SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 79
225




                 LKPP
      Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   1
1




Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       2
1




SETELAH MODUL INI SELESAI DIAJARKAN DIHARAPKAN
PESERTA MAMPU:
 Memahami proses pelaksanaan pemilihan jasa konsultansi badan
  usaha dengan seleksi umum.
 Memahami proses pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi
  perorangan dgn seleksi umum.
 Memahami proses pelaksanaan pemilihan jasa konsultansi dengan
  seleksi sederhana.
 Memahami proses pelaksanaan pemilihan jasa konsultansi dengan
  penunjukkan / pengadaan langsung.
 Memahami proses pemilihan jasa konsultansi dengan sayembara.
 Melaksanakan kontrak dan pelaporan pekerjaan jasa konusltansi.


                       Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       3
1




   Jasa Konsultansi adalah jasa layanan
 profesional yang membutuhkan keahlian
tertentu diberbagai bidang keilmuan yang
     mengutamakan adanya olah pikir
               (brainware)


              Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       4
1




 Jasa konsultansi yang memiliki standar output
  Perhitungan total gabungan biaya personil dan non
  personil dapat berdasarkan proporsi (persentase)
  tertentu dari suatu nilai, seperti perancanangan
  bangunan gedung, pengawasan pekerjaan
  konstruksi, dll
 Jasa konsultansi yang tidak dapat distandarkan
  (non-standar)
  Perhitungan total gabungan biaya personil dan non
  personil didasarkan pada penggunaan tenaga ahli
  dalam jangka waktu pelaksanaan kegiatan,
  termasuk biaya-biaya yang timbul untuk
  mendukung pelaksanaan kegiatan

                  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       5
1




• Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia
  Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan
  mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I.
• Bagaimana dengan tenaga dosen Perguruan
  Tinggi Negeri?




                Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       6
No     Metode              Kriteria            Metode        Penyampaian
      Pemilihan                                Evaluasi       Penawaran
                                            Kualitas         2 Sampul
     Seleksi      Prinisipnya setiap jasa   Kualitas dan
1                                                            2 Sampul
     Umum         konsultansi               Biaya
                                            Biaya Terendah   1 Sampul

                                            Pagu Anggaran    1 Sampul
     Seleksi      Nilai Paket Pekerjaan
2
     Sederhana    (HPS) < Rp200 Juta
                                            Biaya Terendah   1 Sampul

     Penunjukan   Pekerjaan Darurat                --        1 Sampul
3
     Langsung
                  Pekerjaan Non Darurat            --        1 Sampul
     Pengadaan    Nilai Paket Pekerjaan
4                                                  --        1 Sampul
     Langsung     (HPS) < Rp50 Juta
                  Gagasan, kreatifitas,
                  inovasi, metode
5    Sayembara    pelaksanaan tertentu &           --        1 Sampul
                  tidak dapat ditentukan
                  Harga Satuannya
2




1.  Pengumuman Prakualifikasi           13.   Pembukaan sampul I
2.  Pendaftaran dan pengambilan         14.   Evaluasi sampul I
    Dokumen Kualifikasi                 15.   Penetapan peringkat teknis
3. Pemberian penjelasan Dokumen         16.   Pemberitahuan/pengumuman
    Kualifikasi (apabila diperlukan)          peringkat teknis
4. Pemasukan dan evaluasi Dokumen       17.   Sanggahan
    Kualifikasi                         18.   Sanggahan banding
5. Pembuktian kualifikasi               19.   Undangan pembukaan sampul II
6. Penetapan hasil kualifikasi          20.   Pembukaan dan evaluasi sampul II
7. Pemberitahuan/pengumuman hasil       21.   Undangan klarifikasidan negosiasi
    kualifikasi                               teknis dan biaya
8. Sanggahan kualifikasi                22.   Klarifikasi dan negosiasi teknis dan
9. Undangan kepada peserta yang masuk         biaya
    Daftar Pendek (short list)          23.   Pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi
10. Pengambilan Dokumen Pemilihan             (BAHS)
11. Pemberian penjelasan Dokumen        24.   Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi
    Pemilihan
12. Pemasukan Dokumen Penawaran



                            Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah           8
3



KETENTUAN:
• Lamanya waktu penayangan pengumuman minimal tujuh hari kalender;
• DILARANG mencantumkan persyaratan yang diskriminatif dalam
  pengumuman Prakualifikasi, kecuali diatur oleh perundang-undangan yang
  lebih tinggi;
• Dapat diumumkan di website komunitas internasional apabila berdasarkan
  identifikasi diketahui penyedia dalam negeri terbatas.

Pokja ULP menyusun pengumuman Seleksi Umum Prakualifikasi paling
sedikit memuat:
a) nama dan alamat ULP yang akan mengadakan seleksi;
b) uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
c) nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
d) syarat-syarat peserta seleksi;
e) tempat, hari, tanggal, dan waktu untuk mengambil Dokumen Kualifikasi.

                          Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       9
2




KETENTUAN:
• Peserta diwajibkan untuk melakukan pendaftaran sebelum mengambil
  dokumen;
• Pendaftar harus melampirkan keterangan yang menunjukan identitasnya;
• Seseorang dilarang mendaftar dan mengambil dokumen mewakili lebih
  dari satu perusahaan.

YANG DILAKUKAN POKJA ULP/PANITIA PENGADAAN ADALAH:
• Mencatat identitas lengkap calon penyedia yang mendaftar;
• Menyampaikan dokumen kualifikasi dalam bentuk hardcopy dan/atau
  softcopy;
• Dapat juga mengunggah (upload) di web site K/L/D/I agar dapat diunduh
  (download) oleh peserta.

                         Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       10
0.5




KETENTUAN:
Apabila diperlukan dapat dilakukan penjelasan
dokumen kualifikasi, yang hasilnya dituangkan dalam
Berita Acara Rapat Penjelasan Dokumen Kualifikasi.




                   Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah     11
2


KETENTUAN PEMASUKAN DOKUMEN KUALIFIKASI:
• Peserta menyampaikan Dokumen Kualifikasi sebanyak 3 rangkap (1 asli
   dan 2 salinan) dalam sampul tertutup dengan menuliskan nama paket
   pekerjaan dan identitas peserta sebelum batas akhir pemasukan dokumen
   kualifikasi;

• Dokumen Kualifikasi dapat disampaikan langsung atau melalui jasa
  pengiriman, dimana apabila melalui jasa pengiriman segala resiko menjadi
  tanggung jawab peserta.


YANG HARUS DILAKUKAN POKJA ULP DALAM PEMASUKAN DOKUMEN
KUALIFIKASI :
• Membuat tanda terima dokumen kualifikasi dan daftar peserta yang
  memasukan dokumen kualifikasi.

                          Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       12
1



KETENTUAN:

Evaluasi Dokumen Kualifikasi hanya berdasarkan
Formulir Isian Kualifikasi, yang terdiri dari:
a) Penilaian Persyaratan Administrasi Kualifikasi yang
   dilakukan dengan Sistem Gugur; dan
b) Evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi yang
   dilakukan dengan Sistem Nilai untuk menghasilkan
   Calon Daftar Pendek.


                   Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       13
2



HAL-HAL YANG DIEVALUASI DALAM PENILAIAN ADMINISTRASI KUALIFIKASI:
a.   formulir isian kualifikasi ditandatangani yang berhak;
b.   memiliki surat izin usaha jasa konsultansi;
c.   tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak bangkrut;
d.   tidak masuk dalam daftar hitam;
e.   NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan;
f.   memperoleh paling sedikit satu pekerjaan sebagai penyedia jasa
     konsultansi dalam kurun waktu empat tahun terakhir;
g.   memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai, kemampuan
     menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk
     pelaksanaan pekerjaan;
h.   menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan;
i.   untuk pekerjaan kompleks dapat memiliki sertifikat manajemen mutu ISO
     atau persyaratan lain;
j.   dalam hal peserta akan melakukan kemitraan wajib mempunyai perjanjian
     Kerja Sama Operasi

                           Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       14
1.5




Evaluasi teknis kualifikasi:
a) pengalaman perusahaan pada pekerjaan yang
   sejenis dan kompleksitas yang setara dengan
   bobot 50-60%;
   (kedekatan jenis pekerjaan dan nilai pek. perusahaan)

b) kepemilikan tenaga ahli tetap, termasuk unsur
   komisaris/direksi yang berpengalaman pada
   pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang
   setara dengan bobot 40-50%.
   (kedekatan jenis pekerjaan dan banyaknya pengalaman konsultan)

                             Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah     15
2



HAL-HAL YANG DILAKUKAN POKJA ULP:
• Melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya bagi
  peserta yang masuk Calon Daftar Pendek;
• Klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen
  apabila diperlukan;
• Menggugurkan peserta dan memasukan badan usaha dan
  pengurus ke dalam Daftar Hitam apabila berdasarkan hasil
  pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data.




                      Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       16
2



KETENTUAN:
1.   Peserta yang lulus Prakualifikasi yang dimasukan dalam daftar
     pendek sekurang-kurangnya 5 dan sebanyak-banyaknya 7. Jika
     yang lulus 5 peserta, maka daftar pendek sebanyak 5. Apabila yang
     lulus 6 maka daftar pendek 6, dan apabila yang lulus 7 maka daftar
     pendek sebanyak 7 peserta;
2.   Bila yang lulus lebih dari 7 peserta, maka penetapan daftar pendek
     hanya 7 peserta berdasarkan urutan peringkat terbaik hasil
     penilaian kualifikasi;
3.   Bila yang lulus Prakualifikasi kurang dari 5, maka dilakukan proses
     prakualifikasi ulang;
4.   Bila proses prakualifikasi ulang ternyata peserta yang lulus masih
     kurang dari 5, maka seleksi dinyatakan tetap dapat dilanjutkan.

                          Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       17
1




Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       18
2



Materi sanggahan meliputi:
a) Menyimpang dari Perpres dan Dokumen kualifikasi.
b) Adanya rekayasa tertentu yang menghalangi terjadinya persaingan usaha
    yang sehat; dan/ atau
c) Penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/ atau pejabat yang berwenang
    lainnya.

   1. ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling
      lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan
   2. Apabila sanggahan dinyatakan benar, maka ULP menyatakan pelelangan
      gagal.
   3. Sanggahan yang disampaikan bukan kepada ULP atau disampaikan di luar
      masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.
   4. Tidak ada sanggahan banding dalam proses prakualifikasi.


                            Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah        19
2




   Diterbitkan jika tidak ada sanggahan, atau sanggahan tidak benar,
    atau masa sanggah telah berakhir
   Pemberitahuan pengambilan dokumen Pemilihan
 Isi Undangan:
   Mencantumkan Hari, tanggal, waktu, dan tempat pengambilan
     dokumen Pemilihan;

                                                   • Disampaikan langsung
                                                     • Website K/L/D/I
                                                    • Melalui Fax, e-mail
                                                     • Jasa Pengiriman



                          Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       20
1




Ketentuan dan hal-hal yang dilakukan sama dengan
    pada pengambilan dokumen prakualifikasi.


      Hanya Peserta yang
     diundang yang berhak
     mengambil dokumen
          Pemilihan



                      Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       21
2



• Tujuan
  Kesamaan pengertian antara ULP dan Calon Penyedia Barang/Jasa

• Yang harus dijelaskan:
   1. Sistem Pengadaan
        o Metode penyampaian penawaran
        o Dokumen yang harus dilampirkan
        o Acara pembukaan dokumen penawaran
        o Metode evaluasi dan ketentuan/cara evaluasi
        o Jenis kontrak
   2. Hal-hal yang menggugurkan penawaran
   3. Ketentuan dan cara sub kontrak kepada usaha kecil termasuk
      koperasi kecil

                       Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       22
2




Hal-hal lain yang dilakukan Pokja ULP:
  Membuat Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang berisi tanya jawab
   dan perubahan-perubahan yang diusulkan/disepakati terhadap dokumen
   pemilihan (jika ada).
  Membuat perubahan dokumen pemilihan dituangkan dalam adendum
   dokumen pemilihan oleh ULP.
  Memberitahukan kepada semua peserta untuk mengambil salinan addendum
   dan mengupload di website
        Sebelum melakukan adendum dokumen pemilihan, apabila
          perubahan tersebut menyangkut rancangan kontrak, ruang
          lingkup dalam TOR, & HPS harus mendapat persetujuan dari PPK.
    Ketidakhadiran calon penyedia tidak menggugurkan haknya untuk
     mengikuti proses selanjutnya
                            Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       23
2



KETENTUAN UMUM:
 Tidak boleh melebihi jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen
  Pemilihan.
 Cara Penyampaian:
  • Langsung atau
  • melalui pos/jasa pengiriman (Dokumen penawaran dimasukan kedalam sampul luar)
 Penyedia memasukan dokumen penawaran sebanyak 3 (tiga) rangkap - 1 asli, 2 rekaman
 Penyedia Barang/Jasa yang telah memasukkan Dokumen Penawaran dapat melakukan
  penarikan, penggantian, pengubahan, atau penambahan Dokumen Penawaran yang telah
  dimasukkan tersebut sepanjang waktu pemasukan dokumen masih belum berakhir dan
  ditutup oleh ULP/Pejabat Pengadaan.
 Tidak boleh mengubah tempat dan batas akhir pemasukan penawaran, kecuali dalam
  keadaan kahar, dan perubahan tersebut harus dituangkan dalam addendum Dokumen
  Pemilihan dan disampaikan ke seluruh peserta.

                               Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       24
2



Hal-hal yang dilakukan Pokja ULP:
    Mencatat waktu dan tanggal penerimaan dokumen, jika ada
     yang terlambat segera diberitahukan kepada yang
     bersangkutan.
    Membuat Daftar Peserta yang memasukan penawaran
    Membuat Tanda Terima Dokumen Penawaran
    Menolak semua kegiatan pemasukan dokumen setelah batas
     akhir pemasukan dokumen penawaran




                       Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       25
2




  Jelaskan cara memasukan
dokumen penawaran dengan…

 Satu Sampul ???


