Dokumen tersebut membahas tentang aspek-aspek perpajakan dalam pengelolaan dana APBN/APBD, termasuk kewajiban bendahara untuk mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP, objek dan subjek pemotongan dan pemungutan PPh pasal 21/26, serta metode penghitungan PPh pasal 21.

1. ASPEK-ASPEK PERPAJAKAN DALAM
PENGELOLAAN DANA APBN/D
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG CANDISARI
2012

2. DASAR HUKUM
KEWAJIBAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN BENDAHARA
• UU No.6 Tahun 1983 sttd UU No.16 Tahun 2009 (KUP)
UU • UU No.7 Tahun 1983 sttd UU No.36 Tahun 2008 (PPh)
UU No.8 Tahun 1983 sttd UU No.42 Tahun 2009 (PPN dan PPnBM)
• PP 74 Tahun 2012 (Peraturan Pelaksanaan KUP)
• PP 01 Tahun 2012 (Peraturan Pelaksanaan PPN dan PPnBM)
PP • PP No 68 Th 2009 (Pesangon, THT, JHT)
• PP No 80 Th 2010 (PPh Ps 21 Pejabat, PNS, TNI POLRI )
• No.244/PMK.03/2008 (Jenis Jasa Lain Pasal 23)
PERATURAN • No.250/PMK.03/2008 (Biaya Jabatan dan Pensiun)
MENKEU • No.252/PMK.03/2008 (Petunjuk pelaks. Pemot.PPh Ps 21)
• No.254/PMK.03/2008 (Penetapan Bag.Pengh.utk Peg.Harian)
• No. 154/PMK.03/2010 (Pemungutan PPh Ps 22)
• No. 262/PMK.03/2010 (PPh Ps 21 Pejabat, PNS, TNI POLRI)
• Per-31/PJ/2009 Jo Per-57/PJ/2009 (Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan,
PERATURAN Penyetoran, dan Pelaporan PPh Ps 21/26)
• PER-57/PJ/2010 Jo PER-15/PJ/2011 (PPh Pasal 22)
DIRJEN
2

3. Objek Pemotongan & Pemungutan yg Dilakukan Bendahara
PPh Pasal 21 : Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada
org pribadi sehubungan dengan pekerjaan jabatan
jasa & kegiatan
PPh Pasal 22 : Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan
sehubungan dengan pembelian Barang
PPh Pasal 23 : Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa
hadiah, bunga, deviden, sewa, royalty dan jasa-jasa
selain Objek PPh Pasal 21
PPh Pasal 26 : Pembayaran atas penghasilan kepada Wajib Pajak
Luar Negeri
PPh Pasal 4 (2) : Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan
sehubungan jasa tertentu & sumber tertentu
PPN dan PPnBM : Pemungutan atas pajak konsumsi yg dibayar sendiri
sehubungan penyerahan Barang Kena Pajak
& Jasa Kena Pajak
Bea Meterai : Pembayaran atas pemanfaatan dokumen2 tertentu
3

4. Kewajiban Mendaftarkan Diri
Pasal 2 ayat (1) UU KUP
Bendahara
Bendahara
yang Mengelola APBN/APBD
yang Mengelola APBN/APBD
7- SI
.4 56. BE
KA
123 0 KOT Wajib
0 0 . . 0 0E M Wajib
P
4 0 7A
R Mendaftarkan Diri
HA Mendaftarkan Diri
N DA
BE
Untuk Mendapatkan NPWP
Untuk Mendapatkan NPWP
Direktorat Penyuluhan Pelayanan
dan Humas 4

5. Tempat Mendaftarkan Diri
Per. Dirjen No. PER-44/PJ./2008
Tempat Pendaftaran
Tempat Pendaftaran
KPP/KP2KP
KPP/KP2KP
di mana
di mana
Bendahara
Bendahara
Berkedudukan
Berkedudukan
Direktorat Penyuluhan Pelayanan
dan Humas 5

6. Tata Cara Pendaftaran
Per. Dirjen No. PER-44/PJ./2008
MENGISI FORMULIR
MENGISI FORMULIR
BENDAHARA
BENDAHARA PENDAFTARAN
PENDAFTARAN
MENUNJUKAN SK PENUNJUKAN SBG BENDAHARAWAN
MENUNJUKAN TANDA PENGENAL BENDAHARA (KTP/SIM)
KARTU NPWP 1
KARTU NPWP 2
DAN SKT (SURAT
DAN SKT (SURAT 3
KETERANGAN TERDAFTAR
KETERANGAN TERDAFTAR KPP/KP2KP
KPP/KP2KP
Arsip
Tanda Terima
Direktorat Penyuluhan Pelayanan
dan Humas 6

7. Penghapusan NPWP
Per. Dirjen No. PER-44/PJ./2008
Perubahan
Perubahan Proyek
Proyek
Organisasi
Organisasi Telah Selesai
Telah Selesai
Permohonan Tertulis/
Permohonan Tertulis/
Mengisi Formulir
Mengisi Formulir
KP.PDIP.4.1-00
KP.PDIP.4.1-00
KPP/KP2KP
KPP/KP2KP
NPWP Dihapuskan
NPWP Dihapuskan
Catatan : :
Catatan
Bila terjadi penggantian Pejabat Bendahara, NPWP
Bila terjadi penggantian Pejabat Bendahara, NPWP
tidak perlu diganti/ meminta NPWP baru, tetapi cukup
tidak perlu diganti/ meminta NPWP baru, tetapi cukup
dilaporkan secara tertulis kepada KPP/KP2KP
dilaporkan secara tertulis kepada KPP/KP2KP
7

8. Pengertian PPh Pasal 21/26
Pajak Penghasilan
al
as Sehubungan Dengan
21 h P
• Pekerjaan atau jabatan
• Jasa dan
PP
• Kegiatan
Yang Dilakukan Subjek Pajak Orang Pribadi
Atas Penghasilan Berupa:
Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan, dan Pembayaran lain dengan
nama/bentuk apapun
Subjek Pajak DN Subjek Pajak LN
PPh Pasal 21 PPh Pasal 26

9. Pemotong PPh Pasal 21/26
• Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan
badan
• Bendahara atau pemegang kas pemerintah
• Dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial
Tenaga Kerja dan badan-badan lain
• Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas serta badan
• Penyelenggara kegiatan
Pasal 2 ayat (1)

10. Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal
21/26
• Pegawai
• Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, THT, JHT, termasuk ahli
warisnya
• Bukan pegawai :
– Tenaga ahli
– Seniman/pekerja seni, pembawa acara
– Olahragawan
– Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator
– Pengarang, peneliti, penerjemah
– Pemberi jasa dalam segala bidang
– Agen iklan
– Pengawas dan pengelola proyek
– Pembawa pesanan/yang menemukan langganan/perantara
– Petugas penjaja barang dagangan
– Petugas dinas luar asuransi
– Distributor MLM, Direct Selling
• Peserta kegiatan
– Peserta perlombaan
– Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja
– Peserta/anggota kepanitiaan
– Peserta pendidikan, pelatihan dan magang
– Peserta kegiatan lainnya

11. Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21/26
• Penghasilan Pegawai Tetap baik teratur maupun tidak teratur
• Penghasilan Penerima Pensiun secara teratur
• Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja
dan sehubungan pensiun yang diterima sekaligus
• Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas
yang dibayarkan secara bulanan
• Imbalan kepada bukan pegawai
• Imbalan kepada peserta kegiatan
TERMASUK
Natura/Kenikmatan dari :
• Bukan Wajib Pajak
• Wajib Pajak PPh Final
• Wajib Pajak Norma Penghitungan Khusus
Pasal 5

12. Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21
• Pembayaran manfaat atau santunan asuransi
kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan bea siswa
• Natura/kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah
• Iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan
Menkeu, iuran THT/JHT yang dibayar pemberi kerja
• Zakat/sumbangan wajib keagamaan dari badan/lembaga
yang dibentuk/disahkan pemerintah
• Bea siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3) huruf l UU PPh
Pasal 8 ayat (1)

13. Metode Penghitungan PPh Pasal 21
1. Simple Method
2. Cumulative Method
3. Hybrid / Year-End Adjusted Method
Pasal 8 ayat (1)

14. Simple Method
• Perhitungan setiap bulan tidak dipengaruhi atau
mempengaruhi perhitungan di bulan yang lain
• Cara penghitungan:
– Penghasilan neto sebulan disetahunkan, dihitung PPh
terutang dengan menerapkan tarif PPh yang berlaku,
PPh untuk bulan ybs = PPh atas jumlah yang
disetahunkan dibagi 12; atau
– Penghasilan neto sebulan diterapkan tarif PPh yang
telah disesuaikan untuk penghasilan proporsional satu
bulan
• Diterapkan bagi:
– Pegawai tetap (untuk Masa Januari s.d. November)
– Pegawai tidak tetap
– Peserta kegiatan

15. Cummulative Method
• Perhitungan suatu bulan dipengaruhi dan mempengaruhi
perhitungan di bulan yang lain
• Perhitungan memerlukan effort yang lebih bagi pemotong
pajak
• Cara Penghitungan:
– Perhitungan PPh selalu disesuaikan untuk setiap bulan,
yaitu berdasarkan jumlah akumulasi penghasilan dan
ada perhitungan dengan akumulasi PPh yang telah
dipotong s.d. bulan sebelumnya
• Diterapkan kepada bukan pegawai, Kecuali Peserta
Kegiatan

16. Year-End Adjusted
Method
• Memadukan beberapa feature dari Simple Method dan
Cumulative Method
• Mekanisme:
– Perhitungan bulanan (kecuali bulan Desember) sama
dengan Simple Method
– Year-End Adjustment dilakukan bulan Desember, atau
bulan dimana pegawai berhenti
• Diterapkan kepada pegawai tetap

17. PPh Pasal 21:
Pegawai Tetap & Penerima Pensiun Berkala
Penghasilan Bruto
Pegawai Tetap Penerima Pensiun
Gaji, Tunjangan, Premi Asuransi Uang Pensiun Berkala
Dibayar Pemberi Kerja
Dikurangi Dengan Dikurangi Dengan
1. Biaya Jabatan, 5% dari pengh. Biaya Pensiun, 5% dari pengh. Bruto
Bruto maks. Rp6.000.000 per maks. Rp2.400.000 per tahun atau
tahun atau Rp500.000 per bulan Rp200.000 perbulan
2. Iuran pensiun, THT/JHT yang
dibayar sendiri
PENGHASILAN NETO (SETAHUN/DISETAHUNKAN)
Dikurangi: PTKP
Penghasilan Kena Pajak
Dikenakan Tarif Pasal 17

18. BESARNYA
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
(PTKP) Tahun 2009
Pasal 7 AYAT (1)
Rp 15.840.000 UNTUK DIRI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
TAMBAHAN UNTUK WAJIB PAJAK KAWIN
Rp 1.320.000
TAMBAHAN UNTUK SETIAP ANGGOTA KELUARGA
SEDARAH SEMENDA DALAM GARIS KETURUNAN LURUS
Rp 1.320.000 SERTA ANAK ANGKAT YG MENJADI TANGGUNGAN
SEPENUHNYA MAKSIMAL 3 ORANG
PENERAPAN PTKP DITENTUKAN OLEH KEADAAN
PADA AWAL TAHUN KALENDER
ATAU
AWAL BULAN DARI BAGIAN TAHUN KALENDER
(Pasal 7 Ayat (2)

19. PTKP UTK KARYAWATI
STATUS KAWIN
SUAMI
STATUS TDK
STATUS KAWIN TDK MENERIMA/
KAWIN
MEMPEROLEH
PENGHASILAN
- UTK DIRI SENDIRI
- UTK DIRI SENDIRI
SEBAGAI WP
HANYA UTK DIRI SEBAGAI WP
- STATUS KAWIN
SENDIRI - TANGGUNGAN
- TANGGUNGAN
MAKS 3 ORANG
MAKS 3 ORANG
SYARAT:
MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT
SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/
MEMPEROLEH PENGHASILAN
Pasal 11 ayat (3) dan (4)

20. TARIF PPh
Ps. 17 ayat (1) huruf a UU PPh
LAPISAN PENGHASILAN
TARIF
KENA PAJAK
SAMPAI DENGAN
5%
Rp 50 JUTA
DI ATAS Rp 50 JUTA
SAMPAI DENGAN 15%
Rp 250 JUTA
DIATAS Rp 250 JUTA
SAMPAI DENGAN 25%
Rp 500 JUTA
DI ATAS Rp 500 JUTA 30%

21. Masa Perolehan Penghasilan Kurang Dari 12 Bulan
DISETAHUNKAN TIDAK DISETAHUNKAN
1. WP OP DN meninggal dunia atau 1. WP OP DN mulai bekerja di
meninggalkan Indonesia untuk pertengahan tahun
selama-lamanya di pertengahan
2. WP OP DN pindah kerja ke
tahun
pemberi kerja lain
2. Orang Asing mulai bekerja di
Indonesia di pertengahan tahun
untuk jangka waktu lebih dari 6
bulan
3. Karyawan pindah cabang

22. PPh Pasal 21:
Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas, Pemagang dan
Calon Pegawai
Upah/Uang Saku Harian, Dibayarkan Bulanan Atau
Mingguan, Satuan, Borongan
Jumlah Upah Kumulatif satu
bulan melebihi Rp 6.000.000
Upah/Uang Saku Harian Dikali 12
≤ 150.000 > 150.000 Dikurangi PTKP Setahun
Tidak Dipotong Dikurangi 150.000
Penghasilan Kena Pajak
Dipotong 5%
Dikenakan Tarif Ps 17
Upah kumulatif > Rp1,32 jt s.d. Rp6 jt
sebulan PPh Ps 21 Setahun
Upah sehari dikurangi PTKP sehari Dibagi 12
Tarif PPh 21 : 5% PPh Pasal 21 Sebulan

23. PENGHITUNGAN PPh Ps 21 BAGI ORANG
PRIBADI YG BERSTATUS BUKAN PEGAWAI
IMBALAN YG BERSIFAT IMBALAN YANG TIDAK
BERKESINAMBUNGAN BERKESINAMBUNGAN

