2. = BIO DATA =
Nama : Ir. Abdul Hamid, M.Si
Tempat/Tgl Lahir : Tabing/ 10 Nopember 1965
Jabatan : Widyaiswara Madya
Alamat Kantor : Jl. Raya Indarung – Pdg.
Besi
Pendidikan terakhir : Strata II STIA – LAN
Bandung
Bidang Studi : Administrasi Publik
Alamat Rumah : Komplek Perumdam III/4
Blok K/8 Padang
Telp / HP KERJA
PENGALAMAN
: 0751-463615 /
081535214448
Email :
hamid.abdulwi@yahoo.co.id 2
3. MENU FASILITASI HARI INI
“SISTEM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DALAM NKRI”
I POKOK BAHASAN
A. SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA
- Pengertian Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
B. PENYELENGGARAAN TATA KEPEMERINTAHAN YANG
BAIK
(GOOD GOVERNANCE)
- Pengertian dan Pemahaman Tata Kepemerintahan Yang
Baik
- Upaya mewujudkan Tata kepemerintahan yan g baik
- Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
- Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)
3
4. C. PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGAN-
UNDANGAN
- Asas Peraturan Perundang-Undangan
- Jenis dan Hirarki Peraturan Perundangan
- Tata Cara Mepersiapkan Rancangan UU
D. LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAH
- Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah
- Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah
- Lembaga Pemerintah Tingkat Pusat
- Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah
- Lembaga Perekonomian Negara
4
5. E. HUBUNGAN PRESIDEN DG LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA
LAINNYA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN NEGARA
- Hub. Presiden dg MPR, DPR, DPD, MA MK dan BI .
F. PROSES MANAJEMEN PEMERINTAHAN
- Perencanaan,
- Pengorganisasian,
- Pelaksanaan
- Pengawasan
II DISKUSI KELOMPOK
III. PENUTUP
5
8. KOMPETENSI INDIKATOR
DASAR KEBERHASILAN
A. Menjelaskan sistem
Setelah mengikuti pembe penyelenggaraan pemerintahan
lajaran ini peserta negara
Diharap kan mampu B. Menjelaskan tata pemerintahan yg
memahami hal ihwal baik
tentang Pemerintahan C. Menjelaskan pembentukan
peraturan perundang-undangan
negara RI
D. Menjelaskan lembaga-lembaga
pemerintah
E. Menjelaskan hubungan Presiden
dengan lembaga negara lainnya
F. Menjelaskan proses manajemen
pemerintahan
8
10. ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SISTEM
PENGERTIAN SISTEM :
Kamus Webster:
Suatu kesatuan (unity) yang komplek
dibentuk oleh bagian yang
berbeda(diverse), masing-masing
terikat pada(subjected to) rencana
yang sama atau kontribusi (serving)
untuk mencapai tujuan yang sama
KBBI :
Seperangkat unsur yang teratur saling berkaitan
membentuk totalitas
10
11. Pengertian Sistem
Seperangkat komponen, elemen, unsur, atau subsistem
dengan segala atributnya yang satu sama lain saling
berkaitan, pengaruh mempengaruhi dan saling
tergantung sehingga keseluruhannya merupakan
suatu kesatuan yang terintegrasi dan mempunyai
peranan atau tujuan tertentu
12. ADMINISTRASI
L.D. WHITE :
Suatu proses yang umum terdapat dalam semua usaha
kelompok, negara ataupun swasta,sipil ataupun militer ,
berskala kecil maupun besar.
DIMOCK AND DIMOCK
Pada dasarnya administrasi merupakan aktivitas kerja sama
kelompok.
12
13. ADMINISTRASI NEGARA
PFIFFNER AND PRESTHUS :
Koordinasi upaya-upaya kelompok untuk melaksanakan
kebijakan negara
ADMINISTRASI NEGARA DALAM ARTI LUAS:
Keseluruhan kegiatan LEMBAGA NEGARA dalam rangka
mewujudkan TUJUAN/KEBIJAKAN NEGARA
ADMINISTRASI NEGARA DALAM ARTI SEMPIT:
Keseluruhan kegiatan LEMBAGA EKSEKUTIF dalam rangka
mewujudkan TUJUAN/KEBIJAKAN NEGARA/PEMERINTAHAN
INTERAKSI ADMINISTRASI NEGARA :
Dengan faktor EKOLOGI/LINGKUNGAN Yaitu ALAMI/SOSIAL
Saling mempengaruhi
13
14. UNSUR-UNSUR ADMINISTRASI NEGARA
1. MANUSIA - Pejabat kenegaraan/pemerintahan
- Masyarakat yang dilibatkan
2.TUJUAN - Wujudkan kebijakan negara
- Pecahkan permasalahan
- Penuhi kebutuhan masyarakat
- Layani masyarakat
3.TUGAS - Kegiatan mencakup semua sektor/bidang
4. KERJA SAMA - Berbagai mekanisme dan cara ( rencana,
program, prosedur, briefing, rapat, dst.)
5. SARANA - Dana, gedung kantor, perabotan, peralatan,
kendaraan,dst.
