1. FIQIH WAKAF
tentang
STATUS IKRAR WAKAF AIW dan APAIW
KELOMPOK III
1 Jurnal 152 115 004
2 Zulkarnain 152 115 011
3 Moh Imamudin 152 115 0
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH
TAHUN AKADEMIK
2012

2. KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita
semua sehingga kita mampu menyelesaikan seluruh komponen makalah Fiqih Wakaf kelompok
tiga ini tentag Status ikrar Wakaf.
Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad
SAW yang berjasa membaw umat manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang diselimuti
cahaya Islam.
Dalam makalah ini memuat tentang status ikrar wakaf, proses terjadinya ikrarwakaf
beserta beberapa definisi yang kami rasa sebagai pelengkap dari makalah ini yaitu definisi AIW
dan APAIW.
Selanjutnya ucapan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua anggota
kelompok tiga yang telah meluangkan waktuya untuk penyeleaian makalah ini. Kami sadari
masih terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam makalah ini. Oleh karenanya apabila ada kritik
atau saran yang bersifat membangun maka akan kami terima dengan tangan terbuka demi
kesempurnaan makalah ini.
Mataram,. . . Desember 2012
penulis

3. A. Pengertian
Ikrar Wakaf sebagaimana yang telah disebutkan pada peraturan perundang undangan
republik Indonesia nomer 41 tahun 2004 yaitu: “pernyataaan kehendak wakif (orang yang
mewakafkan hartanya) yang diucapkan secara lisan maupun dengan melalui tulisan kepada
Nadzir (penerima harta wakaf), untuk mewakafkan harta benda miliknya”. Dalam ikrar wakaf
pelaksanaan ikrar wakaf dilaksanakan dihadapan PPAIW dengan ketentuan menghadirkan dua
orang saksi yang dimana saksi-saksi tersebut harus memenuhi persaratan diantaranya: dewasa,
beragama islam, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
Salah satu unsur penting dalam perwakafan adalah “Ikrar Wakaf”. Ikrar wakaf merupakan
pernyataan dari orang yang berwakaf (wakif) kepada pengelola atau manajemen wakaf (nazhir)
tentang kehendaknya untuk mewakafkan harta yang dimilikinya guna kepentingan atau tujuan
tertentu.
Perwakafan tanpa ikrar wakaf tentunya akan mengakibatkan tidak terpenuhinya unsur
perwakafan. Kalau unsur perwakafan tidak terpenuhi, maka secara hukum otomatis perwakafan
tersebut dapat dikatakan tidak pernah ada. Untuk membuktikan adanya ikrar wakaf, adalah
dengan cara menuangkan ikrar wakaf tersebut kedalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dibuat
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
Dalam praktik perwakafan sehari-hari, banyak persoalan perwakafan yang timbul. Penyebab
timbulnya persoalan ini antara lain karena ikrar wakaf tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
mestinya seperti yang ada dan sering kita temukan dalam wilayah kita. Pewakaf mewakafkan
hartanya hanya dengan lisan saja kepada nazhir (biasanya seorang guru agama atau tokoh
agama), bahkan terkadang tanpa ada saksi sama sekali hal semacam ini yang sering kita temui
dimasarakat kita.
Akibatnya, setelah pewakaf dan/atau nazhir meninggal dunia sering terjadi persoalan. Antara lain
terjadinya sengketa antara nazhir dengan keluarga atau ahli waris pewakaf. Atau sebaliknya
nazhir meninggal dunia, kemudian harta wakaf dikuasai oleh keluarga atau ahli waris nazhir.
Akhirnya banyak terjadi harta wakaf yang tidak jelas status dan keberadaannya lagi.

4. Untuk meminimalisir atau menjegah hal ini tidak terjadi secara berkelanjutan persoalan-
persoalan yang mungkin timbul terhadap harta wakaf dikemudian hari, maka peraturan
perundangan mencantumkan ikrar wakaf yang merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi
pada saat perwakafan dilangsungkan di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.
B. Proses terjadinya ikrar wakaf
menurut peraturan menteri agama nomor 1 tahun 1978.
Pasal 2.
(1) Ikrar wakaf dilakukan secara tertulis.
(2) Dalam hal Wakif tidak dapat rnenghadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf maka wakif
dapat membuat ikrar secara tertulis dengan persetujuan dari Kandepag yang mewilayahi
tanah wakaf.
Pasal 3.
(1) Sesaat setelah pelaksanaan ikrar wakaf, Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf membuat Akta
lkrar Wakaf dan salinannya.
(2) Akta lkrar Wakaf dibuat rangkap tiga:
Lembar pertama disimpan oleh Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf.
Lembar kedua dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada Bupati/
Walikotarnadya Kepala Daerah cq. Kepala Subdit Agraria setempat dan lembar ketiga
dikirim ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.
(3) Salinan Akta lkrar Wakaf dibuat rangkap empat:
Salinan lembar pertama disampaikan kepada wakif;
Salinan lembar kedua disampaikan kepada nadzir;
Salinan lembar ketiga dikirim kepada Kandepag;
Salinan lembar keempat dikirim kepada Kepala Desa yang mewilayahi tanah wakaf
tersebut.
Pasal 4.
Saksi ikrar wakaf harus telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak
berhalangan untuk melakukan perbuatan hukum.

