Dokumen tersebut membahas tentang definisi hak asasi manusia. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain: 1. HAM adalah hak yang melekat pada manusia sejak lahir dan merupakan pemberian Tuhan. 2. HAM mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. 3. Ada empat model pendidikan HAM yaitu model nilai dan kesadaran, model tanggung jawab, serta model transformasional. 4.

1. HENDRAWAN PRASETYO, S.SOS., M.Si

2. Adalah hak-hak dasar yang dibawa sejak lahir,
yang melekat pada esensinya sebagai anugrah
Alloh SWT. Hak Asasi Manusia adalah hak yang
dimiliki manusia yang telah diperoleh dan
dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau
kehadirannya di masyarakat.
(Miriam Budiardjo).

3. Pengertian
HAM / Hak Asasi Manusia adalah hak yang
melekat pada diri setiap manusia sejak awal
dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak
dapat diganggu gugat siapa pun.

4. lanjutan
Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat
pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu
manusia tidak dapat hidup layak sebagai
manusia.
Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki
manusia yang telah diperoleh dan dibawanya
bersamaan
dengan
kelahirannya,
atau
kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat
(Tilaar, 2001).

5. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa
manusia sejak lahir yang melekat pada esensinya
sebagai anugerah Allah SWT (Mustafa Kemal Pasha).
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat
pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk
Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya
yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi
oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang
demi kehormatan serta perlindungan harkat dan
martabat manusia (Undang-undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia).

6. Hak asasi manusia adalah hak - hak yang telah
dimiliki seseorang sejak ia lahir dan merupakan
pemberian dari Tuhan. Dasar-dasar HAM tertuang
dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat
(Declaration of Independence of USA) dan
tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia,
seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29
ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1

7. Inti paham hak asasi manusia terletak dalam
kesadaran bahwa masyarakat atau umat manusia
tidak dapat dijunjung tinggi
kecuali setiap
manusia individual, tanpa diskriminasi dan
tanpa
kekecualian,
dihormati
dalam
keutuhannya.

8. DEFINISI HAM
 Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri
manusia, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup
layak sebagai manusia.
 Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia
yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan
kelahirannya, atau kehadirannya di dalam kehidupan
masyarakat (Tilaar, 2001).
 Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia
sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai anugerah Allah
SWT (Mustafa Kemal Pasha).
 Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat
pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk
Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya
yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi
oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang
demi kehormatan serta perlindungan harkat dan
martabat manusia (Undang-undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia).

9. Ciri Pokok HAM
1. Hak asasi itu tdk diberikan/diwariskan melainkan
melekat pd martabat kita sbg manusia.
2. Hak asasi itu berlaku untuk semua orang tanpa
memandang jenis kelamin, asal-usul, ras,
agama, etnik, dan pandangan politik.
3. Hak asasi itu tidak boleh dilanggar. Tidak
seorang pun mempunyai hak untuk membatasi
atau melangar hak orang lain. Orang tetap
memiliki HAM meskipun sebuah negara
membuat hukum yang tidak melindungi bahkan
melanggar hak asasi manusia.

10. HAM adlh kekuasaan/wewenang moral yg dimiliki
seseorang berdasarkan martabatnya sbg manusia
 Karena hak asasi merupakan pemberian
Tuhan, maka setiap manusia memilikinya
justru karena dia manusia
 Pelanggaran terhadap hak-hak ini disebut
tindakan yang tidak manusiawi karena nilainilai dasar kemanusiaan tidak dihargai.

11. Sifat HAM





Individual: „melekat erat pada kemanusiaan
seseorang‟, bukan kelompok.(Generasi keempat HAM
cenderung ke arah penekanan pada hak kelompok/hak
kolektif).
Universal: dimiliki oleh setiap orang lepas dari suku,
ras, agama, negara, dan jenis kelamin yg dimiliki
seseorang.
Supralegal: tidak tergantung pada negara, pemerintah,
atau undang-undang yang mengatur hak-hak ini.
Kodrati: HAM bersumber dari kodrat manusia.
Kesamaan derajat: kesamaan sebagai ciptaan Tuhan
maka harkat dan martabat manusia pun sama.

12. CONTOH
HAK ASASI MANUSIA
1. Hak untuk hidup.
2. Hak untuk memperoleh pendidikan.
3. Hak untuk hidup bersama-sama seperti
orang lain.
4. Hak untuk mendapatkan perlakuan
yang sama.
5. Hak untuk mendapatkan pekerjaan.

