SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 9
PROPOSAL JASA PEMBUATAN WEBSITE
Dan SEO WEBSITE
Untuk pemerintah Desa
LATAR BELAKANG

Gagasan dan usulan domain baru desa.id ini dilatarbelakangi beberapa faktor yuridis,
sosiologis hingga faktor teknis.
1. Aspek Yuridis
a. Tentang Desa
1. UUD 1945
Pasal 18 B ayat 2
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat
beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam Undang-undang.
2. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 1
Fungsi Desa sebagai institusi yang membantu pemerintah Daerah yang memiliki
kewenangan dan tugas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
3. PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Desa
Penjelasan Umum
1. Otonomi desa yang merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk
mengatur, mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
berdasarkan hak asal-usul dan nilai adat sosial budaya yang ada pada
masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang
mengikuti perkembangan Desa itu sendiri.
2. Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang
prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati/Walikota
melalui Camat.
Pasal 1
(5) Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat yang diakui dan dihormati dalam
sistem Permerintahan NKRI
(14) Tentang Kewenangan dan Tugas Desa
b. Tentang Domain Indonesia
1. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE
Pasal 1
(20) Nana domain adalah nama internet penyelenggara negara, orang, badan
usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui
internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik, untuk
menunjukan lokasi tertentu dalam internet
Pasal 23
(1) Setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha dan/atau masyarakat berhak
memiliki nama domain, berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
(2) Pemilikan dan penggunaan nama domain sebagaimana dimaksud ayat (1)
harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha
secara sehat dan tidak melanggar hak orang lain.
2. PP No. 82 tahun 2012
Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik ( PSTE )
Bab 8 tentang Pengelolaan Domain
Pasal 77
(1) Pendaftaran nama domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
3. PERMEN No. 28/PER/M.KOMINFO/9/2006
Tentang Penggunaan Domain go.id
(3) Nama domain go.id hanya bisa digunakan lembaga pemerintah pusat dan
daerah yang dikecualikan oleh pasal 5 dengan membatasi kepemilikan domain
go.id hanya untuk Lembaga Negara (DPR, BPK, MA dll. ), Lembaga Pemerintah
( Presiden-Wapres, Menteri, Lembaga Non Departemen, Pemerintah Daerah )
Komisi yang dibentuk berdasarkan UU.
Kesimpulan aspek yuridis :
Pengusulan nama domain desa.id mengacu pada Undang-undang yang mengatur
Pemerintahan Daerah yang secara spesifik menyebutkan entitas Desa sebagai unit
pemerintahan yang otonom dan dapat menentukan identitasnya sendiri, termasuk
identitas domain di Internet.
2. Aspek Sosiohistoris Desa
Awalnya desa berupa pemukiman penduduk yang mempunyai ikatan genealogis.
Karena pertumbuhan populasi pemukiman, yang sederhana itu tumbuh menjadi
komunitas yang lebih besar dalam jangkauan wilayah yang lebih luas. Dalam konteks
ini desa menjadi sebuah masyarakat “patembayan” yang mempunyai ikatan sosial
secara komunal, nilai-nilai budaya, lahan tanah sebagai sumber produksi, berikutnya
mempunyai tata kuasa dan sistem pemerintahan untuk mengatur relasi sosial dan
sistem ekonomi (produksi dan distribusi). Inilah yang disebut dengan self-governing
community.
Desa bukan sekedar kumpulan orang dalam suatu wilayah ataupun sebagai unit
administratif birokratis. Lebih dari itu, desa adalah “negara kecil” yang berfungsi
sebagai basis politik, basis pemerintahan, basis ekonomi dan basis sosial budaya.
Sebagai basis sosial, desa menjadi tempat menyemai dan merawat modal sosial
sehingga desa mampu bertenaga secara sosial. Sebagai basis politik, desa
menyediakan arena kontestasi politik bagi kepemimpinan lokal sekaligus arena
representasi dan partisipasi warga dalam pemerintahan dan pembangunan desa.
Sebagai basis ekonomi, desa mempunyai aset-aset ekonomi seperti hutan, kebun,
sawah, tambang, sungai, pasar dan sebagainya yang bermanfaat untuk sumber
penghidupan bagi warga. Sebagai basis pemerintahan, desa memiliki organisasi dan
tata pemerintahan yang mengelola kebijakan perencanaan keuangan dan layanan dasar
yang bermanfaat untuk warga.
Demikian pentingnya fungsi desa untuk memperkuat basis kebangsaan sehingga wajar
jika desa perlu mendapat perhatian yang layak dari aspek pengaturan mengenai desa.
Terlebih lagi jumlah desa di Indonesia mencapai lebih dari 70 ribu yang didalamnya
hidup 70% penduduk indonesia.
Sejak pasca kemerdekaan sebenarnya Indonesia telah berupaya untuk menentukan
posisi dan format desa yang tepat sesuai dengan konteks keragaman lokal.
Perdebatan terus berlangsung mengawali penyusunan UU, tetapi sulit membangun
kesepakatan politik. UU No. 19 Tahun 1965 tentang desapraja sebenarnya merupakan
puncak komitmen dan kesepakatan politik yang mendudukkan desa sebagai daerah
otonom tingkat III. Tetapi karena perubahan paradigma politik dari Orde Lama ke
Orde Baru, UU tersebut tidak berlaku dan diberangus oleh Orde Baru.
Di masa Orde Baru, Pemerintah Orde Baru mengabil sikap politik yang tegas, yakni
menghapuskan kesatuan masyarakat hukum adat dan membentuk desa administratif
yang seragam di seluruh Indonesia. meski sifat politiknya tegas, namun tidak
legitimate, justru merusak desa dan sangat bertentangan dengan UUD 1945.
Di era reformasi, perdebatan tentang posisi dan format desa muncul kembali, tetapi
juga menemukan kembali kesulitan dan miskinnya komitmen politik pada desa. Dalam
konteks ini, desa secara politik menjadi mengambang lagi dan menepati posisi
pinggiran dalam semesta desentralisasi. Semua ini tercermin dalam amandemen UUD
1945, UU No. 22 Tahun 1999, dan UU No 32. Tahun 2004. Pengakuan (rekognisi)
terhadap kesatuan masyarakat hukum juga tidak jelas formatnya.
Pada saat ini, keberadaan desa merujuk pada pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 yang
menyebutkan : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam UU”.
Pasal tersebut secara tegas menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap
eksistensi kesatuan masyarakat hukum yang ada di Indonesia beserta seluruh
keragaannya. Dala hal ini, desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan
masyarakat hukum yang dimaksud dalam pasal tersebut.
Sebelum orde baru, desa atau sebutan lain memiliki otonomi yang luas dalam
mengelola kewenangan asli sebagai communal good yang meliputi tanah ulayat, tanah
adat, tanah bengkok, hutan desa, irigasi desa, sungai, sumber mata air, tambang dan
lain-lain. Tetapi dimasa orde baru, konsep urusan atau kewenangan ini hilang secara
berangsur-angsur. Kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus sumberdaya alam
tersebut hilang menjadi milik negara demi kepentingan nasional. Negara beserta
swasta mengeksploitasi sumberdaya alam melalui bentuk investasi pertambangan,
perkebunan skala besar dan hutan tanaman industri. Akibatnya desa terasingkan dari
sumberdaya itu, dan desa menjadi kehilangan basis ekonomi.
Berangkat dari kondisi diatas serta mengingat pentingya desa sebagai basis sosial,
ekonomi, politik dan budaya, seharusnya Negara mendukung penuh pemberdayaan
dan penguatan Desa sebagai self-governing community. Di internet, domain desa.id
merupakan bagian dari upaya pemberdayaan tersebut.

3. Aspek Teknis
a. Belum ada Domain yang Tepat untuk Desa
Selama ini Desa-desa di Indonesia yang telah memiliki situs, mengalami
kebingungan dalam menentukan Domain yang tepat.
1. Domain Internasional ( gTLDs ) seperti .com / .net / .info / .org dll. jelas tidak
terlalu tepat digunakan untuk Desa.
2. Domain Indonesia ( ccTLD ) .id yang menjadi alternatif digunakan adalah .or.id /
.web.id, namun itu juga belum dirasa tepat. or.id diperuntukan untuk organisasi
nirlaba umum, seperti Yayasan, organisasi masyarakat (ormas) dll, sedangkan
web.id diperuntukan untuk domain pribadi.
b. Tidak cocok dengan sub domain Kabupaten
Beberapa Kabupaten ada yang memberikan sub domain namadesa.namakab.go.id”,
namun belum tepat juga.
1. Desa adalah entitas Pemerintahan otonom, sesuai PP / UU diatas.
2. Tidak semua Pemerintah Kabupaten yang berkomitmen memberikan sub domainnya
kepada Desa.
3. Harus melalui proses birokrasi dan waktu yang tidak singkat.
4. Sub domain yang terlalu panjang juga tidak mudah diingat dan kurang
efektif untuk publikasi online maupun offline.
c. Kesenjangan Digital ( Kota - Desa )
1. Kesenjangan Akses
Pengguna internet di Indonesia memang terus meningkat pesat,
mencapai 55 juta atau 22,4% dari jumlah penduduknya ( sumber :
Internet World Stats , 2012 ). Jumlah tersebut seiring dengan pesatnya
ekspansi operator selular dan jaringan kabel optik.
Namun demikian, jumlah pengguna internet diatas ternyata sebagian
besar didominasi oleh pengguna internet di wilayah Indonesia bagian
Barat, lebih spesifik lagi didominasi oleh pengguna internet Perkotaan.
2. Kesenjangan Konten
Isu-isu di perdesaan prosentasenya masih sangat kecil sehingga cara
pandang atau kontruksi informasi di dunia internet itu bias. Kenyataan
hari ini dunia internet masih didominasi masyarakat perkotaan dengan
jenis topik yang urban.

