1. KEJAHATAN LINGKUNGAN (ILLEGAL LOGGING DAN PERAMBAHAN) Disampaikanoleh : DirekturPenyidikandanPengamananHutan PadaLokalatihPeningkatanKapasitas SDM UPT Ditjen PHKA danMasyarakatDesaPenyanggaDalamRangkaPengamananKawasanKonservasi Samarinda, 18 – 19 Juli 2011

2. DEFINISI KEJAHATAN LINGKUNGAN Kejahatanlingkunganadalahsetiappelanggarandarihukumlingkungannasionalatauinternasionalataupelanggaranterhadapaturan yang menjaminkonservasidankeberlanjutandarilingkunganhidupdunia, keanekaragamanhayati, atausumberdayaalam (INTERPOL) Kejahatanterhadaplingkunganmerupakanmasalahinternasional yang serius yang dapatberpengaruhbaiklangsungmaupuntidaklangsungterhadapperekonomiannegara, keamanan, ataukelangsunganhidup. Dampaknyadapatdirasakandalambanyakhal, mulaidarimenipisnyasumberdayaalamsampaikerusakan habitat dandarikepunahanspesiessampaikematianmanusia.

3. HUKUM INTERNASIONAL Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) 23 1.2 Convention against Transnational Organised Crime 26 1.3 Convention against Corruption 27 1.4 Non-enforceable International Conventions 28 1.5 Bilateral Agreements

4. 4 KAWASANHUTANBERDASARKAN FUNGSI Luas : 132.397.729 ha (71% daridaratan Indonesia)

6. Teritorial membentang spjg ± 5.000 km & ± 2.000 km melbr diatas grs khatulistiwa

7. Panjang pantai ± 81.791 km

10. 515 jenis mamalia,

11. 2.500 jenis moluska,

12. 214 jenis krustacea,

13. 2.000 jenis reptil,

14. 1.000 jenis amfibia,

15. 3.000 jenis ikan,

16. 6 jenis penyu,

17. 25 jenis Mamalia laut,

18. 450 jenis Terumbu karang,

19. 27.500 jenis tumbuhan berbunga,

20. 10.000 jenis pohon,

21. 5.000 jenis anggrek,

23. TINDAK PIDANA KEHUTANAN (TIPIHUT) ILLEGAL LOGGING PERAMBAHAN KAWASAN HUTAN PEREDARAN ILEGAL TUMBUHAN DAN SATWA LIAR (TSL) PENAMBANGAN ILEGAL KEBAKARAN HUTAN

24. MENGAPA TIPIHUT MENJADI ISU UTAMA ? ASPEK EKONOMI KehilanganDevisa Hargakayurendah RestrukturisasiIndustriKehutanantidakterbangun ASPEK EKOLOGI Degragasihutandanmemperluaslahankritis Kualitasekosistemturundankehilangankeanekaragamanhayati Menyebabkanbanjir, kebakaranhutan, longsordangersang ASPEK SOSIAL DAN BUDAYA Merubahnilai-nilaisosial (konsumtif, skeptis, anarkis, dll) Kepedulianmasyarakatpadafungsihutanrendah (Economy oriented) Kearifanmasyarakatlokalhilang Kesenjangansosial Kehilanganketertarikanpadaalamdanlingkungan

25. BENTUK PERBUATAN TIPIHUT PENYERTAAN & PEMBANTUAN PEMANFAATAN LANJUTAN Penebanganpohontanpaizinygsah PerambahanHutan & mendudukikawasanhutan Pembakarankawasanhutan Penambangan liar Konversikawasanhutantidakmengikutiketentuan Perburuan liar/ pengumpulan TSL secarailegal Penerbitan Surat/Dokumen/Izin tdk sah Pengangkutan HH tanpaizin Penguasaan HH tdksah Membawaalatberattanpaizinygsah TINDAKAN DILAPANGAN Penyedia Dana Pengatur Lapangan Pendukung/Pelindung BELUM TERJANGKAU UU KEHUTANAN KUHP Pengolahan Perdagangan Produksi Lanjutan SL Loundrying Percobaan (53 & 54) Penyertaan (55) Pembantuan (56)

26. ILLEGAL LOGGING

27. ILLEGAL LOGGING adalah suatu praktik eksploitasi hasil hutan berupa kayu dari kawasan hutan negaramelalui aktifitas penebangan pohon atau pemanfaatan dan peredaran kayu atau olahannya yang berasal dari hasil tebangan secara tidak sah PENGERTIAN ILLEGAL LOGGING BERDASARKAN TERMINOLOGI BAHASA Aspek simplikasi sematik Praktik penebangan liar ILLEGAL :Praktiktidaksah ILLEGAL LOGGING LOGGING :Pembalakan/ pemanenankayu Praktiklpemanenankybeserta proses secrtdksah (tdkmengikutiprosdratautatacaraygtelahditetapkan) ->perencn, perizinan, modal, pemanenanhinggapascapemanenan ->angkut, tataniaga, pengolahanhinggapenyelundupan) Aspek integratif

