Pembukuan bendahara dan penyusunan lpj

MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

KATA PENGANTAR

Kami ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan
Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun modul panduan bagi
pejabat/pegawai pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara, serta bendahara penerimaan dan bendahara
pengeluaran dalam pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban atas
pengelolaan uang negara oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan APBN pada
Kementrian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

Penyusunan modul ini memiliki tujuan agar pelaksanaan penatausahaan/
pengelolaan kas di bendahara dapat dilakukan dengan transparan dan sesuai
ketentuan yang berlaku serta laporan pertanggungjawaban yang disusun bendahara
akurat, akuntabel dan dapat disampaikan tepat waktu, sesuai dengan amanat Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor
1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor: 73/PMK.05/2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/
Kantor/Satuan Kerja.

Modul ini disusun Tim Penyusunan dan Penyempurnaan Modul Pembukuan
dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara berdasarkan urutan proses
penatausahaan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan uang negara pada
bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, yang merupakan penjabaran dari
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 73/PMK.05/2008 dan Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor: 47/PB/2009, yang merupakan pedoman pelaksanaannya.

Modul Pembukuan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan dan Pengeluaran pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan
Kerja ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi
pejabat/pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara, serta bendahara penerimaan dan bendahara
pengeluaran pada Kementrian Negara/ Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

Jakarta, Januari 2010

Tim Penyusun,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA i


RINGKASAN EKSEKUTIF

Reformasi Keuangan Negara telah dimulai dengan terbitnya paket Undang-
Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan
Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Reformasi tersebut menyangkut seluruh
aspek di bidang keuangan negara, termasuk pengelolaan uang di bendahara.

Dengan dasar Undang-Undang di atas, terbitlah Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah. Karenanya, Menteri Keuangan dengan PMK Nomor
73/PMK.05/2008 mengatur Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja
yang dijelaskan lagi dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

Dengan dasar peraturan perundangan di atas, disusunlah Modul Pembukuan
dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian
Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja ini. Secara garis besar, modul ini berisi 2 (dua)
hal pokok yang menjadi tugas Bendahara yaitu: Pembukuan dan Pertanggungjawaban.

Modul ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat/pegawai Kanwil DJPBN,
KPPN, dan bendahara dalam pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban
atas pengelolaan uang oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan APBN. Modul ini
disusun agar pelaksanaan penatausahaan/pengelolaan kas di bendahara dilakukan
dengan transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku serta laporan
pertanggungjawaban yang disusun bendahara akurat, akuntabel dan dapat
disampaikan tepat waktu.

Bendahara bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang
dilaksanakan dan bertanggungjawab hanya sebatas pada uang yang dikelolanya
dalam rangka pelaksanaan APBN. Dalam rangka pertanggungjawaban tersebut,
bendahara wajib melakukan pembukuan yang dapat dilakukan dengan tulis tangan
atau komputer. Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Pengeluaran
antara lain meliputi: Buku Kas Umum dan buku-buku Pembantu. Pembukuan
didasarkan pada dokumen sumber antara lain: Kuitansi, SBS, SSBP, SSP, SPM dan
lain-lain.

MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA ii


Selain itu, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran wajib
menyusun laporan pertanggungjawaban secara bulanan atas uang yang dikelolanya.
Laporan pertanggungjawaban bendahara tersebut harus menyajikan informasi tentang:
keadaan pembukuan pada bulan pelaporan, keadaan kas pada akhir bulan pelaporan,
hasil rekonsiliasi internal (antara pembukuan bendahara dengan UAKPA), Penjelasan
atas selisih (jika ada), antara saldo buku dan saldo kas. Laporan pertanggungjawaban
bendahara itu untuk disampaikan kepada KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum
Negara, Kementerian/Lembaga, dan BPK.

Selain itu, modul ini juga meliputi proses dan verifikasi Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang
diterima oleh KPPN untuk disampaikan secara hierarkis ke Kantor Pusat Ditjen
Perbendaharaan melalui Kantor Wilayah yang ada di seluruh Indonesia.

MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA iii


DAFTAR ISI

Halaman
KATA PENGANTAR ........................................................................................................ i
RINGKASAN EKSEKUTIF ………………………………………………………………….. ii
DAFTAR ISI .................................................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN ...............................................................................................1
A. Latar Belakang .............................................................................................6
B. Maksud dan Tujuan .....................................................................................6
C. Ruang Lingkup .............................................................................................8
BAB II JENIS DAN TUGAS POKOK BENDAHARA .....................................................3
BAB III BENDAHARA PENERIMAAN ..........................................................................6
A. Penatausahaan Kas ....................................................................................6
B. Tatacara Pembukuan ..................................................................................6
C. Contoh Format Pembukuan Bendahara Penerimaan.................................8
BAB IV BENDAHARA PENGELUARAN .....................................................................13
A. Bendahara Pengeluaran yang Tidak Mempunyai BPP ............................13
1. Pengelolaan Kas UP/TUP ...................................................................13
2. Pengelolaan Kas Selain UP/TUP .......................................................14
3. Pembukuan Bendahara pengeluaran ................................................14
B. Bendahara Pengeluaran yang Mempunyai BPP ......................................18
1. Penyaluran Dana dari Bendahara Pengeluaran kepada BPP ............18
2. LPJ BPP sebagai Dokumen Sumber .................................................19
3. Contoh Format Pembukuan Bendahara Pengeluaran........................21
C. Bendahara Pengeluaran Pembantu ..........................................................28
1. Pengelolaan Kas UP/TUP ..................................................................28
2. Pengelolaan Kas Selain UP/TUP .......................................................28
3. Pembukuan BPP ................................................................................29
4. Contoh Format Pembukuan BPP .......................................................32
BAB V LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA ................................39
A. Tatacara Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara .........39
B. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara ........................39
C. Bentuk Laporan Pertanggungjawaban Bendahara ..................................40
BAB VI VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA ..........46
BAB VII PENUTUP .......................................................................................................47
REFERENSI ..................................................................................................................48
LAMPIRAN: Contoh Pembukuan Bendahara Pengeluaran .........................................49

MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA iv

BAB I PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi di bidang keuangan negara ditandai dengan diterbitkannya tiga
paket undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan
Negara. Reformasi tersebut menyangkut seluruh aspek di bidang keuangan negara,
termasuk pengelolaan uang di bendahara.

Sebelum reformasi di bidang keuangan negara, meskipun bendahara telah
dinyatakan sebagai pejabat fungsional, tetapi dalam pelaksanaan tugasnya bendahara
sangat dipengaruhi oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja. Setelah reformasi,
terdapat kejelasan mengenai wewenang dan tanggung jawab serta hubungan
bendahara dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Bendahara Umum Negara
dalam hal pengelolaan uang. Bahkan dalam pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor
1 Tahun 2004 dinyatakan dengan tegas bahwa bendahara wajib menolak perintah
bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan tidak
terpenuhi. Selain itu, bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran
yang dilaksanakan dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Kuasa
Bendahara Umum Negara.

Bendahara selaku pejabat fungsional yang bertanggung jawab kepada Kuasa
Bendahara Umum Negara wajib menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
seluruh uang negara yang dikelolanya. Disamping itu, bendahara selaku pejabat yang
diangkat oleh Menteri/pimpinan lembaga juga wajib membukukan seluruh transaksi
dalam rangka pelaksanaan anggaran satuan kerja sebagaimana tertuang dalam DIPA.
Oleh karena itu berbeda dengan laporan yang dihasilkan Unit Akuntansi Kuasa
Pengguna Angaran (UAKPA), pembukuan bendahara akan menghasilkan laporan
keadaan kas dan realisasi belanja yang sesungguhnya. Laporan ini merupakan
managerial report yang sangat berguna untuk pelaksanaan kegiatan operasional
sehari-hari bagi pimpinan.


BAB I PENDAHULUAN

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud: untuk memberikan pedoman bagi pejabat/pegawai Kanwil DJPBN,
KPPN, dan bendahara dalam pelaksanaan penatausahaan dan
pertanggungjawaban atas pengelolaan uang oleh bendahara dalam rangka
pelaksanaan APBN.

2. Tujuan: agar pelaksanaan penatausahaan/pengelolaan kas di bendahara
dilakukan dengan transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku serta laporan
pertanggungjawaban yang disusun bendahara akurat, akuntabel dan dapat
disampaikan tepat waktu.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup modul ini meliputi pembukuan, penyusunan, dan penyampaian
Laporan Pertanggungjawaban oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Pengeluaran pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, termasuk
Bendahara Pengeluaran Pembantu. Selain itu, modul ini juga meliputi proses dan
verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara oleh
KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.

MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA iii

BAB II JENIS DAN TUGAS POKOK BENDAHARA

BAB II
JENIS DAN TUGAS POKOK BENDAHARA

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 35 ayat (2) disebutkan
bahwa setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau
menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara
yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa
Keuangan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 pasal 1 nomor urut 14 menyebutkan
bahwa bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas
nama Negara/daerah menerima, menyimpan, membayar, dan atau mengeluarkan
uang/surat berharga/barang-barang milik Negara/daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 pasal
3 ayat (4) menyebutkan bahwa Bendahara Penerimaan/Pengeluaran adalah pejabat
fungsional yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Kuasa Bendahara
Umum Negara atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dari pengertian bendahara tersebut di atas, maka secara umum dapat
dikatakan bahwa bendahara mempunyai tugas dan fungsi:
1. Menerima uang atau surat berharga/barang.
2. Menyimpan uang atau surat berharga/barang.
3. Membayar/menyerahkan uang atau surat berharga/barang.
4. Mempertanggungjawabkan uang atau surat berharga/barang yang berada dalam
pengelolaannya.

Berdasarkan ruang lingkup tugas dan wewenang yang ada pada bendahara
maka dikenal ada dua jenis bendahara yaitu Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Pengeluaran. Selain itu, untuk aktivitas pekerjaan yang kompleks dan lokasinya
berjauhan dengan tempat kedudukan Bendahara Pengeluaran maka Menteri/Pimpinan
Lembaga atau pejabat yang diberi kuasa dapat mengangkat satu atau lebih Bendahara
Pengeluaran Pembantu (BPP) guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di maksud.
Penjelasan jenis-jenis bendahara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bendahara Penerimaan
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei
2008 pasal 1 angka 15 dinyatakan bahwa Bendahara Penerimaan adalah orang
yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan
APBN pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga. Oleh karena itu,

MODUL PEMBUKUAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 3


semua transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan satuan kerja
yang berada di bawah pengelolaannya harus dicatat dalam pembukuan Bendahara
Penerimaan.

2. Bendahara Pengeluaran
2008 pasal 1 angka 16 dinyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran adalah orang
yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka
pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga. Oleh
karena itu semua transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran satuan kerja yang
berada di bawah pengelolaannya harus dicatat dalam pembukuan Bendahara
Pengeluaran.

3. Bendahara Pengeluaran Pembantu
2008 pasal 1 angka 17 dinyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu yang
selanjutnya disebut BPP adalah bendahara yang bertugas membantu Bendahara
Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna
kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu. BPP juga wajib melakukan pembukuan
atas seluruh uang yang berada dalam pengelolaannya, dan oleh karena itu BPP
wajib melakukan pembukuan sebagaimana pembukuan yang dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran, sepanjang tidak diatur lain. Dalam melaksanakan
tugasnya, BPP bertindak untuk dan atas nama Bendahara Pengeluaran. Dengan
diangkatnya BPP dalam suatu satker, maka Bendahara Pengeluaran melimpahkan
kewajiban dan tanggung jawab pengelolaan sebagian uang kepada BPP tersebut.

Bendahara Penerimaan/Pengeluaran diangkat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga
pada setiap awal tahun anggaran. Bendahara menjalankan tugas-tugas
kebendaharaan yang meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau
menyerahkan, menatusahakan dan mempertanggungjawabkan uang dan surat
berharga yang berada dalam pengelolaannya pada Kementerian Negara/Lembaga/
Kantor/Satuan Kerja. Meskipun diangkat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga, namun
secara fungsional bendahara tetap bertanggung jawab kepada Kuasa Bendahara
Umum Negara (Kuasa BUN). Dalam pelaksanaan tugasnya tersebut, dilarang adanya
jabatan rangkap antara Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, kecuali
dalam kondisi tertentu setelah memperoleh ijin dari BUN/Kuasa BUN. Dalam rangka
menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran



dan BPP membuka rekening pada bank/pos atas nama jabatannya, bukan atas nama
pribadi.

Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa PA dan atau bendahara merupakan wajib
pungut atas transaksi/kegiatan yang membebani APBN. Hasil pungutan/penerimaan
yang dikelola oleh bendahara tidak dapat digunakan secara langsung untuk membiayai
kegiatan untuk satuan kerja bersangkutan, kecuali diatur dalam peraturan
perundangan tersendiri.

Bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang
dilaksanakan dan bertanggung jawab hanya sebatas pada uang yang dikelolanya
dalam rangka pelaksanaan APBN. Dalam rangka pertanggungjawaban tersebut,
bendahara wajib melakukan pembukuan baik secara manual maupun menggunakan
program komputer. Pembukuan bendahara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 73/PMK.05/2008 tanggal 9 Mei 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/
Kantor/Satuan Kerja dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor:
PER-47/PB/2009 tanggal 10 November 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.


BAB III BENDAHARA PENERIMAAN

BAB III
BENDAHARA PENERIMAAN

A. PENATAUSAHAAN KAS
Setiap Penerimaan pada dasarnya harus secara langsung disetor ke rekening
kas negara. Dengan demikian, Bendahara Penerimaan sebagaimana dijelaskan dalam
Bab II, dilarang menerima secara langsung setoran penerimaan dari wajib setor,
kecuali untuk jenis penerimaan tertentu yang diatur secara khusus dan telah mendapat
persetujuan Menteri Keuangan. Apabila Bendahara Penerimaan tersebut menerima
secara langsung setoran penerimaan dari wajib setor, maka Bendahara Penerimaan
wajib menyetorkan seluruh penerimaannya ke kas Negara paling lambat satu hari
kerja, kecuali untuk jenis penerimaan tertentu yang berdasarkan ketentuan yang
berlaku, penyetorannya dilakukan secara berkala. Penyetoran penerimaan oleh
Bendahara Penerimaan baik secara berkala maupun harian ke kas negara dilakukan
dengan menggunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

Bendahara yang melakukan penyetoran secara berkala, wajib menyimpan uang
setoran penerimaan dari wajib setor pada rekening bank/pos atas nama jabatannya
(bukan atas nama pribadi). Pada akhir tahun anggaran, Bendahara Penerimaan wajib
menyetorkan seluruh uang negara yang dikuasainya ke kas negara.

Bendahara Penerimaan wajib melakukan pembukuan atas seluruh penerimaan
dan pengeluaran/penyetoran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan satuan
kerja yang berada di bawah pengelolaannya.

B. TATA CARA PEMBUKUAN
Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa Bendahara Penerimaan wajib
mencatat semua transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan satuan
kerja yang berada di bawah pengelolaannya, maka dokumen sumber pembukuannya
dibukukan sebagai berikut:

1. Rencana Penerimaan yang tertuang dalam DIPA, dibukukan di sisi debet dan
kredit (in-out) pada Buku Kas Umum serta dicatat sebagai target penerimaan pada
Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan.

2. Surat Bukti Setoran (SBS) yang merupakan tanda terima dari Satker/Bendahara
Penerimaan kepada wajib setor, dibukukan di sisi Debet pada Buku Kas Umum,
Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu berkenaan, dan dibukukan secara



akumulatif pada kolom MAP sesuai MAP berkenaan pada Buku Pengawasan
Anggaran Pendapatan.

3. SSBP yang dinyatakan sah yang merupakan setoran bendahara ke kas negara
sehubungan dengan penerimaan SBS tersebut pada butir 2 di atas, dibukukan di
sisi Kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu
berkenaan, serta dibukukan sebagai penyetoran pada Buku Pengawasan
Anggaran Pendapatan.

4. SSBP yang dinyatakan sah yang merupakan setoran langsung wajib setor ke kas
negara, dibukukan di sisi Debet dan sisi Kredit (in-out) pada Buku Kas Umum,
serta dicatat pada kolom sesuai MAP berkenaan pada Buku Pengawasan
Anggaran Pendapatan dan sekaligus berfungsi sebagai penyetoran pada Buku
Pengawasan Anggaran Pendapatan.

5. Pada dasarnya bendahara wajib membukukan dan mempertanggungjwabkan
seluruh uang yang diterimanya. Selanjutnya untuk menampung kemungkinan
adanya penerimaan bendahara di luar aktivitas tersebut di atas, pembukuan
dilakukan sebagai berikut:

a. Bukti penerimaan lainnya dibukukan di sisi Debet pada Buku Kas Umum, Buku
Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Lain-lain.
b. SSBP yang dinyatakan sah, yang merupakan setoran atas penerimaan lain-
lain, dibukukan di sisi Kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan
Buku Pembantu Lain-lain.



C. CONTOH FORMAT PEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAAN

I. Buku Kas Umum (BKU)

Bagian 1: Halaman muka BKU, berbentuk sebagai berikut

BUKU KAS UMUM
Departemen/Lembaga : (……) …………….. (1)
Unit Organisasi : (……) …………….. (2)
Propinsi/Kabupaten/Kota : (……) …………….. (3)
Satuan Kerja : (……) …………….. (4)
Tgl, No.SP DIPA : ……., ………………. (5)
Revisi ke 1. : ……., ………………. (6)
2. : ……., ……………….
3. : ……., ……………….
… : ……., ……………….
Tahun Anggaran …………. (7)
KPPN : (……) …………….. (8)

…………, …………………
(9)
Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan

(10) (11)
…………………. ………………………
NIP. NIP.