TUJUAN & MANFAAT
1. Manfaat Untuk Desa
a. Sebagai identitas situs resmi Desa-desa di Indonesia.
b. Mengukuhkan Desa sebagai entitas yang berdaulat dan bermartabat.
c. Desa-desa Indonesia dapat mempublikasikan dan mempromosikan berbagai
potensinya kepada Dunia melalui internet, dengan identitasnya yang jelas.
d. Secara teknis, situs-situs Desa akan lebih mudah dicari di mesin pencari, karena
sudah mengandung kata kunci dalam domain ( keyword on domain ).
2. Manfaat Untuk Pemerintah Pusat ( dalam hal ini KEMENKOMINFO RI )
Memudahkan Pemerintah agar tidak perlu mengubah Peraturan Menkominfo terkait
penggunaan domain go.id
3. Manfaat Untuk DPR RI
Mendukung proses pembahasan dan pengesahan RUU Desa yang saat ini tengah
dilakukan oleh DPR RI, dengan menyediakan identitas domain internet khusus bagi
Desa-desa di Indonesia.
4. Manfaat Untuk Registrar & Reseller domain .id
Karena pengelolaan domain desa.id dibawah PANDI, maka desa.id membuka peluang
pasar bisnis bagi Registrar .id, dengan jumlah Desa di Indonesia yang menurut data saat
ini mencapai lebih dari 60 ribu Desa.
5. Bhinneka Tunggal Ika
Penggunaan domain desa.id pada akhirnya akan menegaskan identitas Desa yang berbeda
dengan Pemerintah Pusat dan Daerah. Penamaan domain untuk Desa-desa dan sebutan
lain sesuai prinsip otonomi daerah yang diakui NKRI seperti Banjar, Nagari, Kampung
dan sebagainya menjadi implementasi langsung dari falsafah luhur Bangsa kita, berbedabeda tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika.

USULAN
1. Nama Domain
Kami mengusulkan nama domain : “desa.id”
2. Pertimbangan pemilihan kata “desa” untuk domain desa.id :
a. “Desa” adalah kata yang berasal dari bahasa Indonesia, membuktikan kecintaan dan
kebanggan terhadap Bahasa Persatuan Bangsa.
b. “Desa” adalah kata yang sangat singkat, 4 (empat) karakter, sehingga tidak perlu
disingkat “des” atau “ds”. Singkatan tersebut justru dikhawatirkan akan mengaburkan
maknanya.
c. Kata “Desa” lebih jelas dan tegas menunjukan identitas asli Indonesia dibandingkan
dengan kata berbasis Bahasa Asing seperti “Village” dari Bahasa Inggris misalnya.
d. “Desa” adalah istilah yang telah dikenal luas dan menjadi kesepakatan hukum untuk
menyebut entitas masyarakat setara Desa berbasis masyarakat Adat dengan
penyebutan berbeda seperti Banjar, Nagari, Kapung, Lembang dll.
e. desa.id adalah domain tingkat kedua (DTD) .id yang berbasis Bahasa Indonesia
pertama yang digunakan di Indonesia.
3. Harga
Kami mengusulkan agar domain desa.id ditetapkan harganya sebesar Rp 50.000,00 (lima
puluh ribu rupiah) per-tahun. Pertimbangan pengusulan harga diatas adalah ekonomis,
terjangkau dan tidak membebani Anggaran Desa.
4. Pendaftar
Kami mengusulkan agar yang dapat mendaftarkan domain desa.id adalah :
a. Kepala Desa (atau istilah lain sejenis)
b. Sekretaris Desa, apabila Kepala Desa berhalangan (atas nama Kepala Desa)
5. Prasyarat Pendaftaran
a. Dokumen Identitas : KTP Pendaftar / pemohon domain
b. Dokumen Legalitas :
1. Surat Permohonan Domain, ber-kop Pemerintah Desa, ditandatangani Kepala
Desa atau Sekretaris Desa dan dibubuhi Stempel Resmi Pemerintah Desa.
2. Surat Keputusan (SK) Bupati, tentang Pengangkatan Kepala Desa yang
bersangkutan, sebagai Bukti Legalitas Desa. Semua dokumen dipindai ( scan/foto
) sehingga menjadi berkas digital, format gambar menyesuaikan ketentuan
PANDI.
6. Pengelolaan
Kami mengusulkan agar domain desa.id berada dalam kewenangan pengeloalan PANDI.
7. Proses Pendaftaran
Karena dikelola oleh PANDI, proses pendaftaran domain desa.id dapat dilakukan
sebagaimana pendaftaran domain .id lainnya ( selain go.id & mil.id ), yakni sebagai
berikut :
a. Pendaftaran dilakukan melalui Registrar .id
b. Pemohon memilih salah satu Registrar .id
c. Pemohon melakukan proses pendaftaran, sesuai fasilitas sistem pendaftaran yang
disediakan Registrar yang bersangkutan
d.
e.
f.
g.

Pengiriman dokumen syarat pendaftaran ditujukan pada Registrar yang bersangkutan
Verifikasi dokumen syarat pendaftaran dilakukan Regsitrar yang bersangkutan
Persetujuan domain desa.id dilakukan Registrar yang bersangkutan
Pendaftaran dan persetujuan domain desa.id menganut prinsip “pendaftar pertama” (
first come first serve ), siapa yang lebih dahulu mendaftar, dialah yang dilayani
terlebih dahulu, sehingga ketika terjadi kesamaan nama Desa, maka Desa yang
mengajukan dan melengkapi persyaratan serta pembayaran lebih dahulu yang berhak
atas nama domain tersebut.

8. Teknis Kriteria Penamaan Domain
a. Ketentuan penulisan Nama Domain
1. Minimal 3 ( tiga ) karakter, atau sesuai ketentuan PANDI yang berlaku
2. Karakter yang diperbolehkan adalah Huruf, Angka dan Tanda penghubung tengah
( dash ) : “-”
b. Penulisan Nama Desa sebagai Nama Domain Terkait khususnya dengan keberagaman
istilah penyebutan Nama Desa di Indonesia, kami mengusulkan teknis penamaan
domain sebagai berikut :
1. Format nama domain = “nama”.desa.id
contoh : (1) sukamaju.desa.id (2) dawuhan-bms.desa.id
2. Format nama domain untuk Desa-desa dengan Nama lain = “istilah|nama”.desa.id
contoh : (1) nagaripadang.desa.id (2) banjarbali.desa.id dll.

PENAWARAN JASA PEMBUATAN WEBSITE DESA
Dalam proposal penawaran jasa pembuatan website ini AllDesign Corps memberikan
penawaran jasa pembuatan website khusus untuk pemerintah Desa. Dimana saat ini kebutuhan
akan sistem informasi pemerintah desa di bidang internet sangat tinggi dengan didukung oleh
depkominfo yang telah meresmikan domain khusus untuk pemerintah desa, yaitu domain
desa.id. Ada pun penawarannya kami tuangkan pada proposal berikut ini. Kami menyadari
sepenuhnya bahwa pertumbuhan/perkembangan dengan menuju era digital akan meningkatkan
tingkat kredibilitas dan kinerja pegawai di masing-masing desa yang bersangkutan, karenanya
setiap pembuatan website khusus untuk desa ini akan kami kerjakan dengan sungguh-sungguh.
 Paket Website Professional Khusus untuk Desa
A. Paket Web BISNIS
Harga : Rp.2.500.000 (Gratis domain desa.id dan hosting untuk tahun pertama)
Perpanjang per Tahun berikutnya : Rp. 950.000












Domain: www.namausahaanda.com + hosting 300MB selama 1 tahun
E-mail account max 10 email (info@namausahaanda.com)
Fasilitas Sub Domain
Halaman web Unlimited (tidak dibatasi):
(Home,Galeri Foto,Contact Us,About Us, dll)
Website termasuk news dan gambar bisa di edit sendiri di menu admin
Waktu pembuatan 2-3 minggu dan Evaluasi 2 kali
Free pilih Aplikasi Modul ( Buku Tamu, Forum, Jajak Pendapat,Free Flash,
Yahoo Mesengger, & Member Login)
Support sistem selama 1 tahun
Gratis training atau tutorial
Syarat domain desa.id sudah ada di penjelasan di atas
 Paket Seo Website
Manfaat Seo Website adalah untuk memudahan pencarian di google, yahoo, bing dll yang
termasuk mesin pencari makro. Kemudahan pencarian ini sangat di butuhkan jika ingin
mendapatkan banyak pengunjung dari internet dan bisa menambah popularitas instansi
terkait.
Harga : Rp 1.500.000,- / bulan, minimal kontrak 6 bulan
Layanan sudah termasuk Analisa, Survei, Update dan Setting yang meliputi :

Robot Tag
Server Setting
Meta Tag
Title Tag
Page Link
Headlines dan Footer Lines
Back Link
Submit Link
Mendaftarkan web anda pada search engine makro seperti Google, yahoo/bing, dll
MengIklankan di media situs Iklan gratis dan mendaftarkan ulang di situs Google
Waktu pengerjaan seo Maksimal 2 Bulan atau 60 Hari. Keyword yang baik adalah
keyword yang mengarah ke spesifik produk atau jasa yang anda jual.

