1. GEOSTRATEGI INDONESIA
A. Pengertian Geostrategi
Geostrategi merupakan masalah penting bagi setiap bangsa baik
pada masa lampau, kini, manapun mendatang. Geostrategi menjadi
sangat penting karena setiap bangsa yang telah menjadi negara
membutuhkan strategi dalam memanfaatkan wilayah negara sebagai
ruang hidup nasional untuk menentukan kebijakan, sarana dan sasaran
perwujudan kepentingan dan tujuan nasional melalui pembangunan
sehingga bangsa itu tetap eksis dalam arti ideologis, politis, ekonomis,
sosial budaya Hankam.
Pembukaan UUD 1945 memberikan amanat kepada para
penyelenggara negara agar dalam hidup berbangsa dan negara dalam
lingkup nasional diuraikan untuk mewujudkan upaya melindungi segenap
Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial.
Geostrategi Indonesia pada dasarnya adalah strategi nasional
Bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah negara Republik
Indonesia sebagia ruang hidup nasional guna merancang arahan tentang
kebijakan, sarana dan pembangunan untuk mencapai kepentingan dan
tujuan nasional tersebut diatas.
Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam wujud Konsepsi
“Ketahanan Nasional”.
1

2. 1. Pengertian Geostrategi
Geostrategi merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi
geografi negara untuk menentukan kebijakan, tujuan, sarana-sarana
untuk mencapai tujuan nasional, geostrategi dapat pula dikatakan
sebagai pemanfaatan kondisi lingkungan dalam upaya mewujudkan
tujuan politik.
2. Pengertian Geostrategi Indonesia
Merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara
Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan dan sarana-sarana
untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Geostrategi
Indonesia memberi arahan tentang bagaimana merancang strategi
pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman
dan sejahtera. Oleh karena itu Geostrategi Indonesia bukanlah
merupakan geopolitik untuk kepentingan politik dan peran tetapi untuk
kepentingan kesejahteraan dan keamanana.
B. Tujuan Geostrategi/Ketahanan Nasional
Geostrategi /Ketahanan Nasional diperlukan dalam menunjang
keberhasilan tugas pokok pemerintahan, seperti tegaknya hukum dan
ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran,
terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan
hukum dan keadilan sosial, serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk
mengaktualisasikan diri.
2

3. C. Fungsi Geostrategi/ Ketahanan Nasional
Geostrategi/Ketahanan Nasional Indonesia mempunyai fungsi sebagai :
1. Daya tangkal. Dalam kedududukannya sebagai konsepsi penangkalan,
geostrategi Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk
ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas,
integritas, eksistensi bangsa, dan negara Indonesia dalam aspek.
a. Ketahanan pada aspek ideology. Ketangguhan kekuatan nasional
dalam menghadapi ancaman dari luar maupun dari dalam, dalam
rangka menjamin kelangsungan kehidupan ideology bangsa dan
negara Republik Indonesia.
b. Ketahanan pada aspek politik. Untuk mengejar ketinggalan dari
negara maju, kita perlu mengadakan proses perubahan atau
modernisasi, penegakan hukum, dan menegakkan disiplin
nasional.
c. Ketahanan pada aspek ekonomi. Ketangguhan kekuatan nasional
dalam kegiatan yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan
konsumsi barang dan jasa, usaha untuk meningkatkan taraf hidup
masyarakat baik secara individu maupun kelompok.
d. Ketahanan pas aspek sosial budaya. Ketangguhan kekuatan
nasional dalam menghadapi ancaman dari luar maupun dari dalam,
dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan sosial budaya
bangsa dan negara Republik Indonesia.
e. Ketahanan pada aspek pertahanan keamanan. Ketangguhan
kekuatan pertahanan nasional dan upaya untuk melindungi
3

