1. Peran Masyarakat di Bidang Sanitasi
Air Limbah, Persampahan, Drainase
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan
Prasarana dan Sarana Sanitasi Permukiman
2. Latar Belakang
• Adanya keterbatasan Pemerintah (dana, SDM, waktu),
sehingga proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan,
pemanfaatan, hingga pengendalian sudah semestinya
dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat
• Keterlibatan masyarakat akan memberikan ungkitan
(leverage) yang dapat memperbesar kapasitas pengelolaan
prasarana dan sarana sanitasi
3. Paradigma Baru
Pemerintah harus membuka pintu seluas-
luasnya bagi masyarakat untuk terlibat
di dalam proses proses pengelolaan dan
secara berkesinambungan berupaya
menumbuhkan kemandirian masyarakat
dalam mengelola prasarana dan sarana
sanitasi yang ada.
4. Penerapan Partisipasi Masyarakat
• Mengkondisikan Masyarakat tetap memperoleh
informasi sebaik-baiknya agar masyarakat turut
mendukung pembangunan sanitasi permukiman
mulai dari perencanaan sampai dengan
pengoperasian dan pemeliharaan;
• Memperoleh Informasi (dari masukan masyarakat)
untuk memperbaiki pengambilan keputusan
• Memberikan Kesempatan pada Masyarakat untuk
menyampaikan kepentingan mereka
• Memperoleh Jaminan Dukungan dari Masyarakat
5. Pembangunan Prasarana dan Sarana Sanitasi
Melalui Pemberdayaan Masyarakat
• Pembangunan PS Sanitasi yang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat setempat serta prasarana lainnya yang diperlukan
untuk menunjang kegiatan ekonomi lokal.
• Peningkatan kemampuan kelembagaan dan organisasi
masyarakat (institutional development) dalam proses
pengelolaan:
– Pemberdayaan forum musyawarah desa (dan antar desa)
– Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam penyusunan Rencana
– Pemberdayaan Kelembagaan dan Organisasi Masyarakat dalam
membangun dan mengelola prasarana dan sarana sanitasi
6. Kemandirian
• Pemberdayaan masyarakat dilakukan selain untuk mengelola
prasarana dan sarana yang terbangun, juga dalam kerangka
pembiayaan pengelolaan secara mandiri
• Perlunya penguatan Ekonomi Lokal yang dapat memanfaatkan
proses pengelolaan prasarana dan sarana yang ada, misal:
– Program 3R di bidang persampahan
– Pemanfaatan Kolam Retensi sebagai kawasan wisata
– Jasa pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja, dll
• Pemberdayaan yang memperhatikan aspek ekonomi pada
gilirannya akan memungkinkan terlaksananya pengelolaan
prasarana dan sarana berkelanjutan di tingkat masyarakat
7. Sumber:
• Materi Diseminasi dan Sosialisasi
Keteknikan Bidang Penyehatan
Lingkungan Permukiman (PLP),
Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Kementrian Pekerjaan Umum