PENUTUP
Demikian usulan ini kami sampaikan dengan sesungguhnya, kepada seluruh pihak yang terkait
dan terlibat, kami sampaikan terimakasih. Semoga domain desa.id akan membawa manfaat
dan kemajuan bagi Desa-desa di Indonesia sehingga lebih berdaya dan bermartabat di dunia
maya dan dunia nyata
Klien Website 2011 – 2012 :
www.designer-web.info
www.mysmsmasking.com
www.dayucollections.com
www.Diraja-Surya.com
www.YDSFGRESIK.com
www.hikmahfurniture.com
www.tv7online.com
www.linkberita.com
www.sdn-gading1.org
www.herbal-is.com
www.p-prat.com
www.ptkss.com
www.fresh-binatu.com
www.nirwanatravel.com
www.kiosherbalalami.com
www.talentacendikia.com
www.majalahselangkah.com
www.linkmart.biz
www.indekslink.co.id

www.accesstelesec.com
www.gelagahreload.com
www.1001peluang.com
www.muthahari.com
www.heavenselular.com
www.wargasiaganusantara.com
www.matrix-tours.com
www.rumahpengusaha.com
www.sehathemat.com
www.wanitabanyumas.com
www.qubaku.co
www.47multimediaelectronics.com
www.republicgrafika.web.id
www.republicgrafika.com
www.prismasarana.co.id
www.suluhpapua.com
www.suarajatim.com
www.raame.com
www.liugong.co.id

dll
AllDesign Corps
MUHAMMAD MAS’UD
Kontak Kami
Mobile
: 0819 455 32 789 | 0857 55 204 272
Email
: mmasud95@yahoo.co.id | admin@alldesigncorps.com
YM / Skype

: mmasud95 / mmasud6789

Alamat
Website

: Blok Sumur Bata no 12 Rt/w : 02/02 Ds. Gintung Tengah Ciwaringin Cirebon
: www.alldesigncorps.com

Pembayaran bisa ditransfer ke rekening :
- Bank BCA
: 7745 1185 77 (an. Muhammad Masud)
- Bank MANDIRI : 134 000 6837 206 (an. Muhammad Mas’ud)
- Bank BRI
: 4128 01 006692 53 8 (an. Muhammad Mas’ud)
NB : Syarat untuk Domain co.id :
 KTP / SIM / Passport
 SIUP / TDP / Akta Notaris (cover dan halaman 1)
 Sertifikat merk / Attorney

PENUTUP
Demikian Proposal Penawaran paket pembuatan website yang kami tawarkan kepada pihak
Bapak / ibu, semoga bermanfaat dan dapat menjadi pertimbangan. Besar harapan kami untuk
dapat bekerja sama dengan Bapak / Ibu dalam pembuatan website ini. Sekian dari kami, atas
perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
FORMULIR PEMESANAN WEBSITE
Nama Pemesan

: …………………………………………………………………...

Nama Perusahaan

: …………………………………………………………………...

Alamat

: …………………………………………………………………...

Telepon / Fax

: …………………………………………………………………...

Handphone / Cdma

: …………………………………………………………………...

Email / YM

: …………………………………………………………………...

Jenis Website

:(… ) Web Profil

(…) Web Bisnis / UKM

(…) Web Portal

(…) Web Toko Online (…) Web Flash ( … ) Web Custom
Nama Domain

: …………………………………………………………………...

Modul CMS

:

 Banner

 YM Status

 Download

 Guest Book

 Jejak Pendapat  Statistik

 News Scroll

 Member

 ………………

Harga Website

: …………………………………………………………………...

DP / Uang Muka

: …………………………………………………………………...

Sisa / Pelunasan

: …………………………………………………………………...
.................. , ….. , …………………. , 201..

( …………………………………. )
Pemesan

Pembayaran bisa ditransfer ke rekening :
- Bank BCA
: 7745 1185 77 (an. Muhammad Masud)
- Bank MANDIRI : 134 000 6837 206 (an. Muhammad Mas’ud)
- Bank BRI
: 4128 01 006692 53 8 (an. Muhammad Mas’ud)
NB : Syarat untuk Domain co.id :
 KTP / SIM / Passport
 SIUP / TDP / Akta Notaris (cover dan halaman 1)
 Sertifikat merk / Attorney

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

materi orientasi Galeri pelangi.pdf
materi orientasi  Galeri pelangi.pdfmateri orientasi  Galeri pelangi.pdf
materi orientasi Galeri pelangi.pdfIrwanRudi
 
LAPORAN PELAKSANAAN BBGRM TAHUN 2017
LAPORAN PELAKSANAAN BBGRM TAHUN 2017LAPORAN PELAKSANAAN BBGRM TAHUN 2017
LAPORAN PELAKSANAAN BBGRM TAHUN 2017Strobillus Found
 
Proposal Penawaran Pembuatan Website 2014
Proposal Penawaran Pembuatan Website 2014Proposal Penawaran Pembuatan Website 2014
Proposal Penawaran Pembuatan Website 2014Tysar Budirianto
 
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan Masyarakat DesaPemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan Masyarakat DesaDadang Solihin
 
Pemerintah Desa Dan Kelurahan
Pemerintah Desa Dan KelurahanPemerintah Desa Dan Kelurahan
Pemerintah Desa Dan KelurahanSiti Sahati
 
PRESENTASI LAPORAN KEUANGAN MASJID AL-IKHLAS VILA DAGO
PRESENTASI LAPORAN KEUANGAN MASJID AL-IKHLAS VILA DAGOPRESENTASI LAPORAN KEUANGAN MASJID AL-IKHLAS VILA DAGO
PRESENTASI LAPORAN KEUANGAN MASJID AL-IKHLAS VILA DAGOrusdiman1
 
Pengelolaan Website & Media Sosial Lembaga Pemerintah.pdf
Pengelolaan Website & Media Sosial Lembaga Pemerintah.pdfPengelolaan Website & Media Sosial Lembaga Pemerintah.pdf
Pengelolaan Website & Media Sosial Lembaga Pemerintah.pdfyogasdesign
 
Digital marketing strategy with social media
Digital marketing strategy with social mediaDigital marketing strategy with social media
Digital marketing strategy with social mediaWilliam Raditya
 
Panduan Pengajuan Nama dan Pendaftaran Badan Hukum
Panduan Pengajuan Nama dan Pendaftaran Badan Hukum Panduan Pengajuan Nama dan Pendaftaran Badan Hukum
Panduan Pengajuan Nama dan Pendaftaran Badan Hukum TV Desa
 
Bahan sosialisasi permendagri 111 tahun 2014
Bahan sosialisasi permendagri 111 tahun 2014Bahan sosialisasi permendagri 111 tahun 2014
Bahan sosialisasi permendagri 111 tahun 2014Joko Risdiyanto
 
Pedoman PAMSIMAS
Pedoman PAMSIMASPedoman PAMSIMAS
Pedoman PAMSIMASJoy Irman
 
Proposal penawaran pembuatan website baru
Proposal penawaran pembuatan website baruProposal penawaran pembuatan website baru
Proposal penawaran pembuatan website baruTysar Budirianto
 
Menjadi Konten Kreator Positif
Menjadi Konten Kreator PositifMenjadi Konten Kreator Positif
Menjadi Konten Kreator PositifHani Purnawanti
 
B.indo laporan kegiatan
B.indo laporan kegiatanB.indo laporan kegiatan
B.indo laporan kegiatanDhio Asfah
 
MANJO KA SULUT.pptx
MANJO KA SULUT.pptxMANJO KA SULUT.pptx
MANJO KA SULUT.pptxChrest1
 
Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan
Implementasi Kebijakan Pengentasan KemiskinanImplementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan
Implementasi Kebijakan Pengentasan KemiskinanDadang Solihin
 
Ppt big data dina nisrina rosandi 6018210043
Ppt big data dina nisrina rosandi 6018210043Ppt big data dina nisrina rosandi 6018210043
Ppt big data dina nisrina rosandi 6018210043DinaNisrinaRosandi
 
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Pemdes Seboro Sadang
 

Mais procurados (20)

materi orientasi Galeri pelangi.pdf
materi orientasi  Galeri pelangi.pdfmateri orientasi  Galeri pelangi.pdf
materi orientasi Galeri pelangi.pdf
 
LAPORAN PELAKSANAAN BBGRM TAHUN 2017
LAPORAN PELAKSANAAN BBGRM TAHUN 2017LAPORAN PELAKSANAAN BBGRM TAHUN 2017
LAPORAN PELAKSANAAN BBGRM TAHUN 2017
 
