SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 7
Baixar para ler offline
BAB 2. PEMBAHASAN


2.1 Dinamika Regulasi Kompilasi Hukum Islam (KHI)
        Penetapan kebijakan hukum di Indonesia, pemerintahan telah menjadikan
hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Tetapi persoalan kemudian
muncul, yaitu bagaimana kita memahami serta melaksanakan hukum Islam dalam
konteks hukum nasional atau memasukkan hukum Islam sebagai bagian dari hukum
nasional. Permasalahan ini menyebabkan polarisasi tentang proses legislasi hukum
Islam ada dua pendapat. Pendapat pertama, bahwa antara agama dan negara perlu ada
pemishan                                      secara                                    tegas.
        11
             Pendapat kedua, bahwa hukum Islam menjadi bagian dari hukum nasional
                                        12
baik simbol maupun substansi.                Akhir-akhir ini yang kemudian berhasil
memunculkan UU tentang Perbankan Syari’ah.
        Untuk melihat gambaran umum hukum islam sebagai bagian hukum nasional,
dengan mengikuti proses perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Untuk
mendeskripsikan proses perumusan kompilasi hukum Islam, tidak terlepas pada latar
belakang Kompilasi Hukum Islam, Landasan Yuridis dan Landasan Fungsional.


2.1.1   Latar Belakang Kompilasi Hukum Islam
        Ide kompilasi hukum muncul sesudah beberapa tahun Mahkamah Agung
membina bidang tekhnis yustisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan dimaksud,
didasari oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman. Pasal 11 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa
organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan dilakukan oleh departemen

11
   Asumsi ini dikumandangkan oleh kelompok yang tidak setuju terhadap akomodasi hukum islam
dalam bentuk formalisasi dan positivisasi sebagai bagian hukum negara.
12
   Imam Syaukani, Rekonstruksi Epistimologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi
Pembangunan Hukum Nasional (jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 249-250


                                              5
6




masing-masing, sedangkan pembinaan teknis yustisial dilakukan oleh mahkamah
Agung.       Meskipun      undang-undang   tersebut   ditetapkan   tahun   1970,   tetapi
pelaksanaannya di lingkungan peradilan agama pada tahun 1983, yaitu sesudah
pendatangan Suras Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dengan
menteri Agama RI No. 01, 02, 03, dan 04/SK/1-1983 dan No.1,2,3, dan 4 tahun
1983.13
          Keempat SKB dimaksud, adalah jalan pintas sambil menunggu keluarnya
Undang-Undang tentang Susunan, Kekuasaan dan Acara pada Peradilan Agama yang
menjadi peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 bagi lingkungan
Peradilan Agama yang pada saat itu masih sedang dalam proses penyusunan yang
intensif (sekarang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004).14 Sehinga sesuai dengan
fungsi Mahkamah Agung RI terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan
peradilan agama perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini
menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama.


2.1.2     Landasan Yuridis
          Landasan yuridis mengenai perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum
masyarakat adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 28 ayat 1 yang berbunyi:
” Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa
keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Selain itu, Fikih Islam mengungkapkan
kaidah:” Hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat, dan keadaan”.
Keadaan masyarakat itu selalu berkembang karena menggunakan metode yang sangat
memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Diantara metode itu ialah maslahat
mursalah, istihsan, istishab, dan urf.15


2.1.3     Landasan fungsional

13
     Zainuddin Ali, Hukum Islam, hlm. 98
14
     Ibid.
15
     Ibid., hlm. 100.
7




          Kompilasi Hukum Islam adalah fikih Indonesia karena ia disusun dengan
memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Fikih Indonesia
dimaksud adalah fikih yang telah dicetuskan oleh Hazairin dan T.M. Hasbi Ash-
Shiddiqi. Fikih sebelumnya mempunyai tipe fikih lokal semacam fikih Hijazy, fikih
Mishry, fikih Hindy, fikih lain-lain yang sangat mempehatikan kebutuhan dan
kesadaran hukum masyarakat setempat. Ia mengarah kepada unifikasi mazhab dalam
hukum islam. Oleh karena itu, di dalam sistem hukum di Indonesia ini merupakan
bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum
nasional di Indonesia.16


2.2 Institusi (organisasi) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
          Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat yang disebut oleh
Roscoe Pound ” a Tool of social enginering”17 Dalam konteks dinamika Kompilasi
Hukum Islam diperlukan Instutusi (organisasi) untuk menjalankan dan melakukan
pengawasan dalam penerapannya di masyarakat.


2.2.1     Peradilan dan Hakim-Hakim Agama
          Kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 hanya terdiri dua pasal, yaitu pasal
24 dan pasal 25. kemudian Undang-undang organik selanjutnya yang menjabarkan
pasal 24 dan pasal 25 UUD 1945 tersebut adalah UU No. 14/1970 yang menentukan
adanya empat lingkungan peradilan, yaitu: umum, agama, militer, dan tata usaha
          18
negara.        Peranan dari para Hakim Agama yang mekanisme kerjanya sudah
mempunyai landasan yang kokoh dengan ditetapkannya Undang-undang No. 7 Tahun
1989 tentang peradilan Agama, maka dalam menghadapi kompilasi hukum islam
sebagai ketentuan hukum material yang harus dijalankan tidak hanya berfungsi
sebagai ’mulut dari kompilasi’ akan tetapi dituntut untuk lebih meningkatkan
16
   Ibid.
17
   Zainudin Ali, Sosiologi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 38.
18
   Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan
Prospeknya (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 77.
8




perannya dalam berijtihad menemukanhukum melalui perkara-perkara yang
ditanganimya.
        Sehingga peradilan Agama secara legalistik berdasarkan pasal 10 UU No 14
Tahun 1970, telah diakui secara resmi sebagai salah satu pelaksana Judicial Power
dalam negara hukum Republik Indonesia.


