SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 8
BAB VI
(SRI TUTIWIDIATI)
• Karakteristik Daerah
Tempat Tinggal dalam
Kerangka NKRI

1. Wilayah
2. Rakyat
3. Pemerintahan
yang Berdaulat
4. Pengakuan dari
Negara Lain

 Indonesia adalah negara kepulauan (maritim)
dan negara agraris (mayoritas penduduknya
adalah petani).
 Indonesia terdiri dari 34 Provinsi.
 Indonesia berpenduduk lebih dari 240 juta
jiwa dengan berbagai suku, agama, dan ras
yang tersebar di berbagai pulau dan
kepulauan.
 Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri
khusus. Sebagai contoh Flora dan Faunanya,
terbagi 3 wilayah yaitu Asiatis (Barat),
Peralihan (Tengah), dan Australis (Timur).
 Keadaan Geografislah yang mempengaruhi
perbedaan di setiap daerah dan
karakteristiknya.
• Arti Penting Daerah Tempat
Tinggal dalam Kerangka
NKRI

1. Sentralisasi
2. Desentralisasi

 Sentralisasi adalah penyerahan kewenangan
dari pemerintah daerah ke pusat.
 Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan
dari pemerintah pusat ke daerah.
 Dikarenakan Indonesia terdiri atas kepulauan
dan demi berlangsungnya dan menjaga
penyelenggaraan tertib pemerintah yang baik
dan efisien maka Indonesia menganut sistem
desentralisasi dengan adanya otonomi daerah
yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah.
 Otonomi Daerah dilaksanakan guna daerahdaerah dapat melakukan pembangunan dalam
setiap sektor melalui pemerintah daerahnya dan
mengelola SDA dan SDM yang ada.
• Hak yang dimiliki pemerintah
daerah :

Pemerinta
h Daerah

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan;
2. Memilih pemimpin daerah;
3. Mengelola aparatur daerah;
4. Mengelola kekayaan daerah;
5. Memungut pajak dan retibusi daerah;
6. Mendapakan bagi hasil dari pengelolaan
SDA dan sumber daya lainnya yang ada
di daerah;
7. Mendapatkan sumber-sumber
pendapatan lain yang sah;
8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan.
• Kewajiban yang dimiliki pemerintah
daerah :

Pemerinta
h Daerah

1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan
kesatuan, kerukunan nasional serta keutuhan
NKRI;
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
3. Mengambangkan kehidupan demokrasi;
4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan;
5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
7. Menyediakan fasilitas pelayanan sosial dan
umum yang layak;
8. Menegmbangkan sistem jamina sosial;
9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
10. Mengembangkan sumber daya produktif di
daerah;
11. Melestarikan lingkungan hidup;
12. Mengelola administrasi kependudukan;
13. Melestarikan nilai sosial dan budaya;
14. Membentuk dan menerapkan
peraturanperundang-undangan sesuai dengan
kewenangannya;
15. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan
Bab VI

1. Jelaskan arti penting daerah bagi
NKRI!
2. Jelaskan peraturan perundangundangan yang mengatur otonomi
daerah!
3. Jelaskan hak dan kewajiban
daerah dalam pelaksanaa
pemerintahan daerah!
4. Jelaskna bentuk partisipasi daerah
dalam memperkuat NKRI!
5. Jelaskan apa yang terjadi jika
pelaksanaan pemerintahan daerha
tidak didukung oleh masyarakat di
daerah!
ATAS PERHATIANNYA.

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

RPP PPKn KD 3.3 KELAS VII SMP
RPP PPKn KD 3.3 KELAS VII SMPRPP PPKn KD 3.3 KELAS VII SMP
RPP PPKn KD 3.3 KELAS VII SMPguruppkn11
 
PPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARA
PPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARAPPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARA
PPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARAKhakimatulRoyani
 
Dinamika Pelanggaran Hukum
Dinamika Pelanggaran HukumDinamika Pelanggaran Hukum
Dinamika Pelanggaran Hukumafifahdhaniyah
 
Sejarah Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
Sejarah Terbentuknya Negara Kesatuan Republik IndonesiaSejarah Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
Sejarah Terbentuknya Negara Kesatuan Republik IndonesiaMartin Rianto
 
power point bela negara
power point bela negarapower point bela negara
power point bela negaraputrireza
 
1. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 1945
1. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 19451. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 1945
1. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 1945guruppkn11
 
BAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara
BAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar NegaraBAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara
BAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar NegaraRisdiana Hidayat
 
Indonesia sebagai Negara Hukum ditinjau pada pasal-pasal dan pembukaan
Indonesia sebagai Negara Hukum ditinjau pada pasal-pasal dan pembukaanIndonesia sebagai Negara Hukum ditinjau pada pasal-pasal dan pembukaan
Indonesia sebagai Negara Hukum ditinjau pada pasal-pasal dan pembukaanRefikaAN
 
Perlindungan dan Penegakan Hukum untuk MenjamIn Keadilan dan Kedamaiaan
Perlindungan dan Penegakan Hukum untuk MenjamIn Keadilan dan KedamaiaanPerlindungan dan Penegakan Hukum untuk MenjamIn Keadilan dan Kedamaiaan
Perlindungan dan Penegakan Hukum untuk MenjamIn Keadilan dan KedamaiaanSofi Afwani
 
NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA
NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARANILAI PANCASILA DALAM KERANGKA PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA
NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARAAlvianNurAzqy
 
Ppt Mengupas penyelenggara kekuasaan negara
Ppt Mengupas penyelenggara kekuasaan negaraPpt Mengupas penyelenggara kekuasaan negara
Ppt Mengupas penyelenggara kekuasaan negaraDoris Agusnita
 
Integrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
Integrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal IkaIntegrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
Integrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ikabulan purnama
 
Ancaman Terhadap Integrasi Nasional
Ancaman Terhadap Integrasi NasionalAncaman Terhadap Integrasi Nasional
Ancaman Terhadap Integrasi NasionalEkinanda Anggita
 
Bhinneka Tunggal Ika.ppt
Bhinneka Tunggal Ika.pptBhinneka Tunggal Ika.ppt
Bhinneka Tunggal Ika.pptSeptiaRini14
 
Sejarah lahirnya pancasila
Sejarah lahirnya pancasilaSejarah lahirnya pancasila
Sejarah lahirnya pancasilaFadila Maharani
 
UUD 1945 Sebelum Amandemen
UUD 1945 Sebelum AmandemenUUD 1945 Sebelum Amandemen
UUD 1945 Sebelum AmandemenProduk Hukum
 
Bab vii memelihara semangat persatuan indonesia
Bab vii memelihara semangat persatuan indonesiaBab vii memelihara semangat persatuan indonesia
Bab vii memelihara semangat persatuan indonesiaLukman Priasmoro
 
Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
Kedudukan warga negara dan penduduk IndonesiaKedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
Kedudukan warga negara dan penduduk IndonesiaFaza Fuadina
 
Periodisasi berlakunya konstitusi di Indonesia
Periodisasi berlakunya konstitusi di IndonesiaPeriodisasi berlakunya konstitusi di Indonesia
Periodisasi berlakunya konstitusi di IndonesiaRyan Widjayana
 

Mais procurados (20)

RPP PPKn KD 3.3 KELAS VII SMP
RPP PPKn KD 3.3 KELAS VII SMPRPP PPKn KD 3.3 KELAS VII SMP
RPP PPKn KD 3.3 KELAS VII SMP
 
PPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARA
PPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARAPPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARA
PPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARA
 
Dinamika Pelanggaran Hukum
Dinamika Pelanggaran HukumDinamika Pelanggaran Hukum
Dinamika Pelanggaran Hukum
 
Sejarah Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
Sejarah Terbentuknya Negara Kesatuan Republik IndonesiaSejarah Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
Sejarah Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
 
power point bela negara
power point bela negarapower point bela negara
power point bela negara
 
1. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 1945
1. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 19451. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 1945
1. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 1945
 
BAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara
BAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar NegaraBAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara
BAB 1 Perumusan dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara
 
Indonesia sebagai Negara Hukum ditinjau pada pasal-pasal dan pembukaan
Indonesia sebagai Negara Hukum ditinjau pada pasal-pasal dan pembukaanIndonesia sebagai Negara Hukum ditinjau pada pasal-pasal dan pembukaan
Indonesia sebagai Negara Hukum ditinjau pada pasal-pasal dan pembukaan
 