24. Penghitungan PPh Pasal 21:
Bukan Pegawai
Atas Imbalan Berkesinambungan
Memiliki NPWP dan Hanya Tidak Punya NPWP Atau
Menerima Penghasilan Dari Menerima Penghasilan Dari Selain
Pemotong Pajak Yang Pemotong Pajak Yang
Bersangkutan Bersangkutan
Tarif Pasal 17 atas Jumlah Tarif Pasal 17 atas Jumlah
Kumulatif Penghasilan Kena Pajak Kumulatif 50% X Penghasilan
Bruto
PKP adalah 50% X Penghasilan
Bruto Dikurangi PTKP per bulan
Menyerahkan fotokopi kartu NPWP
dan bagi wanita kawin menyerahkan
fotokopi NPWP suami serta fotokopi
surat nikah & KK

25. Penghitungan PPh Pasal 21:Bukan Pegawai
Atas Imbalan Yg Tidak Bersifat Berkesinambungan
Atas Imbalan Yang Tidak
Bersifat Berkesinambungan
TARIF PS. 17
X
(50% x PENGHASILAN BRUTO)

26. PPh Pasal 21:
Peserta Kegiatan
TARIF PS. 17
DITERAPKAN ATAS :
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO
PEMBAYARAN YANG BERSIFAT UTUH
DAN TIDAK DAPAT DIPECAH

27. Tatacara Pemotongan PPh Pasal 21
ATAS
Uang Pesangon
Uang Manfaat Pensiun
THT/JHT Yang Dibayarkan Sekaligus
DIATUR DALAM KETENTUAN YANG DITETAPKAN
KHUSUS
(PP 68 Th 2009)

28. Tatacara Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21
Penghasilan Bersumber Dari APBN/D yang Diterima oleh :
Pejabat Negara
PNS
Anggota TNI/Polri
dan Pensiunannya
DIATUR DALAM KETENTUAN YANG DITETAPKAN
KHUSUS
(PP 80 Tahun 2010)

29. PPh Pasal 21:
Pejabat Negara, PNS, TNI Polri, dan Pensiuanannya,
Sumbaer Dana APBD/N
PenghasilanTetap & Teratur Penghasilan Tidak Tetap & Teratur
Penghasilan Bruto Ph Bruto (Honorarium/Imbalan Lain)
Dikurangi Dengan PPh Pasal 21 Bersifat Final
1. Biaya Jabatan/Biaya Pensiun  0% utk PNS Gol I dan II, Anggota
2. Iuran pensiun TNI dan Polri Gol Pangkat Tamtama
dan Bintara, dan Pensiunannya
PENGHASILAN NETO 5% utk PNS Gol III, Anggota TNI dan
(SETAHUN/DISETAHUNKAN) Polri Gol Pangkat Perwira pertama,
Dikurangi: PTKP dan Pensiunannya
Penghasilan Kena Pajak 15% utk PNS Gol IV, Anggota TNI
dan Polri Gol Pangkat Perwira
Dikenakan Tarif Pasal 17 Menengah dan Perwira Tinggi, dan
PPh Ditanggung Pemerintah Pensiunannya Bendahara Pemerintah
Dipotong Oleh

30. PPh Pasal 26:
WP Luar Negeri
20% Final
X
PENGHASILAN BRUTO
MEMPERHATIKAN KETENTUAN P3B

31. Penerima Penghasilan Tidak Ber NPWP
DIKENAKAN TARIF LEBIH TINGGI 20%
DIPOTONG PPh PASAL 21 SEBESAR 120% DARI PPh
PASAL 21 YANG SEHARUSNYA DIPOTONG JIKA BER
NPWP
TIDAK BERLAKU JIKA PEGAWAI TETAP, BER-
UNTUK PPh PASAL 21 NPWP SEBELUM
FINAL PEMOTONGAN BULAN
DESEMBER
DIPERHITUNGKAN OLEH PEMOTONG DENGAN PPh
PASAL 21 TERUTANG BULAN-BULAN BERIKUTNYA

32. Saat Terutang
PPh Pasal 21/26
Bagi Penerima Bagi Pemotong PPh
Penghasilan Pasal 21/26
SAAT DILAKUKAN UNTUK SETIAP MASA PAJAK
PEMBAYARAN ATAU SAAT
TERUTANGNYA
PENGHASILAN
AKHIR BULAN
DILAKUKANNYA
PEMBAYARAN
ATAU
AKHIR BULAN TERUTANGNYA
PENGHASILAN
Pasal 21

33. Kewajiban Pemotong
• Wajib Mendaftarkan Diri ke KPP
• Wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan
kalender.
• PPh Pasal 21/26 yang dipotong wajib disetor ke Kantor Pos
atau Bank paling lama 10 hari setelah Masa Pajak berakhir.
• Pemotong Pajak wajib lapor sekalipun nihil, paling lama 20
hari setelah Masa Pajak berakhir.
• Wajib Membuat Catatan atau Kertas Kerja Perhitungan PPh
Ps. 21/26 Untuk Setiap Masa Pajak
• Wajib Menyimpan Catatan atau Kertas Kerja Sesuai
Ketentuan
• Wajib Membuat Bukti Potong dan Memberikannya Kepada
Penerima Penghasilan

34. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21
• Untuk pegawai tetap/penerima pensiun berkala:
– dibuat sekali setahun (Form 1721 A1/A2)
– diberikan paling lama 1 bulan setelah akhir tahun atau
pegawai berhenti
• Untuk selain pegawai tetap/penerima pensiun
berkala:
– Dibuat setiap kali ada pemotongan
– Jika dalam satu bulan > 1 kali pembayaran maka bukti
potong dapat dibuat sekali dalam satu bulan
• Bukti Potong PPh Pasal 21 Tidak wajib dilampirkan
dalam SPT Masa PPh Pasal 21

35. PPh Pasal 21:
Pejabat Negara, PNS, TNI Polri, dan Pensiuanannya,
(Penghaslan Rutin/Gaji)
RIFKY ZAIN RAHMAT W DODY HERI NASRUN
NO KETERANGAN (K/3) (K/2) (TK/-) (K/-) (K/-)
1 Gaji Pokok 2,870,000 2,240,000 2,570,700 2,750,500 2,035,500
Tunjangan Istri 287,000 224,000 0 275,050 203,550
Tunjangan anak 114,800 89,600 0 0 0
Tujangan jabatan 540,000 440,000 0 520,000 0
Tunjangan beras 198,000 198,000 49,500 99,000 99,000
Pembulatan 0 0 0 0 0
Penghasilan bruto 4,009,800 3,191,600 2,620,200 3,644,550 2,338,050
2 Pengurang
Biaya jabatan (5%) 200,490 159,580 131,010 182,228 116,903
Iuran pensiun (4.75% X Gapok, Tunj Istri, Tunj Anak) 155,411 121,296 122,108 143,714 106,355
Jumlah Pengurangan 355,901 280,876 253,118 325,941 233,257
3 Penghasilan neto 3,653,900 2,910,724 2,367,082 3,318,609 2,114,793
Penghasilan neto disetahunkan 43,846,794 34,928,688 28,404,981 39,823,307 25,377,512
4 PTKP
Untuk Wajib Pajak 15,840,000 15,840,000 15,840,000 15,840,000 15,840,000
Status WP Kawin 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000
Tanggungan 3,960,000 2,640,000
Jumlah PTKP 21,120,000 19,800,000 15,840,000 17,160,000 17,160,000
5 PKP 22,726,794 15,128,688 12,564,981 22,663,307 8,217,512
Pembulatan 22,726,000 15,128,000 12,564,000 22,663,000 8,217,000
6 PPh Pasal 21 Setahun (Tarif Pasal 17) 1,136,300 756,400 628,200 1,133,150 410,850
PPh Pasal 21 Sebulan 94,692 63,033 52,350 94,429 34,238