2.2.2   Majelis Ulama Indonesia (MUI)
        Majelis Ulama indonesia (MUI) lebih meningkatkan peranannya untuk
mengkaji beberapa aspek kemasyarakatan yang berdimensi hukum yang memang
sangat diperlukan oleh masyarakat dalam rangka penetapan hukum dalam masyarakat
indonesia yang sedang membangun. Visi MUI adalah terciptanya kondisi kehidupan
kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridlo dan
ampunan Allah swt (baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur) menuju masyarakat
berkualitas (khaira ummah) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin
(izzul Islam wal-muslimin) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil ’alamin)
        Peran ulama dalam dinamika bangsa Indonesia sangat besar, dan pengaruhnya
luas sekali, baik dalam kehidupan sosial maupun politik, dan sudah berlangsung sejak
masa-masa awal islam di indonesia. 19 Kedudukan ulama yang diharapkan menjadi
penghubung antara kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat memang serba
sulit. Buya Hamka menggambarkannya seperti kue bika yang sedang dimasak di
periuk belanga yang terdiri atas dan bawah dijepit api. Pemerintah (dari atas)
menginginkan ulama membuat masyarakat mengerti dan turut atas kebijakan
pemerintah,     sedangkan     masyarakat     (dari        bawah)   mendesak   ulama     untuk
                                                     20
menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah.


19
   Muhammad Tholhah Hasan, Islam dalam Perspektif Sosial Kultural (Jakarta: Lantabora Press,
2004), hlm. 232.
20
   Mahfud, Moh.MD.Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia (Yogyakarta: Gama Media, 1999)
hlm. 259.
9




2.2.3     Lembaga – Lembaga Hukum dan Fatwa dari Organisasi Islam.
          Peranan dari lambaga-lembaga hukum dan fatwa yang kita temui pada
berbagai organisasi islam yang ada di Indonesia seperti Muhamadiyah, Nahdatul
Ulama dan laim-lain perlu lebih ditingkatkan dalam rangka mendukung dalam
penetapan hukum islam. Namun juga perlu dijaga jangan sampai terjadi lahirnya
berbagai fatwa hukum yang bersifat sangat kontraversial dan dapat membingungkan
umat.21


2.2.4     Lembaga Pendidikan Tinggi.
          Kegiatan penelitaian di bidang Hukum Islam harus lebih digalakan. Lembaga
pendidikan sebagai media intelektual untuk mengawal dan selalu mengkritisi atas
berjalannya Kompilasi Hukum Islam. Perguruan Tinggi Islam khususnya diharapkan
memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan Kompilasi Hukum Islam.22


2.2.5     Lembaga- Lembaga Penelitian dan Pengkajian Pemerintah.
          Lembaga- lembaga penelitian dan pengkajian dari pemerintah, semacam LIPI,
Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan
Departemen Agama dan lain sebagainya sudah seharusnya melibatkan diri dalam
kegiatan penelitian dan pengkajian masalah-masalah hukum islam yang berskala
nasional.23


2.2.6     Media Massa.
          Peranan media massa dalam persoalan ini sangat besar sekali untuk
menjebatani komunikasi ilmiah dari berbagai pihak yang terlibat dalam pengkajian
dan penelitian masalah-masalah hukum islam. Media selain untuk sosialisasi tetapi



21
     Abdurahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademika Pressindo,1992), hlm 7
22
     Ibid.
23
     Ibid.
10




juga berperan sebagai kontrol terhadap berjalannya penerapan Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia.24


2.2.7     Penegakan Hukum Islam (rule of law) dalam Bingkai Keindonesiaan.
          Satu segi dari proses penegakan hukum yang baik adalah segi pelaksanaan
hukum atau penegakan hukum yang biasa juga diidtilahkan dengan Law
Enforcement. Sebaik-baik materi peraturan, hukum tidak akan bermanfaat kalau segi
penegakannya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penegakan hukum yang benar.
          Kompilasi Hukum Islam sebagi bagian dari keseluruhan tata hukum Islam,
sudah dapat ditegakkan dan dipaksakan nilai-nilainya bagi masyarakat Islam
Indonesia melalui kewenangan lingkungan Peradilan Agama. Semua hakim yang
berfungsi di lingkungan peradilan agama dan ruejukan hukum mesti mereka pedoman
sama di seluruh Indonesia yakni Kompilasi Hukum Islam sebagai satu-satunya kitab
hukum yang memiliki keabsahan dan otoritas.
          Penegakan Hukum Islam dideskripsikan dengan realisasi Kompilasi Hukum
Islam. Pembentukan Kompilasi hukum Islam merupakan penjabaran dari pasal 49
Undang-Undang N0. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama. Pasal 49 dimaksud,
memerlukan kodifikasi dan unifikasi hukum yang memadai, untuk mewujudkan
kesadaran masyarakat mengenai pelaksanaan hukum islam di bidang perkawinan,
kewarisan, wasiat, hibah, shadaqah, dan wakaf. Oleh karena itu, penyusunan
Kompilasi Hukum Islam secara resmi melalui Yurisprudensi, dalam Keputusan
Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No. 07/KMA/1985 dan
No.25 Tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985.25
          Kompilasi Hukum Islam disusun dan dirumuskan dalam kitab hukum sebagai
tata hukum Islam yang berbentuk positif dan unifikatif. Semua lapisan masyarakat
Islam dipaksa tunduk mentaatinya. Pelaksanaan dan penerapannya tidak lagi
diserahkan atas kehendak pemeluknya, tetapi ditunjuk seperangkat jajaran penguasa