Proposal Penawaran Pembuatan Website 2014
Proposal Penawaran Pembuatan Website 2014Proposal Penawaran Pembuatan Website 2014
Proposal Penawaran Pembuatan Website 2014
 
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan Masyarakat DesaPemberdayaan Masyarakat Desa
Pemberdayaan Masyarakat Desa
 
Pemerintah Desa Dan Kelurahan
Pemerintah Desa Dan KelurahanPemerintah Desa Dan Kelurahan
Pemerintah Desa Dan Kelurahan
 
Pendidikan di Era Digitalisasi.pptx
Pendidikan di Era Digitalisasi.pptxPendidikan di Era Digitalisasi.pptx
Pendidikan di Era Digitalisasi.pptx
 
PRESENTASI LAPORAN KEUANGAN MASJID AL-IKHLAS VILA DAGO
PRESENTASI LAPORAN KEUANGAN MASJID AL-IKHLAS VILA DAGOPRESENTASI LAPORAN KEUANGAN MASJID AL-IKHLAS VILA DAGO
PRESENTASI LAPORAN KEUANGAN MASJID AL-IKHLAS VILA DAGO
 
Pengelolaan Website & Media Sosial Lembaga Pemerintah.pdf
Pengelolaan Website & Media Sosial Lembaga Pemerintah.pdfPengelolaan Website & Media Sosial Lembaga Pemerintah.pdf
Pengelolaan Website & Media Sosial Lembaga Pemerintah.pdf
 
Digital marketing strategy with social media
Digital marketing strategy with social mediaDigital marketing strategy with social media
Digital marketing strategy with social media
 
Panduan Pengajuan Nama dan Pendaftaran Badan Hukum
Panduan Pengajuan Nama dan Pendaftaran Badan Hukum Panduan Pengajuan Nama dan Pendaftaran Badan Hukum
Panduan Pengajuan Nama dan Pendaftaran Badan Hukum
 
Bahan sosialisasi permendagri 111 tahun 2014
Bahan sosialisasi permendagri 111 tahun 2014Bahan sosialisasi permendagri 111 tahun 2014
Bahan sosialisasi permendagri 111 tahun 2014
 
Pedoman PAMSIMAS
Pedoman PAMSIMASPedoman PAMSIMAS
Pedoman PAMSIMAS
 
Proposal penawaran pembuatan website baru
Proposal penawaran pembuatan website baruProposal penawaran pembuatan website baru
Proposal penawaran pembuatan website baru
 
Menjadi Konten Kreator Positif
Menjadi Konten Kreator PositifMenjadi Konten Kreator Positif
Menjadi Konten Kreator Positif
 
B.indo laporan kegiatan
B.indo laporan kegiatanB.indo laporan kegiatan
B.indo laporan kegiatan
 
Power poin up2 k
Power poin up2 kPower poin up2 k
Power poin up2 k
 
MANJO KA SULUT.pptx
MANJO KA SULUT.pptxMANJO KA SULUT.pptx
MANJO KA SULUT.pptx
 
Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan
Implementasi Kebijakan Pengentasan KemiskinanImplementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan
Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan
 
Ppt big data dina nisrina rosandi 6018210043
Ppt big data dina nisrina rosandi 6018210043Ppt big data dina nisrina rosandi 6018210043
Ppt big data dina nisrina rosandi 6018210043
 
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
 

Destaque

Proposal penawaran kerjasama
Proposal penawaran kerjasamaProposal penawaran kerjasama
Proposal penawaran kerjasamaisht43
 
Contoh proposal penawaran kerjasama
Contoh proposal penawaran kerjasamaContoh proposal penawaran kerjasama
Contoh proposal penawaran kerjasamaBlendrank Terong
 
Proposal penawaran produk
Proposal penawaran produkProposal penawaran produk
Proposal penawaran produkOki SHandy
 
Proposal penawaran brankas progressafe
Proposal penawaran brankas progressafeProposal penawaran brankas progressafe
Proposal penawaran brankas progressafecahyonobs
 
Surat penawaran
Surat penawaranSurat penawaran
Surat penawaranBang Zack
 
Wbs membangun sistem_akademik_berbasis_web
Wbs membangun sistem_akademik_berbasis_webWbs membangun sistem_akademik_berbasis_web
Wbs membangun sistem_akademik_berbasis_webHelny Lalan
 
Lampiran iv b jasa konsultansi - perorangan
Lampiran iv b   jasa konsultansi - peroranganLampiran iv b   jasa konsultansi - perorangan
Lampiran iv b jasa konsultansi - peroranganJoy Irman
 
Proposal ras nursery & gardening jakarta
Proposal ras nursery & gardening jakartaProposal ras nursery & gardening jakarta
Proposal ras nursery & gardening jakartaRiong2000
 
Syarat pembuatan siup dan tdp
Syarat pembuatan siup dan tdpSyarat pembuatan siup dan tdp
Syarat pembuatan siup dan tdpTendy Wato
 
Draft surat perjanjian kontrak kerja
Draft surat perjanjian kontrak kerjaDraft surat perjanjian kontrak kerja
Draft surat perjanjian kontrak kerjaEli Andri
 
Penyesuaian penetapan angka kredit permendikbud no 4 tahun 2014
Penyesuaian penetapan angka kredit permendikbud no 4 tahun 2014Penyesuaian penetapan angka kredit permendikbud no 4 tahun 2014
Penyesuaian penetapan angka kredit permendikbud no 4 tahun 2014Hadi Wuryanto
 
Peraturan bersama mendiknas dan bkn tentang jabatan fungsional guru dan angka...
Peraturan bersama mendiknas dan bkn tentang jabatan fungsional guru dan angka...Peraturan bersama mendiknas dan bkn tentang jabatan fungsional guru dan angka...
Peraturan bersama mendiknas dan bkn tentang jabatan fungsional guru dan angka...Ibnu Fajar
 

Destaque (20)

Proposal Penawaran Kerjasama
Proposal Penawaran KerjasamaProposal Penawaran Kerjasama
Proposal Penawaran Kerjasama
 
Contoh proposal penawaran kerjasama
Contoh proposal penawaran kerjasamaContoh proposal penawaran kerjasama
Contoh proposal penawaran kerjasama
 
Proposal penawaran kerjasama
Proposal penawaran kerjasamaProposal penawaran kerjasama
Proposal penawaran kerjasama
 
Contoh proposal penawaran kerjasama
Contoh proposal penawaran kerjasamaContoh proposal penawaran kerjasama
Contoh proposal penawaran kerjasama
 
Proposal penawaran produk
Proposal penawaran produkProposal penawaran produk
Proposal penawaran produk
 
Proposal penawaran jasa advertising
Proposal penawaran  jasa advertisingProposal penawaran  jasa advertising
Proposal penawaran jasa advertising
 
Proposal penawaran
Proposal penawaranProposal penawaran
Proposal penawaran
 
Proposal penawaran brankas progressafe
Proposal penawaran brankas progressafeProposal penawaran brankas progressafe
Proposal penawaran brankas progressafe
 
Surat penawaran
Surat penawaranSurat penawaran
Surat penawaran
 
Wbs membangun sistem_akademik_berbasis_web
Wbs membangun sistem_akademik_berbasis_webWbs membangun sistem_akademik_berbasis_web
Wbs membangun sistem_akademik_berbasis_web
 
146841032 proposal-bak-air-bersih
146841032 proposal-bak-air-bersih146841032 proposal-bak-air-bersih
146841032 proposal-bak-air-bersih
 
Proposal Kerjasama
Proposal KerjasamaProposal Kerjasama
Proposal Kerjasama
 
Lampiran iv b jasa konsultansi - perorangan
Lampiran iv b   jasa konsultansi - peroranganLampiran iv b   jasa konsultansi - perorangan
Lampiran iv b jasa konsultansi - perorangan
 
Proposal ras nursery & gardening jakarta
Proposal ras nursery & gardening jakartaProposal ras nursery & gardening jakarta
Proposal ras nursery & gardening jakarta
 
176451111 proposal-bak-air-bersih
176451111 proposal-bak-air-bersih176451111 proposal-bak-air-bersih
176451111 proposal-bak-air-bersih
 
Syarat pembuatan siup dan tdp
Syarat pembuatan siup dan tdpSyarat pembuatan siup dan tdp
Syarat pembuatan siup dan tdp
 
Draft surat perjanjian kontrak kerja
Draft surat perjanjian kontrak kerjaDraft surat perjanjian kontrak kerja
Draft surat perjanjian kontrak kerja
 
Penyesuaian penetapan angka kredit permendikbud no 4 tahun 2014
Penyesuaian penetapan angka kredit permendikbud no 4 tahun 2014Penyesuaian penetapan angka kredit permendikbud no 4 tahun 2014
Penyesuaian penetapan angka kredit permendikbud no 4 tahun 2014
 
company profile reklamasi
company profile reklamasicompany profile reklamasi
company profile reklamasi
 
Peraturan bersama mendiknas dan bkn tentang jabatan fungsional guru dan angka...
Peraturan bersama mendiknas dan bkn tentang jabatan fungsional guru dan angka...Peraturan bersama mendiknas dan bkn tentang jabatan fungsional guru dan angka...
Peraturan bersama mendiknas dan bkn tentang jabatan fungsional guru dan angka...
 

Semelhante a Proposal penawaran jasa pembuatan website www.alldesigncorps.com untuk desa.id dan kebutuhan pemerintahan

Usulan domain desa-id
Usulan domain desa-idUsulan domain desa-id
Usulan domain desa-idSupri yanto
 
Proposal gdm ttg usulan domain desa
Proposal gdm ttg usulan domain desaProposal gdm ttg usulan domain desa
Proposal gdm ttg usulan domain desaYossy Suparyo
 
Penataan Kewenangan Urusan Pemerintahan Desa dan Pengembangan SPM
Penataan Kewenangan Urusan Pemerintahan Desa dan Pengembangan SPMPenataan Kewenangan Urusan Pemerintahan Desa dan Pengembangan SPM
Penataan Kewenangan Urusan Pemerintahan Desa dan Pengembangan SPMTri Widodo W. UTOMO
 
Menata desa, menyembuhkan indonesia r. yando zakaria
Menata desa, menyembuhkan indonesia   r. yando zakariaMenata desa, menyembuhkan indonesia   r. yando zakaria
Menata desa, menyembuhkan indonesia r. yando zakariakeuangandesa
 
Penjelasan Undang-Undang Desa
Penjelasan Undang-Undang DesaPenjelasan Undang-Undang Desa
Penjelasan Undang-Undang DesaYossy Suparyo
 
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang DesaPenjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang DesaPutroe Phang
 
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang DesaPenjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang DesaZulfikri Armada
 
Saling Silang UU dan PP Tentang DESA
Saling Silang UU dan PP Tentang DESASaling Silang UU dan PP Tentang DESA
Saling Silang UU dan PP Tentang DESAsuryokoco suryoputro
 
Menafsir Undang-undang Desa yyang Menyembuhkan Indonesia
Menafsir Undang-undang Desa yyang Menyembuhkan IndonesiaMenafsir Undang-undang Desa yyang Menyembuhkan Indonesia
Menafsir Undang-undang Desa yyang Menyembuhkan IndonesiaIlham Maulana Ash Shiddieq
 
Penjelasan undang undang tentang desa 488734
Penjelasan undang undang tentang desa 488734Penjelasan undang undang tentang desa 488734
Penjelasan undang undang tentang desa 488734Sungonlegowo
 
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2013 TENTANG...
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2013 TENTANG...PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2013 TENTANG...
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2013 TENTANG...JARI Indonesia Borneo Barat
 
Latar Belakang Pentingnya UU Tentang Masyarakat Adat
Latar Belakang Pentingnya UU Tentang Masyarakat AdatLatar Belakang Pentingnya UU Tentang Masyarakat Adat
Latar Belakang Pentingnya UU Tentang Masyarakat AdatLestari Moerdijat
 
Masalah hukum dan Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Konteks Otonomi Dareah
Masalah hukum dan Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Konteks Otonomi DareahMasalah hukum dan Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Konteks Otonomi Dareah
Masalah hukum dan Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Konteks Otonomi DareahMiftah Ridho
 
Panduan Penyusunan Perdes sept 2015
Panduan Penyusunan Perdes sept 2015Panduan Penyusunan Perdes sept 2015
Panduan Penyusunan Perdes sept 2015Tomy Risqi
 
Andrew hidayat Tinjauan Hukum Tentang Urgensi Pengaturan Tata Ruang Desa
Andrew hidayat  Tinjauan Hukum Tentang Urgensi Pengaturan Tata Ruang DesaAndrew hidayat  Tinjauan Hukum Tentang Urgensi Pengaturan Tata Ruang Desa
Andrew hidayat Tinjauan Hukum Tentang Urgensi Pengaturan Tata Ruang DesaAndrew Hidayat
 
otonomi daerah [Autosaved].pptx
otonomi daerah [Autosaved].pptxotonomi daerah [Autosaved].pptx
otonomi daerah [Autosaved].pptxHamidMukhlis1
 

Semelhante a Proposal penawaran jasa pembuatan website www.alldesigncorps.com untuk desa.id dan kebutuhan pemerintahan (20)

Usulan domain desa-id
Usulan domain desa-idUsulan domain desa-id
Usulan domain desa-id
 
Proposal gdm ttg usulan domain desa
Proposal gdm ttg usulan domain desaProposal gdm ttg usulan domain desa
Proposal gdm ttg usulan domain desa
 
Penataan Kewenangan Urusan Pemerintahan Desa dan Pengembangan SPM
Penataan Kewenangan Urusan Pemerintahan Desa dan Pengembangan SPMPenataan Kewenangan Urusan Pemerintahan Desa dan Pengembangan SPM
Penataan Kewenangan Urusan Pemerintahan Desa dan Pengembangan SPM
 
Menata desa, menyembuhkan indonesia r. yando zakaria
Menata desa, menyembuhkan indonesia   r. yando zakariaMenata desa, menyembuhkan indonesia   r. yando zakaria
Menata desa, menyembuhkan indonesia r. yando zakaria
 
Jurnal lan mp-desanew (suryanto)
Jurnal lan mp-desanew (suryanto)Jurnal lan mp-desanew (suryanto)
Jurnal lan mp-desanew (suryanto)
 
Penjelasan Undang-Undang Desa
Penjelasan Undang-Undang DesaPenjelasan Undang-Undang Desa
Penjelasan Undang-Undang Desa
 
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang DesaPenjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
 
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang DesaPenjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
 
Saling Silang UU dan PP Tentang DESA
Saling Silang UU dan PP Tentang DESASaling Silang UU dan PP Tentang DESA
Saling Silang UU dan PP Tentang DESA
 
Hakim endah-pengembangan-kelembagaan-desa
Hakim endah-pengembangan-kelembagaan-desaHakim endah-pengembangan-kelembagaan-desa
Hakim endah-pengembangan-kelembagaan-desa
 
Menafsir Undang-undang Desa yyang Menyembuhkan Indonesia
Menafsir Undang-undang Desa yyang Menyembuhkan IndonesiaMenafsir Undang-undang Desa yyang Menyembuhkan Indonesia
Menafsir Undang-undang Desa yyang Menyembuhkan Indonesia
 
BITRANET edisi 50.pdf
BITRANET edisi 50.pdfBITRANET edisi 50.pdf
BITRANET edisi 50.pdf
 
Penjelasan undang undang tentang desa 488734
Penjelasan undang undang tentang desa 488734Penjelasan undang undang tentang desa 488734
Penjelasan undang undang tentang desa 488734
 
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2013 TENTANG...
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2013 TENTANG...PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2013 TENTANG...
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2013 TENTANG...
 
Penjelasan uu desa
Penjelasan uu desaPenjelasan uu desa
Penjelasan uu desa
 
Latar Belakang Pentingnya UU Tentang Masyarakat Adat
Latar Belakang Pentingnya UU Tentang Masyarakat AdatLatar Belakang Pentingnya UU Tentang Masyarakat Adat
Latar Belakang Pentingnya UU Tentang Masyarakat Adat
 
Masalah hukum dan Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Konteks Otonomi Dareah
Masalah hukum dan Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Konteks Otonomi DareahMasalah hukum dan Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Konteks Otonomi Dareah
Masalah hukum dan Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Konteks Otonomi Dareah
 
Panduan Penyusunan Perdes sept 2015
Panduan Penyusunan Perdes sept 2015Panduan Penyusunan Perdes sept 2015
Panduan Penyusunan Perdes sept 2015
 
Andrew hidayat Tinjauan Hukum Tentang Urgensi Pengaturan Tata Ruang Desa
Andrew hidayat  Tinjauan Hukum Tentang Urgensi Pengaturan Tata Ruang DesaAndrew hidayat  Tinjauan Hukum Tentang Urgensi Pengaturan Tata Ruang Desa
Andrew hidayat Tinjauan Hukum Tentang Urgensi Pengaturan Tata Ruang Desa
 
otonomi daerah [Autosaved].pptx
otonomi daerah [Autosaved].pptxotonomi daerah [Autosaved].pptx
otonomi daerah [Autosaved].pptx
 

Último

TUGAS BIOTRANSFORMASI.ppt kelompok enam.
TUGAS BIOTRANSFORMASI.ppt kelompok enam.TUGAS BIOTRANSFORMASI.ppt kelompok enam.
TUGAS BIOTRANSFORMASI.ppt kelompok enam.Monhik1
 
KEL 1 KCKT KAI.pptx. kromatografi cair kinerja tinggi
KEL 1 KCKT KAI.pptx. kromatografi cair kinerja tinggiKEL 1 KCKT KAI.pptx. kromatografi cair kinerja tinggi
KEL 1 KCKT KAI.pptx. kromatografi cair kinerja tinggiLookWWE
 
sagdjasgfjckasbkfjhsakjkadjvjnskdjvnjkdvnv
sagdjasgfjckasbkfjhsakjkadjvjnskdjvnjkdvnvsagdjasgfjckasbkfjhsakjkadjvjnskdjvnjkdvnv
sagdjasgfjckasbkfjhsakjkadjvjnskdjvnjkdvnvademahdiyyah
 