Petunjuk pengisian:
(1) diisi kode dan nama Departemen
(2) diisi kode dan nama Unit Organisasi
(3) diisi kode dan nama Propinsi/Kabupaten/Kota
(4) diisi kode dan nama Satuan Kerja
(5) diisi tanggal dan nomor SP DIPA
(6) diisi tanggal dan nomor revisi DIPA
(7) diisi tahun anggaran
(8) diisi kode dan nama KPPN
(9) diisi tempat dan tanggal BKU ditandatangani
(10) diisi nama dan NIP Kuasa PA yang ditunjuk
(11) diisi nama dan NIP bendahara penerimaan yang ditunjuk



Bagian 2: Halaman isi BKU, berbentuk sebagai berikut:

Tanggal Nomor Bukti Uraian Debet Kredit Saldo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Petunjuk pengisian:
Kolom 1 : diisi tanggal pembukuan (format:bulan-tanggal)
Kolom 2 : diisi nomor bukti bendahara
Kolom 3 : diisi uraian dari transaksi penerimaan/pengeluaran
Kolom 4 : diisi jumlah penerimaan yang tercantum dalam dokumen sumber
Kolom 5 : diisi jumlah setoran yang tercantum dalam dokumen sumber
Kolom 6 : diisi jumlah saldo setelah ditambah/dikurangi jumlah penerimaan/ setoran
yang tercantum dalam dokumen sumber.



Bagian 3 : Halaman Catatan BKU (untuk catatan pemeriksaan kas)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI
Pada hari ini,……. tanggal………..bulan……….tahun………., kami selaku Kuasa Pengguna
Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo BKU sebesar Rp……… dan
Nomor Bukti terakhir Nomor. ………….
Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut:
I Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara
A Saldo Kas Bendahara
1. Saldo BP Kas (tunai dan bank) Rp ……….

B Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari:
1. Saldo BP …….. Rp ……..
2. Saldo BP …….. Rp ……..
3. Saldo BP Lain-lain Rp …….. (+)
4. Jumlah (B.1+B.2+B.3) Rp ……….
C Selisih Pembukuan (A.1-B.4) Rp ……

II Hasil Pemeriksaan Kas
A Kas yang Dikuasai Bendahara
1 Uang tunai di Brankas Bendahara Rp ………
.
2 Uang di Rekening Bank Bendahara Rp ……… (+)
3 Jumlah Kas Rp ……….
B Selisih Kas (I.A.1-II.A.3) Rp ……

III Hasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan UAKPA)
A Pembukuan Menurut Bendahara
1 Penerimaan yang Telah Rp ………
Disetorkan
2 Penerimaan yang Belum Disetorkan Rp ……… (+)
3 Jumlah (A1+A2) Rp ………
B Pembukuan Menurut UAKPA Rp ………
C Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A1 – B) Rp ……

IV Penjelasan atas Selisih
1 Selisih Kas (IIB)
…………………………………………………………………………………………
2 Selisih Pembukuan (IIIC)
………………………………………………………………………………………….

Yang diperiksa, Yang memeriksa,
Bendahara Penerimaan Kuasa Pengguna
Anggaran

Nama………… Nama……………
NIP…………… NIP………………



II. Buku Pembantu (BP)

1. BP Kas/BP ……/BP ……/ BP ……../BP Lain-Lain

Bentuk BP di atas adalah sebagai berikut:

Buku Pembantu …………….. (1)
Satuan Kerja : (……) …………….. (5)
Tgl, No.SP DIPA : ……., ………………. (6)
Tahun Anggaran : …………. (7)
KPPN : (……) …………….. (8)

Tanggal Nomor Uraian Debet Kredit Saldo
Bukti
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Petunjuk pengisian
(1) diisi jenis BP berkenaan

Pengisian kolom (1) sampai dengan (6) mengikuti petunjuk pengisian bagian 2
BKU



2. Buku Pengawasan Anggaran
Bentuk Buku Pengawasan Anggaran Bendahara Penerimaan sebagai berikut:
BUKU PENGAWASAN ANGGARAN PENDAPATAN
Departemen/Lembaga : (……) …………….. (1) Fungsi : ………. (8)
Unit Organisasi : (……) …………….. (2) Sub Fungsi : ………. (9)
Propinsi/Kabupaten/Kota : (……) …………….. (3) Program : ………. (10)
Satuan Kerja : (……) …………….. (4) Kegiatan : ………. (11)
Tgl, No.SP DIPA : ……., ……………… (5) Sub Kegiatan : ………. (12)
Tahun Anggaran : …………. …………. (6)
KPPN : (……) …………….. (7)

MA MA MA MA MA MA Posisi Penerimaan
No. Pene-
Tgl Uraian Bukti Sudah di-
Bkt rimaan (13) (14) (15) (16) (17) (18)
penerimaan setorkan
PAGU (19) (20) (21) (22) (23) (24)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Petunjuk pengisian:
(8) diisi fungsi berkenaan
(9) diisi kode sub fungsi berkenaan
(10) diisi kode program berkenaan
(11) diisi kode kegiatan berkenaan
(12) diisi kode sub kegiatan berkenaan
(13) s/d (18) diisi MA berkenaan
(14) s/d (24) diisi pagu MA terkait
Kolom (1) diisi tanggal, bulan dan tahun transaksi terjadi
Kolom (2) diisi nomor bukti dokumen sumber
Kolom (3) diisi uraian dari transaksi penerimaan yang dilakukan
Kolom (4) diisi jumlah penerimaan yang diterima Bendahara Penerimaan
Kolom (5) s/d (10) diisi jumlah akumulasi penerimaan sesuai MA terkait
Kolom (11) diisi jumlah penerimaan yang belum di setorkan ke kas negara
Kolom (12) diisi jumlah penerimaan yang sudah di setorkan ke kas negara


BAB IV BENDAHARA PENGELUARAN

BAB IV
BENDAHARA PENGELUARAN

A. BENDAHARA PENGELUARAN YANG TIDAK MEMPUNYAI BPP
1. Pengelolaan Kas UP/TUP

Pada setiap awal tahun anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) kepada
Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (PPSPM). Selanjutnya, atas dasar SPP-UP
tersebut, PPSPM akan menerbitkan SPM-UP dan menyampaikannya kepada Kantor
Pelayanan Perbendaharaan (KPPN). KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) berdasarkan SPM-UP dimaksud. Dengan telah diterbitkannya SP2D-UP,
maka secara otomatis rekening Bendahara Pengeluaran akan terisi sejumlah nilai
dalam SP2D berkenaan. Uang Persediaan (UP) merupakan uang muka kerja yang
akan digunakan oleh KPA untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan
operasional kantor sehari-hari.

Apabila UP yang ada diperkirakan tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan
yang telah direncanakan dalam bulan berkenaan, maka KPA dapat mengajukan SPP
Tambahan Uang Persediaan (SPP-TUP), setelah memperoleh ijin prinsip sesuai
ketentuan yang berlaku dengan dilengkapi rincian rencana kebutuhan dana untuk
kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut. Seperti proses dalam pengajauan UP,
maka rekening Bendahara Pengeluaran akan bertambah sejumlah nilai yang tertuang
dalam SP2D atas SPM-TUP tersebut.

Dana UP/TUP yang ada dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran harus
ditatausahakan, dicatat dan dibukukan dengan baik dan tertib. Pelaksanaan
pembayaran dengan UP/TUP hanya dapat dilaksanakan apabila ada perintah dari
PA/KPA. Sebelum melakukan pembayaran, Bendahara Pengeluaran:
a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diajukan oleh PA/Kuasa PA,
meliputi kuitansi/tanda terima, faktur pajak, dan lain-lain dokumen yang menjadi
dasar hak tagih;

b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah
pembayaran, termasuk perhitungan pajak dan perhitungan atas kewajiban lainnya
yang berdasarkan ketentuan dibebankan kepada pihak ketiga; dan

c. Menguji ketersediaan dana, meliputi pengujian kecukupan pagu/sisa pagu DIPA
untuk jenis belanja yang dimintakan pembayarannya.



Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah pembayaran apabila
persyaratan pada huruf a sampai dengan c di atas tidak dipenuhi. Dalam hal semua
syarat-syarat pada huruf a sampai dengan c dipenuhi maka Bendahara Pengeluaran
melakukan pembayaran sesuai dengan besarnya tagihan yang diajukan.

Atas pembayaran yang dilakukannya, Bendahara Pengeluaran sebagai wajib
pungut wajib memungut pajak-pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan
perundangan yang berlaku.