            Dua Sampul ???


                             Dua Tahap ???




  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       26
2



KETENTUAN UMUM:
 Pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada hari yang sama dengan hari
  terakhir penyampaian dokumen penawaran.
 Meminta sekurang-kurangnya 2 orang saksi dari peserta yang hadir, dan bila tidak
  ada saksi dari peserta, pembukaan ditunda sekurang-kurangnya 2 jam.
 Apabila setelah ditunda hanya ada satu atau tidak ada peserta sebagai saksi,
  maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi
  tambahan di luar ULP yang ditunjuk oleh ULP.
 Salah satu anggota Pokja dan Saksi memaraf dokumen penawaran asli yang bukan
  miliknya.
 ULP membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran




                              Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       27
1



KETENTUAN UMUM:
 ULP membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran:
  • Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk
  • Jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak lengkap
  • Kelainan-kelainan yang dijumpai
  • Keterangan lain yang dianggap perlu
  • Tanggal Berita Acara
  • Ditandatangani oleh Pokja ULP, dan 2 (dua) orang wakil peserta
    atau 2 (dua)saksi yang ditunjuk ULP
  • Dilampirkan Dokumen Penawaran


                        Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       28
3




                    DOKUMEN PENAWARAN

    Data Administrasi                               Data Teknis

•Surat penawaran tanpa
 harga                                     •Pengalaman Perusahaan
•Masa berlaku                              •Metodologi
 penawaran                                 •Kualifikasi Tenaga Ahli
•Surat Kuasa (apabila
 dikuasakan)
•Surat Perjanjian
 kemitraan (bila ada)

     Dokumen Lainnya yang dipersyaratkan dalam dokumen Pemilihan

                     Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       29
8




                                                            Penyedia yang tidak
                                         Evaluasi         lulus, dinyatakan gugur
                                       Administrasi
     Sebelum evaluasi
                                                     1
   penawaran, dilakukan                                                                  Sampul I
                                                                          2
     koreksi aritmetik                                                                (adm dan teknis)
                                  3         EVALUASI            Evaluasi Teknis
    Koreksi Aritmatik                       KUALITAS                          Hal-hal yang dinilai adalah :
                                                                              • Pengalaman Perusahaan
                                       4                                      • Pendekatan dan
                                                                                Metodologi
Peserta yang diundang untuk
                                      Evaluasi Harga                          • Kualifikasi Tenaga Ahli
pembukaan penawaran harga                       Sampul II
(sampul II) adalah peserta
                                             (dibuka setelah
dengan peringkat teknis terbaik
                                           pengumuman hasil
dan lulus ambang batas nilai
                                            evaluasi sampul I
teknis
                                           →peringkat teknis)

                                              Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah              30
3


   Dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria persyaratan dan isi
    Dokumen penawaran.
   Penawaran harus memenuhi syarat dalam dokumen pemilihan, tanpa ada penyimpangan yang
    bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat.
   Dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan ketidakhadiran dalam aanwidjing dan/atau
    pembukaan penawaran dan/atau kesalahan yang tidak substansial ( misal warna sampul,
    dan/atau surat penawaran tidak berkop perusahaan)
   Jika ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi kolusi antara
    peserta, ULP dan/atau PPK, maka :
       1. Peserta yang terlibat dimasukan dalam daftar hitam.
       2. ULP dan/atau PPK yang terlibat diganti dan dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana.
       3. Proses dilanjutkan dengan menetapkan peserta lain yang tidak terlibat (jika Ada)
       4. Jika angka (3) tidak ada, pelelangan dinyatakan gagal


                                   Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah              31
1




Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       32
2

 Waktu sanggah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman
 Ditujukan ke ULP
 Materi sanggahan meliputi:
   a) Menyimpang dari perpres dan Dokumen pemilihan.
   b) Adanya rekayasa tertentu yang menghalangi terjadinya persaingan usaha yang
      sehat; dan/ atau
   c) Penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/ atau pejabat yang berwenang
      lainnya.
ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima)
                 hari kerja setelah menerima surat sanggahan.

     Jika benar , ULP                               Jika Salah
       menyatakan
                                                           Peserta tidak Puas ,
    Pelelangan Gagal           Peserta Puas, PPK
                                                            Ajukan Sanggah
                                membuat SPPBJ
                                                                Banding
                              Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah        33
2
                                                      Sanggah
                                                      Banding
 Menghentikan Proses Pemilihan
 Waktu sanggah banding paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima
  jawaban sanggah
 Ditujukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan
  Institusi, dengan tembusan kepada PPK, ULP, APIP K/L/D/I
 Memberikan jaminan sanggahan Banding ke ULP sebesar 2 ‰ dari HPS atau
  paling tinggi Rp. 50 juta, dengan masa berlaku 20 hari kerja sejak tanggal
  pengajuan.
   Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi wajib memberikan
    jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja
                      setelah menerima surat sanggahan.banding
                Jika diterima :
                                                              Jika ditolak:
   • PA/KPA menyatakan Pelelangan
                                                   PPK membuat SPPBJ
      Gagal, dan memerintahkan evaluasi
                                                   Jaminan sanggah disetor ke Kas
      ulang atau pelelangan ulang
                                                    negara/daerah
   • Jaminan Sanggah dikembalikan
                               Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah        34
1



   Diterbitkan jika tidak ada sanggahan, atau sanggahan tidak benar,
    atau masa sanggah telah berakhir

 Isi Undangan:
   Mencantumkan Hari, tanggal, waktu dan tempat pengambilan
     dokumen Pemilihan;


                          Bagi Peserta dengan
                        Peringkat Teknis terbaik
                        yang lulus ambang batas
                               nilai teknis




                          Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       35
2

 Hal-hal yang perlu dicek kelengkapannya:
  a) Surat penawaran harga yang di dalamnya tercantum masa
     berlaku penawaran dan harga penawaran;
  b) Rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga), apabila
     ada; dan
  c) Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen
     Pemilihan (apabila ada).
 Koreksi Aritmatik
 Berita acara ditambahkan data tentang harga penawaran
  masing-masing peserta.
                                        Pada tahap ini tidak boleh
                                        menggugurkan penawaran

                       Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   36
5


                             Kewajaran Penugasan            Kewajaran Biaya
    Kewajaran Biaya
                               Tenaga Ahli dan               Langsung Non
   Langsung Personil
                                 Pendukung                      Personil
• Maksimum 3,2 kali         Perhitungan biaya
  gaji dasar bagi tenaga    berdasarkan:                     Dasar penilaian
  ahli tetap dan 2,5 kali   • 1 bulan dihitung              kewajaran adalah
  penghasilan bagi            minimal 22 hari kerja.       HARGA PASAR yang
  tenaga ahli tidak
                            • 1 hari dihitung                   berlaku.
  tetap.
                              minimal 8 jam kerja.
• Didukung dengan
  audit payroll dan
  bukti pajak.




                            Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah     37
2



 Ketentuan umum:
  1. ULP menyampaikan undangan untuk klarifikasi dan negosiasi
     teknis dan biaya setelah acara pembukaan dan evaluasi
     sampul II selesai.
  2. Undangan mencantumkan tempat, hari, tanggal, dan waktu
     klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.




                     Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   38
1



Ketentuan:
Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya dilakukan
dengan Direktur/Pimpinan Perusahaan atau yang diberi
kuasa yang sah.

Tujuan klarifikasi dan negosiasi:
1. Kesesuaian antara sumber daya yang tersedia terhadap bobot
   pekerjaan yang akan dilaksanakan.
2. Mencapai biaya yang efisien dan efektif dengan tetap
   memperhatikan hasil yang ingin dicapai.




                        Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   39
3



Hal-hal yang diklarifikasi dan negosiasi:
1. Aspek teknis: lingkup, metode, kualifikasi tenaga ahli, organisasi
  pelaksana, jadwal, program alih pengetahuan, fasilitas penunjang, dll.
2. Aspek biaya: hal-hal yang tidak wajar berdasarkan hasil evaluasi
   harga.
3. Apabila tidak tercapai kesepakatan, dapat dilanjutkan dengan
   mengundang Peserta dengan peringkat teknis berikutnya untuk
   menghadiri acara Pembukaan Sampul II.
4. Apabila tidak tercapai kesepakatan pada peserta dengan peringkat
   teknis pertama, kedua, dan ketiga, maka seleksi dinyatakan gagal.




                          Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   40
3


Ketentuan Umum:
 Merupakan kesimpulan hasil evaluasi seleksi (termasuk BA hasil Klarifikasi dan
  Negosiasi)
 Ditandatangani minimal ½ dari anggota pokja ULP.
 Bersifat Rahasia s.d Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.
                                                                         Contoh
BAHS harus memuat hal-hal sebagai berikut:                                BAHS

  a)   Nama semua peserta;
  b)   Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing peserta;
  c)   Metode evaluasi yang digunakan;
  d)   Unsur-unsur yang dievaluasi;
  e)   Rumus yang dipergunakan;
  f)   Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal
       pelaksanaan pelelangan;
  g)   Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;
  h)   Tanggal dibuatnya berita acara.
                                Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       41
2


 BAHS merupakan Dasar bagi PPK untuk menerbitkan Surat
  Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
 PPK mengeluarkan SPPBJ dengan ketentuan:
  a. Tidak ada sanggahan dari peserta;
  b. Sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau
  c. Masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir.

 Bila penyedia yang ditunjuk mengundurkan diri:
  a. Mengundang peserta dengan peringkat teknis berikutnya untuk
     menghadiri acara Pembukaan Sampul II (harga).
  b. Bila alasan pengunduran diri tidak bisa diterima, peserta yang
     bersangkutan mendapat sangsi masuk dalam daftar hitam.

                          Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   42
2



                            Tahapan Pelaksanaan
1.    Pengumuman Prakualifikasi             13.   Pembukaan sampul I.
2.    Pendaftaran dan pengambilan Dokumen   14.   Evaluasi sampul I.
      Kualifikasi                           15.   Penetapan peringkat teknis.
3.    Pemberian penjelasan Dokumen          16.   Pemberitahuan/pengumuman peringkat
      Kualifikasi (apabila diperlukan)            teknis.
4.    Pemasukan dan evaluasi Dokumen        17.   Undangan pembukaan sampul II.
      Kualifikasi.                          18.   Pembukaan dan evaluasi sampul II, serta
5.    Pembuktian kualifikasi.                     perhitungan kombinasi teknis dan biaya.
6.    Penetapan hasil kualifikasi.          19.   Penetapan pemenang.
7.    Pemberitahuan/pengumuman hasil        20.   Pemberitahuan/pengumuman pemenang.
      kualifikasi.                          21.   Sanggahan
8.    Sanggahan kualifikasi.                22.   Sanggahan banding.
9.    Undangan kepada peserta yang masuk    23.   Undangan klarifikasi dan negosiasi teknis
      Daftar Pendek (short list).                 dan biaya.
10.   Pengambilan Dokumen Pemilihan.        24.   Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.
11.   Pemberian penjelasan Dokumen          25.   Pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi
      Pemilihan.                                  (BAHS).
12.   Pemasukan Dokumen Penawaran.          26.   Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.


                                Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                  43
1


KETENTUAN:
Tahapan Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya Dua
            Sampul Jasa Konsultansi Badan Usaha
                               ≈
  Tahapan Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas Dua Sampul
                  Jasa Konsultansi Badan Usaha

PERBEDAANNYA pada:
1. Tidak ada masa sanggah setelah pengumuman peringkat
   teknis. Masa sanggah ada setelah pembukaan sampul II
2. Undangan Pembukaan Sampul II kepada seluruh peserta yang
   lulus evaluasi teknis.
3. Adanya evaluasi gabungan teknis dan biaya.
4. Periode klarifikasi dan negosiasi
                     Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       44
1



   ULP menyampaikan undangan kepada peserta yang lulus evaluasi
    teknis untuk menghadiri acara pembukaan dokumen sampul II
    segera setelah pengumuman peringkat teknis.

 Isi Undangan:
   Mencantumkan Hari, tanggal, waktu dan tempat pengambilan
     dokumen Pemilihan;

                         Bagi Peserta dengan
                      Peringkat Teknis yang lulus
                       ambang batas nilai teknis




                         Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       45
3


Yang dilakukan oleh Pokja ULP:
1. Menilai kewajaran-kewajaran harga yang ditawarkan, seperti yang
   dilakukan dalam evaluasi sampul II pada Metode Evaluasi Kualitas.
2. Memberikan nilai/skor terhadap harga penawaran dengan ketentuan: nilai
   penawaran terendah diberikan nilai/skor tertinggi, sedangkan nilai
   penawaran yang lain diberikan skor secara proporsional. Rumusnya:

   • NBt = PBt/PBt x 100
   • NBn = PBt/Pbn x 100

   Dimana
   • NBt : Nilai Penawaran Terendah; NBn: Nilai untuk Penawaran biaya
     diatasnya.
   • PBt : Harga Penawaran Biaya Terendah; PBn : Harga Penawaran biaya
     diatasnya.

                           Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   46
2


3. Menghitung Nilai Kombinasi antara Nilai Penawaran Teknis
   dengan Nilai Penawaran terkoreksi dengan cara perhitungan
   sebagai berikut:

        Nilai Akhir = (Nilai atau skor penawaran teknis X
        Bobot Teknis) + (Nilai atau skor penawaran biaya
        terkoreksi X Bobot Penilaian Biaya)

   Ketentuan:
   Bobot Teknis antara 0,60 – 0,80.
   Bobot Penawaran Harga antara 0,20 – 0,40.


                       Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   47
1


Dalam Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya Dua
Sampul:
1. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya dilaksanakan setelah
   Masa Sanggah dan/atau Sanggah Banding selesai, dimana
   masa sanggah dan/atau sanggah banding setelah
   pengumuman calon pemenang.
   Sedangkan pada evaluasi kualitas, masa sanggah dan/atau
   sanggah banding pada saat pengumuman peringkat teknis.

2. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam klarifikasi dan
   negosiasi maka langsung dilanjutkan dengan undangan
   klarifikasi dan negosiasi kepada pemenang urutan berikutnya.

                        Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   48
2




                        Tahapan Pelaksanaan
1.  Pengumuman Prakualifikasi           12. Pembukaan dokumen penawaran serta
2.  Pendaftaran dan pengambilan             koreksi aritmatik.
    Dokumen Kualifikasi                 13. Evaluasi penawaran administrasi,
3. Pemberian penjelasan Dokumen             teknis, dan biaya
    Kualifikasi (apabila diperlukan)    14. Penetapan Pemenang
4. Pemasukan dan evaluasi Dokumen       15. Pemberitahuan/pengumuman
    Kualifikasi.                            Pemenang
5. Pembuktian kualifikasi.              16. Sanggahan
6. Penetapan hasil kualifikasi.         17. Sanggahan banding.
7. Pemberitahuan/pengumuman hasil       18. Undangan klafirikasi dan negoisasi
    kualifikasi.                            teknis dan biaya.
8. Sanggahan kualifikasi.               19. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan
9. Undangan kepada peserta yang masuk       biaya.
    Daftar Pendek (short list).         20. Pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi
10. Pemberian penjelasan Dokumen            (BAHS).
    Pemilihan.                          21. Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi
11. Pemasukan Dokumen Penawaran.


                            Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah         49
2


 Pelaksanaan Prakualifikasi Seleksi Umum Metode Evaluasi Biaya
                       Terendah Satu Sampul.

                               ≈
Pelaksanaan Prakualifikasi Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas
                       dan Biaya Dua Sampul
 PERBEDAANNYA pada:
 1. Pemasukan penawaran dan evaluasi.
 2. Pembukaan sampul sekaligus
 3. Penetapan Pemenang didasarkan pada penawaran terendah
    dari peserta yang lulus administrasi dan teknis.
 4. Pengumuman Pemenang.

                       Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   50
1




Ketentuan:
Peserta yang diundang untuk memasukan penawaran,
memasukan penawarannya yang berisi data administrasi,
teknis, dan biaya secara bersama-sama dalam 1(satu)
Sampul pada waktu yang telah ditetapkan dalam
undangan pemasukan penawaran.


                    Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       51
3




                                                        Penyedia yang tidak
                                                      lulus, dinyatakan gugur
                                        Evaluasi
                                      Administrasi                          Penawaran yang dilakukan
   Sebelum evaluasi                                                         evaluasi teknis hanya dilakukan
                                                1                           pada penawaran yang
 penawaran, dilakukan                                                       memenuhi persyaratan
                                                                     2
   koreksi aritmetik                                                        administrasi
                                 3       EVALUASI
                                           BIAYA          Evaluasi Teknis
  Koreksi Aritmatik
                                        TERENDAH                          Hal-hal yang dinilai adalah :
                                                                          • Pengalaman Perusahaan
                                                      4                   • Pendekatan dan
                                                                            Metodologi
                                     Evaluasi Harga                       • Kualifikasi Tenaga Ahli
Penawaran yang dilakukan
evaluasi harga hanya dilakukan
pada penawaran yang lulus
ambang batas nilai teknis



                                          Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                  52
1




Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       53
1




Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       54
2




• Tahapan pelaksanaan Seleksi Sederhana Metode Evaluasi Biaya
  Terendah/Pagu Anggaran Satu Sampul HAMPIR SAMA DENGAN langkah-
  langkah PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI dengan sistem Seleksi
  Umum Metode Evaluasi Biaya Terendah Satu Sampul,

• PERBEDAANNYA adalah sebagai berikut :

        Pengumuman          • Waktu penayangan pengumuman prakualifikasi paling
        Prakualifikasi        kurang 3 (tiga) hari kerja



       Penetapan Hasil      • Dalam penetapan daftar pendek, paling kurang 3 (tiga) dan
                              paling banyak 5 (lima). Bila kuraang dari 3 (tiga), maka
         Kualifikasi          seleksi dinyatakan gagal


                            • Seleksi Sederhana Metode Evaluasi Biaya Terendah
       Metode Evaluasi      • Seleksi Sederhana Metode Evaluasi Pagu Anggaran


                         Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                   55
3




                                                       Penyedia yang tidak
                                                     lulus, dinyatakan gugur
                                       Evaluasi
                                     Administrasi
   Sebelum evaluasi
                                               1
 penawaran, dilakukan
   koreksi aritmetik                                       3
                                       EVALUASI
                                         PAGU            Evaluasi Teknis
  Koreksi Aritmatik
                                      ANGGARAN                           Hal-hal yang dinilai adalah :
                                                                         • Pengalaman Perusahaan
                                               2                         • Pendekatan dan
                                                                           Metodologi
                                    Evaluasi Harga                       • Kualifikasi Tenaga Ahli
Peserta yang lulus evaluasi harga
adalah yang mempunyai harga                                    Pemenangnya adalah yang
penawaran dibawah pagu                                         mempunyai peringkat teknis
anggaran                                                       terbaik



                                         Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah              56
• Bagi menjadi 4 kelompok dan tiap kelompok dibagikan
30     soal dalam bentuk tabel
     • 2 kel. pertama, melakukan evaluasi kualitas dan evaluasi
       kualitas & biaya
     • 2 kel. kedua, melakukan evaluasi pagu anggaran dan
       evaluasi biaya terendah
     • 2 kelompok yang berbeda mempresentasikan hasilnya
       & bandingkan dengan jawaban kelompok lain
     • diskusikan



                       Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   57
2

 Pekerjaan ditetapkan setelah diterbitkannya pernyataan bencana oleh Pejabat yang
  berwenang dan anggaran untuk pekerjaan tersebut diusulkan.
 ULPmenunjuk penyedia jasa konsultansi yang dianggap mampu untuk melaksanakan
  pekerjaan.
 Prioritas adalah Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis.

     Proses secara simultan
                            PPK, ULP/PP, dan
        Opname                                            ULP/PP Menetapkan            Disampaikan ke
                          Penyedia membahas
       pekerjaan                                          Dokumen Pengadan                Penyedia
                        jenis, spek, volume, dan
                                  waktu
                                                            PPK Susun HPS


                                                                    ULP/PP                 Penyedia
                       ULP/PP                ULP/PP                                     menyampaikan
       PPK                                                       membuka dan
                     menetapkan             menyusun                                      Dokumen
    menerbitkan                                                  mengevaluasi
                     penyedia dan          Berita Acara                                Penawaran dalam
      SPPB/J                                                      adm, teknis,
                    mengumumkan              Evaluasi                                    1 sampul ke
                                                                   dan harga
                   Masyarakat dapat                           Dapat melakukan               ULP/PP
                    menyampaikan                           klarifikasi dan Negosiasi
                     pengaduan                                       harga
                                       Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                    58
2

    Untuk Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan 1(satu) Penyedia dan 1 (satu) pemegang
     Hak cipta atau pihak yang mendapat izin pemegang hak cipta
    Proses Pemilihan
                                                         ULP/PP
     ULP/PP mengundang                                 evaluasi dan                   Penyedia menyampaikan
                                    Penyedia                              ULP/PP
     dan menyampaikan                                  pembuktian                      Dokumen Penawaran
                                 menyampaikan                           memberikan
    Dok. Pengadaan kepada                               kualifikasi                      dalam 1 sampul ke
                                 dok. kualifikasi                       Penjelasan
      Penyedia yg akan                                 seperti pada                           ULP/PP
           ditunjuk                                   seleksi Umum
                                  Tidak memenuhi syarat,
      HPS di susun                  tunjuk Penyedia Lain
       oleh PPK                                                         ULP/PP
                                 PPK                                   menyusun         ULP/PP membuka dan
                                                   ULP/PP                                mengevaluasi adm,
                            menerbitkan                               Berita Acara
                                                 menetapkan                                 teknis, harga
                            SPPB/J dan                                  Evaluasi
                                                 penyedia dan
                            memproses
                                                mengumumkan
                               ikatan                                                Melakukan klarifikasi dan
                             perjanjian        Masyarakat dapat                      Negosiasi teknis and biaya
                                                menyampaikan
                                                 pengaduan                           Tidak memenuhi syarat,
                                                                                       tunjuk Penyedia Lain

                                             Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                   59
2

   Nilai pekerjaan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi????
   Tahapan Pelaksanaan
     Pejabat Pengadaan           Pejabat Pengadaan              Pejabat Pengadaan
     Mencari Informasi          membandingkan biaya             Mengundang calon
    Pekejaan Konsultansi        dan kualitas, minimal                Penyedia
      yang dibutuhkan            dari 2(dua) sumber
                                      Informasi                             Melampirkan KAK
                                                                            dan dokumen lain
                  HPS disusun
                     PPK
                                             Pejabat Pengadaan
                        Pejabat           membuka, mengevaluasi,
        PPK           Pengadaan           dan melakukan klarifikasi         Penyedia
    melakukan       membuat BAHPL         dan Negosiasi teknis serta      menyampaikan
      ikatan              dan             mendapatkan harga yang           penawaran
    Perjanjian      menyampaikan ke                wajar
                                             Jika tdk                               Melampirkan
                         PPK                                     Negosiasi          Usulan Teknis
                                         sepakat/gagal, PL
                                              Ulang           menggunakan HPS

                                   Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah           60
2



No     Metode              Kriteria              Metode         Penyampaian
      Pemilihan                                  Evaluasi        Penawaran
     Seleksi      Prinisipnya setiap jasa
1                                                Kualitas
     Umum         konsultansi
     Seleksi      Nilai Paket Pekerjaan
2                                                Kualitas
     Sederhana    (HPS) < Rp200 Juta
     Penunjukan   Pekerjaan Darurat                  --
3
     Langsung     Pekerjaan Non Darurat              --
                                                                  1 Sampul
     Pengadaan    Nilai Paket Pekerjaan
4                                                    --
     Langsung     (HPS) < Rp50 Juta
                  Gagasan, kreatifitas,
                  inovasi, metode
5    Sayembara    pelaksanaan tertentu &             --
                  tidak dapat ditentukan
                  Harga Satuannya

                           Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       61
2




                      Tahapan Pelaksanaan
1. Pengumuman                               9.     Pembuatan Berita Acara Hasil
   Pascakualifikasi.                               Evaluasi.
2. Pendaftaran dan                          10.   Penetapan pemenang.
   Pengambilan Dokumen                      11.   Pengumuman pemenang.
   Pengadaan.                               12.   Sanggahan.
3. Pemberian Penjelasan.                    13.   Sanggahan Banding.
4. Pemasukan Dokumen                        14.   Undangan klarifikasi dan
   Penawaran.                                     negosiasi teknis dan biaya.
5. Pembukaan Dokumen                        15.   Klarifikasi dan negosiasi teknis
                                                  dan biaya.
   Penawaran.
                                            16.   Pembuatan Berita Acara Hasil
6.   Evaluasi Penawaran.                          Seleksi (BAHS).
7.   Evaluasi Kualifikasi.                  17.   Penunjukan Penyedia
8.   Pembuktian Kualifikasi.                      Barang/Jasa.

                               Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah        62
1




   Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas Satu Sampul Jasa Konsultansi
                                Perorangan

                                    ≈
Seleksi Umum Metode Evaluasi Biaya Terendah Satu Sampul Jasa Konsultansi
                                Badan Usaha


PERBEDAANNYA pada:
1. Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas Satu Sampul Jasa Konsultansi
   Perorangan tidak dilakukan prakualifikasi, tetapi dengan pascakualifikasi.
2. Evaluasi penawaran dilakukan dengan metode evaluasi kualitas.



                            Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       63
1




Seleksi Sederhana Metode Evaluasi Kualitas Satu Sampul Jasa Konsultansi
                               Perorangan

                                 ≈
  Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas Satu Sampul Jasa Konsultansi
                              Perorangan


PERBEDAANNYA pada:
Lamanya pengumuman pada Seleksi Sederhana Metode Evaluasi
Kualitas Satu Sampul Jasa Konsultansi Perorangan minimal 3(tiga)
hari.


                         Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       64
Penanganan Darurat                                                           1




  Penunjukan Langsung untuk Penanganan Darurat Jasa Konsultansi
                            Perorangan
                                 =
  Penunjukan Langsung untuk Penanganan Darurat Jasa Konsultansi
                           Badan Usaha




                        Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       65
Bukan Penanganan Darurat                                                            1



     Penunjukan Langsung bukan untuk Penanganan Darurat Jasa Konsultansi
                                  Perorangan

                                        ≈
  Penunjukan Langsung bukan untuk Penanganan Darurat Jasa Konsultansi Badan
                                     Usaha


   PERBEDAANNYA pada:
   Penilaian kualifikasi dalam penunjukan langsung bukan untuk penanganan
   darurat Jasa Konsultansi Perorangan, penilaian kualifikasi dilakukan setelah
   dilakukannya evaluasi penawaran (pascakualifikasi).



                               Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       66
1




Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Perorangan

                       ≈
Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha




             Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       67
1




           Tahapan dan Ketentuan Sayembara Jasa Konsultansi

                                  ≈
            Tahapan dan Ketentuan Sayembara Jasa Lainnya



PERBEDAANNYA pada:
Unsur-unsur yang dinilai oleh Tim Juri/Ahli.




