Makasih Buat Kak Dewi dari BNN

1. BNN KOTA KUPANG
2013

2. DAMPAK HUKUM DARI
PENYALAHGUNAAN NARKOBA
 BANGSA







INDONESIA TELAH MEMILIKI UNDANG-UNDANG TENTANG
NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA, NAMUN DALAM PRAKTIKNYA, PENEGAKAN
HUKUM YANG TERKAIT DENGAN MASALAH NARKOBA MASIH CARUT MARUT
DAN TIDAK EFEKTIF.
TIDAK EFEKTIFNYA PELAKSANAAN UU TERSEBUT ANTARA LAIN DISEBABKAN
OLEH :
MENTAL DAN MORAL APARAT TERKAIT BELUM MEMADAI;
KESEJAHTERAAN APARAT YANG MENANGANI MASALAH NARKOBA
RENDAH, SEHINGGA SERING TERGIUR UNTUK BEKERJA SAMA DENGAN
SINDIKAT DEMI MEMPEROLEH UANG;
JUMLAH APARAT KURANG MEMADAI DIBANDINGKAN DENGAN JUMLAH
RAKYAT DAN LUAS WILAYAH;
PROFESIONALISME
DAN FASILITAS/PERALATAN APARAT YANG KURANG
MEMADAI;
LUASNYA WILAYAH INDONESIA DAN KONDISI GEOGRAFIS INDONESIA YANG
TERDIRI DARI PULAU-PULAU SEHINGGA APARAT SULIT MENGONTROL
KEGIATAN SINDIKAT;
BURUKNYA KOORDINASI ANTAR INSTANSI/APARAT TERKAIT;

3.  TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG NARKOBA MASIH
SANGAT KURANG SEHINGGA MUDAH TERTIPU;
 PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG UU NO. 5 TAHUN 1997 TENTANG
PSIKOTROPIKA DAN UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA NIHIL;
 BELUM ADANYA PETUNJUK ATAU PEDOMAN BAGI MASYARAKAT UNTUK
BERPARTISIPASI DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN MASALAH
NARKOBA MENYANGKUT:
1. PERAN SERTA DALAM PENGAWASAN DAN PELAPORAN KASUS
2. PERAN SERTA DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN HUKUM
3. PERAN SERTA DALAM PENGAWASAN TERHADAP APARAT PENEGAK
HUKUM (POLISI, JAKSA, HAKIM, DLL.)
4. PERAN SERTA DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN HUKUMAN YANG
SUDAH DIJATUHKAN.
 KENDALA TERSEBUT MENYEBABKAN PELAKSANAAN UU TIDAK EFEKTIF
SEHINGGA MASYARAKAT DAPAT BERSIKAP CURIGA TERHADAP
APARAT, MALAS BERPARTISIPASI, DAN KALAU SUDAH JENGKEL, MAIN
HAKIM SENDIRI.

4.  BERAT RINGANNYA SANKSI TERHADAP PELANGGARAN UNDANG-UNDANG
1.
2.
3.
4.
5.
•
TERGANTUNG PADA BANYAK FAKTOR, ANTARA LAIN:
JENIS NARKOBA
JUMLAH NARKOBA
PERANAN (BANDAR, PENGEDAR, PEMAKAI)
LAMA TERLIBAT
LUASNYA PENGARUH AKIBAT PELANGGARAN, DAN LAIN-LAIN.
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) TIDAK HANYA MENGANDALKAN
PADA UPAYA PENEGAKAN HUKUM SAJA, NAMUN HARUS DIIMBANGI
DENGAN
UPAYA
PENGURANGAN
PERMINTAAN
(DEMAN
REDUCTION), DIMANA SALAH SATUNYA DENGAN PENANGANAN PARA
PENYALAH GUNA, KORBAN PENYALAH GUNA DAN PECANDU NARKOTIKA.