4. kepentingan bangsa dan negara demi tetap terwujudnya kondisi
kelangsungan hidup bangsa.
Berfungsi sebagai pengarah bagi pengembangan potensi kekuatan
bangsa dalam ideology, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan
keamanan (hankam) sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. Ketahanan
Nasional sebagai pengarh berfungsi menyatukan pola pikir, pola tindak,
dan cara kerja intersektor, antarsektor, dan multidisipliner. Cara kerja ini
selanjutnya diterjemahkan dalam RJP (rencana jangka panjang) yang
dulu dikenal dengan GBHN. RJP yang dibuat pemerintah dan disetujui
DPR membuat kebijakan dan strategi pembangunan dalam setiap sektor
untuk mencapai tujuan nasional masyarakat adil dan makmur.
D. Sifat Geostrategi/ Ketahanan Nasional
Untuk mewujudkan Ketahanan Nasional, dilaksanakan dengan
mengelola dan menyelenggarakan kesejahteraan dan keamanan
terhadap sistem kehidupan nasional. Sebagai konsepsi pengaturan dan
penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, metode
pendekatan dan pengkajian Ketahanan Nasional terdiri atas pendekatan
keamanan dan pendekatan kesejahteraan.
Sifat-sifat Ketahanan Nasional adalah sebagai berikut :
1. Manunggal
Dalam membangun Ketahanan Nasional adanya kesatuan yang
bersifat komprehensif-integral antara trigatra dan pancagatra. Sifat
integrative tidak mempunyai arti mencampuradikan semua aspek
4

5. sosial secara begitu saja, tetapi integrasi dilaksanakan secara serasi,
seimbang, dan harmonis.
2. Mawas ke Dalam
Geostrategi/Ketahanan Nasional ditujukan ke dalam diri bangsa dan
negara sendiri karena bertujuan untuk mewujudkan hakikat dan sifat
nasionalnya.
3. Kewibawaan
Geostrategi/Ketahanan Nasional bertujuan untuk mewujudkan
kewibaan nasional, dan harus diperhitungkan oleh pihak lain.
4. Berubah menurut Waktu
Geostrategi/Ketahanan Nasional bersifat dinamis dan dapat berubah
sesuai dengan situasi dan kondisi bangsa.
5. Tidak Membenarkan Sikap Adu Kekuasaan dan Adu Kekuatan
Konsepsi Ketahanan Nasional dapat dipandang sebagai suatu
alternative lain dari konsepsi yang mengutamakan penggunaan adu
kekuasaan dan adu kekuatan yang masih dianut oleh negara-negara
maju pada umumnya.
6. Percaya pada Diri Sendiri
Geostrategi/Ketahanan Nasional dikembangkan dan ditingkatkan
berdasarkan sikap mental percaya pada diri sendiri. Suatu bangsa
yang merdeka dan berdaulat harus percaya dan yakin, bahwa ia dapat
mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri dengan baik dan tidak
5

6. tergantung kepada bantuan luar. Andai kata diperlukan bantuan, maka
hal tersebut bersifat komplementer.
7. Tidak Tergantung pada Pihak Lain
Geostrategi/Ketahanan Nasional dibangun dan dikembangkan atas
dasar kemampuan sendiri dengan memanfaatkan segenap aspek
kehidupan nasional. Pengembangan kemampuan nasional dalam
meningkatkan daya saing bangsa diupayakan untuk tidak tergantung
pada pihak lain. Walaupun kebanyakan negara berkembang
merupakan bekas daerah jajahan dan masih dipengaruhi mental
kolonial dan rasa tergantung kepada bekas penjajahannya.
E. Komponen Strategi Astragatra
Komponen ini adalah komponen strategi yang terdiri atas delapan
gatra (aspek). Delapan gatra (aspek) ini dapat diklasifikasi dalam dua
bagian yang meliputi :
1. Trigatra
Adalah komponen yang bersifat alamiah (tetap). Komponen ini meliputi
tiga unsur yaitu :
a. Aspek Geografi
Aspek geografi adalah aspek yang berkaitan dengan letak kondisi
bumi di mana negara berada. Pengaruh letak geografi terhadap
politik melahirkan geopolitik (wawasan nusantara) dan geostrategi
(ketahanan nasional)
6

7. Beberapa wawasan nasional yang tumbuh karena pengaruh
geografi adalah seperti :
1) Wawasan benua adalah cara pandang negara yang dilandasi
lingkungan negara yang serba daratan (benua) atau yang
dikanal dengan Land Locked Contry.
2) Wawasan bahari adalah cara pandang negara yang
dipengaruhi oleh kondisi negara yang bersifat archipelago,
tetapi negaranya sendiri bersifat daratan.
3) Wawasan dirgantara adalah cara pandang negara yang
dipengaruhi oleh kondisi wilayah dirgantara yang strategis bagi
penempatan GSO (Geo Stationary Orbit).
4) Wawasan kombinasi adalah cara pandang negara yang
dipengaruhi oleh kondisi geografis negara yang memiliki
wilayah daratan, lautan, dan udara yang strategis (relative
berimbang)
Dalam kaitan dengan wawasan nasional di atas, negara
Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara kesatuan yang
menganut wawasan kombinasi atau wawasan nusantaa.
b. Sumber Daya Alam
Kekayaan alam yang terkandung dalam sumber daya alam (SDA)
Indonesia dapat dibagi tiga golongan, yaitu :
1) Hewani (fauna) adalah sumber daya alam yang menjadi
sumber bahan makanan yang berasal dari binatang (hewan)
7

