1. Dokumen tersebut membahas posisi pemerintah Indonesia dan Belanda terkait status politik Irian Barat. Indonesia menuntut penyerahan kedaulatan Irian Barat sementara Belanda menolaknya. 2. Perundingan antara kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan mengenai masa depan Irian Barat sebelum tenggat waktu 27 Desember 1950.

1. Perdana Mentri M Natsir
KETERANGAN PEMERINTAH TENTANG
IRIAN BARAT.
Saudara Ketua,
1. Dasar kerdja-sama Indonesia-Belanda dalam Unie harus ditindjau
kembali dan ditjari dasar2 baru.
2. Pemerintah bersedia berunding kembali atas dasar penjerahan Ke-
daulatan Irian Barat pada Republik Indonesia.
3. Kerdja-sama dalam bentuk sekarang ini akan hilang djiwanja dan
tidak dapat dilangsungkan.
4. Kegagalan perundingan mengakibatkan ketegangan dalam perhu-
bungan antara Indonesia dan Belanda.
Konperensi Irian jang dimulai pada tanggal 4 Desember 1950
mempunjai dasar dalam pasal 2 dari Piagam Penjerahati Kedaulatan, dimana
dinjatakan bahwa status politik Irian Barat akan ditentukan dengan djalan
perundingan antara Nederland dan Indonesia dalam 1 tahun sesudah
penjerahan Kedaulatan.

2. Soal Irian Barat ini ialah peninggalan dari pada perselisihan In-
donesia-Nederland jang pada Konperensi Medja Bundar tidak dapat
diselesaikan.
Tuntutan bangsa Indonesia atas Irian Barat itu ialah tuntutan jang
njata jang sebelum dan sesudah Konperensi Medja Bundar dan Penje-rahan
Kedaulatan dinjatakan dengan tegas.
Meskipun dari pihak Belanda terhadap tuntutan itu dimadjukan
matjam2 alasan jang didasarkan kepada ilmu pengetahuan, keberatan2
etnografisch, raciaal dan sebagainja, terhadap keberatan itu dari pihak
Indonesia pun dapat dimadjukan alasannja berdasar kepada ilmu pe-
ngetahuan. Semua itu dapat dibatja dalam laporan Komisi Irian Barat
jang pandjang-lebar, tapi satu alasan jang tidak dapat disangkal ialah,
bahwa riwajat bangsa Indonesia dari bangsa jang didjadjah jang ber-
langsung beberapa ratus tahun menimbulkan suatu kejakinan dan ke-
njataan, bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa jang satu, bahwa
Tanah Indonesia itu adalah Tanah Air jang meliputi seluruh daerah
djadjahan Belanda, Nederlands-Indie dahulu.
Siapa jang waktu ketjilnja mendapat peladjaran dan sebagian ter-besar
dari pada peladjaran jang diberikan kepada rakjat Indonesia itu adalah
peladjaran Belanda, akan mendapat didikan bahwa Tanah Air
bangsa Indonesia itu ialah dari Sabang sampai ke Merauke di Nieuw-
Guinea. Dan dasar satu2-nja bagi satu bangsa, ialah tidak persamaan
agama atau persamaan keturunan, tapi bersamaan kejakinan hidup,
bahwa bangsa itu mempunjai tanah air jang satu, dan bernegara jang
satu. Dan ini pula dasar dari pada hak jang kita namakan hak untuk
menentukan nasib sendiri (right of selfdetermination).
Maka tuntutan bangsa Indonesia itu adalah tuntutan jang terang
dan mudah dan terhadap tuntutan itu bangsa Belanda tidak dapat me-
njatakan bahwa Irian Barat harus tetap mendjadi bagian negara Be-
landa kalau Belanda tidak akan tetap mendjadi negara kolonial di Asia,
jang untuk kolonial ini, dizaman sekarang sudah tidak ada tempatnja
lagi.
Maka oleh karena itu didalam inisiatif dan usul jang kita madju-
kan, hak itu mendjadi dasar, sedang disamping itu tidak kita lupakan
kepentingan2 Belanda jang didalam kerdja-sama kita akui dan akan kita
pelihara. Didalam kerdja-sama dengan Belanda sebagai dua negara jang
penuh merdeka dan berdaulat, pihak kita dengan ichlas dan sungguh
telah mendjalankan, karena kita mengetahui bahwa pihak Belanda
mempunjai kepentingan, tidak hanja materiil tetapi djuga idiil. Tapi
satu kepentingan jang Belanda katakan idiil kita tidak dapat akui, jaitu