5. TUJUAN UU NARKOTIKA NOMOR
35 TAHUN 2009
 PASAL 4 :
A. MENJAMIN
B.
C.
D.
KETERSEDIAAN NARKOTIKA UNTUK KEPENTINGAN
PELAYANAN
KESEHATAN
DAN/ATAU
PENGEMBANGAN
ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI;
MENCEGAH, MELINDUNGI, DAN MENYELAMATKAN BANGSA
INDONESIA DARI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA;
MEMBERANTAS PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA; DAN
MENJAMIN PENGATURAN UPAYA REHABILITASI MEDIS DAN
REHABILITASI SOSIAL BAGI PENYALAH GUNA DAN PECANDU
NARKOTIKA.
 TUJUAN UU NARKOTIKA NO. 35 TAHUN 2009, PADA PASAL 4 KHUSUSNYA
HURUF (D) YANG MENJAMIN PENGATURAN UPAYA REHABILITASI MEDIS DAN
SOSIAL BAGI PENYALAH GUNA DAN PECANDU NARKOTIKA, DAPAT DILIHAT
PADA CONTOH KASUS RAFFI AHMAD DIMANA TERDAPAT UPAYA REHABILITASI
YANG DILAKUKAN OLEH BNN KARENA RAFFI TERBUKTI SEBAGAI PENYALAH
GUNA NARKOTIKA (TERTANGKAP MEMILIKI 2 LINTING GANJA DAN 14 KAPSUL
MENGANDUNG ZAT CATINONE).

6.  UNTUK MEMAHAMI MENGAPA
PECANDU NARKOTIKA MENDAPATKAN
PERHATIAN DARI PEMERINTAH, PERLU KIRANYA KITA PAHAMI BEBERAPA
PENGERTIAN DALAM KETENTUAN UMUM PASAL 1 UU NO. 35 TAHUN
2009.
 PASAL 1 ANGKA 13 : PECANDU NARKOTIKA ADALAH ORANG YANG
MENGGUNAKAN ATAU MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA DAN DALAM
KEADAAN KETERGANTUNGAN PADA NARKOTIKA, BAIK SECARA FISIK
MAUPUN PSIKIS.
 PASAL 1 ANGKA 14 : KETERGANTUNGAN NARKOTIKA ADALAH KONDISI
YANG DITANDAI OLEH DORONGAN UNTUK MENGGUNAKAN NARKOTIKA
SECARA TERUS-MENERUS DENGAN TAKARAN YANG MENINGKAT AGAR
MENGHASILKAN EFEK YANG SAMA DAN APABILA PENGGUNAANNYA
DIKURANGI DAN/ATAU DHENTIKAN SECARA TIBA-TIBA, MENIMBULKAN
GEJALA FISIK DAN PSIKIS YANG KHAS.
 PASAL 1 ANGKA 15 : PENYALAH GUNA ADALAH ORANG YANG
MENGGUNAKAN NARKOTIKA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM.

7.  PASAL 1 ANGKA 16 : REHABILITASI MEDIS ADALAH SUATU PROSES
PENGOBATAN SECARA TERPADU UNTUK MEMBEBASKAN PECANDU DARI
KETERANTUNGAN NARKOTIKA.
 PASAL 1 ANGKA 17 : REHABILITASI SOSIAL ADALAH SUATU PROSES
KEGIATAN PEMULIHAN SECARA TERPADU, BAIK PSIKIS, MENTAL MAUPUN
SOSIAL, AGAR BEKAS PECANDU NARKOTIKA DAPAT KEMBALI
MELAKSANAKAN FUNGSI SOSIAL DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT.
 PENJELASAN PASAL 54 : KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA ADALAH
SESEORANG YANG TIDAK SENGAJA DIPERDAYA MENGGUNAKAN
NARKOTIKA KARENA DIBUJUK, DIPERDAYA, DITIPU, DIPAKSA, DAN/ATAU
DIANCAM MENGGUNAKAN NARKOTIKA.
 PENGGUNAAN NARKOTIKA TELAH DIATUR SECARA LIMITATIF, YAITU
UNTUK
KEPENTINGAN
PELAYANAN
KESEHATAN
DAN/ATAU
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (PASAL 7 UU NO.
35 TAHUN 2009). DENGAN DEMIKIAN, PENGGUNAAN NARKOTIKA UNTUK
TUJUAN LAIN SELAIN YANG TELAH DITENTUKAN TERSEBUT ADALAH
PENGGUNAAN TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM.

