SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 18
NEGARA
AUTOKRASI
 MODERN
Johny Koynja, SH., MH
Negara AUTOKRASI
MODERN sering disebut
sebagai negara dengan
  Satu partai (Partai
       Tunggal)
Perbedaan pandangan
 tentang HAKEKAT dan
TUJUAN NEGARA antara
   Negara AUTOKRASI
MODERN dengan Negara
 DEMOKRASI MODERN.
1. Pada Negara AUTOKRASI
MODERN, tidak dapat
melepaskan pandangan hidupnya
yaitu bahwa tujuan akhir adalah
menghimpun kekuasaan sebesar
mungkin pada tangan Negara.
Berarti bahwa kekuasaan
 Pemerintah dalam negara
tersebut hanya dipegang /
 dijalankan SATU ORANG
      TUNGGAL saja.
AUTO berarti sendiri;
   CRATEIN berarti kekuasaan;
   jadi, Negara Autokrasi yang
    murni adalah Negara yang
kekuasaan Pemerintah Negara itu
 benar-benar HANYA dipegang &
 dilakukan oleh SATU orang saja.
Pandangan Negara AUTOKRASI
 MODERN terhadap Hakekat Negara :
Negara pada hakekatnya adalah suatu
Organisasi yg mempunyai kehidupan &
kepentingan sendiri serta kepribadian
               sendiri
Kadang-kadang kepentingan
 tersebut bertentangan dengan
       kepentingan rakyat.
 Maka kepentingan Rakyat harus
dilaksanakan karena doktrin yang
 digunakan menekankan bahwa
Kepentingan Negaralah yg harus
          diutamakan.
Pandangan Negara DEMOKRASI
  MODERN terhadap Hakekat
           Negara:
bahwa negara pada hakekatnya
   adalah suatu kumpulan /
   kesatuan dari INDIVIDU.
Negara sifatnya sekunder,
  sedangkan Individulah yang
            Primer.
  Dalam arti, bahwa Individu
mempunyai peranan pokok yang
 menentukan & mengusahakan
  serta kesentausaan negara.
Pada prinsipnya, Individu
 mempunyai kebebasan
 & kemerdekaan untuk
 menentukan kehidupan
      bernegara.
Pandangan Negara AUTOKRASI
 MODERN terhadap TUJUAN
          Negara :
 bahwa Tujuan Negara adalah
   menghimpun kekuasaan
sebesar-besarnya pada negara
     c.q Kepala Negara.
Pandangan Negara DEMOKRASI
   MODERN terhadap Tujuan
            Negara :
  bawah Tujuan negara adalah
        mengusahakan &
menyelenggarakan kebahagiaan
 serta kesejahteraan rakyatnya.
Pandangan Negara AUTOKRASI
  MODERN terhadap Badan
Perwakilan Rakyat dengan cara
  pengangkatan / pemilihan
          anggota :
Pada negara FACIST, pengajuan
   calon sementara – kesatuan2
  sosial – diajukan kepada Dewan
      Partai Facist – kemudian
ditawarkan kepada Rakyat Pemilih.
Rakyat HANYA dapat menerima /
        menolak seluruhnya.
Pandangan Negara
  DEMOKRASI MODERN
     terhadap Badan
Perwakilan Rakyat dengan
   cara pengangkatan /
    pemilihan anggota
Pemilihan / pengangkatan anggota
   DPR melalui PEMILU untuk
  memperjuangkan kepentingan
rakyat demi kesejahteraan rakyat,
    negaran nusa, & bangsa.
Karenanya tetap dijaga agar tetap
    bersifat Representative.
TERIMA KASIH

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
Aulia Ulil Fadhilah
 
Hukum acara perdata
Hukum acara perdataHukum acara perdata
Hukum acara perdata
sesukakita
 
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraanPpt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
rizka_pratiwi
 

Mais procurados (20)

putusan hakim
putusan hakimputusan hakim
putusan hakim
 
Hukum agraria
Hukum agraria   Hukum agraria
Hukum agraria
 
Ppt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesiaPpt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesia
 
Hukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptxHukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptx
 
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnPengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
 
MAKALAH HUKUM INTERNASIONAL PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI DAN KEKERASAN
MAKALAH HUKUM INTERNASIONAL PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI DAN KEKERASAN MAKALAH HUKUM INTERNASIONAL PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI DAN KEKERASAN
MAKALAH HUKUM INTERNASIONAL PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI DAN KEKERASAN
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
 
Obyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi  NegaraObyek Hukum Administrasi  Negara
Obyek Hukum Administrasi Negara
 
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum acara perdata
Hukum acara perdataHukum acara perdata
Hukum acara perdata
 
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
 
Sistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahSistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan Daerah
 
Alternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian SengketaAlternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian Sengketa
 
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraanPpt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
 
Definisi hukum acara pidana
Definisi hukum acara pidanaDefinisi hukum acara pidana
Definisi hukum acara pidana
 