3. djika Belanda hendak tetap bertanggung-djawab seba-gai negara
kolonial. Tetapi lain2 kepentingan didalam usul2 itu, kita bersedia
memelihara atas dasar penjerahan kedaulatan Irian Barat kepada
Indonesia. Belanda mempunjai rasa tanggung-djwab akan ikut
membantu memadjukan Irian. Bangsa Belanda mempunjai keinginan
untuk meneruskan usaha mereka dilapangan missi dan zending. Ke-
pentingan itu akan kita pelihara !
Negeri Belanda kebanjakan orang, kebanjakan pula- orang jang
terpeladjar dan mempunjai kelebihan modal, jang harus ditanam dinege-
ri lain. Semua itu kita bersedia menerima dan memelihara di Irian Barat
dan semuanja itu sudah kita letakkan didalam 7 pasal. Dalam oral note
jang kita sampaikan kepada Belanda pada tanggal 11 Desember, 7 pasal
jang dimadjukan oleh delegasi Indonesia itu tidak boleh dipisah-kan,
akan tetapi tergantung kepada pokok persoalan jaitu penjerahan
Kedaulatan atas Irian Barat kepada Indonesia pada tanggal 27 De-
sember 1950.
7 pasal itu ialah :
1. Didalam lingkungan kerdja-sama antara Indonesia dan Nederland
dilapangan ekonomi, Pemerintah Indonesia mengakui hak dan konsesi
jang sekarang ada dan akan diberi perhatian jang istimewa
kepada Nederland mengenai pemberian konsesi baru dan menem-patkan
kapital:
Selandjutnja didalam mengembangkan sumber2 alam di Irian
Barat akan diberikan perhatian jang chusus kepada kepentingan2
Belanda disana. Antara lain dalam mengusahakan perkembangan ke-
kajaan tanah. Pada umumnja Pemerintah Indonesia bersedia dalam
memadjukan Irian Barat dilapangan ekonomi, memperhatikan de-
ngan sepenuhnja kepentingan Belanda dilapangan perdagangan,
perkapalan dan industri.
2. Dalam aparat administrasi di Irian Barat akan dapat dipergunakan
tenaga2 Belanda.
3- Pensiun pegawai2 Belanda di Irian akan didjamin seperti dalam
persetudjuan K.M.B.
4. Imigrasi rakjat Belanda akan diperbolehkan oleh Pemerintah In-
donesia. Selandjutnja akan diperhatikan benar2 supaja diadakan
tenaga buruh jang diperlukan untuk Irian Barat.
5. Pemerintah Indonesia akan memadjukan supaja Irian Barat dima-
sukkan dalam sistem perhubungan Pemerintah Indonesia (perhu-
bungan laut, udara, tilpon, telegraf dan radio), dengan memper-

4. hatikan konsesi2 jang sudah diperoleh oleh maskapai Belanda atau
maskapai tjampuran.
6. Kemerdekaan agama akan didjamin se-penuh2-nja dan usaha2 dari
zending dan missi dalam lapangan kemanusiaan, seperti pengadjar an
dan pemeliharaan orang sakit dapat diteruskan. Dalam usaha
kemanusiaan itu djika diperlukan missi dan zending akan dapat
bantuan dari Pemerintah Indonesia.
7. Di Irian Barat akan diusahakan supaja Pemerintahnja berdjalan
dengan tjara demokrasi jang penuh. Kepada daerah itu akan di-
berikan otonom dan hak ikut memerintah (medebewind).'Segera akan
dimulai dengan pembentukan badan perwakilan sendiri.
Berdasar atas 7 pasal itu Pemerintah Indonesia begsedia mengada-
kan persetudjuan2 chusus supaja sesudah penjerahan kedaulatan atas
Irian Barat kepada Indonesia, kepentingan2 Belanda akan tetap ter-
pelihara.
Saudara Ketua,
Keterangan saja ini akan berat sebelah, djika saja tidak menge-
mukakan pula sikap Belanda terhadap Irian didalam menjelesaikan soal
Irian ini.
Belanda berpendapat bahwa status jang terachir harus diserahkan
kepada rakjat Irian asli, berdasar kepada hak menentukan nasib sendiri
(zelfbeschikkingsrecht). Dengan hak itu, katanja, rakjat Irian asli boleh
memilih, apakah akan bersatu dengan rakjat Indonesia, mendjadi negara
sendiri, atau akan tetap mendjadi bagian dari Belanda.
Kalau kita mendengar perkataan2 itu maka perkataan itu sangat
terkenal bagi kita, sebab teori itu adalah teori jang dipakai waktu Be-landa
akan memetjah Indonesia didalam beberapa negara.
Hak zelfbeschikkingsrecht kita tidak tolak, sebab hak itu adalah hak
jang diakui oleh dunia internasional, hak jang mendjadi dasar bagi hidup
kita sendiri, tapi hak itu adalah haknja suatu bangsa jang mem-punjai
negara jang satu, jaitu negara jang meliputi seluruh Hindia Be-landa
dahulu dan disebut Negara Indonesia sekarang.
Dengan demikian meskipun kita akui hak zelfbeschikkingsrecht itu
sebagai dasar kehidupan bangsa, tapi tentu sadja kita tidak dapat mene-
rima konsepsi hak itu, jang diadjukan oleh pihak Belanda atas Irian Barat
tsb. Kalau umpamanja kita setudju dengan konsepsi Belanda itu, maka
konsepsi jang demikian itupun tidak dapat dilaksanakan. Sebab siapa