13. Hak Hak
Yang Tidak Dapat Dicabut
1. Kebebasan berbicara dan berpendapat
2. Kebebasan berserikat
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan
yang sama di depan hukum
4. Hak untuk mendapatkan pengadilan
yang jujur

14. EMPAT KELOMPOK
HAK ASASI MANUSIA
1. Hak
2. Hak
3. Hak
4. Hak
Hak Asasi Negatif atau Liberal
Hak Asasi Aktif atau Demokratis
Asasi Positif
hak Asasi Sosial

15. 1. Hak Hak Asasi Negatif/Liberal
Kelompok hak asasi ini diperjuangkan oleh
Liberalisme,
yang
berusaha
melindungi
kehidupan pribadi manusia terhadap campur
tangan negara dan kekuatan-kekuatan sosial
lainnya. Hak asasi ini ditetapkan berdasarkan
kebebasan dan hak individu untuk mengurus
diri sendiri sehingga disebut hak kebebasan.
Termasuk di sini adalah hak hidup, keutuhan
jasmani, kebebasan bergerak, kebebasan
untuk mengikuti suara hati sepanjang tidak
mengurangi kebebasan serupa pada orang
lain.

16. 2. Hak Asasi Aktif atau Demokratis
Dasar hak asasi ini adalah keyakinan akan
kedaulatan rakyat yang menuntut agar
rakyat memerintah diri sendiri
dan
pemerintah berada di bawah kekuasaan
rakyat. Hak ini disebut aktif karena
merupakan hak atas suatu aktivitas
manusia yaitu hak untuk ikut menentukan
arah perkembangan masyarakat. Tidak
ada pemerintahan yang sah kecuali yang
dikehendaki oleh rakyat.

17. 3. Hak Hak Asasi Positif
Hak asasi ini menuntut prestasi tertentu dari
negara. Yang dituntut adalah pelayanan yang
wajib
diberikan
oleh
negara
kepada
masyarakat. Yang utama adalah hak atas
perlindungan hukum.

18. 4. Hak Asasi Sosial
Hak asasi ini merupakan perluasan paham
tentang kewajiban negara. Termasuk dalam
tanggung jawab negara adalah menjamin dan
menciptakan kesamaan minimal antar semua
warga
masyarakat.
Termasuk
dalam
kelompok hak asasi ini adalah hak atas
jaminan sosial, hak atas pekerjaan, hak atas
pilihan tempat dan jenis pekerjaan, hak atas
upah yang wajar, hak atas pendidikan.

19. HAM meliputi bidang:
a. Hak Asasi Pribadi (personal rights)
Hak kemerdekaan, Hak menyatakan pendapat, Hak
memeluk agama.
b. Hak Asasi Politik (political rights)
Hak utk diakui sbg warga negara  Hak memilih &
dipilih, Hak berserikat, Hak berkumpul.
c. Hak Asasi Ekonomi (property rights)
Hak memiliki sesuatu, Hak mengadakan perjanjian,
hak bekerja, hak mendapat hidup layak.

20. d. Hak asasi sosial & kebudayaan (Social & cultural
rights)
Hak mendapatkan pendidikan, Hak mendapat
santunan, Hak pensiun, Hak mengembangkan
kebudayaan, Hak berekspresi.
e. Hak utk mendapat perlakuan yg sama dlm hukum &
pemerintahan (Rights of Legal Equality)
f. Hak utk mendapat perlakuan yg sama dlm tata cara
peradilan & perlindungan (Procedural rights)

21. Berbagai piagam dan Deklarasi tentang hak hak
asasi manusia di Barat, antara lain :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
First Charter of Virginia tahun 1606 di Amerika
Ordonance of Virginia tahun 1618 di Amerika
May Flower Compact tahun 1620 di Amerika
Habeas Corpus Act tahun 1679 di Inggris
Bill of Rights tahun 1689 di Inggris
Pensylvania Privileges tahun 1701 di amerika
Declaration of Independence tahun 1776 di Amerika
Declaration de Droit de‟l Homme et du Citoyen tahun
1789 di Perancis
9. The Four Freedom of Franklin D. Roosevelt tahun
1941 di Amerika
10.Universal Declaration of Human Rights tahun 1948
oleh PBB

22. Empat Dokumen yang paling
menonjol :
1. Declaration of Independence
Memuat pernyataan bahwa sekalian
manusia dititahkan sama dan dikaruniai
oleh Yang Maha Kuasa beberapa hak
yang tetap dan melekat padanya.
Deklarasi
ini
dimasukkan
dalam
konstitusi untuk pertama kali , maka
dalam
sejarah
menegakkan
HAM
Amerika merupakan yang pertama
menetapkan dan melindungi hak-hak
asasi manusia dalam konstitusinya.

23. 2. Declaration de Droit de’l Homme du
Citoyen
Pernyataan hak-hak manusia dan warganegara
,suatu naskah yang di cetuskan dalam
permulaan Revolusi Prancis. Deklarasi ini
menyatakan : Hak-hak asasi manusia adalah
hak –hak yang dimiliki manusia menurut
kodratnya yang tak dapat dipisahkan daripada
hakekatnya dan karena itu bersifat suci.