Kartu Undangan Softcover + Amplop Hazelnut Foliage Hibiscus Sunny Orange✨
Kartu Undangan Softcover + Amplop Hazelnut Foliage Hibiscus Sunny Orange✨Kartu Undangan Softcover + Amplop Hazelnut Foliage Hibiscus Sunny Orange✨
Kartu Undangan Softcover + Amplop Hazelnut Foliage Hibiscus Sunny Orange✨Kartu Undangan Bandung
 
Tumbuhan dan lingkungannya power point..
Tumbuhan dan lingkungannya power point..Tumbuhan dan lingkungannya power point..
Tumbuhan dan lingkungannya power point..sdn2bayuning
 
persentasi tentang modul ajar kelas lima kelas enam semster 2458902569-Modul-...
persentasi tentang modul ajar kelas lima kelas enam semster 2458902569-Modul-...persentasi tentang modul ajar kelas lima kelas enam semster 2458902569-Modul-...
persentasi tentang modul ajar kelas lima kelas enam semster 2458902569-Modul-...ahmadirhamni
 
ATRIUM GAMING : SLOT GACOR MUDAH MENANG 🎰👑
ATRIUM GAMING : SLOT GACOR MUDAH MENANG 🎰👑ATRIUM GAMING : SLOT GACOR MUDAH MENANG 🎰👑
ATRIUM GAMING : SLOT GACOR MUDAH MENANG 🎰👑sayangkamuu240203
 
2. perairan darat perairan laut subgai dan rawa
2. perairan darat perairan laut subgai dan rawa2. perairan darat perairan laut subgai dan rawa
2. perairan darat perairan laut subgai dan rawamcnoob1
 
KELOMPOK 4 asma ppok jhyfydfdrfdtfghghghh
KELOMPOK 4 asma ppok jhyfydfdrfdtfghghghhKELOMPOK 4 asma ppok jhyfydfdrfdtfghghghh
KELOMPOK 4 asma ppok jhyfydfdrfdtfghghghhRatriShintya
 

Último (10)

TUGAS BIOTRANSFORMASI.ppt kelompok enam.
TUGAS BIOTRANSFORMASI.ppt kelompok enam.TUGAS BIOTRANSFORMASI.ppt kelompok enam.
TUGAS BIOTRANSFORMASI.ppt kelompok enam.
 
KEL 1 KCKT KAI.pptx. kromatografi cair kinerja tinggi
KEL 1 KCKT KAI.pptx. kromatografi cair kinerja tinggiKEL 1 KCKT KAI.pptx. kromatografi cair kinerja tinggi
KEL 1 KCKT KAI.pptx. kromatografi cair kinerja tinggi
 
sagdjasgfjckasbkfjhsakjkadjvjnskdjvnjkdvnv
sagdjasgfjckasbkfjhsakjkadjvjnskdjvnjkdvnvsagdjasgfjckasbkfjhsakjkadjvjnskdjvnjkdvnv
sagdjasgfjckasbkfjhsakjkadjvjnskdjvnjkdvnv
 
Kartu Undangan Softcover + Amplop Hazelnut Foliage Hibiscus Sunny Orange✨
Kartu Undangan Softcover + Amplop Hazelnut Foliage Hibiscus Sunny Orange✨Kartu Undangan Softcover + Amplop Hazelnut Foliage Hibiscus Sunny Orange✨
Kartu Undangan Softcover + Amplop Hazelnut Foliage Hibiscus Sunny Orange✨
 
Abortion pills in Riyadh Saudi Arabia !! +966572737505 Get Cytotec pills
Abortion pills in Riyadh Saudi Arabia !! +966572737505 Get Cytotec pillsAbortion pills in Riyadh Saudi Arabia !! +966572737505 Get Cytotec pills
Abortion pills in Riyadh Saudi Arabia !! +966572737505 Get Cytotec pills
 
Tumbuhan dan lingkungannya power point..
Tumbuhan dan lingkungannya power point..Tumbuhan dan lingkungannya power point..
Tumbuhan dan lingkungannya power point..
 
persentasi tentang modul ajar kelas lima kelas enam semster 2458902569-Modul-...
persentasi tentang modul ajar kelas lima kelas enam semster 2458902569-Modul-...persentasi tentang modul ajar kelas lima kelas enam semster 2458902569-Modul-...
persentasi tentang modul ajar kelas lima kelas enam semster 2458902569-Modul-...
 
ATRIUM GAMING : SLOT GACOR MUDAH MENANG 🎰👑
ATRIUM GAMING : SLOT GACOR MUDAH MENANG 🎰👑ATRIUM GAMING : SLOT GACOR MUDAH MENANG 🎰👑
ATRIUM GAMING : SLOT GACOR MUDAH MENANG 🎰👑
 
2. perairan darat perairan laut subgai dan rawa
2. perairan darat perairan laut subgai dan rawa2. perairan darat perairan laut subgai dan rawa
2. perairan darat perairan laut subgai dan rawa
 
KELOMPOK 4 asma ppok jhyfydfdrfdtfghghghh
KELOMPOK 4 asma ppok jhyfydfdrfdtfghghghhKELOMPOK 4 asma ppok jhyfydfdrfdtfghghghh
KELOMPOK 4 asma ppok jhyfydfdrfdtfghghghh
 

Proposal penawaran jasa pembuatan website www.alldesigncorps.com untuk desa.id dan kebutuhan pemerintahan