14
15. Berdásarkan UUD 1945 dikenal adànya istilah yang erat
kaitannya dengan administrasi Negara sebagai sistem yang
dipraktekkan. - Penyelenggara Negara
- Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
(Soeharyo dan Efendi: 2005)
Intermezo
15
16. SISTEM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN NEGARA
Pengertian ooooo
SISTIM BEKERJANYA PEMERINTAH SEBAGAI
FUNGSI YANG ADA PADA PRESIDEN SEBAGAI
PEMEGANG KEKUASAAN PEMERINTAHAN
NEGARA
“ MEKANISME BEKERJANYA LEMBAGA EKSEKUTIF
YANG DIPIMPIN OLEH PRESIDEN SELAKU KEPALA
PEMER INTAHAN MAUPUN SEBAGAI KEPALA NEGARA”
F US
OK
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan
Negara, bukan Sistem penyelenggaraan
Negara oleh Lembaga-Lembaga Negara
16
17. PROSES PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945
Tuntutan Reformasi Sebelum Latar Belakang Tujuan Perubahan
Perubahan Perubahan
Menyempurnakan aturan
Antara lain: • Pembukaan • Kekuasaan tertinggi di
dasar, mengenai:
• Batang Tubuh tangan MPR
• Amandemen UUD 1945 • Kekuasaan yang sangat • Tatanan negara
- 16 bab
• Penghapusan doktrin besar pada Presiden • Kedaulatan Rakyat
- 37 pasal • HAM
Dwi Fungsi ABRI • Pasal-pasal yang terlalu
- 49 ayat “luwes” sehingga dapat • Pembagian kekuasaan
• Penegakan hukum, - 4 pasal Aturan Peralihan menimbulkan multitafsir • Kesejahteraan Sosial
HAM, dan - 2 ayat Aturan Tambahan • Kewenangan pada • Eksistensi negara
pemberantasan KKN • Penjelasan Presiden untuk mengatur demokrasi dan negara
hal-hal penting dengan hukum
• Otonomi Daerah undang-undang
• Hal-hal lain sesuai dengan
• Kebebasan Pers • Rumusan UUD 1945
perkembangan aspirasi
tentang semangat
• Mewujudkan kehidupan penyelenggara negara dan kebutuhan bangsa
demokrasi belum cukup didukung
ketentuan konstitusi
Hasil Perubahan Sidang MPR Kesepakatan Dasar Dasar Yuridis
• Pembukaan • Tidak mengubah
• Sidang Umum MPR 1999 Pembukaan UUD 1945 • Pasal 3 UUD 1945
• Pasal-pasal:
Tanggal 14-21 Okt 1999 • Tetap mempertahankan • Pasal 37 UUD 1945
- 21 bab Negara Kesatuan
- 73 pasal • Sidang Tahunan MPR Republik Indonesia • TAP MPR No.IX/MPR/1999
- 170 ayat 2000 • Mempertegas sistem
• TAP MPR No.IX/MPR/2000
- 3 pasal Aturan Peralihan Tanggal 7-18 Agt 2000 presidensiil
- 2 pasal Aturan Tambahan • Penjelasan UUD 1945 • TAP MPR No.XI/MPR/2001
• Sidang Tahunan MPR yang memuat hal-hal
2001 normatif akan dimasukan
ke dalam pasal-pasal
Tanggal 1-9 Nov 2001 • Perubahan dilakukan Angsa 17
• Sidang Tahunan MPR dengan cara “adendum”
2002
18. PENYELENGGARAAN KEKUASAAN
PEMERINTAHAN NEGARA
Presiden adalah sebagai
UUD 1945 penyelenggara atau pemegang
kekuasaan Pemerintahan Negara
Dibantu
oleh satu orang Wakil Presiden
Dibantu oleh
Menteri-
Menteri Dalam menjalankan
fungsinya
Negara
18
19. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Kementerian Negara dan Dewan Pertimbangan
Presiden
dibantu
menteri-menteri negara
membentuk suatu Pembentukan,
[Pasal 17 (1)]
dewan pertimbangan pengubahan, dan
yang bertugas yang diangkat dan pembubaran
diberhentikan oleh Presiden kementerian negara
memberikan nasihat [Pasal 17 (2)*]
dan pertimbangan diatur dalam
kepada Presiden membidangi urusan tertentu undang-undang
(Pasal 16) **** dalam pemerintahan [Pasal 17 (4) ***]
[Pasal 17 (3)*]
19
20. Lembaga-lembaga Negara yang memegang
kekuasaan menurut UUD
DPR Presiden
Pasal 24 (1)***
Pasal 4 (1) Kekuasaan kehakiman
Pasal 20 (1)*
Memegang merupakan kekuasaan
Memegang
kekuasaan yang merdeka untuk
kekuasaan
pemerintahan menyelenggarakan
membentuk UU
peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan
20
21. PENYELENGGARAAN TATA
KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
(GOOD GOVERNANCE)
DILATAR BELAKANGI OLEH T ERDAPAT CIRI BAD GOVERNANCE :
(1)Tidak adaya pemisahan yang jelas antara kekayaan dan
sumber milik rakyat dan milik pribadi;
(2)Tidak adanya aturan hukum Kepolisian Negara
yang jelas dan sikap
pemerintah yang tidak kondusif untuk ABAB XIX
pembangunan;
(3)Adanya regulasi yang berlebihan (over regulation) sehingga
menyebabkan “ekonomi biaya tinggi”;
(4)Prioritas pembangunan yang tidak konsisten; dan
(5)Tidak adanya transparansi dalam pengambilan keputusan.
Thompson (dalam Imawan. 2002:49)
21
22. Tiga fenomena global yang berpengaruh terhadap lahirnya
paradigma good governance , yakni;
1. Munculnya fenomena yang sebagai gelombang ketiga
demokratisasi berskala global . Gelombang ini mula-mula
muncul di Korea Selatan dan beberapa negara di kawasan Amerika
Latin, yang kemudian secara dahsyat menenggelamkan sistem politik
birokratik otoriter pada dasawarsa 1980-an dan berlanjut terus hingga
menyapu bersih sosialisme otoriter di Eropa Timur awal dasawarsa 1990-
an.