24
     Ibid.
25
     Zainuddin Ali, Hukum Islam, hlm.100.
11




dan instansi negara sebagai aparat pengawas dan pelaksanaan penerapannya. Dengan
adanya seperangkat jajaran penguasa dan instansi kekuasaan negara yang ikut campur
mengawasi pelaksanaannya, sepanjang hal-hal yang mnyangkut bidang perkawinan,
hibah, wasiat, wakaf, dan warisan, telah diangkat sebagai aturan yang menyangkut
ketertiban umum.
       Dengan demikian, kelahiran KHI sebagi hukum positif dan unifikatif, maka
praktik private affairs disingkirkan. Sejak KHI lahir dimulai sejarah baru di
Indonesia, yang mengangkat derajat penerapan hukum Islam sebagai hukum perdata
yang resmi dan bersifat publik yang dapat dipaksakan penerapannya oleh alat
kekuasaan negara, terutama oleh Badan Peradilan Agama. Adanya pemerataan ke
arah paham yang menempatkan hukum Islam yang diatur dalam KHI sebagai hukum
perdata yang resmi dan positif, yang memiliki sanksi yang dapat dipaksakan oleh lat
kekuasaan negara, sungguh masih berat. Sampai sekarang masih banyak dijumpai
kasus perceraian (talak) liar di luar pengadilan. Masih terjadi hal-hal yang lain tidak
melalui prosedur hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Implementasi pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks desentralisasi pembangu...
Implementasi pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks desentralisasi pembangu...Implementasi pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks desentralisasi pembangu...
Implementasi pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks desentralisasi pembangu...Jerry Makawimbang
 
Bab iii tata urutan peraturan perundang undangan dalam sistem hukum nasional ...
Bab iii tata urutan peraturan perundang undangan dalam sistem hukum nasional ...Bab iii tata urutan peraturan perundang undangan dalam sistem hukum nasional ...
Bab iii tata urutan peraturan perundang undangan dalam sistem hukum nasional ...TutikDaryatni
 
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan KebijakannyaPenjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan KebijakannyaEdho1802
 
IUS CONSTITUENDUM KEWENANGAN DAN FUNGSI DPD MELALUI AMANDEMEN KE V UNDANG-UND...
IUS CONSTITUENDUM KEWENANGAN DAN FUNGSI DPD MELALUI AMANDEMEN KE V UNDANG-UND...IUS CONSTITUENDUM KEWENANGAN DAN FUNGSI DPD MELALUI AMANDEMEN KE V UNDANG-UND...
IUS CONSTITUENDUM KEWENANGAN DAN FUNGSI DPD MELALUI AMANDEMEN KE V UNDANG-UND...Ir. Soekarno
 
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIAPANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIAMuhamad Yogi
 
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan IndonesiaPancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesiarezekysholikhah
 
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan
Pancasila dalam konteks ketatanegaraanPancasila dalam konteks ketatanegaraan
Pancasila dalam konteks ketatanegaraanSindy Septiawan
 
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...Researcher Syndicate68
 
IMPLEMENTASI PANCASILA, UUD NRI TH 1945, DAN SISTEM KETATANEGARAAN (PERMASALA...
IMPLEMENTASI PANCASILA, UUD NRI TH 1945, DAN SISTEM KETATANEGARAAN(PERMASALA...IMPLEMENTASI PANCASILA, UUD NRI TH 1945, DAN SISTEM KETATANEGARAAN(PERMASALA...
IMPLEMENTASI PANCASILA, UUD NRI TH 1945, DAN SISTEM KETATANEGARAAN (PERMASALA...Yani Antariksa
 
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraanPpt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraanrizka_pratiwi
 
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraanPancasila sebagai konteks ketatanegaraan
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraanElla Feby
 
Kelompok 8
Kelompok 8Kelompok 8
Kelompok 8olerafif
 
Implementasi pancasila dengan uud 1945
Implementasi pancasila dengan uud 1945Implementasi pancasila dengan uud 1945
Implementasi pancasila dengan uud 1945Iko Ishva
 

Mais procurados (20)

Implementasi pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks desentralisasi pembangu...
Implementasi pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks desentralisasi pembangu...Implementasi pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks desentralisasi pembangu...
Implementasi pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks desentralisasi pembangu...
 
