Program Subsidi Pengawas merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan motivasi dan kinerja pengawas sekolah dengan memberikan insentif dan bantuan operasional sebesar Rp. 100.000 per bulan. Mekanisme pelaksanaannya meliputi penetapan penerima subsidi oleh komite tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota serta pendistribusian dana subsidi tiga kali setahun untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program.

1. BAB I Dalam rangka meningkatkan kesejahtraan Pengawas Sekolah, pemerintah
PENDAHULUAN melalui Departemen Pendidikan Nasional telah berupaya meningkatkan penghasilan
Pengawas Sekolah dengan perbaikan tunjangan kependidikan dan honor lainnya,
salah satunya adalah dengan Pemberian Subsidi Pengawas berupa Insentif Pengawas
Pengawas Sekolah sebagai tenaga kependidikan mempunyai tugas pokok
Sekolah dan Bantuan Operasional Penjaminan Mutu.
yaitu melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi
Dengan adanya Program Subsidi Pengawas ini diharapkan akan dapat
supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Berdasarkan tugas
meningkatkan motivasi pengawas dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan
pokok dan fungsi di atas minimal ada tiga kegiatan yang harus dilaksanakan
supervisi dalam rangka mendukung perbaikan dan peningkatan kualitas Sumber Daya
pengawas yakni:
Manusia (SDM).
1. Melakukan pembinaan pengembangan kualitas sekolah, kinerja kepala
Jenis Pengawas Sekolah yang berhak menerima Subsidi adalah :
sekolah, kinerja guru, dan kinerja seluruh staf sekolah,
1. Pengawas Sekolah TK/SD yang berkedudukan di Kab/Kota.
2. Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah beserta
2. Pengawas Sekolah Mata Pelajaran/Rumpun Mata Pelajaran yang berkedudukan di
pengembangannya,
Kab/Kota.
3. Melakukan penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan
3. Pengawas Sekolah Bimbingan dan Konseling yang berkedudukan di Kab/Kota
sekolah secara kolaboratif dengan stakeholder sekolah.
4. Pengawas Sekolah Pendidikan Luar Biasa yang berkedudukan di Kab/Kota
maupun Provinsi.

2. Pengawas Sekolah yang berhak menerima Subsidi harus memenuhi persyaratan Program Subsidi Pengawas merupakan salah satu usaha pemerintah untuk
sebagai berikut : meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, pengorganisasian program
1. Berstatus PNS sebagai Pengawas Sekolah dengan masa kerja minimal 1 (satu) Subsidi Pengawas ini perlu melibatkan semua unsur di bidang pendidikan baik di
tahun. tingkat Pusat maupun tingkat daerah. Pengelola Program Subsidi Pengawas adalah
2. Aktif melaksanakan tugas sebagai Pengawas Sekolah yang dibuktikan dengan surat Pemerintah Pusat (Departemen Pendidikan Nasional) bekerja sama dengan
tugas dari Koordinator Pengawas Sekolah setempat. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota.
Pada masing – masing tingkat dibentuk Komite yang disebut Komite Program
Pengawas Sekolah menerima Subsidi Guru berupa insentif dan bantuan operasional Subsidi Pengawas. Komite Program Subsidi Pengawas dapat dilihat pada gambar di
masing – masing sebesar bawah ini :
Rp. 100.000, per
bulan
BAB II
PENGORGANISASIAN PROGRAM SUBSIDI PENGAWAS

3. DIREKTUR JENDERAL
PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN KOMITE PROG.SUBSIDI KOMITE PROGRAM SUBSIDI PENGAWAS TINGKAT PUSAT
TENAGA KEPENDIDIKAN PENGAWAS TINGKAT
PUSAT Komite Program Subsidi Pengawas Tingkat Pusat, yang selanjutnya disebut
DIREKTUR PEMBINAAN DIKLAT
Komite Pusat , berkedudukan di Jakarta. Komite Pusat dibentuk dengan surat
DIKNAS PROVINSI keputusan Ditjen PMPTK, berfungsi sebagai pengarah dengan tugas pokok :
a. Menetapkan kebijakan dan strategi pelaksanaan Program Subsidi Pengawas
KOMITE PROG.SUBSIDI b. Memberikan pengarahan dalam pelaksanaan Program subsidi Pengawas.
PENGAWAS TINGKAT
LPMP PROV. GORONTALO PROVINSI
c. Melakukaan Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan pendistribusian
Program Subsidi Pengawas.
ASSISTEN SETDA KAB/KOTA KOMITE PROG.SUBSIDI
PENGAWAS TINGKAT KAB/
DIKNAS KAB/KOTA KOTA KOMITE PROGRAM SUBSIDI PENGAWAS TINGKAT PROVINSI
Komite Program Subsidi Pengawas Tingkat Provinsi, yang selanjutnya disebut
 Pada Tingkat Pusat terdapat Komite Program Subsidi Pengawas Tingkat Pusat
Komite Provinsi, berkedudukan di masing – masing di Ibukota Provinsi. Komite
 Pada Tingkat Provinsi terdapat Program Subsidi Pengawas Tingkat Provinsi
Provinsi dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
 Pada Tingkat Kab/Kota terdapat Komite Program Subsidi Pengawas tingkat
Pendidikan (LPMP) Prov. Gorontalo.
Kab/Kota.
Komite Subsidi Pengawas tingkat Provinsi beranggotakan :

4. a. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi, sebagai Ketua f. Memantau pelaksanaan program Subsidi Pengawas di masing-masing
b. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo, sebagai Kabupaten/Kota.
sekretaris. KOMITE PROGRAM SUBSIDI PENGAWAS TINGKAT KAB/ KOTA
c. Kasie Data dan Informasi sebagai anggota Komite dibantu oleh 5 ( lima ) Komite Program SUbsidi Pengawas tingkat Kab/Kota, yang selanjutnya
orang staf sebagai anggota sekertariat Komite disebut Komite Kab/Kota, berkedudukan di masing – masing Kab/Kota. Komite Kab/
Tugas Komite Provinsi adalah : Kota dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota atau Wakil Bupati/Walikota
a. Mensosialisasikan program Subsidi Pengawas kepada Komite masing – masing Kab/Kota.
kabupaten/Kota. Komite Kab/Kota beranggotakan :
b. Mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam a. Asissten Sekretaris Daerah, sebagai Ketua
pelaksanaan program Subsidi Pengawas. b. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota, sebagai Sekretaris
c. Menetapkan plafon dana Subsidi Pengawas per Kabupaten/Kota. c. Sekertariat, yang beranggotakan 5 (lima) orang staf Diknas Kab/Kota.
d. Mengkaji ulang hasil seleksi daftar calon Penerima Subsidi Pengawas yang Tugas Komite Kabupaten/Kota adalah :
diusulkan oleh Komite Kabupaten/Kota. a. Membuat dan mengirimkan daftar usulan nama pengawas sekolah penerima
e. Menyetujui dan mengesahkan usulan calon Penerima Subsidi Pengawas yang subsidi sesuai dengan kuota per Kab/Kota yang teditetapkan oleh Komite
diusulkan. Provinsi.
b. Mengidentifikasi, melayani pengaduan, dan menyelesaikan permasalahan.

5. BAB III
MEKANISME PELAKSANAAN
Mekanisme Pelaksanaan Subsidi Pengawas meliputi 2 (dua) kegiatan utama
yakni
1. Penetapan Penerima Subsidi Pengawas
2. Pendistribusian Dana Subsidi Pengawas
PENETAPAN PENERIMA SUBSIDI PENGAWAS
KOMITE
PUSAT
KOMITE
PROVINSI
KOMITE
KAB/KOTA

6. PENGAWAS SEKOLAH
Keterangan :
KOMITE KPPN MITRA KERJA
1. Komite Pusat menetapkan alokasi dana Subsidi Pengawas Tahun Anggaran 2008 PROVINSI PELAKSANA
DISTRIBUSI
Per Provinsi, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN), dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada
PELAKSANA
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di masing – masing Provinsi. DISTRIBUSI KAB/
KOTA
2. Komite Provinsi menetapkan alokasi dana Subsidi Pengawas per kabupaten/kota
atau menentukan kuota jumlah pengawas sekolah penerima subsidi pengawas, PENGAWAS
SEKOLAH
yang selanjutnya menetapkan Pengawas Sekolah berdasarkan usulan dari Komite
Kabupaten/Kota.
3. Komite Kab/Kota mengusulkan nama – nama Pengawas Penerima Subsidi Keterangan :
Pengawas berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komite Program Subsidi 1. Komite Provinsi melalui bagian keuangan di LPMP Gorontalo mengajukan Surat
Pengawas. Perintah Membayar (SPM) ke KPPN dengan melampirkan Surat Perintah Kerja
(SPK) pengawas sekolah penerima subsidi pengawas.
PENDISTRIBUSIAN DANA SUBSIDI GURU

7. 2. KPPN atas dasar SPM mencairkan dana dan mengirimkan ke Mitra kerja
pelaksana distribusi dalam hal ini adalah Kantor POS.
3. Kantor POS mendistribusikan dana Subsidi kepada pelaksana Distribusi BAB IV
Kab/Kota. MONITORING DAN EVALUASI
4. Pelaksana Distribusi Kab/Kota mendistribusikan dana Subsidi kepada Pengawas
Sekolah penerima Subsidi Pengawas. Dalam rangka menjamin keterlaksanaan Program Subsidi Pengawas
yang berkualitas sesuai dengan tujuan program maka perlu diadakan monitoring dan
JADWAL PELAKSANAAN DISTRIBUSI DANA SUBSIDI PENGAWAS evaluasi yang bertujuan untuk :
Pendistribusian dana Subsidi Pengawas, direncanakan akan dibayarkan 3 kali 1. Mengendalikan pelaksanaan Program Subsidi Pengawas
selama setahun untuk Periode Januari-Juni, dibayarkan pada awal bulan Juli, Untuk 2. Mengetahui manfaat pemberian subsidi pengawas terhadap kinerja pengawas,
periode Juli-September, dibayarkan pada awal bulan Oktober, sedangkan untuk terutama dalam melaksanakan tugasnya memberikan pembinaan dan supervisi
periode Oktober-Desember, dibayarkan pada akhir Desember tahun 2008. dalam rangka peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan.
3. Mengidentifikasi masalah yang timbul dan upaya pemecahannya.