1. Final
Indikator Keberhasilan Manajemen Usaha Pertambangan
Oleh
Dr.Ir.Ukar W. Soelistijo, M.Sc, APU
Sari
Indikator keberhasilan perusahaan pertambangan (Accredited Mining Enterprise)
menyangkut indikator keberhasilan manajemen keuangan dan indikator keberhasilan
manajemen usaha pertambangan.
Indikator manajemen keuangan dapat mencakup perihal (1) sebagai perusahaan yang
berkarakter good governance dan clean management, dengan dukungan sistem
manajemen keuangan yang sistemis/professional, akuntabel , transparan/auditable; (2)
sistem penggalangan dana (debt equity, pengembalian hutang, diversifikasi usaha,
pengembangan jasa; (3) sistem pembukuan keuangan; dan (4) sistem audit.
Indikator keberhasilan manajemen usaha pertambangan dapat meliputi dari kegiatan
hulu (manajemen cadangan), manajemen kegiatan produksi, sampai dengan kegiatan
hilir (manajemen pasar) serta masalah yang berhubungan dengan pengembangan
wilayah dan lingkungan termasuk CSR (corporate social responsibity).
Pada akhirnya indikator keberhasilan dalam usaha pertambangan baik dalam
manajemen keuangan maupun manajemen usaha di tandai oleh kemampuan internal
dalam hal diperoleh least cost dan keuntungan optimal serta kemampuan eksternal
dalam hal manfaat otimal bagi negara di mana perusahaan beroperasi antara lain dalam
bentuk pembayaran pajak secara akuntabel serta manfaat optimal secara regional
termasuk pengembangan masyarakat setempat sebagai corporate social responsibility
atau sebagai the servant of the community..
Sebagai contoh dalam COW maka manfaat finansial skala nasional diperoleh sebesar 55
% dari revenue perusahaan COW dan sebesar 60% dari revenue prusahaan PKP2B bagi
negara Indonesia. Manfaat sosial neto dari beberapa perusahaan COW dan BUMN
diperoleh sebesar antara 1 -23% dari revenue mereka bagi masyarakat setempat sebagai
upaya partisipasi mereka dalam rangka pengembangan wilayah termasuk lingkungan.
Besaran tersebut perlu diupayakan peningkatannya pada masa mendatang.
Kata kunci: indikator keberhasilan perusahaan pertambangan, manajemen keuangan,
manajemen usaha, kegiatan hulu–hilir, pengembangan wilayah dan lingkungan.
Abstract
The acredited mining enterprise may involve the indicators of both successfulness in the
fields of financial management and of mining enterprise management as well.
The indicators of financial management may include several matters ,i.e., (1) as an
anterprise characterized by good governance and clean management, by the support of
systematic/professional, accountable and tranparant/auditable financial management
system; (2) the system of funds raising (debt equity, loan rescheduling, diversification of
enterprising, and services development; (3) the system of book-keeping; and (4) the
system of audit.
The indicators of mining enterpruse management may include the activities from
upstream (resource/reserve management), management of production activities, up to
downstream activities (marketing management) and problems related to regional
development and including CSR (corporate soaial responsibility) or as the servant of
the community

2. Finally, the indicator of successfulness in the mining enterprise either in the financial
management or in the business management is indicated by internal capability in terms
of the least cost and the optimal profit obtained and by external capability in terms of
optimal benefit for the nation where the enterprise operate, for instance, in the case of
accountable tax paying and optimal benefit for the regional development including
local community development as a corporate social responsibility.
For instance, in term of COW so that the financial benefit at the national scale 55% of
the companies’ revenue and around 60% of the Coal COW revenue are gained by
Indonesia. Net social gains from the COW companies and the State-owned companies
are of about 1 – 23% of their revnues gained by the local community in the form of their
participation in the regional development including the environment ptotection. Those
amounts should be increased and enforced in the future.
Keywords: Successfulness indicator of mining enterprise, finanacial management,
enterprise management, upstream-downstream activities, regional development and
environment protection.
I. Pendahuluan
Indikator keberhasilan perusahaan pertambangan (Acredited Mining Enterprise)
menyangkut indikator keberhasilan manajemen keuangan dan indikator keberhasilan
manajemen usaha pertambangan.
Indikator manajemen keuangan dapat mencakup perihal berikut:
1. Sebagai perusahaan yang berkarakter good governance dan clean management,
dengan dukungan sistem manajemen keuangan yang sistemis/professional,
akuntabel , transparan/auditable.
2. Sistem penggalangan dana.
a. Debt equity.
b. Pengembalian hutang.
c. Diversifikasi usaha.
d. Pengembangan jasa.
3. Sistem pembukuan keuangan.
4. Sistem audit.
Indikator keberhasilan manajemen usaha pertambagan dapat meliputi dari kegiatan hulu
(manajemen cadangan), manajemen kegiatan produksi, sampai dengan kegiatan hilir
(manajemen pasar) serta masalah yang berhubungan dengan lingkungan termasuk CSR
(corporate social responsibity).
II. Indikator Manajemen Keuangan
A. Faktor Permasalahan
1. Sebagai perusahaan yang berkarakter good governance dan clean management,
dengan dukungan sistem manajemen keuangan yang sistemis/professional,
akuntabel , transparan/auditable.
a. Sistemis.
Sistem keuangan suatu perusahaan perlu mampu menggambarkan suatu interaksi
antara substansi engineering – ekonomi – dan akuntansi. Dari segi substansi
engineering, memang keuangan timbul setelah adanya telaahan engineering apa
yang disebut cash in (revenue) dan cash out (biaya operasional) yang terdiri dari
fixed cost dan variable cost serta biaya commissioning atau biaya operasi awal

3. sewaktu perusahaan belum menghasilkan revenue atau produksi. Dari segi ekonomi,
memang perusahaan perlu melihat prospek ke depan dalam upaya menghasilkan
keuntungan finansial dalam hal ini harga kapital (ROR) harus jauh lebih besar
daripada biaya kapital, agar usaha dapat berkelanjutan. Dari segi akuntansi, memang
keuangan perusahaan harus mampu menunjukkan balance sheet aktiva dan pasiva
secara rinci dari waktu ke waktu secara jelas. Dari mana uang dihasilkan dan ke
mana uang dikeluarkan.
b. Akuntabel.
Keuangan perusahaan perlu selalu dapat dipertanggung jawabkan oleh manajemen
kepada pemegang saham darri perputaran uang serta keharusan memperoleh
keuntungan untuk keberlanjutan perusahaan secara jangka pendek, menengah dan
panjang.
c. Transparan/auditable.
Last but not least keuangan perusahaan harus transparan bagi stakeholder, selalu
siap diaudit oleh akuntan independen dan oleh sistem pengawasan intern.
2. Sistem penggalangan dana.
a. Debt equity.
Sumber dana perusahaan dapat sepenuhnya dari dalam (equity) ataupun dari luar
(hutang) dan dari dalam ataupun dari luar sama sekali. Suatu kelaziman bahwa
biasanya sumber dana merupakan gabungan sumber dari dalam dan dari luar,
sehubungan dengan mengatasi resiko usaha. Suatu kebiasaan bahwa modal sendiri
perlu di bagi dalam beberapa bidang usaha. Kalau suatu bidang usaha merugi dapat
diimbangi oleh bidang-bidang usaha yang lain yang untung.
b. Pengembalian hutang.
Sharing usaha melalui hutang diperlukan kecermatan dalam sistem dan mekanisme
pengembalian hutang.
c. Diversifikasi usaha.
Diversifikasi usaha dapat secara vertikal dari hulu ke hilir sehubungan peningkatan
nilai tambah suatu komoditi atau secara horizontal atau pengembangan dari
komoditi yang satu ke komoditi yang lain atau multi komoditi. Hal ini perlu
dilakukan untuk menembus pasar atau kompartemen pasar sesuai dengan kebutuhan
pasar atau konsumen.
d. Pengembangan jasa.
Di samping komoditi, suatu usaha dapat juga di bidang jasa. Justru jasa ini
mempunyai lingkup pasar yang lebih luas dari hulu ke hilir.
3. Sistem pembukuan keuangan.
Pembukuan keuangan merupakan catatan sistematis keuangan perusahaan untuk
keperluan manajemen dan untuk keperluan audit.
Laporan keuangan harus disajikan secara wajar dalam hal yang material, posisi
keuangan perusahaan pada akhir tahun, hasil usaha dan serta arus kas untuk tahun
yang berakhir pada akhir tahun yang sedang diuji sesuai dengan prinsipakuntansi
yang berlaku umum.
4. Sistem audit.
Sistem audit dapat dilakukan oleh intern perusahaan dan oleh tim akuntansi
independen.
Yang perlu diaudit adalah: neraca perusahaan pada akhir tahun, laporan rugi laba,
laporan laba ditahan, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-
tanggal akhir tahun tersebut.

4. Standar auditing ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, sehingga perlu disusun
rencana dan pelaksanaan audit untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa
laporan keuangan bebas dari salah saji material.
Suatu audit meliputi: pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang
mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga
meliputi penilaian akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat
oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara
keseluruhan.
Contoh Laporan tahunan Neraca (Balance sheet) PT International Nickel Indonesia
per 31 Desember 19993 dan 1992.
B. Model Analisis
Analisis finansial/keuangan secara dasar dan pokok adalah dengan formula sebagai
berikut.
Item/Year 0 1 ...... n Total
Cost Savings
Net income (Loss)
(Depreciation)
Pre Tax Income
(Loss)
Tax
Net After Tax
Dprec. add back
Cash income
Capital cost
Working capital
Cash flow
PV factor (%)
Present value
DCFROR
Payout period
Annual benefit
NPV @ (…%)
Survei komprehensif dan rahasia yang diedarkan oleh PricewaterhouseCoopers kepada
30 perusahaan yang telah berproduksi dan lebih dari 250 perusahaan eksplorasi di
Indonesia tahun 1995-1999 (Tabel I.1 dan I.2) dengan model sebagai berikut:
1. Pendapatan dari penjualan bersih adalah pendapatan setelah dikurangi ongkos angkut,
asuransi, komisi agen dan biaya langsung lainnya sehubungan dengan pengiriman.
Belum dikurangi dengan royalti.
2. Beberapa perusahaan responden yang telah berproduksi memakai metode
perbandingan pengupasan rata-rata untuk akuntansi biaya pembuangan lapisan atas.
Laba operasi yang dilaporkan oleh responden tersebut telah disesuaikan untuk
mencerminkan pemakaian metode biaya pengupasan sebenarnya.
3. Biaya pajak penghasilan perusahaan telah dihitung dengan memakai metode pajak
berdasarkan jumlah laba menurut buku yang disesuikan dengan akun yang tidak
kena pajak ataupun yang tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak.
Perusahaan responden mempunyai saldo kerugian pajak dan perbedaan waktu (akun