Negara
Kepolisian
2. Terakumulasinya kegagalan penyesuaian struktural
ABAB XIX
(structural adjustmen program) yang diprakarsai oleh
IMF dan Bank Dunia. Program ini memiliki dan menganut asumsi
dasar bahwa negara merupakan satu-satunya lembaga penghambat bagi
proses terjadinya globalisasi ekonomi.
3. Terjadinya kehancuran secara sistematik berbagai dasar
institusional bagi proses pengelolaan maupun distribusi sumber-
sumber ekonomi pada sebagian besar masyarakat Dunia Ketiga.
22
23. KOMITMEN TENTANG GOOD GOVERNANCE TELAH
DISAMPAIKAN DALAM DUA PIDATO PENTING PEMERINTAH
INDONESIA
1.Pidato presiden di Gedung MPR 16 Agustus 2000, dikatakan
bahwa pembangunan kembali perekonomian untuk mencapai cita-
cita kemerdekaan dilaksanakan dalam lingkup global yang terus
berubah. Globalisasi ekonomi menghendaki diterapkannya
prinsip-prinsip universal seperti pengelolaan yang baik (good
governance), penerapan dan perlindungan hak asasi manusia
serta perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
2. Pidato tertulis presiden di Gedung PBB tanggal 8 September
2000, rnenegaskan bahwa kami mendukung pemikiran good
governance untuk menerapkan keadilan, meningkatkan
kesejahteraan, mengelola lingkungan, dan penegakkan HAM
serta memperkuat lembaga-lembaga demokrasi.
( Tjokroamidjojo, 2000:98).
23
24. ESCAP
Mengartikan governance sbg proses pengambilan keputusan dan
proses dimplementasikan atau tidak diimplementasikannya
keputusan.
tersebut
OSBORNE DAN GAEBLER
Mendefenisikan governance sebagai proses dimana kita
memecahkan masalah kita bersama dan memenuhi kebutuhan
masyarakat
MEUTIA GANI DAN RAHMAN
mendefenisikan Governance sbg pengelolaan sumber daya
ekonomi dan sosial yg melibatkan negara dan sektor non
pemerintah dlm suatu usaha kolektif.
24
25. GOOD GOVERNANCE MELIBATKAN BERBAGAI
SEKTOR DAN INDIKATOR
PEMNEG
INDIKATOR GG:
- TERINTEGRASI - ANTI KKN
GOOD - YAN PRIMA
- SEIMBANG GOVERNANCE
MASY.
MASY. SWASTA/ - EFISIEN,
CIVIL
PEMNEG - SALING KETER- (GG)
MADANI BISNIS SWASTA/ GANTUNGAN EFEKTIF
BISNIS & PRODUKTIF
3
ngamu
k
26. KARATERISTIK GOOD GOVERNANCE
Menurut UNDP
(1) Participation.
(2) Rule of law,
(3) Transparency,
(4) Responsivenees,
(5) Concensus orientation,
(6) Equity,
(7) Effectivenees and efficiency,
(8) Accuntabllity.
(9) Strategic vision.
POLITIKAL
26
27. CIRI-CIRI GOOD GOVERNANCE
1. PARTISIPASI = Setiap warga negara baik langsung atau
tidak melalui perwakilan mempunyai suara dalam pembuatan
keputusan dalam pemerintahan
2. ATURAN HUKUM = kerangka hukum hrs adil tanpa pandang
bulu
3. TRANSPARANSI = Informasi dpt diperoleh oleh mrk yg
membutuhkan serta dpt dipahami dan dimonitor
4. KETANGGAPAN = berbagai lembaga dan prosedur hrs
berupaya utk melayani setiap stakeholder dg baik dan aspiratif
5. ORIENTASI PADA KONSESUS = Governance yg baik
menjadi peratara kepentingan yg berbeda utk memperoleh
pilihan terbaik
6. KESETARAAN = setiap warga memp. kepentingan yg sama
utk meningkatkan kesejahteraan
7. EFEKTIFITAS & EFISIEN =Penggunaan sumber2 scr
berhasil guna dan berdaya guna
27
31. Bagilah persegi di lembaran puzzle menjadi empat bagian sama
besar, masing-masing bagian berisi angka 1-4.
3 2 1 1
3 1 4 3
4 3 2 4
2 2 1 4
Poin diskusi
1. Apakah anggota kelompok melihat jenis peran yang lain selama latihan?
2. Apakah peran-peran ini dapat diprediksikan oleh masing-masing orang?
3. Mungkinkah peran ini terlihat di lingkungan pekerjaan?
4. Dapatkah kita memodifikasi peran untuk menyesuaikan dengan keadaan?
32. UPAYA MEWUJUDKAN TATA
KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
1. Membutuhkan komitment yg kuat, daya tahan dan
waktu yg tidak singkat Pemahaman dan
pembelajaran serta implementasi nilai tata
kepemerintahan yang baik
2. Perlu rasa optimistik yang tinggi dari seluruh
komponen bangsa
3. Perlu diperhatikan prinsip-prinsip tata
kepemerintahan yang baik dengan indikator minimal
dan perangkat pendukung indikator (Bappenas)
32
33. PRINSIPNYA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
(GOOD GOVERNANCE )
Ditandai dengan tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan
satu dengan yang lainnya. Ketiga pilar elemen dasar itu adalah,
transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.
Menurut Davis dan Keating (2000:2), pertanyaan pokok dari
good governance adalah pemerintah tahu apa yang harus
dikerjakannya dan apakah mereka mengerjakannya dengan
efesien.
Tidak jauh berbeda dengan pendapat Davis dan Keating,
Nugroho (2003:222), juga mengatakan bahwa sebenarnya good
governance berkenaan dengan masalah bagaimana suatu
organisasi ditata dan bagaimana tatanan tersebut berproses.
33
34. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YG BAIK MENURUT OSBORNE DAN
GAEBLER DALAM BUKUNYA REINVENTING GOVERNMENT YG ORIENTASINYA LEBIH KONTEKTUAL
DAN AKTUAL :
1. Pemerintah berperan sbg pengendali dan bukan sbg pendayung
2. Pemerintah lebih berperan dlm memberdayakan masy. Dari pada
melayani
3. Pemerintah menciptakan iklim persaingan yg sehat terutama dlm
pelaksanaan kpd masyarakat.
4. Pemerintah lebih berorientasi kpd misi dan bukan kpd aturan
pelaksanaan “tugas yg kaku
5. Pemerintah lebih berorientasi pada hasil
6. Pemerintah lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat
bukan kepentingan birokrasi itu sendiri
7. Pemerintah yg menerapkan prinsip perusahaan memperoleh
ketimbang mengeluarkan uang
8. Pemerintah memiliki daya tanggap dan mampu mengantisipasi semua
tantangan yg terjadi
9. Pemerintah yg didesentralisasikan : meningkatkan partisipasi dan
kerjasama
10. Pemerintah harus berorientasi pada pasar/pelayanan dlm memenuhi
tuntutan permintaan/kebutuhan masyarakat
34
35. PENGERTIAN
AKUNTABILITAS adalah kewajiban utuk memberikan pertanggung
jawaban atau menjawab dan menerapkan kinerja dan tindakan sese
orang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yg memiliki
hak atau berkewenangan untuk meminta pertanggung jawaban
AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dlm mencapai tujuan dan sasaran yg telah
ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
35
36. PRINSIP-PRINSIP AKUNTABILITAS
1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf
instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi
agar akuntabel
2. Harus mrpkan suatu sistem yg dapat menjamin
penggunaan sumber daya secara konsisten dg peraturan
perundangan yg berlaku
3. Harus dpt menunjukkan tk pencapaian tujuan dan sasaran
yg telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian Visi, Misi serta hasil
dan manfaat yg diperoleh
5. Harus jujur,objektif,transparan dan inovatif sbg katalisator
perubahan manajemen instansi pemerintah dlm bentuk
pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan
penyusunan laporan akuntabilitas
36
37. KINERJA PENGUKURAN KINERJA Evaluasi kinerja
Kegiatan untuk
Gambaran mengenai Metode yang digunakan Menilai atau melihat
tingkat pencapaian Untuk mengadakan Keberhasilan dan
Pelaksanaan kegiatan/ Penilaiaan atas Kegagalan suatu
program/kebijaksanaan Keberhasilan/kegagalan Organisasi atau unit
sesuai sasaran dan Pelaksanaan kegiatan/ Kerja dalam
tujuan yang ditetapkan Program/kebijaksanaan Melaksanakan tugas
dalam mewujudkan Sesuai dengan sasaran Dan fungsi yang
sasaran, tujuan dan Dan tujuan yang ditetapkan Dibebankan kepadanya
visi organisasi Dalam rangka mewujudkan Sesuai dengan
Visi dan misi organisasi Misi organisasi atau
Unit kerja tersebut
38. BAGAIMANA SUATU INSTANSI
PEMERINTAH DAPAT DIKATAKAN
BERHASIL ?
Jika terdapat bukti-bukti atau indikator” atau ukuran” capaian
yg mengarah pada pencapaian misi. Tanpa adanya
pengukuran kinerja sangat sulit pencapaian misi organisasi
instansi
SEBALIKNYA
Dengan disusunya perencanaan strategik yg jelas,
perencanaan operasional yg terukur, maka dapat diharapkan
tersedia pembenaran yg logis dan argumentasi yg memadai
SKTETSA
38
39. PERADILAN TATA USAHA NEGARA
(PTUN)
UU No. 9 Tahun 2004 t entang PTUN
Pemerintah diharuskan berperan aktif dan positif dan wajib scr terus
menerus membina, menyempurnakan dan menertibkan aparatur yg
efesien, efektif, bersih dan berwibawa yg dlm melaksanakan tugasnya
selalu berdasarkan hukum
Pemerintah telah mempersiapkan langkah” untuk menghadapi
timbulnya benturan kepentingan, perselisihan/sangketa antara
Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dg warga masyarakat.
39
PERSPEKTIF
40. PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
40
Keseluruhan aspek penyelenggaraan pemerintahan negara diatur
dg berdasarkan peraturan perundang-undangan
TUJUANNYA
ADALAH
1. Menjamin kepastian hukum, karena Indonesia adalah
negara hukum
2. Melindungi masy. dari tindakan aparatur dan pihal lain yg
sewenang-wenang
3. Melindungi aparatur dari tindakan masy. melawan hukum
41. Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003
Pasal 4
TAP MPR Nomor III /MPR/ 2000 T entang
Sumber Hukum dan Tata Urutan Peratura n
Perundang- u ndangan
Substansi: Hasil Kajian
Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003:
TAP MPR RI No. III/MPR/2000 UU No. 10 Tahun 2004
UUD 1945 UUD 1945
TAP MPR
UU UU/PERPU
PERPU PP
PP
PERPRES
KEPRES
PERDA PERDA
42. PERATURAN / KEPUTUSAN MA, BPK, BI, BADAN,
LEMBAGA ATAU KOMISI SETINGKAT TIDAK BOLEH
BERTENTANGAN DG KETENTUAN YG DLM ATURAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
&
SETIAP ATURAN HUKUM YG LEBIH
RENDAH TIDAK BOLEH
BERTENTANGAN DG ATURAN YANG
LEBIH TINGGI
e am
s n
42
43. TATA CARA MEMPERSIAPKAN RUU
Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR,
pembuatan RUU didasarkan pada Kepres No. 188 tahun
1998 dan diperbaharui dg No. 44 tahun 1999.
KEPPRES ITU MENGATUR :
Prakarsa Penyusunan RUU
Panitia Antar Departemen/lembaga
Konsultasi RUU
Penyampaian RUU kepada DPR
Tata Cara Pembahasan RUU yg disusun oleh DPR
Pengesahan
Pengundangan 43
Penyebarluasan UU
44. Pimpinan Lembaga (Menteri/Pimpinan LPND) dpt mengambil
1 prakarsa penyusunan RUU untuk mengatur masalah yg menyangkut
bidang tugas masing-masing. Prakarsa tsb hrs dimintakan
Prakarsa persetujuan terlebih dahulu kpd Presiden dg disertai penjelasan
Penyusunan selengkapnya yg meliputi :
RUU a. Latar Belakang dan tujuan penyusunannya
b. Sasaran yang ingin diwujudkan
c. Pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yg akan di atur
d. Jangkauan dan arah pengaturan
Menteri/Pimpinan lembaga pemrakarsa penyusunan RUU wajib
mengkonsultasikan terlebih dahulu konsepsi RUU-nya dg MENTERI
KEHAKIMAN & HAM dan pimpinan lembaga lainnya yg terkait
Keharmonisan, pembulatan dan pemantapan
Tidak
Ya
Menteri Pemrakarsa secara Menteri Kehakiman dan
resmi mengajukan Permintaan Menteri Pemrakarsa bersama-
persetujuan prakarsa sama dg Mensesneg
penyusunan RUU kpd melaporkan kpd Presiden utk
Presiden mendapatkan Keputusan 44
45. 2 Berdasarkan persetujuan Presiden thd prakarsa penyusunan
Panitia antar RUU, menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa
departemen dan membentuk panitia antar departemen dan lembaga yg
lembaga diketuai pejabat yg ditunjuk untuk menyusun RUU
Permintaan keanggotaan panitia ini dilakukan langsung oleh
menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa RUU kpd
sekneg, menteri kehakiman dan Ham, menteri / pimpinan
lembaga yg terkait dg materi yg diatur, dlm waktu 30 hari
kerja setelah diterimanya surat Messekneg mengenai
pemberitahuan persetujuan prakarsa
3
Penyampaian RUU kepada Menteri Kehakiman dan HAM
Konsultasi RUU dan Menteri atau pimpinan lembaga lainnya yg terkait, utk
memperoleh pendapat dan pertimbangan terlebih dahulu.
Penyampaian pendapat dan pertimbangan tsb dilakukan paling
lambat 30 hr kerja sejak tanggal diterimanya permintaan
pendapat dan pertimbangan. Pendapat tsb dpt pula
dimintakan kepada Perguruan Tinggi, Organisasi sosial, 45
Politik, Profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai dg
kebutuhan
46. Apabila RUU tsb memperoleh kesepakatan, maka Menteri/pimpinan lembaga
pemraksa mengajukan RUU kepada Presiden dan sekaligus
mempersiapkan amanat Presiden bagi penyampaian RUU kepada pimpinan
DPR
4 Penyampaian RUU disertai amanat Presiden . Apabila
dlm pembahasan masalah yg bersifat prinsipil arah
Penyampaian pembahasannya akan mengubah isi satu arah RUU
RUU kepada
DPR Menteri mewakili Presiden waji b terlebih dahulu
melaporkan nya kpd Presiden dg disertai saran
5 pemecahannya yg diperlukan utk memperoleh keputusan
Tata Cara
RUU yg disusun dan disampaikan kepada Presiden
Pembahasan RUU
dilaporkan oleh Mensesneg disertai saran mengenai
yg disusun dan
Menteri yg akan ditugasi utk mengkoordinasikan
disampaikan oleh
pembahasannya dg Menteri / lembaga terkait
DPR
6 MeSesneg menyiapkan naskah” RUU yg tlh disetujui DPR
Pengesahan, & selanjutnya mengajukannya kpd Presiden guna
pengundangan memperoleh pengesahan & Sekneg mengundangkan
dan RUU ke dalam lembaran Negara. Penyebarluasan jiwa
46
penyebarluasan dan substansi UU kpd masy. Menjadi kewajiban pimpina
lembaga pemrakarsa.
48. BENTUKLAH PENGURUS KELOMPOK
-KETUA, DAN JURU BICARA
SUSUNLAH LEMBAGA-LEMBAGA DIBAWAH INI
1.LEMBAGA TINGGI NEGARA DISKUSI
2.LEMBAGA NEGARA KELOMPOK
3.LEMBAGA DAERAH PROPINSI
4.LEMBAGA DAERAH KABUPATEN/
5.LEMBAGA DAERAH KOTA……!!!!
