Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya penguatan ketahanan pangan daerah untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Beberapa poin penting yang diangkat adalah perlunya pendekatan khusus daerah dalam menjamin ketahanan pangan mengingat kondisi setiap daerah berbeda, serta peran pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah.

2. PENGUATAN KETAHANAN PANGAN
DAERAH
UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN
PANGAN NASIONAL
Oleh : Mewa Ariani

3. Bagi Indonesia dengan jumlah penduduk yang
sangat besar (215 juta orang), masalah pangan
selalu merupakan masalah yang sensitif. Sering
terjadi gejolak politik karena dipicu oleh
kelangkaan dan naiknya harga pangan. Oleh
karena itu tidaklah mengherankan jika pangan
bukan sekedar komoditas ekonomi tetapi juga
menjadi komoditas politik yang memiliki dimensi
sosial yang luas (Sambutan Menko
Perekonomian, 2005) Ketahanan pangan telah
menjadi komitmen nasional berdasarkan pada
pemahaman atas peran strategis dalam
pembangunan nasional.

4. Ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi
terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang
tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik
jumlah maupun mutunya, aman, merata dan
terjangkau.

5. Berkaitan dengan ketahanan pangan
juga terdapat dalam Peraturan
Presiden No. 7 tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah yang salah satunya
bertujuan untuk mewujudkan
ketahanan pangan baik pada tingkat
rumah tangga, daerah maupun
nasional. Pada tanggal 11 Juni
2005, pemerintah mencanangkan
strategi kebijakan yang disebut
Revitalisasi Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan (RPPK). Strategi
tersebut bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan
petani, nelayan dan petani-hutan;

6. Kami setuju dengan Komitmen Indonesia untuk mewujudkan
ketahanan pangan dalam peraturan pemerintah RI yang trtulis
dalm jurnal Mewa Ariani, karena Ketersediaan pangan
merupakan hal penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan
pangan masyarakat, khususnya kebutuhan makanan sebagai
kebutuhan dasar manusia. Seiring dengan perkembangan
penduduk dan kondisi masyarakat, kebutuhan akan ketersediaan
pangan yang cukup, aman dan berkualitas semakin menjadi
tuntutan.
Oleh karena itu, peningkatan ketahanan pangan
harus dilakukan secara terus menerus.
Komentar

7. Menurut Pribadi (2005) cakupan
ketahanan pangan adalah :
1)Ketersediaan pangan yang mencakup
produksi, cadangan dan pemasukan,
2)Distribusi/aksesibilitas mencakup
fisik (mudah dijangkau) dan ekonomi
(terjangkau daya beli), serta
3)Konsumsi mencakup mutu dan keamanan
serta kecukupan gizi individu.
.

8. 4 E L E M E N U N T U K M E N C A P A I
K E T A H A N A N P A N G A N
Tersedianya pangan yang cukup yang sebagian besar
berasal dari produksi sendiri;
Stabilitas ketersediaan pangan sepanjang tahun,
tanpa pengaruh musim;
Akses atau keterjangkauan terhadap pangan
yang dipengaruhi oleh aksesf isik dan ekonomi terhadap
pangan, dan
Kualitas konsumsi pangan serta keamanan
pangan.

9. Sistem ketahanan pangan di Indonesia secara komprehensif meliputi empat
sub-sistem, yaitu:
(i) ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh
penduduk,
(ii) distribusi pangan yang lancar dan merata, serta dapat diakses oleh
masyarakat,
(iii) konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi
seimbang dan aman, yang berdampak pada
(iv) status gizi masyarakat.
(Nuhfil Hanani AR)
.
Komentar
Tambahan

