[BEST PRICE] Senapan Angin Dengan Teleskopik Kalimantan Barat
Koperasi
1. K O P E R A S I
Menurut
Undang – undang no. 25 tahun 1992
By: Eka Darmadi
2. Bentuk Bentuk Badan Usaha
di Indonesia
Nama : Sifat : Dasar Hukum
1.Maatschap - Kolektif Buku III Bab 8
K U H Perdata
2.Firma, CV , s.d.a Buku I KUHD
& NV/PT
3.PT - s.d.a UU.No.40/2007
4.Koperasi - s.d.a UU.No.25/1992
5.BUMN - s.d.a UU.No.19/2003
6.U D - perorangan ----
3. K O P E R A S I
Dasar Hukum : Undang – Undang No.25
Tahun 1992 , tentang :
PERKOPERASIAN
(L.N.R.I.Th.1992 No.116 )
menggantikan :
Undang – Undang No.12
Tahun 1967 , tentang :
Pokok-Pokok Koperasi
4. Pengertian
Pasal 1 angka 1 :
Koperasi adalah badan usaha yang ber –
anggotakan orang-seorang atau badan –
hukum koperasi dengan melandaskan ke –
giatannya berdasarkan prinsip koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat
yang berdasar atas kekeluargaan .
5. Koperasi memiliki 2 (dua)
pengertian
1 . Badan Usaha :
Terdiri atas : a. Koperasi Primer
2 bentuk dan
b. Koperasi Sekunder
2 . Gerakan Ekonomi Rakyat yang
berdasar atas asas kekeluargaan
6. Bentuk Koperasi
1.Koperasi Primer :
a.Adalah koperasi yang didirikan oleh dan
beranggotakan orang-seorang
(Pasal 1 angka 3) ;
b.Dibentuk oleh sekurang-kurangnya
20 (dua puluh) orang
(Pasal 6 ayat (2) )
7. lanjutan ………..
2 . Koperasi Sekunder :
a. Adalah koperasi yang didirikan oleh
dan beranggotakan koperasi
(Pasal 1 angka 4) ;
b. Dibentuk oleh sekurang-kurangnya
3 (tiga) koperasi
(Pasal 6 ayat (2) )
8. Prinsip Koperasi
Pasal 5
Ayat (1) : Koperasi melaksanakan prinsip
koperasi sebagai berikut :
a. kenggotaan bersifat sukarela
dan terbuka
b. pengelolaan dilakukan secara
demokratis
c. pembagian SHU dilakukan se-
cara adil sebanding dengan besarnya
jasa usaha masing-masing anggota
d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap
modal
e. kemandirian
9. lanjutan…………….
Ayat (2) : Dalam mengembangkan
koperasi, maka koperasi melak-
sanakan pula prinsip koperasi
sebagai berikut :
a . Pendidikan perkoperasian
b . Kerjasama antar koperasi
10. Koperasi
Sebagai Gerakan Ekonomi Rakyat
Pasal 57
Ayat (1) : Koperasi secara bersama-sama
mendirikan satu organisasi
tunggal yang berfungsi sebagai
wadah untuk memperjuangkan
kepentingan dan bertindak seba-
gai pembawa aspirasi koperasi
Ayat(2) : Organisasi ini berasaskan Pan-
casila
Ayat(3) : Nama, tujuan, susunan, dan tata kerja
organisasi diatus dalam AD organisasi ybs.