Bab iii tata urutan peraturan perundang undangan dalam sistem hukum nasional ...
Bab iii tata urutan peraturan perundang undangan dalam sistem hukum nasional ...Bab iii tata urutan peraturan perundang undangan dalam sistem hukum nasional ...
Bab iii tata urutan peraturan perundang undangan dalam sistem hukum nasional ...
 
Peranan politik hukum dalam mewujudkan tujuan negara
Peranan politik hukum dalam mewujudkan tujuan negaraPeranan politik hukum dalam mewujudkan tujuan negara
Peranan politik hukum dalam mewujudkan tujuan negara
 
Pancasila
PancasilaPancasila
Pancasila
 
Ipu
IpuIpu
Ipu
 
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan KebijakannyaPenjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
Penjabaran Pancasila dalam Pasal UUD 1945 dan Kebijakannya
 
IUS CONSTITUENDUM KEWENANGAN DAN FUNGSI DPD MELALUI AMANDEMEN KE V UNDANG-UND...
IUS CONSTITUENDUM KEWENANGAN DAN FUNGSI DPD MELALUI AMANDEMEN KE V UNDANG-UND...IUS CONSTITUENDUM KEWENANGAN DAN FUNGSI DPD MELALUI AMANDEMEN KE V UNDANG-UND...
IUS CONSTITUENDUM KEWENANGAN DAN FUNGSI DPD MELALUI AMANDEMEN KE V UNDANG-UND...
 
perdebatan hukum tata negara pasca amandemen konstitusi
perdebatan hukum tata negara pasca amandemen konstitusiperdebatan hukum tata negara pasca amandemen konstitusi
perdebatan hukum tata negara pasca amandemen konstitusi
 
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIAPANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
 
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan IndonesiaPancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
 
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan
Pancasila dalam konteks ketatanegaraanPancasila dalam konteks ketatanegaraan
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan
 
Lembaga Pemerintahan dan Perundang undangan
Lembaga Pemerintahan dan Perundang undanganLembaga Pemerintahan dan Perundang undangan
Lembaga Pemerintahan dan Perundang undangan
 
Urgensi kemandirian peradilan
Urgensi kemandirian peradilanUrgensi kemandirian peradilan
Urgensi kemandirian peradilan
 
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...
 
IMPLEMENTASI PANCASILA, UUD NRI TH 1945, DAN SISTEM KETATANEGARAAN (PERMASALA...
IMPLEMENTASI PANCASILA, UUD NRI TH 1945, DAN SISTEM KETATANEGARAAN(PERMASALA...IMPLEMENTASI PANCASILA, UUD NRI TH 1945, DAN SISTEM KETATANEGARAAN(PERMASALA...
IMPLEMENTASI PANCASILA, UUD NRI TH 1945, DAN SISTEM KETATANEGARAAN (PERMASALA...
 
Pembaharuan sistem hukum di indonesia
Pembaharuan sistem hukum di indonesiaPembaharuan sistem hukum di indonesia
Pembaharuan sistem hukum di indonesia
 
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraanPpt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
 
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraanPancasila sebagai konteks ketatanegaraan
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan
 
Kelompok 8
Kelompok 8Kelompok 8
Kelompok 8
 
Implementasi pancasila dengan uud 1945
Implementasi pancasila dengan uud 1945Implementasi pancasila dengan uud 1945
Implementasi pancasila dengan uud 1945
 

Destaque

Problem Set Solution To No.5
Problem Set Solution To No.5Problem Set Solution To No.5
Problem Set Solution To No.55CHEAgroup5a
 
SamTidigt - Tjörn
SamTidigt - TjörnSamTidigt - Tjörn
SamTidigt - TjörnSamTidigt
 
Anna Di Marco Networking interview
Anna Di Marco Networking interviewAnna Di Marco Networking interview
Anna Di Marco Networking interviewAnna Di Marco
 
Audit frequency norms cbec
Audit frequency norms   cbecAudit frequency norms   cbec
Audit frequency norms cbecJatin Gupta
 
Adepp Monitor User Guide04
Adepp Monitor User Guide04Adepp Monitor User Guide04
Adepp Monitor User Guide04khanhse
 
Website 101 for chapters & advisors
Website 101 for chapters & advisorsWebsite 101 for chapters & advisors
Website 101 for chapters & advisorsAlpha Zeta
 
Facebook in Nederland - de status
Facebook in Nederland - de statusFacebook in Nederland - de status
Facebook in Nederland - de statusOnline Dialogue
 
Marketer et client 2 chefs d'orchestre pour une partition complexe à réinvent...
Marketer et client 2 chefs d'orchestre pour une partition complexe à réinvent...Marketer et client 2 chefs d'orchestre pour une partition complexe à réinvent...
Marketer et client 2 chefs d'orchestre pour une partition complexe à réinvent...Denis Henri FAILLY
 
1a budaya&pembelajaran
1a budaya&pembelajaran1a budaya&pembelajaran
1a budaya&pembelajaranSang Kojol
 
Strategies for Practise Development
Strategies for Practise DevelopmentStrategies for Practise Development
Strategies for Practise DevelopmentKhizer Ahmed Sheriff
 