Perlindungan dan Penegakan Hukum untuk MenjamIn Keadilan dan Kedamaiaan
Perlindungan dan Penegakan Hukum untuk MenjamIn Keadilan dan KedamaiaanPerlindungan dan Penegakan Hukum untuk MenjamIn Keadilan dan Kedamaiaan
Perlindungan dan Penegakan Hukum untuk MenjamIn Keadilan dan Kedamaiaan
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
 
NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA
NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARANILAI PANCASILA DALAM KERANGKA PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA
NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA
 
Ppt Mengupas penyelenggara kekuasaan negara
Ppt Mengupas penyelenggara kekuasaan negaraPpt Mengupas penyelenggara kekuasaan negara
Ppt Mengupas penyelenggara kekuasaan negara
 
Integrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
Integrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal IkaIntegrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
Integrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
 
Ancaman Terhadap Integrasi Nasional
Ancaman Terhadap Integrasi NasionalAncaman Terhadap Integrasi Nasional
Ancaman Terhadap Integrasi Nasional
 
Bhinneka Tunggal Ika.ppt
Bhinneka Tunggal Ika.pptBhinneka Tunggal Ika.ppt
Bhinneka Tunggal Ika.ppt
 
Sejarah lahirnya pancasila
Sejarah lahirnya pancasilaSejarah lahirnya pancasila
Sejarah lahirnya pancasila
 
UUD 1945 Sebelum Amandemen
UUD 1945 Sebelum AmandemenUUD 1945 Sebelum Amandemen
UUD 1945 Sebelum Amandemen
 
Bab vii memelihara semangat persatuan indonesia
Bab vii memelihara semangat persatuan indonesiaBab vii memelihara semangat persatuan indonesia
Bab vii memelihara semangat persatuan indonesia
 
Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
Kedudukan warga negara dan penduduk IndonesiaKedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
 
Periodisasi berlakunya konstitusi di Indonesia
Periodisasi berlakunya konstitusi di IndonesiaPeriodisasi berlakunya konstitusi di Indonesia
Periodisasi berlakunya konstitusi di Indonesia
 

Destaque

RPP PKN Kelas VII Kurikulum 2013 Bab v
RPP PKN Kelas VII Kurikulum 2013 Bab vRPP PKN Kelas VII Kurikulum 2013 Bab v
RPP PKN Kelas VII Kurikulum 2013 Bab vKaYo Ko
 
Otonomi Daerah dalam Kerangka NKRI
Otonomi Daerah dalam Kerangka NKRIOtonomi Daerah dalam Kerangka NKRI
Otonomi Daerah dalam Kerangka NKRImarwahmoniCha
 
Buku PPKN Kelas VII SMP Kurikulum 2013
Buku PPKN Kelas VII SMP Kurikulum 2013Buku PPKN Kelas VII SMP Kurikulum 2013
Buku PPKN Kelas VII SMP Kurikulum 2013Randy Ikas
 
Bab 5 daerah tempat tinggalku, negara kesatuan republik indonesia negaraku
Bab 5 daerah tempat tinggalku, negara kesatuan republik indonesia negarakuBab 5 daerah tempat tinggalku, negara kesatuan republik indonesia negaraku
Bab 5 daerah tempat tinggalku, negara kesatuan republik indonesia negarakuCatharina School
 
Rpp ppkn kelas 7 smp kurikulum 2013
Rpp ppkn kelas 7 smp kurikulum 2013Rpp ppkn kelas 7 smp kurikulum 2013
Rpp ppkn kelas 7 smp kurikulum 2013hataji
 
Power point-pendidikan-kewarganegaraan-copy1
Power point-pendidikan-kewarganegaraan-copy1Power point-pendidikan-kewarganegaraan-copy1
Power point-pendidikan-kewarganegaraan-copy1newskiem
 
UPAYA BANGSA INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN PERSATUAN DAN KESATUAN
UPAYA BANGSA INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN PERSATUAN DAN KESATUANUPAYA BANGSA INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN PERSATUAN DAN KESATUAN
UPAYA BANGSA INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN PERSATUAN DAN KESATUANIda Suryaningsih
 