5. C. Definisi APIAIW
Definisi APIAIW menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang peraturan
pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik yang di
maksud dengan akta pengganti ikrar akta ikrar wakaf adalah akta yang dibuat oleh Pejabat
Pembuat Akta lkrar Wakaf atas tanah wakaf yang perwakafannya terjadi sebelum berlakunya
Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977;
D. Prosedur ikrar wakaf
Peraturan perundangan mengenai perwakafan mensyaratkan bahwa ikrar wakaf dari pewakaf
kepada nazhir harus dilaksanakan di depan PPAIW. Ikrar tersebut disaksikan oleh dua orang
saksi yang memenuhi persyaratan sebagai saksi, yaitu dewasa, beragama Islam, berakal sehat
dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
PPAIW adalah pejabat yang ditunjuk untuk membuat AIW yang ditetapkan oleh Menteri untuk
membuat Akta Ikrar Wakaf. Sampai dengan saat ini, PPAIW dijabat oleh Kepala Kantor Urusan
Agama (KUA) yang ada di setiap kecamatan.
Ikrar wakaf tersebut dapat dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan di hadapan PPAIW, kemudian
oleh PPAIW ikrar wakaf tersebut dituangkan dalam satu akta yang disebut dengan AIW.
Sedangkan Akta Ikrar Wakaf merupakan bukti pernyataan kehendak orang yang berwakaf untuk
mewakafkan harta miliknya untuk dikelola oleh nazhir sesuai dengan peruntukannya yang
dituangkan dalam akta yang dibuat tersebut.
Apabila wakif tidak dapat secara langsung mengucapkan ikrar wakaf di hadapan PPAIW dengan
alasan yang dibenarkan oleh hukum. Maka wakif dapat menunjuk kuasanya untuk melaksanakan
ikrar wakaf dengan surat kuasa, dengan ketentuan surat kuasa tersebut diperkuat oleh dua saksi
yang memenuhi persyaratan.
Perlu diketahui, pembuatan AIW untuk benda yang tidak bergerak (seperti tanah dan satuan
rumah susun) hendaklah orang atau pihak yang hendak berwakaf menyerahkan sertifikat hak atas
tanah atau sertifikat satuan rumah susun atau tanda bukti lain pemilikan tanahnya. Demikian pula

6. wakaf atas benda-benda bergerak lainnya (selain uang), pada saat pembuatan AIW harus
diserahkan bukti kepemilikannya. Misalnya seseorang hendak mewakafkan mobil angkutan
penumpang atau kenderaan bermotor lainnya, pada saat pembuatan akta ikrar wakaf di hadapan
PPAIW sekaligus diserahkan Bukti Kepemilikan Kenderaan Bermotor (BPKB) atas kenderaan
yang hendak diwakafkan.
Khusus untuk wakaf uang, ada pengecualian bahwa pada saat mewakafkannya tidak diperlukan
bukti kepemilikannya. Sebab uang tidak memerlukan adanya surat bukti kepemilikan uang, dan
lazimnya pemilik uang adalah orang yang menguasai atau pememegang uang tersebut (mengenai
prosedur wakaf uang akan dijelaskan tersendiri).
Selain itu perlu kita ketahui, bahwa di masyarakat banyak perwakafan yang belum dibuat Akta
Ikrar Wakafnya. Sedangkan pewakaf sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi
keberadaannya. Bagaimana jalan keluarnya? Apabila perbuatan wakaf tersebut sudah diketahui
umum atau ada petunjuk bahwa sudah ada perwakafan dan dua orang saksi. Maka atas
perwakafan tersebut dapat dibuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW.
Akta Ikrar Wakaf paling sedikit harus memuat penjelasan mengenai: nama dan identitas orang
yang berwakaf (wakif), nama dan identitas pengelola, manajer wakaf (nazhir), nama dan
identitas saksi, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukkan harta benda wakaf dan
jangka waktu wakaf.
Apabila pihak yang berwakaf adalah organisasi atau badan hukum, maka yang hadir dan
tercantum namanya dalam Akta Ikrar Wakaf adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan
hukum yang akan mewakafkan atau sesuai ketentuan yang ada dalam ketentuan anggaran dasar
organisasi atau badan hukum tersebut. Misalnya organiasi Mafilah hendak mewakafkan
hartanya, maka yang harus hadir dan tercantum namanya dalam AIW adalah Pengurus organisasi
mafilah tersebut, biasanya Ketua dan Sekretaris atau Bendahara. Sedangkan apabila yang hendak
berwakaf adalah badan hukum, misalnya Perseroan Terbatas Sukses Makmur, maka yang hadir
dan tercantum namanya dalam AIW adalah direksi PT. Sukses Makmur tersebut.
Demikian juga halnya mengenai manajer wakaf (nazhir). Apabila nazhir tersebut organisasi atau
badan hukum wakaf, maka nama yang tertulis sebagai nazhir dalam akta ikrar wakaf tersebut

7. adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau direksi badan hukum wakaf yang
bersangkutan. Misalnya kalau yang ditunjuk untuk menjadi nazhir wakaf itu adalah
organisasi/Persyarikatan Muhammadiyah, maka sesuai ketentuan Anggaran Dasar
Muhammadiyah nama nazhir yang tertulis dalam Akta Ikrar Wakaf adalah Persyarikatan
Muhammadiyah. Demikian pula kalau yang menjadi nazhir badan hukum. Intinya nama nazhir
yang ditulis harus sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Anggaran Dasar masing-masing
organisasi dan badan hukum yang bersangkutan.
Oleh karena itu, apabila harta wakaf milik organisasi dan badan hukum dalam AIW tercantum
atas nama pribadi (otomatis dalam sertifikatnya tertulis atas nama pribadi) merupakan kekeliruan
yang perlu segera diperbaiki. Misalnya, orang mewakafkan sebidang tanah kepada salah satu
organisasi otonom Muhammadiyah (misalnya Aisyiyah), karena dalam proses perwakafannya
tidak dimungkinkan dibuat atas nama Aisyiyah (sebab menurut ketentuan perundang-undangan
Aisyiyah bukan merupakan subjek hukum yang dapat memiliki tanah), lantas oleh pengurus
Aisyiyah diambil kebijakan ditulis atas nama pribadi salah seorang pengurus. Hal seperti ini
merupakan kekeliruan yang besar dan berpotensi besar untuk menimnulkan persoalan di
belakang hari seperti terjadinya sengketa.
Untuk itu kepada siapa saja yang hendak berwakaf, dianjurkan agar pada saat pembuatan Akta
Ikrar Wakaf menegaskan secara jelas siapa yang menjadi nazhirnya (apakah pribadi, organisasi
atau badan hukum) kepada PPAIW (KUA). Sebaliknya, kepada para PPAIW (KUA) diingatkan
agar pada saat pembuatan AIW mempertegas dan memberi penjelasan secara baik dan benar
kepada pihak yang akan berwakaf, khususnya mengenai siapa yang akan menjadi nazhir atas
harta yang diwakafnya.
Adapun syarat pembuatan sertifikat tanah wakaf yang berlaku di KUA Kec. Pasar Minggu dan
kemungkinan berlaku untuk seluruh KUA di indonesia ialah,
1. Sertifikat Hak Atas Tanah (bagi yang sudah sertifikat), atau surat-surat pemilikan tanah
(termasuk surat pemindahan hak, surat keterangan warisan, girik dll) bagi tanah hak milik
yang belum bersertifikat.
2. Surat Pernyataan Wakaf , asli dan Foto Copy rangkap

8. 3. Surat Keterangan dari Lurah setempat yang diketahui Camat bahwa tanah tersebut tidak
dalam sengketa.
4. Susunan Pengurus Masjid/Mushalla atau lainnya yang ditanda tangani Ketua dan
diketahui oleh Lurah setempat.
5. Mengisi Formulir Model WK dan WD.
6. Foto Copy KTP Wakif (yang berwakaf) apabila masih hidup.
7. Foto Copy KTP para Pengurus yang akan ditetapkan sebagai Nadzir Wakaf.
8. Foto Copy KTP para Saksi.
9. Menyerahkan Materai bernilai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) sebanyak 7 lembar.
10. Menanda tangani Ikrar Wakaf (W1) bagi Wakif yang masih hidup dan Akta Ikrar Wakaf
(AIW)/Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) setelah semua surat-surat lengkap
dan diketik oleh petugas.
11. Membuat surat kuasa kepada PPAIW untuk proses pendaftaran ke BPN Jakarta Selatan
(blanko ada di KUA).
Mudah-mudahan penjelasan ini dapat memberi pencerahan pemahaman masyarakat tentang
perlunya Akta Ikrar Wakaf. Dengan ini diharapkan akan dapat meminimalisir persoalan-
persoalan hukum kepemilikan harta wakaf di masa yang datang. Dan pada gilirannya harta
wakaf dapat digunakan sesuai kehendak pewakaf serta menjadi sedekah jariah kepadanya, dan
memberi manfaat yang besar terhadap pembangunan kesejahteraan umat.

9. DAFTAR PUSTAKA
- Anshori, Abdul Ghofur. Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia. Yogyakarta:
Pilar Media, 2006.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 Tentang
Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10
Juni 1991, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Jakarta: Akademika
Pressindo, 2007.
- Undang undang republik indonesia nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Muhammad bin `Ahmad bin „Umar al-Syâthirî, Syarh al-Yâqût al-Nafîs (Jeddah: Dâr
al-Minhâj, 2007), 484.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik