penilaian struktur
pemanfaatan ruang
2. Penilaian struktur utama
tingkat pelayanan
3. Penilaian sistem utama
transporasi dan prasarana
lainnya
 Analisis bentuk dan struktur
wilayah perencanaan:
1. Fisik dan alamiah serta
buatan.
2. Tata guna lahan
3. Perkiraan kebutuhan ruang
4. Dampak lingkungan

Rencana
 Rencana pengembangan
sistem air minum:
1. Sumber air baku
2. Lokasi dan jenis intake
3. Penampungan yang
diperlukan (jika ada)
4. Sistem transmisi
5. Jaringan distribusi
 Rencana pengembangan
sistem jaringan air limbah:
1. Sistem jaringan setempat
2. Sistem jaringan terpusat
Rencana pengembangan

 Analisis kondisi sarana dan
prasarana pergerakan:
1. Efektivitas fungsi jaringan
2. Penilaian tingkat pelayanan
sarana dan prasarana
3. Optimasi fungsi sarana dan
prasarana
 Analisis pergerakan:
1. Efektivitas pola pergerakan
2. Rasio kepadatan dengan
sarana dan prasarana
3. Perkiraan volume kepadatan
di masa datang
4. Gambaran moda
transportasi di masa datang
 Alternatif pengembangan:
1. Alternatif pengembangan
jaringan
2. Alternatif aliran pergerakan
 Analisis sistem air minum:
1. Kemampuan sumber air
baku
2. Penentuan sistem pelayanan
dan distribusi
3. Analisis efisiensi dan
efektifitas pelayanan
4. Analisis wilayah pelayanan
 Identifikasi persoalan dan
kebutuhan pengembangan:
1. Persoalan air baku
2. Persoalan distribusi
3. Potensi pengembangan dan
alternatif pemecahan
persoalan

L8-2
No.

Data
 Data kondisi jaringan air
limbah saat ini:
a) Sistem pengelolaan
limbah
b) Limbah domestik
c) Limbah non domestik
d) Buangan akhir
 Kualitas lingkungan:
a) Permukiman
b) Penggunaan non
permukiman

C.

Analisis
 Analisis proyeksi kebutuhan air:
1. Kebutuhan domestik
2. Kebutuhan non domestik

Rencana

 Pengembangan alternatif sistem
pelayanan air minum:
1. Kajian teknis
2. Kajian ekonomis

Daya dukung dan daya tampung fisik RDTR dan peraturan zonasi
 Fisik dasar:
 Analisis fisik dasar:
 Konsep pengembangan:
1. Letak geografis
1. Posisi strategis geografis
1. Skenario pengembangan
2. Topografi dan kemiringan
2. Karakteristik topografi dan
fisik
3. Klimatologi dan hidrologi
kemiringan lereng
2. Wilayah terbangun dan
4. Jenis tanah dan standar
3. Iklim dan hidrologi
RTH serta RTNH
geologi
a) Curah hujan, arah angin
b) Kemungkinan
 Permukiman:
banjir/genangan
 Fisik Binaan:
1. Pola permukiman
4. Kemampuan lahan
1. Tata guna lahan
2. Sistem pelayanan
5. Kesesuaian peruntukan
2. Status pemilikan tanah
lahan
3. Penyebaran permukiman
 Intensitas pemanfaatan
6. Kemampuan daya tampung
4. Penyebaran fasilitas umum
ruang.
lahan
 Kebijakan Pengembangan:
 Analisis Fisik Binaan:
1. Izin pembangunan
1. Wilayah terbangun
2. Kawasan-kawasan khusus
2. Kendala pengembangan
3. Pola dan konsep
permukiman
4. Daya dukung
prasarana/infrastruktur (jalan
dsb) serta utilitas.
 Alternatif pengembangan:
1. Strategi pengembangan
2. Prioritas pengembangan
Catatan : analisis daya dukung
dan daya tampung fisik dapat
dilakukan melalui kajian
lingkungan hidup strategis

D.

Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan peraturan zonasi
 Jenis kegiatan yang ada di
 Analisis keterkaitan antara zona
wilayah perencanaan
dan kegiatan
 Intensitas kegiatan di wilayah
perencanaan

 Analisis karakteristik kegiatan di
wilayah perencanaan

 Kegiatan yang
diperbolehkan,diperbolehkan
bersyarat,diperbolehkan
terbatas, dan yang tidak
diperbolehkan pada zona
tertentu di wilayah
perencanaan
 Kriteria terbatas dan
bersyarat pada

L8-3
No.
E.

F.

G.

Data
Analisis
Intensitas pemanfaatan ruang peraturan zonasi
 Data yang dibutuhkan :
 Analisis intensitas pemanfaatan
1. tingkat
ruang
pengisian/peresapan air
 Analisis koefisien dasar
(KDH Minimum)
bangunan
2. kapasitas drainase
 Analisis koefisien lantai
3. jenis penggunaan lahan
bangunan
4. harga lahan
 Analisis ketinggian bangunan
5. Ketersediaan dan tingkat
 Analisis koefisien dasar hijau
pelayanan prasarana
(jalan)
6. Dampak atau kebutuhan
terhadap prasarana
tambahan
7. Ekonomi dan pembiayaan
Tata bangunan peraturan zonasi
 Garis sempadan bangunan
 Analisis sempadan bangunan
1. keselamatan
dan tinggi bangunan
2. resiko kebakaran
1. Tingkat keselamatan
3. kesehatan
bangunan
4. kenyamanan dan estetika
2. Tingkat resiko kebakaran
3. Tingkat kenyamanan
bangunan
 Tinggi bangunan
1. keselamatan
2. resiko kebakaran
 Analisis jarak bebas antar
3. teknologi
bangunan
4. estetika dan parasarana
1. Identifikasi jenis peruntukan
sekitar sub zona
2. ketinggian bangunan
 Jarak bebas antar bangunan
3. Kajian tampilan bangunan
1. Jenis peruntukan
2. Tinggi bangunan
3. Tampilan bangunan
(optional) seperti warna
bangunan, bahan
bangunan, tekstur
bangunan, muka
bangunan, gaya bangunan,
keindahan,dan keserasian
dengan lingkungan sekitar
Sarana dan prasarana minimal peraturan zonasi
 Fisik Binaan:
 Analisis jenis sarana dan
1. Tata guna lahan
prasarana yang dibutuhkan
2. Status pemilikan tanah
 Analisis tingkat kebutuhan
3. Penyebaran fasilitas umum
sarana dan prasarana
 Analisis lokasi sarana dan
 Jenis kegiatan yang ada di
prasarana
wilayah perencanaan

Rencana
 Koefisien dasar bangunan
maksimum
 Koefisien lantai bangunan
maksimum
 Ketinggian bangunan
maksimum
 Koefisien dasar hijau
minimum

 Garis sempadan bangunan
minimum
 Tinggi bangunan maksimum
 Jarak bebas antar bangunan
minimum

 Sarana dan prasarana
minimum wilayah
perencanaan

 Intensitas kegiatan di wilayah
perencanaan

L8-4

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Ra kebutuhan peta (mus & sai)
Ra kebutuhan peta (mus & sai)Ra kebutuhan peta (mus & sai)
Ra kebutuhan peta (mus & sai)numlock123
 
Bab 2 konsep dan kriteria penyusunan
Bab 2 konsep dan kriteria penyusunanBab 2 konsep dan kriteria penyusunan
Bab 2 konsep dan kriteria penyusunanNendi Subakti
 
Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan
Perencanaan Teknis dan Manajemen PersampahanPerencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan
Perencanaan Teknis dan Manajemen PersampahanJoy Irman
 
01 perencanaan bangunan dan lingkungan
01 perencanaan bangunan dan lingkungan01 perencanaan bangunan dan lingkungan
01 perencanaan bangunan dan lingkunganDwi_Rohadianto
 
Materi sosialisasi penataan ruang
Materi sosialisasi penataan ruangMateri sosialisasi penataan ruang
Materi sosialisasi penataan ruangArikha Nida
 