Us4613730 electronic telephone with feature access and speed dialing includin...
Us4613730 electronic telephone with feature access and speed dialing includin...Us4613730 electronic telephone with feature access and speed dialing includin...
Us4613730 electronic telephone with feature access and speed dialing includin...satyanpitroda
 
Clio Cup JTCC 2012 – kalender
Clio Cup JTCC 2012 – kalenderClio Cup JTCC 2012 – kalender
Clio Cup JTCC 2012 – kalenderSTCCOfficial
 
Kashik mishra frozen miridian
Kashik mishra frozen miridianKashik mishra frozen miridian
Kashik mishra frozen miridianshamim dharodia
 

Destaque (20)

Problem Set Solution To No.5
Problem Set Solution To No.5Problem Set Solution To No.5
Problem Set Solution To No.5
 
SamTidigt - Tjörn
SamTidigt - TjörnSamTidigt - Tjörn
SamTidigt - Tjörn
 
GRAFICAS
GRAFICASGRAFICAS
GRAFICAS
 
Anna Di Marco Networking interview
Anna Di Marco Networking interviewAnna Di Marco Networking interview
Anna Di Marco Networking interview
 
Porsche
PorschePorsche
Porsche
 
Audit frequency norms cbec
Audit frequency norms   cbecAudit frequency norms   cbec
Audit frequency norms cbec
 
Informe nº3 de biologia
Informe nº3 de biologiaInforme nº3 de biologia
Informe nº3 de biologia
 
Adepp Monitor User Guide04
Adepp Monitor User Guide04Adepp Monitor User Guide04
Adepp Monitor User Guide04
 
Website 101 for chapters & advisors
Website 101 for chapters & advisorsWebsite 101 for chapters & advisors
Website 101 for chapters & advisors
 
Facebook in Nederland - de status
Facebook in Nederland - de statusFacebook in Nederland - de status
Facebook in Nederland - de status
 
Marketer et client 2 chefs d'orchestre pour une partition complexe à réinvent...
Marketer et client 2 chefs d'orchestre pour une partition complexe à réinvent...Marketer et client 2 chefs d'orchestre pour une partition complexe à réinvent...
Marketer et client 2 chefs d'orchestre pour une partition complexe à réinvent...
 
Commercial
CommercialCommercial
Commercial
 
Auto Ad LED Vehicle
Auto Ad LED VehicleAuto Ad LED Vehicle
Auto Ad LED Vehicle
 
1a budaya&pembelajaran
1a budaya&pembelajaran1a budaya&pembelajaran
1a budaya&pembelajaran
 
Strategies for Practise Development
Strategies for Practise DevelopmentStrategies for Practise Development
Strategies for Practise Development
 
Us4613730 electronic telephone with feature access and speed dialing includin...
Us4613730 electronic telephone with feature access and speed dialing includin...Us4613730 electronic telephone with feature access and speed dialing includin...
Us4613730 electronic telephone with feature access and speed dialing includin...
 
Clio Cup JTCC 2012 – kalender
Clio Cup JTCC 2012 – kalenderClio Cup JTCC 2012 – kalender
Clio Cup JTCC 2012 – kalender
 
Kashik mishra frozen miridian
Kashik mishra frozen miridianKashik mishra frozen miridian
Kashik mishra frozen miridian
 
Presentation4
Presentation4Presentation4
Presentation4
 
Apresentação1
Apresentação1Apresentação1
Apresentação1
 

Semelhante a Bab 2

Hukum islam di indonesia
Hukum islam di indonesiaHukum islam di indonesia
Hukum islam di indonesiaDian Bulee
 
19. 33020210126_Rizki Agustin.pdf
19. 33020210126_Rizki Agustin.pdf19. 33020210126_Rizki Agustin.pdf
19. 33020210126_Rizki Agustin.pdfRINIRISDAYANTI0125
 
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabarJabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabarSeptian Muna Barakati
 
9_33020210057_Wima Yanuar Ristya.pdf
9_33020210057_Wima Yanuar Ristya.pdf9_33020210057_Wima Yanuar Ristya.pdf
9_33020210057_Wima Yanuar Ristya.pdfRINIRISDAYANTI0125
 
Konfigurasi politik dan legislasi
Konfigurasi politik dan legislasiKonfigurasi politik dan legislasi
Konfigurasi politik dan legislasiMuhsin Hariyanto
 
KEL 11 FORMALISASI HUKUM ISLAM.pptx
KEL 11 FORMALISASI HUKUM ISLAM.pptxKEL 11 FORMALISASI HUKUM ISLAM.pptx
KEL 11 FORMALISASI HUKUM ISLAM.pptxtegarizzulhaq
 
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabarJabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabarSeptian Muna Barakati
 
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabarJabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabarSeptian Muna Barakati
 
2. POLITIK DAN SISTEM HUKUM-KONFIGURASI POLITIK HUKUM-OK.pptx
2. POLITIK DAN SISTEM HUKUM-KONFIGURASI POLITIK HUKUM-OK.pptx2. POLITIK DAN SISTEM HUKUM-KONFIGURASI POLITIK HUKUM-OK.pptx
2. POLITIK DAN SISTEM HUKUM-KONFIGURASI POLITIK HUKUM-OK.pptxNadnosWolfrider
 