                        Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       68
1




Kewenangan untuk menyatakan dan
menetapkan bahwa pelaksanaan seleksi
dinyatakan gagal :
 • ULP
 • KPA/PA
 • Menteri/Kepala Lembaga/Pimpinan Institusi
   Lainnya



               Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       69
3




ULP menyatakan seleksi gagal bila :

• Jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 5 (lima) untuk Seleksi
  Umum atau kurang dari 3 (tiga) untuk Seleksi Sederhana;
• Seluruh peserta yang masuk sebagai Calon Daftar Pendek tidak hadir dalam
  pembuktian kualifikasi;
• Jumlah peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga);
• Apabila dalam evaluasi penawaran terjadi persaingan usaha yang tidak sehat;
• Semua penawaran biaya terkoreksi yang disampaikan peserta melampaui
  pagu anggaran, kecuali untuk Metode Evaluasi Kualitas;
• Tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;
• Sanggahan dari peserta atas pelaksanaan pelelangan yang tidak sesuai
  dengan ketentuan Perpres ini dan Dokumen Pengadaan ternyata benar; atau
  kesalahan substansi dokumen pengadaan ternyata benar.
• Calon Pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, tidak hadir dalam
  klarifikasi teknis dan negosiasi biaya; atau
• Klarifikasi teknis dan negosiasi biaya dengan pemenang dan pemenang
  cadangan 1 dan 2 tidak menghasilkan kesepakatan.

                         Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah         70
2




PA/KPA menyatakan Seleksi gagal

• Ketentuannya sama dengan ketentuan pada pemilihan penyedia
  barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.

Menteri/ Kepala Lembaga/ Pimpinan Institusi Lainnya
menyatakan Seleksi gagal

• ketentuannya sama dengan ketentuan pada pemilihan penyedia
  barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya


Kepala Daerah menyatakan Seleksi gagal


• ketentuannya sama dengan ketentuan pada pemilihan
  penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya

                          Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       71
2
                                      Seleksi


ULP menyatakan seleksi gagal bila :

• Jumlah peserta yang mendaftar pascakualifikasi kurang dari 3 (tiga);
• Jumlah peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran kurang dari 3
  (tiga);
• Apabila dalam evaluasi penawaran terjadi persaingan usaha yang tidak
  sehat;
• Tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;
• Sanggahan dari peserta atas pelaksanaan pelelangan yang tidak sesuai
  dengan ketentuan Perpres ini dan Dokumen Pengadaan ternyata benar;
  atau kesalahan substansi dokumen pengadaan ternyata benar.
• Calon Pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, tidak hadir
  dalam klarifikasi teknis dan negosiasi biaya; atau
• Klarifikasi teknis dan negosiasi biaya dengan pemenang dan pemenang
  cadangan 1 dan 2 tidak menghasilkan kesepakatan.


                        Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       72
1




PA/ KPA menyatakan Seleksi gagal

• ketentuannya sama dengan ketentuan pada ketentuan pemilihan penyedia jasa
  konsultansi berbentuk badan usaha

Menteri/ Kepala Lembaga/ Pimpinan Institusi Lainnya
menyatakan seleksi gagal

• ketentuannya sama dengan ketentuan pada pemilihan penyedia jasa
  konsultansi berbentuk badan usaha


Kepala Daerah menyatakan seleksi gagal

• ketentuannya sama dengan ketentuan pada pemilihan penyedia jasa
  konsultansi berbentuk badan usaha



                         Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       73
2



ULP memberitahukan kepada seluruh peserta bahwa
seleksi dinyatakan gagal berikut penjelasan penyebab
kegagalan seleksi


     PA/KPA, PPK dan/atau ULP melakukan evaluasi penyebab
     terjadinya kegagalan


          Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinya seleksi
          gagal, mengharuskan adanya perubahan Dokumen
          Pengadaan, maka seleksi diproses seperti pelelangan baru

               Berdasarkan hasil evaluasi penyebab kegagalan, maka ULP
               menindaklanjutinya, yaitu melakukan : (1) Evaluasi ulang; (2)
               Penyampaian ulang Dokumen Penawaran; (3) Seleksi ulang; atau
               (4) Penghentian proses seleksi


                     PA/KPA, PPK dan/atau ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada
                     peserta seleksi apabila penawarannya ditolak atau seleksi
                     dinyatakan gagal

                                 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       74
3




 Untuk konsultan tidak perlu menyerahkan jaminan pelaksanaan
 Bila dokumen kontrak penyedia dapat mengajukan pembayaran uang muka,
  maka bila penyedia meminta uang muka harus menyerahkan jaminan uang muka
 Urutan kontrak:
   –   Surat perjanjian;
   –   Syarat umum kontrak;
   –   Syarat khusus kontrak;
   –   Dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak :
        •   Surat penunjukan;
        •   Surat penawaran;
        •   Spesifikasi umum;
        •   Spesifikasi khusus;
        •   Agenda dalam proses pemilihan yang kemudian dimasukkan di masing-masing substansinya;
        •   Daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan);
        •   Dokumen lainnya



                                Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                      75
3




           Ketentuan Pelaporan Pekerjaan Jasa Konsultansi
                                          Jika terdapat
                                                                                        Menyerahkan
                                          kekurangan-
   Penyedia                                                                                 semua
                                           kekurangan           PPK                                        Penyedia
     wajib                                                                               rancangan,
                                               maka         menerima                                    paling lambat
menyerahkan                                                                                gambar,
              PPK bersama                    penyedia        kembali                                     pada waktu
 laporan dan                                                                             spesifikasi,
                 penyedia                      harus       penyerahan                                    pemutusan
   dokumen                                                                                 desain,
                melakukan     PPK dan     memperbaiki     laporan yang                                    atau akhir
    sesuai                                                                    Laporan   laporan, dan
              pembahasan      penyedia          dan            telah                                    masa kontrak
    dengan                                                                 Akhir dibuat   dokumen-
              dan penilaian   membuat menyelesaika          diperbaiki                                  berkewajiban
  ketentuan                                                               dalam bentuk dokumen lain
                 terhadap    berita acara        n             oleh                                          untuk
  yang telah                                                                  cetakan   serta piranti
               laporan dan      hasil     kekurangan-        penyedia                                   menyerahkan
 diatur dalam                                                               (hardcopy)   lunak yang
                 dokumen    pembahasan kekurangan           (bila ada),                                     semua
Kontrak. Atas                                                             dan/atau file dipersiapkan
                   yang     dan penilaian sesuai yang           dan                                       dokumen
 penerimaan                                                                 (softcopy).      oleh
                diserahkan    laporan.    diinstruksika     membuat                                        tersebut
 laporan dan                                                                              penyedia
                   oleh                     n oleh PPK     berita acara                                     beserta
   dokumen                                                                              berdasarkan
                penyedia.                       dan       serah terima                                       daftar
   tersebut                                                                              kontrak ini
                                          menyerahkan     laporan hasil                                   rinciannya
  dibuatkan                                                                             dan menjadi
                                          laporan hasil    perbaikan.                                    kepada PPK.
tanda terima.                                                                             hak milik
                                            perbaikan
                                                                                             PPK.
                                          kepada PPK.


                                        Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah                          76
2




Langkah-langkah dalam proses penyelesaian pekerjaan

1. PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah
   diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-
   kekurangan, penyedia wajib menyelesaikannya.
2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PA/KPA menugaskan
   Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
3. PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil
   pekerjaan dilaksanakan dan diterima oleh dari
   Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
4. Membuat berita acara serah terima laporan akhir, setelah
   seluruh pekerjaan diselesaikan.
                     Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah       77
• Bagi menjadi 4 kelompok dan tiap kelompok dibagikan
40     soal isian kualifikasi 2 perusahaan
     • 2 kel. pertama, melakukan evaluasi teknis tentang
       pengalaman perusahaan
     • 2 kel. kedua, melakukan evaluasi teknis tentang
       kualifikasi tenaga ahli perusahaan
     • 2 kelompok yang berbeda mempresentasikan hasilnya
       & bandingkan dengan jawaban kelompok lain
     • diskusikan



                      Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   78
15




     Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah   79

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

PCM Contoh Paparan Presentasi.ppt
PCM Contoh Paparan Presentasi.pptPCM Contoh Paparan Presentasi.ppt
PCM Contoh Paparan Presentasi.pptAdiIndrayana
 
CONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWAS
CONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWASCONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWAS
CONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWASadedudi
 
Pengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelola
Pengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelolaPengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelola
Pengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelolaSujatmiko Wibowo
 
SLF - Sertifikat Laik Fungsi & Pengkaji Teknis
SLF - Sertifikat Laik Fungsi & Pengkaji TeknisSLF - Sertifikat Laik Fungsi & Pengkaji Teknis
SLF - Sertifikat Laik Fungsi & Pengkaji TeknisNgakanKetutAcwinDwij
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan  ...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan  ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...Khalid Mustafa
 
Prosedur pelaporan (laporan harian, mingguan, bulanan) kon-19
Prosedur pelaporan (laporan harian, mingguan, bulanan) kon-19Prosedur pelaporan (laporan harian, mingguan, bulanan) kon-19
Prosedur pelaporan (laporan harian, mingguan, bulanan) kon-19Claudius Herry
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
 
Analisa pekerjaan bongkaran
Analisa pekerjaan bongkaranAnalisa pekerjaan bongkaran
Analisa pekerjaan bongkaranSaeful Fajri
 
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negaraPedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negarainfosanitasi
 
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...Joy Irman
 
Indeks faktor efisiensi alat
Indeks faktor efisiensi alatIndeks faktor efisiensi alat
Indeks faktor efisiensi alatSheellfia Permana
 
PENGENDALIAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI (UP DATE).pdf
PENGENDALIAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI (UP DATE).pdfPENGENDALIAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI (UP DATE).pdf
PENGENDALIAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI (UP DATE).pdfHeraGunandar
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
 
Metoda pelaksanaan Sheet Pile
Metoda pelaksanaan Sheet PileMetoda pelaksanaan Sheet Pile
Metoda pelaksanaan Sheet PileIMRA MORALDY
 
Perencanaan teknis bangunan gedung ppt
Perencanaan teknis bangunan gedung pptPerencanaan teknis bangunan gedung ppt
Perencanaan teknis bangunan gedung pptHarun Ariesto Wijaya
 
METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN GEDUNG
METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN GEDUNGMETODE PELAKSANAAN PEKERJAAN GEDUNG
METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN GEDUNGtrisna gallaran
 
Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air MinumPedoman Pelaksanaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air Minuminfosanitasi
 

Mais procurados (20)

Paparan SLF 2018 Pemprov DKI
Paparan SLF 2018 Pemprov DKIPaparan SLF 2018 Pemprov DKI
Paparan SLF 2018 Pemprov DKI
 
PCM Contoh Paparan Presentasi.ppt
PCM Contoh Paparan Presentasi.pptPCM Contoh Paparan Presentasi.ppt
PCM Contoh Paparan Presentasi.ppt
 
Rancangan Kontrak
Rancangan KontrakRancangan Kontrak
Rancangan Kontrak
 
CONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWAS
CONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWASCONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWAS
CONTOH LAPORAN KONSULTAN PENGAWAS
 
Pengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelola
Pengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelolaPengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelola
Pengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelola
 
SLF - Sertifikat Laik Fungsi & Pengkaji Teknis
SLF - Sertifikat Laik Fungsi & Pengkaji TeknisSLF - Sertifikat Laik Fungsi & Pengkaji Teknis
SLF - Sertifikat Laik Fungsi & Pengkaji Teknis
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan  ...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan  ...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...
 
Prosedur pelaporan (laporan harian, mingguan, bulanan) kon-19
Prosedur pelaporan (laporan harian, mingguan, bulanan) kon-19Prosedur pelaporan (laporan harian, mingguan, bulanan) kon-19
Prosedur pelaporan (laporan harian, mingguan, bulanan) kon-19
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
 
Analisa pekerjaan bongkaran
Analisa pekerjaan bongkaranAnalisa pekerjaan bongkaran
Analisa pekerjaan bongkaran
 
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negaraPedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
Pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara
 
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
PerMen Pekerjaan Umum No. 14 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal bidang PU d...
 
Indeks faktor efisiensi alat
Indeks faktor efisiensi alatIndeks faktor efisiensi alat
Indeks faktor efisiensi alat
 
PENGENDALIAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI (UP DATE).pdf
PENGENDALIAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI (UP DATE).pdfPENGENDALIAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI (UP DATE).pdf
PENGENDALIAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI (UP DATE).pdf
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Metoda pelaksanaan Sheet Pile
Metoda pelaksanaan Sheet PileMetoda pelaksanaan Sheet Pile
Metoda pelaksanaan Sheet Pile
 
Perencanaan teknis bangunan gedung ppt
Perencanaan teknis bangunan gedung pptPerencanaan teknis bangunan gedung ppt
Perencanaan teknis bangunan gedung ppt
 
PPT SLF 2020
PPT SLF 2020PPT SLF 2020
PPT SLF 2020
 
METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN GEDUNG
METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN GEDUNGMETODE PELAKSANAAN PEKERJAAN GEDUNG
METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN GEDUNG
 
Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air MinumPedoman Pelaksanaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Pelaksanaan Konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum
 

Semelhante a Pengadaan Jasa Konsultansi

04 pengadaan barang ver.1
04 pengadaan barang  ver.104 pengadaan barang  ver.1
04 pengadaan barang ver.1Saifullah Rais
 
Microsoft Word - DOK KUALIFIKASI SDN 041
Microsoft Word - DOK KUALIFIKASI SDN 041Microsoft Word - DOK KUALIFIKASI SDN 041
Microsoft Word - DOK KUALIFIKASI SDN 041Alif Mahardika
 
Slide Recall Modul 3 Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 Rev1.1...
Slide Recall Modul 3  Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 Rev1.1...Slide Recall Modul 3  Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 Rev1.1...
Slide Recall Modul 3 Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 Rev1.1...JoniSatriaAbenk
 
PROSEDUR TENDER_29 Sep 2022 R.pptx
PROSEDUR TENDER_29 Sep 2022 R.pptxPROSEDUR TENDER_29 Sep 2022 R.pptx
PROSEDUR TENDER_29 Sep 2022 R.pptxFirhanRezy1
 
09. pendataan bangunan gedung kec. rejoso
09. pendataan bangunan gedung kec. rejoso09. pendataan bangunan gedung kec. rejoso
09. pendataan bangunan gedung kec. rejosoBachtiar Setiadi
 
Sdp jasa konsultansi badan usaha prakualifikasi - seleksi umum atau seleksi ...
Sdp jasa konsultansi badan usaha  prakualifikasi - seleksi umum atau seleksi ...Sdp jasa konsultansi badan usaha  prakualifikasi - seleksi umum atau seleksi ...
Sdp jasa konsultansi badan usaha prakualifikasi - seleksi umum atau seleksi ...Ana Adryana
 
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Bagian 1
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Bagian 1Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Bagian 1
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Bagian 1Khalid Mustafa
 
Tata cara-pelaksanaan-pemeriksaan-pengadaan-barang-dan-jasa
Tata cara-pelaksanaan-pemeriksaan-pengadaan-barang-dan-jasaTata cara-pelaksanaan-pemeriksaan-pengadaan-barang-dan-jasa
Tata cara-pelaksanaan-pemeriksaan-pengadaan-barang-dan-jasaArya Wirabhuana
 
Master Presentasi sebagai bahan uji
Master Presentasi sebagai bahan ujiMaster Presentasi sebagai bahan uji
Master Presentasi sebagai bahan ujiKhalid Mustafa
 
Perencanaan & Proses e- Procurement _Materi Training "e- PROCUREMENT MANAGEMENT"
Perencanaan & Proses e- Procurement _Materi Training "e- PROCUREMENT MANAGEMENT"Perencanaan & Proses e- Procurement _Materi Training "e- PROCUREMENT MANAGEMENT"
Perencanaan & Proses e- Procurement _Materi Training "e- PROCUREMENT MANAGEMENT"Kanaidi ken
 
Pengadaan barang dan jasa (marketing)
Pengadaan barang dan jasa (marketing)Pengadaan barang dan jasa (marketing)
Pengadaan barang dan jasa (marketing)karuniautami
 
Administrasi Proses Tender _Training "Effective PURCHASING MANAGEMENT"
Administrasi Proses Tender  _Training "Effective PURCHASING MANAGEMENT"Administrasi Proses Tender  _Training "Effective PURCHASING MANAGEMENT"
Administrasi Proses Tender _Training "Effective PURCHASING MANAGEMENT"Kanaidi ken
 
Slide Bahan Tayang Pelatihan Kompetensi PBJP untuk Pejabat Pengadaan.pdf
Slide Bahan Tayang Pelatihan Kompetensi PBJP untuk Pejabat Pengadaan.pdfSlide Bahan Tayang Pelatihan Kompetensi PBJP untuk Pejabat Pengadaan.pdf
Slide Bahan Tayang Pelatihan Kompetensi PBJP untuk Pejabat Pengadaan.pdfNinaDahlianaNur
 
Dokumen Kualifikasi AMDAL 15062020.pdf
Dokumen Kualifikasi AMDAL 15062020.pdfDokumen Kualifikasi AMDAL 15062020.pdf
Dokumen Kualifikasi AMDAL 15062020.pdfssuserbd4ddd
 
Prakualifikasi dan Proses Pengadaan
Prakualifikasi dan Proses PengadaanPrakualifikasi dan Proses Pengadaan
Prakualifikasi dan Proses PengadaanOswar Mungkasa
 

Semelhante a Pengadaan Jasa Konsultansi (20)

04 pengadaan barang ver.1
04 pengadaan barang  ver.104 pengadaan barang  ver.1
04 pengadaan barang ver.1
 
Pelaksaan Pengadaan Barang, Jasa Konstruksi, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi
Pelaksaan Pengadaan Barang, Jasa Konstruksi, Jasa Lainnya, dan Jasa KonsultansiPelaksaan Pengadaan Barang, Jasa Konstruksi, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi
Pelaksaan Pengadaan Barang, Jasa Konstruksi, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi
 
Microsoft Word - DOK KUALIFIKASI SDN 041
Microsoft Word - DOK KUALIFIKASI SDN 041Microsoft Word - DOK KUALIFIKASI SDN 041
Microsoft Word - DOK KUALIFIKASI SDN 041
 
Slide Recall Modul 3 Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 Rev1.1...
Slide Recall Modul 3  Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 Rev1.1...Slide Recall Modul 3  Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 Rev1.1...
Slide Recall Modul 3 Melakukan Pemilihan Penyedia Barang Jasa Level 1 Rev1.1...
 
PROSEDUR TENDER_29 Sep 2022 R.pptx
PROSEDUR TENDER_29 Sep 2022 R.pptxPROSEDUR TENDER_29 Sep 2022 R.pptx
PROSEDUR TENDER_29 Sep 2022 R.pptx
 
09. pendataan bangunan gedung kec. rejoso
09. pendataan bangunan gedung kec. rejoso09. pendataan bangunan gedung kec. rejoso
09. pendataan bangunan gedung kec. rejoso
 
Presentation
PresentationPresentation
Presentation
 
Presentation
PresentationPresentation
Presentation
 
Sdp jasa konsultansi badan usaha prakualifikasi - seleksi umum atau seleksi ...
Sdp jasa konsultansi badan usaha  prakualifikasi - seleksi umum atau seleksi ...Sdp jasa konsultansi badan usaha  prakualifikasi - seleksi umum atau seleksi ...
Sdp jasa konsultansi badan usaha prakualifikasi - seleksi umum atau seleksi ...
 
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Bagian 1
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Bagian 1Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Bagian 1
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Bagian 1
 
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bagian 1)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bagian 1)Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bagian 1)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Bagian 1)
 
Hasil Ujian Peserta 4
Hasil Ujian Peserta 4Hasil Ujian Peserta 4
Hasil Ujian Peserta 4
 
Tata cara-pelaksanaan-pemeriksaan-pengadaan-barang-dan-jasa
Tata cara-pelaksanaan-pemeriksaan-pengadaan-barang-dan-jasaTata cara-pelaksanaan-pemeriksaan-pengadaan-barang-dan-jasa
Tata cara-pelaksanaan-pemeriksaan-pengadaan-barang-dan-jasa
 
Master Presentasi sebagai bahan uji
Master Presentasi sebagai bahan ujiMaster Presentasi sebagai bahan uji
Master Presentasi sebagai bahan uji
 
Perencanaan & Proses e- Procurement _Materi Training "e- PROCUREMENT MANAGEMENT"
Perencanaan & Proses e- Procurement _Materi Training "e- PROCUREMENT MANAGEMENT"Perencanaan & Proses e- Procurement _Materi Training "e- PROCUREMENT MANAGEMENT"
Perencanaan & Proses e- Procurement _Materi Training "e- PROCUREMENT MANAGEMENT"
 
Pengadaan barang dan jasa (marketing)
Pengadaan barang dan jasa (marketing)Pengadaan barang dan jasa (marketing)
Pengadaan barang dan jasa (marketing)
 
Administrasi Proses Tender _Training "Effective PURCHASING MANAGEMENT"
Administrasi Proses Tender  _Training "Effective PURCHASING MANAGEMENT"Administrasi Proses Tender  _Training "Effective PURCHASING MANAGEMENT"
Administrasi Proses Tender _Training "Effective PURCHASING MANAGEMENT"
 
Slide Bahan Tayang Pelatihan Kompetensi PBJP untuk Pejabat Pengadaan.pdf
Slide Bahan Tayang Pelatihan Kompetensi PBJP untuk Pejabat Pengadaan.pdfSlide Bahan Tayang Pelatihan Kompetensi PBJP untuk Pejabat Pengadaan.pdf
Slide Bahan Tayang Pelatihan Kompetensi PBJP untuk Pejabat Pengadaan.pdf
 
Dokumen Kualifikasi AMDAL 15062020.pdf
Dokumen Kualifikasi AMDAL 15062020.pdfDokumen Kualifikasi AMDAL 15062020.pdf
Dokumen Kualifikasi AMDAL 15062020.pdf
 
Prakualifikasi dan Proses Pengadaan
Prakualifikasi dan Proses PengadaanPrakualifikasi dan Proses Pengadaan
Prakualifikasi dan Proses Pengadaan
 

Mais de Khalid Mustafa

Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
 
Keadaan Kahar Karena Pandemi Corona
Keadaan Kahar Karena Pandemi CoronaKeadaan Kahar Karena Pandemi Corona
Keadaan Kahar Karena Pandemi CoronaKhalid Mustafa
 
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018Khalid Mustafa
 
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018Khalid Mustafa
 
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018Khalid Mustafa
 
Telegram kapolri tentang penanganan tipikor
Telegram kapolri tentang penanganan tipikorTelegram kapolri tentang penanganan tipikor
Telegram kapolri tentang penanganan tipikorKhalid Mustafa
 
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010Khalid Mustafa
 
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015Khalid Mustafa
 
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015Khalid Mustafa
 
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJKhalid Mustafa
 
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)Khalid Mustafa
 
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015Khalid Mustafa
 
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Khalid Mustafa
 
Peranan PA dan KPA dalam PBJ
Peranan PA dan KPA dalam PBJPeranan PA dan KPA dalam PBJ
Peranan PA dan KPA dalam PBJKhalid Mustafa
 
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP PengadaanMengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP PengadaanKhalid Mustafa
 
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013Khalid Mustafa
 
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)Khalid Mustafa
 
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...Khalid Mustafa
 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)Khalid Mustafa
 
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)Khalid Mustafa
 

Mais de Khalid Mustafa (20)

Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
 
Keadaan Kahar Karena Pandemi Corona
Keadaan Kahar Karena Pandemi CoronaKeadaan Kahar Karena Pandemi Corona
Keadaan Kahar Karena Pandemi Corona
 
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
Paparan Kasubdit Sistem Penyelenggaraan tentang SE PUPR Nomor 10 Tahun 2018
 
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Bahan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
 
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018
 
Telegram kapolri tentang penanganan tipikor
Telegram kapolri tentang penanganan tipikorTelegram kapolri tentang penanganan tipikor
Telegram kapolri tentang penanganan tipikor
 
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010
Paparan Perubahan Perpres Nomor 54 Tahun 2010
 
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
Laporan dan Rekomendasi Temu Nasional Pengelola Pengadaan Tahun 2015
 
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
Sosialisasi Perka LKPP Nomor 19 Tahun 2015
 
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
3 Tipe Terpidana Korupsi pada PBJ
 
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
Konsolidasi perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (perubahan keempat)
 
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
Paparan Sosialisasi Inpres 1/2015 dan Perpres 4/2015
 
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
Matriks Perbedaan Perpres 4/2015 dengan Perpres 54/2010
 
Peranan PA dan KPA dalam PBJ
Peranan PA dan KPA dalam PBJPeranan PA dan KPA dalam PBJ
Peranan PA dan KPA dalam PBJ
 
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP PengadaanMengapa Perlu SOP Pengadaan
Mengapa Perlu SOP Pengadaan
 
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
Permen PU Nomor 14 Tahun 2013
 
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
Pelaksanaan Pengadaan Melalui E-Procurement (Materi 7)
 
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil, dan Pelaksanaan Pengadaan M...
 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola (Materi 5)
 
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagian 2 (Materi 3)
 

Último

DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxFuzaAnggriana
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...Kanaidi ken
 
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdfPEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdfMMeizaFachri
 
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxalat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxRioNahak1
 
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...jumadsmanesi
 
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPSKisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPSyudi_alfian
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdfvebronialite32
 
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxPPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxHeruFebrianto3
 
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptxMATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptxrofikpriyanto2
 
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.aechacha366
 
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisNazla aulia
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxsyafnasir
 
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptxMTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptxssuser0239c1
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxBambang440423
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfTaqdirAlfiandi1
 
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdfsandi625870
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxWirionSembiring2
 
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiEdukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiIntanHanifah4
 
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdfBuku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdfWahyudinST
 
PRESENTASI EEC social mobile, and local marketing.pptx
PRESENTASI EEC social mobile, and local marketing.pptxPRESENTASI EEC social mobile, and local marketing.pptx
PRESENTASI EEC social mobile, and local marketing.pptxPCMBANDUNGANKabSemar
 

Último (20)

DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
 
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdfPEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
 
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxalat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
 
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
 
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPSKisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
 
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxPPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
 
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptxMATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
 
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
PUEBI.bahasa Indonesia/pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pptx.
 