24. 3. The Four Freedom of Franklin D.
Roosevelt, yaitu terdiri dari:
a. Freedom of Religion
b. Freedom of Speech and Thought
c. Freedom from Wants
d. Freedom from Fear

25. Hingga kini dikenal tiga tingkatan atau
model pendidikan HAM di dunia yaitu :
Pertama, Model Nilai Dan Kesadaran
(Values and Awareness)
Pada model ini yang menjadi inti pendidikan
HAM adalah pengajaran tentang pengetahuan
dasar tentang isu-isu HAM
dan kaitannya
dengan nilai-nilai kemasyarakatan. Dalam model
ini umumnya digunakan kurikulum pendidikan
formal.
(school based). Tujuan yang ingin dicapai adalah
munculnya respek siswa pada HAM melalui
kesadaran dan komitmen pada tujuan-tujuan
normatif yang tercantum dalam dokumen HAM
universal.

26. Kedua, Model Tanggung Jawab
(Accountability)
Dalam model ini ditekankan cara-cara di mana
para profesional seperti pengacara, hakim,
jaksa, wartawan, bahkan polisi menegakkan
tanggung jawabnya di bidang HAM seperti
dalam
pemantauan
pelanggaran
HAM,
pengambilan langkah khusus perlindungan
HAM bagi yang lemah, dsb.

27. Ketiga, model Transformasional
Dalam model ini diasumsikan para peserta
didik telah mempunyai pengalaman pribadi
dalam hal pelanggaran HAM, model ini
membantu
mereka
untuk
mengakui
pengalaman itu, dan mereka disiapkan atau
diubah menjadi pembela HAM (promoters of
human rights). Karena itu yang ditekankan
adalah pemberdayaan (empowering) individu
untuk mengakui
pengalaman itu dan
menumbuhkan
komitmen
bagi
pencegahannya.

28. Langkah-langkah penegakan
HAM di Indonesia
Ada 2 macam cara, yaitu :
1. Langkah secara politis, misalnya dengan
keluarnya :
a. Keppers No. 50/1993 tentang
pembentukan Komnas HMA
b. Keppres No. 181/1998 tentang Komisi
Nasional Anti Kekerasan terhadap
Perempuan

29. 2. Secara Yuridis, yaitu
melakukan penuntutan
pengadilan.
Contoh :
dengan
dimuka
 Kasus penembakan di Semanggi
 Pembunuhan tokoh HAM yaitu Munir

30. Pengakuan Bangsa Indonesia  HAM
a. Pembukaan UUD 1945 Alinea Pertama
“…Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa…”
b. Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat
“Kemudian daripada itu, …, Kemanusiaan yang adil dan beradab, …” 
landasan idiil pengakuan & jaminan HAM di Indonesia.
c. Batang Tubuh UUD 1945
- Pasal 28 A  Hak hidup, hak mempertahankan hidup & kehidupan
- Pasal 28 B  Hak membentuk keluarga & melanjutkan keturunan, Hak
kelangsungan hidup-tumbuh-berkembang utk anak, Hak perlindungan dr
kekerasan & diskriminasi
- Pasal 28 C  Hak mengembangkan diri, Hak mendapatkan pendidikan &
memperoleh manfaat iptek & seni budaya, Hak memajukan diri dlm
perjuangkan hak scr kolektif
- Pasal 28 D  Hak pengakuan-jaminan-perlindungan-kepastian hukum,
Hak perlakuan sama di hadapan hukum, Hak bekerja, Hak WN
memperoleh kesempatan sama dalam pemerintahan, Hak status WN
- Pasal 28 E  Hak beragama & beribadah, Hak memilih dikjar-pekerjaanWN-tempat tinggal, Hak kebebasan meyakini kepercayaan, Hak
kebebasan berserikat-berkumpul-mengeluarkan pendapat.
- Pasal 28 F  Hak berkomunikasi & memperoleh informasi, Hak mencarimemperoleh-memiliki-menyimpan-mengolah-menyampaikan informasi

31. Pengakuan Bangsa Indonesia  HAM
- Pasal 28 G  Hak perlindungan, Hak rasa aman & perlindungan dr
ancmn ketakutan, Hak bebas dr penyiksaan/perlakuan merendahkan
derajat martabat manusia, Hak memperoleh suaka politik
- Pasal 28 H  Hak hidup sejahtera, Hak mendapat kemudahan &
perlakuan khusus utk peroleh kesempatan & manfaat sama capai
persamaan & keadilan, Hak jaminan sosial, Hak milik pribadi
- Pasal 28 I  Hak utk hidup, Hak tdk disiksa, Hak kemerdekaan pikiranhati nurani, Hak tdk dituntut atas dsr hukum yg berlaku surut, Hak bebas
dr perlakuan diskriminatif, Hak masyarakat tradisional dihormati
d. Ketetapan MPR
- Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 ttg HAM  Tlh dicabut dng Tap Nomor
Tap MPR Nomor I/MPR/2003. Macam-macam HAM dlm Tap Nomor
XVII/MPR/1998: Hak utk hidup, Hak berkeluarga & melanjutkan
keturunan, Hak keadilan, Hak kemerdekaan, Hak atas kebebasan
informasi, Hak keamanan, Hak kesejahteraan, Kewajiban, perlindungan &
pemajuan.
e. UU 39/1999 ttg HAM + UU 26/2000 ttg Pengadilan HAM
- Ps 4  Hak utk hidup, Ps 10  Hak utk berkeluarga, Ps 11 s.d. 16 
Hak utk mengembangkan diri, Ps 17 s.d. 19  Hak utk memperoleh
keadilan, Ps 20 s.d. 27  Hak atas kebebasan pribadi, Ps 28 s.d. 35 
Hak atas rasa aman, Ps 36 s.d. 42  Hak atas kesejahteraan, Ps 43-44 
Hak turut serta dlm pemerintahan, Ps 45 s.d. 51  Hak wanita, Ps 52 s.d.
66  Hak anak