5. pendapatan dan biaya yang dimajukan atau ditangguhkan dari sudut perpajakan,
seperti penyusutan dan pencadangan) selama masa lima tahun tersebut, yang berarti
bahwa pajak penghasilan pada satu tahun tertentu. Biaya pajak pernghasilan yang
dilaporkan oleh responden yang telah berproduksi yang memakai pajak terhutang
telah disesuaikan kepada metode pajak yang ditangguhkan dengan memakai data
yang disampaikan oleh perusahaan tersebut.
4. Ratio/perbandingan yang dipakai:
a. Pengembalian investasi pemegang saham = laba bersih : rata-rata investasi
pemegang saham (ekuitas + penjamana pihak terkait).
b. Pengembalian dana yang dipergunakan = laba senelum bunga dan pajak : rata-rata
dana yang dipergunakan (ekuitas + pinjaman).
c. Pengembalian aktiva yang dipergunakan = laba bersih : rata-rata jumlah aktiva.
d. Pengembalian pendapatan bersih = laba bersih : pendapatan dari penjualan bersih.
e. Pengembalian dividen dari laba bersih yang belum disesuaikan = dividen
dibayar : laba bersih yang dilaporkan perusahaan (tidak disesuaikan dengan
perbedaan kebijakan akuntansi).
f. Perbandingan hutang/ekuitas = jumlah pinjaman pada akhir tahun : jumlahekuitas
pada akhir tahun.
g. Pendapatan terhadap jumlag aktiva = pendapatan bersih dari penjualan : jumlah
aktiva pada akhirtahun.
h. Rasio lancar = aktiva lancar pada akhir tahun : hutang lancar pada akhir tahun :
hutang lancar (tidak termasuk pinjaman lancar) pada akhir tahun.
i. Rasio perputaran dana = pendapatan dari penjualan bersih : rata-rata dana
dipergunakan (ekuitas + pinjaman).
Tabel I.1 Laporan Keuangan Keseluruhan
I.1A Neraca Keseluruhan
US$ juta – US$ Millions 1995 1996 1997 1998 1999
Dana pemegang saham – Shareholders’ funds 2,094.0 1,942.1 2,774.5
Pinjaman – Borrowings 2,897.6 4,788.4 5,223.6
Jumlah dana dipergunakan-Total funds employed 4,991.6 6,730.5 7,998.1
Kewajiban lancar – Current liabilities 723.1 1,029.3 1,088.5
Provisi/cadangan untuk pemulihan dan penutupan 23.3 41.5 72.8
tambang- Provision/reserve for restoration and
mine closure
Kewajiban lain-lain-Other liabilities 349.8 836.5 1,058.7
Jumlah ekuitas dan kewajiban-Total equity and
liabilities 6,087.8 8,637.8 10,218.1
Aktiva tetap – Fixed assets 3,801.0 5,885.3 7,094.3
Eksplorasi dan pengembangan – Exploration and 823.5 1,007.7 1,190.2
development
Aktiva lancar- Current assets 1,312.2 1,500.5 1,628.6
Aktiva lain-lain – Other assests 151.1 274.3 305.0
Jumlah aktiva- Total assets 6,087.8 8,637.8 10,218.1
Aktiva bersih-Net assests 2,094.0 1,942.1 2,774.5
Pendapatan jumlah aktiva – Revenue to total assets 0.54 0.42 0.37
Rasio lancar – Curent ratio 1.81 1.46 1.50
Rasio perputaran dana – Funds turnover ratio 1.78 1.83 1.56

6. I.1B. Laba Rugi Keseluruhan
US$ juta – US$ millions 1995 1996 1997 1998 1999
Pendapatan penjalan bersih – Net sales revenue 3,312.5 3,638.8 3,829.6
Biaya tenaga kerja – Labour costs 116.9 163.1 140.4
Penyusutan dan amortaisasi – Depreciation and 280.1 356.4 518.4
amortization
Biaya produksi – Production costs 1,740.6 2,111.0 1,993.1
Royalti tunai – Cash royalties 57.9 44.0 38.1
Laba operasi – Operating profit 1,117.0 964.3 1,139.6
Biaya eksplorasi – Exploration expense 7.4 24.7 26.4
Beban bunga dan pendapatan – Interest and
financing costs 100.8 108.9 123.3
Rugi/(laba) selisih kurs bersih – Net exchange
loss/gain (1.4) (18.6) 16.2
Biaya lain-lain – Other expenses 74.4 207.4 100.1
Laba sebelum pajak penghasilan – Profit before 935.8 641.9 873.6
income tax
Biaya pajak penghasilan – Income tax expenses 298.3 236.2 321.6
Laba bersih – Net profit 637.5 405.7 551.9

7. Tabel I.2. Ringkasan Informasi dan Laporan Keuangan
Pertambangan Mineral Keras dan Batubara
(17 perusahaan berproduksi dan 19 perusahaan bereksplorasi)
US$ juta – US$ millions 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Neraca – Balance sheet
Jumlah kewajiban – Total liabilities 3,630.4 3,993.9 4,896.3 6,695.7 7,446.3 7,443.6
Jumlah aktiva – Total assets 5,248.4 6,088.0 6,921.6 8,637.8 9,587.2 10,218.1
Ekuitas – Shareholders equity 1,618.0 2,094.0 2,025.3 1,942.1 2,140.9 2,774.5
Rugu/Laba – Profit and loss
Pendapatan penjualan bersih – Net 2,325.5 3,312.5 3,638.8 3,522.2 3,829.
sales revenue
Laba operasi – Operating profit 610.7 1,133.3 981.4 1,197.2 1,204.7
Laba sebelum pajak penghasilan – 505.8 952.1 664.7 827.1 895.5
Profit before income tax
Biaya pajak penghasilan – Income 153.1 303.7 243.5 288.0 209.9
tax expense
Laba bersih – Net profit 352.7 648.4 421.2 539.2 685.6
Arus kas – Cashflow
Arus kas bersih – Net cashflow 51.2 133.5 255.2 2.8 (116.2)
Rasio keuangan – Financial ratios
Pendapatan terhadap jumlah aktiva – 0.62 0.54 0.42 0.37 0.37
Revenue to total assets
Rasio lancar – Current ratio 1.82 1.81 1.46 1.67 1.50
Rasio perputaran dana – Funds 1.44 1.78 1.83 1.73 1.56
turnover ratio
Rasio hutang /ekuitas – Debt/equity 1.68 1.38 2.47 2.38 1.88
ratio
Produksi berdasarkan mineral –
Production by mineral
Bauksit – Bauxite (‘000 wmt) 1,094.3 805.9 808.7 1,055.6 1,116.3
Batubara – Coal (‘000 t) 27,258.8 34,14.9 45,884.1 52,702.6 60,691.6
Tenbaga ( - Copper (M lb) 710.3 978.0 1,166.5 1,732.0 1,690.2
Emas – Gold (‘000 oz) 1,255.9 1,741.1 2,559.4 3,641.1 3,929.0
Pasir besi – Iron sands (‘000 wmt) 334.9 348.4 487.4 560.5 584.4
Bijih nikel – Nickel ore (‘000 wmt) 2,311.5 2,573.4 2,831.4 3,233.4 3,235.3
Nikel – Nickel (M lb) 112.6 123.2 93.1 96.3 120.3
Perak – Silver (‘000 oz) 2,124.4 3,222.1 3,445.3 5,092.2 5,055.5
Timah – Tin (‘000 t) 43.7 44.6 53.0 53.7 47.8
Pengeluaran untuk eksplorasi dan
kelayakan – Exploration and
feasibility expenditure 69.2 89.5 154.9 96.2 75.5
Tenaga kerja – Employment
Jumlah karyawan – Number of 22,058 22,083 33,167 33,772 37,718
employees
Upah kotor (Rp miiar) – Gross 239.60 262.96 471.75 1,060.81 1,101.36
compensation (Rp billion)
Jumlah pendapatan pemerintah (Rp.
miliar) – Total government
revenue (Rp billion) 774.90 1,325.09 1,895.29 7,724.94 6,879.03
Kontribusi pertambangan – mining
contribution
PDB – GDP 1.3% 1.5% 1.8% 3.7% 2.8%
Ekspor - Export n/a 10.9% 11.1% 15.9% 11.2%
Pengeluaran untuk reklamasi,
penutupan tambang dan
pengendalian lingkungan –
expenditure on reclamation, mine
closure and environmental control 10.4 13.5 30.0 99.4 26.4

8. C. Penjelasan Atas Laporan Keuangan. (Contoh PT INCO Per 31 Desember 1993
dan 1992, Tabel I.3 s.d. I.6).
a. Umum.
- Dasar Akte.
- Dasar Kontrak Karya.
- Kegiatan utama Perusahaan.
b. Akhtisar Kebijakan Akuntansi yang Penting.
1). Penyajian dari Laporan Keuangan.
Disusun berdasarkan prinsip-prinsip Konsep Arus Kas dan Ekivalen Kas.
Ekivalen Kas terdiri dari deposito pada perusahaan afiliasi dan deposito jangka
pendek pada lembaga keuangan
2). Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing.
Kas, piutang dan kewajiban lancar dalam mata uang selain US$ dijabarkan ke
US$ dengan kurs tukar yang berlaku pada akhir tahun.
3). Persediaan.
Persediaan dinyatakan dengan harga yang terendah antara harga perolehan dan
nilai realisasi bersih.
4). Aktiva Tetap.
Aktiva tetap dicatat berdasarkan harga perolehan.
5). Penyusutan dan Deplesi.
Penyusutan atas aktiva tetap dihitung atas dasar unit produksi untuk jangka
waktu maksimum 20 tahun dan ditinjau setiap tahun.
6). Biaya yang Ditangguhkan.
Biaya pemugaran aktiva tetap dalam jumlah yang besar didebitkan ke perkiraan
biaya yang ditangguhkan dan diamortisasikan dengan metode garis lurus
berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dari pemugaran tersebut, yang
lebih pendek dari masa penyusutan aktiva tetap.
7). Pajak Penghasilan yang Ditangguhkan.
Pajak Penghasilan yang Ditangguhkan telah dibukukan untuk mencatat
perbedaan waktu dalam pengakuan penyusutan dan pendapatan/beban lainnya
antara laporan keuangan untuk tujuan akuntansi dan pajak.
8). Laba Bersih per Saham.
Laba bersih per saham dihitung dengan membagi laba bersih dengan ju,lah rata-
rata saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada tahun yang bersangkutan.
c. Piutang Lain-lain.
Merupakan tagihan kepada pihak ketiga, klaim asuransi, pinjaman pegawai dan
uang muka perjalanan dinas pegawai.
d. Persediaan.
Terdiri dari komoditi (logam nikel dalam proses dan barang jadi) ditambah supplies.
e. Aktiva Tetap.
Terdiri dari jembatan, bangunan, pabrik dan mesin, perabotan dan peralatan kantor,
pesawat udara, aktiva tetap yang tidak dialokasikan yang dijumlahkan sebagai
Akumulasi Penyusutan selanjutnay ditambah dengan Pengembangan Tambang dan
akumulasi deplesi
f. Pengeluaran untuk Lingkungan.
Operasi perseroan telah dan akan dipengaruhi oleh perubahan dalamperundang-
undangan mengenai lingkungan. Ada tiga laporan lingkungan yaitu SEL (Studi

9. Evaluasi Lingkungan), RKL (rencana Pengelolaan Lingkungan, dan RPL (Rencana
Pemantauan Lingkungan). Pengeluaran sehubungan dengan program lingkungan
dan reklamasi dibebankan pada perhitungan rugu-laba atau dikapitalisasi sebagai
aktiva tetap dan kemudian disusutkanbergantung pada manfaat ekonomis dari
pengeluaran tersebut pada masa mendatang.
g. Pekerjaan dalam Pelaksanaan.
Meliput pekerjaan yang berlangsung.
h. Aktiva Lainnya.
Meliput pekerjaan eksplorasi dan pembangunan sarana lain-lain.
i. Transaksi dengan Perusahaan Afiliasi.
1). Penjualan.
2). Deposito pada Perusahaan Afiliasi.
3). Hutang kepada Perusahaan afiliasi.
4). Biaya atas Bantuan Manajemen dan Teknis.
j. Kewajiban Lancar Lainnya.
Meliput cadangan untuk gajih, cuti dan dividen.
k. Hutang Jangka Panjang dan Hutang Jangka Panjang Jatuh tempo dalam Satu Tahun.
Hutang dengan jaminan seluruh piutang, peralatan, perssediaan dan seluruh
pendapatan dari kontrak penjualan jangka panjang.
l. Taksiran Hutang untuk Program Pensiun.
m. Modal Saham.
n. Pajak Penghasilan.
Sesuai dengan pajak Perseroan 45%, kemudian disesuaikan dengan pajak terendah
35% serta kredit pajak investasi 8%. dengan menurunkan tarif pajak efektif menjadi
22,5%.
o. Dividen. Dividen sebesar $0,15 per saham.
p. Harga pokok Penjualan.
q. Restrukturisasi Modal.
Memperhitungkan akumulasi kerugian yang lalu yang diperhitungkan dengan
jumlah laba ditahan dan terhitung sisa laba.
Tabel I.3. Neraca Per 31 Desember 1993 dan 1992 PT INCO Indonesia
(Dalam ribuan US$) Catatan/No 1993 1992 (US$ thousands)
tes
AKTIVA ASSETS
Aktiva Lancar Current Assets
Kas dan Bank 377 375 Cash
Deposito pada perusahaan Afiliasi 9.2 14.000 21.100 Deposit with Affiliate
Deposito Berjangka 5.000 1.517 Time Deposits
Piutang Usaha pada perusahaan Afiliasi 9.1 17.462 22.349 Trade Receivable from Affiliated
Companies
Piutang Lain-lain 3 3.570 2.906 Other receivables
Persediaan 2.3 & 4 51.549 52.829 Inventories
biaya yang Dibayar Di muka 1.823 1.613 Prepaid Expenses
Jumlah Aktiva Lancar 93.781 102.68 Total Current Assets
9
Aktiva Tetap, Bersih 2.4, 2.5 & 5 533.52 563.28 Property, Plant and Equipment,
Net
2 2
Aktiva Lain-lain Other Assets
Pekerjaan dalam Pelaksanaan 7 32.207 25.977 Construction in Progress
Biaya yang Ditangguhkan 2.6 25.264 23.930 Deferred Charges
Aktiva Lainnya 8 4.341 4.200 Other