Bukti-bukti pembayaran selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) untuk dikumpulkan dan diajukan penggantian dana persediaannya
(GUP), sehingga uang UP nantinya akan berdaur ulang (revolving). Pada akhir tahun
anggaran, Bendahara Pengeluaran wajib menyetorkan sisa UP/TUP yang berada
dalam pengelolaannya ke kas negara.

2. Pengelolaan Kas Selain UP/TUP

Disamping mengelola uang persediaan, Bendahara Pengeluaran juga
mengelola uang yang berasal dari SP2D-LS yang ditujukan kepadanya, pajak-pajak
dari potongan pembayaran yang dilakukannya dan sumber penerimaan lainnya yang
menjadi hak negara.

Potongan pajak-pajak dan penerimaan lainnya tidak dapat digunakan langsung
untuk melakukan pembayaran. Pajak-pajak dan penerimaan lainnya tersebut harus
disetor ke kas negara dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan. Surat
Setoran Pajak (SSP) digunakan untuk penyetoran pajak, Surat Setoran Pengembalian
Belanja (SSPB) digunakan untuk penyetoaran pengembalian belanja tahun anggaran
berjalan, dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) digunakan untuk penyetoran
penerimaan lainnya.

SP2D-LS Bendahara harus dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran kepada
yang berhak menerimanya. Apabila penerima pembayaran tidak menunaikan haknya,
maka atas uang yang tidak diambil tersebut disetorkan ke kas negara dengan
menggunakan formulir SSPB. Pada akhir tahun anggaran, Bendahara Pengeluaran
wajib menyetorkan semua uang yang berada dalam pengelolaannya ke kas Negara.

3. Pembukuan Bendahara Pengeluaran

Berdasarkan aktivitasnya, dokumen sumber pembukuan Bendahara
Pengeluaran, dapat dibedakan dalam 5 (lima) kelompok, yaitu:
a. Aktivitas penerbitan SPM oleh Kuasa PA;
b. Aktivitas pembayaran atas uang yang bersumber dari Uang Persediaan;



c. Aktivitas pembayaran atas uang yang bersumber dari SPM-LS yang ditujukan
kepada bendahara (selanjutnya disebut SPM-LS Bendahara);
d. Aktivitas Lainnya.
Berikut petunjuk pembukuan dokumen sumber pembukuan Bendahara
Pengeluaran, dalam Buku Kas Umum dan Buku-buku Pembantu berdasarkan
kelompok aktivitas tersebut di atas.

3.a. Aktivitas Penerbitan SPM oleh Kuasa Pengguna Anggaran
1) Pagu DIPA yang telah mendapat pengesahan, merupakan Pagu Anggaran
tertinggi yang disediakan untuk satuan kerja, dibukukan di sisi debet dan
kredit (in-out) pada Buku Kas Umum dan dicatat sesuai MAK berkenaan pada
Buku Pengawasan Anggaran Belanja.

2) SPM-LS kepada pihak ketiga/rekanan yang dinyatakan sah adalah realisasi
belanja yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan mengurangi/
membebani Pagu Anggaran yang disediakan dalam DIPA. Pelaksanaan
pembayaran atas SPM jenis ini, dilakukan langsung dari kas negara kepada
pihak ketiga/rekanan. Dibukukan sebesar nilai bruto di sisi debet dan sisi
kredit (in-out) pada Buku Kas Umum dan dicatat sebagai pengurang pagu
pada kolom mata anggaran berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran
Belanja.

3) Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) yang dinyatakan sah
merupakan dokumen sumber yang berfungsi sebagai bukti penyediaan Uang
Persediaan dari KPPN kepada Kuasa PA melalui Bendahara Pengeluaran.
Dibukukan:

a) Sebesar nilai bruto di sisi debet pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu
Kas, dan Buku Pembantu Uang Persediaan;
b) Sebesar nilai potongan (jika ada) di sisi kredit pada Buku Kas Umum,
Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Uang Persediaan.

4) Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TUP) yang
dinyatakan sah merupakan dokumen sumber yang berfungsi sebagai bukti
penyediaan tambahan Uang Persediaan dari KPPN kepada Kuasa PA melalui
Bendahara Pengeluaran. Dibukukan sebesar nilai bruto di sisi debet pada
Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Uang
Persediaan.



5) Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan (SPM-GUP) yang
dinyatakan sah merupakan dokumen sumber yang berfungsi sebagai sarana
pengisian kembali/revolving Uang Persediaan. Dibukukan:

a) sebesar nilai bruto di sisi Debet pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu
Kas, Buku Pembantu Uang Persediaan, dan dibukukan sebagai
pengesahan pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja;

b) sebesar nilai potongan (jika ada) dibukukan di sisi kredit pada Buku Kas
Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Uang Persediaan.

Sebagai catatan: potongan pada SPM-GUP terjadi apabila sisa Pagu
Anggaran yang tersedia pada DIPA terbatas, sehingga tidak memungkinkan
pemberian/revolving uang persediaan sepenuhnya. Dalam hal ini, maksimal
pemberian uang persediaan sebesar sisa Pagu Anggaran dalam DIPA,
terhadap selisihnya (nilai bruto SPM-GUP dikurangi sisa pagu) dinyatakan
sebagai setoran/potongan atas Uang Persediaan terdahulu.

6) SPM-GUP Nihil yang dinyatakan sah merupakan dokumen sumber sebagai
bukti pengesahan belanja yang menggunakan Uang Persediaan/Tambahan
Uang Persediaan. Dibukukan sebesar nilai bruto di sisi debet dan sisi kredit
(in-out) pada Buku Kas Umum, dan dibukukan sebagai pengesahan pada
Buku Pengawasan Anggaran Belanja.

7) SPM-LS Bendahara yang dinyatakan sah, adalah realisasi belanja yang
dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan mengurangi/ membebani
Pagu Anggaran yang disediakan dalam DIPA. Pelaksanaan pembayaran atas
SPM jenis ini, dilakukan dari Kas negara kepada pegawai/pihak ketiga melalui
Bendahara Pengeluaran. Dibukukan:

a) sebesar nilai bruto di sisi Debet pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu
Kas, Buku Pembantu LS-Bendahara, dan dicatat sebagai pengurang
pagu pada kolom mata anggaran berkenaan pada Buku Pengawasan
Anggaran Belanja;
b) sebesar nilai potongan di sisi Kredit pada Buku Kas Umum dan di sisi
Kredit pada Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu LS-Bendahara.

3.b. Aktivitas Pembayaran atas Uang yang Bersumber dari Uang Persediaan.
1) Pembayaran atas uang persediaan dilakukan setelah kewajiban pihak
terbayar/pihak ketiga dilaksanakan. Selanjutnya bendahara wajib meminta
kuitansi/bukti pembayaran sebesar nilai bruto dan faktur pajak (bila
disyaratkan) serta mengembalikan faktur pajak yang telah disahkan oleh



bendahara kepada pihak terbayar/pihak ketiga. Kuitansi/bukti pembayaran
dan faktur pajak/bukti pungutan pajak dibukukan:

a) sebesar nilai bruto kuitansi/bukti pembayaran di sisi Kredit pada Buku
Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Uang Persediaan, dan
dicatat sebagai pengurang pagu pada kolom mata anggaran berkenaan
pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja.

b) sebesar nilai faktur pajak/bukti pungutan pajak di sisi Debet pada Buku
Kas Umum, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Pajak.

2) Setoran atas sisa uang persediaan ke Kas negara dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran pada akhir kegiatan atau akhir tahun anggaran dengan
menggunakan SSBP. Sedangkan setoran atas pungutan pajak dilakukan
segera setelah dilakukan pungutan/potongan dengan menggunakan SSP.
SSBP dan SSP dibukukan:

a) SSBP yang dinyatakan sah dibukukan di sisi Kredit pada Buku Kas
Umum, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Uang Persediaan.

b) SSP yang dinyatakan sah dibukukan di sisi Kredit pada Buku Kas Umum,
Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Pajak.

3.c. Aktivitas Pembayaran atas Uang yang Bersumber dari SPM-LS Bendahara.
1) Pada dasarnya dengan SPM-LS Bendahara pemotongan kepada pihak
terbayar telah dilakukan pada saat penerbitan SPM dimaksud. Oleh karena
itu, pelaksanaan pembayaran dilakukan atas nilai netto berdasarkan daftar
yang sudah dibuat. Demikian juga penyetoran atas sisa SPM-LS Bendahara
ke Kas negara dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan menggunakan
SSPB sebesar nilai netto, hal mana terjadi apabila setelah waktu tertentu
pihak yang dituju tidak mengambil uang dimaksud. Pembukuan atas bukti
pembayaran dan SSPB dilakukan sebagai berikut:

a) Sebesar tanda terima/bukti pembayaran dibukukan di sisi Kredit pada
Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu LS-
Bendahara.

b) SSPB yang dinyatakan sah dibukukan di sisi Kredit pada Buku Kas
Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu LS-Bendahara.