8. REHABILITASI
 REHABILITASI (PASAL 54 S/D 59 UU NOMOR 35 TAHUN 2009)
PASAL 54 : PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA WAJIB MENJALANI REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI
SOSIAL.
PASAL 55 :
(1) ORANG TUA ATAU WALI DARI PECANDU NARKOTIKA YANG BELUM CUKUP
UMUR
WAJIB
MELAPORKAN
KEPADA
PUSAT
KESEHATAN
MASYARAKAT, RUMAH SAKIT, DAN/ATAU LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN
REHABILITASI SOSIAL YANG DITUNJUK OLEH PEMERINTAH UNTUK
MENDAPATKAN
PENGOBATAN
DAN/ATAU
PERAWATAN
MELALUI
REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL.
(2) PECANDU NARKOTIKA YANG SUDAH CUKUP UMUR WAJIB MELAPORKAN
DIRI ATAU DILAPORKAN OLEH KELUARGANYA KEPADA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT, RUMAH SAKIT, DAN/ATAU LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN
REHABILITASI SOSIAL YANG DITUNJUK OLEH PEMERINTAH UNTUK
MENDAPATKAN
PENGOBATAN
DAN/ATAU
PERAWATAN
MELALUI
REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL.
(3) KETENTUAN MENGENAI PELAKSANAAN WAJIB LAPOR SEBAGAIMANA
DIMAKSUD PADA AYAT (1) DAN AYAT (2) DIATUR DENGAN PERATURAN
PEMERINTAH.

9.  FILOSOFI YANG MENJADI POKOK PERTIMBANGAN DALAM PASAL 54 UU
NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA ADALAH MENGAKUI PECANDU
NARKOTIKA SEBAGAI “ORANG SAKIT” YANG WAJIB MENJALANI
REHABILITASI, DAN MELINDUNGI PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA UNTUK DITEMPATKAN DI LEMBAGA
REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL.
 MAKNA YANG TERKANDUNG DALAM PASAL 54 DAN PASAL 55 UU NO. 35
TAHUN 2009, MENUNJUKKAN ADANYA KEBIJAKAN HUKUM YANG
DIAMBIL
BERKAITAN
DENGAN
PENANGANAN
PECANDU
NARKOTIKA, TANPA TERKECUALI APAKAH MASIH DIBAWAH UMUR
(BELUM BERUMUR 18 TAHUN) MAUPUN SUDAH CUKUP UMUR, WAJIB
MENGIKUTI REHABILITASI MEDIS MAUPUN REHABILITASI SOSIAL.

10. PEMERIKSAAN DI SIDANG
PENGADILAN
 PASAL 103 :
(1) HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA PECANDU NARKOTIKA DAPAT:
A. MEMUTUS UNTUK MEMERINTAHKAN YANG BERSANGKUTAN
MENJALANI PENGOBATAN DAN/ATAU PERAWATAN MELALUI REHABILITASI
JIKA PECANDU NARKOTIKA TERSEBUT TERBUKTI BERSALAH MELAKUKAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA; ATAU
B. MENETAPKAN UNTUK MEMERINTAHKAN YANG BERSANGKUTAN
MENJALANI PENGOBATAN DAN/ATAU PERAWATAN MELALUI REHABILITASI
JIKA PECANDU NARKOTIKA TERSEBUT TIDAK TERBUKTI BERSALAH
MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA.
(2) MASA MENJALANI PENGOBATAN DAN/ATAU PERAWATAN BAGI
PECANDU NARKOTIKA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) HURUF (A)
DIPERHITUNGKAN SEBAGAI MASA MENJALANI HUKUMAN.

11.  PASAL 127 :
(1) SETIAP PENYALAH GUNA :
A. NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI DIPIDANA DENGAN PIDANA
PENJARA PALING LAMA 4 (EMPAT) TAHUN;
B. NARKOTIKA GOLONGAN II BAGI DIRI SENDIRI DIPIDANA DENGAN
PIDANA PENJARA PALING LAMA 2 (DUA) TAHUN;
C. NARKOTKA GOLONGAN III BAGI DIRI SENDIRI DIPIDANA DENGAN
PIDANA PENJARA PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN.
(2) DALAM MEMUTUS PERKARA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT
(1), HAKIM WAJIB MEMPERHATIKAN KETENTUAN SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM PASAL 54, PASAL 55 DAN PASAL 103.
(3) DALAM HAL PENYALAH GUNA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT
(1) DAPAT DIBUKTIKAN ATAU TERBUKTI SEBAGAI KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PENYALAH GUNA TERSEBUT WAJIB
MENJALANI REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL.