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
 
Hukum pidana internasional
Hukum pidana internasionalHukum pidana internasional
Hukum pidana internasional
 
Hukum perdata
Hukum perdataHukum perdata
Hukum perdata
 

Semelhante a Negara autokrasi modern

BENTUK NEGARA, KEKUASAAN, DAN KEDAULATAN NEGARA
BENTUK NEGARA, KEKUASAAN, DAN KEDAULATAN NEGARABENTUK NEGARA, KEKUASAAN, DAN KEDAULATAN NEGARA
BENTUK NEGARA, KEKUASAAN, DAN KEDAULATAN NEGARA
TOFIK SUPRIYADI
 
Budaya Demokrasi - XI IPS
Budaya Demokrasi - XI IPSBudaya Demokrasi - XI IPS
Budaya Demokrasi - XI IPS
Tifanny Ellies
 
Tugas makalah (budaya demokrasi)
Tugas makalah (budaya demokrasi) Tugas makalah (budaya demokrasi)
Tugas makalah (budaya demokrasi)
Rietz Wiguna
 
bab-iv-tujuan-dan-fungsi-negara.ppt
bab-iv-tujuan-dan-fungsi-negara.pptbab-iv-tujuan-dan-fungsi-negara.ppt
bab-iv-tujuan-dan-fungsi-negara.ppt
arrafihakim
 
NEGARA_HUKUM_DAN_HAK_ASASI_MANUSIA.pptx
NEGARA_HUKUM_DAN_HAK_ASASI_MANUSIA.pptxNEGARA_HUKUM_DAN_HAK_ASASI_MANUSIA.pptx
NEGARA_HUKUM_DAN_HAK_ASASI_MANUSIA.pptx
SuciPuspitasari9
 
Tugas makalah (budaya demokrasi) harits
Tugas makalah (budaya demokrasi) haritsTugas makalah (budaya demokrasi) harits
Tugas makalah (budaya demokrasi) harits
Rietz Wiguna
 

Semelhante a Negara autokrasi modern (20)

Kedaulatan rakyat PKN SMP
Kedaulatan rakyat PKN SMPKedaulatan rakyat PKN SMP
Kedaulatan rakyat PKN SMP
 
BENTUK NEGARA, KEKUASAAN, DAN KEDAULATAN NEGARA
BENTUK NEGARA, KEKUASAAN, DAN KEDAULATAN NEGARABENTUK NEGARA, KEKUASAAN, DAN KEDAULATAN NEGARA
BENTUK NEGARA, KEKUASAAN, DAN KEDAULATAN NEGARA
 
Demokrasi Indonesia
 Demokrasi Indonesia Demokrasi Indonesia
Demokrasi Indonesia
 
Indonesia dan bentuk negaranya
Indonesia dan bentuk negaranyaIndonesia dan bentuk negaranya
Indonesia dan bentuk negaranya
 
Budaya Demokrasi - XI IPS
Budaya Demokrasi - XI IPSBudaya Demokrasi - XI IPS
Budaya Demokrasi - XI IPS
 
PPT KEDAULATAN NKRI pptx
PPT KEDAULATAN NKRI pptxPPT KEDAULATAN NKRI pptx
PPT KEDAULATAN NKRI pptx
 
Penerapan demokrasi di indonesia
Penerapan demokrasi di indonesiaPenerapan demokrasi di indonesia
Penerapan demokrasi di indonesia
 
Demokrasi pancasila.revisi
Demokrasi pancasila.revisiDemokrasi pancasila.revisi
Demokrasi pancasila.revisi
 
DEMOKRASI INDONESIA.pptx
DEMOKRASI INDONESIA.pptxDEMOKRASI INDONESIA.pptx
DEMOKRASI INDONESIA.pptx
 
Demokrasi indonesia
Demokrasi indonesiaDemokrasi indonesia
Demokrasi indonesia
 
Softskill 1
Softskill 1Softskill 1
Softskill 1
 
Sistem Ketatanegaraan
Sistem KetatanegaraanSistem Ketatanegaraan
Sistem Ketatanegaraan
 
Tugas makalah (budaya demokrasi)
Tugas makalah (budaya demokrasi) Tugas makalah (budaya demokrasi)
Tugas makalah (budaya demokrasi)
 
Demokrasi di indonesia
Demokrasi di indonesiaDemokrasi di indonesia
Demokrasi di indonesia
 
Menelusuri dinamika demokrasi
Menelusuri dinamika demokrasiMenelusuri dinamika demokrasi
Menelusuri dinamika demokrasi
 
bab-iv-tujuan-dan-fungsi-negara.ppt
bab-iv-tujuan-dan-fungsi-negara.pptbab-iv-tujuan-dan-fungsi-negara.ppt
bab-iv-tujuan-dan-fungsi-negara.ppt
 
NEGARA_HUKUM_DAN_HAK_ASASI_MANUSIA.pptx
NEGARA_HUKUM_DAN_HAK_ASASI_MANUSIA.pptxNEGARA_HUKUM_DAN_HAK_ASASI_MANUSIA.pptx
NEGARA_HUKUM_DAN_HAK_ASASI_MANUSIA.pptx
 
Tugas makalah (budaya demokrasi) harits
Tugas makalah (budaya demokrasi) haritsTugas makalah (budaya demokrasi) harits
Tugas makalah (budaya demokrasi) harits
 
Menelusuri dinamika demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan b...
Menelusuri dinamika demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan b...Menelusuri dinamika demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan b...
Menelusuri dinamika demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan b...
 