8. 2) Nabati (flora) adalah sumber daya alam yang dapat menjadi
sumber bahan makanan yang berasal dari unsur tumbuh-
tumbuhan.
3) Mineral (tambang) adalah sumber daya alam yang memiliki
nilai tambah bagi devisa negara yang berasal dari eksplorsi
dalam bumi.
Pola dasar pengelolaan sumber daya alam di atas, dilakukan
berdasarkan pada asas.
1) Maksimal, yaitu prinsip pengelolaan sumber daya manusia
secara menyeluruh dan sungguh-sungguh oleh seluruh elemen
bangsa dan negara.
2) Lestari, yaitu prinsip pengelolaan SDA yang mengutamakan
kelangsungan lingkungan hidup secara berkelanjutan
(substainable)
3) Daya saing, yaitu prinsip pengelolaan SDA yang berorientasi
pada kualitas dan kuantitas yang bisa memiliki daya saing
dengan produk SDA negara asing (luar negeri)
Untuk mengatasi kesejangangan (gap) antara potensi SDA dengan
penduduk, maka diupayakan:
1) Menyusun pola pengelolaan SDA
2) Mengembangkan IPTEK
3) Membina kesadaran nasional
4) Mengadakan program pembangunan yang serasi
8

9. 5) Mengadakan pembentukan modal yang cukup
6) Menciptakan daya beli konsumen yang cukup
c. Keadaan dan Kemampuan Penduduk
Penduduk adalah orang yang mendiami suatu tempat dalam
wilayah tertentu dengan tanpa melihat status kewarganegaraan
yang dianut oleh orang tersebut.
Masalah yang dihadapi dalam kependudukan adalah meliputi :
1) Jumlah Penduduk. Hal yang menjadi masalah dalam jumlah
penduduk adalah makin meningkatnya jumlah penduduk yang
tidak memiliki kualitas, baik dirinya, masyarakat, dan negara.
2) Komposisi penduduk adalah susunan penduduk menurut usia,
jenis kelamin, agama, suku bangsa, dan pendidikan.
3) Distribusi penduduk. Hal yang menjadi masalah dalam
distribusi penduduk adalah penyebaran penduduk yang tidak
merata ke seluruh wilayah negara (tanah air)
2. Pancagatra
Komponen pancagatra adalah komponen yang meliputi lima
aspek Ketahanan Nasional dalam kehidupan sosial (intangible).
Komponen pancagatra meliputi :
a. Ketahanan di Bidang Ideologi
Adalah Ketahanan Nasional yang berintikan pemahaman dan
pengalaman nilai ideologi Pancasila yang dapat menjadi landasan
9

10. sikap dan perilaku untuk mengatasi segala ancaman, tantangan,
hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar negeri
maupun dari dalam yang membahayakan kelangsungan kehidupan
Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi bangsa dan negara
Indonesia.
b. Ketahanan Nasional di Bidang Politik
Adalah Ketahanan Nasional yang berintikan kehidupan politik yang
damai, tertib, adil, jujur dan demokratis, serta tercipta stabilitas
politik, yang dapat untuk mengatasi segala ATHG, baik yang
datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang dapat
membahayakan kelangsungan kehidupan bangsa dan negara
Indonesia.
c. Ketahanan Nasional di Bidang Ekonomi
Ketahanan Nasional yang berintikan tersedianya pangan, sandang,
lapangan kerja, perumahan, menurunnya angka kemiskinan
sehingga dapat mengatasi segala ATHG, baik yang datang dari
luar negeri maupun dari dalam yang membahayakan kelangsungan
kehidupan ekonomi bangsa dan negara Indonesia.
d. Ketahanan Nasional di Bidang Sosial dan Budaya
Ketahanan Nasional yang berintikan tersedianya pendidikan murah
dan berkualitas, hormat-menghormati, sopan santun, beretika, dan
bangga menjadi anak Indonesia. Melalui adanya ketahanan sosial
dna budaya diatas, diharapkan dapat menjadi saringan untuk
mengatasi segala ATHG, baik yang datang dari luar negeri maupun
dari dalam negeri yang membahayakan kelangsungan kehidupan
sosial dan budaya bangsa dan negara Indonesia.
10

