Recomendados
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (20)
Semelhante a Filosofis pendidikan
Semelhante a Filosofis pendidikan (20)
Filosofis pendidikan
- 2. Offering E3
- 3. SISTEM KETATANEGARAAN RI BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945
- 4. SISTEM KETATANEGARAAN RI BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945
- 5. Profil BAB 1 BAB 2 BAB 3 Materi Sumber BAB 4 Pengertian, kedudukan, sifat, dan fungsi UUD 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Hubungan Pembukaan Dengan Batang Tubuh UUD 1945 Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945 MENU
- 6. Profil BAB 1 BAB 2 BAB 3 Materi BAB 4 Pengertian : Pengertian Hukum Dasar Tertulis Tidak Tertulis Pengertian UUD 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri atas: (1) Pembukaan (2) batang tubuh (3) penjelasan Pengertian, kedudukan, sifat, dan fungsi UUD 1945. Sumber
- 7. Profil BAB 1 BAB 2 BAB 3 Materi Sumber BAB 4 Kedudukan UUD 1945 @ norma hukum yang tertinggi dalam system ketatanegaraan RI @ sebagai sumber hukum dasar nasional Ketetapan MPR No III/MPR/2000: Pasal 1 Pasal 2 Pengertian, kedudukan, sifat, dan fungsi UUD 1945.
- 8. Pasal 1 : Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Pengertian, kedudukan, sifat, dan fungsi UUD 1945.
- 9. Pasal 2 : Tata urutan peraturan perundangundangan yang merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum dibawahnya. Aturan : UUD 1945 ketetapan MPR RI Undang-undang Peraturan pemerintah pengganti UU Peraturan pemerintah Keputusan presiden Peraturan daerah Pengertian, kedudukan, sifat, dan fungsi UUD 1945.
- 10. Profil BAB 1 BAB 2 BAB 3 Materi Sumber BAB 4 Sifat UUD 1945 bersifat singkat dan supel Fungsi UUD 1945 @membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenangwenang, @untuk melindungi hak asasi manusia, dan @sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan Pengertian, kedudukan, sifat, dan fungsi UUD 1945.
- 11. Profil BAB 1 BAB 2 Materi BAB 3 Sumber BAB 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Makna Alenia-Alenia Pembukaan UUD 1945. Alenia kedua Alenia pertama Alenia keempat Alinea ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
- 12. Alenia pertama yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Oleh karena itu, penjajahan harus ditentang dan dihapuskan agar semua bangsa di dunia ini bisa menjalankan hak kemerdekaannya KLIK DISINI
- 13. Alenia kedua Perjuangan pergerakan kemerdekaan di Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan Kemerdekaan tersebut bukanlah tujuan akhir tetapi masih terus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. KLIK DISINI
- 14. Alenia ketiga : “atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa” motivasi spiritual yang luhur dan merupakan pengukuhan atas proklamasi kemerdekaan serta menunjukkan ketakwaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan YME. KLIK DISINI
- 15. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia Alenia keempat : tujuan dan prinsip dasar untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia telah menyatakan dirinya merdeka. KLIK DISINI
- 16. Profil BAB 1 BAB 2 BAB 3 Materi BAB 4 Hubungan Pembukaan Dengan Batang Tubuh UUD 1945 pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal di Batang Tubuh. Pembukaan UUD 1945 yang memuat dasar filsafah Pancasila dengan batang tubuh UUD 1945 Batang tubuh UUD 1945 terdiri atas rangkaian pasal-pasal yang merupakan pewujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam UUD 1945, MENU Sumber
- 17. Profil BAB 1 BAB 2 BAB 3 Materi Sumber BAB 4 Tujuh Kunci Pokok System Pemerintahan RI Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum Sistem konstitusional Kekuasaan tertinggi ditangan MPR Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah MPR Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR Menteri negara adalah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR Kekuasaan negara tidak tak terbatas. MENU Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945
- 18. Profil BAB 1 BAB 2 BAB 3 Kelembagaan Negara negara Indonesia memiliki satu lembaga tertinggi yaitu MPR, dan lima lembaga tinggi yaitu presiden, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPA (Dewan Pertimbangan Agung), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), dan MA (Mahkamah Agung). Materi BAB 4 Sumber
- 19. Profil BAB 1 BAB 2 Materi BAB 3 Sumber BAB 4 Struktur Ketatanegaraan SEBELUM DPR Presiden SESUDAH BPK MPR DPD DPR Legislatif MPR UUD 1945 BPK DPA MA UUD 1945 Presiden Wapres Eksekutif Kekuasaan Kehakiman MK MA KY Yudikatif
- 20. Profil BAB 1 BAB 2 Materi BAB 3 Sumber BAB 4 MPR UUD 1945 DPR Presiden BPK DPA MA merupakan lembaga tertinggi negara dan sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. MPR diberi kekuasaan tak terbatas (Super Power). yang berwenang menetapkan UUD, GBHN, mengangkat presiden dan wakil presiden.
- 21. Profil BAB 1 BAB 2 Materi BAB 3 Sumber BAB 4 MPR UUD 1945 DPR Presiden BPK DPA MA memberikan persetujuan atas RUU mengajukan rancangan Undang-Undang [pasal 21 (1)], Memberikan persetujuan atas PERPU [pasal 22 (2)], dan Memberikan persetujuan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [pasal 23 (1)].