12.  BERKAITAN
DENGAN
PECANDU
NARKOTIKA
DAN
KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SEBAGAIMANA TERSEBUT PADA PASAL
127 AYAT (2) YANG MERUPAKAN PEDOMAN BAGI HAKIM DALAM HAL
AKAN MENJATUHKAN PUTUSAN WAJIB MEMPERHATIKAN KETENTUAN
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 54, PASAL 55 DAN PASAL 103.
 PASAL 54 PENGATURAN BAHWA PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA WAJIB MENJALANI REHABILITASI MEDIS
DAN REHABILITASI SOSIAL, SEDANGKAN PASAL 55 PENGATURAN TENTANG
WAJIB LAPOR BAGI PECANDU NARKOTIKA YANG BELUM CUKUP UMUR
DAN PECANDU NARKOTIKA YANG SUDAH CUKUP UMUR PADA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT, RUMAH SAKIT, DAN/ATAU LEMBAGA
REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL YANG DITUNJUK OLEH
PEMERINTAH UNTUK MENDAPATKAN PENGOBATAN DAN/ATAU
PERAWATAN REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL.

13.  PASAL 103 AYAT (1) HURUF A MENEGASKAN BAHWA PENGGUNAAN KATA
MEMUTUSKAN BAGI PECANDU NARKOTIKA YANG TERBUKTI BERSALAH
MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENGANDUNG PENGERTIAN
BAHWA PUTUSAN HAKIM TERSEBUT MERUPAKAN VONIS (HUKUMAN)
BAGI PECANDU NARKOTIKA YANG BERSANGKUTAN.
 PASAL 103 AYAT (1) HURUF B MENEGASKAN BAHWA PENGGUNAAN KATA
MENETAPKAN BAGI PECANDU NARKOTIKA YANG TIDAK TERBUKTI
BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENGANDUNG
PEGERTIAN BAHWA PENETAPAN HAKIM TERSEBUT BUKAN MERUPAKAN
VONIS (HUKUMAN) BAGI PECANDU NARKOTIKA YANG BERSANGKUTAN.
PENETAPAN TERSEBUT DIMAKSUDKAN UNTUK MEMBERIKAN SUATU
PENEKANAN BAHWA PECANDU NARKOTIKA TERSEBUT WALAUPUN TIDAK
TERBUKTI BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA, TETAPI
TETAP WAJIB MENJALANI PENGOBATAN DAN PERAWATAN.

14.  BIAYA PENGOBATAN DAN/ATAU PERAWATAN BAGI PECANDU NARKOTIKA
YANG TERBUKTI BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
SEPENUHNYA MENJADI BEBAN DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA, KARENA
PENGOBATAN DAN/ATAU PERAWATAN TERSEBUT MERUPAKAN BAGIAN
DARI MASA MENJALANI HUKUMAN.
 SEDANGKAN BAGI PECANDU NARKOTIKA YANG TIDAK TERBUKTI
BERSALAH BIAYA PENGOBATAN DAN/ATAU PERAWATAN SELAMA DALAM
STATUS TAHANAN TETAP MENJADI BEBAN NEGARA, KECUALI TAHANAN
RUMAH DAN TAHANAN KOTA.

15. SANKSI PIDANA
 SANKSI PIDANA (PASAL 111 S/D 148 UU NO.35 TAHUN 2009);
1.
SETIAP
MEMILIKI,
TANAMAN
ORANG
TANPA
MENYIMPAN,
HAK
ATAU
MENGUASAI,
MELAWAN
HUKUM
MENYEDIAKAN
MAUPUN
DALAM
BAIK
ITU
BENTUK
BUKAN
TANAMAN, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MEMBAWA, MEMPRODUKSI, MEN
GIMPOR, MENGEKSPOR, MENYALURKAN, MENGIRIM, MENGANGKUT, MENTRASI
TO, ATAU MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DIPIDANA DENGAN PIDANA
PENJARA PALING SINGKAT 4 (EMPAT) TAHUN DAN PALING LAMA 20 (DUA PULUH)
TAHUN DAN PIDANA DENDA PALING SEDIKIT RP 800.000.000 (DELAPAN RATUS
JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK RP 10.000.000.000 (SEPULUH MILYAR
RUPIAH). DITAMBAH 1/3 (SEPERTIGA).
 KETENTUAN INI DAPAT DILIHAT PADA PASAL 111 S/D 116 UU NO.35 TAHUN 2009.