Contoh Perilaku Dalam Menjaga Keutuhan NKRI
Contoh Perilaku Dalam Menjaga Keutuhan NKRIContoh Perilaku Dalam Menjaga Keutuhan NKRI
Contoh Perilaku Dalam Menjaga Keutuhan NKRINunu Aziizah
 
Kondisi Masyarakat Indonesia pada Masa Penjajahan.
Kondisi Masyarakat Indonesia pada Masa Penjajahan.Kondisi Masyarakat Indonesia pada Masa Penjajahan.
Kondisi Masyarakat Indonesia pada Masa Penjajahan.dinailmikamila
 
Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)Cha-cha Taulanys
 
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Negara Kesatuan Republik IndonesiaNegara Kesatuan Republik Indonesia
Negara Kesatuan Republik IndonesiaNita Kurniasih
 
Buku Guru PKn Kelas VII SMP Kurikulum 2013
Buku Guru PKn Kelas VII SMP Kurikulum 2013Buku Guru PKn Kelas VII SMP Kurikulum 2013
Buku Guru PKn Kelas VII SMP Kurikulum 2013Randy Ikas
 
Bab 6 bertoleransi dalam keberagaman
Bab 6 bertoleransi dalam keberagamanBab 6 bertoleransi dalam keberagaman
Bab 6 bertoleransi dalam keberagamanCatharina School
 
Power point pkn 6
Power point pkn 6Power point pkn 6
Power point pkn 6helen_slide
 
Power point bahan ajar pkn
Power point bahan ajar pknPower point bahan ajar pkn
Power point bahan ajar pknnuffiq ahmad
 
What Makes Great Infographics
What Makes Great InfographicsWhat Makes Great Infographics
What Makes Great InfographicsSlideShare
 

Destaque (20)

RPP PKN Kelas VII Kurikulum 2013 Bab v
RPP PKN Kelas VII Kurikulum 2013 Bab vRPP PKN Kelas VII Kurikulum 2013 Bab v
RPP PKN Kelas VII Kurikulum 2013 Bab v
 
Otonomi Daerah dalam Kerangka NKRI
Otonomi Daerah dalam Kerangka NKRIOtonomi Daerah dalam Kerangka NKRI
Otonomi Daerah dalam Kerangka NKRI
 
Buku PPKN Kelas VII SMP Kurikulum 2013
Buku PPKN Kelas VII SMP Kurikulum 2013Buku PPKN Kelas VII SMP Kurikulum 2013
Buku PPKN Kelas VII SMP Kurikulum 2013
 
Bab 5 daerah tempat tinggalku, negara kesatuan republik indonesia negaraku
Bab 5 daerah tempat tinggalku, negara kesatuan republik indonesia negarakuBab 5 daerah tempat tinggalku, negara kesatuan republik indonesia negaraku
Bab 5 daerah tempat tinggalku, negara kesatuan republik indonesia negaraku
 
Rpp ppkn kelas 7 smp kurikulum 2013
Rpp ppkn kelas 7 smp kurikulum 2013Rpp ppkn kelas 7 smp kurikulum 2013
Rpp ppkn kelas 7 smp kurikulum 2013
 
Power point-pendidikan-kewarganegaraan-copy1
Power point-pendidikan-kewarganegaraan-copy1Power point-pendidikan-kewarganegaraan-copy1
Power point-pendidikan-kewarganegaraan-copy1
 
Pkn kelompok 7 xiis Smancil
Pkn kelompok 7 xiis SmancilPkn kelompok 7 xiis Smancil
Pkn kelompok 7 xiis Smancil
 
MS. Power Point PKN (Otonomi Daerah)
MS. Power Point PKN (Otonomi Daerah)MS. Power Point PKN (Otonomi Daerah)
MS. Power Point PKN (Otonomi Daerah)
 
UPAYA BANGSA INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN PERSATUAN DAN KESATUAN
UPAYA BANGSA INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN PERSATUAN DAN KESATUANUPAYA BANGSA INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN PERSATUAN DAN KESATUAN
UPAYA BANGSA INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN PERSATUAN DAN KESATUAN
 
Pkn 7 smp
Pkn 7 smpPkn 7 smp
Pkn 7 smp
 
Contoh Perilaku Dalam Menjaga Keutuhan NKRI
Contoh Perilaku Dalam Menjaga Keutuhan NKRIContoh Perilaku Dalam Menjaga Keutuhan NKRI
Contoh Perilaku Dalam Menjaga Keutuhan NKRI
 
Kondisi Masyarakat Indonesia pada Masa Penjajahan.
Kondisi Masyarakat Indonesia pada Masa Penjajahan.Kondisi Masyarakat Indonesia pada Masa Penjajahan.
Kondisi Masyarakat Indonesia pada Masa Penjajahan.
 
Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
 
MS. Power Point PKN (Otonomi Daerah)
MS. Power Point PKN (Otonomi Daerah)MS. Power Point PKN (Otonomi Daerah)
MS. Power Point PKN (Otonomi Daerah)
 
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Negara Kesatuan Republik IndonesiaNegara Kesatuan Republik Indonesia
Negara Kesatuan Republik Indonesia
 
Buku Guru PKn Kelas VII SMP Kurikulum 2013
Buku Guru PKn Kelas VII SMP Kurikulum 2013Buku Guru PKn Kelas VII SMP Kurikulum 2013
Buku Guru PKn Kelas VII SMP Kurikulum 2013
 
Bab 6 bertoleransi dalam keberagaman
Bab 6 bertoleransi dalam keberagamanBab 6 bertoleransi dalam keberagaman
Bab 6 bertoleransi dalam keberagaman
 
Power point pkn 6
Power point pkn 6Power point pkn 6
Power point pkn 6
 
Power point bahan ajar pkn
Power point bahan ajar pknPower point bahan ajar pkn
Power point bahan ajar pkn
 
What Makes Great Infographics
What Makes Great InfographicsWhat Makes Great Infographics
What Makes Great Infographics
 

Semelhante a Karakteristik Daerah dan Otonomi Dalam NKRI

Daerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi Khusus
Daerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi KhususDaerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi Khusus
Daerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi Khususafifahdhaniyah
 
12629167.ppt
12629167.ppt12629167.ppt
12629167.pptAsuKina
 
Pkn bab 2 otonomi daerah Kelas 9
Pkn bab 2 otonomi daerah Kelas 9Pkn bab 2 otonomi daerah Kelas 9
Pkn bab 2 otonomi daerah Kelas 9Anastasya Mustika
 
Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah DaerahUndang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah DaerahPenataan Ruang
 
Ms.PowerPoint Pkn - Otonomi Daerah kls IX
Ms.PowerPoint Pkn - Otonomi Daerah kls IXMs.PowerPoint Pkn - Otonomi Daerah kls IX
Ms.PowerPoint Pkn - Otonomi Daerah kls IXFrancisca Paramitha
 
Makalah Hakikat Otonomi Daerah Bagus
Makalah Hakikat Otonomi Daerah BagusMakalah Hakikat Otonomi Daerah Bagus
Makalah Hakikat Otonomi Daerah BagusRafi Mariska
 
Ppt sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi
Ppt sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan  provinsiPpt sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan  provinsi
Ppt sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsiCha-cha Taulanys
 
OTONOMI DAERAH.pptx
OTONOMI DAERAH.pptxOTONOMI DAERAH.pptx
OTONOMI DAERAH.pptxGhinaSyifa3
 
Paper dampak positif dan negatif dari otonomi daerah
Paper dampak positif dan negatif dari otonomi daerahPaper dampak positif dan negatif dari otonomi daerah
Paper dampak positif dan negatif dari otonomi daerahfuji kurniawan
 
Undang undang no 6 tahun 2014 tentang desa
Undang undang no 6 tahun 2014 tentang desaUndang undang no 6 tahun 2014 tentang desa
Undang undang no 6 tahun 2014 tentang desaAbdr Rosik
 

Semelhante a Karakteristik Daerah dan Otonomi Dalam NKRI (20)

Daerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi Khusus
Daerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi KhususDaerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi Khusus
Daerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi Khusus
 