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
 
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptxMTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
 
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
1.2.a.6 Dekon modul 1.2. DINI FITRIANI.pdf
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
 
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiEdukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
 
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdfBuku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
Buku Saku Layanan Haji Ramah Lansia 2.pdf
 
PRESENTASI EEC social mobile, and local marketing.pptx
PRESENTASI EEC social mobile, and local marketing.pptxPRESENTASI EEC social mobile, and local marketing.pptx
PRESENTASI EEC social mobile, and local marketing.pptx
 

Pengadaan Jasa Konsultansi

  • 1. 225 LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1
  • 2. 1 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2
  • 3. 1 SETELAH MODUL INI SELESAI DIAJARKAN DIHARAPKAN PESERTA MAMPU:  Memahami proses pelaksanaan pemilihan jasa konsultansi badan usaha dengan seleksi umum.  Memahami proses pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi perorangan dgn seleksi umum.  Memahami proses pelaksanaan pemilihan jasa konsultansi dengan seleksi sederhana.  Memahami proses pelaksanaan pemilihan jasa konsultansi dengan penunjukkan / pengadaan langsung.  Memahami proses pemilihan jasa konsultansi dengan sayembara.  Melaksanakan kontrak dan pelaporan pekerjaan jasa konusltansi. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3
  • 4. 1 Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4
  • 5. 1  Jasa konsultansi yang memiliki standar output Perhitungan total gabungan biaya personil dan non personil dapat berdasarkan proporsi (persentase) tertentu dari suatu nilai, seperti perancanangan bangunan gedung, pengawasan pekerjaan konstruksi, dll  Jasa konsultansi yang tidak dapat distandarkan (non-standar) Perhitungan total gabungan biaya personil dan non personil didasarkan pada penggunaan tenaga ahli dalam jangka waktu pelaksanaan kegiatan, termasuk biaya-biaya yang timbul untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 5
  • 6. 1 • Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I. • Bagaimana dengan tenaga dosen Perguruan Tinggi Negeri? Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 6
  • 7. No Metode Kriteria Metode Penyampaian Pemilihan Evaluasi Penawaran Kualitas 2 Sampul Seleksi Prinisipnya setiap jasa Kualitas dan 1 2 Sampul Umum konsultansi Biaya Biaya Terendah 1 Sampul Pagu Anggaran 1 Sampul Seleksi Nilai Paket Pekerjaan 2 Sederhana (HPS) < Rp200 Juta Biaya Terendah 1 Sampul Penunjukan Pekerjaan Darurat -- 1 Sampul 3 Langsung Pekerjaan Non Darurat -- 1 Sampul Pengadaan Nilai Paket Pekerjaan 4 -- 1 Sampul Langsung (HPS) < Rp50 Juta Gagasan, kreatifitas, inovasi, metode 5 Sayembara pelaksanaan tertentu & -- 1 Sampul tidak dapat ditentukan Harga Satuannya
  • 8. 2 1. Pengumuman Prakualifikasi 13. Pembukaan sampul I 2. Pendaftaran dan pengambilan 14. Evaluasi sampul I Dokumen Kualifikasi 15. Penetapan peringkat teknis 3. Pemberian penjelasan Dokumen 16. Pemberitahuan/pengumuman Kualifikasi (apabila diperlukan) peringkat teknis 4. Pemasukan dan evaluasi Dokumen 17. Sanggahan Kualifikasi 18. Sanggahan banding 5. Pembuktian kualifikasi 19. Undangan pembukaan sampul II 6. Penetapan hasil kualifikasi 20. Pembukaan dan evaluasi sampul II 7. Pemberitahuan/pengumuman hasil 21. Undangan klarifikasidan negosiasi kualifikasi teknis dan biaya 8. Sanggahan kualifikasi 22. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan 9. Undangan kepada peserta yang masuk biaya Daftar Pendek (short list) 23. Pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi 10. Pengambilan Dokumen Pemilihan (BAHS) 11. Pemberian penjelasan Dokumen 24. Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi Pemilihan 12. Pemasukan Dokumen Penawaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 8
  • 9. 3 KETENTUAN: • Lamanya waktu penayangan pengumuman minimal tujuh hari kalender; • DILARANG mencantumkan persyaratan yang diskriminatif dalam pengumuman Prakualifikasi, kecuali diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi; • Dapat diumumkan di website komunitas internasional apabila berdasarkan identifikasi diketahui penyedia dalam negeri terbatas. Pokja ULP menyusun pengumuman Seleksi Umum Prakualifikasi paling sedikit memuat: a) nama dan alamat ULP yang akan mengadakan seleksi; b) uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; c) nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS); d) syarat-syarat peserta seleksi; e) tempat, hari, tanggal, dan waktu untuk mengambil Dokumen Kualifikasi. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 9
  • 10. 2 KETENTUAN: • Peserta diwajibkan untuk melakukan pendaftaran sebelum mengambil dokumen; • Pendaftar harus melampirkan keterangan yang menunjukan identitasnya; • Seseorang dilarang mendaftar dan mengambil dokumen mewakili lebih dari satu perusahaan. YANG DILAKUKAN POKJA ULP/PANITIA PENGADAAN ADALAH: • Mencatat identitas lengkap calon penyedia yang mendaftar; • Menyampaikan dokumen kualifikasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy; • Dapat juga mengunggah (upload) di web site K/L/D/I agar dapat diunduh (download) oleh peserta. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 10
  • 11. 0.5 KETENTUAN: Apabila diperlukan dapat dilakukan penjelasan dokumen kualifikasi, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Penjelasan Dokumen Kualifikasi. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 11
  • 12. 2 KETENTUAN PEMASUKAN DOKUMEN KUALIFIKASI: • Peserta menyampaikan Dokumen Kualifikasi sebanyak 3 rangkap (1 asli dan 2 salinan) dalam sampul tertutup dengan menuliskan nama paket pekerjaan dan identitas peserta sebelum batas akhir pemasukan dokumen kualifikasi; • Dokumen Kualifikasi dapat disampaikan langsung atau melalui jasa pengiriman, dimana apabila melalui jasa pengiriman segala resiko menjadi tanggung jawab peserta. YANG HARUS DILAKUKAN POKJA ULP DALAM PEMASUKAN DOKUMEN KUALIFIKASI : • Membuat tanda terima dokumen kualifikasi dan daftar peserta yang memasukan dokumen kualifikasi. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 12
  • 13. 1 KETENTUAN: Evaluasi Dokumen Kualifikasi hanya berdasarkan Formulir Isian Kualifikasi, yang terdiri dari: a) Penilaian Persyaratan Administrasi Kualifikasi yang dilakukan dengan Sistem Gugur; dan b) Evaluasi Persyaratan Teknis Kualifikasi yang dilakukan dengan Sistem Nilai untuk menghasilkan Calon Daftar Pendek. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 13
  • 14. 2 HAL-HAL YANG DIEVALUASI DALAM PENILAIAN ADMINISTRASI KUALIFIKASI: a. formulir isian kualifikasi ditandatangani yang berhak; b. memiliki surat izin usaha jasa konsultansi; c. tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak bangkrut; d. tidak masuk dalam daftar hitam; e. NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan; f. memperoleh paling sedikit satu pekerjaan sebagai penyedia jasa konsultansi dalam kurun waktu empat tahun terakhir; g. memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai, kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan; h. menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan; i. untuk pekerjaan kompleks dapat memiliki sertifikat manajemen mutu ISO atau persyaratan lain; j. dalam hal peserta akan melakukan kemitraan wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 14
  • 15. 1.5 Evaluasi teknis kualifikasi: a) pengalaman perusahaan pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara dengan bobot 50-60%; (kedekatan jenis pekerjaan dan nilai pek. perusahaan) b) kepemilikan tenaga ahli tetap, termasuk unsur komisaris/direksi yang berpengalaman pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara dengan bobot 40-50%. (kedekatan jenis pekerjaan dan banyaknya pengalaman konsultan) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 15
  • 16. 2 HAL-HAL YANG DILAKUKAN POKJA ULP: • Melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya bagi peserta yang masuk Calon Daftar Pendek; • Klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen apabila diperlukan; • Menggugurkan peserta dan memasukan badan usaha dan pengurus ke dalam Daftar Hitam apabila berdasarkan hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 16
  • 17. 2 KETENTUAN: 1. Peserta yang lulus Prakualifikasi yang dimasukan dalam daftar pendek sekurang-kurangnya 5 dan sebanyak-banyaknya 7. Jika yang lulus 5 peserta, maka daftar pendek sebanyak 5. Apabila yang lulus 6 maka daftar pendek 6, dan apabila yang lulus 7 maka daftar pendek sebanyak 7 peserta; 2. Bila yang lulus lebih dari 7 peserta, maka penetapan daftar pendek hanya 7 peserta berdasarkan urutan peringkat terbaik hasil penilaian kualifikasi; 3. Bila yang lulus Prakualifikasi kurang dari 5, maka dilakukan proses prakualifikasi ulang; 4. Bila proses prakualifikasi ulang ternyata peserta yang lulus masih kurang dari 5, maka seleksi dinyatakan tetap dapat dilanjutkan. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 17
  • 18. 1 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 18
  • 19. 2 Materi sanggahan meliputi: a) Menyimpang dari Perpres dan Dokumen kualifikasi. b) Adanya rekayasa tertentu yang menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/ atau c) Penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/ atau pejabat yang berwenang lainnya. 1. ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan 2. Apabila sanggahan dinyatakan benar, maka ULP menyatakan pelelangan gagal. 3. Sanggahan yang disampaikan bukan kepada ULP atau disampaikan di luar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti. 4. Tidak ada sanggahan banding dalam proses prakualifikasi. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 19
  • 20. 2  Diterbitkan jika tidak ada sanggahan, atau sanggahan tidak benar, atau masa sanggah telah berakhir  Pemberitahuan pengambilan dokumen Pemilihan  Isi Undangan:  Mencantumkan Hari, tanggal, waktu, dan tempat pengambilan dokumen Pemilihan; • Disampaikan langsung • Website K/L/D/I • Melalui Fax, e-mail • Jasa Pengiriman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 20
  • 21. 1 Ketentuan dan hal-hal yang dilakukan sama dengan pada pengambilan dokumen prakualifikasi. Hanya Peserta yang diundang yang berhak mengambil dokumen Pemilihan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 21
  • 22. 2 • Tujuan Kesamaan pengertian antara ULP dan Calon Penyedia Barang/Jasa • Yang harus dijelaskan: 1. Sistem Pengadaan o Metode penyampaian penawaran o Dokumen yang harus dilampirkan o Acara pembukaan dokumen penawaran o Metode evaluasi dan ketentuan/cara evaluasi o Jenis kontrak 2. Hal-hal yang menggugurkan penawaran 3. Ketentuan dan cara sub kontrak kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 22
  • 23. 2 Hal-hal lain yang dilakukan Pokja ULP:  Membuat Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang berisi tanya jawab dan perubahan-perubahan yang diusulkan/disepakati terhadap dokumen pemilihan (jika ada).  Membuat perubahan dokumen pemilihan dituangkan dalam adendum dokumen pemilihan oleh ULP.  Memberitahukan kepada semua peserta untuk mengambil salinan addendum dan mengupload di website Sebelum melakukan adendum dokumen pemilihan, apabila perubahan tersebut menyangkut rancangan kontrak, ruang lingkup dalam TOR, & HPS harus mendapat persetujuan dari PPK.  Ketidakhadiran calon penyedia tidak menggugurkan haknya untuk mengikuti proses selanjutnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 23
  • 24. 2 KETENTUAN UMUM:  Tidak boleh melebihi jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.  Cara Penyampaian: • Langsung atau • melalui pos/jasa pengiriman (Dokumen penawaran dimasukan kedalam sampul luar)  Penyedia memasukan dokumen penawaran sebanyak 3 (tiga) rangkap - 1 asli, 2 rekaman  Penyedia Barang/Jasa yang telah memasukkan Dokumen Penawaran dapat melakukan penarikan, penggantian, pengubahan, atau penambahan Dokumen Penawaran yang telah dimasukkan tersebut sepanjang waktu pemasukan dokumen masih belum berakhir dan ditutup oleh ULP/Pejabat Pengadaan.  Tidak boleh mengubah tempat dan batas akhir pemasukan penawaran, kecuali dalam keadaan kahar, dan perubahan tersebut harus dituangkan dalam addendum Dokumen Pemilihan dan disampaikan ke seluruh peserta. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 24
  • 25. 2 Hal-hal yang dilakukan Pokja ULP:  Mencatat waktu dan tanggal penerimaan dokumen, jika ada yang terlambat segera diberitahukan kepada yang bersangkutan.  Membuat Daftar Peserta yang memasukan penawaran  Membuat Tanda Terima Dokumen Penawaran  Menolak semua kegiatan pemasukan dokumen setelah batas akhir pemasukan dokumen penawaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 25
  • 26. 2 Jelaskan cara memasukan dokumen penawaran dengan… Satu Sampul ??? Dua Sampul ??? Dua Tahap ??? Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 26
  • 27. 2 KETENTUAN UMUM:  Pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada hari yang sama dengan hari terakhir penyampaian dokumen penawaran.  Meminta sekurang-kurangnya 2 orang saksi dari peserta yang hadir, dan bila tidak ada saksi dari peserta, pembukaan ditunda sekurang-kurangnya 2 jam.  Apabila setelah ditunda hanya ada satu atau tidak ada peserta sebagai saksi, maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan di luar ULP yang ditunjuk oleh ULP.  Salah satu anggota Pokja dan Saksi memaraf dokumen penawaran asli yang bukan miliknya.  ULP membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 27
  • 28. 1 KETENTUAN UMUM:  ULP membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran: • Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk • Jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak lengkap • Kelainan-kelainan yang dijumpai • Keterangan lain yang dianggap perlu • Tanggal Berita Acara • Ditandatangani oleh Pokja ULP, dan 2 (dua) orang wakil peserta atau 2 (dua)saksi yang ditunjuk ULP • Dilampirkan Dokumen Penawaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 28