Hukum perdata islam
Hukum perdata islamHukum perdata islam
Hukum perdata islamAsmanAsman8
 
Hukum perdata islam
Hukum perdata islamHukum perdata islam
Hukum perdata islamAsmanAsman8
 
Hukum perdata islam
Hukum perdata islamHukum perdata islam
Hukum perdata islamAsmanAsman8
 
Kewenangan peradilan agama mengadili perkara kewarisan
Kewenangan peradilan agama mengadili perkara kewarisanKewenangan peradilan agama mengadili perkara kewarisan
Kewenangan peradilan agama mengadili perkara kewarisanYanels Garsione
 
Pengertian sistem hukum
Pengertian sistem hukumPengertian sistem hukum
Pengertian sistem hukumaziz paloh
 

Semelhante a Bab 2 (20)

Sistem hukum
Sistem hukumSistem hukum
Sistem hukum
 
Hukum islam di indonesia
Hukum islam di indonesiaHukum islam di indonesia
Hukum islam di indonesia
 
Bab 1
Bab 1Bab 1
Bab 1
 
19. 33020210126_Rizki Agustin.pdf
19. 33020210126_Rizki Agustin.pdf19. 33020210126_Rizki Agustin.pdf
19. 33020210126_Rizki Agustin.pdf
 
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabarJabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
 
9_33020210057_Wima Yanuar Ristya.pdf
9_33020210057_Wima Yanuar Ristya.pdf9_33020210057_Wima Yanuar Ristya.pdf
9_33020210057_Wima Yanuar Ristya.pdf
 
Konfigurasi politik dan legislasi
Konfigurasi politik dan legislasiKonfigurasi politik dan legislasi
Konfigurasi politik dan legislasi
 
SKETSA PERADILAN AGAMA
SKETSA PERADILAN AGAMASKETSA PERADILAN AGAMA
SKETSA PERADILAN AGAMA
 
KEL 11 FORMALISASI HUKUM ISLAM.pptx
KEL 11 FORMALISASI HUKUM ISLAM.pptxKEL 11 FORMALISASI HUKUM ISLAM.pptx
KEL 11 FORMALISASI HUKUM ISLAM.pptx
 
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabarJabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
 
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabarJabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
Jabbar makalah sistem ketatanegaraan pa jabar
 
2. POLITIK DAN SISTEM HUKUM-KONFIGURASI POLITIK HUKUM-OK.pptx
2. POLITIK DAN SISTEM HUKUM-KONFIGURASI POLITIK HUKUM-OK.pptx2. POLITIK DAN SISTEM HUKUM-KONFIGURASI POLITIK HUKUM-OK.pptx
2. POLITIK DAN SISTEM HUKUM-KONFIGURASI POLITIK HUKUM-OK.pptx
 
Jenis Jenis lapangan Hukum
Jenis Jenis lapangan HukumJenis Jenis lapangan Hukum
Jenis Jenis lapangan Hukum
 
Hukum perdata islam
Hukum perdata islamHukum perdata islam
Hukum perdata islam
 
Hukum perdata islam
Hukum perdata islamHukum perdata islam
Hukum perdata islam
 
Hukum perdata islam
Hukum perdata islamHukum perdata islam
Hukum perdata islam
 
Maka lah
Maka lahMaka lah
Maka lah
 
17984710.ppt
17984710.ppt17984710.ppt
17984710.ppt
 
Kewenangan peradilan agama mengadili perkara kewarisan
Kewenangan peradilan agama mengadili perkara kewarisanKewenangan peradilan agama mengadili perkara kewarisan
Kewenangan peradilan agama mengadili perkara kewarisan
 
Pengertian sistem hukum
Pengertian sistem hukumPengertian sistem hukum
Pengertian sistem hukum
 