10. Jumlah Aktiva Lain-lain 61.812 54.107 Total Other Assets
Jumlah Aktiva 689.11 720.07 Total Assets
5 8
Kewajiban dan Modal Sendiri Liabilities and Shareholders’
Equity
Kewajiban Lancar Current Liabilities
Hutang Usaha 1.920 3.153 Trade Payable
Hutang Jangka Panjang Jatuh Tempo dalam 11 25.000 25.000 Long-Term Debt Due Within One
Satu Tahun Year
Hutang Kepada Perusahaan Afiliasi 9.3 2.551 2.828 Amount Due to Affiliated
Componies
Biaya yang Harus Dibayar 4.877 12.176 Accrued Liabilities
Kewajiban Lancar Lainnya 10 1.430 1.351 Other Current Liabilities
Jumlah Kewajiban Lancar 35.778 44.508 Total Current Liabbilities
Hutang Jangka Panjang 11 112.500 137.500 Long-Term Debt
Taksiran Hutang Untuk Program Pensiun 12 12.097 10.984 Accrued Pension Benefits
Hutang Pajak Penghasilan yang 2.7 & 14 32.564 29.397 Deferred Income Taxes
Ditangguhkan
Jumlah Kewajiban 192.93 222.38 Total Liabilities
9 9
Modal Sendiri Shareholders’ Equity
Modal Saham 13 136.413 136.413 Common Stock
Modal Disetor Lainnya 17 277.760 277.760 Additional Paid-in Capital
Laba Ditahan (sejak1983) 17 82.003 83.516 Retained Earnings (Since 1983)
Jumlah Modal Sendiri 496.17 497.68 Total Shareholders’ Equity
6 9
Jumlah Kewajiban dan Modal Sendiri 689.115 720.078 Total Liabilities and
Shareholders’ Equity
Tabel I.4. Laporan Laba Rugi
(Dalam ribuan US$, kecuali laba per saham) Catatan/Notes 1993 1992 (US$ thousands, except earnings
per share amounts))
Penjualan 154.831 192.212 Sales
Harga pokok Penjualan 130.456 132.715 Cost of Goods Sold
Laba Kotor 24.375 59.497 Gross Profit
Beban Penjualan, Administrasi dan Umum 2.999 4.497 Selling, General and
Administration Expenses
Laba Usha 21.376 55.000 Operating Profit
Pendapatan (Beban) Lain-lain Other Income
Pendapatan Bunga 803 1.351 Interest Income
Beban Bunga (7.066) (9.267) Interest Expenses
Keuntungan (Kerugian) Kurs (105) (143) Currency translation Adjustments
Pendapatan (Beban) Lain-lain, Bersih (934) (337) Other, net
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain (7.302) (8.396) Total Other Income (Expenses)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan 14.074 (46.604) Earnings Before Income Tax
Pajak Penghasilan 3.167 (10.486) Income Tax
laba Bersih 10.907 (36.118) Net Earnings
Laba Bersih Per Saham 0,04 (O,15) Net Earnings per Share
Tabel I.5. Laporan Laba Ditahan
(Dalam ribuan US$) Catatan/Notes 1993 1992 (US$ thousands)
Saldo pada Awal tahun (Sejak tahun 1983) 83.516 109.500 Balance at Beginning of Year
(Since 1983)
Laba Bersih 10.907 36.118 Net Earnings

11. Dividen 94.423 145.618
(12.420) (62.102) Dividends Declared
Saldo pada Akhir Tahun 82.003 83.516 Balance at End of Year
Tabel I.6. Laporan Aliran Kas
(Dalam ribuan US$) 1993 1992 (US$ thousands)
Kegiatan Operasi Operating Activities
Laba Bersih 10.907 36.118 Net Eranings
Penyesuaian dari Laba Bersih ke Kas yang Adjustments to Reconcile Net Earnings to Cash
Diperoleh dari Operasi Provided by Operating Activities
Depreciation
Penyusutan 37.891 48.544 Depletion
Deplesi 181 312 Amortization
Amortisasi 3.138 2.859 Deferred Income Taxes
Hutang Pajak Penghasilan yang 3.167 10.486 Provision for Pension benefits
Ditangguhkan in Excess of Payments
Pembebanan untuk Program Pensiun 1.113 1.856
yang Melebihi Pembayaran Other
Lain-lain 458 - Decrease (Increase) in Non-Cash Working
Pengurangan (Penambahan) Modal Capital related to Operations Trade
Kerja Bukan kas yang Receivables from Affiliated Companies
Berhubungan dengan Operasi Other Receivables
Piutang Usaha pada Perusahaan 4.887 (7.968) Inventories
Afiliasi Prepaid Expenses
Piutang Lain-lain (664) 3.283 Trade Payables
Persediaan 1.280 (6.84) Amonuts Due to Affiliated Companies
Biaya yang Dibayar Dimuka (210) 942 Accrued Liabilities
Hutang Usaha (1.233) 68 Other Current Liabilities
Hutang kepada Perusahaan (277) 1.224
Afiliasi
Biaya yang Masih Harus Dibayar (7.299) 4.446
Kewajiban Lancar Lainnya 61 44
Kas Diperoleh dari kegiatan Operasi 53.395 95.330 Cash Provided by Operating Activities
Kegiatan Investasi Investing Activities
Aktiva Tetap dan pekerjaan dalam (15.825) (26.437) Capital Expenditures
Pelaksanaan
Hasil Penjualan Aktiva Tetap 729 235 Proceeds from Sale of Property, Plant and
Biaya yang Ditangguhkan (4.371) (13.4730 Equipemnt
Lain-lain (141) (273) Deferred Charges
Other
Kas Dipakai untuk Kegiatan Operasi (19.608) (39.948) Cash Used for Investing Activities
Penambahan Kas Sebelum Kegiatan (33.787) 55.382 Cash Surplus Before Financing Activities
Pembiayaan
Kegiatan Pembiayaan Financing Activities
Pembayaran Dividen (12.402) (62.031) Dividends Paid
Pembayaran Hutang Jangka Panjang (25.000) (25.000) Repayments of Long-Term Debt
Kas Dipakai untuk Kegiatan Pembiayaan (37.402) (87.031) Cash Used for Financing Activities
Kas dan Ekivalen Kas Cash and Cash equivalents
Penurunan Tahun Berjalan (3.615) (31.649) Decrease in Current Year
Saldo pada Awal Tahun 22.992 54.641 Balance at Beginning Year
Saldo Pada Akhir Tahun 19.377 22.992 balance at End of Year

12. D. Biaya produksi dan biaya angkutan batubara.
Pada Tabel I.7 dapat dilihat contoh biata produksi dan biaya angkutan batubara dari
beberapa perusahaan batubara di Indonesia. Biaya penjualan dan biaya aangkutan
berkisar antara 10-53 %, sisanya adalah biaya produksi, tergantung lokasi geografis dari
tambangnya.
Tabel I.7
Biaya Produksi dan Transportasi Batubara
PTBA – PKP2B 1993/1994
No Perusahaan Produksi Stripping Biaya Operasi
(Juta ratio Biaya produksi Niaya Total
ton/th) (Ton/BCM) penjualan dan
Transportasi
lokal
US$/ton % US$/ton % US$/ton
1 PTBA 7.1 1:7 15.9 59.3 10.4 40.7 26.3
2 PT KPC 7.4 1 : 6.3 25.9 89.3 3.1 10.7 29.0
3 PT Adaro 0.9 1 : 1.5 5.6 47.4 6.2 52.6 11.8
4 PT 3.1 1:4 15.4 87.2 7.5 32.8 22.9
Arutmin
5 PT MHU 1.2 1 : 7.5 18.6 68.3 8.6 31.7 27.2
II. Indikator Manajemen usaha.
A. Kronologis investasi pertambangan di Indonesia (UU No. 1 Tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing.
Terdapat PMA di bidang mineral keras nonbatubara (Kontrak Karya) dan di bidang
batubara (PKP2B/ Perjajnian Kontrak Pengusahaaan Pertambangan Batubara).
1. Kontrak Karya.
Pada dasarnya perkembangan KK di Indonesia sejak Generasi I-KK sampai
dengan Generasi VII-KK dapat dilihat pada Lampiran 1, dengan pokok-pokok
perkembangan tonggak perubahan mendasar sebagai berikut:
-. Pada Generasi I-KK yang bersifat window shopping sehingga isi KK amat
longgar bagi perusahaan dengan adanya tax holiday.
-. Pada Generasi II-KK mulai adanya divestasi saham perusahaan terutama
perusahaan nasional dalam PMA, dan mulai dihilangkannya tax holiday.
-. Pada Generasi III-KK mulai diizinkannya joint venture.
-. Generasi IV-KK adanya keringanan perpajakan khususnya pajak badan,
disamping adanya percepatan dalam depresiasi/amortisasi.
-. Generasi V-VII-KK adanya kelonggaran dalam divestasi atau PMA dapat
menanamkan modalnya 100%, sesuai dengan PP Nomor 20/1994, dan berlanjut
pada generasi VI-KK dan VII-KK. Sejak generasi V-KK mulai dikembangkan
program frontier development/pengembangan wilayah termasuk community

13. development dan pengembangan sektor hilir (smelter) untuk meningkatkan
perolehan nilai tambah di dalam negeri.
Khusus tentang divestasi pada generasi II-KK maksimum 45 %, selanjutnya
berkembang sejak generasi III-KK sampai yang terakhir pada KK antara
pemerintah RI dan PT Newmont Nusa Tenggara (Generasi IV) pada pasal 24
ayat (2) tentang penawaran saham perusahaan kepada pihak Indonesia: pada
tahap operasi produksi: akhir tahun ke-5 paling sedikit 15%; akhir tahun ke-6
paling sedikit 23%; akhir tahun ke-7 paling sedikit 30%; akhir tahun ke-8 paling
sedikit 37%; akhir tahun ke-9 paling sedikit 44%; dan pada akhir tahun ke-10
paling sedikit 51%. Sedangkan sejak Generasi V-KK mengacu pada PP No 20
Tahun 1994 yang mengijinkan 100% PMA.
Dari tujuh generasi tersebut dihasilkan sekitar 137 buah kontrak karya, ada yang
dalam tahap eksplorasi, yang sedang dan mulai bahkan meningkatkan
produksinya atau memperpanjang KK-nya dan meningkatkan produksi, dan juga
ada yang telah tutup.
2. PKP2B
Faktor-faktor ketentuan dalam PKP2B pada Generasi I-PKP2B sampai dengan
Generasi III-PKP2B (Lampiran II) meliputi : dasar hukum, status KP,
manajemen operasi, prinsipal, bagi hasil, sarana dan prasarana, pajak
perusahaan, divestasi, Indonesianisasi (tenaga kerja), pungutan daerah, initial
cost, advance payment.
Generasi Idan II disebut kontrak kerjasama (KKS, coal cooperation contract)
dan generasi III disebut PKP2B atau coal contract of work (CCOW).
Kebijakan divestasi pada PKP2B pada dasarnya sama dengan pada KK. Namun
royalty sebesar 13,5% ternyata memang mendatangkan pendapatan negara yang
cukup besar dan yang terbesar apabila dibandingkan terhadap sistem royalty di
negara-negara lain di dunia. Hal ini kemungkinan yang menyebabkan
menurunnya minat para kontraktor ke Indonesia.
Perbedaan antar generasi terutama didasarkan atas dasar Kepres No. 49/1981
(Generasi I-PKP2B), Kepres No 21/1993 (Generasi II-PKP2B), dan Kepres No
75/1996 (Generasi III-PKP2B). Pada dasarnya kontraktor mempunyai kewajiban
keuangan dan wajib membayar secara langsung berdasarkan ketentuan yang
berlaku mengenai : 13,5% hasil produksinya kepada prinsipal, iuran tetap
pertambangan, pajak perseroan atas laba usaha, berbagai pajak dan pungutan
daerah yang telah disetujui Menteri Keuangan, menyetor “witholding tax” atas
bunga, dividen dan royalty atas jasa pihak ke tiga serta pajak penghasilan
karyawan perusahaan, pajak penjualan, bea meterai dan cukai atas tembakau dan
minuman keras. Kontraktor mendapat berbagai fasilitas yang merupakan insentif
di bidang keuangan. Kontraktor dibebaskan dari kewajiban membayar royalty,
karena iuran tersebut telah termasuk dalam 13,5% hasil produksi yang
diserahkan kepada prinsipal.
Penggunaan bagi hasil bagian pemerintah ditetapkan oleh pemerintah c.q.
Menteri Pertambangan dan Energi (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral)
untuk biaya pengembangan batubara, dan program pengawasan KKS/PKP2B
serta pengelolaan lingkungan.
Sebagai catatan pada generasi II-PKP2B memang ditutup untuk PMA dan hanya
khusus diperuntukkan bagi PMDN karena pertimbangan tertentu sesaat.