  • 29. 3 DOKUMEN PENAWARAN Data Administrasi Data Teknis •Surat penawaran tanpa harga •Pengalaman Perusahaan •Masa berlaku •Metodologi penawaran •Kualifikasi Tenaga Ahli •Surat Kuasa (apabila dikuasakan) •Surat Perjanjian kemitraan (bila ada) Dokumen Lainnya yang dipersyaratkan dalam dokumen Pemilihan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 29
  • 30. 8 Penyedia yang tidak Evaluasi lulus, dinyatakan gugur Administrasi Sebelum evaluasi 1 penawaran, dilakukan Sampul I 2 koreksi aritmetik (adm dan teknis) 3 EVALUASI Evaluasi Teknis Koreksi Aritmatik KUALITAS Hal-hal yang dinilai adalah : • Pengalaman Perusahaan 4 • Pendekatan dan Metodologi Peserta yang diundang untuk Evaluasi Harga • Kualifikasi Tenaga Ahli pembukaan penawaran harga Sampul II (sampul II) adalah peserta (dibuka setelah dengan peringkat teknis terbaik pengumuman hasil dan lulus ambang batas nilai evaluasi sampul I teknis →peringkat teknis) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 30
  • 31. 3  Dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria persyaratan dan isi Dokumen penawaran.  Penawaran harus memenuhi syarat dalam dokumen pemilihan, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat.  Dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan ketidakhadiran dalam aanwidjing dan/atau pembukaan penawaran dan/atau kesalahan yang tidak substansial ( misal warna sampul, dan/atau surat penawaran tidak berkop perusahaan)  Jika ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi kolusi antara peserta, ULP dan/atau PPK, maka : 1. Peserta yang terlibat dimasukan dalam daftar hitam. 2. ULP dan/atau PPK yang terlibat diganti dan dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana. 3. Proses dilanjutkan dengan menetapkan peserta lain yang tidak terlibat (jika Ada) 4. Jika angka (3) tidak ada, pelelangan dinyatakan gagal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 31
  • 32. 1 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 32
  • 33. 2  Waktu sanggah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman  Ditujukan ke ULP  Materi sanggahan meliputi: a) Menyimpang dari perpres dan Dokumen pemilihan. b) Adanya rekayasa tertentu yang menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/ atau c) Penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/ atau pejabat yang berwenang lainnya. ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan. Jika benar , ULP Jika Salah menyatakan Peserta tidak Puas , Pelelangan Gagal Peserta Puas, PPK Ajukan Sanggah membuat SPPBJ Banding Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 33
  • 34. 2 Sanggah Banding  Menghentikan Proses Pemilihan  Waktu sanggah banding paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggah  Ditujukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi, dengan tembusan kepada PPK, ULP, APIP K/L/D/I  Memberikan jaminan sanggahan Banding ke ULP sebesar 2 ‰ dari HPS atau paling tinggi Rp. 50 juta, dengan masa berlaku 20 hari kerja sejak tanggal pengajuan. Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima surat sanggahan.banding Jika diterima : Jika ditolak: • PA/KPA menyatakan Pelelangan  PPK membuat SPPBJ Gagal, dan memerintahkan evaluasi  Jaminan sanggah disetor ke Kas ulang atau pelelangan ulang negara/daerah • Jaminan Sanggah dikembalikan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 34
  • 35. 1  Diterbitkan jika tidak ada sanggahan, atau sanggahan tidak benar, atau masa sanggah telah berakhir  Isi Undangan:  Mencantumkan Hari, tanggal, waktu dan tempat pengambilan dokumen Pemilihan; Bagi Peserta dengan Peringkat Teknis terbaik yang lulus ambang batas nilai teknis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 35
  • 36. 2  Hal-hal yang perlu dicek kelengkapannya: a) Surat penawaran harga yang di dalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan harga penawaran; b) Rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga), apabila ada; dan c) Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan (apabila ada).  Koreksi Aritmatik  Berita acara ditambahkan data tentang harga penawaran masing-masing peserta. Pada tahap ini tidak boleh menggugurkan penawaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 36
  • 37. 5 Kewajaran Penugasan Kewajaran Biaya Kewajaran Biaya Tenaga Ahli dan Langsung Non Langsung Personil Pendukung Personil • Maksimum 3,2 kali Perhitungan biaya gaji dasar bagi tenaga berdasarkan: Dasar penilaian ahli tetap dan 2,5 kali • 1 bulan dihitung kewajaran adalah penghasilan bagi minimal 22 hari kerja. HARGA PASAR yang tenaga ahli tidak • 1 hari dihitung berlaku. tetap. minimal 8 jam kerja. • Didukung dengan audit payroll dan bukti pajak. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 37
  • 38. 2  Ketentuan umum: 1. ULP menyampaikan undangan untuk klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya setelah acara pembukaan dan evaluasi sampul II selesai. 2. Undangan mencantumkan tempat, hari, tanggal, dan waktu klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 38
  • 39. 1 Ketentuan: Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya dilakukan dengan Direktur/Pimpinan Perusahaan atau yang diberi kuasa yang sah. Tujuan klarifikasi dan negosiasi: 1. Kesesuaian antara sumber daya yang tersedia terhadap bobot pekerjaan yang akan dilaksanakan. 2. Mencapai biaya yang efisien dan efektif dengan tetap memperhatikan hasil yang ingin dicapai. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 39
  • 40. 3 Hal-hal yang diklarifikasi dan negosiasi: 1. Aspek teknis: lingkup, metode, kualifikasi tenaga ahli, organisasi pelaksana, jadwal, program alih pengetahuan, fasilitas penunjang, dll. 2. Aspek biaya: hal-hal yang tidak wajar berdasarkan hasil evaluasi harga. 3. Apabila tidak tercapai kesepakatan, dapat dilanjutkan dengan mengundang Peserta dengan peringkat teknis berikutnya untuk menghadiri acara Pembukaan Sampul II. 4. Apabila tidak tercapai kesepakatan pada peserta dengan peringkat teknis pertama, kedua, dan ketiga, maka seleksi dinyatakan gagal. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 40
  • 41. 3 Ketentuan Umum:  Merupakan kesimpulan hasil evaluasi seleksi (termasuk BA hasil Klarifikasi dan Negosiasi)  Ditandatangani minimal ½ dari anggota pokja ULP.  Bersifat Rahasia s.d Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi. Contoh BAHS harus memuat hal-hal sebagai berikut: BAHS a) Nama semua peserta; b) Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing peserta; c) Metode evaluasi yang digunakan; d) Unsur-unsur yang dievaluasi; e) Rumus yang dipergunakan; f) Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan pelelangan; g) Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi; h) Tanggal dibuatnya berita acara. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 41
  • 42. 2  BAHS merupakan Dasar bagi PPK untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)  PPK mengeluarkan SPPBJ dengan ketentuan: a. Tidak ada sanggahan dari peserta; b. Sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau c. Masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir.  Bila penyedia yang ditunjuk mengundurkan diri: a. Mengundang peserta dengan peringkat teknis berikutnya untuk menghadiri acara Pembukaan Sampul II (harga). b. Bila alasan pengunduran diri tidak bisa diterima, peserta yang bersangkutan mendapat sangsi masuk dalam daftar hitam. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 42
  • 43. 2 Tahapan Pelaksanaan 1. Pengumuman Prakualifikasi 13. Pembukaan sampul I. 2. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen 14. Evaluasi sampul I. Kualifikasi 15. Penetapan peringkat teknis. 3. Pemberian penjelasan Dokumen 16. Pemberitahuan/pengumuman peringkat Kualifikasi (apabila diperlukan) teknis. 4. Pemasukan dan evaluasi Dokumen 17. Undangan pembukaan sampul II. Kualifikasi. 18. Pembukaan dan evaluasi sampul II, serta 5. Pembuktian kualifikasi. perhitungan kombinasi teknis dan biaya. 6. Penetapan hasil kualifikasi. 19. Penetapan pemenang. 7. Pemberitahuan/pengumuman hasil 20. Pemberitahuan/pengumuman pemenang. kualifikasi. 21. Sanggahan 8. Sanggahan kualifikasi. 22. Sanggahan banding. 9. Undangan kepada peserta yang masuk 23. Undangan klarifikasi dan negosiasi teknis Daftar Pendek (short list). dan biaya. 10. Pengambilan Dokumen Pemilihan. 24. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya. 11. Pemberian penjelasan Dokumen 25. Pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi Pemilihan. (BAHS). 12. Pemasukan Dokumen Penawaran. 26. Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 43
  • 44. 1 KETENTUAN: Tahapan Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya Dua Sampul Jasa Konsultansi Badan Usaha ≈ Tahapan Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas Dua Sampul Jasa Konsultansi Badan Usaha PERBEDAANNYA pada: 1. Tidak ada masa sanggah setelah pengumuman peringkat teknis. Masa sanggah ada setelah pembukaan sampul II 2. Undangan Pembukaan Sampul II kepada seluruh peserta yang lulus evaluasi teknis. 3. Adanya evaluasi gabungan teknis dan biaya. 4. Periode klarifikasi dan negosiasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 44
  • 45. 1  ULP menyampaikan undangan kepada peserta yang lulus evaluasi teknis untuk menghadiri acara pembukaan dokumen sampul II segera setelah pengumuman peringkat teknis.  Isi Undangan:  Mencantumkan Hari, tanggal, waktu dan tempat pengambilan dokumen Pemilihan; Bagi Peserta dengan Peringkat Teknis yang lulus ambang batas nilai teknis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 45
  • 46. 3 Yang dilakukan oleh Pokja ULP: 1. Menilai kewajaran-kewajaran harga yang ditawarkan, seperti yang dilakukan dalam evaluasi sampul II pada Metode Evaluasi Kualitas. 2. Memberikan nilai/skor terhadap harga penawaran dengan ketentuan: nilai penawaran terendah diberikan nilai/skor tertinggi, sedangkan nilai penawaran yang lain diberikan skor secara proporsional. Rumusnya: • NBt = PBt/PBt x 100 • NBn = PBt/Pbn x 100 Dimana • NBt : Nilai Penawaran Terendah; NBn: Nilai untuk Penawaran biaya diatasnya. • PBt : Harga Penawaran Biaya Terendah; PBn : Harga Penawaran biaya diatasnya. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 46
  • 47. 2 3. Menghitung Nilai Kombinasi antara Nilai Penawaran Teknis dengan Nilai Penawaran terkoreksi dengan cara perhitungan sebagai berikut: Nilai Akhir = (Nilai atau skor penawaran teknis X Bobot Teknis) + (Nilai atau skor penawaran biaya terkoreksi X Bobot Penilaian Biaya) Ketentuan: Bobot Teknis antara 0,60 – 0,80. Bobot Penawaran Harga antara 0,20 – 0,40. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 47
  • 48. 1 Dalam Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya Dua Sampul: 1. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya dilaksanakan setelah Masa Sanggah dan/atau Sanggah Banding selesai, dimana masa sanggah dan/atau sanggah banding setelah pengumuman calon pemenang. Sedangkan pada evaluasi kualitas, masa sanggah dan/atau sanggah banding pada saat pengumuman peringkat teknis. 2. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam klarifikasi dan negosiasi maka langsung dilanjutkan dengan undangan klarifikasi dan negosiasi kepada pemenang urutan berikutnya. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 48
  • 49. 2 Tahapan Pelaksanaan 1. Pengumuman Prakualifikasi 12. Pembukaan dokumen penawaran serta 2. Pendaftaran dan pengambilan koreksi aritmatik. Dokumen Kualifikasi 13. Evaluasi penawaran administrasi, 3. Pemberian penjelasan Dokumen teknis, dan biaya Kualifikasi (apabila diperlukan) 14. Penetapan Pemenang 4. Pemasukan dan evaluasi Dokumen 15. Pemberitahuan/pengumuman Kualifikasi. Pemenang 5. Pembuktian kualifikasi. 16. Sanggahan 6. Penetapan hasil kualifikasi. 17. Sanggahan banding. 7. Pemberitahuan/pengumuman hasil 18. Undangan klafirikasi dan negoisasi kualifikasi. teknis dan biaya. 8. Sanggahan kualifikasi. 19. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan 9. Undangan kepada peserta yang masuk biaya. Daftar Pendek (short list). 20. Pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi 10. Pemberian penjelasan Dokumen (BAHS). Pemilihan. 21. Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi 11. Pemasukan Dokumen Penawaran. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 49
  • 50. 2 Pelaksanaan Prakualifikasi Seleksi Umum Metode Evaluasi Biaya Terendah Satu Sampul. ≈ Pelaksanaan Prakualifikasi Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya Dua Sampul PERBEDAANNYA pada: 1. Pemasukan penawaran dan evaluasi. 2. Pembukaan sampul sekaligus 3. Penetapan Pemenang didasarkan pada penawaran terendah dari peserta yang lulus administrasi dan teknis. 4. Pengumuman Pemenang. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 50
  • 51. 1 Ketentuan: Peserta yang diundang untuk memasukan penawaran, memasukan penawarannya yang berisi data administrasi, teknis, dan biaya secara bersama-sama dalam 1(satu) Sampul pada waktu yang telah ditetapkan dalam undangan pemasukan penawaran. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 51
  • 52. 3 Penyedia yang tidak lulus, dinyatakan gugur Evaluasi Administrasi Penawaran yang dilakukan Sebelum evaluasi evaluasi teknis hanya dilakukan 1 pada penawaran yang penawaran, dilakukan memenuhi persyaratan 2 koreksi aritmetik administrasi 3 EVALUASI BIAYA Evaluasi Teknis Koreksi Aritmatik TERENDAH Hal-hal yang dinilai adalah : • Pengalaman Perusahaan 4 • Pendekatan dan Metodologi Evaluasi Harga • Kualifikasi Tenaga Ahli Penawaran yang dilakukan evaluasi harga hanya dilakukan pada penawaran yang lulus ambang batas nilai teknis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 52
  • 53. 1 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 53
  • 54. 1 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 54