Otonomi Daerah
Otonomi DaerahOtonomi Daerah
Otonomi Daerah
 
12629167.ppt
12629167.ppt12629167.ppt
12629167.ppt
 
12629167.ppt
12629167.ppt12629167.ppt
12629167.ppt
 
Otonomi daerah
Otonomi daerahOtonomi daerah
Otonomi daerah
 
Pkn bab 2 otonomi daerah Kelas 9
Pkn bab 2 otonomi daerah Kelas 9Pkn bab 2 otonomi daerah Kelas 9
Pkn bab 2 otonomi daerah Kelas 9
 
Uu 22-1999
Uu 22-1999Uu 22-1999
Uu 22-1999
 
Undang-undang Nomer 22 tahun 1999
Undang-undang Nomer 22 tahun 1999 Undang-undang Nomer 22 tahun 1999
Undang-undang Nomer 22 tahun 1999
 
Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah DaerahUndang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
 
Ms.PowerPoint Pkn - Otonomi Daerah kls IX
Ms.PowerPoint Pkn - Otonomi Daerah kls IXMs.PowerPoint Pkn - Otonomi Daerah kls IX
Ms.PowerPoint Pkn - Otonomi Daerah kls IX
 
Otonomi daerah
Otonomi daerahOtonomi daerah
Otonomi daerah
 
Otoda
OtodaOtoda
Otoda
 
Makalah Hakikat Otonomi Daerah Bagus
Makalah Hakikat Otonomi Daerah BagusMakalah Hakikat Otonomi Daerah Bagus
Makalah Hakikat Otonomi Daerah Bagus
 
Ppt sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi
Ppt sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan  provinsiPpt sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan  provinsi
Ppt sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi
 
Otonomi daerah
Otonomi daerahOtonomi daerah
Otonomi daerah
 
Makalah otonomi daerah 2
Makalah otonomi daerah 2Makalah otonomi daerah 2
Makalah otonomi daerah 2
 
OTONOMI DAERAH.pptx
OTONOMI DAERAH.pptxOTONOMI DAERAH.pptx
OTONOMI DAERAH.pptx
 
Paper dampak positif dan negatif dari otonomi daerah
Paper dampak positif dan negatif dari otonomi daerahPaper dampak positif dan negatif dari otonomi daerah
Paper dampak positif dan negatif dari otonomi daerah
 
UU 21 tahun 2001
UU 21 tahun 2001UU 21 tahun 2001
UU 21 tahun 2001
 
Undang undang no 6 tahun 2014 tentang desa
Undang undang no 6 tahun 2014 tentang desaUndang undang no 6 tahun 2014 tentang desa
Undang undang no 6 tahun 2014 tentang desa
 

Mais de Lukman Priasmoro

Mais de Lukman Priasmoro (20)

Pemberdayaan Sosial menuju Kesejahteraan Sosial
Pemberdayaan Sosial menuju Kesejahteraan SosialPemberdayaan Sosial menuju Kesejahteraan Sosial
Pemberdayaan Sosial menuju Kesejahteraan Sosial
 
Tentang UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
Tentang UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan SosialTentang UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
Tentang UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
 
Undang undang nomor 24 tahun 2007
Undang undang nomor 24 tahun 2007Undang undang nomor 24 tahun 2007
Undang undang nomor 24 tahun 2007
 
Bab v memaknai nilai kesejarahan negara republik indonesia
Bab v memaknai nilai kesejarahan negara republik indonesiaBab v memaknai nilai kesejarahan negara republik indonesia
Bab v memaknai nilai kesejarahan negara republik indonesia
 
Bab viii bertoleransi dalam keberagaman
Bab viii bertoleransi dalam keberagamanBab viii bertoleransi dalam keberagaman
Bab viii bertoleransi dalam keberagaman
 
Uu kesos-no11-2009
Uu kesos-no11-2009Uu kesos-no11-2009
Uu kesos-no11-2009
 
Uu 12 2010-gerakan_pramuka
Uu 12 2010-gerakan_pramukaUu 12 2010-gerakan_pramuka
Uu 12 2010-gerakan_pramuka
 
Undang undang-tahun-2009-11-09
Undang undang-tahun-2009-11-09Undang undang-tahun-2009-11-09
Undang undang-tahun-2009-11-09
 
Bab 1
Bab 1Bab 1
Bab 1
 
Bab 4 dan daftar pustaka
Bab 4 dan daftar pustakaBab 4 dan daftar pustaka
Bab 4 dan daftar pustaka
 