1. MAHKAMAH KONSTITUSI 16. PEMDA KABUPATEN
2. MAHKAMAH AGUNG 17. PEMDA KOTA
3. PRESIDEN DAN WAPRES 18.BPKP
4. KOMISI YUDISIAL 19.KEJAKSAAN AGUNG
5. KPK 20.KEJAKSAAN TINGGI
6. DPR 21.KEJAKSAAN NEGERI
7. DPRD KABUPATEN 22.PTUN
8. DPRD KOTA 23.BUMN
9. GUBERNUR 24.BUMD
10. BUPATI 25.MENTERI NEGARA
11. WALIKOTA 26.KPU
12. DPD 27.BANK CENTRAL
13. TNI 28.DPRD PROP
14. KEPOLISIAN 29. MPR
15. BPK 48
52. LEMBAGA-LEMBAGA
PEMERINTAH
Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, Pemerintah membentuk
lembaga-lembaga Pemerintahan :
•Departemen
•Lembaga Pemerintah Non Departemen
•Lembaga-lembaga lainnya
Tugas pemeirntahan untuk memenuhi
Tugas Umum Pemerintahan kebutuhan dan kepentingan masyarakat
spt : Kamtib, peny. Pendidikan dan
Yankes. dll
Pelaksanaan tugas /urusan dlm rangka
Tugas Pembangunan pelaksanaan program-program
pembangunan
Dg adanya lembaga” penyelenggaraan pemerintahan ini, maka tugas
pemerintahan akan terbagi habis kpd lembaga” penyelenggaraan pemerintahan
yg ada
52
53. URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN PEMERINTAH
Urusan yang menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup
bangsa dan negara secara keseluruhan,
•Politik luar negeri
•Pertahanan dan keamanan
•Peradilan
•Moneter dan fiskal
•Kewenangan bidang agama serta kewenangan lainnya seperti
kebijakan tentang perencanaan nasional dan perimbangan
keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian
negara, pembinaan dan pemberdayaan SDM, pendayagunaan
SDA serta teknologi yg strategis, konservasi dan standarisasi
nasional
53
54. URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH
Kewenangan Daerah
Urusan Wajib Urusan Pilihan
Urusan yg berkaitan dg pelayanan dasar Urusan yg terkait erat dg
Dianataranya adalah potensi unggulan dan
Perencanaan dan Pengendalian pembangunan kekhasan daerah
Penyeduaan Sarana dan Prasarana Umujj
Urusan pemerintahan secara nyata
Pengelolaan lingkungan hidup
ada dan berpotensi utk
Pelayanan Adminisrasi Umum Pemerintahan
meninkgatkan kesra sesuai dg
dll
kondisi
54
55. KEWENANGAN PROPINSI DIKATEGORIKAN
KEDALAM KRITERIA SBB :
a. Kewenangan dlm bidang pemerintahan yg bersifat lintas
Kab/Kota serta kewenangan dlm bidang pemerintahan
tertentu lainnya
b. Kewenangan yg tidak atau belum dpt dilaksanakan daerah
Kab/Kota
c. Kewenangan dlm bidang pemerintahan yg dilimpahkan kpd
Gubernur selaku wakil pemerintah
d. Kewenangan melaksanakan fungsi-fungsi yg berkaitan dg
tugas yg menyangkut penyediaan pelayanan umum,
pengaturan dan pembangunan bersifat lintas batas Kab/
Kota.
e. Kewenangan melaksanakan tugas yg dilakukan oleh satu
Kab/Kota tertentu yg dpt merugikan Kab/Kota lainnya
(pertentangan kepentingan antar Kab/Kota)
55
56. KEWENANGAN
KABUPATEN/KOTA
• Kewenangan daerah Kab/Kota mencakup kewenangan
dlm seluruh bidang pemerintahan selain kewenangan
pemerintahan pusat dan kewenangan pemerintahan
propinsi.
• Kewenangan yg wajib dilaksanakan oleh daerah
Kab/Kota meliputi : Pekerjaan Umun, Kesehatan,
pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan,
perindustrian dan perdagangan, penanaman modal,
lingkungan hidup, pertanahan dan koperasi dan tenaga
kerja.
56
57. LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
PUSAT
UUD 1945
BPK Presiden DPR MPR DPD MA MK
KPU
bank
sentral
kementerian
negara
badan-badan lain KY
yang fungsinya
dewan berkaitan dengan
pertimbangan
kekuasaan
TNI/POLRI kehakiman
Perwakilan Pemerintahan Daerah Lingkungan
BPK Provinsi
Provinsi Peradilan Umum
Gubernur DPRD
Lingkungan
Peradilan Agama
Lingkungan
Peradilan Militer
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota Lingkungan
Bupati/ Peradilan TUN
DPRD
Walikota
57
DAERA
58. LEMBAGA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN
PUSAT
LEMBAGA TINGGI NEGARA LEMBAGA NEGARA
1. PRESIDEN DAN
WAPRES 1. MENTERI NEGARA
2. DPR 2. TNI
3. DPD 3. KEPOLISIAN NEGARA
4. MPR 4. KOMISI YUDISIAL
5. MK 5. KPU
6. BANK SENTRAL
6. MA
7. BPK
DAERAH KABUPATEN /KOTA
PROPINSI
PEMDA PROP PEMDA
GUBERNUR KAB/KOTA
DPRD PROP
BUPATI/WAKO
DPRD KAB/KOTA 58
59. LEMBAGA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN
DAERAH
PEMERINTAH DAERAH ADALAH KEPALA DAERAH BESERTA
PERANGKAT DAERAH OTONOM LAIN SBG BADAN EKSEKUTIF
DAERAH, DPRD ADALAH BADAN LEGISLATIF DAERAH
Perangkat daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah
daerah yg bertanggung jawab kepada dan membantu kepala daerah
dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Perangkat pemerintah
daerah terdiri dari sekda, dinas, lembaga teknis daerah dan bagi
kabupaten/kota mencakup pula kecamatan dan kelurahan
APARATUR PEREKONOMIAN NEGARA
• BUMN UU No. 19 tahun 2003
• BUMD Inmendagri No. 5 thn 1990 ttg perubahan