14. Dari tiga generasi PKP2B tersebut terdapat 17 PMA, delapan dari generasi I-
PKP2B dalam tahap produksi dan sembilan dari generasi III-PKP2B yang dalam
tahap eksplorasi dari 114 kontraktor yang ada. Dalam 5 tahun terakhir, dari 8
kontraktor PKP2B tersebut memproduksi sekitar 70-80% adri produksi nasional.
3. Perbedaan antara KK dan PKP2B
Sebagai perbandingan , perbedaan antara KK dan PKP2B sekaligus terhadap KP
dari segi dasar hukum, luas wilayah, pemrosesan dan pengesahan, kegiatan
perusahaan sebelum ijinnya disahkan, tahapan dan jangka waktu kegiatan,
serta iuran dan pajak yang dipungut, dapat dilihat pada Lampiran III.
4. Daya tarik utama bagi investasi pertambangan
Hasil survai yang pernah dilakukan terhadap perusahaan pertambangan
internasional di Indonesia mengungkapkan pada awalnya adanya faktor-faktor
yang menjadi daya tarik utama bagi investasi pertambangan adalah sebagai
berikut:
- Right to mine adalah kepastian bahwa investor yang telah melakukan
eksplorasi diberi hak untuk menambang. (berdasarkan pasal 8 ayat (10) UU
No 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing).
- Right to expatriate profit adalah hak untuk membawa pulang keuntungan
(mengacu pasal 19 dan pasal 20 UU No 1 Tahun 1967).
- Management control yakni dihormatinya hak untuk pengendalian
manajemen dalam usaha (mengacu pasal 9 dan pasal 26 UU No 1 Tahun
1967).
- Equity control yakni adanya kepastian bahwa hak pemegang saham
dihormati dalam pengambilan keputusan (didasarkan pada pasal 27 UU No 1
Tahun 1967 dan pasal 12 PP No 20 Tahun 1994).
- Ketentuan perpajakan yang ditetapkan sejak semula (didasarkan pasal 1 dan
pasal 2 UU No 11 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan UU No 1
Tahun 1967).
B. Indikator manajemen usaha.
1. Mempunyai maksimum cash flow (depresiasi dan untung).
a. Pengertian cash flow dapat dilihat pada Gambar 2.1.
b. Depresiasi bagi jaminan keberlanjutan usahanya sepanjang masa
(sustainable enterprising), tidak sekedar hanya mengutamakan variable cost
untuk memperoleh keuntungan yang marginal dengan mengabaikan fixed
cost, yang didalamnya terdapat depresiasi (lihat Gambar 2.2 Kondisi
Perusahaan Beroperasi Terus Pada Total Average Cost).
Kalau manajemen perusahaan kurang efisien, maka sering hanya
memperoleh keuntungan yang marginal. Kalau manajemen cukup efisien
dan dapat menguasai pasar, maka akan memperoleh keuntungan yang
maskimal dan telah memperhitungkan fixed cost. Selanjutnya depreisasi
capital dapat dialokasikan secara efektif, di samping untung yang optimal.
Pada gilirannya perusahaan dijamin memperoleh gains dalam cash flow
yang positif dan perusahaan adalah perusahaan yang sehat dan wajar.

15. c. Untung (profit) yang mampu dialokasikan baik untuk retained earnings
maupun reinvestasi.
Aliran Kas Dalam Industri Mineral
Pendapatan dari paten, perekayasaan,
Dividen utk pemegang saham R&D dll
Kapital dipinjam R&D
Kontribusi kapital Investasi di luar
Kas
Aliran kas
Perusahaan
Modal kerja Investasi langsung
Perolehan
penjualan
Operasi Masukan operasi
- Penyusutan
- Amortisasi
-Deplesi
- Pengurangan
Pendapatan terpajak
Pajak pendapatan
Untung neto
Gambar 2.1. Aliran Kas Dalam Industri Mineral

16. Gambar 2.2 Kurva ATC, AVC, MC dan Harga
P
(C)
MC
TAC
TVC
P
Daerah P ideal
P di daerah ini, produksi terus
P di daerah ini, produksi tutup
Q
2. Mempunyai maksimum net social gains (NSG) – manfaat sosial neto.
a). NSG = Revenue – Cost ± Net external effects (NEE)
Pada hakekatnya terdapat beberapa model yang selalu berkembang sesuai
dengan berkernbangnya waktu dan peubah-peubahnya, untuk mencapai
optimalisasi dan ketelitiannya.
Didefinisikan NSG dari suatu kegiatan ekspor sebagai nilai total dari komoditas-
komoditas minus nilai dari komoditas intermedier dan faktor sebagai input plus
“net external effects” (NEE).
Untuk suatu pengkajian khusus (case study) dari produksi ekspor, NSG lebih
baik didefinisikan sebagai nilai bersih dari “nilai tukar asing” yang diperoleh
minus nilai dari sumber-sumber dalam negeri yang digunakan untuk
memproduksi ekspor komoditas plus NEE, (Pearson and Cownie, 1974).
Pada hakekatnya kedua definisi tersebut adalah sejajar.
NSG adalah merupakan suatu hasil akumulasi (komposit) dari 3 macam pengaruh
ekonomi, yaitu :
i) “Economic rent”.
Economic rent dikaitkan dengan faktor-faktor kelangkaan dalam produksi,
misalnya sumber alam, tanah atau entrepreneurship.
“Rent” dari kegiatan ekspor diperoleh dari nilai output dikurangi semua biaya

17. dari faktor-faktor dalam produksi.
ii) Harga-harga pasar untuk input dan output dalam “ekonorni yang sedang
berkembang” seringkali tidak mencerminkan kelangkaan dari faktor-faktor
dan komoditas. Adanya divergensi antara “shadow price” dan harga pasar
menghasilkan suatu kesalahan alokasi dari sumber alam dan suatu kesalahan
di dalam nilai output yang sedang diadakan observasi.
iii) Industri-industri ekspor mempunyai kontribusi secara tak langsung terhadap
NSG kepada pendapatan lokal lewat “linkage effects” dan beberapa
hubungan ekonomi secara tidak langsung yang lain. Linkage effects terjadi
bilamana industri-industri ekspor menaikkan atau menurunkan “keuntungan”
dari industri-industri yang lain sebagai suatu akibat dari hubungan
“intersectoral supply and demand”.
Linkage benefits umumnya dihasilkan dari economies of scale, keuntungan
produktivitas dari penggunaan faktor-faktor yang bawah guna, atau hasil dari
externalities positif untuk sektor-sektor yang lain.
Linkage costs didasarkan dari hasil tidak adanya kesempatan kerja dari
faktor-faktor setempat atau dari suatu externality negatif terhadap sektor lain.
Penilaian dari linkage effects adalah evaluasi ekonomi negara, di mana ini
dapat dibagi dalam dua hal :
Group pertama, meliputi backward linkages, forward linkages dan
technological linkages.
Backward linkages meliputi penggunaan dari input dan barang-barang kapital
yang dihasilkan secara lokal oleh industri setempat, sedangkan forward
linkages meningkat apabila output dari industri ekspor digunakan sebagai
input oleh industri setempat yang lain.
Technological linkages berhubungan dengan berbagai external effects yang
diakibatkan oleh industri ekspor kepada industri-industri yang lain dalam
ekonomi, termasuk berkembang-luasnya suatu teknologi baru atau metoda-
metoda organisasi dan pembangunan infrastruktur.
Pengaruh-pengaruhnya dalam perkembangan ekonomi adalah oleh adanya
pendapatan tambahan, kesempatan kerja dalam industri-industri ekspor.
Group kedua, meliputi fiscal linkages dan final demand linkages.
Fiscal linkages didasarkan pada pembelanjaan dari faktor-faktor pendapatan
yang dibayar oleh industri ekspor. Suatu pengaruh dari final demand linkages
adalah positif, apabila pembelanjaan dari faktor pendapatan meningkat yang
dihasilkan oleh industri ekspor dapat mendorong industri-industri pertanian
dan industri-industri manufaktur lokal.
b) “Domestic Resources Cost” (DRC)
Untuk mengadakan evaluasi terhadap “social benefits and costs” dalam
hubungannya dengan suatu kegiatan ekspor dapat ditilik dari domestic
resource costs.
DRCj = domestic resources costs per unit dari foreign exchange yang
diperoleh (atau ditabung) oleh perusahaan ekspor ke-j.
Apabila DRC adalah lebih kecil daripada shadow price dari foreign
exchange, NSG adalah lebih besar dari nol (positif), dan apabila DRC adalah
lebih besar dari pada shadow price tersebut, maka NSG adalah negatif ini

18. merupakan hal yang menarik untuk diadakan observasi dalam hubungan
adanya hambatan-hambatan dari suatu pemisalan bahwa DRC untuk
memproduksi satu unit bersih dari nilai tukar asing dalam skala nyata
(deflated).
c) “Net Gain Coefficient” (NGC) (Gambar II.B.2.1).
Ini untuk memperbandingkan beberapa kegiatan ekspor yang berbeda.
NGC adalah sebagai perbandingan dari NSG terhadap output total yang
dinilai pada shadow price dari nilai tukar asing.
NGC menaik maka kontribusi dari kegiatan ekspor menaik dalam
pendapatan nasional.
NGC merupakan produk dari 2 hal, yaitu proposi dari nilai tukar asing yang
tetap tinggal di dalam negeri dan suatu perbandingan yang menunjukkan
efisiensi dari penggunaan sumber domestik.
d) Penyebaran dari pendapatan perorangan dan pendapatan produktif
(occupational) dan hasil dari kesempatan kerja dalam hubungannya dengan
komoditas ekspor.
Masing-masing pengaruh ini tergantung pada pemilihan teknologi yang
digunakan dalam kegiatan ekspor dan biaya relatif yang dibayarkan kepada
faktor yang digunakan dalam industri. Apabila nilai substitusi kecil di antara
faktor-faktor dalam proses produksi, teknologi biasanya adalah lebih
penting daripada harga relatif faktor dalam penyebarannya dari pendapatan
dan tingkat kesempatan kerja. Dari nilai substitusi besar, maka harga relatif
dari faktor-faktor akan lebih menentukan.
Kerangka analitis dari model ini dapat diterapkan dengan sederhana dalam
observasi terhadap ekonomi negara, asal data yang diperlukan dalam
peubah-peubah penentu tersebut telah tersedia.
Model ini selanjutnya dapat dikembangkan untuk berbagai komoditas atau
sekelompok komoditas (mineral, pertanian, dan lain-lain) dalam suatu
periode waktu (tahun), dengan memakai suatu tahun sebagai basis
perhitungan (dasar “present value” atau “deflated value”).
Observasi ini dapat dibarengi dengan penilaian nilai ekspor secara
“aggregate analysis” ataupun “disaggregate analysis” terhadap ekonomi
negara.