11. e. Ketahanan Nasional di Bidang Hankam
Ketahanan Nasional yang berintikan adanya rasa aman, damai,
tidak sengketa dengan bangsa dan negara lain, percaya pada
kemampuan sendiri. Melalui hal diatas, diharapkan mampu
mengatasi segala ATHG, baik yang datang dari luar negeri maupun
dari dalam yang membahayakan kelangsungan kehidupan
pertahanan dan keamanan bangsa dan negara Indonesia.
F. Perkembangan Konsep Geostrategi Indonesia
Pada awalnya pengembangan awal geostrategi Indonesia digagas
Sekolah Staf dan komando Angkatan Darat (SSKAD) Bandung tahun
1962. Isi konsep geostrategi Indonesia yang terumus adalah pentingnya
pengkajian terhadap perkembangan lingkungan strategi di kawasan
Indonesia yang ditandai dengan meluasnya pengaruh Komunis.
Geostrategi Indonesia pada waktu itu dimaknai sebagai strategi untuk
mengembangkan dan membangun kemampuan territorial dan
kemampuan gerilya untuk menghadapi ancaman komunis di Indonesia.
Pada tahun 1965 an lembaga ketahanan nasional
mengembangkan konsep Geostrategi Indonesia yang lebih maju dengan
rumusan sebagai berikut: bahwa Geostrategi Indonesia harus berupa
sebuah konsep strategi untuk mengembangkan keuletan dan daya tahan,
pengembangan kekuatan nasional untuk menghadapi dan menangkal
ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik bersifat internal
maupun eksternal. Dalam gagasan agak lebih progresif tapi tetap terlihat
konsep Geostrategi Indonesia baru sekedar mambangun kemampuan
nasional sebagai faktor kekuatan penangkal bahaya.
Sejak tahun 1972 Lembaga Ketahanan Nasional terus melakukan
pengkajian tentang geostrategi Indonesia yang lebih sesuai dengan
11

12. konstelasi Indonesia. Pada era itu konsepsi Geostrategi Indonesia
dibatasi sebagai metode untuk mengembangkan potensi ketahanan
nasional dengan pendekatan keamanan dan kesejahteraan guna menjaga
identitas kelangsungan serta integritas nasional sehingga dan tujuan
nasional dapat tercapai.
Terhitung mulai Tahun 1974 Geostrategi Indonesia ditegaskan
wujudnya dalam bentuk rumusan ketahanan nasional sebagai kondisi,
metode, dan doktrin dalam pembangunan nasional. Pengembangan
konsep Geostrategi Indonesia bahkan juga dikembangkan oleh negara-
negara yang lain, bertujuan untuk :
- Menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional baik
yang berbasis pada aspek ideologi, politik, sosial budaya dan hankam
maupun aspek-aspek alamiah, bagi upaya kelestarian dan eksistensi
hidup negara dan bangsa untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan
tujuan nasional.
- Menunjang tugas pokok pemerintahan Indonesia dalam :
1. Menegakkan hukum dan ketertiban (Law and Order)
2. Terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran (Welfare and
Prosperity)
3. Terselenggaranya pertahanan dan keamanan (Defense and
Prosperity)
4. Terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial (Yuridical Justice
and Social Justice)
12

13. 5. Tersedianya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri
(Freedom of the People)
Geostrategi Indonesia sebagai pelaksanaan Geopolitik Indonesia
memiliki dua sifat pokok :
- Bersifat daya tangkal. Dalam kedudukannya sebagai konsepsi
penangkalan geostrategi Indonesia ditujukan untuk menangkal segala
bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap
identitas, integritas, eksistensi bangsa dan Negara Indonesia.
- Bersifat developmental /pengembangan yaitu pengembangan potensi
kekuatan bangsa dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya,
hankam sehingga tercapai kesejahteraan rakyat.
G. Implementasi Ketahanan Nasional
Implementasi Ketahanan Nasional diartikan melaksanakan atau
menggunakan kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan yang
dilandasi sikap ulet dan tangguh untuk mengembangkan daya saing
bangsa sehingga menjadi bangsa yang kompretitif dan dihormati di dunia.’
Untuk menjadikan bangsa yang berdaya saing, maka bangsa
Indonesia harus mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi
dengan efisien, transparan, dan accountable. Beberapa permasalahan
besar adalah masalah politik yang terkait dengan kesiapan menghadapi
globalisasi, politik luar negeri yang bebas dan aktif, masalah disintegrasi
dan otonomi, sistem partai politik dan birokrasi. Permasalahan dalam
bidang ekonomi adalah ekonomi biaya tinggi dengan adanya pungutan liar
(pungli), kebijakan ekonomi yang tidak berorientasi produk domestik,
ekspor kebutuhan pangan, dan masih kecilnya investasi. Masalah dalam
bidang sosial budaya dicerminkan rendahnya angka HDI (Human
13