11. M O D A L
Pasal 41
Ayat (1) : modal koperasi terdiri atas modal
sendiri dan modal pinjaman
Ayat (2) : Modal sendiri dapat berasal dari :
a.simpanan pokok
b.simpanan wajib
c.dana cadangan
d. hibah
12. Modal Pinjaman
Pasal 41 ayat (3) :
Modal pinjaman dapat berasal dari :
a. Anggota
b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya
c. Bank dan lembaga keuangan lainnya
d. Penerbitan obligasi dan surat utang
lainnya
e. Sumber lain yang sah
13. Modal Penyertaan
Pasal 42 ayat (1) :
Selain modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41, Koperasi dapat pula melakukan
Pemupukan modal yang berasal dari modal
penyertaan
14. Sisa Hasil Usaha
Pasal 45 ayat (1) :
Sisa hasil usaha Koperasi merupakan pen –
dapatan Koperasi yang diperoleh dalam sa-
tu tahun buku dikurangi dengan biaya ,pe-
nyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk
pajak dalam tahun buku yang bersangkutan
15. Pembagian
Sisa Hasil Usaha (SHU)
Pasal 45 ayat (2) :
SHU setelah dikurangi dana cadangan,dibagi
kan kepada anggota sebanding dengan jasa
usaha yang dilakukan oleh masing-masing
anggota dengan koperasi, serta digunakan
untuk keperluan pendidikan perkoperasian
dan keperluanlain dari koperasi, sesuai de –
ngan keputusan Rapat Anggota .
16. Pembentukan & Pembubaran
Koperasi
1 . Pembentukan
a.Koperasi primer dibentuk oleh sekurang
kurangnya 20 orang & koperasi sekunder oleh
3 badan hukum koperasi (Pasal 6) ;
b.Pembentukan koperasi dilakukan dengan –
akta pendirian yang memuat AD, dan
berdomisili di wilayah R.I. (Psl.7 & 8)
c.Koperasi berstatus BH setelah akta pendiri-
annya disahkan oleh pemerintah, yang di –
umumkan di dalam BNRI (Pasal 9 & 10) ‘
17. Pembubaran
Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berda
sarkan : a . Keputusan Rapat Anggota
b . Keputusan Pemerintah
( Pasal 46 UU No.25 Th.1992 )
18. Keputusan Pembubaran Koperasi
Berdasarkan Keputusan Rapat
Anggota
Pasal 49Ayat (1) :
Keputusan pembubaran koperasi oleh
Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis
Kepada : a . Semua kreditor ;
b . Pemerintah
19. Keputusan Pembubaran Koperasi
Berdasarkan Keputusan Pemerintah
Keputusan ini dilakukan apabila :
a . terdapat bukti bahwa koperasi yang ber-
sangkutan tidak memenuhi ketentuan
undang-undang ini ;
b . kegiataanya bertentangan dengan ke-
tertiban umum dan/atau kesusilaan ;
c . kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi
diharapkan .
( Pasal 47 ayat (1) UU No.25 Tahun 1992 )
20. Hapusnya Status Badan Hukum
Koperasi
Pasal 56
ayat (1) : Pemerintah mengumumkan pem-
bubaran koperasi di dalam BNRI ;
ayat (2) : Status badan hukum Koperasi ha-
pus sejak tanggal pengumuman
pembubaran Koperasi tersebut
di dalam BNRI .
21. Perlindungan Hukum
Terhadap Kreditor Akibat
Pembubaran Koperasi
Untuk kepentingan para Kreditor :
a. Keputusan pembubaran koperasi harus
diberitahukan secara tertulis ;
b. selama pemberitahuan itu belum diter-
rima oleh kreditor, pembubaran itu
belum berlaku bagi kreditor tersebut ;
c. semua kreditor dapat mengajukan ta-
gihan dalam jangka waktu 3 bulan sesudah
diterimanya surat pemberitahuan tersebut ;
d. dilakukan penyelesaian pembubaran koperasi .
22. Perlindungan Hukum Terhadap
anggota
Akibat Pembubaran Koperasi
Untuk Kepentingan para anggota :
a. dilakukan penyelesaian pembubaran
koperasi ;
b. penyelesaian pembubaran dilakukan
oleh penyelesai yang ditunjuk oleh
rapat anggota ;
c. penyelesai wajib membagikan sisa
hasil penyelesaian kepada anggota ;
d. anggota hanya menanggung kerugian
sebatas simpanan pokok, simpanan wajib.
dan modal penyertaan yang dimilikinya.