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunanKedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunanEvant Manö
 
Ppwp 1a
Ppwp 1aPpwp 1a
Ppwp 1agunjul
 
Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1
Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1
Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1laboratorium pwkuinam
 
Studi Kelayakan Persampahan
Studi Kelayakan PersampahanStudi Kelayakan Persampahan
Studi Kelayakan PersampahanJoy Irman
 
Sistem informasi prasarana jalan
Sistem informasi prasarana jalanSistem informasi prasarana jalan
Sistem informasi prasarana jalanShahnaz Acrydiena
 
Integrasi pelabuhan dengan tata ruang kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717
Integrasi pelabuhan dengan tata ruang   kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717Integrasi pelabuhan dengan tata ruang   kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717
Integrasi pelabuhan dengan tata ruang kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717Haryo Armono
 
Kak fs penataan pelebaran ruas jalan ahmad yani (pasirkareumbi)
Kak fs penataan pelebaran ruas jalan ahmad yani (pasirkareumbi)Kak fs penataan pelebaran ruas jalan ahmad yani (pasirkareumbi)
Kak fs penataan pelebaran ruas jalan ahmad yani (pasirkareumbi)edi sofyan
 
Bahan Paparan Rtrw Dki 2010 2030 [Compatibility Mode]
Bahan Paparan Rtrw Dki 2010 2030 [Compatibility Mode]Bahan Paparan Rtrw Dki 2010 2030 [Compatibility Mode]
Bahan Paparan Rtrw Dki 2010 2030 [Compatibility Mode]Elisa Sutanudjaja
 
9%2610 perencanaan kota
9%2610 perencanaan kota9%2610 perencanaan kota
9%2610 perencanaan kotanwahyuni11
 
Rencana Induk Persampahan (Master Plan)
Rencana Induk  Persampahan (Master Plan)Rencana Induk  Persampahan (Master Plan)
Rencana Induk Persampahan (Master Plan)Joy Irman
 
Metodologi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembang...
Metodologi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembang...Metodologi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembang...
Metodologi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembang...Fitri Indra Wardhono
 
Preliminary research design
Preliminary research designPreliminary research design
Preliminary research designAsri Adi
 

Mais procurados (19)

Ra kebutuhan peta (mus & sai)
Ra kebutuhan peta (mus & sai)Ra kebutuhan peta (mus & sai)
Ra kebutuhan peta (mus & sai)
 
Bab 2 konsep dan kriteria penyusunan
Bab 2 konsep dan kriteria penyusunanBab 2 konsep dan kriteria penyusunan
Bab 2 konsep dan kriteria penyusunan
 
Kata pengantar
Kata pengantarKata pengantar
Kata pengantar
 
Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan
Perencanaan Teknis dan Manajemen PersampahanPerencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan
Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan
 
01 perencanaan bangunan dan lingkungan
01 perencanaan bangunan dan lingkungan01 perencanaan bangunan dan lingkungan
01 perencanaan bangunan dan lingkungan
 
Materi sosialisasi penataan ruang
Materi sosialisasi penataan ruangMateri sosialisasi penataan ruang
Materi sosialisasi penataan ruang
 
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunanKedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
 
Ppwp 1a
Ppwp 1aPpwp 1a
Ppwp 1a
 
Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1
Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1
Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1
 
Studi Kelayakan Persampahan
Studi Kelayakan PersampahanStudi Kelayakan Persampahan
Studi Kelayakan Persampahan
 
Sistem informasi prasarana jalan
Sistem informasi prasarana jalanSistem informasi prasarana jalan
Sistem informasi prasarana jalan
 
Integrasi pelabuhan dengan tata ruang kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717
Integrasi pelabuhan dengan tata ruang   kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717Integrasi pelabuhan dengan tata ruang   kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717
Integrasi pelabuhan dengan tata ruang kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717
 