14. Development Index) pada tahun 2004 pada nomor 117 dari 175 negara,
pendidikan 60% pendudik masih SD, kesadaran akan lingkungan dan
disiplin yang masih rendah. Kondisi ini di atas tahun 2007 menurut data
HDI, Indonesia masih berada pada posisi yang banyak berubah yaitu
berada pada urutan 103 dari 133 negara. Masalah dalam bidang hukum
adalah lemahnya penegakan hukum, banyaknya kasus korupsi, dan
pelanggaran HAM.
1. Implementasi Ketahanan Nasional dalam Bidang Politik
Untuk menghadapi permasalahan dalam bidang politik, maka
sejumlah tindakan harus dilaksanakan, sehingga tercipta situasi politik
yang kondusif bagi peningkatan daya saing bangsa. Beberapa hal
yang harus dilaksanakan adalah :
a. Dalam rangka menghadapi globalisasi, maka perlu diambil
langkah-langkah mengadakan proses perubahan atau modernisasi.
Peningkatan kompetensi diplomat diperlukan dalam rangka
menghadapi berbagai perundingan internasional seperti ASEAN,
AFTA, APEC, PBB, dan WTO, sehingga kondisi Indonesia
memperoleh keuntungan. Modernisasi juga menyangkut sumber
daya manusia (SDM) melalui pendidikan sehingga kompetensinya
sama dengan SDM luar negeri, membangun watak bangsa, serta
modernisasi sarana pertahanan nasional untuk mempertahankan
wilayah NKRI, dan mengembangkan paradigma baru dalam TNI
atau reformasi TNI. Peningkatan anggaran dalam bidang
pendidikan dan pertahanan merupakan salah satu implementasi
dalam bidang politik.
b. Mengembangkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Hal ini
dilakukan dengan berperan serta dalam proses perdamaian di
14

15. dunia internasional dan berpartisipasi aktif dalam peristiwa yang
bersifat global.
c. Masalah disintegrasi dan otonomi. Masalah disintegrasi bangsa
harus diselesaikan dengan baik. Banyak kasus disintegrasi
disebabkan adanya ketidakadilan dalam bidang hukum, politik,
ekonomi, dan budaya. Keberhasilan kasus Aceh merupakan wujud
dari Ketahanan Nasional. Oleh sebab itu, implementasi HAM,
pemberlakuakn hukum sesuai dengan adat, serta memberikan
otonomi dalam pengelolaan ekonomi merupakan kunci masalah
disintegrasi dan otonomi. Pemberlakuan otonomi harus terus
disempurnakan, yaitu memberi kebebasan sesuai dengan
kebutuhan lokal, namun menghindari kebangsaan daerah yang
sempit yang justru menjadi bibit disintegrasi.
d. Penataan sistem politik yang menjamin kestabilan pemerintahan.
Pengembangan demokrasi berupa pemilihan umum langsung
ternyata berjalan dalami, baik DPR, Presiden, maupun Kepala
Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kedewasaan warga negara
semakin tinggi dan merupakan kekuatan bangsa di masa depan.
Dalam bidang politik juga perlu dilakukan pengembangan sistem
yang terbuka dan demokratis,
2. Implementasi Ketahanan Nasional dalam Bidang Ekonomi
Untuk menghadapi permasalahan dalam bidang ekonomi, maka
sejumlah tindakan harus dilaksanakan, sehingga tercipta kondisi
perekonomian yang kondusif untuk menunjang pertumbuhan ekonomi
dan pemerataan hasil pembangunan. Beberapa hal yang harus
dilaksanakan adalah :
15