bentuk BUMD kedalam dua bentuk : Perumda dan
Perseroda 59
60. 1. Propinsi
– Gubernur
– Perangkat Propinsi ( Dinas instansi terkait)
2. Kabupaten / Kota
– Bupati / Walikota
– Perangkat Kabupaten/Kota
61. Bupati/Walikota + Wakil
DPRD
Sekda
Sekwan
Sekwan
Ka Badan Ka Dinas Ka Kantor
Ka Kantor
Sekcam/TU
Sekcam/TU
Sekret/TU
Sekret/TU Ka TU
Ka TU
Ka Bid
Ka Bid Kasi
Kasi Kaur
Kaur
Ka Subdin
Ka Subdin
Kasubag
Kasubag
Kasubid
Kasubid
Kasi
Kasi
62. Presiden
Menteri Mendagri Menteri Menteri
Gubernur Gubernur
Sekda
Sekda
Dinas Badan Kantor Dinas Badan Kantor
Bupati Bupati Bupati Bupati Bupati Bupati
Sekda Sekda
Dinas Dinas Badan Kantor
Badan Kantor
63. URUSAN PEMERINTAHAN
CONCURRENT
ABSOLUT
(Urusan bersama
Mutlak Urusan
Prop & Kab/Kota
Pem. Pusat
1. Politik LN WAJIB PILIHAN
2. Pertahanan (Obligatory) (Optional)
3. Moneter & Fiskal
4. Yustisi;
5. Agama
64. HUBUNGAN PRESIDEN DG LEMBAGA-LEMBAGA
NEGARA LAINNYA DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA
HUBUNGAN ANTARA PRESIDEN DENGAN MPR
• Presiden dan wapres dilantik oleh MPR
• Dlm hal kekosongan Wapres selambat2nya dlm waktu 60
hari MPR menyelenggarakan sidang utk memilih Wapres
dari dua calon yg diusulkan Presiden
• Presiden dan Wapres dpt diberhentikan oleh MPR
sebelum habis masa jabatannya, atas usul DPR setelah
disetujui oleh Mahkamah Kontitusi
• Sblm memangku jabatannya, bersumpah atau berjanji dg
sungguh2 dihadapan MPR atau DPR. Jika MPR dan
DPR tidak dpt mengadakan sidang. Presiden dan
Wapres bersumpah dihadapan MPR disaksikan oleh
Pimpinan DPA
64
65. HUBUNGAN ANTARA PRESIDEN DG DPR antara lain
:
1. Presiden tdk bertanggungjawab kepada DPR dan tidak
dapat membubarkan DPR, sebaliknya DPR tidak dapat
memberhentikan Presiden
2. DPR memiliki fungsi legislatif, fungsi anggaran dan fungsi
pengawasan
3. Sebelum masa jabatan Presiden dan wapres berakhir,
DPR dpt mengajukan usul pemberhentian Presiden dan
Wapres kepada MPR setelah disetujui oleh Mahkaman
Kontitusi
4. Sebelum memangku jabatan Presiden dan Wapres
bersumpath menurut agama dengan sungguh2 dihadapan
MPR atau DPR
5. DPR bersama Presiden menjalankan fungsi legislatif
65
66. HUBUNGAN ANTARA PRESIDEN DG
DPD :
DPD Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan
undang-undang sepanjang menyangkut daerah, pengelolaan
sumber daya dan ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak
pendidikan dan agama
HUBUNGAN ANTARA PRESIDEN DG
BPK
1. BPK memeriksi semua pelaksanaan anggaran pendapatan
dan belanja negara
2. Presiden meresmikan Anggota BPK yang dipilih oleh DPR
66
67. HUBUNGAN ANTARA PRESIDEN DG MA
1. MA dapat memberikan pertimbangan2 hukum kepada
Presiden, baik diminta maupun tidak
2. MA memberikan nasehat hukum kpd Presiden utk
pemberian/penolakan grasi dan rehabilitasi
3. MA mempunyai wewenang menguji secara material hanya
terhadap peraturan perundangan dibawah UU
4. Hakim Agung ditetapkan oleh Presiden dan calon yang
diusulkan oleh Komite Yudisial dan disetujui oleh DPR
5. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan dberhentikan oleh
Presiden dg persetujuan DPR.
67
68. HUBUNGAN ANTARA PRESIDEN DG MK
1. MK memberikan putusan atas pendapat DPR tentang
dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden
menurut UUD
2. Pengangkatan dan pemberhentikan hakim konttitusi
ditetapkan oleh Presiden
HUBUNGAN ANTARA PRESIDEN DENGAN BANK
INDONESIA a.l
1. BI bertindak sebagai pemegang KAS pemerintah
2. Untuk dan atas nama Pemerintah, BI dpt menerima pinajaman
luar negeri, menatausahaan serta menyelesaikan tagihan dan
kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri
3. Disamping wajib berkonsultasi dg DPR, dlm hal Pemerintah
akan menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib
terlebih dahulu berkonsultasi dg BI
68
69. ADA 4 ASPEK SEBAGAI BERIKUT :
1. PERENCANAAN
UUD No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN)
SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan RPJP, RPJM dan tahunan
yg diselenggarakan oleh unsur penyelenggaraan
pemerintahan di Pusat dan daerah dg melibatkan masyarakat
Tujuannya adala :
1. Mendukung koordinasi antar stakeholder
2. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergitas
3. Menjamin keterkaitan dann konstitusi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,
efektif, berkeadilan dan berkelanjutan 69
70. PERENCANAAN
Penyusunan Rencana
Penetapan Rencana
Tahap-
Tahap
Pengendalian Pelaksanaan Rencana
Perencanaa
n
Evaluasi Pelaksanaan Rencana
71. PENGORGANISASIAN
I
S
A
N
G
R
O
E
P
N
A
e
P
n
o
g
r
a
i
s
d
p
t
k
e
s
b
g
a
i
p
n
t
k
j
r
-
a
y
n
g
h
r
s
u
i
d
l
k
,
e
p
n
g
o
l
m
k
a
t
u
s
-
d
e
p
m
b
g
a
i
n
k
r
j
d
s
t
e
p
g
w
a
i
d
n
t
h
b
u
-
u
h
b
n
g
a
e
k
r
j
.