5. jang dinamakan penduduk asli ? Apakah hanja mereka jang masih hidup
di-hutan2 itu jang dinamakan bangsa asli ? Ketjuali itu, bilakah masanja
rakjat itu akan diberi kesempatan untuk menentu-kan nasib sendiri ?
Lagi pula hak menentukan nasib sendiri itu tidak dapat dipakai se-
wenang2 hingga sesuatu daerah bagian dari satu ne-gara, misalnja
propinsi atau kota ketjil, djuga mempergunakannja !
Berdasar kepada pengalaman pada waktu Perang Dunia ke I,
dimana zelfbeschikkingsrecht itu dipergunakan oleh jang berkepentingan
untuk menghasut bagian2 dari negara musuh untuk me-misah2-kan ne-
gara2 itu dan untuk melemahkannja, maka hukum internasional menga-
kui zelfbeschikkingsrecht hanja untuk dilakukan oleh bangsa2 jang
mempunjai kejakinan jang hidup mendjadi bangsa jang satu, mempunjai
negara diatas daerah jang diakui oleh seluruh bangsa sebagai tumpah
darahnja.
Pula mengherankan dalam tuntutan Belanda terhadap Irian Barat
itu, ialah bahwa dizaman Hindia-Belanda, zelfbeschikkingsrecht jang
mendjadi tuntutan seluruh bangsa Indonesia untuk kemerdekaan Indo-
nesia, ditolak oleh Pemerintah Belanda. Sekarang Belanda menun-tutnja
untuk daerah-bahagian Indonesia, jang oleh Belanda sendiri di-akui
daerah itu masih belum „matang".
Apakah matangnja 10 tahun lagi, — 100 tahun lagi atau — 1.000
tahun lagi ? Apakah matangnja itu Belanda jang akan menentukan
atau harus dengan persetudjuan kedua belah pihak. Dan kalau tidak
tentu akan ter-tangguh2 lagi perundingan, dan kalau ada persetudjuan jang
demikian, apakah tidak mulai saat kita bersetudju itu, kita mulai telah
berselisih ? Karena tentu mulai saat itu, masing2 pihak meng-adakan
perdjuangan supaja rakjat memilih salah satu pihak dan kalau Belanda
masih ada disana memegang pemerintahan tentu Belanda akan
bertindak se-wenang2 seperti kita alami didalam masa pendja-djahan
Nederlands-Indie dengan memakai P.I.D.-nja dan exhorbitante
rechtennja.
Mula2 saudara Ketua, konsepsi itu lain bunjinja, jaitu diatas peme-
rintah Belanda jang berdjalan di Irian Barat itu dengan kedaulatan
ditangan Belanda diadakan suatu Nieuw Guinea-Raad, jang terdiri dari
anggota Indonesia dan Belanda atas dasar paritair. Tapi kalau tidak bisa
mengambil keputusan tentu akan terus berlangsung Pe-merintah
Belanda. Usul itu tentu kita tidak dapat menerimanja.
Demikianlah perundingan Irian berdjalan untuk beberapa waktu,
sehingga pada tanggal 15 Desember, delegasi Indonesia perlu menga-