10. Dengan demikian, sistem ketahanan pangan dan gizi tidak hanya
menyangkut soal produksi, distribusi, dan penyediaan pangan ditingkat makro
(nasional dan regional), tetapi juga menyangkut aspek mikro, yaitu akses pangan di
tingkat rumah tangga dan individu serta status gizi anggota rumah tangga, terutama
anak dan ibu hamil dari rumah tangga miskin. Konsep ketahanan pangan yang luas
bertolak pada tujuan akhir dari ketahanan pangan yaitu tingkat kesejahteraan
manusia. Oleh karena itu, sasaran pertama Millenium Development Goals (MGDs)
bukanlah tercapainya produksi atau penyediaan pangan, tetapi menurunkan
kemiskinan dan kelaparan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu dalam rangka mencpai Indonesia tahan pangan, maka
keempat aspek tesebut harus menjadi acuan. Berdasarkan kondisi dan capaian
ketahanan pangan, maka isu strategis yang harus dipertahatikan adalah :
(1) sistem produksi pangan nasional,
(2) ketersediaan pangan dan keterjangkaun pangan di seluruh daerah,
(3) kecukupan konsumsi pangan dan gizi,
(4) diversifikasi pangan yang berkaitan dengan konsumsi pangan beragam dan bergi
zi seimbang,
(5) keamanan pangan segar dan pangan olahan,
(6) kerawanan pangan berkaitan erat dengan kemiskinan, dan masalah
(7) beban ganda status gizi masyarakat.

11. PERKEMBANGAN PRODUKSI DAN KEMANDIRIAN
PANGAN
Ketersediaan pangan merupakan prasyarat
penting bagi keberlanjutanmkonsumsi, namun dinilai
belum mencukupi (necessary but not sufficient) dalam
konteks ketahanan pangan, karena masih banyak
variabel yang berpengaruh untuk mencapai ketahanan
pangan tingkat daerah dan rumah tangga.
Oleh karena itu, berbagai upaya telah dilakukan
oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan
dalam negeri (domestik). Bila terjadi kelebihan (surplus),
pangan tersebut dapat diperdagangkan antar wilayah
terutama bagi wilayah yang mengalami defisit pangan
dan ekspor.
Sebaliknya bila terjadi defisit, sebagian pangan
untuk konsumsi dalam negeri dapat dipenuhi dari pasar
luar negeri atau impor.

12. Bervariasinya kemampuan produksi pangan antar wilayah dan antar waktu
merupakan tantangan dalam menjamin distribusi pangan agar tetap lancar
sampai ke seluruh wilayah konsumen sepanjang waktu. Pada beberapa
daerah kepedulian dan kemampuan mengelola
kelancaran distribusi masih terbatas, sehingga sering terjadi ketidak stabilan
pasokan dan harga pangan yang berdampak pada gangguan ketahanan
pangan wilayah bersangkutan. Masalah dan tantangan dalam sistem
distribusi pangan mencakup terbatasnya prasarana dan
sarana perhubungan untuk menjangkau seluruh wilayah terutama daerah
terpencil, keterbatasan sarana dan kelembagaan pasar, banyaknya pungutan
resmi dan tidak resmi, tingginya biaya angkutan dibandingkan negara
lain, gangguan keamanan serta pengaturan dan kebijakan.
Komentar

13. PERKEMBANGAN TINGKAT DAN KUALITAS
KONSUMSI PANGAN
 persyaratan kecukupan untuk keberlanjutan
konsumsi pangan adalah adanya aksesibilitas fisik
& ekonomi terhadap pangan.
 Dengan demikian data kosumsi pangan secara rill
menunjukkan kemampuan rumah tangga dalam
mengakses pangan.
 Pendapatan tingkat konsumsi pangan secara
emplisit merefleksikan variabel pendapatan atau
daya beli masyarakat.
 Variabel ini sbgai fktor utama dlm menentukan
jmlah dn jnis pngan yg dikonsumsi oleh rumah
tangga.

14. Kualitas konsumsi pangan penduduk dapat digambarkan melalui keragaman
konsumsi pangan penduduk (gram/kap/hari dan kgram/kap/tahun), konsumsi
energi penduduk (kkal/kap/hari) dan konsumsi protein penduduk
(gram/kap/hari). Salah satu indikator yang digunakan dalam menilai kualitas
konsumsi pangan adalah Pola Pangan Harapan (PPH). PPH merupakan
susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan
energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi baik
jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima,
ketersediaan pangan, ekonomi dan agama. Komposisi kelompok pangan
tersebut mencakup: padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan
lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah serta
kelompok pangan lainnya.
Komentar

15. Aspek penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan
meliputi:
1) Tingkat Konsumsi Pangan Nasional Berdasarkan Pola Pangan
Harapan;
2) Perkembangan Rata-rata Konsumsi Energi dan Protein;
3) Rata-rata Konsumsi Kelompok Pangan Rumah Tangga;
4) Konsumsi Penduduk Indonesia Terhadap Berbagai Kelompok
Makanan;
5) Sasaran Pola Pangan Harapan Lima Tahun kedepan;
6) Perkembangan Kualitas Konsumsi Pangan Penduduk Indonesia
dalam Lima Tahun;
7) Perkembangan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan
8) Data Kejadian Keracunan Pangan;
9) Hasil Uji Laboratorium Keamanan Pangan Beberapa Komoditas
dari 11 Propinsi.