Demokrasi indonesia
Demokrasi indonesiaDemokrasi indonesia
Demokrasi indonesia
 

Último

Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docxKisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
FitriaSarmida1
 
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptxPPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
MaskuratulMunawaroh
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
nabilafarahdiba95
 

Último (20)

DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
 
Prakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptx
Prakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptxPrakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptx
Prakarsa Perubahan dan kanvas ATAP (1).pptx
 
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
 
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan BerkelanjutanTopik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
 
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
 
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanProgram Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docxKisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
Kisi kisi Ujian sekolah mata pelajaran IPA 2024.docx
 
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
 
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
Penyebaran Pemahaman Merdeka Belajar Aksi Nyata PMM
Penyebaran Pemahaman Merdeka Belajar Aksi Nyata PMMPenyebaran Pemahaman Merdeka Belajar Aksi Nyata PMM
Penyebaran Pemahaman Merdeka Belajar Aksi Nyata PMM
 
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
 
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptxPPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
 
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxOPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
 
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusiaKonseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
 

Negara autokrasi modern

  • 2. Negara AUTOKRASI MODERN sering disebut sebagai negara dengan Satu partai (Partai Tunggal)
  • 3. Perbedaan pandangan tentang HAKEKAT dan TUJUAN NEGARA antara Negara AUTOKRASI MODERN dengan Negara DEMOKRASI MODERN.
  • 4. 1. Pada Negara AUTOKRASI MODERN, tidak dapat melepaskan pandangan hidupnya yaitu bahwa tujuan akhir adalah menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan Negara.
  • 5. Berarti bahwa kekuasaan Pemerintah dalam negara tersebut hanya dipegang / dijalankan SATU ORANG TUNGGAL saja.
  • 6. AUTO berarti sendiri; CRATEIN berarti kekuasaan; jadi, Negara Autokrasi yang murni adalah Negara yang kekuasaan Pemerintah Negara itu benar-benar HANYA dipegang & dilakukan oleh SATU orang saja.
  • 7. Pandangan Negara AUTOKRASI MODERN terhadap Hakekat Negara : Negara pada hakekatnya adalah suatu Organisasi yg mempunyai kehidupan & kepentingan sendiri serta kepribadian sendiri
  • 8. Kadang-kadang kepentingan tersebut bertentangan dengan kepentingan rakyat. Maka kepentingan Rakyat harus dilaksanakan karena doktrin yang digunakan menekankan bahwa Kepentingan Negaralah yg harus diutamakan.
  • 9. Pandangan Negara DEMOKRASI MODERN terhadap Hakekat Negara: bahwa negara pada hakekatnya adalah suatu kumpulan / kesatuan dari INDIVIDU.
  • 10. Negara sifatnya sekunder, sedangkan Individulah yang Primer. Dalam arti, bahwa Individu mempunyai peranan pokok yang menentukan & mengusahakan serta kesentausaan negara.
  • 11. Pada prinsipnya, Individu mempunyai kebebasan & kemerdekaan untuk menentukan kehidupan bernegara.
  • 12. Pandangan Negara AUTOKRASI MODERN terhadap TUJUAN Negara : bahwa Tujuan Negara adalah menghimpun kekuasaan sebesar-besarnya pada negara c.q Kepala Negara.
  • 13. Pandangan Negara DEMOKRASI MODERN terhadap Tujuan Negara : bawah Tujuan negara adalah mengusahakan & menyelenggarakan kebahagiaan serta kesejahteraan rakyatnya.
  • 14. Pandangan Negara AUTOKRASI MODERN terhadap Badan Perwakilan Rakyat dengan cara pengangkatan / pemilihan anggota :
  • 15. Pada negara FACIST, pengajuan calon sementara – kesatuan2 sosial – diajukan kepada Dewan Partai Facist – kemudian ditawarkan kepada Rakyat Pemilih. Rakyat HANYA dapat menerima / menolak seluruhnya.
  • 16. Pandangan Negara DEMOKRASI MODERN terhadap Badan Perwakilan Rakyat dengan cara pengangkatan / pemilihan anggota
  • 17. Pemilihan / pengangkatan anggota DPR melalui PEMILU untuk memperjuangkan kepentingan rakyat demi kesejahteraan rakyat, negaran nusa, & bangsa. Karenanya tetap dijaga agar tetap bersifat Representative.