Dokumen tersebut membahas tentang pembubaran perseroan, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum perseroan. Pembubaran dapat terjadi karena keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya berakhir, atau dicabutnya kepailitan. Pembubaran wajib diikuti likuidasi oleh likuidator untuk mengatur harta perseroan. Status badan hukum berakhir setelah likuidator melaporkan selesainya proses likuid

1. Pembubaran, Likuidasi dan
Berakhirnya Status Badan
Hukum Perseroan
Pembubaran:
a. Penghentian kegiatan usaha Perseroan;
b. Status badan hukum tidak hilang;
c. Status badan hukum hilang ketika
likuidasi selesai

2. Dasar Pembubaran:
a. Berdasarkan keputusan RUPS;
b. Jangka waktu berdirinya telah berakhir;
c. Berdasarkan penetapan pengadilan;
d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan Putusan
Pengadilan Niaga yg telah inkracht, harta pailit perseroan
tidak cukup membayar biaya kepailitan;
e. Karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit
berada dalam keadaan insolvency sebagaimana diatur
dalam UU Kepailitan & PKPU;
f. Karena dicabutnya izin usaha Perseroan.

3. Pembubaran karena
Keputusan RUPS
• Yang berhak mengajukan: (a) Direksi
(BOD), (b) Dewan Komisaris (BOC), (c)
Pemegang Saham (min. 10% saham hak
suara)
• Syarat sah Keputusan RUPS: (a) kuorum
kehadiran min ¾ bagian jumlah seluruh
saham dgn hak suara hadir atau diwakili, (b)
disetujui min. ¾ bagian dari jumlah suara yg
dikeluarkan RUPS

4. Efektif Pembubaran
• Sejak saat yg ditetapkan dalam Keputusan
RUPS;
• Apabila tdk ditetapkan, mulai berlakunya
Keputusan RUPS dibuat;

5. Pembubaran wajib diikuti
dengan Likuidasi
Terhadap pembubaran karena:
a. Keputusan RUPS
b. Jangka waktu berdirinya
telah berakhir;
c. Dicabutnya kepailitan
berdasarkan keputusan
Pengadilan Niaga yang
inkracht.
Likuidasi dilakukan oleh Likuidator, yaitu orang yang ditunjuk atau
diangkat (oleh RUPS atau Pengadilan) menjadi penyelenggara likuidasi
> mengatur dan menyelesaikan harta Perseroan.

6. Sejak likuidasi, Perseroan tidak
dapat melakukan perbuatan
hukum kecuali jika diperlukan
untuk pemberesan urusan
Perseroan dalam rangka likuidasi

7. Semua Ketentuan yang
berlaku terhadap Direksi
mutatis mutandis berlaku
terhadap Likuidator
• Pengangkatan oleh RUPS (kecuali Pembubaran oleh
Pengadilan);
• Pemberhentian oleh RUPS (atau circular resolution);
• Pemberhentian Sementara Likuidator oleh DK;
• Kewajiban dan tanggung jawab Likuidator

8. Kewajiban dan tanggung jawab Likuidator
(Psl 149):
a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan
utang Perseroan;
b. Pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita
Negara RI mengenai rencana pembagian kekayaan
hasil Likuidasi (kreditur dan Menteri);
c. Pembayaran kepada kreditor;
d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada
pemegang saham;
e. Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam
pemberesan kekayaan.

9. Hak Kreditor
• Mengajukan keberatan atas rencana
pembagian kekayaan hasil likuidasi;
• Mengajukan tagihan yang diikuti Hak
Mengajukan Gugatan jika tagihan ditolak;
• Mengajukan tagihan melalui PN

10. Pemberhentian dan
Pengangkatan Likuidator Baru
• Alasan diberhentikan: tidak melaksanakan
kewajiban dengan itikad baik;
• Diajukan oleh: (a) pihak yang
berkepentingan, (b) Kejaksaan;
• Penetapan pemberhentian disertai dengan
pengangkatan likuidator baru;
• Setelah dipanggil dan didengar terlebih dahulu

11. Laporan Likuidasi
• Berakhirnya status badan hukum Perseroan karena
likuidasi setelah laporan pertanggung-jawaban akhir
proses likuidasi dilunaskan dan dibebaskan (release
and discharge) oleh RUPS atau setelah PN menerima.
• Likuidator memberitahukan kepada Menteri dan
mengumumkan dalam Surat Kabar;
• Menteri mencatat berakhirnya status badan
hukum, menghapus nama Perseroan dari Daftar
Perseroan, dan mengumumkan dalam Berita Negara
RI;
• Status badan hukum Perseroan berakhir.

12. Likuidasi dan Rencana
Likuidasi AP/JV Pertamina
• Purna Bina Indonesia (PBI)
• Seamless Pipe Indonesia Jaya (SPIJ)
• KIPCO Hong Kong & KIPCO Labuan Malaysia
• PT Patra Dok Dumai (Dalam Likuidasi)
• PT Usayana