1. Otonomi Daerah dalam
Kerangka NKRI
Kelompok VI
Andi Marwah Bakri
Andi Rahmat
Syarifah Nurul Qadri
Rahmawati

2. Pengertian Otonomi Daerah
• OTONOMI Arti sempit
» Arti luas
Maka:
Otonomi daerah dengan demikian berarti KeMANDIRIan
suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan
keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.
Dan:
Desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dan
tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah.
OTONOMI DAERAH adalah DESENTRALISASI itu sendiri.
Mandiri
Berdaya

3. A R T I P E N TING O T ONOMI DAERAH -
D E S ENTRALI SASI
1. Untuk terciptanya efesiensi-efektivitas penyelenggaraan
pemerintah
2. Sebagai sarana pendidikan politik
3. Pemerintahan daerah sebagai persiapan untuk karir politik
lanjutan
4. Stabilitas politik
5. Kesetaraan politik
6. Akuntabilitas publik

4. Otonomi dalam NKRI
Otonomi Daerah Berlandaskan
Diberdayakan dengan cara
Memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata
dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur,
memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang
ada di daerahnya masing-masing.
Acuan Hukum
Implementasi tuntutan
Globalisasi

5. Mengapa Desentralisasi???
Ada beberapa alasan yang melatar belakangi mengapa
kebutuhan terhadap desentralisasi di indonesia saat ini
dirasakan sangat mendesak:
1. kehidupan berbangsa dan benegara berpusat di Jakarta
2. pembagian kekayaan secara tidak adil dan merata.
3. kesenjangan sosial

6. Visi Otonomi Daerah
Visi Otonomi Daerah
Politik Ekonomi
Sosial dan
Budaya

7. Konsep Dasar Otonomi
Daerah
1. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan
dalam hubungan domestik kepada daerah
2. Penguatan peran DPRD sebagai representasi rakyat lokal
dalam pemilihan dan penetapan kepada daerah
3. Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur
berkualitas tinggi dengan tingkat akseptibilitas yang tinggi
pula
4. Peningkatan efektifitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif.
5. Peningkatan efesiensi administrasi keuangan daerah.
6. Pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan dareah,
pemberian keleluasan kepada daerah dan optimalisasi upaya
pemberdayaan masyarakat.

8. • MODEL DESENTRALISASI:
1. Dekonsentrasi
2. Delegasi
3. Devolusi
4. privatisasi

12. Otonomi daerah dan demokrasi

13. Kewenangan pemerintah kabupaten
dan kota sebagai daerah otonom:
1. Pertanahan
2. Pertanian
3. Pendidikan dan kebudayaan
4. Tenaga kerja
5. Kesehatan
6. Lingkungan hidup
7. Pekerjaan umum
8. Perhubungan
9. Perdagangan dan industri
10. Penanaman modal
11. Koperasi

14. • Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia:
1. UU No. 1 Tahun 1945
2. UU No. 22 Th 1948
3. UU No. 1 Th 1957
4. UU No. 18 Th 1965
5. UU No. 5 Th 1974
6. UU No. 22 Th 1999
7. UU No. 25 Th 1999