32. Sejarah perkemb perjuangan
HAM
 Inisiatif manusia thdp harga diri & martabat
sbg akibat kesewenangan penguasa, penjajah.
 Perkemb perj HAM kontekstual, meski HAM
universal, corak dan hasil berbeda
 Inggris 1215 (Magna Charta: pembatasan
kekuasaan Raja John), 1628 (Petition of
Rights: Hak rakyat berikut jaminannya), 1679
(Habeas Corpus Act: pengaturan penahanan
seseorg), Bill of Rights: UU ttg kebebasan
memilih, berbicara, berpendapat dan beragama

33. Lanj...
 Perancis, 1789 (liberte, egalite, fraternite)
menghasilkan Declaration des Droits de
L‟homme et du Citoyen (pernyataan mengenai
hak-hak Asasi manusia & warga negara)
 Amerika, 4 Juli 1776 Declaration of
Independence dipelopori John Locke (life,
liberty, property), 1941 Atlantic Charter –
F.D.Roosevelt : the four freedom
(beragama,berbicara&berpendapat, takut,
miskin)

34. Universal Declaration of Human
Rights 10 desember 1948








Hak
Hak
Hak
Hak
Hak
Hak
Hak
Hak
utk berpikir & mengemukakan pendapat,
memiliki sesuatu,
mendapatkan pendidikan dan pengajaran,
menganut aliran kepercayaan / agama,
untuk hidup,
untuk kemerdekaan hidup,
untuk memperoleh nama baik,
untuk memperoleh pekerjaan

35. Covenants on Human Rights 1966
diratifikasi negara-negara anggota PBB
 The International on Civil and Political Rights
(Konvensi tentang hak-hak sipil dan politik),
 The International Covenant on Economic,
Social, and Cultural Rights (Konvensi tentang
hak ekonomi, sosial, dan budaya), serta
 Optional Protocol yakni adanya kemungkinan
seorang warga negara yang mengadukan
pelanggaran HAM kepada The Human Rights
Commitee PBB setelah melalui upaya
pengadilan di negaranya.

36. Beberapa deklarasi lain mengenai
HAM di dunia,






Declaration on the Rights of People to Peace (Deklarasi
Hak Bangsa atas Perdamaian) tahun 1984 oleh negara
dunia ketiga.
Declaration on the Rights to Development (Deklarasi
Hak Atas Pembangunan) tahun 1986 oleh negara dunia
ketiga.
African Charter on Human and Peoples, yang sering
pula disebut dengan Banjul Charter, oleh negaranegara Afrika yang tergabung dalam Persatuan Afrika
(OAU) tahun 1981.
Cairo Declaration on Human Rights in Islam oleh
negara-negara yang tergabung dalam Organisasi
Konferensi Islam tahun 1990.
Bangkok Declaration tahun 1993.
Deklarasi Wina tahun 1993 yang merupakan deklarasi
universal dari negara-negara yang tergabung dalam
PBB.

37. Berdasarkan perkembangannya
terdapat 3 generasi perjuangan HAM

Pertama yang memperjuangkan hak-hak sipil & politik,
umumnya bermula dari negara di Eropa Barat yang
bersifat liberal, spt hak atas hidup, kebebasan &
kemanan, kesamaan, hak atas kebebasan berpikir, hak
berkumpul, dll

Kedua yang memperjuangkan hak ekonomi, sosial &
budaya yang umumnya diperjuangkan oleh negara
Eropa Timur yang bersifat sosialis, spt hak atas
pekerjaan, hak atas penghasilan yang layak, hak
kesehatan, hak membentuk serikat pekerja, hak atas
jaminan sosial, dll.

Ketiga yang memperjuangkan tentang hak perdamaian
& pembangunan oleh negara-negara berkembang,
terutama di Asia & Afrika, seperti:hak sederajat
dengan bangsa lain, hak menapatkan kedamaian, hak
untuk merdeka, dan lain-lain.