19. Lampiran IV.4 Manfaat Sosial Neto Beberapa Perusahaan Pertambangan di Indonesia
Gambar II.B.2.1. Manfaat sosial neto beberapa perusahaan pertambangan
di Indonesia
3. Menjalankan misi community development secara optimum: fisik dan
nonfisik.
a.Kriteria keberhasilan CD adalah partisipasi dan kemandirian masyarakat :
kemausiaan, sosial, ekonomi, lingkungan.
b.Program :
1). Pengembangan kemandirian nonfisik atau sosial ekonomi.
2). Program fisik (sarana dan prasarana usaha) untuk wirausaha yang
menunjang ke arah kemandirian.
c. Konsep tentang Pengembangan masyarakat (community development).
1). Hakekat
Secara hakekat, comdev merupakan suatu proses adaptasi sosial budaya yang
dilakukan oleh industri, pemerintah terhadap kehidupan komuniti lokal.
Tipologi/ruang lingkup program Comdev berorientasi pada:
a).Community services (pelayanan kepentingan umum/masyarakat).
b).Community empowerment/pemberdayaan masyarakat (memberikan akses
yang lebih luas untuk menunjang kemandirian masyarakat).
c).Community relation/hubungan masyarakat (pengembangan kesepahaman
melalui komunikasi dan informasi kepada pihak terkait).
Kasus salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan:
Cakupan bidang kegiatan yang dilaksanakan dalam program CD pada tahap
awal adalah menciptakan suatu kelembagaan bersama antara perusahaan dan
masyarakat setempat yang mengarah pada bentuk koperasi, kegiatan yang
dilakukan dalam rangka kelembagaan tersebut adalah pembudidayaan ikan
hias, rumput laut, pelatihan kepemimpinan, manajemen dsb; pembangunan
sarana dan prasarana fisik yang sifatnya umum seperti peningkatan kualitas

20. lingkungan, peningkatan sarana keagamaan, pendidikan, biang kesehatan,
membantu kegiatan olah raga.
Kelompok sasaran utama kegiatan CD di area kerja ialah masyarakat
setempat dengan dasar penetuan adalah bahwa masyarakat tersebut yang
menerima dampak langsung dari kegiatan pembangunan dan pengoperasian
fasilitas produksi gas di wilayah tersebut. Dalam perjalanan waktu, dan
untuk kegiatan dari sektor tertentu, kelompok sasaran juga mencakup
masyarakat di wilayah lain, bahkan dalam hal tertentu (seperti beasiswa,
olahraga) se wilayah yang lebih besar.
Pedoman Comdev merupakan kegiatan yang dilakukan terencana dan
sistematis diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai
kondisi sosekbud yang lebih baik, sehingga masyarakat di tempat tersebut
diharapkan menjadi lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan
kesejahteraan yang lebih baik.
2).Pola pikir.
Pola pikir tentang CD usaha pertambangan merupakan perangkat atas dasar
prinsip bottom-up (Gambar 4.1).
Pada dasarnya batasan CD adalah sebagai pembangunan dan pemanfaatan
serangkaian struktur yang berlaku dan berlangsung dalam pemberdayaan
masyarakat, sehingga masyarakat tersebut dapat memenuhi kebutuhannya
sendiri. Prinsip dasar dalam pengembangan masyarakat adalah melibatkan
masyarakat dari sejak awal kegiatan untuk dapat mengenali kebutuhan-
Gambar III.5.1
Gambar II.B.2.1. Pola pikir tentang CD usaha pertambangan
merupakan perangkat atas dasar prinsip bottom-up.

21. kebutuhan yang nyata dan mewujudkan secara betrsama-sama dengan
berbagai pihak terkait. Suatu kenyataan bahwa masyarakat di sekitar
perusahaan besar sering kali dijumpai mempunyai tingkat kesejahteraan
yang masih rendah, meskipun diakui bahwa perusahaan telah memberi
bantua kepada mereka sekitarnya.
Prinsip dasar program pengembangan masyarakat adalah: (1) consult with
the community members and key stakeholders; (2) build trust between the
company, community members and other stakeholders; (3) clearly define
roles; (4) develop appropriate capacity; (5) mobilize core competencies; (6)
set measurable goals; (7) forge partnership; and (8) plan for sustainable.
Mengenai ruang lingkup CD mencakup upaya peningkatan kualitatif dari
suatu sistem, termasuk peningkatan pemanfaatan sumber daya yang dapat
dipelihara selama-lamanya dengan 2 perspektif pendekatan CD, yakni
ekologi dan keadilan sosial yang dapat dijabarkan ke dalam prinsip-prinsip
operasional, misalnya pembangunan yang terintegrasi; ketidakadilan
struktural, hak asasi manusia; keberlanjutan; pemberdayaan; kepemilikan
masyarakat; kepercayaan diri; tanpa kekerasan; konsensus; kerjasama;
partisipasi; pendefinisian kebutuhan; keinklusifan; kebutuhan proses; proses
dan hasil; bangunan masyarakat; jenis keahlian lainnya; pengembangan
organisasi; tahapan pembangunan; tujuan jangka pendek dan visi akhir;
kebebasan dari negara; serta hak personal dan politik.
Dalam konteks pembangunan di sektor pertambangan, para ahli mencoba
menterjemahkan program CD dalam indikator kerakyatan yang dapat
ditelusuri dari beberapa hal, yaitu: pembangunan masyarakat, fisik, sosial,
ekonomi, lingkungan, budaya dan aspek legal yang sesuai dengan kondisi
sekarang di lapangan , program perusahaan, dan keinginan masyarakat
sekitar.
Sebagai ukuran dasar kerakyatan, kegiatan CD suatu perusahaan tambang
harus mencakup beberapa aspek penting, yakni:
- Hubungan perusahaan dan rakyat dalam suatu program CD, dengan
indikator- indikatornya : program CD memiliki konsep yang jelas, bagian
khusus yang memiliki full-time staff yang dapat bekerjasama dengan para
stakeholders terutama pemda dan masyarakat setempat, cakupan program
yang meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat, kesinambungan waktu,
dan proses perencanaan.
- Aspek fisik (physical infrastructure capacity building), dengan indikator:
keberadaan pembangunan infratsruktur yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat antara lain ekonomi, kesehatan, pendidikan, olah raga, kesenian;
distribusi pembangunan dari sisi geografis dan sektoral; pelaku dan
penyandang dana fungsi pemeliharaan, serta ketersediaan sarana misalnya
air bersih.
- Aspek sosial, dengan indikator: penggunaan tenaga kerja lokal (jumlah
dan kualitas); lapangan kerja pada masa konstruksi dan masa produksi;
peningkatan ketrampilan; dan perencanaan yang partisipatif. Aspek sosial ini
meliputi ekonomi, kesehatan, pendidikan, olahraga dan kesenian.
- Aspek ekonomi, dengan indikator: hubungan perusahaan dan ekonomi
masyarakat setempat secara backward, forward, final demand, dan
technological lingkages; bantuan teknis berupa permodalan, bantuan

22. manajemen, pengembangan institusi ekonomi masyarakat setempat,
teknologi dan pemasaran.
- Aspek lingkungan (fisik) yang mencakup dua hal, yaitu: program
rehabilitasi lahan dan sumber alam, serta adanya peningkatan keamanan
pangan.
- Aspek budaya dan legalitas dengan indikator: regulasi penguasaan tanah;
aspek legal tentang pendatang dan perlindungan masyarakat setempat;
pembedayaan wanita; masalah lingkungan (keberlanutan sumber daya alam);
jaminan sosial ekonomi pasca pertambangan.
- Hubungan antara perusahaan dan pemda, dengan indikator: keterkaitan
program CD dengan rencana pembangunan daerah; porsi dana dari
perusahaan bagi pembangunan daerah; pola kemitraan di antara keduanya
dalam program CD; kemudahan partisipasi bagi LSM dalam pelaksanaan
program CD.
Di dalam industri pertambangan kegiatan CD tersebut merupakan investasi
sosial dalam upaya meningkatkan kinerja produksi perusahaan tambang,
karena dapat menghilangkan konflik antara perusahaan dengan masyarakat
serta menjamin kelangsungan kegiatan usahanya, bahkan kalau mungkin
masyarakat dapat merasakan dan ikut “memiliki” perusahaan. Kegiatan CD
sebagai inti dari corporate social responsibility, bahwa manajemen
perusahaan tambang mempunyai kewajiban moral untuk membantu
kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat sekitarnya.
Dalam dimensi pemberdayaan masyarakat, peran perusahaan tambang
selain sebagi fasilitator juga berfungsi sebagai penggerak mula untuk
mempercepat peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat menuju
masyarakat yang memiliki kemandirian. Agar proses tersebut dapat optimal,
maka peran tersebut harus merupakan bagian integral dari kegiatan
pengembangan wilayah yang dilaksanakan oleh pemda, terutama dalam
mengembangkan potensi wilayah dimana perusahaan tersebut beroperasi.
Hal ini penting mengingat tuntutan masyarakat dalam era reformasi
mengalami peningkatan.
Para manajer korporat telah menyadari bahwa secara umum perusahaan
merupakan “servant of community”, perusahaan bukanlah apa-apa tanpa
adanya masyarakat. Perusahaan harus tidak hanya berpikir untuk
keuntungannya belaka, tetapi harus berwawasan lebih luas untuk dengan
sungguh-sungguh menunjang pertumbuhan ekonomi negara dan daerah di
mana mereka berbisnis.
3).Ruang lingkup.
Ruang lingkup studi tentang CD dapat meliputi:
- Inventarisasi berbagai permasalahan yang berhubungan dengan
berdasarkan beberapa instrumen, antara lain: wadah organisasi/lembaga,
program, anggaran, target group, dan lain-lain.
- Identifikasi dan analisis terhadap karakteristik/kekhasan masyarakat,
antara lain: skala manusiawi, identitas dan pemilikan, kewajiban, nilai-nilai
pewarisan, budaya, nilai-nilai kedaerahan.
- Identifikasi dan analisis terhadap faktor-faktor keberhasilan
pembangunan yang meliput: alternatif pembangunan, bebas dari tekanan,
dan pembangunan dari bawah.