- 22. Profil BAB 1 BAB 2 Materi BAB 3 Sumber BAB 4 MPR UUD 1945 DPR Presiden BPK DPA MA Presiden memegang posisi sentral dan dominan sebagai mandataris MPR, meskipun kedudukannya tidak “neben” akan tetapi “untergeordnet”. ü Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan negara tertinggi ü Presiden selain memegang kekuasaan eksekutif (executive power), juga memegang kekuasaan legislative (legislative power) dan kekuasaan yudikatif (judicative power). ü Presiden mempunyai hak prerogatif yang sangat besar. ü Tidak ada aturan mengenai batasan periode seseorang dapat menjabat sebagai presiden serta mekanisme pemberhentian presiden dalam masa jabatannya.
- 23. Profil BAB 1 BAB 2 Materi BAB 3 Sumber BAB 4 MPR UUD 1945 DPR Presiden BPK DPA MA lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- 24. Profil BAB 1 BAB 2 Materi BAB 3 Sumber BAB 4 MPR UUD 1945 DPR Presiden BPK DPA MA Di samping itu, UUD 1945 tidak banyak mengintrodusir lembaga-lembaga negara lain seperti DPA dan BPK dengan memberikan kewenangan yang sangat minim.
- 25. Profil BAB 1 BAB 2 Materi BAB 3 Sumber BAB 4 MPR UUD 1945 DPR Presiden BPK DPA MA pemegang kekuasaan kehakiman bersamasama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.
- 26. UUD 1945 BPK MPR DPD DPR Legislatif Presiden Wapres Eksekutif Kekuasaan Kehakiman MK MA KY Yudikatif
- 27. Profil BAB 1 BAB 2 BAB 3 Materi Sumber BAB 4 MPR ·Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK. ·Menghilangkan supremasi kewenangannya. · Menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN. · Menghilangkan kewenangannya mengangkat Presiden · Tetap berwenang menetapkan dan mengubah UUD. · Susunan keanggotaanya berubah, yaitu terdiri dari anggota Dewan Perwakilan
- 28. Profil BAB 1 BAB 2 BAB 3 Materi Sumber BAB 4 DPR Posisi dan kewenangannya diperkuat. · Mempunyai kekuasan membentuk UU (sebelumnya ada di tangan presiden, sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja) sementara pemerintah berhak mengajukan RUU. · Proses dan mekanisme membentuk UU antara DPR dan Pemerintah. · Mempertegas fungsi DPR, yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara.
- 29. Profil BAB 1 BAB 2 BAB 3 Materi Sumber BAB 4 DPD Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR. · Keberadaanya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan Negara Republik Indonesia. · Dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu. · Mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkait dengan kepentingan daerah.
- 30. Profil BAB 1 BAB 2 BAB 3 Materi Sumber BAB 4 BPK · Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. · Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. · Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. · Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK.
- 31. Profil BAB 1 BAB 2 BAB 3 Materi Sumber BAB 4 PRESIDEN · Membatasi beberapa kekuasaan presiden dengan memperbaiki tata cara pemilihan dan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya serta memperkuat sistem pemerintahan presidensial. · Kekuasaan legislatif sepenuhnya diserahkan kepada DPR. · Membatasi masa jabatan presiden maksimum menjadi dua periode saja. · Kewenangan pengangkatan duta dan menerima duta harus memperhatikan pertimbangan DPR. · Kewenangan pemberian grasi, amnesti dan abolisi harus memperhatikan pertimbangan DPR. · Memperbaiki syarat dan mekanisme pengangkatan calon presiden dan wakil presiden menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat melui pemilu, juga mengenai pemberhentian jabatan presiden dalam masa jabatannya.
- 32. Profil BAB 1 BAB 2 BAB 3 Materi Sumber BAB 4 MA · Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan [Pasal 24 ayat (1)]. · Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peaturan perundang-undangan di bawah Undang-undang dan wewenang lain yang diberikan Undang-undang. · Di bawahnya terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). · Badan-badan lain yang yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang seperti : Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara dan lain-lain.
- 33. Profil BAB 1 BAB 2 BAB 3 Materi Sumber BAB 4 MK · Keberadaanya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi (the guardian of the constitution). · Mempunyai kewenangan: Menguji UU terhadap UUD, Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD. · Hakim Konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan masingmasing oleh Mahkamah Agung, DPR dan pemerintah dan ditetapkan oleh Presiden, sehingga mencerminkan perwakilan dari 3 cabang kekuasaan negara yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif.
- 34. Profil BAB 1 BAB 2 BAB 3 Materi BAB 4 KY · Tugasnya mencalonkan Hakim Agung dan melakukan pengawasan moralitas dank ode etik para Hakim. Sumber
- 35. Profil BAB 1 BAB 2 BAB 3 Materi Sumber BAB 4 • www.google.com •http://ashfy.wordpress.com/2010/02/10/hubun gan-pembukaan-dengan-batang-tubuh-uud1945/ •Margono, dkk . 2002. Pendidikan Pancasila (Topik Aktual Kenegaraan dan Kebangsaan). Malang. Universitas Negeri Malang.
- 36. Profil BAB 1 BAB 2 BAB 3 Materi BAB 4 PROFIL Arsy Ramadhanissa Friska Atikha Wulandari Noviana Farida Yudha Adhi Prasetya 130151614030 130151614030 130151614000 130151614008 Sumber