16. PERLUNYA PENGUATAN KETAHANAN PANGAN
DAERAH
 Situasi ketahanan pangan scr nasional dri wktu
kwaktu tlh mmbaik.
 Sbgian bsar produksi pangan mngalami pningkatan
& rasio impor pangan trhdap ktersdiaan pngan dlm
negri jg reltif kcil.
 Bahkan ktersediaan pngan dlm bntuk energi &
protein sdh mlbihi dri yg tlh dianjurkan.
 Namun, dgn mmperhatikn kinerja ketahann pngan
scr nasional tdklah ckup.
 Kenyataannya prmasalhan kurng gizi & kualitas
SDM muncul dmana-mana...

17.  Gizi butuk atau dlm masyrkt biasa dsbut busung
lapar adlh bntuk terprah dri proses trjadinya
kkurangan gizi mnahun. Gizi bruk yg dsertai dgn
tanda2 klinis dsbut marasmus & kwashiorkor.
 Gizi buruk scr lngsung maupun tdk lngsung dpat
mmpengaruhi kecerdasan anak, mnganggu
pertumbuhn & prkembangan serta mnurunkn
produktivitas, yg akhirnya mnurunkn kualitas SDM.
 Dari aspek pnyebab, gizi buruk sngat terkait dgn
kondisi daya beli kluarga, tngkat pendidikn & pola
asupan kluarga serta keadaan ksehatan.

18.  IPM mrupkn indeks komposit yg trdiri dri umur harapan
hdup, tingkt melek huruf & pndaptn perkapita.
 Kondisi ini mnunjukkn bahwa dsetiap daerah mmpunyai
prmasalhan yg brbeda-beda sbgai akibat prbedaan
penguasaan teknologi, klembagaan pndukung, SDA,
SDM, & infrastruktur fisik yg brbeda.
 Adanya prbedaan2 prmsalhan & potensi atau
sumberdaya dstiap daerah trsbut hrus mnghruskan
kbijakan pngan trutama trkait dgn ktahann pngn tdk bisa
lg dlhat scra general atau nasional, ttpi hrus spesifik
daerah agr program2 dpt dlaksankn dgn baik, tpat
sasaran, & brdampk nyata.
 Apalagi Indonesia tlh brkomitmen untk mnrunkn kmiskinn
sprti yg tlh diamati MDG, jmlh kmiskinn yg hrus dtuntskan
adlh 7jt org/thn slma 10 thn. (Dewan Ketahanan Pangan
& FAO,2005)

19. Dalam rangka penguatan ketahanan pangan, pemerintah daerah Provinsi
Jambi telah menetapkan beberapa kebijakan daerah guna mengakselerasi
penguatan ketahanan pangan. Beberapa kebijakan tersebut tidak hanya
bersifat teknis, namun bersifat penguatan kepada masyarakat, antara lain:
enterpreneurship (pengembangan kewirausahaan dan peningkatan skala
usaha bagai para pelaku),
networking (pengembangan jejaring kerja melalui penciptaan dan penguatan
jejaring iv kerja baik secara internal provinsi, mauapun antar
instansi, komunitas bisnis dan kerjasama internasional; teknologi dan
inovasi; empowering (pemberdayaan
masyarakat agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam
memanfaatkan sumberdaya menuju kemandirian dan kesejahteraan);
penguatan kelembagaan kelompok masyarakat (penguatan kelompok
masyarakat untuk dapat memanfaatkan akses ekonomi, sosial, politik bagi
peningkatan keSejahteraan masyarakat). Beberapa kebijakan tersebut
diharapkan dapat benar-benar ditindaklanjuti dengan
langkah riil untuk mendorong peningkatan kemampuan masyarakat, yang
pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
Komentar

20. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN
 Prevalensi gizi buruk dan berkualitas SDM adalh
brbeda dstiap daerah sesuai dengan
permasalahan dan potensi daerahnya.
 Oleh karena itu, untuk mewujudkan ketahann
pangan nasional harus dimulai dengan
penguatan ketahanan pangan daerah, yaitu
dengan melakukan advokasi kembali yang lebih
kepada pemerintah daerah.

