1. 49
PANITIA PENGAWAS PEMILUKADA
KECAMATAN BEKASI BARAT KOTA BEKASI
Jl. HARAPAN BARU REGENCY RAYA No1 Kotabaru-Bekasi Barat . Telp/ : (021) 92419942
BAB V
PELANGGARAN PEMILU DAN PENANGANANNYA
A. Pengertian Pelanggaran Pemilu.
Dalam penyelenggaraan pemilu harus dapat dipastikan bahwa prinsip dan azas-
azas pemilu telah dapat dilaksanakan secara baik dan benar, namun dalam setiap
tahapan penyelenggaraan pemilu, memungkinkan terjadinya pelanggaran baik oleh
penyelenggara, peserta pemilu maupun oleh pemilih.
Jika terjadi pelanggaran pemilu, maka harus melalui mekanisme yang sudah diatur
secara rinci dalam pasal 249 s/d pasal 321 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR,
DPD dan DPRD, yang diawali dengan adanya laporan secara tertulis yang
disampaikan oleh Pemilih, Pemantau pemilu atau Peserta pemilu kepada Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kab/Kota/Kec atau Pengawas Pemilu Lapangan paling
lambat 7 hari setelah kejadian.
UU No. 8 Tahun 2012 sudah lebih rinci mengatur dibandingkan dengan UU No. 10
Tahun 2008. Pelanggaran pemilu yang dimaksud dapat berupa :
• Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
• Pelanggaran administrasi pemilu;
• Tindak Pidana pemilu
• Sengketa pemilu;
Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap etika
penyelenggara Pemilu yang berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum
menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu. Pelanggaran kode etik
penyelenggara Pemilu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

2. 50
(DKPP) dengan tata cara penyelesaian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU
tentang Penyelenggara Pemilu.
Pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara,
prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu
dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan
pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Atas pelanggaran ini Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Panwaslu Kab./Kota mengkaji dan membuat rekomendasi yang kemudian
diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kab./Kota untuk ditindaklanjuti.
Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan
terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun
2012. Laporan tindak Pidana Pemilu diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik
Indonesia sejak diputuskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kab./Kota,
dan/atau Panwaslu Kecamatan.
Proses penyelesaian tindak pidana pemilu diawali dengan penyampaian berkas
perkara oleh penyidik kepolisian kepada penuntut umum, kemudian dilanjutkan
dengan pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Negeri untuk diperiksa, diadili dan
diputus paling lama 7 hari sejak pelimpahan berkas dan terhadap putusan Pengadilan
Negeri ini dapat diajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi sebagai upaya
terakhir dan tidak dapat dilakukan upaya hukum
Sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa
peserta pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan
KPU, KPU Provinsi, KPU Kab./Kota. Penyelesaian terhadap sengketa pemilu ini ada
pada Bawaslu yang dapat didelegasikan kepada Bawaslu Provinsi, Panwaslu
Kab./Kota, Panwas kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan Panitia
Pengawas Luar Negeri (PPLN). Bawaslu menyelesaikan sengketa pemilu ini dengan
terlebih dahulu menerima dan mengkaji laporan atau temuan kemudian
mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui
musyawarah dan mufakat.
Apabila tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa, Bawaslu
memberikan alternatif penyelesaian. Adapun Keputusan Bawaslu terhadap sengketa
pemilu ini merupakan keputusan terakhir dan mengikat, kecuali yang berkaitan dengan
verifikasi partai politik Peserta Pemilu dan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR,
DPD, DPRD.