Bab 2

  • 1. BAB 2. PEMBAHASAN 2.1 Dinamika Regulasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) Penetapan kebijakan hukum di Indonesia, pemerintahan telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Tetapi persoalan kemudian muncul, yaitu bagaimana kita memahami serta melaksanakan hukum Islam dalam konteks hukum nasional atau memasukkan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Permasalahan ini menyebabkan polarisasi tentang proses legislasi hukum Islam ada dua pendapat. Pendapat pertama, bahwa antara agama dan negara perlu ada pemishan secara tegas. 11 Pendapat kedua, bahwa hukum Islam menjadi bagian dari hukum nasional 12 baik simbol maupun substansi. Akhir-akhir ini yang kemudian berhasil memunculkan UU tentang Perbankan Syari’ah. Untuk melihat gambaran umum hukum islam sebagai bagian hukum nasional, dengan mengikuti proses perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Untuk mendeskripsikan proses perumusan kompilasi hukum Islam, tidak terlepas pada latar belakang Kompilasi Hukum Islam, Landasan Yuridis dan Landasan Fungsional. 2.1.1 Latar Belakang Kompilasi Hukum Islam Ide kompilasi hukum muncul sesudah beberapa tahun Mahkamah Agung membina bidang tekhnis yustisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan dimaksud, didasari oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 11 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan dilakukan oleh departemen 11 Asumsi ini dikumandangkan oleh kelompok yang tidak setuju terhadap akomodasi hukum islam dalam bentuk formalisasi dan positivisasi sebagai bagian hukum negara. 12 Imam Syaukani, Rekonstruksi Epistimologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional (jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 249-250 5
  • 2. 6 masing-masing, sedangkan pembinaan teknis yustisial dilakukan oleh mahkamah Agung. Meskipun undang-undang tersebut ditetapkan tahun 1970, tetapi pelaksanaannya di lingkungan peradilan agama pada tahun 1983, yaitu sesudah pendatangan Suras Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dengan menteri Agama RI No. 01, 02, 03, dan 04/SK/1-1983 dan No.1,2,3, dan 4 tahun 1983.13 Keempat SKB dimaksud, adalah jalan pintas sambil menunggu keluarnya Undang-Undang tentang Susunan, Kekuasaan dan Acara pada Peradilan Agama yang menjadi peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 bagi lingkungan Peradilan Agama yang pada saat itu masih sedang dalam proses penyusunan yang intensif (sekarang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004).14 Sehinga sesuai dengan fungsi Mahkamah Agung RI terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan agama perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama. 2.1.2 Landasan Yuridis Landasan yuridis mengenai perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 28 ayat 1 yang berbunyi: ” Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Selain itu, Fikih Islam mengungkapkan kaidah:” Hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat, dan keadaan”. Keadaan masyarakat itu selalu berkembang karena menggunakan metode yang sangat memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Diantara metode itu ialah maslahat mursalah, istihsan, istishab, dan urf.15 2.1.3 Landasan fungsional 13 Zainuddin Ali, Hukum Islam, hlm. 98 14 Ibid. 15 Ibid., hlm. 100.
  • 3. 7 Kompilasi Hukum Islam adalah fikih Indonesia karena ia disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Fikih Indonesia dimaksud adalah fikih yang telah dicetuskan oleh Hazairin dan T.M. Hasbi Ash- Shiddiqi. Fikih sebelumnya mempunyai tipe fikih lokal semacam fikih Hijazy, fikih Mishry, fikih Hindy, fikih lain-lain yang sangat mempehatikan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat. Ia mengarah kepada unifikasi mazhab dalam hukum islam. Oleh karena itu, di dalam sistem hukum di Indonesia ini merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum nasional di Indonesia.16 2.2 Institusi (organisasi) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat yang disebut oleh Roscoe Pound ” a Tool of social enginering”17 Dalam konteks dinamika Kompilasi Hukum Islam diperlukan Instutusi (organisasi) untuk menjalankan dan melakukan pengawasan dalam penerapannya di masyarakat. 2.2.1 Peradilan dan Hakim-Hakim Agama Kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 hanya terdiri dua pasal, yaitu pasal 24 dan pasal 25. kemudian Undang-undang organik selanjutnya yang menjabarkan pasal 24 dan pasal 25 UUD 1945 tersebut adalah UU No. 14/1970 yang menentukan adanya empat lingkungan peradilan, yaitu: umum, agama, militer, dan tata usaha 18 negara. Peranan dari para Hakim Agama yang mekanisme kerjanya sudah mempunyai landasan yang kokoh dengan ditetapkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, maka dalam menghadapi kompilasi hukum islam sebagai ketentuan hukum material yang harus dijalankan tidak hanya berfungsi sebagai ’mulut dari kompilasi’ akan tetapi dituntut untuk lebih meningkatkan 16 Ibid. 17 Zainudin Ali, Sosiologi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 38. 18 Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 77.