21.  Penguatan ketahanan pangan daerah dilakukan
dengan melakukan advokasi kembali yg lbih
intensif kpd pemerintah daerah karena sesuai PP
No. 68 tentang ketahann pangan, pemerintah
daerah mmpunyai tugas dn tanggung jawab untuk
mewujudkan kethann pangn daerah.
 Bersamaan dgn hal tersbut, pemerintah daerah
harus terus berupaya untuk mensosialisasi
kelembagaan ketahanan pangan daerah yang
terbentuk & mndorong ke ikutsertaan swasta &
masyarakat turut berperan dlm mewujudkn
ketahanan pangan daerah.

23.  Bagaimana pendapat anda tentang kosumsi pangan pada
saat krisis moneter ?
Jawab ::
Pada saat sebelum krisis moneter, tingkat kosumsi pangan
mengalami peningkatan, namun pada waktu krisis ekonomi
semua berbagai jenis pangan mengalami penurunan. Pada
masa krisis in terjadi penyesuaian startegi dalam
pencapaian pemenuhan kebutuhan pangan. Dengan daya
beli yang menurun, masyarakat telah mengurangi jenis
pangan yang harganya mahal dengan mensibtitusi dengan
jenis pangan dengan harga yang relatif murah seperti
ditunjukkan oleh penurunan kosumsi pangan hewani dan
peningkatan kosumsi tahu dan tempe. Sehingga pada
kondisi tersebut kosumsi pangan hewani yang harganya
relatif mahal menurun, dan sebaliknya kosumsi tahu dan
tempe terjadi peningkatan.
Kumpulan Pertanyaan dan Jawabannya

24.  Tolong jelaskan perbedaan kerawanan dan ketahanan
pangan dan bagaimana mengatasi keduanya ?
Jawab ::
Rawan pangan didefinisikan sebagai suatu kondisi
ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup
dan sesuai utnuk hidup sehat dan beraktivitas dengan baik
utnuk sementara waktu dalam jangka panjang
Sedangkan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya
pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari: (1)
tersedianya pangan secara cukup, baik dalam jumlah
maupun mutunya; (2) aman; (3)merata; dan (4) terjangkau.
(Undang-undang No. 7 Tahun 1996)

25.  Untuk mengatasi masalah keduanya (meningkatkan
ketahann pangan dan mengurangi kerawanan pangan)
maka hal2 yang perlu diwujudkan adlah:
a. Terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang
cukup, diartikan ketersediaan pangan dalam arti luas,
mencakup pangan yang berasal dari tanaman,ternak, dan
ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein,
lemak, vitamin dan mineral serta turunannya, yang
bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia.
b. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang aman, diartikan
bebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang
dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan
kesehatan manusia, serta aman dari kaidah agama.
c. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata, diartikan
pangan yang harus tersedia setiap saat dan merata di seluruh
tanah air.
d. Terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau, diartikan
pangan mudah diperoleh rumah tangga dengan harga yang
terjangkau.

26.  Apa arti dari revitalisasi pertanian ?
Jawab :
Revitalisasi pertanian dalam arti luas dilakukan untuk mendukung
pencapaian sasaran penciptaan lapangan kerja terutama di
perdesaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
 Bagaimana pendapat anda terhadap PPH (Pola Pangan Harapan)
terhadap penguatan ketahanan pangan daerah ?
Jawab :
kita ketahui bersama, bahwa Pola Pangan Harapan (PPH) adalah
jenis dan jumlah kelompok pangan utama yang dianjurkan untuk
memenuhi kebutuhan zat gizi berdasarkan kontribusi zat gizi energi
masing-masing kelompok pangan. Dengan demikian, dengan
adanya pendekatan Pola Pangan Harapan, keadaan perencanaan
penyediaan dan konsumsi pangan penduduk diharapkan dapat
memenuhi tidak hanya kecukupan gizi (nutritional adequency), akan
tetapi sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi
(nutritional balance) yang didukung oleh citarasa (palatability), daya
guna (digestability),daya terima masyarakat
(acceptability), kuantitas, dan kemampuan daya beli (affortablity).

27. KELOMPOK IV
 Lilik Sofiatus Sholeha
 Ucy oktaviani
 Mukaramah
 Padli
 Ronawati
 Wicky widianto