29. Menerima, membeli, menjual, menerimatukar, menerimatitipan, menyimpan, memilikiataumenggunakan HHK ygdidugadipungutsecaratidaksah;

30. Mengangkut,menguasaiataumemiliki HHK tdkdilengkapibersamasama SKSHH (SuratKeteranganSahnyaHasilHutan);

31. Membawa alat berat & alatlainnyayglazimataupatutdidugaakandigunakanutkmengangkut/mengambil HHK didlmkwshutantanpaizindari yang berwenang;

32. Membawaalatyglazimdigunakanutkmenebang,memotongataumemebelahphndlmkwshutantanpaijinpejabatberwenang.12

33. ILLEGAL LOGGING = BIOTERORISME Kejahatan pidana Lintas negara Terorganisir scr sistemtis Memiliki jaringan Mengancam kehidupan ILLEGAL LOGGING = BIOTERORISME Dg mempertimbangkan intensitas & dampak mengancam kelestarian lingk & kehidupan umat manusia secara lintas teritorial dan lintas generasi, maka berkembang wacana yg menempatkan IL sebagi bentuk kejahatan TERORISME LINGKUNGAN (BIOTERORISME) Terorisme bentuk kejahatan lintas negara, terorganisir, termasuk tindak pidana internasional, mempunyai jaringan luas  mengancam perdamaian dan keamanan nasional/ Internasional teror : Ancaman Paham atau aliran yg menggunakan mekanisme ancaman utk rasa ketakutan sebagai salah satu strategi ILLOG TERORISME (entimologi) UU.No. 15/2003 isme : Paham

34. 14 MODUS OPERANDI IL & IT PENYUAPAN Memberi uang/hadiah kpd oknum aparat Membiayai backing dan pengawal oknum aparat Membiayai massa utk pembenaran/unjuk rasa PENYALAHGUNAAN WEWENANG Kolusi penerbitan IUPHHK, ijin HPH 100 Ha,IPK & ISL Kolusi penerbitan dan perpanjangan ijin dan SKSHH Kolusi/Manipulasi asal usul kayu dan produksi(LHP) Kolusi/Manipulasi ijin alat berat/angkut PENYALAHGUNAAN DOKUMEN Dokumen SKSHH palsu/aspal/terbang Penggunaan SKSHH untuk mendukung penyelundupan Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) PENYELUNDUPAN Melalui laut antar pulau dan ke LN Melalui darat(daerah perbatasan di Kalimantan) Manfaatkan sistem pasar antar negara (penyimpangan Barter trade pada Free Trade Zone sebagai legalisasi kayu curian) TEBANGAN & PENGANGKUTAN TANPA IJIN Penebangan dan pengangkutan tanpa ada dokumen (Perambahan, penebangan dan pengangkutan liar) 14

35. 15 PELAKU PEMBALAKAN LIAR 1. Dilakukanoleh operator yang legal (HPH/HPH-HTI/ perkebunan)  prakteknyamelanggarpersyaratandalam HPH karenakelebihanmenebangataumengambilkayupada areal konservasi yang dilindungi. Operator-operator inidiberikanijinuntukmenebangpohonsecaraselektif. 2. Dilakukanberdasarkanijin HPH yang diperolehsecaratidaksahyang diterbitkanolehpejabatpemerintahandaerahdanbiasanyaberlakuselama 1 (satu) tahun. Praktekinitelahdisahkanpadatahun 1999, namundicabutkembalimelaluiPeraturanPemerintahNomor 34 Tahun 2002. 3. Dilakukanolehorangsetempat yang dikoordinircukongdanpedagangperantarauntuksecaraselektifmenebangpohon-pohon yang memilikinilaiekonomistinggi. Orang-oranginitidakmemilikihakijin yang sahdaripemerintahuntukmenebangpohon. 15

36. 16 KENAPA PEMBALAKAN LIAR SULIT DIBRANTAS Pembalakan liar merupakan tindak pidana di bidang kehutanan yang terorganisir, melibatkan banyak pihak, baik skala nasional maupun internasional. Hal ini terbukti dari ketidak mampuan hukum menjerat aktor ilegal loging. Pembalakan liar tidak lagi murni berdiri sendiri namun telah terbangun kerjasama yang merambah ke praktek perdagangan kayu illegal (illegal timber trade) yang melibatkan komunitas negara luar. Struktur organisasi dan modus operandi pembalakan liar terorganisir dengan rapi dan profesional seluruh pelaksanaan di lapangan sehingga sering kali sulit bagi perangkat hukum untuk dapat menangkap para ”cukong” sebagai akibat dari sistem serta pranata hukum positif yang ada. 16