23. - Identifikasi dan analisis terhadap keterkaitan dan manfaat usaha
pertambangan terhadap daerah. Nilai manfaat ini sering disebut nilai
manfaat sosial (net social gain) yaitu nilai perolehan total perusahaan
dikurangi faktor masukan dan intermedier ditambah efek eksternal neto.
- Identifikasi dan analisis terhadap potensi wilayah yang dapat mendukung
kegiatan usaha pertambangan dengan menyertakan partisipasi masyarakat.
- Merumuskan dan menyusun program CD yang standar bagi perusahaan
pertambangan dengan memperhatikan kekhasan daerah dan masyarakat
setempat.
a).Upaya.
Perusahaan dituntut melakukan upaya-upaya sebagi berikut:
- Membina dan mengembangkan hubungan secara harmonis dengan
mengedepankan prinsip keadilan, keterbukaan, solidaritas fan penghargaan
serta martabat manusia;
- Meningkatkan jaringan komunikasi dan koordinasi tentang kegiatan
perencanaan, pendayagunaan dan pemanfaatan sumber daya mineral untuk
kepentingan msyarakat.
- Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama di sekitar tambang
agar mereka lebih mandiri, meiliki pengetahuan dan ketrampilan yang
dibutuhkan untuk menghadapi persaingan pasar global.
- Meningkatkan upaya pelestarian alam secara optimal dan pemanfaatan
kekayaannya secara proporsional menghadapi pasca tambang dalam rangka
transformasi struktural sosial ekonomi.
- Meningkatkan suasana kondusif bagi pengembangan dunia usaha,
koperasi, pengusaha kecil, dan lembaga ekonomi kerakyatan untuk
kemaslahatan masyarakat.
- Menciptakan lapangan kerja secara langsung dan tidak langsung dalam
upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat.
- Meningkatkan suasana kehidupan masyarakat yang lebih maju melalui
penataan lingkungan yang lebih manusiawi.
- Membina dan meningkatkan hubungan yang harmonis dan bermakna
dengan pemda dan lembaga masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.
- Membina rasa kepemilikan dan rasa tanggung jawab masyarakat
setempat terhada perusahaan.
b).Keluaran solusi.
- Mendorong kegairahan dan kegiatan ekonomi masyarakat terutama di
sekitar lokasi kerja perusahaan, sekaligus menyiapkan mereka dalam proses
transformasi struktural pasca tambang dari kehidupan berdasarkan ekonomi
pertambangan ke ekonomi non-pertambangan.
- Pemerataan pembangunan.
- Memperluas lapangan kerja dan kesempatan kerja.
- Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- Tercipta kondisi hubungan kehidupan yang harmonis, mutualistis dan
sinergis antara masyarakat setempat dengan perusahaan.
d. Peran Sektor ESDM
1).Pada tahun 2001, kontribusi pada APBN 36%, PDB 13,76%.
2).Multiplier effect : comdev melalui pembanungan sarana, prasarana,
ekonomi rakyat, pengembangan SDM serta sumberdaya yang lain..

24. 3).Mengupayakan terciptanya pembangunan pertambangan berkelanjutan.
Berkelanjutan, apabila:
= Memperhatikan misi lingkungan.
= Memiliki tanggung jawab sosial.
= Konsep bangjut terimplementasi dalam kebijakan tingkat masyarakat,
industri maupun pemerintah.
= Program bangjut memiliki ketersediaan dana cukup dan mempunyai nilai
keuntungan.
e. Kaitan Comdev dan kepentingan mikro dan makro ekonomi
1). Alasan perusahaan melakukan Comdev (Bangmas):
- Mendapatkan izin lokal.
- Mengatur dan menciptakan strategi ke depan dalam kerangka bangjut
secara keseluruhan (holistik) bagi swasta, pemerintah dan masyarakat.
Keberlanjutan mengarah pada keberlanjutan manusia (human), sosial
(social), ekonomi (economic), dan lingkungan (environment).
- Bagian dari pembentukan reputasi korporat melalui corporate social
responsibility (CSR). CSR adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi
dalam ekonomi pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para
karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komuniti
setempat dan masyarakat keseluturuhan dalam rangka meningkatkan kualitas
kehidupan.
- Menciptakan akses pasar yang lebih luas.
CD merupakan tanggung jawab bersama, hak dan kewajiban semua
stakeholder yang terlibat (perusahaan, pemerintah dan masyarakat).
2).Comdev penting bagi korporat.
a).Untuk mendapatkan izin lokal (beradaptasi dan harmonisasi kegiatan
usaha dengan komuniti lokal).
b).Mengatur dan menciptakan strategi ke depan dalam pengembangan
kemandirian masyarakat.
c).Potensi meningkatkan nilai usaha terhadap perusahaan dalam
hubungannya dengan good corporate governance, sebagai cara untuk
memenuhi sasaran usaha.
3).Manfaat program comdev dari mikro ke makro:
a).Mengurangi tingkat resiko.
b).Membentuk reputasi korporat.
c).Membangun modal sosial (kualitas SDM).
d).Mengurangi biaya (prinsip pemanfaatan sumber daya lokal).
e).Menambah pendapatan/keuntungan.
f).Meningkatkan akses ke pasar.
f.Manajemen program dan pemecahan masalah.
1).Prinsip dasar siklus pengelolaan program (project management): partisipasi,
tranparansi dan akuntabilitas , dengan kegiatan identifikasi, monitoring dan
evaluasi:
2).Perencanaan terdiri dari kegiatan:
a). Identifikasi lingsos.
b). Identifikasi program.

25. c). Pembuatan proposal.
*Hasil identifikasi digulirkan ke stakeholder anggota masyarakat.
*Diutamakan proposal dari komuniti lokal.
*Tim penilai beranggotakan komuniti lokal, pendatang, korporat, pemerintah
daerah dan LSM.
Kasus di sebuah perusahaan pertambangan:
Menyadari bahwa konsep ideal perencanaan program bangmas adalah
perencanaan berperanserta (participatory planning), maka dalam
penyusunan perencanaan program tersebut, perusahaan berupaya
menempuh proses sebagaimana dapat disimak berdasar pada diakronis
kegiatan yang dapat dipaparkan sbb:
*Diadakan pertemuan dengan perwakilan masyarakat lokal dengan
konsultan untuk mencari masukan guna membuat model bangmas.
*Penyerahan konsep proposal bangmas oleh konsultan, dievaluasi dan
disetujui.
*Proposal dipresentasikan ke kantor pusat dan Pemda Tk II.
*Pelaksanaan konstruksi pembangunan sarana fisik.
Implementasi:
*Keterkaitan aktivitas usaha jasa penunjang dengan CD.
*Memaksimalkan TK lokal, dengan cara:
#Pengupahan tenaga lokal bagi seluruh jenis pekerjaan yang tersedia.
#Pelatihan tenaga lokal dengan kerjasama dengan pemerintah daerah.
#Pengembangan tenaga lokal melalui pelatihan kemampuan manajerial.
Menggunakan TkK lokal dalam program CD mempernudah analisis
kebutuhan bagi kemuniti lokal karena mempunyai kesamaan pandangan
kebudayaan.
*Memakai subkontraktor lokal.
*Menjalin usaha dengan komuniti pendatang.
*Memaksimalkan keuntungan dari infrastruktur.
*Mengintegrasikan kepedulian CD ke dalam proses pengembilan keputusan
usaha.
*Melakukan kemitraan dan kerjasama dalam usaha CD.
d). Penilaian proposal.
e). Persetujuan proposal.
2). Identifikasi lingsos dan identifikasi program:
a). Identifikasi lingsos.
i. Pemetaan sosial.

26. ii. Identifikasi pranata sosial komuniti lokal dan komuniti pendatang.
Pranatan sosial atau institusi sosial adalah sistem antar hubungan norma
dan peranan yang diadakan dan dilakukan guna pemenuhan lebutuhan
yang dianggap penting oleh masyarakat, atau aktivitas khusus masyarakat.
Norma dalam institusi sosial datangnya dari nilai budaya.
iii.Identifikasi pola interaksi komuniti lokal dan komuniti pendatang.
iv.Identifikasi kebudayaan komuniti lokal dan pendatang.
v.Identifikasi peesaingan, konflik, dan kerjasama sosial.
b). Identifikasi prgram yang akan diterapkan.
*Skala prioritas program.
*Jaringan sosial antar unit produksi dan jasa penunjang.
*Penyelarasan kebutuhan korporat dan masyarakat.
*Kabutuhan tenaga kerja.
*Perekrutan tenaga kerja.
c). Perancangan program:
=Tujuan program harus mencakup kebutuhan komuniti lokal dan
pendatang.
=Aktivitas apa yang akan dilakukan.
=Hasil yang diharapkan.
=Sumber daya yang akan digunakan.
d). Penilaian program:
=Pagu dana yang disesuaikan antara kebutuhan dan dan ketersediaan.
=Keterkaitan usulan program dan tema program dengan kebutuhan
masyarakat yang disepakati..
=Keterwakilan pelibatan masyarakat dalam tim penilai.
e). Diskusi tim CD dengan unsur stakeholder.
f). Persetujuan program dengan pertimbangan:
= Apakah program dapat mengurangi kemiskinan.
=Asal proposal dari komuniti asli/pendatang.
=Aktivitasberdasar pada asa partisipasi.
=Program bersifat adhoc/sementara atau terputus.
g). Pelaksanaan program:
=Bentuk kerjasama dalam pengembangan masyarakat lokal.
=Rekanan yang terlibat; NGO, CBO, pemerintah, pemda, kepolisian.
Mengintegrasikan kepedulian terhadap perbedaan sosial budaya antara
perusahaan dan komuniti lokal diperlukan dalam keputusan usaha utnuk
keberlanjutan aktivitas perusahaan.

27. Kinerja organisasi yang dapat diajak bekerjasama:
*Mempunyai kemampuan CD.
*Memiliki pengetahuan tentang komuniti lokal.
*Kredibilitas.
*Manajemen keuangan yang transparan.
Pemilihan NGO sebagai jaringan sosial dengan perusahaan hendaknya
disesuaikan dengan model kebutuhan yang diperlukan bagi korporat dan
komuniti lokal.
Kasus pada sebuah industri pertambangan:
*Kegiatan dari pelaksanaan program CD di bidang pertambangan pada
dasarnya bersandar pada rentang waktu untuk perencanaan, pelaksanaan
dan evaluasi program sampai berakhirnya perusahaan di daerah tersebut.
Sedangkan organisasi pelaksana program CD berada pada intern
perusahaan yang pada dasarnya bekerjasama dengan berbagai pihak, di
antaranya: pemerintah setempat (kabupaten, kecamatan, desa) perguruan
tinggi, dinas teknis (kesehatan, perikanan, perhutani),
kontraktor/konsultan lingkungan.
*Kelompok sasaran kegiatan program CD adalah masyarakat desa yang
menerima dampak langsung dari adanya kegiatan perusahaan. Sedangkan
hasil yang diharapkan dari adanya program CD sampai sekarang belum
menampakkan hasil yaitu kemandirian masyarakat. Sampai sekarang
masyarakat hanya mampu menerima saja dan belum mampu untuk
mengembangkan apa saja yang sudah dibangun secara bersama.
h). Pemantauan program.
Monitoring program lebih baik dilakukan oleh komuniti lokal dengan
sudut pandang keberhasilan berdasar pada kebudayaan komuniti lokal
yang bersangkutan.
i). Evaluasi.
f. Kategori Comdev dan kasus
1).Comdev dan tipologi wilayah kerja industri ESDM, ada 3 kategori:
- Diaspora, dengan titik-titik pengusahaan menyebar.
- Spot, areal pertambangan yang terkonsentrasi pada satu tempat.
- Linear, suatu bentuk wulayah dampak yang disebabkan adanya kegiatan
proyek yang mencakup beberapa wilayah.
2).Kasus
CD dan pola kehidupan komuniti.
-Berburu meramu.
-Berladang berpindah atau ladang bakar.
-Pastoral.