Kak fs penataan pelebaran ruas jalan ahmad yani (pasirkareumbi)
Kak fs penataan pelebaran ruas jalan ahmad yani (pasirkareumbi)Kak fs penataan pelebaran ruas jalan ahmad yani (pasirkareumbi)
Kak fs penataan pelebaran ruas jalan ahmad yani (pasirkareumbi)
 
Bahan Paparan Rtrw Dki 2010 2030 [Compatibility Mode]
Bahan Paparan Rtrw Dki 2010 2030 [Compatibility Mode]Bahan Paparan Rtrw Dki 2010 2030 [Compatibility Mode]
Bahan Paparan Rtrw Dki 2010 2030 [Compatibility Mode]
 
9%2610 perencanaan kota
9%2610 perencanaan kota9%2610 perencanaan kota
9%2610 perencanaan kota
 
Rencana Induk Persampahan (Master Plan)
Rencana Induk  Persampahan (Master Plan)Rencana Induk  Persampahan (Master Plan)
Rencana Induk Persampahan (Master Plan)
 
Review RTRW kota semarang
Review RTRW kota semarangReview RTRW kota semarang
Review RTRW kota semarang
 
Metodologi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembang...
Metodologi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembang...Metodologi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembang...
Metodologi Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Dalam Mendukung Pengembang...
 
Preliminary research design
Preliminary research designPreliminary research design
Preliminary research design
 

Semelhante a Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran VIII

Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)bintang purba
 
Tayangan 3 modul prakarsa 100-0-100 dlm keterpaduan ck'
Tayangan 3   modul prakarsa 100-0-100 dlm keterpaduan ck'Tayangan 3   modul prakarsa 100-0-100 dlm keterpaduan ck'
Tayangan 3 modul prakarsa 100-0-100 dlm keterpaduan ck'Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Rencana Pembangunan Desa Wisata
Rencana Pembangunan Desa WisataRencana Pembangunan Desa Wisata
Rencana Pembangunan Desa Wisataactnow2profit
 
Rencana Pembangunan Desa Wisata
Rencana Pembangunan Desa WisataRencana Pembangunan Desa Wisata
Rencana Pembangunan Desa Wisataactnow2profit
 
Edaran & pedoman dikplhd 2019
Edaran & pedoman dikplhd 2019Edaran & pedoman dikplhd 2019
Edaran & pedoman dikplhd 2019Anjas Asmara, S.Si
 
Bahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptx
Bahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptxBahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptx
Bahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptxsrimuharrani2
 
KAK studi kelayakan jalan tol
KAK studi kelayakan jalan tolKAK studi kelayakan jalan tol
KAK studi kelayakan jalan tolEri Wibawa
 
Perencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusat
Perencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusatPerencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusat
Perencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusatinfosanitasi
 
6 perencanaan pengelolaan_air_limbah_dengan_sistem_terpusat
6 perencanaan pengelolaan_air_limbah_dengan_sistem_terpusat6 perencanaan pengelolaan_air_limbah_dengan_sistem_terpusat
6 perencanaan pengelolaan_air_limbah_dengan_sistem_terpusatGloria Siagian
 
Alur Recounting Luas Kumuh_Jumlah Penerima Manfaat.pptx
Alur Recounting Luas Kumuh_Jumlah Penerima Manfaat.pptxAlur Recounting Luas Kumuh_Jumlah Penerima Manfaat.pptx
Alur Recounting Luas Kumuh_Jumlah Penerima Manfaat.pptxssuser7405b9
 
FGD II dan III KLHS OSS Tanimbar.pdf
FGD II dan III KLHS OSS Tanimbar.pdfFGD II dan III KLHS OSS Tanimbar.pdf
FGD II dan III KLHS OSS Tanimbar.pdfdatadasar2021
 
Permenpu03 2013penyelenggaraanpspersampahandalampenanganansampahrtdansejenis-...
Permenpu03 2013penyelenggaraanpspersampahandalampenanganansampahrtdansejenis-...Permenpu03 2013penyelenggaraanpspersampahandalampenanganansampahrtdansejenis-...
Permenpu03 2013penyelenggaraanpspersampahandalampenanganansampahrtdansejenis-...Ardi Yanson
 
Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan
Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan
Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan Joy Irman
 
04analisistapak 131118031223-phpapp02
04analisistapak 131118031223-phpapp0204analisistapak 131118031223-phpapp02
04analisistapak 131118031223-phpapp02Frans Pelleng
 
Methodologi jaringan distribusi air
Methodologi jaringan distribusi airMethodologi jaringan distribusi air
Methodologi jaringan distribusi airaliakbar2015
 

Semelhante a Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran VIII (20)

Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
Analisis dibutuhkan dalam pembuatan rdtr (permen atr no 16 tahun 2018)
 
Tayangan 3 modul prakarsa 100-0-100 dlm keterpaduan ck'
Tayangan 3   modul prakarsa 100-0-100 dlm keterpaduan ck'Tayangan 3   modul prakarsa 100-0-100 dlm keterpaduan ck'
Tayangan 3 modul prakarsa 100-0-100 dlm keterpaduan ck'
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
 
Rencana Pembangunan Desa Wisata
Rencana Pembangunan Desa WisataRencana Pembangunan Desa Wisata
Rencana Pembangunan Desa Wisata
 
Rencana Pembangunan Desa Wisata
Rencana Pembangunan Desa WisataRencana Pembangunan Desa Wisata
Rencana Pembangunan Desa Wisata
 
Edaran & pedoman dikplhd 2019
Edaran & pedoman dikplhd 2019Edaran & pedoman dikplhd 2019
Edaran & pedoman dikplhd 2019
 
Bahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptx
Bahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptxBahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptx
Bahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptx
 
KAK studi kelayakan jalan tol
KAK studi kelayakan jalan tolKAK studi kelayakan jalan tol
KAK studi kelayakan jalan tol
 
Aneka metodologi
Aneka metodologiAneka metodologi
Aneka metodologi
 
Drainase
DrainaseDrainase
Drainase
 
Perencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusat
Perencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusatPerencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusat
Perencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem terpusat
 
6 perencanaan pengelolaan_air_limbah_dengan_sistem_terpusat
6 perencanaan pengelolaan_air_limbah_dengan_sistem_terpusat6 perencanaan pengelolaan_air_limbah_dengan_sistem_terpusat
6 perencanaan pengelolaan_air_limbah_dengan_sistem_terpusat
 
Alur Recounting Luas Kumuh_Jumlah Penerima Manfaat.pptx
Alur Recounting Luas Kumuh_Jumlah Penerima Manfaat.pptxAlur Recounting Luas Kumuh_Jumlah Penerima Manfaat.pptx
Alur Recounting Luas Kumuh_Jumlah Penerima Manfaat.pptx
 
FGD II dan III KLHS OSS Tanimbar.pdf
FGD II dan III KLHS OSS Tanimbar.pdfFGD II dan III KLHS OSS Tanimbar.pdf
FGD II dan III KLHS OSS Tanimbar.pdf
 
Permenpu03 2013penyelenggaraanpspersampahandalampenanganansampahrtdansejenis-...
Permenpu03 2013penyelenggaraanpspersampahandalampenanganansampahrtdansejenis-...Permenpu03 2013penyelenggaraanpspersampahandalampenanganansampahrtdansejenis-...
Permenpu03 2013penyelenggaraanpspersampahandalampenanganansampahrtdansejenis-...
 
Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan
Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan
Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan
 
04analisistapak 131118031223-phpapp02
04analisistapak 131118031223-phpapp0204analisistapak 131118031223-phpapp02
04analisistapak 131118031223-phpapp02
 
04 analisis tapak
04 analisis tapak04 analisis tapak
04 analisis tapak
 
Drainase perkotaan
Drainase perkotaanDrainase perkotaan
Drainase perkotaan
 
Methodologi jaringan distribusi air
Methodologi jaringan distribusi airMethodologi jaringan distribusi air
Methodologi jaringan distribusi air
 

Mais de Penataan Ruang

Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...Penataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
 
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...
Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...
Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pembangunan Pos Duga A...
Permen PU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pembangunan Pos Duga A...Permen PU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pembangunan Pos Duga A...
Permen PU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pembangunan Pos Duga A...Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...
Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...
Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan ...
Permen PU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan ...Permen PU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan ...
Permen PU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan ...Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...Penataan Ruang
 
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...Penataan Ruang
 

Mais de Penataan Ruang (20)

Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancang...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
 
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...
Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruan...
 
Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...
Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...
Permen PU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen P...
 
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
 
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
Permen PU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Rekayasa Sosial Pembangunan Bend...
 
Permen PU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pembangunan Pos Duga A...
Permen PU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pembangunan Pos Duga A...Permen PU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pembangunan Pos Duga A...
Permen PU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pembangunan Pos Duga A...
 
Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...
Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...
Permen PU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Na...
 
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...
Permen PU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi Dan Subkualifik...
 
Permen PU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan ...
Permen PU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan ...Permen PU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan ...
Permen PU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan ...
 
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
 
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
 

Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran VIII

  • 1. Lampiran 8. Rincian Perumusan Substansi RDTR dan Peraturan Zonasi No. A. Data Analisis Perumusan tujuan penataan BWP  Tujuan pembangunan  Analisis tujuan penataan ruang kabupaten/kota wilayah perencanaan a) RPJPD b) RPJM  Analisis kemampuan tumbuh c) RTRW kabupaten/kota dan berkembangnya wilayah perencanaan:  Kependudukan 1. potensi wilayah dan a) Jumlah dan penyebaran permasalahannya; b) Komposisi penduduk 2. hubungan dan c) Pengembangan penduduk ketergantungan bagian d) Sosial budaya wilayah dan bagian wilayah sekitarnya; dan 3. pengaruh potensi dan  Perekonomian permasalahan terhadap a) Produksi tiap sektor hubungan ketergantungan kegiatan ekonomi dan antarsektor. penyebarannya b) Perkembangan tiap sektor  Analisis kedudukan wilayah kegiatan ekonomi c) Pola aliran barang dan perencanaan dalam jasa dalam proses koleksi keseimbangan perkembangan dan distribusi. dengan wilayah belakangnya: 1. kedudukan wilayah perencanaan dalam sistem  Sumber Daya Alam kota-kota yang ada; dan a) Keadaan tanah, geologi, 2. perkembangan sektor-sektor air, dan iklim kegiatan wilayah b) Keadaan vegetasi dan perencanaan dan fauna pengaruhnya terhadap c) Sumber daya alam sistem kota/wilayah. potensial Rencana 1. Fungsi dan peran wilayah perencanaan 2. Tujuan penataan ruang wilayah perencanaan.  Analisis pengaruh kebijakan sektoral dan regional: 1. perkembangan sektor-sektor kegiatan di wilayah; dan 2. sektor-sektor kegiatan di pusat-pusat wilayah, khususnya wilayah perencanaan. B. Rencana jaringan prasarana  Perkembangan kabupaten/kota dan wilayah perencanaan: a) Rencana struktur dalam RTRW kabupaten/kota yang telah ditetapkan b) Tata guna lahan kabupaten/kota dan wilayah perencanaan c) Sistem transportasi dan sistem jaringan prasarana lainnya d) Kawasan-kawasan khusus Rencana jaringan prasarana merupakan pendetailan rencana sistem prasarana RTRW kabupaten/kota sampai pada sistem jaringan lokal dan lingkungan,dengan mempertimbangkan analisis sebagai berikut:  Analisis kebijakan pembangunan: 1. Kebijakan spasial 2. Kebijakan sektoral  Sistem jaringan prasarana yang melayani sistem pusat kegiatan  Pengembangan rencana jaringan pergerakan: 1. Pola jaringan jalan 2. Fungsi jaringan jalan 3. Pola pergerakan 4. Trayek angkutan umum 5. Moda transportasi 6. Lahan parkir L8-1