2) Dalam hal SPM-LS Bendahara tidak mencakup pemotongan pajak pihak
terbayar, bendahara wajib melakukan pemotongan pajak dimaksud pada saat
pelaksanaan pembayaran. Pembukuan dilakukan sebagai berikut:



a) Sebesar tanda terima/bukti pembayaran (bruto) dibukukan di sisi kredit
pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu LS-
Bendahara.

b) Sebesar nilai faktur pajak/SSP dibukukan di sisi debet pada Buku Kas
Umum, di sisi debet pada Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu
Pajak.

c) SSP yang dinyatakan sah dibukukan di sisi Kredit pada Buku Kas Umum,
Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Pajak.

3.d. Aktivitas Lainnya.
Pada dasarnya bendahara wajib membukukan dan mempertanggung-
jawabkan seluruh uang yang diterimanya. Selanjutnya untuk menampung
kemungkinan adanya penerimaan bendahara di luar aktivitas tersebut di atas,
pembukuan dilakukan sebagai berikut:

1. Bukti penerimaan lainnya dibukukan di sisi Debet pada Buku Kas Umum,
Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Lain-lain.

2. SSBP yang dinyatakan sah, yang merupakan setoran atas penerimaan
lain-lain, dibukukan di sisi Kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas,
dan Buku Pembantu Lain-lain.

B. BENDAHARA PENGELUARAN YANG MEMPUNYAI BPP.

Pembukuan Bendahara Pengeluaran yang mempunyai BPP pada dasarnya
tidak berbeda dengan pembukuan Bendahara Pengeluaran yang tidak mempunyai
BPP. Untuk Bendahara Pengeluaran yang mempunyai BPP ditambah dengan
pembukuan sebagai berikut:

1. Penyaluran Dana dari Bendahara Pengeluaran Kepada BPP.

Sehubungan dengan fungsi BPP selaku pembantu Bendahara Pengeluaran,
maka penyaluran dana kepada BPP (baik yang bersumber dari UP maupun SPM-
LS Bendahara) pada dasarnya belum merupakan belanja/pengeluaran kas bagi
Bendahara Pengeluaran. Dengan demikian, kas pada BPP masih merupakan uang
yang harus dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran. Pembukuannya
adalah sebagai berikut:

a. Sebesar tanda terima/bukti transfer kepada BPP di sisi debet dan sisi kredit
pada Buku Kas Umum, di sisi kredit pada Buku Pembantu Kas dan di sisi debet
pada Buku Pembantu BPP.



b. Pengembalian sisa Uang Persediaan dari BPP ke Bendahara Pengeluaran
dibukukan melalui LPJ-BPP, dibukukan di sisi debet dan sisi kredit pada buku
kas umum, disisi debet pada buku pembantu kas dan sisi kredit pada buku
pembantu BPP.

2. LPJ-BPP sebagai dokumen sumber.

Berdasarkan ketentuan, bendahara wajib melakukan pembukuan atas dasar
transaksi dan mempertanggungjawabkannya. Oleh karena itu selaku bendahara,
BPP melakukan pembukuan atas transaksi yang dilakukannya dan
mempertanggungjawabkannya kepada Bendahara Pengeluaran dalam bentuk LPJ-
BPP. Selanjutnya dalam kaitan penyaluran dana kepada BPP, LPJ-BPP menjadi
dokumen sumber pembukuan bagi Bendahara Pengeluaran. Adapun
pembukuannya sebagai berikut:

a. Dana UP.
1) Belanja yang dilakukan oleh BPP atas Uang Persediaan, sebesar jumlah
nilai pengurangan menurut MA dibukukan di sisi Kredit pada Buku Kas
Umum, Buku Pembantu BPP, Buku Pembantu UP, dan dicatat sebagai
pengurangan pagu dalam kolom mata anggaran berkenaan pada Buku
Pengawasan Anggaran Belanja.

2) Transfer ke Bendahara Pengeluaran (pengembalian sisa Uang Persediaan
dari BPP ke Bendahara Pengeluaran) sebesar jumlah pengurangan/transfer
dibukukan di sisi debet dan sisi kredit (in-out) pada Buku Kas Umum, di sisi
debet pada Buku Pembantu Kas dan di sisi kredit pada Buku Pembantu
BPP.

b. Dana LS-Bendahara.
1) Pembayaran (yang dilakukan oleh BPP) atas dana yang bersumber dari
SPM-LS Bendahara, sebesar jumlah pengurangan/pembayaran dibukukan
di sisi Kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu BPP, dan Buku
Pembantu LS-Bendahara.

2) Setoran ke Kas Negara (yang dilakukan oleh BPP) atas sisa dana yang
bersumber dari SPM-LS Bendahara, sebesar jumlah pengurangan/setoran
dibukukan di sisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu BPP, dan
Buku Pembantu LS-Bendahara.

c. Dana Pajak.

Pungutan pajak atas belanja/pembayaran yang dilakukan oleh BPP dibukukan:



1) Sebesar jumlah penambahan dibukukan di sisi debet pada Buku Kas
Umum, Buku Pembantu BPP, dan Buku Pembantu Pajak.

2) Sebesar jumlah pengurangan dibukukan di sisi kredit pada Buku Kas
Umum, Buku Pembantu BPP, dan Buku Pembantu Pajak.

d. Dana Lain-lain.

1) Sebesar jumlah penambahan dibukukan di sisi debet pada Buku Kas
Umum, Buku Pembantu BPP, dan Buku Pembantu Lain-lain.

2) Sebesar jumlah pengurangan dibukukan di sisi kredit pada Buku Kas
Umum, Buku Pembantu BPP, dan Buku Pembantu Lain-lain.

Catatan:

Bukti-bukti pengeluran dan bukti-bukti setor disampaikan kepada Pejabat Penerbit
SPM sebagai bahan penguji atas SPP yang diajukan oleh Pejabat Pembuat
Komitmen.

Sebelum melakukan pembukuan atas LPJ-BPP, Bendahara Pengeluaran wajib
menguji kebenaran LPJ-BPP terkait dengan penyaluran dana dari Bendahara
Pengeluaran kepada BPP dan pengembalian sisa Uang Persediaan dari BPP
kepada Bendahara Pengeluaran. Dalam hal terjadi perbedaan Bendahara
Pengeluaran wajib melakukan konfirmasi kepada BPP (Pengujian kebenaran di sini
dimaksudkan hanya terhadap kebenaran pembebanan dan ketersediaan dananya
pada mata anggaran pengeluaran, bukan atas bukti-bukti kuitansi).



3. Contoh Format Pembukuan Bendahara Pengeluaran
a. Buku Kas Umum (BKU)
Bagian 1: Halaman Muka BKU, berbentuk sebagai berikut:

BUKU KAS UMUM
Satuan Kerja : (……) …………….. (4)
Tgl, No.SP DIPA : ……., ………………. (5)
Revisi ke 1. : ……., ………………. (6)
2. : ……., ……………….
3. : ……., ……………….
… : ……., ……………….
Tahun Anggaran …………. (7)
KPPN : (……) …………….. (8)
…………, ……………… (9)
Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

(10) (11)
…………………. ………………………
NIP. NIP.

Petunjuk pengisian:
(6) diisi tanggal dan nomor revisi DIPA
(9) diisi tempat dan tanggal BKU ditandatangani
(10) diisi nama dan NIP Kuasa PA yang ditunjuk
(11) diisi nama dan NIP bendahara pengeluaran yang ditunjuk




Tanggal No. Bukti Uraian Debet Kredit Saldo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Petunjuk pengisian:
Kolom 1 : diisi tanggal pembukuan (format: bulan-tanggal)
Kolom 2 : diisi nomor bukti bendahara
Kolom 5 : diisi jumlah pengeluaran yang tercantum dalam dokumen sumber
Kolom 6 : diisi jumlah saldo setelah ditambah/dikurangi jumlah penerimaan/
pengeluaran yang tercantum dalam dokumen sumber.



Bagian 3: Halaman Catatan BKU (untuk catatan pemeriksaan kas)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI

Pada hari ini,……. tanggal………..bulan……….tahun………. kami selaku Kuasa Pengguna
Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo BKU sebesar Rp……… dan
Nomor Bukti terakhir No. ………….
I Hasil pemeriksaan pembukuan Bendahara
A Kas Bendahara (yang belum dipertanggungjawabkan Bendahara)
1. Saldo BP Kas (tunai dan bank) Rp ……….
2. Saldo BP BPP Rp ……….
3. Jumlah (A.1+A.2) Rp ……….
B Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari
1. Saldo BP UP Rp ……….
2. Saldo BP LS-Bendahara Rp ……….
3. Saldo BP Pajak Rp ……….
4. Saldo BP Lain-lain Rp ……….
5. Jumlah (B.1+B.2+B.3+B.4) Rp ……….
C Selisih Pembukuan (A.3-B.5) Rp …….
II Hasil Pemeriksaan kas
A Kas yang dikuasai Bendahara
1 Uang tunai di brankas Bendahara Rp ……….
2 Uang di rekening bank Bendahara Rp ……….
3 Jumlah kas pada Bendahara (A.1+A.2) Rp ……….
B Selisih antara saldo buku dengan kas (I.A.1-II.A.3) Rp …….
III Hasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan UAKPA)
A Pembukuan UP menurut Bendahara
1 Saldo UP Rp ……….
2 Kuitansi UP yang belum disahkan Rp ……….
3 Jumlah UP dan kuitansi UP (A1+A2) Rp ……….
B Pembukuan UP menurut UAKPA Rp ……….
C Selisih UP pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3 – B) Rp …….
IV Penjelasan atas selisih

1 Selisih Kas (IIB)
…………………………………………………………………………………………
2 Selisih UP (IIIC)
…………………………………………………………………………………………

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran Kuasa Pengguna
Anggaran

Nama: Nama:
NIP. NIP.



b. Buku Pembantu (BP)
1) BP Kas/BP Uang Persediaan (UP)/BP LS Bendahara/ BP Bendahara
Pengeluaran Pembantu (BPP)/BP Lain-Lain.


Satuan Kerja : (……) …………….. (5)
Tgl, No.SP DIPA : ……., ………………. (6)
KPPN : (……) …………….. (8)

Bukti
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Petunjuk pengisian
(2) diisi kode dan nama departemen
(3) diisi kode dan nama unit organisasi
(4) diisi kode dan nama propinsi/kabupaten/kota
(5) diisi kode dan nama satuan kerja

BKU.



2) Buku Pembantu Pajak (BP Pajak)
Bentuk BP Pajak adalah sebagai berikut:

BUKU PEMBANTU PAJAK
Satuan Kerja : (……) …………….. (4)
Tgl, No.SP DIPA : ……., ………………. (5)
KPPN : (……) …………….. (7)

Penerimaan (Debet)
No. Pengeluaran
Tgl Uraian PPh PPh PPh Saldo
bukti PPN ……… (Kredit)
Ps 21 Ps 22 Ps 23
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Petunjuk pengisian:
Kolom (1) :diisi tanggal, bulan dan tahun transaksi terjadi
Kolom (2) : diisi nomor bukti bendahara
Kolom (3) : diisi uraian dari transaksi penerimaan atau pengeluaran
Kolom (4) : diisi jumlah pungutan PPN yang diterima
Kolom (5) : diisi jumlah pungutan PPh Ps 21 diterima
Kolom (8) : diisi jumlah pungutan pajak lainnya (jika ada) termasuk
penerimaan pajak yang diterima dari BPP yang dilaporkan dalam
LPJ-BPP
Kolom (9) : diisi jumlah pajak yang telah disetorkan ke kas negara
Kolom (10) : diisi jumlah saldo setelah ditambah penerimaan pajak atau
dikurangi jumlah setoran pajak yang tercantum dalam dokumen
sumber.



3) Buku Pengawasan Anggaran.
Bentuk Buku Pengawasan Anggaran Bendahara Pengeluaran sebagai berikut:
BUKU PENGAWASAN ANGGARAN BELANJA

Unit Organisasi : (……) …………….. (2) Sub Fungsi : ………. (9)
Propinsi/Kabupaten/Kota : (……) …………….. (3) Program : ………. (10)
Tgl, No.SP DIPA : ……., ………………. (5) Sub Kegiatan : ………. (12)
KPPN : (……) ……………. (7)

Cara bayar Kel. MA MA MA MA MA Posisi UP
No.
Tgl Uraian Nilai Transisi Bukti Sudah di
Bkt UP LS (13) (14) (15) (16) (17)
pengeluaran sahkan
PAGU (18) (19) (20) (21) (22)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)



Petunjuk pengisian:
(13) diisi kode kelompok MA berkenaan
(14) s/d (17) diisi kode MA terkait
(18) diisi pagu kelompok MA berkenaan
(19) s/d (22) diisi pagu MA terkait

Kolom (1) : diisi tanggal, bulan dan tahun transaksi terjadi
Kolom (2) : diisi nomor bukti bendahara
Kolom (3) : diisi uraian dari transaksi pengeluaran yang dilakukan
Kolom (4) : diisi jumlah nominal transaksi
Kolom (5) : diisi akumulasi jumlah pembayaran melalui mekanisme UP
Kolom (6) : diisi akumulasi jumlah pembayaran melalui mekanisme LS
Kolom (7) : diisi sisa pagu kelompok MA berkenaan
Kolom (8) s/d (11) : diisi sisa pagu MA terkait
Kolom (12) : diisi jumlah pembayaran yang belum di GU kan
Kolom (13) : diisi jumlah pembayaran yang sudah di GU kan



C. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP).

1. Pengelolaan Kas UP/TUP.
UP/TUP yang dikelola BPP berasal dari Bendahara Pengeluaran. Bendahara
Pengeluaran mentransfer sejumlah UP/TUP kepada BPP untuk membiayai kegiatan-
kegiatan yang akan dilakukan oleh BPP. UP/TUP BPP merupakan uang muka kerja
yang akan digunakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dimana BPP berada
(PPK-BPP) untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan
oleh PPK-BPP.

Dana UP/TUP yang ada dalam pengelolaan BPP harus ditatausahakan, dicatat
dan dibukukan dengan baik dan tertib. Pelaksanaan pembayaran dengan UP/TUP
hanya dapat dilaksanakan apabila ada perintah dari PPK-BPP. Sebelum melakukan
pembayaran, BPP:
a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diajukan oleh PA/Kuasa PA,
meliputi kuitansi/tanda-terima, faktur pajak, dan lain-lain dokumen yang menjadi
dasar hak tagih;

b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah
pembayaran, termasuk perhitungan pajak dan perhitungan atas kewajiban lainnya
yang berdasarkan ketentuan dibebankan kepada pihak ketiga; dan

c. Menguji ketersediaan dana, meliputi pengujian kecukupan pagu untuk jenis belanja
yang dimintakan pembayarannya.

BPP wajib menolak perintah pembayaran apabila persyaratan pada huruf a
sampai dengan c di atas tidak dipenuhi. Dalam hal semua syarat-syarat pada huruf a
sampai dengan c dipenuhi, maka BPP melakukan pembayaran sesuai dengan
besarnya tagihan yang diajukan.

Atas pembayaran yang dilakukannya, BPP sebagai wajib pungut wajib
memungut pajak-pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundangan yang
berlaku.

Bukti-bukti pembayaran selanjutnya disampaikan kepada PPK-BPP untuk
dikumpulkan dan diajukan penggantian dana persediannya (GUP) melalui PPK. Pada
akhir kegiatan/tahun anggaran, BPP wajib menyetorkan sisa UP/TUP yang berada
dalam pengelolaannya kepada Bendahara Pengeluaran.

2. Pengelolaan Kas Selain UP/TUP.
Disamping mengelola uang persediaan, BPP juga mengelola uang yang
berasal dari SP2D-LS yang ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran namun



diteruskan kepadanya, pajak-pajak dari potongan pembayaran yang dilakukannya dan
sumber penerimaan lainnya yang menjadi hak negara.

Atas potongan pajak-pajak dan penerimaan lainnya tidak dapat digunakan
langsung untuk melakukan pembayaran. Pajak-pajak dan penerimaannya lainnya
tersebut harus disetor ke kas negara dengan menggunakan formulir yang telah
ditentukan. Surat Setoran Pajak (SSP) digunakan untuk penyetoran pajak, Surat
Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) digunakan untuk penyetoaran pengembalian
belanja tahun anggaran berjalan, dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) digunakan
untuk penyetoran penerimaan lainnya.

SP2D-LS Bendahara yang diteruskan kepada BPP harus dibayarkan oleh BPP
kepada yang berhak menerimanya. Apabila penerima pembayaran tidak menunaikan
haknya, maka atas uang yang tidak diambil tersebut disetorkan ke kas negara dengan
menggunakan formulir SSPB. Pada akhir tahun anggaran, BPP wajib menyetorkan
semua uang yang berada dalam pengelolaannya ke kas Negara (kecuali sisa UP yang
harus disetorkan ke Bendahara Pengeluaran).