  • 55. 2 • Tahapan pelaksanaan Seleksi Sederhana Metode Evaluasi Biaya Terendah/Pagu Anggaran Satu Sampul HAMPIR SAMA DENGAN langkah- langkah PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI dengan sistem Seleksi Umum Metode Evaluasi Biaya Terendah Satu Sampul, • PERBEDAANNYA adalah sebagai berikut : Pengumuman • Waktu penayangan pengumuman prakualifikasi paling Prakualifikasi kurang 3 (tiga) hari kerja Penetapan Hasil • Dalam penetapan daftar pendek, paling kurang 3 (tiga) dan paling banyak 5 (lima). Bila kuraang dari 3 (tiga), maka Kualifikasi seleksi dinyatakan gagal • Seleksi Sederhana Metode Evaluasi Biaya Terendah Metode Evaluasi • Seleksi Sederhana Metode Evaluasi Pagu Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 55
  • 56. 3 Penyedia yang tidak lulus, dinyatakan gugur Evaluasi Administrasi Sebelum evaluasi 1 penawaran, dilakukan koreksi aritmetik 3 EVALUASI PAGU Evaluasi Teknis Koreksi Aritmatik ANGGARAN Hal-hal yang dinilai adalah : • Pengalaman Perusahaan 2 • Pendekatan dan Metodologi Evaluasi Harga • Kualifikasi Tenaga Ahli Peserta yang lulus evaluasi harga adalah yang mempunyai harga Pemenangnya adalah yang penawaran dibawah pagu mempunyai peringkat teknis anggaran terbaik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 56
  • 57. • Bagi menjadi 4 kelompok dan tiap kelompok dibagikan 30 soal dalam bentuk tabel • 2 kel. pertama, melakukan evaluasi kualitas dan evaluasi kualitas & biaya • 2 kel. kedua, melakukan evaluasi pagu anggaran dan evaluasi biaya terendah • 2 kelompok yang berbeda mempresentasikan hasilnya & bandingkan dengan jawaban kelompok lain • diskusikan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 57
  • 58. 2  Pekerjaan ditetapkan setelah diterbitkannya pernyataan bencana oleh Pejabat yang berwenang dan anggaran untuk pekerjaan tersebut diusulkan.  ULPmenunjuk penyedia jasa konsultansi yang dianggap mampu untuk melaksanakan pekerjaan.  Prioritas adalah Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis.  Proses secara simultan PPK, ULP/PP, dan Opname ULP/PP Menetapkan Disampaikan ke Penyedia membahas pekerjaan Dokumen Pengadan Penyedia jenis, spek, volume, dan waktu PPK Susun HPS ULP/PP Penyedia ULP/PP ULP/PP menyampaikan PPK membuka dan menetapkan menyusun Dokumen menerbitkan mengevaluasi penyedia dan Berita Acara Penawaran dalam SPPB/J adm, teknis, mengumumkan Evaluasi 1 sampul ke dan harga Masyarakat dapat Dapat melakukan ULP/PP menyampaikan klarifikasi dan Negosiasi pengaduan harga Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 58
  • 59. 2  Untuk Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan 1(satu) Penyedia dan 1 (satu) pemegang Hak cipta atau pihak yang mendapat izin pemegang hak cipta  Proses Pemilihan ULP/PP ULP/PP mengundang evaluasi dan Penyedia menyampaikan Penyedia ULP/PP dan menyampaikan pembuktian Dokumen Penawaran menyampaikan memberikan Dok. Pengadaan kepada kualifikasi dalam 1 sampul ke dok. kualifikasi Penjelasan Penyedia yg akan seperti pada ULP/PP ditunjuk seleksi Umum Tidak memenuhi syarat, HPS di susun tunjuk Penyedia Lain oleh PPK ULP/PP PPK menyusun ULP/PP membuka dan ULP/PP mengevaluasi adm, menerbitkan Berita Acara menetapkan teknis, harga SPPB/J dan Evaluasi penyedia dan memproses mengumumkan ikatan Melakukan klarifikasi dan perjanjian Masyarakat dapat Negosiasi teknis and biaya menyampaikan pengaduan Tidak memenuhi syarat, tunjuk Penyedia Lain Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 59
  • 60. 2  Nilai pekerjaan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi????  Tahapan Pelaksanaan Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan Pejabat Pengadaan Mencari Informasi membandingkan biaya Mengundang calon Pekejaan Konsultansi dan kualitas, minimal Penyedia yang dibutuhkan dari 2(dua) sumber Informasi Melampirkan KAK dan dokumen lain HPS disusun PPK Pejabat Pengadaan Pejabat membuka, mengevaluasi, PPK Pengadaan dan melakukan klarifikasi Penyedia melakukan membuat BAHPL dan Negosiasi teknis serta menyampaikan ikatan dan mendapatkan harga yang penawaran Perjanjian menyampaikan ke wajar Jika tdk Melampirkan PPK Negosiasi Usulan Teknis sepakat/gagal, PL Ulang menggunakan HPS Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 60
  • 61. 2 No Metode Kriteria Metode Penyampaian Pemilihan Evaluasi Penawaran Seleksi Prinisipnya setiap jasa 1 Kualitas Umum konsultansi Seleksi Nilai Paket Pekerjaan 2 Kualitas Sederhana (HPS) < Rp200 Juta Penunjukan Pekerjaan Darurat -- 3 Langsung Pekerjaan Non Darurat -- 1 Sampul Pengadaan Nilai Paket Pekerjaan 4 -- Langsung (HPS) < Rp50 Juta Gagasan, kreatifitas, inovasi, metode 5 Sayembara pelaksanaan tertentu & -- tidak dapat ditentukan Harga Satuannya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 61
  • 62. 2 Tahapan Pelaksanaan 1. Pengumuman 9. Pembuatan Berita Acara Hasil Pascakualifikasi. Evaluasi. 2. Pendaftaran dan 10. Penetapan pemenang. Pengambilan Dokumen 11. Pengumuman pemenang. Pengadaan. 12. Sanggahan. 3. Pemberian Penjelasan. 13. Sanggahan Banding. 4. Pemasukan Dokumen 14. Undangan klarifikasi dan Penawaran. negosiasi teknis dan biaya. 5. Pembukaan Dokumen 15. Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya. Penawaran. 16. Pembuatan Berita Acara Hasil 6. Evaluasi Penawaran. Seleksi (BAHS). 7. Evaluasi Kualifikasi. 17. Penunjukan Penyedia 8. Pembuktian Kualifikasi. Barang/Jasa. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 62
  • 63. 1 Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas Satu Sampul Jasa Konsultansi Perorangan ≈ Seleksi Umum Metode Evaluasi Biaya Terendah Satu Sampul Jasa Konsultansi Badan Usaha PERBEDAANNYA pada: 1. Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas Satu Sampul Jasa Konsultansi Perorangan tidak dilakukan prakualifikasi, tetapi dengan pascakualifikasi. 2. Evaluasi penawaran dilakukan dengan metode evaluasi kualitas. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 63
  • 64. 1 Seleksi Sederhana Metode Evaluasi Kualitas Satu Sampul Jasa Konsultansi Perorangan ≈ Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas Satu Sampul Jasa Konsultansi Perorangan PERBEDAANNYA pada: Lamanya pengumuman pada Seleksi Sederhana Metode Evaluasi Kualitas Satu Sampul Jasa Konsultansi Perorangan minimal 3(tiga) hari. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 64
  • 65. Penanganan Darurat 1 Penunjukan Langsung untuk Penanganan Darurat Jasa Konsultansi Perorangan = Penunjukan Langsung untuk Penanganan Darurat Jasa Konsultansi Badan Usaha Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 65
  • 66. Bukan Penanganan Darurat 1 Penunjukan Langsung bukan untuk Penanganan Darurat Jasa Konsultansi Perorangan ≈ Penunjukan Langsung bukan untuk Penanganan Darurat Jasa Konsultansi Badan Usaha PERBEDAANNYA pada: Penilaian kualifikasi dalam penunjukan langsung bukan untuk penanganan darurat Jasa Konsultansi Perorangan, penilaian kualifikasi dilakukan setelah dilakukannya evaluasi penawaran (pascakualifikasi). Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 66
  • 67. 1 Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Perorangan ≈ Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Badan Usaha Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 67
  • 68. 1 Tahapan dan Ketentuan Sayembara Jasa Konsultansi ≈ Tahapan dan Ketentuan Sayembara Jasa Lainnya PERBEDAANNYA pada: Unsur-unsur yang dinilai oleh Tim Juri/Ahli. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 68
  • 69. 1 Kewenangan untuk menyatakan dan menetapkan bahwa pelaksanaan seleksi dinyatakan gagal : • ULP • KPA/PA • Menteri/Kepala Lembaga/Pimpinan Institusi Lainnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 69
  • 70. 3 ULP menyatakan seleksi gagal bila : • Jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 5 (lima) untuk Seleksi Umum atau kurang dari 3 (tiga) untuk Seleksi Sederhana; • Seluruh peserta yang masuk sebagai Calon Daftar Pendek tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi; • Jumlah peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga); • Apabila dalam evaluasi penawaran terjadi persaingan usaha yang tidak sehat; • Semua penawaran biaya terkoreksi yang disampaikan peserta melampaui pagu anggaran, kecuali untuk Metode Evaluasi Kualitas; • Tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran; • Sanggahan dari peserta atas pelaksanaan pelelangan yang tidak sesuai dengan ketentuan Perpres ini dan Dokumen Pengadaan ternyata benar; atau kesalahan substansi dokumen pengadaan ternyata benar. • Calon Pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, tidak hadir dalam klarifikasi teknis dan negosiasi biaya; atau • Klarifikasi teknis dan negosiasi biaya dengan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 tidak menghasilkan kesepakatan. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 70
  • 71. 2 PA/KPA menyatakan Seleksi gagal • Ketentuannya sama dengan ketentuan pada pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya. Menteri/ Kepala Lembaga/ Pimpinan Institusi Lainnya menyatakan Seleksi gagal • ketentuannya sama dengan ketentuan pada pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya Kepala Daerah menyatakan Seleksi gagal • ketentuannya sama dengan ketentuan pada pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 71
  • 72. 2 Seleksi ULP menyatakan seleksi gagal bila : • Jumlah peserta yang mendaftar pascakualifikasi kurang dari 3 (tiga); • Jumlah peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga); • Apabila dalam evaluasi penawaran terjadi persaingan usaha yang tidak sehat; • Tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran; • Sanggahan dari peserta atas pelaksanaan pelelangan yang tidak sesuai dengan ketentuan Perpres ini dan Dokumen Pengadaan ternyata benar; atau kesalahan substansi dokumen pengadaan ternyata benar. • Calon Pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, tidak hadir dalam klarifikasi teknis dan negosiasi biaya; atau • Klarifikasi teknis dan negosiasi biaya dengan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 tidak menghasilkan kesepakatan. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 72
  • 73. 1 PA/ KPA menyatakan Seleksi gagal • ketentuannya sama dengan ketentuan pada ketentuan pemilihan penyedia jasa konsultansi berbentuk badan usaha Menteri/ Kepala Lembaga/ Pimpinan Institusi Lainnya menyatakan seleksi gagal • ketentuannya sama dengan ketentuan pada pemilihan penyedia jasa konsultansi berbentuk badan usaha Kepala Daerah menyatakan seleksi gagal • ketentuannya sama dengan ketentuan pada pemilihan penyedia jasa konsultansi berbentuk badan usaha Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 73
  • 74. 2 ULP memberitahukan kepada seluruh peserta bahwa seleksi dinyatakan gagal berikut penjelasan penyebab kegagalan seleksi PA/KPA, PPK dan/atau ULP melakukan evaluasi penyebab terjadinya kegagalan Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinya seleksi gagal, mengharuskan adanya perubahan Dokumen Pengadaan, maka seleksi diproses seperti pelelangan baru Berdasarkan hasil evaluasi penyebab kegagalan, maka ULP menindaklanjutinya, yaitu melakukan : (1) Evaluasi ulang; (2) Penyampaian ulang Dokumen Penawaran; (3) Seleksi ulang; atau (4) Penghentian proses seleksi PA/KPA, PPK dan/atau ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta seleksi apabila penawarannya ditolak atau seleksi dinyatakan gagal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 74
  • 75. 3  Untuk konsultan tidak perlu menyerahkan jaminan pelaksanaan  Bila dokumen kontrak penyedia dapat mengajukan pembayaran uang muka, maka bila penyedia meminta uang muka harus menyerahkan jaminan uang muka  Urutan kontrak: – Surat perjanjian; – Syarat umum kontrak; – Syarat khusus kontrak; – Dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak : • Surat penunjukan; • Surat penawaran; • Spesifikasi umum; • Spesifikasi khusus; • Agenda dalam proses pemilihan yang kemudian dimasukkan di masing-masing substansinya; • Daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan); • Dokumen lainnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 75
  • 76. 3 Ketentuan Pelaporan Pekerjaan Jasa Konsultansi Jika terdapat Menyerahkan kekurangan- Penyedia semua kekurangan PPK Penyedia wajib rancangan, maka menerima paling lambat menyerahkan gambar, PPK bersama penyedia kembali pada waktu laporan dan spesifikasi, penyedia harus penyerahan pemutusan dokumen desain, melakukan PPK dan memperbaiki laporan yang atau akhir sesuai Laporan laporan, dan pembahasan penyedia dan telah masa kontrak dengan Akhir dibuat dokumen- dan penilaian membuat menyelesaika diperbaiki berkewajiban ketentuan dalam bentuk dokumen lain terhadap berita acara n oleh untuk yang telah cetakan serta piranti laporan dan hasil kekurangan- penyedia menyerahkan diatur dalam (hardcopy) lunak yang dokumen pembahasan kekurangan (bila ada), semua Kontrak. Atas dan/atau file dipersiapkan yang dan penilaian sesuai yang dan dokumen penerimaan (softcopy). oleh diserahkan laporan. diinstruksika membuat tersebut laporan dan penyedia oleh n oleh PPK berita acara beserta dokumen berdasarkan penyedia. dan serah terima daftar tersebut kontrak ini menyerahkan laporan hasil rinciannya dibuatkan dan menjadi laporan hasil perbaikan. kepada PPK. tanda terima. hak milik perbaikan PPK. kepada PPK. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 76
  • 77. 2 Langkah-langkah dalam proses penyelesaian pekerjaan 1. PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan- kekurangan, penyedia wajib menyelesaikannya. 2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PA/KPA menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 3. PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan dan diterima oleh dari Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 4. Membuat berita acara serah terima laporan akhir, setelah seluruh pekerjaan diselesaikan. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 77
  • 78. • Bagi menjadi 4 kelompok dan tiap kelompok dibagikan 40 soal isian kualifikasi 2 perusahaan • 2 kel. pertama, melakukan evaluasi teknis tentang pengalaman perusahaan • 2 kel. kedua, melakukan evaluasi teknis tentang kualifikasi tenaga ahli perusahaan • 2 kelompok yang berbeda mempresentasikan hasilnya & bandingkan dengan jawaban kelompok lain • diskusikan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 78
  • 79. 15 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 79

Notas do Editor

  1. 45
  2. 90
  3. 135
  4. 135
  5. 225