36. PPh Pasal 21:
Pejabat Negara, PNS, TNI Polri, dan Pensiuanannya,
(Penghaslan Tidak Rutin /Honorarium/Ph Lain, Sumber Dana
APBN/D)
Nama Gol Jabatan Honorarium Tarif PPh Ps 21
Rifki IV / a Ketua 1.200.000 15% 180.000
Dody III / c Wakil Ketua 1.000.000 5% 50.000
Heri III / d Sekretaris 900.000 5% 45.000
Nasrun II / d Anggota 900.000 0% 0
Kewajiban Bendahara:
1.Memotong PPh Ps 21 Final
2.Buat Bukti Potong Final
3.Menyetorkan Paling lambat tgl 10 bulan berikutnya
4.Melaporkan paling lambat tgl 20 bulan berikutnya

37. BUKAN PEGAWAI : PPh Pasal 21 Atas Imbalan Yang Tidak Bersifat
Berkesinambungan
NASHRUDIN BERLIANTO melakukan jasa
perbaikan komputer kepada Bend. Kementerian…
dengan fee sebesar Rp 5.000.000,00
PPh Pasal 21 yang terutang :
5% x 50% x Rp 5.000.000,00 = Rp 125.000,00
(NPWP)
120% X 5% X 50% X Rp 5.000.000 = Rp 150.000,00
(TDK PUNYA NPWP)

38. PESERTA KEGIATAN : PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang Diterim
Peserta Kegiatan
TAUFIK HIDAYAT adalah seorang pemain
bulutangkis profesional. Ia menjuarai turnamen
Bulutangkis yang diselenggarakan oleh Kementerian
XYZ dan memperoleh hadiah sebesar Rp
200.000.000,00
PPh Pasal 21 yang terutang :
5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.200.000,00
15% x Rp 150.000.000,00 = Rp 22.500.000,00
= Rp 25.000.000,00

39. BENDAHARAWAN SEBAGAI
PEMUNGUT PPh PASAL 22
l
sa
Pa
22 h
PP
 DITJEN ANGGARAN
 BENDAHARAWAN PEMERINTAH PUSAT/DAERAH
 BENDAHARAWAN BEA & CUKAI
YG MELAKUKAN PEMBAYARAN
ATAS PEMBELIAN BARANG
TIDAK PERLU DITUNJUK
SECARA KHUSUS
Direktorat Penyuluhan Pelayanan
dan Humas 39

40. PPh PASAL 22
DIPUNGUT
BERKENAAN DENGAN PEMBAYARAN
ATAS
PENYERAHAN BARANG
OLEH
WAJIB PAJAK (REKANAN)
Direktorat Penyuluhan Pelayanan
dan Humas 40

41. DIKECUALIKAN DARI
PEMUNGUTAN PPh PSL 22
PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG YANG
JUMLAHNYA PALING BANYAK Rp.2.000.000,- DAN TIDAK
MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TERPECAH-PECAH
DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKB
PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR
MINYAK, LISTRIK, GAS, AIR MINUM / PDAM, DAN BENDA
BENDA POS DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKB
PEMBAYARAN OLEH BENDAHARA BOS
Direktorat Penyuluhan Pelayanan
dan Humas 41

42. SAAT PEMUNGUTAN
PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN
ATAS
PENYERAHAN BARANG OLEH REKANAN
TARIF 1,5%
DARI HARGA/NILAI
PEMBELIAN BARANG
JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA
TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI
Direktorat Penyuluhan Pelayanan
dan Humas 42

43. BUKTI PEMUNGUTAN
SSP
KP.PDIP 5.1.98
LEMBAR KE-1 WAJIB PAJAK REKANAN
LEMBAR KE-2 KPP MELALUI KPPN
LEMBAR KE-3 KPP SBG LAMPIRAN SPT
MASA BENDAHARAWAN
KANTOR PENERIMA PEMBAYARAN
LEMBAR KE-4 (BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO)
LEMBAR KE-5 PEMUNGUT PPh PSL 22
Direktorat Penyuluhan Pelayanan
dan Humas 43

44. TATA CARA
PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
PPh PASAL 22
DIPUNGUT PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN
DISETOR PADA HARI YANG SAMA
KE BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO
SSP
DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN
DITANDATANGANI OLEH BENDAHARAWAN
Direktorat Penyuluhan Pelayanan
dan Humas 44

45. TATA CARA PELAPORAN
PELAPORAN
PPh PASAL 22
SPT MASA
F.1.1.32.02
KE KPP/KAPENPA
SELAMBAT-LAMBATNYA
14 HARI SETELAH
BULAN TAKWIM BERAKHIR
JIKA JATUH PADA HARI LIBUR
PADA HARI KERJA BERIKUTNYA
Direktorat Penyuluhan Pelayanan
dan Humas 45

46. CONTOH PENGHITUNGAN
PPh PASAL 22
Drs. Slamet, Bendahara Madrasah Negeri Depok membeli komputer Rp
11.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -.
Penghitungan PPh Pasal 22
Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka
Rp 11.000.000,- x 100/110 x 1,5% = Rp 150.000,-
*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb
dikalikan 100/110
Apabila rekana tidak memiliki NPWP maka
PPh pasal 22 terutang :
Rp 11.000.000,- x 100/110 x 1,5% x 200% =Rp300.000,-
Direktorat Penyuluhan Pelayanan
dan Humas 46

47. PEMOTONG PPh PASAL 23/26
al
as
23 h P
PP
BENDAHARAWAN PEMERINTAH PUSAT
BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAERAH
YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN
ATAS OBJEK PPh Pasal 23
Direktorat Penyuluhan Pelayanan
dan Humas 47

48. PENGHASILAN
YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN
PPh PASAL 23
HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN
SELAIN YANG TELAH DIPOTONG PPh. 21
SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN
PENGGUNAAN HARTA
IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN:
• JASA TEKNIK;
• JASA MANAJEMEN;
• JASA KONSULTAN HUKUM,
• JASA KONSULTAN PAJAK,
• JASA LAIN SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21
YANG BERASAL DARI MODAL :
• DEVIDEN
• BUNGA
• ROYALTI Direktorat Penyuluhan Pelayanan
dan Humas 48

49. TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN
PPh PASAL 23
HADIAH DAN
SEWA
PENGHARGAAN,
DAN
DEVIDEN, BUNGA
JASA LAINNYA
DAN ROYALTI
TARIF TARIF
15 % 2 %
PENGHASILAN
BRUTO
DASAR PEMOTONGAN
JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA
Direktorat Penyuluhan Pelayanan
TARIFNYAdan Humas
100% LEBIH TINGGI 49