  • 1. PROPOSAL JASA PEMBUATAN WEBSITE Dan SEO WEBSITE Untuk pemerintah Desa LATAR BELAKANG Gagasan dan usulan domain baru desa.id ini dilatarbelakangi beberapa faktor yuridis, sosiologis hingga faktor teknis. 1. Aspek Yuridis a. Tentang Desa 1. UUD 1945 Pasal 18 B ayat 2 Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam Undang-undang. 2. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Fungsi Desa sebagai institusi yang membantu pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan dan tugas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 3. PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Desa Penjelasan Umum 1. Otonomi desa yang merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur, mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai adat sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan Desa itu sendiri. 2. Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Pasal 1 (5) Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Permerintahan NKRI (14) Tentang Kewenangan dan Tugas Desa b. Tentang Domain Indonesia 1. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 1 (20) Nana domain adalah nama internet penyelenggara negara, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik, untuk menunjukan lokasi tertentu dalam internet Pasal 23 (1) Setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha dan/atau masyarakat berhak memiliki nama domain, berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
  • 2. (2) Pemilikan dan penggunaan nama domain sebagaimana dimaksud ayat (1) harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat dan tidak melanggar hak orang lain. 2. PP No. 82 tahun 2012 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik ( PSTE ) Bab 8 tentang Pengelolaan Domain Pasal 77 (1) Pendaftaran nama domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama. 3. PERMEN No. 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 Tentang Penggunaan Domain go.id (3) Nama domain go.id hanya bisa digunakan lembaga pemerintah pusat dan daerah yang dikecualikan oleh pasal 5 dengan membatasi kepemilikan domain go.id hanya untuk Lembaga Negara (DPR, BPK, MA dll. ), Lembaga Pemerintah ( Presiden-Wapres, Menteri, Lembaga Non Departemen, Pemerintah Daerah ) Komisi yang dibentuk berdasarkan UU. Kesimpulan aspek yuridis : Pengusulan nama domain desa.id mengacu pada Undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah yang secara spesifik menyebutkan entitas Desa sebagai unit pemerintahan yang otonom dan dapat menentukan identitasnya sendiri, termasuk identitas domain di Internet. 2. Aspek Sosiohistoris Desa Awalnya desa berupa pemukiman penduduk yang mempunyai ikatan genealogis. Karena pertumbuhan populasi pemukiman, yang sederhana itu tumbuh menjadi komunitas yang lebih besar dalam jangkauan wilayah yang lebih luas. Dalam konteks ini desa menjadi sebuah masyarakat “patembayan” yang mempunyai ikatan sosial secara komunal, nilai-nilai budaya, lahan tanah sebagai sumber produksi, berikutnya mempunyai tata kuasa dan sistem pemerintahan untuk mengatur relasi sosial dan sistem ekonomi (produksi dan distribusi). Inilah yang disebut dengan self-governing community. Desa bukan sekedar kumpulan orang dalam suatu wilayah ataupun sebagai unit administratif birokratis. Lebih dari itu, desa adalah “negara kecil” yang berfungsi sebagai basis politik, basis pemerintahan, basis ekonomi dan basis sosial budaya. Sebagai basis sosial, desa menjadi tempat menyemai dan merawat modal sosial sehingga desa mampu bertenaga secara sosial. Sebagai basis politik, desa menyediakan arena kontestasi politik bagi kepemimpinan lokal sekaligus arena representasi dan partisipasi warga dalam pemerintahan dan pembangunan desa. Sebagai basis ekonomi, desa mempunyai aset-aset ekonomi seperti hutan, kebun, sawah, tambang, sungai, pasar dan sebagainya yang bermanfaat untuk sumber penghidupan bagi warga. Sebagai basis pemerintahan, desa memiliki organisasi dan tata pemerintahan yang mengelola kebijakan perencanaan keuangan dan layanan dasar yang bermanfaat untuk warga. Demikian pentingnya fungsi desa untuk memperkuat basis kebangsaan sehingga wajar jika desa perlu mendapat perhatian yang layak dari aspek pengaturan mengenai desa. Terlebih lagi jumlah desa di Indonesia mencapai lebih dari 70 ribu yang didalamnya hidup 70% penduduk indonesia. Sejak pasca kemerdekaan sebenarnya Indonesia telah berupaya untuk menentukan posisi dan format desa yang tepat sesuai dengan konteks keragaman lokal. Perdebatan terus berlangsung mengawali penyusunan UU, tetapi sulit membangun
  • 3. kesepakatan politik. UU No. 19 Tahun 1965 tentang desapraja sebenarnya merupakan puncak komitmen dan kesepakatan politik yang mendudukkan desa sebagai daerah otonom tingkat III. Tetapi karena perubahan paradigma politik dari Orde Lama ke Orde Baru, UU tersebut tidak berlaku dan diberangus oleh Orde Baru. Di masa Orde Baru, Pemerintah Orde Baru mengabil sikap politik yang tegas, yakni menghapuskan kesatuan masyarakat hukum adat dan membentuk desa administratif yang seragam di seluruh Indonesia. meski sifat politiknya tegas, namun tidak legitimate, justru merusak desa dan sangat bertentangan dengan UUD 1945. Di era reformasi, perdebatan tentang posisi dan format desa muncul kembali, tetapi juga menemukan kembali kesulitan dan miskinnya komitmen politik pada desa. Dalam konteks ini, desa secara politik menjadi mengambang lagi dan menepati posisi pinggiran dalam semesta desentralisasi. Semua ini tercermin dalam amandemen UUD 1945, UU No. 22 Tahun 1999, dan UU No 32. Tahun 2004. Pengakuan (rekognisi) terhadap kesatuan masyarakat hukum juga tidak jelas formatnya. Pada saat ini, keberadaan desa merujuk pada pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam UU”. Pasal tersebut secara tegas menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap eksistensi kesatuan masyarakat hukum yang ada di Indonesia beserta seluruh keragaannya. Dala hal ini, desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang dimaksud dalam pasal tersebut. Sebelum orde baru, desa atau sebutan lain memiliki otonomi yang luas dalam mengelola kewenangan asli sebagai communal good yang meliputi tanah ulayat, tanah adat, tanah bengkok, hutan desa, irigasi desa, sungai, sumber mata air, tambang dan lain-lain. Tetapi dimasa orde baru, konsep urusan atau kewenangan ini hilang secara berangsur-angsur. Kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus sumberdaya alam tersebut hilang menjadi milik negara demi kepentingan nasional. Negara beserta swasta mengeksploitasi sumberdaya alam melalui bentuk investasi pertambangan, perkebunan skala besar dan hutan tanaman industri. Akibatnya desa terasingkan dari sumberdaya itu, dan desa menjadi kehilangan basis ekonomi. Berangkat dari kondisi diatas serta mengingat pentingya desa sebagai basis sosial, ekonomi, politik dan budaya, seharusnya Negara mendukung penuh pemberdayaan dan penguatan Desa sebagai self-governing community. Di internet, domain desa.id merupakan bagian dari upaya pemberdayaan tersebut. 3. Aspek Teknis a. Belum ada Domain yang Tepat untuk Desa Selama ini Desa-desa di Indonesia yang telah memiliki situs, mengalami kebingungan dalam menentukan Domain yang tepat. 1. Domain Internasional ( gTLDs ) seperti .com / .net / .info / .org dll. jelas tidak terlalu tepat digunakan untuk Desa. 2. Domain Indonesia ( ccTLD ) .id yang menjadi alternatif digunakan adalah .or.id / .web.id, namun itu juga belum dirasa tepat. or.id diperuntukan untuk organisasi nirlaba umum, seperti Yayasan, organisasi masyarakat (ormas) dll, sedangkan web.id diperuntukan untuk domain pribadi.
  • 4. b. Tidak cocok dengan sub domain Kabupaten Beberapa Kabupaten ada yang memberikan sub domain namadesa.namakab.go.id”, namun belum tepat juga. 1. Desa adalah entitas Pemerintahan otonom, sesuai PP / UU diatas. 2. Tidak semua Pemerintah Kabupaten yang berkomitmen memberikan sub domainnya kepada Desa. 3. Harus melalui proses birokrasi dan waktu yang tidak singkat. 4. Sub domain yang terlalu panjang juga tidak mudah diingat dan kurang efektif untuk publikasi online maupun offline. c. Kesenjangan Digital ( Kota - Desa ) 1. Kesenjangan Akses Pengguna internet di Indonesia memang terus meningkat pesat, mencapai 55 juta atau 22,4% dari jumlah penduduknya ( sumber : Internet World Stats , 2012 ). Jumlah tersebut seiring dengan pesatnya ekspansi operator selular dan jaringan kabel optik. Namun demikian, jumlah pengguna internet diatas ternyata sebagian besar didominasi oleh pengguna internet di wilayah Indonesia bagian Barat, lebih spesifik lagi didominasi oleh pengguna internet Perkotaan. 2. Kesenjangan Konten Isu-isu di perdesaan prosentasenya masih sangat kecil sehingga cara pandang atau kontruksi informasi di dunia internet itu bias. Kenyataan hari ini dunia internet masih didominasi masyarakat perkotaan dengan jenis topik yang urban. TUJUAN & MANFAAT 1. Manfaat Untuk Desa a. Sebagai identitas situs resmi Desa-desa di Indonesia. b. Mengukuhkan Desa sebagai entitas yang berdaulat dan bermartabat. c. Desa-desa Indonesia dapat mempublikasikan dan mempromosikan berbagai potensinya kepada Dunia melalui internet, dengan identitasnya yang jelas. d. Secara teknis, situs-situs Desa akan lebih mudah dicari di mesin pencari, karena sudah mengandung kata kunci dalam domain ( keyword on domain ). 2. Manfaat Untuk Pemerintah Pusat ( dalam hal ini KEMENKOMINFO RI ) Memudahkan Pemerintah agar tidak perlu mengubah Peraturan Menkominfo terkait penggunaan domain go.id 3. Manfaat Untuk DPR RI Mendukung proses pembahasan dan pengesahan RUU Desa yang saat ini tengah dilakukan oleh DPR RI, dengan menyediakan identitas domain internet khusus bagi Desa-desa di Indonesia. 4. Manfaat Untuk Registrar & Reseller domain .id Karena pengelolaan domain desa.id dibawah PANDI, maka desa.id membuka peluang pasar bisnis bagi Registrar .id, dengan jumlah Desa di Indonesia yang menurut data saat ini mencapai lebih dari 60 ribu Desa. 5. Bhinneka Tunggal Ika
