Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (20)
Destaque
Destaque (20)
Semelhante a PERKAWINAN
Semelhante a PERKAWINAN (20)
Último
Último (20)
PERKAWINAN
- 3. BAB I PERKAWINAN ASAS- ASAS,PENGERTIAN & TUJUAN SYARAT-SYARAT PERKAWINAN TATA CARA MELANGSUNGKAN PERKAWINAN AKIBAT HUKUM ADANYA PERKAWINAN
- 4. ANAK KEDUDUKAN ANAK HUB. HK ORANG TUA & ANAK KEKUASAAN ORANG TUA HUB. HK WALI & ANAK
- 5. BAB III PERKAWINAN CAMPURAN PENGERTIAN SYARAT DAN PELANGSUNGAN PENCATATAN KEWARGANEGARAAN AKIBAT PERKAWINAN CAMPURAN
- 6. BAB IV PUTUSNYA PERKAWINAN SEBAB-SEBAB PUTUS KARENA PERCERAIAN TATA CARA PERCERAIAN AKIBAT PERCERAIAN
- 7. BAB V WARIS PENGATURAN PEWARIS AHLI WARIS HARTA WARISAN
- 8. ASAS-ASAS, PENGERTIAN DAN TUJUAN PERKAWINAN KEBEBASAN MONOGAMI KEHENDAK PENGAKUAN TUJUAN KELAMIN PERKAWINAN SECARA KODRATI PERKAWINA N KEKAL MENURUT HUKUM AGAM POLIGAMI SBG PENGECUALIAN TERDAFTAR PERCERAIAN DIPERSULIT
- 9. ASAS-ASAS, PENGERTIAN DAN TUJUAN PERKAWINAN pasal 1 UUP No.1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat, sedangkan suami istri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin.
- 10. ASAS-ASAS, PENGERTIAN DAN TUJUAN PERKAWINAN pasal 1 UUP, tujuan perkawina adalah membentuk keluarga /rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan YME.
- 11. SYARAT-SYARAT PERKAWINAN SYARAT FORMIL “BERUPA TATA CARA DAN PROSEDUR” SYARAT MATERIL “SYARAT YANG ADA DAN MELEKAT PADA DIRI PIHAK-PIHAK YANG MELANGSUNGKAN PERKAWINAN”
- 12. TATA CARA MELANGSUNGKAN PERKAWINAN Menurut pasal 6 PP No. 9 tahun 1975 PEMBERITAHUAN PERKAWINAN PENELITIAN SYARAT-SYARAT PENGUMUMAN PERKAWINAN PENCATATAN TATACARA PERKAWINAN
- 13. AKIBAT HUKUM ADANYA PERKAWINAN 1. PERKAWINAN SAH DAN TIDAK SAH Perkawinan sah bila memenuhi sayarat formal dan materil Pidak sah terbagi menjadi dua, yaitu tidak sah relative dan tidak sah absolute. Permohonan pembatalan (pasal 23 dan 26 UUP) 2. HUB. HK ANTAR SUAMI ISTRI 3. HUB. HK ANTARA ORANG TUA DAN ANAK Salah satu akibat perkawinan antara suami istri ialah lahirnya anak. Anak yang dilahirkan itu disebut anak sah dan juga ada yang tidak sah. Anak sah (pasal 42 UUP) Anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan (pasal 43 ayat 1 UUP
- 14. AKIBAT HUKUM ADANYA PERKAWINAN . Hk antara wali dan anak Perwalian dan wali (pasal 50 ayat 2 UUP). Wali adalah orang yang diberi kekuasaan melakukan perwalian. ra penunjukan wali (pasal 51 dilanjutkan dalam pasal 53 ayat 2 UUP). Dari 2 ketentuan pasal tersebut ada 3 macam cara penunjukkan wali: Secara lisan dihadapan 2 orang saksi. Secara tertulis dengan surat wasiat Secara tertulis dengan penetapan hukum. Wali dan syarat-syaratnya: Menurut pasal 51 ayat 2 UUP syarat-syarat wali adalah: Sudah dewasa Berpikir sehat Adil, jujur dan berkelakuan baik.