3. 51
B. Alur Penanganan Pelanggaran Pemilu

4. 52

5. 53

6. 54
C. Pelanggaran Administrasi dan Penanganannya
1. Penusyusunan Daftar Pemilih ;
a. Pada tahapan ini kami menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh para
Petugas Pemutahiran Data Pemilih, yang melaksanakan tugasnya tidak
dilakukan dengan baik, pada umumnya pendataan yang dilakukan tidak
langsung menemui orang per orang sesuai dengan alamat yang ada, mereka
melakukan pendataan dirumah ketua RT atau Ketua RW, namun sebagian
diantara mereka masih mencoret nama ganda dan yang sudah meninggal
b. Daftar Pemilih Sementara hanya diumumkan secara lengkap di beberapa PPS
saja, sedangkan PPS yang lain hanya mengumumkan sebagian, namun
pengumuman pun dilakukan di tingkat RW,
c. Pada saat Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara di PPK, belum
semua PPS yang melakukan Perbaikan data, sehingga terkadang rapat ditunda
untuk perbaikan;
d. Dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap yang di cetak KPU nama2 yang dobel,
orang yang sudah meninggal dunia serta yang sudah pindah alamat, masih ada
pada daftar pemilih tetap yang di keluarkan KPU.
2. Kampanye
a. Pemasangan Alat Peraga Kampanye sudah dilakukan oleh para peserta Pemilu
sebelum masa kampanye tiba
b. Sebelum hari Kampanye para calon sudah melakukan kunjungan ke berbagai
kalangan masyarakat, dengan dalih sosialisasi;
c. Dalam Kampanye sebagian peserta menggunakan mobil bak terbuka, membawa
anak dibawah umur, dan sebagian tidak menggunakan helem disaat mengendarai
sepeda motor;
3. Masa Tenang

7. 55
a. Sisa alat Praga Kampanye masih bertebaran di plosok2, yang tidak tuntas
diturunkan oleh Satpol PP Kecamatan;
4. Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara
a. Kotak Suara, Bilik Suara dan fom C6 merupakan logistic yang didistribusikan
paling awal oleh KPU;
b. Pengiriman logistic Pemilu lainnya dilakukan secara bertahap hingga H – 1 jam
24.00, bahkan perlengkapan petugas KPPS didistribusikan pada hari H.
5. Pemungutan dan Penghitungan
a. Penghitungan Suara dilaksanakan di semua Tempat Pemungutan Suara pada hari
itu juga, namun beberapa KPPS melakukan Penghitungan setelah mereka
istirahat, makan dan sholat meskipun belum jam 13.00;
6. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
a. Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemungutan Suara,pada
umumnya tidak dibacakan oleh KPPS; masih adanya perubahan setelah Rapat
Pleno di PPS.
b. Setelah Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK;
beberapa hari kemudian PPK masih melakukan perubahan data.
Penanganan Pelanggaran Administrasi
Pelanggaran Administrasi kami temukan dalam semua Tahapan yang ada dalam
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2012 - 2013,
Penanganan Panwascam Bekasi Barat dengan cara pendekatan kepada para petugas,
melalui rapat koordinasi dan pemanggilan lewat surat atau menyampaikan secara
lisan, hal ini kami lakukan sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 15 tahun
2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, bahwa Pelanggaran Administrasi yang

8. 56
ditemukan Panwaslu kecamatan disampaikan kepada PPK untuk ditindak Lanjuti.
Adalah sebagai berikut :
Berdasarkan Laporan/Temuan* Nomor No. 02/LP/Panwaslukada BB/X/ 2012 bersama ini kami,
Panwaslu Kecamatan* mengundang Sdr. Panitia Penyelengara Temu kader PAN ( Partai Amanat
Nasional) untuk dilaksanakan klarifikasi perihal Dugaan Pelanggaran Kampanye di luar Jadwal
Pasangan No Urut 3 DALU.
Kesimpulan : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan membagikan Stiker merupakan
Pelanggaran termasuk kampanye diluar jadwal. Sedang pada saat itu belum masuk tahapan
Kampanye.
Rekomendasi :Merupakan Pelanggaran Administrasi diteruskan ke PPK Bekasi barat
(Data Terlampir)

9. 56
ditemukan Panwaslu kecamatan disampaikan kepada PPK untuk ditindak Lanjuti.
Adalah sebagai berikut :
Berdasarkan Laporan/Temuan* Nomor No. 02/LP/Panwaslukada BB/X/ 2012 bersama ini kami,
Panwaslu Kecamatan* mengundang Sdr. Panitia Penyelengara Temu kader PAN ( Partai Amanat
Nasional) untuk dilaksanakan klarifikasi perihal Dugaan Pelanggaran Kampanye di luar Jadwal
Pasangan No Urut 3 DALU.
Kesimpulan : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan membagikan Stiker merupakan
Pelanggaran termasuk kampanye diluar jadwal. Sedang pada saat itu belum masuk tahapan
Kampanye.
Rekomendasi :Merupakan Pelanggaran Administrasi diteruskan ke PPK Bekasi barat
(Data Terlampir)