  • 5. Penggunaan domain desa.id pada akhirnya akan menegaskan identitas Desa yang berbeda dengan Pemerintah Pusat dan Daerah. Penamaan domain untuk Desa-desa dan sebutan lain sesuai prinsip otonomi daerah yang diakui NKRI seperti Banjar, Nagari, Kampung dan sebagainya menjadi implementasi langsung dari falsafah luhur Bangsa kita, berbedabeda tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika. USULAN 1. Nama Domain Kami mengusulkan nama domain : “desa.id” 2. Pertimbangan pemilihan kata “desa” untuk domain desa.id : a. “Desa” adalah kata yang berasal dari bahasa Indonesia, membuktikan kecintaan dan kebanggan terhadap Bahasa Persatuan Bangsa. b. “Desa” adalah kata yang sangat singkat, 4 (empat) karakter, sehingga tidak perlu disingkat “des” atau “ds”. Singkatan tersebut justru dikhawatirkan akan mengaburkan maknanya. c. Kata “Desa” lebih jelas dan tegas menunjukan identitas asli Indonesia dibandingkan dengan kata berbasis Bahasa Asing seperti “Village” dari Bahasa Inggris misalnya. d. “Desa” adalah istilah yang telah dikenal luas dan menjadi kesepakatan hukum untuk menyebut entitas masyarakat setara Desa berbasis masyarakat Adat dengan penyebutan berbeda seperti Banjar, Nagari, Kapung, Lembang dll. e. desa.id adalah domain tingkat kedua (DTD) .id yang berbasis Bahasa Indonesia pertama yang digunakan di Indonesia. 3. Harga Kami mengusulkan agar domain desa.id ditetapkan harganya sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per-tahun. Pertimbangan pengusulan harga diatas adalah ekonomis, terjangkau dan tidak membebani Anggaran Desa. 4. Pendaftar Kami mengusulkan agar yang dapat mendaftarkan domain desa.id adalah : a. Kepala Desa (atau istilah lain sejenis) b. Sekretaris Desa, apabila Kepala Desa berhalangan (atas nama Kepala Desa) 5. Prasyarat Pendaftaran a. Dokumen Identitas : KTP Pendaftar / pemohon domain b. Dokumen Legalitas : 1. Surat Permohonan Domain, ber-kop Pemerintah Desa, ditandatangani Kepala Desa atau Sekretaris Desa dan dibubuhi Stempel Resmi Pemerintah Desa. 2. Surat Keputusan (SK) Bupati, tentang Pengangkatan Kepala Desa yang bersangkutan, sebagai Bukti Legalitas Desa. Semua dokumen dipindai ( scan/foto ) sehingga menjadi berkas digital, format gambar menyesuaikan ketentuan PANDI. 6. Pengelolaan Kami mengusulkan agar domain desa.id berada dalam kewenangan pengeloalan PANDI. 7. Proses Pendaftaran Karena dikelola oleh PANDI, proses pendaftaran domain desa.id dapat dilakukan sebagaimana pendaftaran domain .id lainnya ( selain go.id & mil.id ), yakni sebagai berikut : a. Pendaftaran dilakukan melalui Registrar .id b. Pemohon memilih salah satu Registrar .id c. Pemohon melakukan proses pendaftaran, sesuai fasilitas sistem pendaftaran yang disediakan Registrar yang bersangkutan
  • 6. d. e. f. g. Pengiriman dokumen syarat pendaftaran ditujukan pada Registrar yang bersangkutan Verifikasi dokumen syarat pendaftaran dilakukan Regsitrar yang bersangkutan Persetujuan domain desa.id dilakukan Registrar yang bersangkutan Pendaftaran dan persetujuan domain desa.id menganut prinsip “pendaftar pertama” ( first come first serve ), siapa yang lebih dahulu mendaftar, dialah yang dilayani terlebih dahulu, sehingga ketika terjadi kesamaan nama Desa, maka Desa yang mengajukan dan melengkapi persyaratan serta pembayaran lebih dahulu yang berhak atas nama domain tersebut. 8. Teknis Kriteria Penamaan Domain a. Ketentuan penulisan Nama Domain 1. Minimal 3 ( tiga ) karakter, atau sesuai ketentuan PANDI yang berlaku 2. Karakter yang diperbolehkan adalah Huruf, Angka dan Tanda penghubung tengah ( dash ) : “-” b. Penulisan Nama Desa sebagai Nama Domain Terkait khususnya dengan keberagaman istilah penyebutan Nama Desa di Indonesia, kami mengusulkan teknis penamaan domain sebagai berikut : 1. Format nama domain = “nama”.desa.id contoh : (1) sukamaju.desa.id (2) dawuhan-bms.desa.id 2. Format nama domain untuk Desa-desa dengan Nama lain = “istilah|nama”.desa.id contoh : (1) nagaripadang.desa.id (2) banjarbali.desa.id dll. PENAWARAN JASA PEMBUATAN WEBSITE DESA Dalam proposal penawaran jasa pembuatan website ini AllDesign Corps memberikan penawaran jasa pembuatan website khusus untuk pemerintah Desa. Dimana saat ini kebutuhan akan sistem informasi pemerintah desa di bidang internet sangat tinggi dengan didukung oleh depkominfo yang telah meresmikan domain khusus untuk pemerintah desa, yaitu domain desa.id. Ada pun penawarannya kami tuangkan pada proposal berikut ini. Kami menyadari sepenuhnya bahwa pertumbuhan/perkembangan dengan menuju era digital akan meningkatkan tingkat kredibilitas dan kinerja pegawai di masing-masing desa yang bersangkutan, karenanya setiap pembuatan website khusus untuk desa ini akan kami kerjakan dengan sungguh-sungguh.  Paket Website Professional Khusus untuk Desa A. Paket Web BISNIS Harga : Rp.2.500.000 (Gratis domain desa.id dan hosting untuk tahun pertama) Perpanjang per Tahun berikutnya : Rp. 950.000            Domain: www.namausahaanda.com + hosting 300MB selama 1 tahun E-mail account max 10 email (info@namausahaanda.com) Fasilitas Sub Domain Halaman web Unlimited (tidak dibatasi): (Home,Galeri Foto,Contact Us,About Us, dll) Website termasuk news dan gambar bisa di edit sendiri di menu admin Waktu pembuatan 2-3 minggu dan Evaluasi 2 kali Free pilih Aplikasi Modul ( Buku Tamu, Forum, Jajak Pendapat,Free Flash, Yahoo Mesengger, & Member Login) Support sistem selama 1 tahun Gratis training atau tutorial Syarat domain desa.id sudah ada di penjelasan di atas
  • 7.  Paket Seo Website Manfaat Seo Website adalah untuk memudahan pencarian di google, yahoo, bing dll yang termasuk mesin pencari makro. Kemudahan pencarian ini sangat di butuhkan jika ingin mendapatkan banyak pengunjung dari internet dan bisa menambah popularitas instansi terkait. Harga : Rp 1.500.000,- / bulan, minimal kontrak 6 bulan Layanan sudah termasuk Analisa, Survei, Update dan Setting yang meliputi : Robot Tag Server Setting Meta Tag Title Tag Page Link Headlines dan Footer Lines Back Link Submit Link Mendaftarkan web anda pada search engine makro seperti Google, yahoo/bing, dll MengIklankan di media situs Iklan gratis dan mendaftarkan ulang di situs Google Waktu pengerjaan seo Maksimal 2 Bulan atau 60 Hari. Keyword yang baik adalah keyword yang mengarah ke spesifik produk atau jasa yang anda jual. PENUTUP Demikian usulan ini kami sampaikan dengan sesungguhnya, kepada seluruh pihak yang terkait dan terlibat, kami sampaikan terimakasih. Semoga domain desa.id akan membawa manfaat dan kemajuan bagi Desa-desa di Indonesia sehingga lebih berdaya dan bermartabat di dunia maya dan dunia nyata Klien Website 2011 – 2012 : www.designer-web.info www.mysmsmasking.com www.dayucollections.com www.Diraja-Surya.com www.YDSFGRESIK.com www.hikmahfurniture.com www.tv7online.com www.linkberita.com www.sdn-gading1.org www.herbal-is.com www.p-prat.com www.ptkss.com www.fresh-binatu.com www.nirwanatravel.com www.kiosherbalalami.com www.talentacendikia.com www.majalahselangkah.com www.linkmart.biz www.indekslink.co.id www.accesstelesec.com www.gelagahreload.com www.1001peluang.com www.muthahari.com www.heavenselular.com www.wargasiaganusantara.com www.matrix-tours.com www.rumahpengusaha.com www.sehathemat.com www.wanitabanyumas.com www.qubaku.co www.47multimediaelectronics.com www.republicgrafika.web.id www.republicgrafika.com www.prismasarana.co.id www.suluhpapua.com www.suarajatim.com www.raame.com www.liugong.co.id dll
  • 8. AllDesign Corps MUHAMMAD MAS’UD Kontak Kami Mobile : 0819 455 32 789 | 0857 55 204 272 Email : mmasud95@yahoo.co.id | admin@alldesigncorps.com YM / Skype : mmasud95 / mmasud6789 Alamat Website : Blok Sumur Bata no 12 Rt/w : 02/02 Ds. Gintung Tengah Ciwaringin Cirebon : www.alldesigncorps.com Pembayaran bisa ditransfer ke rekening : - Bank BCA : 7745 1185 77 (an. Muhammad Masud) - Bank MANDIRI : 134 000 6837 206 (an. Muhammad Mas’ud) - Bank BRI : 4128 01 006692 53 8 (an. Muhammad Mas’ud) NB : Syarat untuk Domain co.id :  KTP / SIM / Passport  SIUP / TDP / Akta Notaris (cover dan halaman 1)  Sertifikat merk / Attorney PENUTUP Demikian Proposal Penawaran paket pembuatan website yang kami tawarkan kepada pihak Bapak / ibu, semoga bermanfaat dan dapat menjadi pertimbangan. Besar harapan kami untuk dapat bekerja sama dengan Bapak / Ibu dalam pembuatan website ini. Sekian dari kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
  • 9. FORMULIR PEMESANAN WEBSITE Nama Pemesan : …………………………………………………………………... Nama Perusahaan : …………………………………………………………………... Alamat : …………………………………………………………………... Telepon / Fax : …………………………………………………………………... Handphone / Cdma : …………………………………………………………………... Email / YM : …………………………………………………………………... Jenis Website :(… ) Web Profil (…) Web Bisnis / UKM (…) Web Portal (…) Web Toko Online (…) Web Flash ( … ) Web Custom Nama Domain : …………………………………………………………………... Modul CMS :  Banner  YM Status  Download  Guest Book  Jejak Pendapat  Statistik  News Scroll  Member  ……………… Harga Website : …………………………………………………………………... DP / Uang Muka : …………………………………………………………………... Sisa / Pelunasan : …………………………………………………………………... .................. , ….. , …………………. , 201.. ( …………………………………. ) Pemesan Pembayaran bisa ditransfer ke rekening : - Bank BCA : 7745 1185 77 (an. Muhammad Masud) - Bank MANDIRI : 134 000 6837 206 (an. Muhammad Mas’ud) - Bank BRI : 4128 01 006692 53 8 (an. Muhammad Mas’ud) NB : Syarat untuk Domain co.id :  KTP / SIM / Passport  SIUP / TDP / Akta Notaris (cover dan halaman 1)  Sertifikat merk / Attorney