38. HAKIKAT HAK ASASI MANUSIA
Pengertian
HAM:
-Natural right (John Locke, 1632-1704)  Hak-hak alamiah manusia
(hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak milik)
- Right of man
- Human right (Eleanor Roosevelt)
Piagam PBB ttg Deklarasi Universal of Human Rights 1948
a. Hak berpikir & mengeluarkan
f. Hak utk kemerdekaan hidup
pendapat
g. Hak utk memperoleh nama baik
b. Hak memiliki sesuatu
h. Hak utk memperoleh pekerjaan
c. Hak mendapatkan pendidikan
i. Hak utk mendapatkan
& pengajaran
perlindungan hukum
d. Hak menganut aliran kepercayaan
atau agama
e. Hak utk hidup
UU 39/1999 ttg HAM
a. Hak utk hidup
f. Hak berkomunikasi
b. Hak berkeluarga
g. Hak keamanan
c. Hak mengembangkan diri
h. Hak kesejahteraan, dan
d. Hak keadilan
i. Hak perlindungan
e. Hak kemerdekaan

39. HAKIKAT HAK ASASI MANUSIA
Pengertian
HAM meliputi bidang:
a. Hak asasi pribadi (personal rights)
 Hak kemerdekaan, Hak menyatakan pendapat, Hak memeluk agama.
b. Hak asasi politik (political rights)
 Hak utk diakui sbg warga negara  Hak memilih & dipilih, Hak
berserikat, Hak berkumpul.
c. Hak asasi ekonomi (property rights)
 Hak memiliki sesuatu, Hak mengadakan perjanjian, hak bekerja,
hak mendapat hidup layak.
d. Hak asasi sosial & kebudayaan (Social & cultural rights)
 Hak mendapatkan pendidikan, Hak mendapat santunan, Hak pensiun,
Hak mengembangkan kebudayaan, Hak berekspresi.
e. Hak utk mendapat perlakuan yg sama dlm hukum & pemerintahan
(Rights of Legal Equality)
f. Hak utk mendapat perlakuan yg sama dlm tata cara peradilan &
perlindungan (Procedural rights)

40. SEJARAH PERKEMBANGAN HAM
a. Perkembangan HAM masa sejarah
- Nabi Musa (6000 SM)  bebaskan umat yahudi dr perbudakan
- Hukum Hammurabi di Babylonia (2000 SM)  jaminan keadilan bg WN
- Socrates (469-399 SM), Plato (429-347 SM), Aristoteles (384-322 SM) 
Ajaran utk mengkritik pemerintah yg tdk berdasarkan keadilan, cita-cita,
kebijaksanaan.
- Nabi Muhammad SAW (600 M)  Membebaskan bayi wanita & wanita dr
penindasan bangsa Quraisy.
b. Perkembangan HAM di Inggris
- Magna Charta – Piagam Agung (1215)  batasi kekuasaan Raja John:
bertindak sewenang2 thdp rakyat & pok bangsawan
- Petition of Rights (1628)  pertanyaan ttg hak2 rakyat & jaminannya: pajak &
pungutan hrs dng persetujuan, WN tdk boleh dipaksa terima tentara di rumah,
tentara tdk boleh gunakan hkm perang pd masa damai.
- Habeas Corpus Act (1679)  UU mengatur ttg penahanan seseorang: tahanan
sgr diperiksa dlm waktu 2 hari stlh ditahan, alasan penahanan hrs disertai bukti
sah mnrt hukum
- Bill of Right (1689)  UU yg diterima parlemen Inggris utk perlawanan thd Raja
James II: kebebasan dlm pemilihan anggt parlemen, kebebasan dlm berbicara &
mengeluarkan pendapat, pajak-uu- pembentukan tentara seijin parlemen, hak
WN memeluk agama & kepercayaan masing2, parlemen berhak mengubah
keputusan raja.

41. SEJARAH PERKEMBANGAN HAM
c. Perkembangan HAM di Amerika Serikat
- Didasari pemikiran John Locke :hak hidup (life), hak kebebasan (liberty), hak
milik (property)  Declaration of Independence of The United States
(4 Juli 1776)  Konstitusi negara.
- Perjuangan sebagai emigran Inggris.
d. Perkembangan HAM di Perancis
- Naskah awal revolusi Perancis (1789)  Declaration des Droits de L’ homme et
Du Citoyen (pernyataan ttg HAM & WN) : ketidakpuasan kaum borjuis & rakyat
thdp Raja Louis XVI  HAM adlh hak alamiah sesuai kodrat manusia & tdk dpt
dipisahkan, bersifat suci.
- Revolusi Perancis  perjuangan penegakan HAM di Eropa : Liberty, Egality,
Fraternity  Konstitusi Perancis (1791)
e. Atlantic Charter (1941)
- PD II  F.D. Roosevelt  The Four Freedom ( f of religion, f of speech &
thought, f of fear, f of want)
f. Pengakuan HAM PBB
- Deklarasi 10 Des 1948 10 Des : Hari HAM
- Pasal 1 : Sekalian orang dilahirkan merdeka & mempunyai martabat & hak2 yg
sama. Mereka dikaruniai akal & budi & dan hendaknya bergaul satu sama lain
dlm persaudaraan.
- Sidang Majelis umum PBB 1966  covenants on Human rights dlm hukum
internasional  diratifikasi negara-negara anggota PBB.