  • 2. No. Data  Elemen struktur tata ruang kabupaten/kota dan wilayah perencanaan: a) Kawasan perumahan b) Distribusi fasilitas dan utilitas c) Obyek-obyek khusus  Kondisi prasarana dan sarana pergerakan: a) Hirarki fungsi jaringan jalan b) Konstruksi dan lebar jalan. c) Terminal/sub terminal, pelabuhan, dan stasiun d) Jenis angkutan umum e) Tingkat pertumbuhan kendaraan f) Lahan parkir  Sistem pergerakan: a) Pergerakan lokal dan regional b) Moda pergerakan c) Tingkat kepadatan dan lokasi-lokasi rawan kemacetan (tingkat pelayanan jalan)  Kebijakan pergerakan: a) Kebijaksanaan transportasi b) Rencana tata ruang makro/RTRW kabupaten/kota  Data kondisi sistem air minum saat ini: a) Sumber dan kapasitas sumber air minum b) Sistem pelayanan dan jaringan distribusi c) Tingkat pelayanan dan tingkat kebocoran d) Daerah pelayanan  Survei kebutuhan air minum nyata: a) Tingkat kebutuhan domestik b) Tingkat kebutuhan nondomestik  Tingkat curah hujan dan hidrologi: a) Curah hujan maksimum b) Curah hujan minimum c) Potensi air permukaan Rencana Analisis  Analisis kemampuan tumbuh dan berkembangnya wilayah perencanaan: 1. Penilaian struktur pemanfaatan ruang 2. Penilaian struktur utama tingkat pelayanan 3. Penilaian sistem utama transporasi dan prasarana lainnya  Analisis bentuk dan struktur wilayah perencanaan: 1. Fisik dan alamiah serta buatan. 2. Tata guna lahan 3. Perkiraan kebutuhan ruang 4. Dampak lingkungan Rencana  Rencana pengembangan sistem air minum: 1. Sumber air baku 2. Lokasi dan jenis intake 3. Penampungan yang diperlukan (jika ada) 4. Sistem transmisi 5. Jaringan distribusi  Rencana pengembangan sistem jaringan air limbah: 1. Sistem jaringan setempat 2. Sistem jaringan terpusat Rencana pengembangan  Analisis kondisi sarana dan prasarana pergerakan: 1. Efektivitas fungsi jaringan 2. Penilaian tingkat pelayanan sarana dan prasarana 3. Optimasi fungsi sarana dan prasarana  Analisis pergerakan: 1. Efektivitas pola pergerakan 2. Rasio kepadatan dengan sarana dan prasarana 3. Perkiraan volume kepadatan di masa datang 4. Gambaran moda transportasi di masa datang  Alternatif pengembangan: 1. Alternatif pengembangan jaringan 2. Alternatif aliran pergerakan  Analisis sistem air minum: 1. Kemampuan sumber air baku 2. Penentuan sistem pelayanan dan distribusi 3. Analisis efisiensi dan efektifitas pelayanan 4. Analisis wilayah pelayanan  Identifikasi persoalan dan kebutuhan pengembangan: 1. Persoalan air baku 2. Persoalan distribusi 3. Potensi pengembangan dan alternatif pemecahan persoalan L8-2
  • 3. No. Data  Data kondisi jaringan air limbah saat ini: a) Sistem pengelolaan limbah b) Limbah domestik c) Limbah non domestik d) Buangan akhir  Kualitas lingkungan: a) Permukiman b) Penggunaan non permukiman C. Analisis  Analisis proyeksi kebutuhan air: 1. Kebutuhan domestik 2. Kebutuhan non domestik Rencana  Pengembangan alternatif sistem pelayanan air minum: 1. Kajian teknis 2. Kajian ekonomis Daya dukung dan daya tampung fisik RDTR dan peraturan zonasi  Fisik dasar:  Analisis fisik dasar:  Konsep