- 15. AKIBAT HUKUM ADANYA PERKAWINAN Kekuasaan wali meliputi kekuasaan mengenai pribadi anak(pasal 52 ayat 3 UUP) dan harta bendanya(pasal 51 ayat 3-4, pasal 52 UUP) Tanggung jawab dan sanksi terhadap wali terdapat dalam pasal 51 ayat 5 UUP. Berakhirnya perwalian Anak dibawah perwalian sudah berumur 18 tahun atau sudah kawin. Dicabut oleh pengadilan. Wali atau anak dibawah perwalian meninggal dunia 5. Harta benda perkawinan dalam pasal 35 UUP ada 3 macam yaitu: a. Harta bersama yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan (pasal 36 ayat 1 UUP) b. Harta bawaan yaitu harta benda yang dibawa oleh masing-masing suami dan istri ketika terjadi perkawinan (pasal 36 ayat 2 UUP) c. Harta perolehan yaitu harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebagai hadiah atau warisan.
- 16. Kedudukan anak KEDUDUKAN ANAK Kedudukan anak dalam KUHP diatur dalam pasal 250, 251, 272 dan 280 menurut UU no. 1-1974 diatur dalam pasal 42, 42 ayat 1, 44 ayat 1
- 17. Berlangsung hingga anak mencapai umur 18 th atau anak kawin Pasal 47 ayat 1 Pencabutan pasal 49 ayat 1 UUP Dimintakan pencabutan Keluarga anak dlm garis lurus keatas Pejabat yg berwenang Saudara kandung yg tlh dewasa
- 18. PERKAWINAN CAMPURAN 1. GAJI Perkawinan campuran adalah perkawinan antara 2 orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah 2. KOMPETENSI satu pihak kewarganegaraan Indonesia (pasal 57 UUP). unsur-unsur perkawinan campuran sebagai berikut: 3. MISI HIDUP Perkawinan seorang pria dan seorang wanita. Di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Karena perbedaan kewarganegaraan. Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia
- 19. PERKAWINAN CAMPURAN 1. GAJI 2. KOMPETENSI syarat-syarat yang berlaku menurut hukum masing-masing pihak (pasal 60 ayat 1 UUP). Perkawinan cam puran dapat dilangsungkan diluar Indonesia dan dapat pula di Indonesia. 3. MISI HIDUP Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istri dan dapat kehilangan melalui cara-cara yang telah ditentukan dalam UU kewarganegaraan RI yang berlaku (pasal 58 UUP).
- 20. PUTUSNYA PERKAWINAN Putusnya perkawinan karena kematian. PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN ketentuan pasal 19 PP no. 9 tahun 1975 TATA CARA PERCERAIAN Tata cara cerai talak: Mengajukan surat pemberitahuan pada pengadilan agama. Pemberitahuan selambat-lambatnya 30 hari PA (pasal 15 PP no 9 tahun 1975). PA memutuskan untuk mengadakan siding perceraian itu (pasal 16 PP no 9) PA mengeluarkan surat perceraian (pasal 17 PP no.9). Perceraian terhitung sejak saat perceraian itu dinyatakan di depan siding PA (pasal 18 PP).
- 21. WARIS Timbul karena adanya peristiwa kematian.
- 22. PEWARIS ORANG YG MENINGGAL DUNIA DAN MENINGGALKAN HARTA KEKAYAAN Wasiat mnrt bentuknya & mnrt isinya
- 23. PEWARIS Mnrt bentuk: Olografis Umum tertutup Mnrt isi: Pengangkatan waris hibah
- 24. Setiap orang yg berhak atas harta peniggalan pewaris113) Yg berhak menjadi ahli waris psl 832 KUHPer: anak/ keturuna dari suami / istri Orangtua dan saudara pewaris Nenek dan kakek Sanak keluarga dlm garis kesamping
- 25. Segala harta yg ditinggalkan pewaris setelah dikurangi semua hutangnya. Legitime porte psl 913 KUHPer merupakan bagian mutlak yg harus diberikan pd para ahli waris dalam garis lurus mnrt UU Besarnya hak diatur dlm pasal 914 KUHPer