42. SEJARAH PERKEMBANGAN HAM
Covenants on Human rights :
a. The International on Civil & Political Rights (1966)
b. The International Covenant on Economic, Social & Cultural Rights (1966)
c. Optional Protocol
d. Declaration on the Rights of Peoples to Peace (1984)
e. Declaration on the Rights to Development (1986)
f. African Charter on Human & Peoples’ Rights (1981)
g. Cairo Declaration on Human Rights in Islam (1990)
h. Bangkok Declaration (1993)
i. Deklarasi Wina (1993)
Empat Generasi HAM:
1. Gen Pertama (Eropa Barat)
: Hak sipil & politik
2. Gen Kedua (Eropa Timur)
: Hak Ek Sos Bud
3. Gen Ketiga (Asia-Afrika) : Hak Perdamaian & Pembangunan
4. Gen Keempat (Asia)
: Hak mengkritik peranan negara
dominan dlm pembangunan

43. HAM DI INDONESIA
Pengakuan Bangsa Indonesia  HAM
a. Pembukaan UUD 1945 Alinea Pertama
“…Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa…”
b. Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat
“Kemudian daripada itu, …, Kemanusiaan yang adil dan beradab, …” 
landasan idiil pengakuan & jaminan HAM di Indonesia.
c. Batang Tubuh UUD 1945
- Pasal 28 A  Hak hidup, hak mempertahankan hidup & kehidupan
- Pasal 28 B  Hak membentuk keluarga & melanjutkan keturunan, Hak
kelangsungan hidup-tumbuh-berkembang utk anak, Hak perlindungan dr
kekerasan & diskriminasi
- Pasal 28 C  Hak mengembangkan diri, Hak mendapatkan pendidikan &
memperoleh manfaat iptek & seni budaya, Hak memajukan diri dlm perjuangkan
hak scr kolektif
- Pasal 28 D  Hak pengakuan-jaminan-perlindungan-kepastian hukum, Hak
perlakuan sama di hadapan hukum, Hak bekerja, Hak WN memperoleh
kesempatan sama dalam pemerintahan, Hak status WN
- Pasal 28 E  Hak beragama & beribadah, Hak memilih dikjar-pekerjaan-WNtempat tinggal, Hak kebebasan meyakini kepercayaan, Hak kebebasan
berserikat-berkumpul-mengeluarkan pendapat.
- Pasal 28 F  Hak berkomunikasi & memperoleh informasi, Hak mencarimemperoleh-memiliki-menyimpan-mengolah-menyampaikan informasi

44. HAM DI INDONESIA
Pengakuan Bangsa Indonesia  HAM
- Pasal 28 G  Hak perlindungan, Hak rasa aman & perlindungan dr ancmn
ketakutan, Hak bebas dr penyiksaan/perlakuan merendahkan derajat martabat
manusia, Hak memperoleh suaka politik
- Pasal 28 H  Hak hidup sejahtera, Hak mendapat kemudahan & perlakuan
khusus utk peroleh kesempatan & manfaat sama capai persamaan & keadilan,
Hak jaminan sosial, Hak milik pribadi
- Pasal 28 I  Hak utk hidup, Hak tdk disiksa, Hak kemerdekaan pikiran-hati nurani,
Hak tdk dituntut atas dsr hukum yg berlaku surut, Hak bebas dr perlakuan
diskriminatif, Hak masyarakat tradisional dihormati
d. Ketetapan MPR
- Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 ttg HAM  Tlh dicabut dng Tap Nomor Tap MPR
Nomor I/MPR/2003. Macam-macam HAM dlm Tap Nomor XVII/MPR/1998: Hak utk
hidup, Hak berkeluarga & melanjutkan keturunan, Hak keadilan, Hak
kemerdekaan, Hak atas kebebasan informasi, Hak keamanan, Hak kesejahteraan,
Kewajiban, perlindungan & pemajuan.
e. UU 39/1999 ttg HAM + UU 26/2000 ttg Pengadilan HAM
- Ps 4  Hak utk hidup, Ps 10  Hak utk berkeluarga, Ps 11 s.d. 16  Hak utk
mengembangkan diri, Ps 17 s.d. 19  Hak utk memperoleh keadilan, Ps 20 s.d.
27  Hak atas kebebasan pribadi, Ps 28 s.d. 35  Hak atas rasa aman, Ps 36
s.d. 42  Hak atas kesejahteraan, Ps 43-44  Hak turut serta dlm pemerintahan,
Ps 45 s.d. 51  Hak wanita, Ps 52 s.d. 66  Hak anak