pengembangan: 1. Letak geografis 1. Posisi strategis geografis 1. Skenario pengembangan 2. Topografi dan kemiringan 2. Karakteristik topografi dan fisik 3. Klimatologi dan hidrologi kemiringan lereng 2. Wilayah terbangun dan 4. Jenis tanah dan standar 3. Iklim dan hidrologi RTH serta RTNH geologi a) Curah hujan, arah angin b) Kemungkinan  Permukiman: banjir/genangan  Fisik Binaan: 1. Pola permukiman 4. Kemampuan lahan 1. Tata guna lahan 2. Sistem pelayanan 5. Kesesuaian peruntukan 2. Status pemilikan tanah lahan 3. Penyebaran permukiman  Intensitas pemanfaatan 6. Kemampuan daya tampung 4. Penyebaran fasilitas umum ruang. lahan  Kebijakan Pengembangan:  Analisis Fisik Binaan: 1. Izin pembangunan 1. Wilayah terbangun 2. Kawasan-kawasan khusus 2. Kendala pengembangan 3. Pola dan konsep permukiman 4. Daya dukung prasarana/infrastruktur (jalan dsb) serta utilitas.  Alternatif pengembangan: 1. Strategi pengembangan 2. Prioritas pengembangan Catatan : analisis daya dukung dan daya tampung fisik dapat dilakukan melalui kajian lingkungan hidup strategis D. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan peraturan zonasi  Jenis kegiatan yang ada di  Analisis keterkaitan antara zona wilayah perencanaan dan kegiatan  Intensitas kegiatan di wilayah perencanaan  Analisis karakteristik kegiatan di wilayah perencanaan  Kegiatan yang diperbolehkan,diperbolehkan bersyarat,diperbolehkan terbatas, dan yang tidak diperbolehkan pada zona tertentu di wilayah perencanaan  Kriteria terbatas dan bersyarat pada L8-3
  • 4. No. E. F. G. Data Analisis Intensitas pemanfaatan ruang peraturan zonasi  Data yang dibutuhkan :  Analisis intensitas pemanfaatan 1. tingkat ruang pengisian/peresapan air  Analisis koefisien dasar (KDH Minimum) bangunan 2. kapasitas drainase  Analisis koefisien lantai 3. jenis penggunaan lahan bangunan 4. harga lahan  Analisis ketinggian bangunan 5. Ketersediaan dan tingkat  Analisis koefisien dasar hijau pelayanan prasarana (jalan) 6. Dampak atau kebutuhan terhadap prasarana tambahan 7. Ekonomi dan pembiayaan Tata bangunan peraturan zonasi  Garis sempadan bangunan  Analisis sempadan bangunan 1. keselamatan dan tinggi bangunan 2. resiko kebakaran 1. Tingkat keselamatan 3. kesehatan bangunan 4. kenyamanan dan estetika 2. Tingkat resiko kebakaran 3. Tingkat kenyamanan bangunan  Tinggi bangunan 1. keselamatan 2. resiko kebakaran  Analisis jarak bebas antar 3. teknologi bangunan 4. estetika dan parasarana 1. Identifikasi jenis peruntukan sekitar sub zona 2. ketinggian bangunan  Jarak bebas antar bangunan 3. Kajian tampilan bangunan 1. Jenis peruntukan 2. Tinggi bangunan 3. Tampilan bangunan (optional) seperti warna bangunan, bahan bangunan, tekstur bangunan, muka bangunan, gaya bangunan, keindahan,dan keserasian dengan lingkungan sekitar Sarana dan prasarana minimal peraturan zonasi  Fisik Binaan:  Analisis jenis sarana dan 1. Tata guna lahan prasarana yang dibutuhkan 2. Status pemilikan tanah  Analisis tingkat kebutuhan 3. Penyebaran fasilitas umum sarana dan prasarana  Analisis lokasi sarana dan  Jenis kegiatan yang ada di prasarana wilayah perencanaan Rencana  Koefisien dasar bangunan maksimum  Koefisien lantai bangunan maksimum  Ketinggian bangunan maksimum  Koefisien dasar hijau minimum  Garis sempadan bangunan minimum  Tinggi bangunan maksimum  Jarak bebas antar bangunan minimum  Sarana dan prasarana minimum wilayah perencanaan  Intensitas kegiatan di wilayah perencanaan L8-4