3. Pembukuan BPP.
Sehubungan dengan fungsi BPP selaku pembantu Bendahara Pengeluaran,
BPP akan menerima sejumlah dana dari Bendahara Pengeluaran guna dibayarkan
kepada yang berhak. Selaku bendahara, BPP dalam melakukan pembayaran wajib
melakukan pengujian dan wajib melakukan pungutan baik pajak maupun non pajak
termasuk jasa giro.
a. Penerimaan dana dari Bendahara Pengeluaran.
Penyaluran dana dari Bendahara Pengeluaran kepada BPP dapat
bersumber dari Uang Persediaan dan dapat bersumber dari SPM-LS Bendahara.
Dalam hal setelah pelaksanaan pembayaran terdapat sisa atas dana dimaksud,
terhadap sisa dana UP dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran sedangkan
terhadap sisa dana SPM-LS Bendahara disetor ke Kas Negara dengan
menggunakan SSBP. Pembukuan yang dilakukan oleh BPP adalah sebagai
berikut:
1) Tanda terima/bukti transfer dari Bendahara Pengeluaran, dibukukan di sisi
debet pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu UP
dan/atau Buku Pembantu LS-Bendahara. Khusus untuk UP dicatat sebagai
pagu dalam kolom mata anggaran berkenaan pada Buku Pengawasan
Anggaran UP sesuai rencana penggunaan.
2) Pengembalian sisa UP kepada Bendahara Pengeluaran, dibukukan di sisi kredit
pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan dan Buku Pembantu UP.



3) Setoran sisa dana SPM-LS Bendahara ke Kas Negara, dibukukan di sisi kredit
pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu LS
Bendahara.
b. Aktivitas pembayaran atas uang yang bersumber dari Uang Persediaan.
1) Pembayaran atas uang persediaan dilakukan setelah dikurangi kewajiban
pihak terbayar/pihak ketiga. Selanjutnya BPP wajib meminta kuitansi/bukti
pembayaran sebesar nilai bruto dan faktur pajak serta mengembalikan faktur
pajak yang telah disahkan oleh BPP kepada pihak terbayar/pihak ketiga
sebesar kewajibannya. Kuitansi/bukti pembayaran dan faktur pajak dibukukan:

a) Sebesar nilai bruto kuitansi/bukti pembayaran dibukukan di sisi kredit pada
Buku Kas Umum dan di sisi kredit pada Buku Pembantu Kas, Buku
Pembantu Uang Persediaan, dan dicatat sebagai pengurangan pagu dalam
kolom mata anggaran berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran UP.
Umum di sisi debet pada Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Pajak.

2) Penyetoran pajak ke Kas Negara.
SSP yang dinyatakan sah dibukukan di sisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku
Pembantu Kas dan Buku Pembantu Pajak

3) Pengembalian sisa UP kepada Bendahara Pengeluaran.
Tanda terima/bukti transfer dibukukan di sisi kredit pada Buku Kas Umum,
Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu UP.

catatan: Sebagai wujud pertanggungjawaban kepada PA/Kuasa PA dan
sekaligus sebagai sarana revolving Uang Persediaan, Pejabat Pembuat
Komitmen menerbitkan SPP dan menyampaikannya kepada Pejabat Penerbit
SPM dengan disertai bukti-bukti pengeluaran dan bukti-bukti setor. SPP
dibukukan di sisi debet dan sisi Kredit (in-out) pada Buku Kas Umum, dan
dicatat dalam kolom mata anggaran berkenaan pada Buku Pengawasan
Anggaran UP.

c. Aktivitas pembayaran atas Uang yang bersumber dari SPM-LS Bendahara.
1) Pada dasarnya dengan SPM-LS Bendahara pemotongan kepada pihak terbayar
telah dilakukan pada saat penerbitan SPM dimaksud. Oleh karena itu,
pelaksanaan pembayaran dilakukan atas nilai netto berdasarkan daftar yang
sudah dibuat. Demikian juga penyetoran atas sisa SPM-LS Bendahara ke Kas
negara dilakukan oleh BPP dengan menggunakan SSPB sebesar nilai netto, hal
mana terjadi apabila setelah waktu tertentu pihak yang dituju tidak mengambil



uang dimaksud. Pembukuan atas bukti pembayaran dan SSPB dilakukan
sebagai berikut:

a) Sebesar tanda terima/bukti pembayaran dibukukan di sisi Kredit pada Buku
Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu LS-Bendahara.

b) SSPB yang dinyatakan sah dibukukan di sisi Kredit pada Buku Kas Umum,
Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu LS-Bendahara.

2) Dalam hal SPM-LS Bendahara tidak mencakup pemotongan pajak pihak
terbayar, BPP wajib melakukan pemotongan pajak dimaksud pada saat
pelaksanaan pembayaran. Pembukuan dilakukan sebagai berikut:
a) Sebesar tanda terima/bukti pembayaran (bruto) dibukukan di sisi kredit pada
Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu LS-Bendahara.
Umum, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Pajak.
c) SSP yang dinyatakan sah dibukukan di sisi kredit pada Buku Kas Umum,
Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Pajak.

3) Setoran sisa dana SPM-LS Bendahara ke Kas Negara
SSPB yang dinyatakan sah dibukukan di sisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku
Pembantu Kas, dan Buku Pembantu LS-Bendahara.
d. Aktivitas Lainnya.
Pada dasarnya BPP wajib membukukan dan mempertanggungjawabkan
seluruh uang yang diterimanya. Selanjutnya untuk menampung kemungkinan
adanya penerimaan BPP di luar aktivitas tersebut di atas, pembukuan dilakukan
sebagai berikut:
1) Bukti penerimaan lainnya dibukukan di sisi debet pada Buku Kas Umum, Buku
Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Lain-lain.

2) SSBP yang dinyatakan sah, yang merupakan setoran atas penerimaan lain-
lain, dibukukan di sisi kredit pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, dan
Buku Pembantu Lain-lain.



4. Contoh Format Pembukuan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
a. Buku Kas Umum (BKU)
Bagian 1: Halaman Muka, berbentuk sebagai berikut:

BUKU KAS UMUM
Satuan Kerja : (……) …………….. (4)
Tgl/No SK Pengangkatan
1. BPP : …………………….. (5)
2. Pejabat Pembuat Komitmen : …………………….. (6)
Tahun Anggaran …………………….. (7)

…………, ……………….. (8)
Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran
Pembantu

(9) (10)
…………………. ………………………
NIP. NIP.

Petunjuk pengisian:
(5) diisi tanggal dan nomor SK Pengangkatan BPP
(6) diisi tanggal dan nomor SK Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen
(8) diisi tempat dan tanggal BP-BPP ditandatangani
(9) diisi nama dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen yang ditunjuk
(10) diisi nama dan NIP Bendahara Pengeluaran Pembantu yang ditunjuk




Tanggal Nomor Bukti Uraian Debet Kredit Saldo
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Petunjuk pengisian:
Kolom 1 : diisi tanggal pembukuan (format:bulan-tanggal)
Kolom 2 : diisi nomor bukti dokumen sumber
Kolom 5 : diisi jumlah pengeluaran yang tercantum dalam dokumen sumber
Kolom 6 : diisi jumlah saldo setelah ditambah/dikurangi jumlah penerimaan/
pengeluaran yang tercantum dalam dokumen sumber.



Bagian 3: Halaman catatan BKU (untuk Pemeriksaan Kas BPP), berbentuk
sebagai berikut:
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
Pada hari ini,……. tanggal………..bulan……….tahun………. kami selaku Pejabat Pembuat Komitmen
telah melakukan pemeriksaan kas BPP dengan posisi saldo BKU sebesar Rp……… dan Nomor Bukti
terakhir nomor. ………….
I Hasil pemeriksaan pembukuan BPP
A Saldo Kas (yang belum dipertanggungjawabkan BPP)
1. Saldo BP Kas (tunai dan bank) Rp ……
2. Saldo BP UM Perjadin Rp …… (+)
3. Jumlah (A.1+A.2) Rp ……….
B Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari
1. Saldo BP UP Rp ……
2. Saldo BP LS-Bendahara Rp ……
3. Saldo BP Pajak Rp ……
4. Saldo BP Lain-Lain Rp …… (+)
5. Jumlah (B.1+B.2+B.3+B.4) Rp ……….
C Selisih Pembukuan (A.1-B.5) Rp ……..
II Hasil Pemeriksaan kas
A Kas yang dikuasai BPP
1 Uang tunai di brankas Rp ……
2 Uang di rekening bank Rp …… (+)
3 Jumlah Kas (A.1+A.2) Rp ……….

III Selisih Kas
A 1 Saldo BP Kas (I.A.1) Rp ……
2 Jumlah Kas (II.A.3) Rp …… (-)
3 Selisih Kas (A.1-A.2) Rp ………

IV Penjelasan atas selisih kas

1 ………………………………………………………………………………………….
2 …………………………………………………………………………………………..