6. 31
dakan pembitjaraan dengan Pemerintah Belanda. Sesudah sampai lagi di
Negeri Belanda pada tanggal 23 Desember, delegasi Indonesia me-
madjukan lagi konsepsi jang disusun baru sebagai usaha mendekati
pihak Belanda untuk mengatasi kesulitan2. Hari 27 Desember 1950 su-dah
dekat dan penjelesaian status politik Irian tidak dapat diselesaikan
dengan penuh karena kekurangan waktu. Maka oleh karena itu oleh
Pemerintah, delegasi Indonesia dikuasakan memadjukan formulering
baru dengan maksud mengadakan djambatan antara pendapat kedua
belah pihak. Formulering baru itu demikian bunjinja :
Pertama: Kedua pihak bersetudju tentang penjerahan Kedaulatan atas
Irian Barat oleh Keradjaan Belanda kepada Republik Indonesia.
Kedua: Penjerahan itu akan dilangsungkan pada hari jang tertentu
dipertengahan tahun 1951.
Ketiga: Sebelum itu akan diadakan Konperensi untuk membuat
perdjandjian2 jang chusus berdasar kepada 7 pasal jang telah dima-
djukan oleh delegasi Indonesia bagi memelihara kepentingan2 Belanda
di Irian Barat. Formulering itu tjukup memberi kesempatan bagi Pe-
merintah Belanda untuk mendapat pengesahan dari pada parlemennja
dan untuk menghilangkan keberatan2-nja dilapangan internasional, djika
keberatan itu ada !
Terhadap Konperensi jang akan diadakan itu tidak ada sesuatu
keberatan internasional dapat dimadjukan, karena Konperensi itu ada-lah
atas persetudjuan kedua belah pihak dengan dihadiri Unci, sebagai badan
internasional. Persetudjuan jang mungkin terdapat dalam Kon-perensi itu
adalah hanja tergantung dari kedua pihak sadja, jaitu Indonesia dan
Belanda.
Sesudah delegasi Belanda mempergunakan kesempatan untuk me-
ngadakan kontak dengan mereka jang diperlukan, maka pada tanggal
26 Desember sore diadakan persidangan lagi dan didalam per-sidangan
itu Belanda menolak formulering jang penghabisan dari pihak
Indonesia itu, dan pada malam penghabisan menghadapi tanggal 27
Desember hari jang fatal bagi soal Irian Barat, Belanda masih mema-
djukan dua buah usul.
Usul jang pertama, jaitu supaja Kedaulatan diserahkan kepada Unie
sedang pemerintahan atas Irian Barat masih tetap ditangan Belanda.
Usul jang baru ini pada saat itu djuga ditolak delegasi kita dengan
tidak perlu lagi mengadakan hubungan dengan Pemerintah kita, meski-
pun hal jang demikian ditanjakan oleh Belanda. Delegasi memandang
bahwa usul itu bukan usul untuk mentjari suatu penjelesaian, tetapi suatu
usul jang hanja dikemukakan untuk membikin efek keluar sadja,

7. seperti djuga hal jang demikian, dikatakan oleh dua surat kabar Belanda
jang penting.
Didalam persetudjuan Konperensi Medja Bundar maka Unie itu
dinjatakan bukan suatu staat atau suatu super-staat.
Memang mula2 benar bahwa Belanda mempunjai konsepsi ini, se-bagai
Unie jang berat, tapi statut Unie jang dilahirkan atas persetudjuan
Konperensi Medja Bundar ialah suatu Unie jang ringan.
Memberikan kedaulatan kepada Unie berarti akan memberi sipat
kepada Unie jang tidak mempunjai dasar dalam sama sekali itu, d j adi
Unie jang berat. Disamping itu hubungan Belanda dengan Irian lain
dengan hubungan kita dengan Irian. Irian Barat suatu djadjahan bagi
Belanda. Bangsa Indonesia di Irian ialah bangsa jang didjadjah oleh
Belanda. Kalau kita bersatu dengan Belanda didalam Unie itu artinja
kita mempersatukan diri atau mendjadi compagnon dengan suatu
bangsa jang mendjadjah sebagian bangsa kita sendiri.
Djuga landjutan pemerintahan Belanda atas Irian Barat berarti suatu
pemerintahan asing dibagian jang menurut kejakinan dan pen-dirian kita
adalah sebagian dari pada Tanah Air kita sendiri. Bagaimana kita dapat
menjetudjui landjutan pemerintah jang demikian itu ?
Kemudian saudara Ketua, pada saat itu djuga pih%k Belanda me-
madjukan suatu usul supaja meneruskan perundingan itu dengan ban-tuan
Unci atau lain2 badan.
Pemerintah Belanda tahu bahwa tanggal 27 Desember itu adalah hari
harus berachirnja Konperensi. Pada malam menghadapi hari te-
rachir itu, delegasi Belanda masih memadjukan dua buah usul, inipun kita
tolak karena pasal 2 dari Piagam Penjerahan Kedaulatan tidak
memberi dasar bagi melandjutkan perundingan lagi, dan perundingan
sudah mesti kita achiri pada tanggal 27 Desember 1950 itu.
Didalam sidang terachir itu usaha kedua belah pihak untuk meng-
adakan komunike-bersama tidak berhasil pula, karena Belanda tidak
bersedia mengatakan bahwa rapat itu adalah rapat jang penghabisan,
sehingga sesudah sidang itu tiap2 pihak menjampaikanlah kepada pers
keterangannja masing2 dan meskipun sudah terang bahwa bagi kita rapat
itu adalah rapat jang terachir, tetapi Belanda masih menjatakan bahwa
mereka masih menunggu djawaban dari Pemerintah Indonesia, sehingga
dikalangan rakjat Belanda timbul kesan se-olah2 Pemerintah Indonesia
masih akan beri djawaban lagi.
Saudara Ketua,

