APBN dan APBD
•Transferir como PPTX, PDF•
38 gostaram•42,177 visualizações
APBN dan APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah pusat dan daerah yang mengatur pendapatan dan pengeluaran negara/daerah untuk satu tahun anggaran. APBN berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya kebutuhan umum dan mendistribusikan subsidi, sedangkan APBD berfungsi sebagai pedoman kegiatan pemerintah daerah. Kedua anggaran tersebut disusun berdasarkan prinsip-prinsip tertentu dan sumber
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (20)
Semelhante a APBN dan APBD
Semelhante a APBN dan APBD (20)
Último
Último (20)
APBN dan APBD
- 2. APBN Pengertian Tujuan APBN APBN Sumber Fungsi APBN Pendapatan Prinsip Negara Pengeluaran Penyusunan Negara APBN Asas Landasan Penyusunan Hukum APBN APBN
- 3. Pengertian APBN APBN adalah suatu daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran negara untuk waktu tertentu, biasanya satu tahun.
- 4. Fungsi APBN Fungsi Fungsi Alokasi Distribusi Fungsi Stabilitas
- 5. Fungsi Alokasi Pendapatan APBN yang paling besar ialah dari pajak, dari pajak tersebut di alokasi untuk dana pembangunan sarana dan prasarana umum.
- 6. Fungsi Distribusi APBN bisa didistribusikan dalam bentuk dana subsidi dan dana pensiun atau di sebut Transfer Payment.
- 7. Fungsi Stabilitas APBN berfungsi sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran keuagan negara teratur sesuai dengan yang telah di tetapkan.
- 8. Prinsip Penyusunan APBN Dari Aspek Dari Aspek Pendapatan Pengeluaran
- 10. a) Hemat, efesien, dan sesuai dengan kebutuhan. b) Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan. c) Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.
- 11. Asas Penyusunan APBN a) Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri. b) Penghematan atau peningkatan efesiensi dan produktivitas. c) Penajaman prioritas pembangunan. d) Menitik beratkan pada asas-asas dan undang-undang negara.
- 12. Tujuan APBN a)Untuk memelihara stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya anggaran yang deficit. b)APBN berfungsi sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran keuagan negara teratur sesuai dengan yang telah di tetapkan.
- 13. Sumber Pendapatan Negara Pajak Denda dan Sita Retribusi Pencetakan Uang Keuntungan Sumbangan, BUMN/BUMD Hadiah, dan Hibah
- 14. Pajak Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat/daerah) terhadap wajib pajak tertentu berdasarkan undang-undang (pemungutannya dapat dipaksakan) tanpa ada imbalan langsung bagi pembayarnya. Jenis pajak di Indonesia: • Pajak Pusat: a) Pajak Daerah: – Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – Pajak Hotel dan Restoran (PHR) – Pajak Reklame – Pajak Hiburan – Pajak Bahan Bakar
- 15. Retribusi Retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat/daerah) berdasarkan undang-undang (pemungutannya dapat dipaksakan) di mana pemerintah memberikan imbalan langsung bagi pembayarnya. Contoh, pelayanan medis di rumah sakit milik pemerintah, pelayanaan perpakiran oleh pemerintah, pembayaran uang sekolah, dll
- 16. Keuntungan BUMN/BUMD Sebagai pemilik BUMN pemerintah pusat berhak memperoleh bagian laba yang diperoleh BUMN. Demikian pula dengan BUMD pemerintah daerah sebagai pemilik BUMD berhak memperoleh bagian laba BUMD.
- 17. Denda dan Sita Pemerintah berhak memungut denda atau menyita asset milik masyarakat, apabila masyarakat (individu/kelompok/organisasi) diketahui telah melanggar peraturan pemerintah. Misalnya: denda pelanggaran lalulintas, denda ketentuan peraturan perpajakan, penyitaan barang-barang illegal, penyitaan jaminan atas hutang yang tidak tertagih, dll.
- 18. Pencetakan Uang Pencetakan uang umumnya dilakukan pemerintah dalam rangka menutup defisit anggaran, apabila tidak ada alternatif lain yang dapat ditempuh pemerintah. Penentuan besarnya jumlah uang yang dicetak harus dilakukan dengan cermat, agar pencetakan uang tidak menimbulkan inflasi.
- 19. Sumbangan, Hadiah, dan Hibah Sumbangan, hadiah, dan hibah dapat diperoleh pemerintah dari individu, institusi, atau pemerintah. Sumbangan, hadiah, dan hibah dapat diperoleh dari dalam maupun luar negeri. Tidak ada kewajiban pemerintah untuk mengembalikan sumbangan, hadiah, atau hibah. Sumbangan, hadiah, dan hibah bukan penerimaan pemerintah yang dapat dipastikan perolehannya. Tergantung kerelaan dari pihak yang memberi sumbangan, hadiah, atau hibah.
- 20. Pengeluaran Negara Belanja pemerintah pusat dan pengeluaran pembangunan
- 21. Landasan Hukum APBN 1. UUD 1945 pasal 23 ayat 1 >> APBN ditetapkan setiap tahunnya. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang pendapatan belanja negara. 3. Keputusan Presiden RI No. 16 Tahun 1994 tentang pelaksanaan APBN.
- 22. APBD Pengertian APBD Penyusunan APBD Sumber Penerimaan Fungsi APBD Daerah Tujuan APBD Pengeluaran Daerah
- 23. Pengertian APBD APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- 24. Fungsi APBD a) Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan. b) Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. c) Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. d) Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah. e) Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian daerah. f) Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. g) Fungsi stabilitasi memliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.
- 25. Tujuan APBD APBD disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah. Sehingga dengan adanya APBD, pemerintah daerah sudah memiliki gambaran yang jelas tentang apa saja yang akan diterima sebagai pendapatan dan pengeluaran apa saja yang harus dikeluarkan, selama satu tahun. Dengan adanya APBD sebagai pedoman, kesalahan, pemborosan, dan penyelewengan yang merugikan dapat dihindari.
- 26. Penyusunandepartemen Pertama-tama, tiap APBD lembaga/badan dan semua organisasi yang dibiayai oleh keuangan daerah mengajukan usul/rencana penerimaan dan pembiayaan kepada kepala daerah. Usul/rencana tersebut akan dibahas kelompok kerja yang dibentuk untuk tujuan itu. Setelah disetujui, pemerintah daerah mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- 27. Sumber Penerimaan Daerah a) Pajak Daerah Pajak Provinsi Pajak Kabupaten/Kota b) Retribusi Daerah c) Bagian dari perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- 28. Pengeluaran Daerah a) Pengeluaran Rutin Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Operasional dan Pemeliharaan Belanja Perjalanan Dinas Pembayaran Pokok Pinjaman dan Bunga b) Pengeluaran Pembangunan Sektor Industri Sektor Perdagangan Sektor Pertanian dan Kehutanan Sektor Tenaga Kerja Sektor Pertambangan dan Energi Sektor Hukum dan lain-lain