16. 2. SETIAP ORANG YG TANPA HAK
ATAU MELAWAN HUKUM BAIK ITU
MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, MENYEDIAKAN, MENJUAL, MEMBELI, MEN
ERIMA, MEMBAWA, MEMPRODUKSI, MENGIMPOR, MENGEKSPOR, MENYALURKA
N, MENGIRIM, MENGANGKUT, MENTRASITO, ATAU MENGGUNAKAN NARKOTIKA
GOLONGAN II DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 3 (TIGA)
TAHUN DAN PALING LAMA 20 (DUA PULUH) TAHUN DAN PIDANA DENDA PALING
SEDIKIT RP 600.000.000 (ENAM RATUS JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK RP
8.000.000.000 (DELAPAN MILYAR RUPIAH). DITAMBAH 1/3 (SEPERTIGA).
 KETENTUAN INI DAPAT DILIHAT PADA PASAL 117 S/D 121 UU NO.35 TAHUN 2009.

17. 3. SETIAP ORANG YG TANPA HAK
ATAU MELAWAN HUKUM BAIK ITU
MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, MENYEDIAKAN, MENJUAL, MEMBELI, MEN
ERIMA, MEMBAWA, MEMPRODUKSI, MENGIMPOR, MENGEKSPOR, MENYALURKA
N, MENGIRIM, MENGANGKUT, MENTRASITO, ATAU MENGGUNAKAN NARKOTIKA
GOLONGAN III DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT (TIGA)
TAHUN DAN PALING LAMA 15 (LIMA BELAS) TAHUN DAN PIDANA DENDA PALING
SEDIKIT RP 400.000.000 (EMPAT RATUS JUTA RUPIAH) DAN PALING BANYAK RP
5.000.000.000 (LIMA MILYAR RUPIAH). DITAMBAH 1/3 (SEPERTIGA).
 KETENTUAN INI DAPAT DILIHAT PADA PASAL 122 S/D 126 UU NO.35 TAHUN 2009.

18.  PASAL 128 AYAT (1) MENYATAKAN ORANG TUA ATAU WALI
DARI PECANDU YANG BELUM CUKUP UMUR, YANG
SENGAJA TIDAK MELAPOR, DIPIDANA DENGAN PIDANA
PENJARA PALING LAMA 6 (ENAM) BULAN ATAU PIDANA
DENDA PALING BANYAK RP 1.000.000 (SATU JUTA
RUPIAH).

19. PERAN SERTA MASYARAKAT
 PENEGAKAN HUKUM AKAN SANGAT SULIT DAN HASILNYA AKAN SANGAT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
MENGECEWAKAN APABILA HANYA DILAKUKAN OLEH APARAT
PEMERINTAH. PERAN SERTA MASYARAKAT ADALAH KUNCI SUKSES
PENEGAKAN HUKUM.
HUKUM HANYA EFEKTIF KALAU MASYARAKAT IKUT SERTA DALAM:
MEMBERIKAN INFORMASI/LAPORAN ADANYA PELANGGARAN.
MENGAWASI UPAYA PENANGKAPAN TERSANGKA OLEH APARAT.
MENGAWASI PENAHANAN TERSANGKA.
MENGAWASI JALANNYA PENUNTUTAN/PERSIDANGAN/PENGADILAN.
MENGAWASI JALANNYA EKSEKUSI HUKUMAN.
MENGAWASI PEMUSNAHAN BARANG BUKTI.

20.  AGAR MASYARAKAT MAU BERPARTISIPASI SECARA AKTIF, DIPERLUKAN
SYARAT:
1.
2.
3.
4.
5.
ADANYA APARAT PENEGAK HUKUM YANG AKOMODATIF, SIMPATIK, DAN
MAMPU MENGAJAK MASYARAKAT BERPARTISIPASI.
INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT HARUS DAPAT BEKERJA SAMA SECARA
TRANSPARAN DENGAN LSM ATAU LEMBAGA SOSIAL TERKAIT.
PERILAKU APARAT PENEGAK HUKUM YANG TERPUJI DAN BEKERJA DENGAN
JUJUR, PROFESIONAL, SERTA KEBAL SOGOK DAN SUAP.
PENERAPAN HUKUM SECARA TEGAS, KONSEKUEN, KONSISTEN, DAN
TRANSPARANSI.
ADANYA PETUNJUK ATAU PEDOMAN UNTUK BERPARTISIPASI BAGI
MASYARAKAT DARI SEMUA INSTANSI TERKAIT AGAR PARTISIPASI
MASYARAKAT TERARAH DAN EFEKTIF.