72. n
a
i
s
g
r
o
e
P
p
n
i
1. Prinsip Pembagian Habis Tugas
2. Prinsip Perumusan Tugas
Pokok Dan Fungsi Yang Jelas
3. Prinsip Fungsionalisasi
4. Prinsip Koordinasi, Integrasi,
dan Sinkronisasi
5. Prinsip Kontinuitas
6. Prinsip Lini dan Staf 7. Prinsip Kesederhanaan
8. Prinsip Fleksibilitas
9. Prinsip Pendelegasian
Wewenang Yang Jelas
10. Prinsip Pengelompokkan Yang
Homogen
11. Prinsip Rentang / Jenjang
Pengendalian
12. Prinsip Akordion
73. N
A
S
K
L
E
P
Pelaksanaan tugas umum
pemerintahan dan
pembangunan pada dasarnya
terbagi habis kepada setiap
aparat pemerintah atau
lembaga-lembaga
pemerintah.
74. N
A
S
K
L
E
P
1. Jenis Koordinasi
a. Koordinasi Hierarkis
b. Koordinasi Fungsional
- Fungsional Horizontal
- Fungsional Diagonal
- Fungsional Teritorial
4. Pelaksanaan Koordinasi Dalam Sistem
2. Pedoman Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
a. Sidang Kabinet (Paripurna dan Terbatas)
3. Sarana Atau Mekanisme Koordinasi
b. Rapat di Lingkungan Menko
a. Kebijakan
c. Koordinasi Antar Departemen / Instansi
b. Rencana Pemerintah Pusat
c. Prosedur dan Tata Kerja d. Koordinasi Aparatur Pemerintah Pusat
d. Rapat Di Luar Negeri
e. SKB / SEB e. Koordinasi Pemerintah Pusat Terhadap
f. Tim, Panitia, Gugus Tugas atau Pemerintah Daerah
Satuan Tugas f. Koordinasi Tingkat Daerah
g. Dewan atau Badan
h. SAMSAT dan Sistem Pelayanan 5. Koordinasi dan Hubungan Kerja
Satu Pintu
75. PENGAWASAN Pengawasan adalah
salah satu fungsi
organik manajemen,
yang merupakan proses
kegiatan pimpinan
untuk memastikan dan
menjamin bahwa
tujuan dan sasaran
serta tugas-tugas
organisasi akan dan
telah terlaksana
dengan baik sesuai
dengan rencana,
kebijakan, instruksi dan
76. PENGAWASAN
Jenis
Pengawasan
. t
1 )
a
k
s
W
(
e
l
M
n
w
g
P
. lF
2 )
a
n
s
W
(o
iP
g
uw
e
. a
3 lT
n
o
iw
s
gu
F
k
e
P
. a
4 u
t
)
g
e
ln
s
W
(
f
ia
L
w
e
P
)
ln
o
p
s
a
W
(k
ie
t
Pw
g
. s
5 )
a
m
W
(
t
k
r
y
M
n
w
g
e
P
. ig
6 f
t
a
k
d
u
Yn
s
w
e
P
77. TUGAS
KELOMPOK
Bentuklah Pengurus Kelompok tdd : Ketua /Moderator, Pembicara dan
Sekretaris/Notulen
-Diskusikanlah secara kelompok tentang Thema berikut ini :
KEL II KEL III
KEL 1
MENTERI
PRESIDEN GUBERNUR
KEPOLISIAN
MPR WALIKOTA
MK KPK DPRD
1. Sebutkan 2( dua) permasalahan yang sering dihadapi
2. Apa Faktor penyebabnya
3. Dampak negatif thd pembangunan
4. Bagaimana solusi yang dlaksanakan
5. Bagaimana kondisi ideal dlm penyelenggaraan pemerintahan
77
78. PENGAWASAN
Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen yg
merupakan proses kegiatan pimpinan utk memastikan dan
menjamin bhw tujuan dan sasaran serta tugas2 organisasi akan
dan telah terlaksana dg baik sesuai dg rencana, kebijaksanaan,
instruksi dan ketentuan2 yg telah ditetapkan dan yang berlaku.
Itjen
PENGAWASAN Inspektorat
INTERNAL
Bawasprop
Bawaskab/ko
PENGAWASAN
EKSTERNAL
BPKP
78
79. BERBAGAI PENGAWASAN THD SUATU INSTANSI
PEMERINTAH
Pemerintah dlm arti luas
5
5
eksekutif
1
5
4
2
Instansi
7
3a 3b
Masyarakat
1. WASKAT 6
4. WASTEKNAL INTERN INSTANSI
2.. WASNAL INTERN INSTANSI MENPAN, LAN, BKN
ITJEN,
BAWASDA 5. WASTEKNAL EKTERN INSTANSI
PROP/KAB/KO
WASLEG, WASBAPEKA,WASYUD
3. WASNAL EKSTERN INSTANSI 6. WASMAS
BPKP, IRJENBANG 79
7. KOM PEMERIKSA