28. -Sistem pertanian tanpa irigasi.
-Masyarakat dengan sistem mata pencaharian bertani menetap dengan
irigasi.
-Masyarakat industri dengan sistem perdagangan jasa dan barang sebagai
mata pencaharian pokoknya.
g. Keterkaitan stakeholder.
-Langkah korporat:
-Langkah pemerintah.
-Langkah komuniti.
h. Peranan Humas perusahaan
1).Humas bukan sekedar sebagai ”terompet bisnis” perusahaan tetapi harus
mampu sebagai completed staff work bagi pimpinan perusahaan dalam
berkomunikasi untuk mengupulkan/mencari indikator dan mengukur tingkat
keberhasilan program Comdev. Selanjut temuannya harus makin meperbaiki
citra hubungan harmonis antara perusahaan dan komuniti setempat dalam
menykseskan program CD-nya.
Pengetahuan tersebut diturunkan dari konsep partisipasi (program CD) dan
keberlanjutan (strategi program untuk menunjang kemandirian komuniti dari
sisi human, sosial, lingkungan dan ekonomi).
Partisipasi: pasif, respon, konsultasi, pemberian materi, fungsional,
interaktif, mobilisasi diri.
Keberlanjutan: kemanusiaan (human sustainability), sosial (social
sustainability), lingkungan (environment sustainability), ekonomi (economic
sustainability).
Tujuh tingkatan partisipasi merupakan ukuran keberhasilan dari suatu
program yang disesuaikan dengan rencana dan sasaran program dan juga
dipakai sebagai patokan keberhasilan dengan mengacu pada bentuk
partisipasi dalam identifikasi sosial.
Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan multietnik dan
multiculture. Di mana kebudayaan yang berlaku mengacu pada bentuk
kebudayaan nasional. Suku bangsa dan umum lokal yang kemunculannya
pada konteks tertentu pada masyarakat yang sama.
Aturan perusahaan/pemerintah akan dipahami dan diinterpretasi oleh
komuniti lokal dengan memakai kebudayaan yang dipunyai, sehingga
perwujudannya akan berbeda satu sama lain.
Pemahaman partisipasi antar masing-masing komuniti dan kebudayaan akan
berde-beda satu sama lain.
2). Pembangunan menimbulkan transformasi progresif pada ekonomi dan
masyarakat.
Elemen-elemen keberlanjutan menjadi penting:

29. - Ketersediaan dana.
- Misi lingkungan.
- Tanggungjawab sosial
- Implementasi dalam kebijakan.
*Nilai keuntungan.
- Keuntungan dari sustainability:
*Mengurangi biaya.
*Menambah keuntungan.
*Mengurangi resiko.
*Membentuk reputasi.
*Menciptakan modal sosial.
*Menciptakan akses pasar.
Empat komponen keberlanjutan:
*Keberlajutan di bidang manusia, kualitas individu meningkat
(pendidikan, kesehatan, ketrampilan, pengetahuan dan akses terhadap
modal manusia).
*Keberlanjutan di bidang sosial, ketahanan pranata sosial, modal sosial.
*Keberlanjutan di bidang lingkungan hidup, kemampuan menjaga
kestabilan modal lingkungan hidup.
*Keberlanjutan di bidang ekonomi, penggunaan modal ekonomi secara
efisien.
3). Partisipasi diukur dengan:
a). Internal (sisi korporat).
• Kebijakan perusahaan tentang CD.
• Institusionalisasi kebiakan dalam organisasi.
• Program CD dan lokasi biaya.
• Kinerja atau output yang dihasilkan program.
b). Eksternal (sisi pemerintah dan komuniti).
*Tingkat partisipasi program (rencana-implementasi, monitoring dan
evaluasi).
*Tingkat kemandirian masyarakat.
*Keberlanjutan dari program.
i. Langkah ke depan
1).Masyarakat Indonesia yang multikultur akan menciptakan suatu peluang
dan tantangan yang harus dilakukan oleh CD:
• Sebagai penghubung antara rakyat, pemerintah dan swasta.

30. • Perekat industri dan masyarakat sebagai elemen yang terlibat langsung
atau tidak langsung.
2).Faktor kunci kepedulian industri terhadap masalah sosial:
*Melakukan assessment.
*Mengadaptasikan program.
*Memastikan keberlajutan.
*Menghargai kesetaraan.
*Mengembangkan kesadaran pengelolaan isu sosial.
3).Langkah industri dalam mengintegrasikan kepedulian sosial:
*Kepekaan terhadap masalah sosial.
*Penilaian cermat terhadap resiko sosial.
*Tanggap terhadap perubahan.
*Proses industri dipengaruhi perkembangan masyarakat.
*Membangun kemitraan semua pihak.
*Membuat mekanisme hubungan antar stakeholder.
*Mengevaluasi efektivitas dan ivestasi sosial.
4).CD dalam lingkup pertambangan dapat berperan sebagai komunikator
sekaligus sebagai katalisator yang merupakan jembatan antara industri dan
komuniti yang ada di sekitarnya.
Percampuran dan adaptasi sosial budaya terjadi di masyarakat antara
komuniti lokal, pendatang, industri, dan pemerintah.
CD sebagai alat untuk transformasi sosial, budaya, ekonomi, teknologi
masing-masing komuniti.
-Melalui audit sosial (sistematis, reguler, objektif dengan orientasi masa
mendatang).
Audit sosial merupakan perangkat untuk menilai suatu program yang
sudah berjalan di masyarakat apakah program yang bersangkutan sesuai
dengan sasaran yang telah direncanakan yaitu peningkatan pola hidup
komuniti lokal.
-Observasi partisipasi atau partisipatori merupakan metode yang yang tepat
untuk menggali dan mengumpulkan data mengenai kebutuhan (needs)
anggota masyarakat dari sudut masyarakat itu sendiri.
5).Industri tidak lagi hanya mewujudkan citranya melalui kampanye atau
public relation tetapi harus mampu menunjukkan akuntabilitasnya kepada
kepentingan publik. Pengusahaan yang akuntabel akan memperhatikan
CSR semaksimal mungkin dalam kerangka mewujudkan good corporate
governance.
Issu Johannesburg 2002, sektor industri ESDM:

31. -Sumber daya yang tidak terbaharui.
-Eliminasi dampak sosial negatif.
-Kemandirian melalui kemitraan masyarakat lokal.
Tujuan CD adalah empowerment.
6).UU Program Pembangunan Nasional No.25 Tahun 2000, khusus ESDM:
-Prioritas kepada usaha yang mendukung CD.
-Pembangunan daerah perwujudan Otda.
UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi berisikan kewajiban
industri ekstraksi untuk:
-Menerapkan CD.
-Perlindungan komuniti lokal.
-Kemitraan antar stakeholder.
7). Program CD:
-Bukan peredam konflik.
-Tidak menomorduakan komuniti lokal.
-Bukan pajangan semata.
Tetapi sebagai elemen utama dalam menjaga stabilitas usaha/investasi.
8).Kerangka berpikir untuk CD memakai pemahaman masyarakat dari sudut
masyarakat itu sendiri dan dengan pendekatan yang holistik (menyeluruh).
9).CD adalah kegiatan pengembangan masyarakat/komuniti yang dilakukan
secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses
masyarakat gunamencapai kondisi sosial, ekonomi budaya dan kualitas
kehidupan yang lebih baik.
Hakekat CD: proses adaptasi sosial budaya, orientasi kepada kemandirian
, strategi komuniti untuk kehidupan setelah kegiatan pertambangan
selesai.
10).Stakeholder adalah individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau
dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan (Ann, 1998; Worl Business Council
for Sustainable Development, 2002).
Kasus perusahaan jasa penunjang yang berkaitan dengan industri ESDM,
salah satu programnya adalah: mendidik beberapa tenaga kerja lokal yang
masih baru untuk dapat berperan dalam perusahaan di mana mereka bekerja.
Menciptakan kemandirian dengan cara mengenalkan kepada anak didik ke
daerah lain di Indonesia yang menggunakan teknologi serupa, sehingga
usaha ini bertujuan menuju ke arah kemandirian dan usaha untuk
meningkatkan etos kerja bagi anak didik.
Tujuan lain dari pendidikan ini adalah selain menjadi izin lokal bagi
perusahaan tersebut juga mengefisienkan biaya operasi dengan
menggunakan sumber daya lokal.

32. Kebudayaan adalah seperangkat nilai, aturan, pengetahuan dan norma yang
dipunyai oleh manusia yang dipakai untuk memahami lingkungannya dan
dipakai untuk mendorong terwujudnya tingkah laku (Suparlan, 2002).
j. Penutup
1).Tanpa good corporate governance tidak mungkin tercipta CSR.
Demokrasi menyangkut:
*Kepedulian dalam kepentingan dan pemilikan publik.
*Penciptaan struktur yang peduli terhadap pengambila keputusan, aspirasi dan
akuntabilitas.
Korporat tidak dapat berdiri sendiri dan sangat membutuhkan stakeholder
dalam pengelolaan lingkungan yang ada, baik komuniti sekitar sebagai
lingkungan sosial, juga sumber daya alam yang tak terbarukan. Sehingga
korporat harus memperlakukan ke semua lingkungan tersebut secara
seimbang dan berfungsi satu sama lain sebagai sebuah sistem.
2).Langkah pemerintah dalam sustainable development:
*Pemberian aturan administtrasi dan prosedur monitoring dalam kaitannya
dengan lingkungan dan persetujuan sosial.
*Melakukan kegiatan praktis berkenaan dengan lingkungan dan pengkajian
sosial. Jaminan terhadap masyarakat untuk tetap mempunyai akses.
*Menjamin adanya monitoring dengan melalui jasa komuniti.
*Menjamin keseimbangan dalam pembagian keuntungan di dalam fiskal dan
kebijakan desentralisasi.
*Menyiapkan jasa dalam penutupan tambang dan memonitor kagiatan
penutupan tambang.
3).Langkah komuniti dalam sustainable development:
*Belajar tentang tambang, menyiapkan usulan apabila diperlukan.
*Mengorganisasikan anggota dan menciptakan konsensus.
Membangun mekanisasi untuk memecahkan masalah perbedaan dan konflik.
Membangun kepemimpinan dan kapasitas komuniti.
Menghindari ketergantungan.
Membangun infrastruktur, berpartisipasi dalam monitoring proyek.
Membangun pendekatan regional dengan komuniti lain.
*Persiapan menghadapi situasi penutupan proyek.
Memonitor rehabilitasi tambang, membersihkan aset yang tidak berguna.
Membangun jasa pasca konstruksi perusahaan.
4).Uraian ini bersifat adaptif terhadap kondisi sosial budaya masyarakat
sehingga senantiasa mengalami pergeseran dan merupakan substansi yang
dinamis.

33. 4. Menjalankan program pengembangan wilayah: jangka pendek, menengah
dan panjang, dalam rangka membantu Pemerintah.
a. Menyiapkan program rencana penutupan tambang (SK MESDM No.
1211/1995): penutupan tambang, likuidasi aset perusahaan, rehabilitasi lahan
pasca tambang, dll.
b. Menjalankan program pengembangan fisik: sarana/prasarana daerah, tata
ruang, lingkungan fisik.
c. Menjalankan program pengembangan nonfisik: ekonomi sosial
wilayah/daerah, modernisasi daerah, CD, menjalankan program pemerintah
untuk kepentingan daerah dan nasional.
Ilmu regional (pengembangan wilayah) dapat diberi batasan-batasan seperti
berikut:
a). Suatu studi tentang masalah atau sifat laku sosial, ekonomi, politik, dalam
suatu dimensi ruang;
b). Ilmu ekonomi yang diterapkan mengait dengan ilmu sosial-budaya, politik
dan lingkungan dalam dimensi waktu dan ruang dalam upaya untuk mencapai
pertumbuhan ekonomi-sosial yang merata;
c). Ilmu yang mempelajari tentang suatu wilayah dalam suatu sistem, yang
mencakup hubungan ruang (ecosystem) dan manusia dengan segenap
kegiatannya (social system), serta kaitannya dalam membentuk suatu kesatuan
yang lebih luas guna pengembangannya termasuk kelestarian dari wilayah
tersebut.
Secara sederhana pengembangan regional (wilayah) dapat digambarkan
sebagai proses pada Gambar II.B.4.1.
Pengembangan regional dalam arti pembangunan ekonomi regional merupakan
bagian dari masalah pemerataan (pembangunan) ekonomi.Dengan demikian
sasaran pengembangan regional adalah untuk menciptakan keseimbangan
kemajuan ekonomi antara daerah (atau wilayah) yang satu dengan yang lain.
Dengan kata lain, pengembangan regional adalah untuk mencegah sejauh mungkin
kesenjangan kemajuan ekonomi antardaerah. Dan pada kenyataannya,
kesenjangan atau ketidakseimbangan ekonomi-sosial tersebut terdapat di dalam
antardaerah di Indonesia.
Pembangunan regional berkelanjutan terdiri dari kata-kata: pembangunan yang
berarti suatu kegiatan yang menimbulkan perubahan dan pertumbuhan, regional
yang berarti skala wilayah atau daerah, dan berkelanjutan yang berarti efisien*),
terjadi pemerataan pembangunan dan hasil pembangunan serta berwawasan
lingkungan. Pada hakekatnya, pembangunan regional berkelanjutan adalah
kegiatan yang menciptakan perubahan dan pertumbuhan pada skala wilayah
secara berkesinambungan dengan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup,
untuk mencapai tujuan.
Pembangunan ialah mengadakan atau membuat atau mengatur sesuatu yang belum
ada. Pengembangan adalah memajukan atau memperbaiki atau meningkatkan
sesuatu yang sudah ada (Jayadinata, J.T, 1986). Wilayah (region) dalam
pengertian geografi, merupakan kesatuan alam yaitu alam yang serba sama, atau
homogen, atau seragam, dan kesatuan manusia, yaitu masyarakat serta
kebudayaan yang serba sama yang mempnuyai ciri yang khas, sehingga wilayah
tersebut dapat dibedakan dari wilayah yang lain. Wilayah geografi dapat