  • 4. 8 perannya dalam berijtihad menemukanhukum melalui perkara-perkara yang ditanganimya. Sehingga peradilan Agama secara legalistik berdasarkan pasal 10 UU No 14 Tahun 1970, telah diakui secara resmi sebagai salah satu pelaksana Judicial Power dalam negara hukum Republik Indonesia. 2.2.2 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Majelis Ulama indonesia (MUI) lebih meningkatkan peranannya untuk mengkaji beberapa aspek kemasyarakatan yang berdimensi hukum yang memang sangat diperlukan oleh masyarakat dalam rangka penetapan hukum dalam masyarakat indonesia yang sedang membangun. Visi MUI adalah terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridlo dan ampunan Allah swt (baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur) menuju masyarakat berkualitas (khaira ummah) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (izzul Islam wal-muslimin) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil ’alamin) Peran ulama dalam dinamika bangsa Indonesia sangat besar, dan pengaruhnya luas sekali, baik dalam kehidupan sosial maupun politik, dan sudah berlangsung sejak masa-masa awal islam di indonesia. 19 Kedudukan ulama yang diharapkan menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat memang serba sulit. Buya Hamka menggambarkannya seperti kue bika yang sedang dimasak di periuk belanga yang terdiri atas dan bawah dijepit api. Pemerintah (dari atas) menginginkan ulama membuat masyarakat mengerti dan turut atas kebijakan pemerintah, sedangkan masyarakat (dari bawah) mendesak ulama untuk 20 menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. 19 Muhammad Tholhah Hasan, Islam dalam Perspektif Sosial Kultural (Jakarta: Lantabora Press, 2004), hlm. 232. 20 Mahfud, Moh.MD.Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia (Yogyakarta: Gama Media, 1999) hlm. 259.
  • 5. 9 2.2.3 Lembaga – Lembaga Hukum dan Fatwa dari Organisasi Islam. Peranan dari lambaga-lembaga hukum dan fatwa yang kita temui pada berbagai organisasi islam yang ada di Indonesia seperti Muhamadiyah, Nahdatul Ulama dan laim-lain perlu lebih ditingkatkan dalam rangka mendukung dalam penetapan hukum islam. Namun juga perlu dijaga jangan sampai terjadi lahirnya berbagai fatwa hukum yang bersifat sangat kontraversial dan dapat membingungkan umat.21 2.2.4 Lembaga Pendidikan Tinggi. Kegiatan penelitaian di bidang Hukum Islam harus lebih digalakan. Lembaga pendidikan sebagai media intelektual untuk mengawal dan selalu mengkritisi atas berjalannya Kompilasi Hukum Islam. Perguruan Tinggi Islam khususnya diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan Kompilasi Hukum Islam.22 2.2.5 Lembaga- Lembaga Penelitian dan Pengkajian Pemerintah. Lembaga- lembaga penelitian dan pengkajian dari pemerintah, semacam LIPI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Agama dan lain sebagainya sudah seharusnya melibatkan diri dalam kegiatan penelitian dan pengkajian masalah-masalah hukum islam yang berskala nasional.23 2.2.6 Media Massa. Peranan media massa dalam persoalan ini sangat besar sekali untuk menjebatani komunikasi ilmiah dari berbagai pihak yang terlibat dalam pengkajian dan penelitian masalah-masalah hukum islam. Media selain untuk sosialisasi tetapi 21 Abdurahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademika Pressindo,1992), hlm 7 22 Ibid. 23 Ibid.
  • 6. 10 juga berperan sebagai kontrol terhadap berjalannya penerapan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.24 2.2.7 Penegakan Hukum Islam (rule of law) dalam Bingkai Keindonesiaan. Satu segi dari proses penegakan hukum yang baik adalah segi pelaksanaan hukum atau penegakan hukum yang biasa juga diidtilahkan dengan Law Enforcement. Sebaik-baik materi peraturan, hukum tidak akan bermanfaat kalau segi penegakannya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penegakan hukum yang benar. Kompilasi Hukum Islam sebagi bagian dari keseluruhan tata hukum Islam, sudah dapat ditegakkan dan dipaksakan nilai-nilainya bagi masyarakat Islam Indonesia melalui kewenangan lingkungan Peradilan Agama. Semua hakim yang berfungsi di lingkungan peradilan agama dan ruejukan hukum mesti mereka pedoman sama di seluruh Indonesia yakni Kompilasi Hukum Islam sebagai satu-satunya kitab hukum yang memiliki keabsahan dan otoritas. Penegakan Hukum Islam dideskripsikan dengan realisasi Kompilasi Hukum Islam. Pembentukan Kompilasi hukum Islam merupakan penjabaran dari pasal 49 Undang-Undang N0. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama. Pasal 49 dimaksud, memerlukan kodifikasi dan unifikasi hukum yang memadai, untuk mewujudkan kesadaran masyarakat mengenai pelaksanaan hukum islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, shadaqah, dan wakaf. Oleh karena itu, penyusunan Kompilasi Hukum Islam secara resmi melalui Yurisprudensi, dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No. 07/KMA/1985 dan No.25 Tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985.25 Kompilasi Hukum Islam disusun dan dirumuskan dalam kitab hukum sebagai tata hukum Islam yang berbentuk positif dan unifikatif. Semua lapisan masyarakat Islam dipaksa tunduk mentaatinya. Pelaksanaan dan penerapannya tidak lagi diserahkan atas kehendak pemeluknya, tetapi ditunjuk seperangkat jajaran penguasa 24 Ibid. 25 Zainuddin Ali, Hukum Islam, hlm.100.
  • 7. 11 dan instansi negara sebagai aparat pengawas dan pelaksanaan penerapannya. Dengan adanya seperangkat jajaran penguasa dan instansi kekuasaan negara yang ikut campur mengawasi pelaksanaannya, sepanjang hal-hal yang mnyangkut bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan, telah diangkat sebagai aturan yang menyangkut ketertiban umum. Dengan demikian, kelahiran KHI sebagi hukum positif dan unifikatif, maka praktik private affairs disingkirkan. Sejak KHI lahir dimulai sejarah baru di Indonesia, yang mengangkat derajat penerapan hukum Islam sebagai hukum perdata yang resmi dan bersifat publik yang dapat dipaksakan penerapannya oleh alat kekuasaan negara, terutama oleh Badan Peradilan Agama. Adanya pemerataan ke arah paham yang menempatkan hukum Islam yang diatur dalam KHI sebagai hukum perdata yang resmi dan positif, yang memiliki sanksi yang dapat dipaksakan oleh lat kekuasaan negara, sungguh masih berat. Sampai sekarang masih banyak dijumpai kasus perceraian (talak) liar di luar pengadilan. Masih terjadi hal-hal yang lain tidak melalui prosedur hukum Islam yang berlaku di Indonesia.