Bab 3
Bab 3Bab 3
Bab 3
 
Bab 2
Bab 2Bab 2
Bab 2
 
Modul pancasila sbg ideologi terbuka
Modul pancasila sbg ideologi terbukaModul pancasila sbg ideologi terbuka
Modul pancasila sbg ideologi terbuka
 
Pekerja sosial
Pekerja sosialPekerja sosial
Pekerja sosial
 
Drama inggris
Drama inggrisDrama inggris
Drama inggris
 
Uu koperasi nomor 17 tahun 2012
Uu koperasi nomor 17 tahun 2012Uu koperasi nomor 17 tahun 2012
Uu koperasi nomor 17 tahun 2012
 
Politik bahasa indonesia
Politik bahasa indonesiaPolitik bahasa indonesia
Politik bahasa indonesia
 
Bab 3 dan daftar pustaka
Bab 3 dan daftar pustakaBab 3 dan daftar pustaka
Bab 3 dan daftar pustaka
 
Bab 2
Bab 2Bab 2
Bab 2
 
Bab 1
Bab 1Bab 1
Bab 1
 

Karakteristik Daerah dan Otonomi Dalam NKRI

  • 2. • Karakteristik Daerah Tempat Tinggal dalam Kerangka NKRI 1. Wilayah 2. Rakyat 3. Pemerintahan yang Berdaulat 4. Pengakuan dari Negara Lain  Indonesia adalah negara kepulauan (maritim) dan negara agraris (mayoritas penduduknya adalah petani).  Indonesia terdiri dari 34 Provinsi.  Indonesia berpenduduk lebih dari 240 juta jiwa dengan berbagai suku, agama, dan ras yang tersebar di berbagai pulau dan kepulauan.  Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khusus. Sebagai contoh Flora dan Faunanya, terbagi 3 wilayah yaitu Asiatis (Barat), Peralihan (Tengah), dan Australis (Timur).  Keadaan Geografislah yang mempengaruhi perbedaan di setiap daerah dan karakteristiknya.
  • 3.
  • 4. • Arti Penting Daerah Tempat Tinggal dalam Kerangka NKRI 1. Sentralisasi 2. Desentralisasi  Sentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah daerah ke pusat.  Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah.  Dikarenakan Indonesia terdiri atas kepulauan dan demi berlangsungnya dan menjaga penyelenggaraan tertib pemerintah yang baik dan efisien maka Indonesia menganut sistem desentralisasi dengan adanya otonomi daerah yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.  Otonomi Daerah dilaksanakan guna daerahdaerah dapat melakukan pembangunan dalam setiap sektor melalui pemerintah daerahnya dan mengelola SDA dan SDM yang ada.
  • 5. • Hak yang dimiliki pemerintah daerah : Pemerinta h Daerah 1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan; 2. Memilih pemimpin daerah; 3. Mengelola aparatur daerah; 4. Mengelola kekayaan daerah; 5. Memungut pajak dan retibusi daerah; 6. Mendapakan bagi hasil dari pengelolaan SDA dan sumber daya lainnya yang ada di daerah; 7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; 8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  • 6. • Kewajiban yang dimiliki pemerintah daerah : Pemerinta h Daerah 1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan nasional serta keutuhan NKRI; 2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; 3. Mengambangkan kehidupan demokrasi; 4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan; 5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan; 6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan; 7. Menyediakan fasilitas pelayanan sosial dan umum yang layak; 8. Menegmbangkan sistem jamina sosial; 9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah; 10. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah; 11. Melestarikan lingkungan hidup; 12. Mengelola administrasi kependudukan; 13. Melestarikan nilai sosial dan budaya; 14. Membentuk dan menerapkan peraturanperundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; 15. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan
  • 7. Bab VI 1. Jelaskan arti penting daerah bagi NKRI! 2. Jelaskan peraturan perundangundangan yang mengatur otonomi daerah! 3. Jelaskan hak dan kewajiban daerah dalam pelaksanaa pemerintahan daerah! 4. Jelaskna bentuk partisipasi daerah dalam memperkuat NKRI! 5. Jelaskan apa yang terjadi jika pelaksanaan pemerintahan daerha tidak didukung oleh masyarakat di daerah!