37. PERATURAN PERUNDANGAN SAAT INI Pemidanaan Pembalakan Liar dalam UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 78 jo Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) Pelaku utama (dader) Belum Menjangkau tindak : Percobaan Penyertaan Pembantuan Ancaman Pidana : Minimal Umum – Maksimal Khusus Pasal 53, 54,55, dan 56 KUHP

38. PENERAPAN PIDANA IL BERLAPIS Pasal 78 jo Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) LEX SPECIALIS Pemidanaan IL dlm UU No. 41/1999 SIDIK/ LIDIK Split kasus X Belum Menjangkau tindak : Percobaan Penyertaan Pembantuan Pejabat menerbitkan alas hak tdk prosedur Pasal 53, 54,55, dan 56 KUHP LAPORAN KEHUTANAN KEJAKSAAN POLRI KPK UU KORUPSI SIDIK/LIDIK (Keterangan/ BAP)

39. PERAMBAHAN

40. 20 PENGGUNAAN KAWASAN PASAL 38 UU NO.41 TAHUN 1999: (1) PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN HANYA DAPAT DILAKUKAN DI DALAM KAWASAN HUTAN PRODUKSI DAN KAWASAN HUTAN LINDUNG. (2) PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN TANPA MENGUBAH FUNGSI POKOK KAWASAN HUTAN. (3) PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK PERTAMBANGAN DILAKUKAN MELALUI IJIN PINJAM PAKAI OLEH MENHUT. PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DILARANG MELAKUKAN PENAMBANGAN DENGAN POLA PERTAMBANGAN TERBUKA. (4) PEMBERIAN IZIN PINJAM PAKAI YANG BERDAMPAK PENTING DAN CAKUPAN LUAS SERTA BERNILAI STRATEGIS DILAKUKAN OLEH MENTERI ATAS PERSETUJUAN DPR. 20

41. PENGERTIAN & MODUS PERAMBAHAN MengerjakankawasanhutanMengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yg berwenang (Perladangan untuk pertanian, atau usaha lainnya) MenggunakankawasanhutanMemanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang (wisata, pengembalaan, perkemahan/penggunaan kawasan hutan tdk sesuai dg izin yg diberikan APA PERAMBAH Melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yg berwenang MendudukikawasanhutanMenguasai kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang (membangun tempat pemukiman, gedung & bangunan lainnya Sumber psl 50 ayat (3) huruf a dan huruf b UU No. 41/99

42. STRATEGI PENANGANAN PERAMBAHAN HUTAN Membangunsikap mental danperilakumasydanunsurkelembagaandanintrumenhukumygada, agar peduliterhdpkelestarian & kemanfaatanhutanutkkesejahteraanmasy. Melakukanresolusikonflik, dgnmengidentifikasiberbagaipotensikonflikataskawasanhutan dg memperhatikankepentinganmasy, sektorswastadanpemerintah. Mengembangkanmekanismepenyelesaiankonflikygberorientasikonsensussecaraadil, salingmenguntungkan, transparan, bertanggunggugat, Pemantapan penataan ruang melalui koordinasi dengan sektor terkait (BKTRN, BKPRD) & Pemda.

43. ……..lanjutan Penataan/rekonstruksi batas kawasan hutan. Meningkatkan lapangan kerja melalui : Hutan Tanaman Rakyat, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, Hutan Kemasyarakatan dan Pembangunan Model Desa Konservasi. Meningkatkan akses masy. setempat terhadap pemanfaatan hutan Memperkuatkelembagaan, padatingkatlokal, regional dannasionaluntukmenjaminketertiban & kepastianhukumdlmpengelolaanhutanygadil, bertanggungjawab, bertanggunggugat, & berkelanjutan. Law enforcement terhadappelaku, aktorintelektualperambah(Penyedia Dana, PengaturLapangan & Pendukung/Pelindung)

44. SANKSI PERAMBAHAN & PENEBANGAN HUTAN UU No. 41/1999 TTG KEHUTANAN Psl 50 ayat (3) Setiap orang dilarang : Mengerjakandan ataumenggunakandan ataumendudukikawasan hutan secara tidak sah. Merambahkawasan hutan. Melakukanpenebangan pohondalam kawasan hutan denganradius atau jaraksampai dengan : 500 m dari tepi waduk atau danau; 200 m dr tepi mata air & kiri kanan sungai di daerah rawa; 100 m dr kiri kanan tepi anaksungai; 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 130 kali selisih pasang tertinggi & pasang terrendah dr tepi pantai. Psl 78 ayat (2)Barang siapa dg sengaja melanggar ketentuan dlmpsl 50 ayat (3).Hurufa, b,ataucdiancam dg pidanapenjara paling lama 10th&dendapaling banyakRp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

46. Pemberkasan,

47. Penuntutan,

49. Tukar menukar kawasan