34. mengandung wilayah geologi, wilayah tubuh tanah, wilayah vegetasi, wilayah
bahasa, wilayah ekonomi, wilayah sejarah dan sebagainya. Ada dua macam
pengertian wilayah, yaitu pengertian internasional (dapat meliputi beberapa negara
yang mempunyau kesatuan alam dan kesatuan manusia), dan pengertian nasional
(merupakan sebagian dari negara tetapi bagian tersebut mempunyai kesatuan alam
dan kesatuan manusia.
Dalam hal ini misalnya dalam kaitannya dengan pemanfaatan bahan galian,
kriteria penilaian aspek sosial-ekonomi dalam optimalisasi
pendayagunaan/pernanfaatan bahan galian industri dimaksudkan sebagai tolok
ukur kelulusan dan segi nonfisik bagi kelangsungan suatu usaha
penambangan/pengolahan bahan galian tersebut dalam hubungannya dengan
program pengembangan wilayah di daerah. Kriteria nonfisik perlu dipadukan
dengan kriteria fisik. Kedua kriteria fisik dan nonfisik tersebut diperlukan dalam
penilaian bagi suatu hasil atau suatu rencana hasil pendayagunaan/pemanfaatan
sumber daya alam dalam proses pengembangan regional (wilayah). Dalam hal ini
bahan galian industri merupakan bahan galian yang mempunyai penting dalam
pengembangan wilayah (regional).
Beberapa kriteria penilaian aspek sosial-ekonomi dalam optimalisasi
pendayagunaan/pemanfaatan sumber daya mineral industri untuk menunjang
usaha pemerataan, yaitu:
(1) Mendukung peningkatan keterkaitan antarsektor di daerah dan keterkaitan
ekonomi antardaerah.
Pengembangan sumber daya mineral di daerah diharapkan mampu menunjang dan
merangsang pembangunan regional dalam hal meningkatkan keterkaitan
antarsektor di daerah dan keterkaitan ekonomi antardaerah dengan menghasilkan
komoditas-komoditas yang mempunyai nilai tambah setinggi-tingginya.
(2) Mendukung pembangunan di daerah yang mencakup
(a) Meningkatkan pembangunan daerah berpendapatan rendah atau daerah
terbelakang.
(b) Meningkatkan pemanfaatan setempat yang setinggi-tingginya di daerah
antara lain dalam hal penciptaan kesempatan kerja setempat, peningkatan
pendapatan per kepala, peningkatan kemampuan kewiraswastaan
(keterampilan berusaha) dan produktivitas.
(c) Menunjang usaha dalam memperkecil kesenjangan sosial-ekonomi antar
daerah, di samping juga meningkatkan pembangunan daerah terpencil, antara
lain penciptaan pola transmigrasi pertambangan ke daerah-daerah potensial
sumber daya mineral di luar Jambal (Jawa-Madura-Bali).
(d) Menunjang penciptaan dampak positif yang lain secara tidak langsung bagi
pengembangan wilayah misalnya:
i) Kemudahan keterdapatan dan pertukaran faktor-faktor masukan antar daerah
untuk peningkatan usaha ekonomi antara lain:
-tenaga kerja terampil yaitu para transmigrasi sebagai penambang secara
alamiah di daerah asalnya.
-modal dan teknologi yang dibawa oleh (dan) para transmigran penambang
alami secara swakarsa.
-informasi tentang adanya pasaran komoditas mineral di daerah setempat dan
daerah lain.
ii) Modernisasi daerah dalam hal ini:

35. -penciptaan prasarana memudahkan komunikasi antardaerah;
-keorganisasian usaha yang meningkatkan kemampuan masyarakat setempat
dalam pengelolaan usaha secara terorganisasi;
-sikap mental dan cara hidup masyarakat setempat dalam usaha secara lebih
maju.
iii) Kemandirian daerah dalam hal swadaya usaha. Contohnya: suatu masyarakat
daerah yang ingin membangun rumahnya dengan tembok maka mereka
mampu membuat bata sendiri.
3) Menunjang usaha pelestarian lingkungan nonfisik, antara lain bahwa dengan
timbulnya kegiatan pertambangan di daerah turut mengembangkan tingkat
sosial-ekonomi dengan turut meningkatkan kemantapan misalnya dalam segi
pendidikan dan kesehatan dalam rangka pengembangan masyarakat di
daerah.
Dengan adanya usaha tambang di suatu daerah tidak diharapkan adanya
pengaruh-pengaruh budaya negatif terhadap budaya masyarakat setempat,
tetapi justru diharapkan menunjang kelestarian budaya setempat.
4) Memenuhi penugasan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan misi
strategis dalam rangka menunjang antara lain kestabilan politik. Adanya
suatu kebijaksanaan pemerintah untuk membuka tambang di suatu daerah
dengan tujuan antardaerah tersebut mulai berperan serta dalam
pembangunan. Pada dasarnya, pedoman kriteria penilaian aspek sosial-
ekonomi dalam pengembangan sumber daya mineral industri tersebut
merupakan salah satu sarana penyaringan sekaligus pendukung optimalisasi
pemanfaatan sumber daya mineral secara efisien dan rasional bagi
pengembangan daerah melalui tata ruang kesepakatan.

36. Gambar II.B.4.1
Proses Pengembangan Regional (Wilayah)
Masukan Proses Pengalihan Keluaran Kriteria Penilaian
Re - Evaluasi
Sumber Daya Alam Prasarana Prasarana dan Sarana
- Terbarukan Sarana dan Tata Ruang
- Tak Terbarukan Lingkungan Lingkungan Hidup (Fisik)
(Mineral) Fisik
Sumber Daya Manusia
Pengembangan
- Bekerja Regional Terpadu & Seimbang 1. Mendukung Keterkaitan Ekonomi
- Belum Bekerja antarsektor di daerah dan
Keterkaitan antardaerah
Sumber Daya Penunjang Misi: Pemerataan Sosial-Ekonomi 2. Mendukung Pembangunan di
Modal daerah:
Kebijaksanaan - Pembangunan daerah ber
Kelembagaan pendapatan rendah/terbelakang
Prasarana Lain - Kemanfaatan setempat di daerah
Antara lain: kesempatan kerja
- Memperkecil kesenjangan sosial
ekonomi antardaerah
- Meningkatakan swadaya usaha
dan kemajuan masyarakat.
3. Lingkungan Sosial Ekonomi
4. Memenuhi penugasan Pemerintah
Pusat / Daera

37. 5. Menjalankan kewajiban dan loyal terhadap pemerintah dengan baik:
pemerintah tempat berusaha dan pemerintah asalnya.
a.Membayar segenap kewajiban pajak dan kewajiban keuangan perusahaan
pertambangan.
1). Iuran tetap (Dead rent):US$ 0.025 – 3 /ha.
2).Iuran produksi/eksploitasi (royalty).
a). Konsentrat (Cu + Au)
i. CR Cu = [(P x ACP) – SRFS]] x PCT.
PCT → s.d US$ 0,9 → 1,5
→ s.l.d. US$ 1,1 → 3,5
→ US$ 0,9 – 1,1 → 1,5 + (ACP – 90)/10
ii. CR (Au/Ag) = 1% harga jual.
(Royalti Cu:1,5% jika harga Cu di bawah US$ 0,90/lb
3,5% jika harga Cu di atas US$ 1,10/lb
Jika harga antara US$ 0,90 s.
/d US$ 1,1, rumusnya:
% = 1,50 + (Harga Cu -90)/10.)
b). Mineral
i. US$ 0,001 – 0,15/kg (7 mineral a.l.: besi, air raksa).
ii. US$0,10 – 50/ton (16 mineral: batu gamping, yodium).
iii. 4% - 10% harga jual (4 mineral/batu berharga).
3.).PPH Badan
a. 15%, PKP, s.l.k. Rp 10 juta.
b. 25%, PKP, l.b. Rp 10 juta – s.l.k. Rp 50 juta.
c. 30%, PKP, l.b. Rp 50 juta.
4). PPH karyawan pasal 21, 26 UU No. 7Tahun 1983).
5). PPH bunga, dividen, sewa, jasa (PPH 1984).
6). PPN (UU No. 8 Tahun 1970).
7). Bea materai (UU. No. 13 Tahun 1985).
8). Bea Masuk (UU No. 11 Tahun 1970).
9). PBB:
a. Pra produksi = Iuran tetap.
b. Periode produksi = Iuran Tetap + 0.5% x 20% dari penerimaan kotor.
10). Pungutan/Pajak Pemda.
11). Administrasi umum.
12). PHP kendaraan bermotor.
13.Pemenuhan kewajiban pajak.
Simpulan tentang perpajakan di bidang pertambangan di dunia dapat dilihat
pada Lampiran IV. Tentang tarif royalti di bidang mineral di Indonesia dapat
dilihat pada Lampiran V. Contoh profil perpajakan pada suatu perusahaan
PMA dalam hal ini PT Freeport Indonesia dapat dilihat pada Lampuiran VI.
b. Mematuhi segenap peraturan yang ada.
Acuan pola dasar kebijakan terkait /Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

38. 1). Undang-Undang Dasar 1945: Pembukaan, pasal 33 ayat 3. -Pembukaan:
Negara melindungi bangsa dan tumpah darah dalam kesejahteraan dan
kecerdasan. Ps 33 ayat 3: Bumi dan air dimanfaatkan bagi sebesar-besar
kemakmuran rakyat.
2). Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup,
yang mencakup lingkungan fisik (kesatuan ruang dengan semua benda, daya,
keadaan) dan lingkungan non fisik (mahluk hidup, termasuk manusia dan
perilakunya) yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan
manusia serta mahluk hidup lain, perlu dikelola secara terpadu untuk melestarikan
fungsi lingkungan hidup dalampelaksanaan pembangunan berkelanjutan. (Gambar
III.2.1).
3). Undang-Undang No, 24 tahun1994 tentang penataan ruang: bahwa
pengelolaan sumber daya alam yang beranekaragam di daratan, di lautan dan di
udara, perlu dilakukan secara terkordinasi dan terpadu dengan sumber daya
manusia dan sumber daya buatan dalam pola pembangunan yang berkelanjutan
dengan mengembangkan tata ruang dalam satu kesatuan tata lingkungan yang
dinamis serta tetap memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai
dengan pembangunan berwawasan lingkungan, yang berdasarkan Wawasan
Nusantara dan Ketahanan Nasional (Gambar II.B.5.1 sampai dengan II.B.5.2).
4).Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam
hayati dan ekosistemnya. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber
daya alam tak terbarui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijak sana dan
sumber daya alam terbarui untuk menjamin ketersediaannya dengan tetap
memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
5). Kawasan lindung.
Pengelolaan kawasan lindung adalah upaya penetapan, pelestarian dan
pengendalian pemanfaatan kawasan lindung.
= Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya: kawasan hutan
lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air.
= Kawasan perlindungan setempat: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan
sekitar danau, dan kawasan sekitar mata air.
= Kawasan suaka alam dan cagar budaya: kawasan suaka alam, kawasan suaka
alam laut dan perairan sekitarnya, patani berhutan bakau, taman nasiona, taman
hutan raya, taman wisata dan kawasan cagar budaya serta ilmu pengetahuan.
= Kawasan rawan bencana alam: kawasan yang sering dan berpotensi mengalami
bencana alam seperti letusan gunung api, gempa bumi, tanah longsor.
6). PP No. 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan (Gambar
III.2.2).
Amdal adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau
kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
7).Keputusan Meneg LH No.14/Men LH/3/1999 tentang pedoman umum
penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan.
Analisis dampak lingkungan (environmental impact analysis (assessment)) :
analisis mengenai dampak lingkungan dari suatu proyek yang meliputi pekerjaan