45. HAM DI INDONESIA
Bangsa Indonesia  Penegakan HAM
a. Pembentukan Lembaga
1. Komisi Nasional HAM [Dasar: Keppres No 5/93 tgl 7 Juni 1993  UU No
39/1999 ttg HAM]
Lembaga mandiri, kedudukan setingkat lembaga negara yg lain.
Fungsi: pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, mediasi HAM.
Tujuan: Mengembangkan kond yg kondusif plaks HAM suai PS,
UUD 45, Piagam PBB, Deklarasi Universal HAM. Meningkatkan
perlindungan & penegakan HAM guna perkemb pribadi manusia Indonesia
seutuhnya & kemampuannya berpartisipasi dlm brbagai bid kehdupan.
2. Pengadilan HAM [Dasar: UU No 26/2000 ttg Pengadilan HAM]
Pengadilan khusus di lingk pengadilan umum, berkedudukan di kab/kota.
Khususbertugas & berwenangmemeriksa & memutus pelanggaran
HAM berat (termasuk di luar batas teritorial wil RI oleh WNI).
3. Pengadilan HAM Ad Hoc dibentuk atas usul DPR, dengan Keppres.
Peristiwa  Pelanggaran HAM berat sebelum terbit UU No. 26/2006
4. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dibentuk berdasarkan undang-undang 
Alternatif penyelesaian di luar Pengadilan HAM.

46. HAM DI INDONESIA
5. Contoh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM):
 KONTRAS (Komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan)
 YLBHI (Yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia)
 ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat)
 HRW (Human Right Watch)
b.
Konvensi Internasional tentang HAM  wujud nyata keperdulian
masy internasional:
 The International on Civil & Political Rights (1966)
 The International Covenant on Economic, Social & Cultural Rights
(1966)
 Optional Protocol
 Declaration on the Rights of Peoples to Peace (1984)
 Declaration on the Rights to Development (1986)
 African Charter on Human & Peoples’ Rights (1981)
 Cairo Declaration on Human Rights in Islam (1990)
 Bangkok Declaration (1993)
 Deklarasi Wina (1993)

47. HAM DI INDONESIA
c.
Keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Internasional
 Ratifikasi perjanjian: pengikatan diri suatu negara utk melaksanakan
ketentuan2 dlm perjanjian, & ketentuan2 itu mnjdi hukum nasionalnya.
 Konvensi internasional ttg HAM yg diratifikasi oleh Indonesia:
a. Konvensi Jenewa 12 Agust 1949 (UU No.59 th 1958)
b. Convention on the Political Rights of Woman (UU No.68 th 1958)
c. Convention of the Elimination of Discrimination Against Women (UU
No.7 th 1984)
d. Convention of the Rights of the Child (Keppres No.36 th 1990)
e. Convention on the Prohibition of the Development, Production and
Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxic Weapons and on their
Destruction (Keppres No.58 th 1991)
f. International Convention Against Apartheid in Sports (UU No.48 th 1993)
g. Torture Convention (UU No.5 th 1998)
h. ILO Convention No.87 Concerning Freedom of Association and
Protection on the Rights to Organise (UU No.83 th 1998)
i. Convention on the Elimination of Racial Discrimination (UU No.29 th
1999)

48.  Dasar-dasar HAM tertuang dalam
deklarasi
kemerdekaan
Amerika
Serikat (Declaration of Independence
of USA) dan tercantum dalam UUD
1945 Republik Indonesia, seperti
pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal
29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal
31 ayat 1

49. Contoh Hak Asasi Manusia
(HAM):
1. Hak untuk hidup.
2. Hak untuk memperoleh pendidikan.
3. Hak untuk hidup bersama-sama seperti
orang lain.
4. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang
sama.
5. Hak untuk mendapatkan pekerjaan.

50. Inti paham hak asasi manusia terletak
dalam kesadaran bahwa masyarakat atau
umat manusia tidak dapat dijunjung tinggi
kecuali setiap manusia individual, TANPA
DISKRIMINASI dan tanpa kekecualian,
dihormati dalam keutuhannya.

51. Pembagian Bidang, Jenis dan
Macam Hak Asasi Manusia
Dunia :
1. Hak asasi pribadi / personal Right
2. Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan
berpindah-pndah tempat
3. Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan
pendapat
4. Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi
atau perkumpulan
Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan
menjalankan agama dan kepercayaan yang
diyakini masing-masing

52. EMPAT KELOMPOK HAM

53. Hak Hak Asasi Negatif/Liberal
Hak asasi ini ditetapkan berdasarkan kebebasan
dan hak individu
untuk mengurus diri sendiri
sehingga disebut hak kebebasan.
Termasuk di sini adalah :
1. hak hidup,
2. keutuhan jasmani,
3. kebebasan bergerak,
4. kebebasan
untuk
mengikuti
suara
hati
sepanjang tidak mengurangi kebebasan serupa
pada orang lain.

54. Hak Asasi Aktif atau Demokratis
Dasar hak asasi ini adalah keyakinan akan
kedaulatan rakyat yang menuntut agar rakyat
memerintah diri sendiri dan pemerintah berada di
bawah kekuasaan rakyat.
Hak ini disebut aktif karena merupakan HAK ATAS
SUATU AKTIVITAS MANUSIA yaitu hak untuk
ikut menentukan arah perkembangan masyarakat.
Tidak ada pemerintahan yang sah kecuali yang
dikehendaki oleh rakyat.