8. Demikianlah, Konperensi Irian berachir dengan tidak membawa
hasil jang di-tjita2kan oleh bangsa Indonesia. Tidak usah diterangkan
dengan pandjang lebar, bahwa kegagalan Konperensi itu sangat mem-
burukkan dan membawa kegagalan dalam perhubungan Indonesia-Be-
landa.
Soal Irian Barat ini adalah soal jang penting sekali bagi rakjat
Indonesia. Terhadap itu tidak ada perbedaan pendapat dalam negeri.
Seluruh rakjat Indonesia memandang dan merasa bahwa Irian itu adalah
sebagian dari Tanah Air kita. Pihak Belanda tidak ragu2 tentang hal ini dan
bahwa rakjat Indonesia bersatu dalam perdjuangannja menuntut Irian itu,
diketahui pula oleh pihak Belanda selama tahun2 jang lalu.
Selama tahun jang lalu itu pula kita telah mendjalankan dengan
sungguh2 kerdja-sama antara Belanda dengan kita. Dua kali Kon-perensi
para Menteri telah diadakan dan berdjalan dengan baik. Bangsa
Indonesia tak dapat mengerti dan tak dapat menerima, bahwa
disamping kerdja-sama jang berdjalan dengan baik itu pihak Belanda,
meskipun mengerti, tapi tidak mau memenuhi tuntutan bangsa Indone-
sia atas Irian Barat. Oleh karena itu kerdja-sama dalam bentuk sekarang
ini akan hilang djiwanja dan tidak dapat dilangsungkan lagi.
Berhubung dengan gagalnja Konperensi Irian, Pemerintah Republik
Indonesia berpendapat sebagai berikut :
1. Pemerintah tetap memegang teguh dan terus memperdjuangkan
claim nasional terhadap Irian Barat dengan tjara2 jang patut; dan
djikalau akan ada perundingan maka itu hanja akan dapat dila-
kukan atas dasar penjerahan Kedaulatan Irian Barat kepada
Indonesia Menurut pendapat Pemerintah, Konperensi jang tidak
didasarkan atas penjerahan Kedaulatan tersebut tidak akan berhasil,
walaupun disertai oleh pihak ketiga.
2. Pemerintah berpendapat bahwa tiap2 perundingan jang tidak
menghasilkan penjerahan Kedaulatan Irian Barat kepada Indonesia,
akan mengakibatkan ketegangan dalam perhubungan an-tara Belanda
dan Indonesia.
Oleh kegagalan Konperensi itu ditimbulkan satu situasi jang baru;
oleh karena itu perhubungan antara Belanda dan Indonesia harus di-
dasarkan atas situasi jang baru itu.

9. Saudara Ketua,
Soal Irian adalah peninggalan dari perselisihan antara pihak Belan-da
dengan Indonesia jang penjelesaiannja di K.M.B. diundurkan, se-hingga
Irian Barat sementara memperoleh posisi jang berbeda dari lain daerah
Indonesia. Soal ini dirasakan oleh bangsa kita sebagai tekanan, sebagaimana
djuga beberapa hal dalam hubungan Indonesia-Belanda jang demikian
sipatnja dalam persetudjuan itu.
Berhubung dengan ini Pemerintah berpendapat, bahwa persetudju-
an2 Indonesia-Belanda, diantara Statut Unie, memerlukan penindjauan
kembali dan ditjari dasar2 baru.
Demikianlah pendirian Pemerintah.
3 Djanuari 1951
(Pidato sebagai Perdana Menteri)