Yang diperiksa, Yang memeriksa,
Bendahara Pengeluaran Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen

Nama…………. Nama……………
NIP ……………. NIP ………………



b. Buku Pembantu (BP)
1) BP Kas/BP Uang Persediaan (BP UP)/BP LS-Bdh/BP Lain-lain


Satuan Kerja : (……) …………….. (5)
1. BPP : …………….. (6)
2. Pejabat Pembuat Komitmen : ……………… (7)

Bukti
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Petunjuk pengisian:

BKU-BPP



2) Buku Pembantu BPP Pajak (BP BPP Pajak)
Bentuk BP Pajak adalah sebagai berikut:
BUKU PEMBANTU PAJAK

Satuan Kerja : (……) …………….. (4)
1. BPP : ……………..………….. (5)
2. Pejabat Pembuat Komitmen : ……………..………….. (6)
Tahun Anggaran : ……………..………….. (7)

Penerimaan (Debet)
Nomor Pengeluaran
Tanggal Uraian Saldo
bukti PPh PPh PPh (Kredit)
PPN ……
Ps 21 Ps 22 Ps 23
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Petunjuk pengisian:
Kolom (2) : diisi nomor bukti dokumen sumber
Kolom (3) : diisi uraian dari transaksi penerimaan atau pengeluaran
Kolom (4) : diisi jumlah pungutan PPN yang diterima
Kolom (8) : diisi jumlah pungutan pajak lainnya (jika ada)
Kolom (9) : diisi jumlah pajak yang telah disetorkan ke kas negara
Kolom (10) : diisi jumlah saldo setelah ditambah penerimaan pajak atau
dikurangi jumlah setoran pajak yang tercantum dalam dokumen
sumber.



3) Buku Pengawasan Anggaran BPP.
Bentuk Buku Pengawasan Anggaran BPP sebagai berikut:

Buku Pengawasan Anggaran Uang Persediaan
Unit Organisasi : (……) …………….. (2) Subfungsi : ………. (9)
Provinsi/Kabupaten/Kota : (……) …………….. (3) Program : ………. (10)
Tgl/No SK Pengangkatan Subkegiatan : ………. (12)
1. BPP : …………….. (5)
2. Pejabat Pembuat Komitmen : ……………… (6)

BKPK MA MA MA MA MA Posisi UP
No. Nilai
Tgl Uraian Bukti Sudah di-SPP
Bkt Transaksi (13) (14) (15) (16) (17) (18)
pengeluaran -kan
PAGU (19) (20) (21) (22) (23) (24)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Petunjuk pengisian:
(6) diisi tanggal dan nomor SK Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan
(13) diisi kode kelompok MA berkenaan
(14) s/d (18) diisi kode MA berkenaan
(19) diisi pagu kelompok MA berkenaan
(20) s/d (24) diisi pagu MA berkenaan
Kolom (2) : diisi nomor bukti dokumen sumber pengeluaran
Kolom (3) : diisi uraian dari transaksi pengeluaran yang dilakukan
Kolom (4) : diisi jumlah nominal transaksi
Kolom (5) : diisi sisa pagu kelompok MA benrkenaan.
Kolom (6) s/d (10) diisi sisa pagu MA berkenan
Kolom (11) : diisi jumlah pembayaran yang belum di LPJ kan
Kolom (12) : diisi jumlah pembayaran yang sudah di LPJ kan


BAB V LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

BAB V
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran wajib menyusun laporan
pertanggungjawaban secara bulanan atas uang yang dikelolanya. Bendahara
Pengeluaran Pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada
Bendahara Pengeluaran pada setiap awal bulan.
Laporan pertanggungjawaban bendahara tersebut harus menyajikan informasi
tentang:
a. Keadaan pembukuan pada bulan pelaporan, meliputi saldo awal, penambahan,
penggunaan/pengurangan, dan saldo akhir dari buku-buku pembantu;
b. Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan, meliputi uang tunai di brankas dan saldo
di rekening bank/pos;
c. Hasil rekonsiliasi internal (antara pembukuan bendahara dengan UAKPA); dan
d. Penjelasan atas selisih (jika ada), antara saldo buku dan saldo kas.

A. TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
LPJ Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran disusun berdasarkan
buku kas umum, buku-buku pembantu dan buku pengawasan anggaran yang telah
direkonsiliasi dengan UAKPA. Disamping itu juga perlu ditambahkan bahwa LPJ
Bendahara Pengeluaran merupakan gabungan dari satu atau lebih LPJ-BPP dengan
LPJ Bendahara Pengeluaran itu sendiri.

LPJ BPP juga disusun berdasarkan Buku Kas Umum, Buku-buku Pembantu
dan Buku Pengawasan Anggaran.

B. PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
LPJ Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran disampaikan kepada:
a. Kepala KPPN yang ditunjuk dalam DIPA satuan kerjanya
b. Menteri/Pimpinan Lembaga masing-masing
c. Badan Pemeriksa Keuangan

Penyampaian LPJ tersebut dilakukan secara bulanan paling lambat tanggal 10
(sepuluh) hari kerja bulan berikutnya, disertai dengan salinan rekening koran dari
bank/pos bulan berkenaan.

LPJ BPP dikirimkan kepada Bendahara Pengeluaran induknya paling lambat 5
(lima) hari kerja bulan berikutnya disertai dengan salinan rekening koran dari bank/pos
bulan berkenaan.



C. BENTUK LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA
1. LPJ Bendahara Penerimaan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan, berbentuk sebagai berikut:

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN
Bulan: ………………… (1)
Departemen/ Lembaga : (…..) …………… (2) Tgl, No. SP DIPA : ………………. (7)
Unit Organisasi : (…..) …………… (3) Tahun Anggaran : ………………. (8)
Propinsi/Kab/Kota : (…..) …………… (4) KPPN : (…) ….……… (9)
Satuan Kerja : (…..) …………… (5)
Alamat dan Tlp. : (…..) …………… (6)
I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp.
……………….…(10) dan Nomor Bukti terakhir Nomor: …………….. (11)
Jenis Buku Pembantu Saldo Awal Penerimaan Penyetoran Saldo Akhir
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A. BP Kas …………..
1. BP Kas (tunai dan Bank) ………….. ………….. ………….. …………..

B. Buku Pembantu …………..
1. BP …. ………….. ………….. ………….. …………..
2. BP ….. ………….. ………….. ………….. …………..
3. BP Lain-lain ………….. ………….. ………….. …………..
II. Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan

1. Uang tunai di brankas Rp. ………… (12)
2. Uang di rekening bank Rp. ………… (13) (+) (terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah saldo kas Rp. ………… (14)
III. Hasil rekonsiliasi internal dengan UAKPA
Hasil Rekonsiliasi internal (Bendahara dengan UAKPA)
A Pembukuan menurut Bendahara
1 Penerimaan yang sudah disetorkan ke kas negara Rp ……… (15)
B Pembukuan menurut UAKPA Rp ……… (16)
C Selisih pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A1 – B) Rp ……….. (17)
IV. Pembukuan dan fisik kas telah diperiksa oleh KPA dengan hasil sebagai berikut:

1. Selisih Kas (saldo akhir I.A.1 – II.3) Rp. ……… (18) (jelaskan apabila ada selisih)
Rp
2. Selisih Pembukuan (III.C) Rp. ……… (19) (jelaskan apabila ada selisih)

……….., …………… (20)
Mengetahui: Bendahara Penerimaan
Kuasa Pengguna Anggaran

Nama: (21) Nama: (22)
NIP: NIP:



Petunjuk pengisian:
(1) diisi bulan dan tahun berkenaan
(6) diisi alamat da No telpon satuan kerja
(10) diisi jumlah saldo akhir BKU pada bulan pelaporan
(11) diisi nomor bukti terakhir pada BKU
Kolom (3) : diisi saldo awal masing-masing buku yang merupakan saldo bulan lalu
Kolom (4) : diisi jumlah kolom debet yang terjadi di bulan pelaporan pada masing-
masing buku
Kolom (5) : diisi jumlah kolom kredit yang terjadi di bulan pelaporan pada masing-
masing buku
Kolom (6) : diisi jumlah saldo akhir (kolom (3) ditambah kolom (4) dikurangi kolom (5)
masing-masing buku
(12) diisi jumlah uang tunai di brankas bendahara penerimaan pada akhir bulan
pelaporan
(13) diisi jumlah uang pada rekening bendahara penerimaan di bank pada akhir bulan
pelaporan
(14) diisi penjumlahan nomor (12) dan (13)
(15) diisi jumlah penerimaan yang sudah disetorkan pada bulan berkenaan
(16) diisi realisasi penerimaan bulan berkenaan menurut UAKPA
(17) diisi selisih antara nomor (15) dan (16)
(18) diisi selisih antara I.A.1 kolom (6) dengan II.3
(19) diisi sama dengan nomor (17)
(20) diisi tempat dan tanggal LPJ ditandatangani
(21) diisi nama dan NIP Kuasa PA
(22) diisi nama dan NIP Bendahara Penerimaan


Pembukuan bendahara dan penyusunan lpj

Pembukuan bendahara dan penyusunan lpj

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (20)

Destaque

Destaque (11)

Semelhante a Pembukuan bendahara dan penyusunan lpj

Semelhante a Pembukuan bendahara dan penyusunan lpj (20)

Mais de kppnpelaihari

Mais de kppnpelaihari (9)

Pembukuan bendahara dan penyusunan lpj