Dokumen ini membahas partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial di DKI Jakarta. Partisipasi masyarakat diperlukan karena pemerintah tidak bisa menangani semua aspek pembangunan sendiri. Warga dapat berpartisipasi melalui berbagai badan hukum seperti yayasan. Kelangsungan pembangunan saat ini sangat ditentukan oleh hasil pemilihan kepala daerah DKI pada September 2012.

1. Partisipasi Masyarakat dalam
Pembangunan Sosial di DKI
Musni Umar, Ph.D

2. Pengantar
Partisipasi berasal dari bahasa Inggris “participation”,
yaitu pengikutsertaan atau pengambilan. Menurut
Keith Davis, partisipasi adalah suatu keterlibatan
mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan
dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Dari definisi
tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi
adalah keterlibatan mental dan emosi. Partisipasi
adalah suatu gejala demokrasi dimana orang
diikutsertakan dalam suatu perencanaan serta dalam
pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab
sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat
kewajibannya. Partisipasi itu bisa dalam pembangunan
pisik, sosial, ekonomi, politik, pertahanan keamanan
dan lain sebagainya.

3. Contoh Partisipasi

4. Participation Tools
Untuk bisa berpartispasi dalam pembangunan, maka
harus dilakukan beberapa persiapan. Pertama,
menetapkan bidang yang akan digeluti.
Kedua, membentuk badan hukum yang akan dijadikan
sarana partisipasi (participation tool).
Ketiga, menetapkan tujuan berpartisipasi misalnya
dalam bidang sosial.
Keempat, melaksanakan partispasi.
Kelima, melakukan evaluasi dan monitoring.
Untuk bisa berpartisipasi dengan baik, maka harus
membentuk badan hukum. Kalau mau berpartisipasi
dibidang sosial, maka harus dibentuk Yayasan
(Foundation).

5. Partisipasi Bidang Sosial

6. Partisipasi Pembangunan Fisik

7. Struktur Yayasan
Yayasan adalah suatu badan hukum yang didirikan
oleh beberapa orang dengan struktur, pertama,
pembina. Kedua, pengawas. Ketiga, pelaksana.
Pembina adalah para pendiri yayasan yang
dibentuk dan ditetapkan dalam akte yayasan.
Pembina mempunyai fungsi dan peranan yang
tergolong besar, seperti mengganti pengurus.
Adapun pengawas, berfungsi melaksanakan
pengawasan terhadap jalannya yayasanm sedang
pengurus ialah yang menjalankan roda yayasan
setiap hari.

8. Macam-macam Partisipasi
Partisipasi dalam bidang apapun, paling kurang
mengandung dua macam. Pertama, autonomous
participation. Kedua, mobilized participation.
Bentuk partisipasi yang paling paling baik dan
sempurna ialah autonomous participation.
Partisipasi semacam itu, muncul dari kesadaran hari
yang mendalam karena mengetahui, memahami
dan menghayati manfaat, kegunaan dan tujuan
daripada partisipasi. Sedang bentuk partispasi yang
lain ialah partisipasi yang dimobilisasi.

9. Partisipasi Otonom

10. Partisipasi yang Dimobilisasi

11. Kementerian Dibawah Koordinasi
• Kementerian Kesehatan
Menkokesra
• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
• Kementerian Sosial
• Kementerian Agama
• Kementerian Negara Lingkungan Hidup
• Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
• Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
• Kementerian Negara Perumahan Rakyat
• Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga
• Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
• Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
• Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
• Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
• Lembaga Administrasi Negara (LAN)
• Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
• Badan Kepegawaian Negara (BKN)

12. Partisipasi di Bidang Sosial
Pada semua kementerian dan non kementerian
yang disebutkan diatas, kita bisa berpartisipasi.
Demikian juga pada kementerian lain. Kalau dalam
bidang pengembangan SDM, maka bisa juga
berpartispasi di kementerian lain dibidang
koordinasi Menko Perekonomian. Kalau mau
berpartispasi di bidang pembangunan fisik, maka
harus mendirikan Perseroan Terbatas (PT) atau CV.
Kalau mau berpartisipasi dibidang sosial, maka
wadahnya adalah yayasan. Persoalannya sekarang,
yayasan tidak bisa bersifat profit sesuai UU UU
No.28 Thn 2004 - Perubahan UU Yayasan

13. Relevansi Politik dengan
Pembangunan Sosial
Pembangunan sosial yang digambarkan diatas sangat
tergantung dari proses politik dalam pemilukada DKI.
Kalau Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli menang dalam
pemilukada DKI putaran ke 2 tanggal 20 September
2012, maka pembangunan di DKI akan berjalan cepat
sesuai yang direncanakan. Kalau sebaliknya, Joko
Widodo-Basuki Tjahaya Purnama yang menang, maka
pasti pembangunan akan terhambat karena penguasa
politik di Kebon Sirih (DPRD) DKI yang dikuasai Partai
Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golkar,
Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat
Nasional dan partai-partai pendukung pemerintahamn
SBY akan menghambat, karena pasti tidak akan mau
membiarkan PDIP dan Gerindra berjaya di DKI dalam
pemilu parlemen 2014.

14. Pemilukada Sangat Penting

15. Penguasa di Kebon Sirih
1. Partai Demokrat 32 kursi,
2. Partai Keadilan Sejahtera 18 kursi,
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangn 11 kursi,
4. Partai Golkar 7 kursi,
5. Partai Persatuan Pembangunan 7 kursi,
6. Partai Gerindra 6 kursi,
7. PAN 4 kursi,
8. Hanura 4 kursi,
9. Partai Damai Sejahtera 4 kursi dan
10. Fraksi PKB 1 kursi.

16. Kesimpulan
Partisipasi pembangunan di bidang sosial sangat luas dan
beragam. Pemerintah memerlukan partisipasi masyarakat,
karena tidak bisa semua hal dilakukan oleh pemerintah.
Diperlukan kerjasama pemerintah dan masyarakat untuk
membangun Jakarta yang maju, adil, sejahtera dan
makmur.
Kelangsungan pembangunan sekarang, sangat ditentukan
hasil pemilukada DKI 20 September 2012. Semoga
masyarakat DKI yang memiliki hak pilih berbondong-
bondong datang ke bilik TPS dan memilih pemimpin yang
terbaik bagi masa depan masyarakat Jakarta.
Sekian dan terima kasih.