UU No. 10 tahun 2008 mengatur tentang penyelenggaraan pemilu DPR, DPRD, dan DPD. Terdiri dari 23 bab dan 320 pasal, mengatur tahapan pemilu, peserta dan persyaratan, sistem pemilu, jumlah kursi dan daerah pemilihan, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga penetapan hasil pemilu. UU ini kemudian diubah dengan UU No. 8 tahun 2012 untuk menyempurnakan penyelengg

1. • Amalia Nisa Ristiyana (F1B014047)
• Angki Hendiana (F1B011010)
• Leni Lukitasari (F1B014033)
• Nyayu Dwi (F1B014066)
• Resti Agus (F1B014008)

2. UU No. 10 tahun 2008 adalah UU yang
mengatur tentang Pemilihan Umum DPR,
DPRD, DPD didalam UU tersebut terdapat
23 Bab dan 320 Pasal.

3. BEBERAPA PERTIMBANGAN DALAM
UU NO. 10 TAHUN 2008
• Bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat
merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat
guna menghasilkan pemerintahan negara yang
demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
• Bahwa untuk memilih anggota DPR dan DPRD
sebagai penyalur aspirasi politik rakyat serta anggota
DPD sebagai penyalur aspirasi keanekaragaman
daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E
ayat (2) UUD 1945, diselenggarakan pemilihan umum.

4. Pemilu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat
dilaksanakan secara LUBER JURDIL dalam Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
(Bab 1 Pasal 1 UU No.10 tahun 2008)
Pelaksanaan Pemilu DPR, DPRD, DPD

5. Penyelenggara Pemilu DPR, DPRD, DPD
 Komisi Pemilihan Umum (KPU)
 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
 Panitia Pemungutan Suara (PPS)
 Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
(KPPS)

6. 1. Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah tempat
dilaksanakannya pemungutan suara. (Bab 1
Pasal 1 UU No. 10 tahun 2008)
2. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN)
adalah tempat dilaksanakannya pemungutan
suara di luar negeri. (Bab 1 Pasal 1 UU No. 10
tahun 2008)

7. Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu) adalah badan
yang bertugas mengawasi
penyelenggaraan Pemilu di
seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

8. Tahap Penyelenggaraan Pemilu:
Bab 2 Pasal 4 UU No.10 tahun 2008
1. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar
pemilih.
2. Pendaftaran Peserta Pemilu.
3. Penetapan Peserta Pemilu.
4. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah
pemilihan.
5. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota.
6. Masa kampanye.
7. Masa tenang.
8. Pemungutan dan penghitungan suara.
9. Penetapan hasil Pemilu.
10. Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD

9. Waktu Pemilu
DPR, DPRD, DPD
(Bab 2 Pasal 4 UU No. 10 tahun 2008)
Pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali.
Pemungutan suara dilaksanakan pada
hari libur atau hari yang diliburkan.

10. 1. Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
dilaksanakan dengan sistem proporsional
terbuka.
2. Pemilu untuk memilih anggota DPD
dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil
banyak.

12. Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah
memenuhi persyaratan
(Bab 3 Pasal 8 UU No. 10 tahun 2008)
1. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai
Politik.
2. Memiliki kepengurusan di 2/3 jumlah provinsi.
3. Memiliki kepengurusan di 2/3 jumlah kabupaten/kota di provinsi yang
bersangkutan.
4. Menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada
kepengurusan partai politik tingkat pusat.
5. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau dari jumlah
Penduduk pada setiap kepengurusan partai yang dibuktikan dengan
kepemilikan kartu tanda anggota.
6. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan.
7. Mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.

13. Syarat Peserta Pemilu Anggota DPD
(Bab3 Pasal11 UUNo.10 tahun2008)
• Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 tahun atau lebih
• Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
• Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
• Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia
• Berpendidikan paling rendah tamat SMA, SMK, Madrasah Aliyah
(MA), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang
sederajat
• Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan cita-
cita Proklamasi 17 Agustus 1945
• Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara
• Sehat jasmani dan rohani.
• Terdaftar sebagai pemilih.
• Bersedia bekerja penuh waktu.

14. • Mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota TNI,
anggota Kepolisian, pengurus pada BUMN atau BUMD, serta
badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara,
yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak
dapat ditarik kembali.
• Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik,
advokat/pengacara notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT),
dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang
berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain
yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas,
wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai peraturan
perundang-undangan.

15. • Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat
negara lainnya, pengurus pada BUMN atau BUMD, serta
badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara
• Mencalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan
• Mencalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan
• Mendapat dukungan minimal dari pemilih dari daerah
pemilihan yang bersangkutan.

16. 1. Warga Negara Indonesia yang pada hari
pemungutan suara telah genap berumur 17
tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin
mempunyai hak memilih.
2. Warga Negara Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh
penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih

17. 1. Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak
560. (Bab 5 Pasal 21 UU No. 10 tahun 2008)
2. Jumlah kursi DPRD provinsi ditetapkan paling
sedikit 35 dan paling banyak 100.
(Bab 5 Pasal 23 UU No. 10 tahun 2008)
3. Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan
paling sedikit 20 dan paling banyak 50.
(Bab 5 Pasal 26 UU No. 10 tahun 2008)
4. Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi
ditetapkan 4. (Bab 5 Pasal 26 UU No. 10 tahun 2008)

18. Persyaratan Calon Anggota
DPR, DPRD, DPD
 Sehat jasmani dan rohani.
 Terdaftar sebagai pemilih.
 Bersedia bekerja penuh waktu.
 Mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil,
anggota TNI, anggota Kepolisian, pengurus pada BUMN
atau BUMD, serta badan lain yang anggarannya
bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan
dengan surat pengunduran diri dan yang tidak dapat
ditarik kembali.

19. Kampanye Pemilu DPD, DPRD, DPD
(Bab 8 Pasal 81 UU No. 10 tahun 2008)
Saat Pelaksanaan Pemilu :
 Pertemuan terbatas.
 Pertemuan tatap muka.
 Media massa cetak dan media massa elektronik.
 Penyebaran bahan kampanye kepada umum.
 Pemasangan alat peraga di tempat umum.
 Rapat umum.
 Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan
kampanye dan peraturan perundang undangan.

20.  Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan
UUD 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
 Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan,
calon atau Peserta Pemilu yang lain.
 Menghasut dan mengadu domba perseorangan
ataupun masyarakat.
 Mengganggu ketertiban umum

21.  Mengancam untuk melakukan kekerasan atau
menganjurkan penggunaan kekerasan kepada
seseorang, sekelompok anggota masyarakat, atau
Peserta Pemilu yang lain.
 Merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye
Peserta Pemilu.
 Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah,
dan tempat pendidikan.
 Membawa atau menggunakan tanda gambar atau
atribut lain selain dari tanda gambar atau atribut
Peserta Pemilu yang bersangkutan.
 Menjanjikan atau memberikan uang atau materi
lainnya kepada peserta kampanye.

22. • Ketua, Wakil Ketua, ketua muda, hakim agung pada
Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan
di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada
Mahkamah Konstitusi.
• Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa
Keuangan.
• Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur
Bank Indonesia.
• Pejabat BUMN atau BUMD

23. • Pegawai negeri sipil.
• Anggota TNI dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
• Kepala desa.
• Perangkat desa.
• Anggota badan permusyaratan desa.
• Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak
memilih.

24. UU NO. 10
TAHUN 2008
UU NO. 8
TAHUN 2012

25. 1. Tahapan Pemilu
2. Peserta Dan Persyaratan Mengikuti Pemilu
3. Sistem Pemilu
4. Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan
5. Penyusunan Daftar Pemilih
6. Pencalonan
7. Kampanye
8. Dana Kampanye
9. Pemungutan dan Penghitungan Suara
10.Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi, dan Calon Terpilih
11.Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilu
12.Ketentuan Pidana