55. Hak Hak Asasi Positif
Hak asasi ini menuntut prestasi tertentu dari
negara. Yang dituntut adalah pelayanan
yang wajib diberikan oleh negara kepada
masyarakat. Yang utama adalah hak atas
perlindungan hukum.

56. Hak Asasi Sosial
Hak asasi ini merupakan perluasan paham
tentang kewajiban negara. Termasuk
dalam tanggung jawab negara adalah
menjamin dan menciptakan kesamaan
minimal antar semua warga masyarakat.

57. Berbagai piagam dan Deklarasi
tentang HAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
First Charter of Virginia tahun 1606 di Amerika
Ordonance of Virginia tahun 1618 di Amerika
May Flower Compact tahun 1620 di Amerika
Habeas Corpus Act tahun 1679 di Inggris
Bill of Rights tahun 1689 di Inggris
Pensylvania Privileges tahun 1701 di amerika
Declaration of Independence tahun 1776 di Amerika
Declaration de Droit de‟l Homme et du Citoyen
tahun 1789 di Perancis
9. The Four Freedom of Franklin D. Roosevelt tahun
1941 di Amerika
10. Universal Declaration of Human Rights tahun 1948
oleh PBB

58. Empat Dokumen Yang Paling
Menonjol Tentang Hak Asasi
Manusia
Declaration of Independence
Memuat pernyataan bahwa sekalian
manusia dititahkan sama dan dikaruniai
oleh Yang Maha Kuasa beberapa hak
yang tetap dan melekat padanya.

59. Declaration de Droit de’l
Homme
du Citoyen
Deklarasi ini menyatakan : Hak-hak asasi
manusia adalah hak –hak yang dimiliki
manusia menurut kodratnya yang tak
dapat dipisahkan daripada hakekatnya
dan karena itu bersifat suci.

60. The Four Freedom of
Franklin D. Roosevelt,
yaitu :
a. Freedom
b. Freedom
c. Freedom
d. Freedom
of Religion
of Speech and Thought
from Wants
from Fear

61. Universal Declaration of
Human Rights
Disahkan pada 10 Desember 1948 oleh
PBB.
Dalam
Mukadimah
Deklarasi
Universal tentang Hak Hak Asasi Manusia
terdapat
pertimbangan-pertimbangan
sebagai berikut:

62. Model Pendidikan HAM
Model Nilai dan Kesadaran (Values and
Awareness)
Pada model ini yang menjadi inti pendidikan
HAM
adalah
pengajaran
tentang
pengetahuan dasar tentang isu-isu HAM
dan
kaitannya
dengan
nilai-nilai
kemasyarakatan.
Dalam
model
ini
umumnya digunakan kurikulum pendidikan
formal.

63. Model Tanggung Jawab
(Accountability)
Dalam model ini ditekankan cara-cara di
mana para profesional seperti pengacara,
hakim, jaksa, wartawan, bahkan polisi
menegakkan tanggung jawabnya di
bidang HAM seperti dalam pemantauan
pelanggaran HAM, pengambilan langkah
khusus perlindungan HAM bagi yang
lemah, dsb.

64. Model Transformasional
Dalam model ini diasumsikan para peserta
didik telah mempunyai
pengalaman pribadi
dalam hal pelanggaran HAM, model ini
membantu
mereka
untuk
mengakui
pengalaman itu, dan mereka disiapkan atau
diubah menjadi pembela HAM (promoters of
human rights). Karena itu yang ditekankan
adalah pemberdayaan (empowering) individu
untuk mengakui
pengalaman itu dan
menumbuhkan komitmen bagi pencegahannya.

65. HAM dalam UUD 1945
Pengakuan terhadap hak-hak asasi
manusia dalam UUD 1945 hanya
mencantumkan beberapa pasal saja.
Pasal-pasal dalam UUD 1945 yang memuat
tentang
HAM
diantaranya:
pasal
27,28,29,30,31,33 dan pasal 34 UUD 1945.

66. Perjanjian Internasional
tentang HAM
 The International Covennat on ECOSOC 1966 (entered into
force 10 years later)
 The International Covenant on SIPOL 1966 (entered into
force 10 years later)
 Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman terhadap
Kejahatan Genocide (entered into force 1951)
 Konvensi tentang Pencegahan segala bentuk Diskriminasi
Terhadap Perempuan (entered into forced 1969)
 Konvensi tentang Pelaranagan Tindakan Penyiksaan dan
Tindakan Penghukuman yang tidak Manusia (entered into
force 1990)
 Konvensi tentang ANAK (entered into force 1990)
 Konvensi tentang Perlindungan Buruh Migran dan Anggota
Keluarganya (diadobsi oleh PBB 1990 belum entered into
force).

67. PERLINDUNGAN HAM DI
TINGKAT INTERNASIONAL
 PROSEDUR KONVENSIONAL
 PROSEDUR KHUSUS:
a. CERD
b. CEDAW
c. CAT
d. CRC
 PROSEDUR TAMBAHAN (1503)