50. Objek Pemotongan PPh Pasal 23
No Objek Tarif Dasar Sifat Batas waktu Batas waktu
Penghitungan penyetoran pelaporan
1. Dividen, Bunga, Royalti, Hadiah 15% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln
berikutnya berikutnya
2. Sewa dan penghasilan lain sehubungan 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln
dengan penggunaan harta kecuali Sewa berikutnya berikutnya
Tanah dan/atau Bangunan
3. Imbalan Jasa Lain
1. Jasa Penilai (appraisal) 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln
berikutnya berikutnya
2. Jasa Aktuaris 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln
berikutnya berikutnya
3. Jasa Akuntansi,pembukuan dan 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln
atestasi laporan keuangan berikutnya berikutnya
4. Jasa Perancanag (design) 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln
berikutnya berikutnya
5. Jasa pengeboran (drilling) di 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln
bidang penambangan migas,kecuali berikutnya berikutnya
yg dilakukan BUT
6. Jasa penunjang di bidang 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln
penambangan Migas berikutnya berikutnya
7. Jasa penambangan dan jasa 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln
penunjang di bidang penambangan berikutnya berikutnya
selain migas
Direktorat Penyuluhan Pelayanan 
*tidak termasuk PPN dan Humas 50

51. PPh Pasal 23
Objek Pemotongan PPh Pasal 23 …lanjutan
No Objek Tarif Dasar Sifat Batas waktu Batas waktu
Penghitungan penyetoran pelaporan
8. Jasa penunjang di bidang 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln
penerbangan dan bandar udara berikutnya berikutnya
9. Jasa penebangan hutan 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln
berikutnya berikutnya
10. Jasa pengelolaan limbah 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln
berikutnya berikutnya
11. Jasa penyediaan tenaga kerja 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln
(outsourcing service) berikutnya berikutnya
12. Jasa perantara atau keagenan 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln
berikutnya berikutnya
13. Jasa di bidang perdagangan surat- 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln
surat berharga, kecuali yg di lakukan berikutnya berikutnya
Bursa Efek, KSEI dan KPEI
14. Jasa kostodian/penyimpanan/penitipan, 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln
kecuali yg dilakukan KSEI berikutnya berikutnya
15. Jasa pengisian suara (dubbing dan/atau
sulih suara
Direktorat Penyuluhan Pelayanan 
*tidak termasuk PPN dan Humas 51

52. Objek Pemotongan PPh23
PPh Pasal Pasal 23 …lanjutan
No Objek Tarif Dasar Sifat Batas waktu Batas waktu
Penghitungan penyetoran pelaporan
16. Jasa mixing film 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln
berikutnya berikutnya
17. Jasa sehubungan dengan software 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln
komputer, termasuk perawatan, berikutnya berikutnya
pemeliharaan dan perbaikan
18. Jasa instalasi/pemasangan mesin, 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln
peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, berikutnya berikutnya
dan/atau TV Kabel, selain yg dilakukan
oleh Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di
bidang konstruksi dan mempunyai
izin dan/atau sertifikat sbg pengusaha
konstruksi
19. Jasa perawatan/perbaikan 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln
/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik berikutnya berikutnya
telepon, air, gas, AC, dan/atau TV
Kabel, alat transportasi/kendaraan
dan/atau bangunan, selain yg dilakukan
Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di
bidang konstruksi dan mempunyai
sertifikat sbg pengusaha konstruksi
20. Jasa maklon 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln
berikutnya berikutnya
21. Jasa penyelidikan dan keamanan 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln
berikutnya berikutnya
Direktorat Penyuluhan Pelayanan
dan Humas 52
*tidak termasuk PPN 

53. Objek Pemotongan PPh Pasal 23
No Objek Tarif Dasar Sifat Batas waktu Batas waktu
Penghitungan penyetoran pelaporan
22. Jasa penyelenggara kegiatan 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln
berikutnya berikutnya
23. Jasa pengepakan 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln
berikutnya berikutnya
24. Jasa penyediaan tempat dan/atau 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln
waktu dalam media masa, media luar berikutnya berikutnya
ruang atau media lain untuk
penyampaian informasi
25. Jasa pembasmi hama 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln
berikutnya berikutnya
26. Jasa kebersihan atau cleaning service 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln
berikutnya berikutnya
27. Jasa katering atau tata boga 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln
berikutnya berikutnya
*tidak termasuk PPN
Direktorat Penyuluhan Pelayanan
dan Humas 53

54. TATA CARA PEMOTONGAN
PPh PASAL 23
DILAKUKAN PADA SAAT MEMBAYARKAN
PENGHASILAN OLEH BENDAHARA
BUKTI PEMOTONGAN
F.1.1.33.06 atau 1 UNTUK REKANAN
F.1.1.33.07 2 LAMPIRAN SPT MASA PPh
3 PASAL 23/26
ARSIP BENDAHARA
Direktorat Penyuluhan Pelayanan
dan Humas 54

55. TATA CARA PENYETORAN
PPh PASAL 23
JUMLAHKAN PPh PSL 23/26 DALAM
BUKTI PEMOTONGAN
SELAMA SATU BULAN TAKWIM
DISETOR KE BANK PERSEPSI ATAU
KANTOR POS DAN GIRO DGN MENGGUNAKAN SSP
PALING LAMBAT TGL 10 BULAN TAKWIM
BERIKUTNYA SETELAH BULAN SAAT
TERUTANGNYA PAJAK
APABILA TGL 10 JATUH PD HARI LIBUR,
MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PADA
HARI KERJA BERIKUTNYA
Direktorat Penyuluhan Pelayanan
dan Humas 55

56. TATA CARA PELAPORAN
PPh PASAL 23
MENGISI DGN LENGKAP DAN BENAR
SPT MASA PPh PSL 23/26 (F.1.1.32.03)
RANGKAP 2
LAMPIRAN
* LEMBAR KE-3 SSP BUKTI SETORAN PPh PSL 23/26
* DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PSL 23/26
* LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN
SELAMBAT-LAMBATNYA
KE KPP/ 20 HARI SETELAH
KAPENPA BULAN TAKWIM BERAKHIR
PD HARI KERJA JIKA JATUH PD
BERIKUTNYA HARI LIBUR
Direktorat Penyuluhan Pelayanan
dan Humas 56

57. CONTOH PENGHITUNGAN
PPh PASAL 23
Drs. Slamet, Bendahara Madrasah Negeri Depok menggunakan jasa rental
mobil sebesar Rp 11.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -.
Penghitungan PPh Pasal 23
Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka
Rp 11.000.000,- x 100/110 x 2% = Rp 200.000,-
*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb
dikalikan 100/110
Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 terutang :
Rp11.000.000 x 100/110 x 2% x200%= Rp400.000,-
Direktorat Penyuluhan Pelayanan
dan Humas 57

58. OBJEK PEMOTONGAN PPh PASAL 4 AYAT (2)
Penghasilan dari Penghasilan dari
Penghasilan dari
Jasa Persewaan atas Jasa Pengalihan
Jasa
Tanah &/ Bangunan Hak atas Tanah &/
Konstruksi bangunan
YANG DIBAYARKAN OLEH BENDAHARA
DIPOTONG DGN TARIF
PELAKSANAAN : 1. DIPOTONG DGN TARIF
- 2% DARI JUMLAH BRUTO UTK YG 5% DARI JUMLAH BRUTO
MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA KECIL (UTK OP… KECUALI < Rp 60 jt,
- 4% DARI JUMLAH BRUTO UTK TIDAK PH DIBAWAH PTKP)
DIPOTONG DGN TARIF MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA
10% DARI JUMLAH BRUTO - 3% DARI JUMLAH BRUTO YG MEMILIKI 2. DIPOTONG DGN TARIF
KUALIFIKASI MENENGAH DAN BESAR 1% JUMLAH BRUTO
KHUSUS UNTUK RUMAH
PERENCANAAN & PENGAWASAN : SEDERHANA &
- 4% DARI JUMLAH BRUTO UTK YG RUMAH SUSUN SEDERHANA
MEMILIKI KLASIFIKASI USAHA
Direktorat Penyuluhan Pelayanan
- 6% DARI JUMLAH Humas UTK
dan BRUTO 58
YG TDK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA

59. PENGHASILAN DARI PERSEWAAN
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
( PP No. 29 TAHUN 1996 jo. PP No.5 Tahun 2002 )
DASAR HUKUM
PERATURAN KEPUTUSAN KEPUTUSAN
PEMERINTAH MENTERI KEUANGAN DIRJEN PAJAK
KEP-5O/PJ/1996
PP No. 29 No. : 394/
TAHUN 1996 KMK.04/1994 KEP-227/PJ/2002
Direktorat Penyuluhan Pelayanan
dan Humas 59

60. TIDAK TERMASUK OBJEK
PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN
YG MERUPAKAN
OBJEK PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
(PAJAK DAERAH)
YAITU PELAYANAN YG DISEDIAKAN DGN PEMBAYARAN DI HOTEL ATAU RESTORAN,
TERMASUK :
1. FASILITAS PENGINAPAN ATAU FASILITAS TINGGAL JANGKA PENDEK;
2. PELAYANAN PENUNJANG SBG KELENGKAPAN FASILITAS PENGINAPAN ATAU
TINGGAL JANGKA PENDEK YG SIFATNYA MEMBERIKAN KEMUDAHAN DAN
KENYAMANAN
3. JASA PERSEWAAN RUANG UNTUK KEGIATAN ACARA ATAU PERTEMUAN HOTEL
Direktorat Penyuluhan Pelayanan
dan Humas 60

61. PELUNASAN PPh
PENYEWA
ORANG ORANG PRIBADI YANG
PRIBADI DITETAPKAN OLEH DIRJEN PAJAK (KEP-50/PJ/1996)
* BADAN PEMERINTAH
* SUBJEK PAJAK BADAN
BUKAN DALAM NEGERI
SUBJEK * PENYELENGGARA KEGIATAN
PAJAK * BENTUK USAHA TETAP
* KERJA SAMA OPERASI
* PERWAKILAN PERUSAHAAN
LUAR NEGERI LAINNYA
PEMBAYARAN
SENDIRI PEMOTONGAN
OLEH PIHAK YG OLEH
MENYEWAKAN Direktorat Penyuluhan Pelayanan PENYEWA
dan Humas 61

62. BESARNYA TARIF PERSEWAAN
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
YANG MENYEWAKAN
BADAN DENGAN
ORANG
BADAN KEPEMILIKAN
PRIBADI
ORANG PRIBADI
10% 10% 10%
DARI JUMLAH BRUTO NILAI PERSEWAAN
SEMUA JUMLAH YG DIBAYARKAN/TERUTANG OLEH PENYEWA DGN NAMA DAN DALAM
BENTUK APAPUN YG BERKAITAN DGN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YG DISEWA
TERMASUK :
BIAYA PERAWATAN; BIAYA PEMELIHARAAN; BIAYA KEAMANAN; BIAYA FASILITAS
LAINNYA DAN SERVICE CHARGE BAIK YG PERJANJIANNYA DIBUAT SECARA
TERPISAH/DISATUKAN
Direktorat Penyuluhan Pelayanan
dan Humas 62

63. KEWAJIBAN PENYEWA
SEBAGAI PEMOTONG PAJAK
PENYEWA SEBAGAI PEMOTONG PAJAK WAJIB :
MEMOTONG PPh PADA SAAT PEMBAYARAN ATAU TERUTANGNYA SEWA,
DAN MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL
MENYETORKAN PPh YG TELAH DIPOTONG DGN MENGGUNAKAN SSP PADA
BANK PERSEPSI/KANTOR POS , SELAMBAT-LAMBATNYA
TGL 10 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN
MEMBAYARAN/TERUTANGNYA SEWA
MELAPORKAN PEMOTONGAN/PENYETORAN KPD KEPALA KPP
SETEMPAT, SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 20 BULAN BERIKUTNYA
SETELAH BULAN PEMBAYARAN/ TERUTANGNYA SEWA
DENGAN
LAPORAN PEMOTONGAN/PENYETORAN PPh ATAS PERSEWAAN
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DENGAN DILAMPIRI :
- LEMBAR KE-3 SSP;
- LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN
Direktorat Penyuluhan Pelayanan
dan Humas 63

64. PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI
DASAR HUKUM
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008
PERATURAN PEMERINTAH NO 40 TAHUN 2009
Direktorat Penyuluhan Pelayanan
dan Humas 64

65. PENGERTIAN-PENGERTIAN
Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi,
layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi
pengawasan konstruksi.
Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan
perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan
arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta
kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang
dinyatakan ahli yg profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yg mampu
mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang
dinyatakan ahli yg p[rofesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yg mampu
menyelenggarakan kegiatannya utk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi
bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi
terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dlm model penggabungan
perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and
construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and
build).
Direktorat Penyuluhan Pelayanan
dan Humas 65

66. PENGERTIAN-PENGERTIAN
Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau
badan yang dinyatakan ahli yg profesional di bidang pengawasan jasa
konstruksi, yg mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal
pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap
yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan termasuk bentuk usaha
tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa kontruksi baik
sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas
konstruksi maupun sub-subnya
Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam suatu
kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan
Direktorat Penyuluhan Pelayanan
dan Humas 66

67. TARIF DAN DASAR PENGENAAN PPh
USAHA JASA KONSTRUKSI
IMBALAN JASA
KONSTRUKSI
FINAL
JASA PELAKSANAAN JASA
PERENCANAAN &
PENGAWASAN
YG MEMILIKI YG TIDAK MEMILIKI YG MEMILIKI YG MEMILIKI YG TIDAK MEMILIKI
KUALIFIKASI KUALIFIKASI USAHA KUALIFIKASI USAHA KUALIFIKASI KUALIFIKASI USAHA
USAHA KECIL MENENGAH ATAU USAHA
KUALIFIKASI BESAR
2% 4% 3% 4% 6%
DARI JUMLAH PEMBAYARAN ATAU JUMLAH PENERIMAAN YG
Direktorat Penyuluhan Pelayanan
MERUPAKAN BAGIAN NILAI KONTRAK TIDAK TERMASUK PPN
dan Humas 67

68. PELUNASAN PPh USAHA JASA KONSTRUKSI
PEMBERI HASIL
• BADAN PEMERINTAH,
• SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI,
• PENYELENGGARA KEGIATAN
• BUT
• KERJASAMA OPERASI • ORANG PRIBADI
• PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR • BUKAN SUBJEK PAJAK
NEGERI LAINNYA
• ORANG PRIBADI YANG DITETAPKAN
OLEH
DIRJEN PAJAK
PELUNASAN PPh MELALUI
PEMOTONGAN OLEH PENYETORAN SENDIRI OLEH
PEMBERI HASIL PEMBERI JASA
Direktorat Penyuluhan Pelayanan
dan Humas 68

69. TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PPh OLEH PEMBERI HASIL
PEMBERI HASIL WAJIB :
MEMOTONG PPh PADA SAAT PEMBAYARAN UANG MUKA DAN TERMIJN, DAN
MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL ATAU BUKTI POTONG PPh PASAL4
AYAT (2)
MENYETORKAN PPh YG TELAH DIPOTONG DENGAN MENGGUNAKAN SSP PADA BANK
PERSEPSI / KANTOR POS , SELAMBAT-LAMBATNYA TANGGAL 10 BULAN
BERIKUTNYA SETELAH BULAN PEMBAYARAN IMBALAN
MELAPORKAN PEMOTONGAN/PENYETORAN KPD KPP SETEMPAT, SELAMBAT-
LAMBATNYA TGL 20 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN
PEMBAYARAN IMBALAN
DENGAN
LAPORAN PEMOTONGAN/PENYETORAN PPh ATAS PENGHASILAN DARI
USAHA JASA KONSTRUKSI DENGAN DILAMPIRI :
- LEMBAR KE-3 SSP;
- LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN
Direktorat Penyuluhan Pelayanan
dan Humas 69

70. N
PP PENGERTIAN
PAJAK PAJAK PENJUALAN
PERTAMBAHAN ATAS BARANG MEWAH
NILAI (PPN) (PPn BM)
PAJAK YG DIKENAKAN
PAJAK YG DIKENAKAN
ATAS KONSUMSI BARANG
ATAS KONSUMSI
YG BERDSRKAN KMK
BARANG DAN JASA
TERGOLONG BRG MEWAH
DI DALAM
DAERAH PABEAN
WILAYAH RI YG DI DALAMNYA
BERLAKU PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PABEAN
Direktorat Penyuluhan Pelayanan
dan Humas 70

71. SYARAT PEMUNGUTAN PPN :
•• ADANYA PENYERAHAN DI DALAM
ADANYA PENYERAHAN DI DALAM
DAERAH PABEAN;
DAERAH PABEAN;
•• YANG DISERAHKAN BARANG KENA
YANG DISERAHKAN BARANG KENA
PAJAK // JASA KENA PAJAK;
PAJAK JASA KENA PAJAK;
•• YANG MENYERAHKAN ADALAH
YANG MENYERAHKAN ADALAH
PENGUSAHA KENA PAJAK.
PENGUSAHA KENA PAJAK.
Direktorat Penyuluhan Pelayanan
dan Humas 71

72. BARANG KENA PAJAK
(BKP)
BARANG BARANG
BERWUJUD TIDAK BERWUJUD
SIFAT/HUKUMNYA
BARANG
BERGERAK YANG DIKENAKAN
YANG DIKENAKAN
PPN
PPN
BARANG
TIDAK BERGERAK
Direktorat Penyuluhan Pelayanan
dan Humas 72

73. JASA KENA PAJAK
(JKP)
SETIAP KEGIATAN PELAYANAN
BERDASARKAN
SUATU PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM
YANG MENYEBABKAN
BARANG/FASILITAS/KEMUDAHAN/HAK,
TERSEDIA UTK DIPAKAI
TERMASUK
JASA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG
KARENA PESANAN/PERMINTAAN
DGN BAHAN DAN ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN
DIKENAKAN PPN
DIKENAKAN PPN
Direktorat Penyuluhan Pelayanan
dan Humas 73

74. PENGUSAHA KENA PAJAK
(PKP)
ORANG PRIBADI/
BADAN DALAM BENTUK APAPUN
DALAM LINGKUNGAN
DALAM LINGKUNGAN
PERUS AHAAN ATAU PEKERJAANNYA
PERUS AHAAN ATAU PEKERJAANNYA
- MENGHASILKAN BARANG;
- MENGIMPOR BARANG;
- MENGEKSPOR BARANG;
- MELAKUKAN USAHA PERDAGANGAN;
- MEMANFAATKAN BRG TDK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN;
- MELAKUKAN USAHA JASA; ATAU
- MEMANFAATKAN JASA DARI LUAR DAERAH PABEAN YG MELAKUKAN
PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP YG DIKENAKAN PPN;
TIDAK TERMASUK PENGUSAHA KECIL YG MEMILIH
KECUALI
Direktorat Penyuluhan Pelayanan
PENGUSAHA KECIL dan Humas UTK DIKUKUHKAN MENJADI PKP.
74

75. PENGUSAHA KECIL
PENGUSAHA YG DLM LINGKUNGAN
PERUSAHAAN/PEKERJAANNYA MELAKUKAN
PENYERAHAN BKP DAN ATAU JKP
PEREDARAN BRUTO
TDK LEBIH DARI
Rp 600 JUTA SETAHUN
Catatan :
Apabila sampai dengan suatu Masa Pajak dalam satu tahun buku
peredaran bruto lebih dari Rp 600.000.000,- maka pengusaha ini
memenuhi syarat sebagai PKP sehingga wajib melaporkan usahanya
untuk dikukuhkan sebagai PKP selambat-lambatnya pada akhir bulan
Direktorat Penyuluhan Pelayanan
berikutnya. dan Humas 75

76. DASAR PENGENAAN PAJAK
HARGA JUAL
HARGA
PENGGANTI
SEBAGAI
DASAR
NILAI IMPOR PENGHITUNGAN
PPN
YANG
TERUTANG
NILAI EKSPOR
NILAI LAIN
YG DITETAPKAN
MENKEU
Direktorat Penyuluhan Pelayanan
dan Humas 76

77. PEMUNGUT PPN
(Sejak 1 Januari 2004)
KMK No. 563/KMK.03/2003
BENDAHARAWAN
BENDAHARAWAN
PEMERINTAH
KPKN
PUSAT/DAERAH
Direktorat Penyuluhan Pelayanan
dan Humas 77

78. OBJEK PEMUNGUTAN PPn BM
PENYERAHAN
BKP YANG BERDASARKAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
TERGOLONG SEBAGAI BARANG MEWAH
OLEH
PABRIKAN
Direktorat Penyuluhan Pelayanan
dan Humas 78

79. JENIS BARANG YANG TIDAK
DIKENAKAN PPN
JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN DIDASARKAN ATAS
KELOMPOK BARANG SBB :
BARANG HASIL PERTAMBANGAN ATAU HASIL PENGEBORAN YANG DIAMBIL
LANGSUNG DARI SUMBERNYA SEPERTI MINYAK MENTAH, GAS BUMI,
PASIR DAN KERIKIL, BIJI BESI/TIMAH/EMAS
BARANG-BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG SANGAT DIBUTUHKAN
OLEH RAKYAT BANYAK
MAKANAN DAN MINUMAN YG DISAJIKAN DI HOTEL, RESTORAN, RUMAH MAKAN,
WARUNG DAN SEJENISNYA MELIPUTI MAKANAN DAN MINUMAN YG DIKONSUMSI
DI TEMPAT ATAU TIDAK, TERMASUK MAKANAN DAN MINUMAN YG DISERAHKAN
OLEH USAHA JASA BOGA ATAU KATERING
UANG, EMAS BATANGAN, DAN
SURAT-SURAT BERHARGA

80. JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN
1. JASA DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN MEDIK,
SEPERTI DOKTER UMUM , DOKTER SPESIALIS
2. JASA DI BIDANG PELAYANAN SOSIAL, SEPERTI PANTI ASUHAN,
JASA PEMAKAMAN
3. JASA DI BIDANG PENGIRIMAN SURAT DENGAN PERANGKO
4. JASA DI BIDANG KEUANGANI
5. JASA DI BIDANG ASURANSI
6. JASA DI BIDANG KEAGAMAAN
7. JASA DI BIDANG PENDIDIKAN
8. JASA DI BIDANG KESENIAN DAN HIBURAN
9. JASA DI BIDANG PENYIARAN YANG BUKAN BERSIFAT IKLAN
10. JASA DI BIDANG ANGKUTAN UMUM DI DARAT & DI AIR SERTAJASA ANGKUTAN UDARA DN
YG MENJADI BAGIAN YG TDK TERPISAHKAN DR JASA ANGKUTAN UDARA LN
11. JASA TENAGA KERJA
12. JASA PERHOTELAN

81. JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN
13. JASA YANG DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKA
MENJALANKAN PEMERINTAHAN SECARA UMUM
14. JASA PENYEDIAAN TEMPAT PARKIR
15. JASA TELEPON UMUM DENGAN MENGGUNAKAN UANG LOGAMI
16. JASA PENGIRIMAN UANG DENGAN WESEL POS
17. JASA BOGA ATAU KATERING

82. TARIF PPN DAN PPnBM
PPN PPnBM
10% PALING RENDAH 10%
PALING TINGGI 200%
PPN DAN PPnBM ATAS EKSPOR 0%

83. SAAT DAN DASAR
PEMUNGUTAN PPN DAN PPn BM
PEMUNGUTAN
PPN DAN PPn BM
SAAT PEMBAYARAN OLEH BENDAHARAWAN
KEPADA PKP REKANAN
DASAR PEMUNGUTAN
PEMBAYARAN OLEH BENDAHARAWAN
TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM
CONTOH
TIDAK TERUTANG PPn BM TERUTANG PPn BM 20%
YG DIPUNGUT
PPN YG DIPUNGUT
• PPN 10/130
10/110
• PPn BM 20/130
Direktorat Penyuluhan Pelayanan
DASAR PEMUNGUTAN
dan Humas 83

84. TATA CARA PEMUNGUTAN
REKANAN MENYAMPAIKAN
TAGIHAN KEPADA BENDAHARAWAN
FAKTUR PAJAK
SSP
1
DIISI OLEH DAN 2
ATAS NAMA 3
REKANAN
KPP
ARSIP PKP REKANAN
DITANDATANGI
OLEH
BENDAHARAWAN
BENDAHARAWAN
DICAP OLEH BENDAHARAWAN
Direktorat Penyuluhan Pelayanan
DISETOR TGL ..... DAN
dan Humas DITANDATANGANI BENDAHARAWAN 84

85. TATA CARA PENYETORAN
PPN/PPn BM YANG DIPUNGUT
BENDAHARAWAN
DISETOR
1 PKP REKANAN
SSP KPP MELALUI BANK/POS
2
3 LAMPIRAN SPT MASA PPN (REKANAN)
4 BANK PERSEPSI/POS & GIRO
5
ARSIP BENDAHARAWAN
BANK PERSEPSI/
KANTOR POS DAN GIRO
A. BEND PENGELUARAN :
SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 7 BLN TAKWIM BERIKUT-
DLM HAL TGL 7
NYA SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR
BERTEPATAN DGN HARI LIBUR,
B. PEJABAT PENANDATANGAN SPM SBG PEMUNGUT PPN:
MAKA PENYETORAN DILAKUKAN
PD HARI YG SAMA DG PELAKS PEMBYRN KPD REKANAN
PD HARI KERJA BERIKUTNYA
MELALUI KPKN
85

86. TATA CARA PELAPORAN
PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT
OLEH BENDAHARAWAN
KPP DGN DILAMPIRI
1
LAPORAN FP LEMBAR KE-3
PEMUNGUTAN 2 ATASAN BENDAHARAWAN)*
3
PPN/PPn BM ARSIP BENDAHARAWAN*)
*) DLM HAL PEMUNGUT PPN/PPn BM
ADALAH BENDAHARAWAN
PEMERINTAH PUSAT, LEMBAR KE-2
ADALAH ARSIP BENDAHARAWAN
DALAM HAL JATUH TEMPO
SELAMBAT-LAMBATNYA JATUH PADA HARI LIBUR
AKHIR BULAN BERIKUTNYA SETELAH PELAPORAN DILAKUKAN
MASA PAJAK BERAKHIR PADA HARI KERJA
BERIKUTNYA
Direktorat Penyuluhan Pelayanan
dan Humas 86

87. PEMBAYARAN YANG
TIDAK DIPUNGUT PPN
OLEH BENDAHARAWAN
DALAM HAL
PEMBAYARAN
TDK MELEBIHI DARI JML Rp 1.000.000,00 TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM DAN
MERUPAKAN PEMBAYARAN YG TDK DIPECAH-PECAH
BBM DAN NON-BBM YG PENYERAHANNYA DILAKUKAN OLEH PERTAMINA
ATAS JASA ANGKUTAN UDARA YG DISERAHKAN OLEH PERUSAHAAN
PENERBANGAN
ATAS PENYERAHAN BKP/JKP YG MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU, MENDAPAT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT DAN ATAU DIBEBASKAN
DARI PENGENAAN PPN
UNTUK PEMBEBASAN TANAH, KECUALI PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN
TANAH OLEH REAL ESTATE ATAU INDUSTRIAL ESTATE
UNTUK PENYERAHAN BKP/JKP YG MEMPEROLEH FASILITAS PPN TDK DIPUNGUT
Direktorat Penyuluhan Pelayanan
dan Humas 87

88. PEMBAYARAN YANG TIDAK MELEBIHI JUMLAH Rp 1.000.000,00 DAN
MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPECAH-PECAH
YANG DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPN/PPn BM
CONTOH
A HARGA JUAL Rp 800.000,00
PPN= 10 % X Rp 800.000 Rp 80.000,00
PPn BM=20 % X Rp 800.000 Rp 160.000,00
HARGA JUAL TERMSK PPN/PPn BM Rp 1.040.000,00
DIPUNGUT
Rp 1.040.000,- > Rp 1.000.000,-
PPN/PPn BM
B HARGA JUAL Rp 800.000,00
PPN= 10 % X Rp 800.000 Rp 80.000,00
PPn BM= 10 % X Rp 800.000 Rp 80.000,00
HARGA JUAL TERMSK PPN/PPn BM Rp 960.000,00
TIDAK DIPUNGUT
Rp 960.000,- ≤ Rp 1.000.000,-
PPN/PPn BM
PPN/PPn BM TERUTANG
DISETOR SENDIRI
OLEH PKP
88

89. Hubungi kami di:
Kring Pajak
500-200
SMS
0813 178 72525
( 0813 178 PAJAK )
Email : humas@pajak.go.id
pengaduan@pajak.go.id
Website : www.pajak.go.id
Direktorat Penyuluhan Pelayanan
dan Humas 89