16. a. Menata kebijakan fiskal terutama yang terkait dengan pajak serta
restribusi. Peraturan baik UU maupun Perda yang memberatkan
dunia industri harus dicabut. Kebijakan fiskal harus mampu
membuat dunia industri efisien dan efektif serta berdaya saing
untuk ekspor.
b. Mengembangkan industri yang berorientasi pada produk dalam
negeri. Krisis moneter sudah meruntuhkan industri elektronika dan
tekstil. Oleh sebab itu, perlu dikembangkan industri berbasis
pertanian, karena kondisi Indonesia sangat cocok untuk pertanian
dan hampir 50% penduduknya hidup dari pertanian.
c. Menggiatkan swasembaga pangan. Pangan adalah kebutuhan
pokok, krisis pangan dapat membuat stabilitas politik terganggu.
Indnesia merupakan negara dengan penduduk mencapai 200 juta
dan kebutuhan pangan mencapai 50 juta ton. Oleh sebab itu,
program swasembada pangan harus dikembangkan dan
memberikan harga yang memadai bagi petani.
d. Mengembangkan iklim investasi yang baik. Pembenahan sistem
investasi dilakukan dengan mempermudah prosedur perizinan dan
memberi insentif yang memadai seperti keringanan pajak, sarana
infrastruktur, dan kepastian hukum dalam ketenagakerjaan.
e. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan dan mendorong
usaha kecil dan menengah dengan mengembangkan kredit mikro
dan penunjang yang memadai seperti pengembangan informasi
pasar dan teknologi.
f. Mengembangkan sistem pasar dengan mengurangi campur
tangan pemerintah dengan mendirikan lembaga yang mengawasi
16

17. persaingan usaha sehingga tidak terjadi monopoli yang merugikan
konsumen.
g. Mengembangkan pasar modal yang sehat, transparan, dan efisien
untuk menjadi sumber permodalan.
h. Mengelola kebijakan mikro dan makro secara hati-hati sehingga
tingkat inflasi rendah dan tingkat suku bunga rendah untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi.
i. Meningkatan efisiensi BUMN dan BUMD dengan melakukan
reorganisasi dan restrukturisasi, sehingga fungsi dan tanggung
jawab BUMN berjalan dengan baik.
3. Implementasi Ketahanan Nasional dalam Bidang Sosial dan Budaya
Untuk menghadapi permasalahan dalam bidang sosial dan
budaya, maka sejumlah tindakan harus dilaksanakan, sehingga
tercipta kondisi sosial budaya yang mendukung daya saing bangsa
dengan terciptanya sumber daya manusia yang kompeten, kondisi
sosial yang stabil, dan berkembangnya budaya sebagai hasil karya
manusia Indonesia. Beberapa hal yang harus dilaksanakan adalah :
a. Meningkatkan HDI Indonesia dengan melakukan: peningkatan
mutu pendidikan dengan penerapan standarisasi pendidikan,
meningkatkan jumlah wajib belajar sembilan tahun, meningkatan
daya saing perguruan tinggi, peningkatan kesehatan ibu dan anak,
serta peningkatan fasilitas lingkungan.
b. Meningkatkan taraf pendidikan dari 60% lulusan SD menjadi lebih
tinggi dengan memberikan dana pendidikan minimal 20% dari
APBN.
17

18. c. Meningkatkan perbaikan lingkungan dengan upaya: penataan
daerah industri melalui tata guna lahan, pengendalian konversi
hutan, pengelolaan sampah, dan pengendalian pencermaran
udara, air, dan tanah
d. Meningkatkan disiplin masyarakat dengan upaya pemberian
penyuluhan tentang kedisplinan, sosialisasi peraturan perundang-
undangan dan peraturan daerah, serta memberikan sanksi sosial
yang tegas untuk memberikan efek jera.
e. Meningkatkan kualitas pendidikan agama, kerukunan umat
beragama, dan mempermudah umat beragama dalam menjalankan
ibadahnya dengan upaya peningkatan toleransi antar umat
beragama, dialog, dan kerja sama antarumat beragama.
f. Mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh warga negara
untuk memberikan perlindungan terhadap kecelakaan kerja,
kematian, dan pelayanan hari tua.
g. Mengembangkan kebebasan berekspresui dalam bidang
kesenian, kebudayaan, dan peristiwa dengan memerhatikan etika,
moral, estetika, dan agama.
h. Meningkatkan peran serta perempuan dalam bidang politik dan
ekonomi sesuai dengan peranan kaum pria.
18